UU No. 6 Th. 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 16 Th. 2000 tentang KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENGATUR KETENTUAN FORMAL BAGI
PPh
PPN / PPn BM
B.M.
PBB
BPHTB
PPSP
Pajak lainnya yang mengacu kepada UU ini
KECUALI DIATUR TERSENDIRI DALAM UU YANG BERSANGKUTAN PUSPENPA 2000
KUP 1
DASAR HUKUM UU
KEP MENKEU
KEP DIRJEN
SE-DIRJEN PUSPENPA 2000
UU No.6/1983 jo UU No.9/1994 jo UU No. 16/2000 • No. 533 /KMK.04/2000 - No. 546/KMK.04/2000 • No. 534/KMK.04/2000 - No. 576/KMK.04/2000 • No. 535 /KMK.04/2000 • No. 536 /KMK.04/2000 • No. 537/KMK.04/2000 • No. 538/KMK.04/2000 • No. 539 /KMK.04/2000 • No. 540 /KMK.04/2000 • No. 541 /KMK.04/2000 • No. 542 /KMK.04/2000 • No. 543 /KMK.04/2000 • No. 544 /KMK.04/2000
• No.515 /PJ./2000 - No. 543/PJ./2000 • No.516/PJ./2000 • No.517/PJ./2000 • No.518/PJ./2000 • No.519/PJ./2000 • No.520/PJ./2000
• SE• SEKUP 2
WAJIB PAJAK Pasal 1 angka 1 UU KUP
ORANG PRIBADI
PEMUNGUT / PEMOTONG PAJAK TERTENTU
BADAN
PUSPENPA 2000
KUP 3
KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI & MELAPORKAN USAHA Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU KUP & Penjelasan jo. KEP- 516/PJ./2000
1. KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWP : Orang Pribadi berpenghasilan diatas PTKP (termasuk OP yg mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja yg tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas)
- Wanita Kawin yg dikenakan pajak secara terpisah karena : - Hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim - dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta Semua badan Setiap WP hanya diberikan satu NPWP. 2. MELAPORKAN USAHA UNTUK DIKUKUHKAN MENJADI PKP : - Pengusaha yg telah melampaui batasan pengusaha Kecil pada suatu masa dalam suatu tahun buku. - Pengusaha Kecil yang memilih menjadi PKP 3. SANKSI PERPAJAKAN Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya akan dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. PUSPENPA 2000
KUP 4
FUNGSI NPWP / PPKP Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU KUP
SEBAGAI SARANA
tanda pengenal diri atau identitas WP; dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan; ketertiban pembayaran pajak & pengawasan administrasi perpajakan. (juga untuk mendapatkan pelayanan dari Instansi tertentu) PUSPENPA 2000
KUP 5
TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) UU KUP
WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI
PEMUNGUT/ PEMOTONG
BADAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PENGUSAHA TERTENTU
TEMPAT TINGGAL TEMPAT KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA
PUSPENPA 2000
KUP 6
TEMPAT PELAPORAN USAHA Pasal 2 ayat (2) UU KUP
WP SEBAGAI PENGUSAHA YANG DIKENAKAN PAJAK MENURUT UU PPN
ORANG PRIBADI
BADAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK
TEMPAT TINGGAL
TEMPAT KEDUDUKAN
DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA
PUSPENPA 2000
KUP 7
TEMPAT PENDAFTARAN & PELAPORAN WP / PKP TERTENTU Pasal 2 (3) UU KUP jis. KEP-515/PJ./2000 & KEP-516/PJ./2000
WP BADAN TERTENTU* BUMN dan BUMD di DKI , termasuk anak perusahaan BUMN yang penyertaan modal induknya > 50% PMA TIDAK MASUK BURSA di DKI BUT & ORANG ASING di DKI
WP PERSH. MASUK BURSA kecuali: - BUMN/D
BUMN/D, PMA TIDAK MASUK BURSA & BADAN (BUT) DAN ORANG ASING di luar DKI BUMN/D, PMA, BADORA, PERUSAHAAN MASUK BURSA (khusus PPh PEMOTONGAN /PEMUNGUTAN dan PPN/ PPn BM)
WPORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU YG MEMPUNYAI BEBERAPA TEMPAT USAHA
KPP PND KPP PMA KPP BADORA KPP PERUSAHAAN MASUK BURSA
KPP SETEMPAT KPP TEMPAT CABANG / PERWAKILAN atau KEGIATAN USAHA KPP TEMPAT TINGGAL & KPP TEMPAT KEGIATAN USAHA
*) Untuk WP yang baru terdaftar terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan ini ( 1 Januari 2001 ) PUSPENPA 2000
KUP 8
PENERBITAN NPWP DAN ATAU PENGUKUHAN PKP SECARA JABATAN Pasal 2 ayat (4) UU KUP
DIRJEN PAJAK
MENERBITKAN NPWP DAN ATAU PPKP SECARA JABATAN
APABILA ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG TELAH MEMENUHI SYARAT SEBAGAI WP/PKP TETAPI TIDAK MENDAFTARKAN DIRI DAN / ATAU TIDAK MELAPORKAN USAHANYA
PUSPENPA 2000
KUP 9
JANGKA WAKTU PENDAFTARAN NPWP DAN PELAPORAN PPKP Pasal 2 ayat (5) UU KUP jo. Kep- 516/PJ./2000
NPWP
Paling lambat 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan WP BADAN / OP Usahawan
Paling lambat pada akhir bulan berikutnya apabila sampai WP ORANG dengan suatu bulan dalam satu tahun PRIBADI Non buku memperoleh Usahawan penghasilan yang melebihi PTKP
PUSPENPA 2000
PPKP
Paling lambat 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan, atau; atas kemauan sendiri, WP dapat mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebelum saat usaha mulai dijalankan
KUP 10
SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN NPWP/ PPKP BAGI WP ORANG PRIBADI DAN JANGKA WAKTU PENERBITAN Kep - 516/PJ./2000
WP ORANG PRIBADI
USAHAWAN
NON USAHAWAN
MENGISI DAN MENANDATANGANI SENDIRI/ KUASA KHUSUS FORMULIR PENDAFTARAN
DILAMPIRI FOTO KOPI : - KTP/SIM/KK/PASPOR; dan - SURAT IJIN USAHA/ KETERANGAN TEMPAT USAHA.
DILAMPIRI FOTO KOPI :KTP/ SIM/ KK/ PASPOR DITAMBAH SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL DARI INSTANSI YANG BERWENANG SEKURANG-KURANGNYA LURAH ATAU KEPALA DESA BAGI ORANG ASING
• UNTUK NPWP, PALING LAMA PADA HARI KERJA BERIKUTNYA • UNTUK SPPKP PALING LAMA 3 HARI KERJA PUSPENPA 2000
KUP 11
SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN NPWP/ PPKP WP BADAN & PEMUNGUT/PEMOTONG DAN JANGKA WAKTU PENERBITAN Kep -516 /PJ./2000
WAJIB PAJAK
BADAN
JO
PEMUNGUT/ PEMOTONG
MENGISI DAN MENANDATANGANI SENDIRI/ KUASA KHUSUS FORMULIR PENDAFTARAN DILAMPIRI FOTO KOPI : - AKTE PENDIRIAN; dan DILAMPIRI FOTO KOPI : - KTP SALAH SEORANG - PERJANJIAN KERJA SAMASEBAGAI JO PENGURUS; dan - NPWP MASING- SURAT IJIN USAHA/ KETERANGAN TEMPAT MASING ANGGOTA JO USAHA.
DILAMPIRI FOTO KOPI : - SURAT PENUNJUKAN SBG. BENDHRW.; dan - TANDA BUKTI DIRI BENDAHARAWAN.
• UNTUK NPWP, PALING LAMA PADA HARI KERJA BERIKUTNYA • UNTUK SPPKP PALING LAMA 3 HARI KERJA PUSPENPA 2000
KUP 12
WAJIB PAJAK PINDAH ALAMAT Kep- 516 /PJ/2000
Permohonan WP dengan Surat Pernyataan Pindah
KPP Lama
KPP Baru
KPP Lama menerbitkan SURAT PINDAH kepada WP untuk diserahkan ke KPP Baru
Tindasan Pernyataan Pindah, oleh WP dikirimkan ke KPP Lama
KPP baru menerbitkan NPWP dan atau SPPKP (menggunakan nomor lama dengan mengganti kode KPP baru) PUSPENPA 2000
KUP 13
PENGHAPUSAN NPWP KEP- 516 /PJ./2000
Dilakukan dalam hal : WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan Warisan yang belum terbagi (dalam kedudukan sebagai subjek pajak) sudah selesai dibagi WP badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku WP BUT yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT WP Orang Pribadi yang tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai Wajib Pajak
Penghapusan NPWP harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap
PUSPENPA 2000
KUP 14
PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP KEP- 516 /PJ./2000
Dilakukan dalam hal : WP pindah alamat ke wilayah Kerja KPP Lain
WP Bubar
WP tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP
Pencabutan Pengukuhan PKP harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap
PUSPENPA 2000
KUP 15
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) Pasal 1 angka 10, 11, 12 UU KUP
SPT Surat yg oleh WP digunakan untuk melaporkan Penghitungan dan atau Pembayaran Pajak, Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak, dan atau Harta dan Kewajiban
UNTUK SUATU MASA PAJAK
UNTUK SUATU TAHUN PAJAK ATAU BAGIAN TAHUN PAJAK
SPT MASA
SPT TAHUNAN
PUSPENPA 2000
KUP 16
FUNGSI SPT PPh Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP
SEBAGAI SARANA UNTUK :
a. melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang b. melaporkan tentang : pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak ; penghasilan yang merupakan Objek dan bukan Objek Pajak ; Harta dan Kewajiban ; pembayaran dari pemotong / pemungut tentang pemotongan atau pemungutan dalam satu Masa Pajak. PUSPENPA 2000
KUP 17
FUNGSI SPT PPN Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP
SEBAGAI SARANA UNTUK :
a. melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah PPN/PPn BM yang sebenarnya terutang, dan b. melaporkan tentang: pengkreditan PM terhadap PK; pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak; melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan (bagi pemotong atau pemungut). PUSPENPA 2000
KUP 18
KEWAJIBAN PEMENUHAN SPT Pasal 3 ayat (1), (2), (3), dan (7) UU KUP
WP
• • • •
MENGAMBIL SENDIRI MENGISI MENANDATANGANI MENYAMPAIKAN
SPT
KPP/KAPENPA BATAS WAKTU PENYAMPAIAN • SPT MASA
: PALING LAMBAT 20 HARI SETELAH AKHIR MASA PAJAK
• SPT TAHUNAN : PALING LAMBAT 3 BULAN SETELAH AKHIR TAHUN PAJAK SPT DISAMPAIKAN TETAPI TIDAK ATAU TIDAK SEPENUHNYA MEMENUHI KETENTUAN (TIDAK LENGKAP), SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN PUSPENPA 2000
KUP 19
SPT TIDAK LENGKAP (SPT TIDAK MEMENUHI KETENTUAN) Pasal 3 ayat (7) jo. KMK No.536KMK.04/2000
A. PENGISIANNYA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN FORMAL APABILA
1. NAMA DAN NPWP TIDAK DICANTUMKAN DALAM SPT; 2. ELEMEN SPT INDUK DAN LAMPIRAN TIDAK/KURANG LENGKAP DI ISI; 3. SPT TIDAK DITANDATANGANI WP ATAU DITANDATANGANI KUASA WP, TETAPI TIDAK DILAMPIRI DENGAN SURAT KUASA KHUSUS; 4. SPT TIDAK ATAU KURANG DILAMPIRI DENGAN LAMPIRAN YANG DISYARATKAN; ATAU 5. SPT KURANG BAYAR TETAPI TIDAK DILAMPIRI DENGAN SSP.
B. SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN APABILA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN FORMAL PUSPENPA 2000
KUP 20
PENGISIAN SPT Pasal 3 ayat (1), (1a) UU KUP jo. KMK No.533/KMK.04/2000
SPT harus diisi dengan :
a. b. c. d.
Dalam Bahasa Indonesia Huruf latin Menggunakan angka arab Satuan mata uang rupiah ( Kecuali WP yang telah mendapat izin Menkeu untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, yaitu dalam mata uang US $ )
PUSPENPA 2000
KUP 21
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN Pasal 3 ayat (4), (5) dan (5a) UU KUP
APABILA SPT TAHUNAN TIDAK DAPAT DISAMPAIKAN PADA WAKTUNYA, WP DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PERPANJANGAN
SYARAT : DIAJUKAN SECARA TERTULIS KEPADA KEPALA KPP DIAJUKAN SEBELUM BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN BERAKHIR MENYAMPAIKAN PENGHITUNGAN SEMENTARA PAJAK YG TERUTANG DAN DILAMPIRI LAPORAN KEUANGAN SEMENTARA MELAMPIRKAN BUKTI PELUNASAN ATAS KEKURANGAN PENYETORAN PAJAK YG TERUTANG
PERPAJANGAN DIBERIKAN PALING LAMA 6 BULAN APABILA TIDAK DISAMPAIKAN DALAM BATAS WAKTU PERPANJANGAN TERSEBUT DITERBITKAN SURAT TEGURAN PUSPENPA 2000
KUP 22
BENTUK, ISI, DAN LAMPIRAN SPT Pasal 3 ayat (6) UU KUP
MENTERI KEUANGAN MENETAPKAN
BENTUK
ISI
LAMPIRAN BERUPA KETERANGAN DAN ATAU DOKUMEN
PUSPENPA 2000
KUP 23
DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT Pasal 3 ayat (8) UU KUP jo. KMK No.535/KMK.04/2000
WAJIB WAJIBPAJAK PAJAKTERTENTU TERTENTU
DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT ADALAH : WP OP BERPENGHASILAN NETO DI BAWAH PTKP (UNTUK SPT MASA DAN TAHUNAN) WP OP YANG TIDAK MENJALANKAN USAHA ATAU MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS (UNTUK SPT MASA) PUSPENPA 2000
KUP 24
PENGISIAN SPT Pasal 4 UU KUP
PENGISIAN PENGISIANSPT SPT
BENAR LENGKAP JELAS DITANDATANGANI : BADAN : PENGURUS/DIREKSI ATAU KUASA KHUSUS ORANG PRIBADI :YG BERSANGKUTAN ATAU KUASA KHUSUS
WP YANG WAJIB PEMBUKUAN, DILENGKAPI DGN LAP. KEUANGAN (NERACA, LABA RUGI DAN KETERANGAN LAIN)
PUSPENPA 2000
KUP 25
PENELITIAN Pasal 1 angka 27
SERANGKAIAN KEGIATAN
MENILAI KELENGKAPAN PENGISIAN SPT dan LAMPIRANNYA Termasuk : KEBENARAN PENULISAN dan PENGHITUNGAN
BERSIFAT BERSIFAT
FORMAL FORMAL PUSPENPA 2000
KUP 26
TEMPAT LAIN UNTUK PENYAMPAIAN SPT Pasal 5 UU KUP
DIREKTURJENDERAL JENDERAL DIREKTUR PAJAK PAJAK
DAPAT MENENTUKAN TEMPAT LAIN UNTUK PENYAMPAIAN SPT
PUSPENPA 2000
KUP 27
PENYAMPAIAN SPT Pasal 6 UU KUP jo. KEP- 518 /PJ./2000
Dengan Cara
Disampaikan langsung ke KPP/ Kapenpa.
WP menerima tanda bukti dan tanggal penerimaan
Disampaikan melalui Kantor Pos secara tercatat
Tanda bukti dan tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan
Atau cara lain melalui : jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk Dirjen Pajak
PUSPENPA 2000
KUP 28
SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN atau TIDAK MENYAMPAIKAN SPT Pasal 7 (1) UU KUP
WP WPTERLAMBAT/ TERLAMBAT/ TIDAK TIDAKMENYAMPAIKAN MENYAMPAIKAN
SPT MASA
SPT TAHUNAN
DENDA Rp. 50.000,00
DENDA Rp. 100.000,00
PUSPENPA 2000
KUP 29
DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI DENDA Pasal 7 ayat (2) UU KUP jo. KMK No. 537/KMK.04/2000
WP TERTENTU DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI DENDA
A. WP NON EFEKTIF 1. WP OP meninggal dunia tetapi ahli warisnya belum memberitahukannya secara tertulis ke KPP. 2. WP Badan tidak lagi melakukan kegiatan usaha tapi belum bubar. 3. WP OP yg tidak lagi melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas. 4. WP tidak lagi diketahui alamatnya.
B. WP OP berpenghasilan neto dibawah PTKP C. WP OP yg tidak menjalankan usaha/ melakukan pekerjaan bebas PUSPENPA 2000
KUP 30
PEMBETULAN SPT Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU KUP
SPT YG PENGISIANNYA TERDAPAT KEKELIRUAN
DENGAN KEMAUAN SENDIRI WP DAPAT MELAKUKAN PEMBETULAN
SYARAT PERNYATAAN TERTULIS (dengan SPT pembetulan ybs atau beserta lampiran sendiri) DALAM JANGKA WAKTU 2 TAHUN BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN APABILA KURANG BAYAR HARUS DILUNASI TERLEBIH DAHULU, TAMBAHAN SANKSI 2% DAPAT DILUNASI BERSAMA DENGAN KURANG BAYAR ATAU MENUNGGU DITAGIH DENGAN STP
PUSPENPA 2000
KUP 31
PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KEMAUAN SENDIRI Pasal 8 ayat ( 3 ) UU KUP
SPT TELAH DISAMPAIKAN
TELAH DIPERIKSA, TETAPI BELUM DISIDIK, sehubungan TINDAK PIDANA PASAL 38
TIDAK DISIDIK
APABILA WP : Mengungkapkan ketidakbenaran atas kemauan sendiri Melunasi pajak yg kurang dibayar + denda 2 kali dari jumlah pajak yang kurang dibayar PUSPENPA 2000
KUP 32
PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DENGAN LAPORAN TERSENDIRI Pasal 8 ayat (4) dan (5) UU KUP
SEKALIPUN JANGKA WAKTU PEMBETULAN 2 TAHUN TELAH LEWAT DAN BELUM DITERBITKAN SKP
WP DAPAT MENGUNGKAPKAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DALAM LAPORAN TERSENDIRI SYARAT PAJAK YG HARUS DIBAYAR MENJADI LEBIH BESAR ATAU RUGI FISKAL MENJADI LEBIH KECIL ATAU JUMLAH HARTA MENJADI LEBIH BESAR ATAU JUMLAH MODAL MENJADI LEBIH BESAR MELUNASI PAJAK YG KURANG DIBAYAR + KENAIKAN 50 %
PUSPENPA 2000
KUP 33
PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPh KARENA KEPUTUSAN KEBERATAN ATAU PUTUSAN BANDING Pasal 8 ayat 6 UU KUP
WP Menerima Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dari yang diajukan Dapat menyampaikan pembetulan SPT sekalipun jangka waktu 2 tahun telah terlampaui
Selama belum dilakukan tindakan pemeriksaan dan disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan setelah Keputusan Keberatan atau Putusan Banding diterima
PUSPENPA 2000
KUP 34
TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK Pasal 9 ayat (1) UU KUP jis. KMK No. 541 /KMK.04/2000
TANGGAL JATUH TEMPO (paling lambat)
JENIS PAJAK 01.
PPh Pasal 4 ayat (2) a. penjualan saham dibursa efek
tgl. 20 bulan takwim berikutnya
b. penghasilan bunga/diskonto
tgl. 10 bulan takwim berikutnya
obligasi dibursa efek 02.
PPh Pasal 21
tgl. 10 bulan takwim berikutnya
03.
PPh Pasal 23/26
tgl. 10 bulan takwim berikutnya
04.
PPh Pasal 25
tgl. 15 bulan takwin berikutnya
05.
Pasal 22, PPN/PPn BM atas impor
•
tanggal yg sama pada saat pembayaran Bea Masuk
dilunasi sendiri
•
tanggal yg sama dgn saat penyelesaian dokumen impor bila bea masuk ditunda/dibebaskan
PPN/PPn BM atas impor dipungut
1 hari setelah pemungutan pajak dilakukan
06.
DJBC 07.
PPh Pasal 22, pemungutan
pada hari yg sama pada saat pembayaran
bendaharawan APBN 08.
PPh Pasal 22, Produk Pertamina,
dilunasi sendiri oleh WP sebelum SPPB/DO ditebus
Bulog 10.
PPh Pasal 22 oleh bdn-bdn tertentu tgl. 15 bulan takwim berikutnya tgl. 15 bulan takwin berikutnya PPN/PPnBM
11.
PPN/PPn BM oleh bendaharawan
09.
Pemerintah/instansi pemerintah PPN/PPn BM selain bendaharawan 12
pemerintah/instansi pemerintah
tgl. 7 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir tgl. 15 bulan takwim berikutnya
Catatan : Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran/ pembayaran/penyetoran bertepatan dengan hari libur, libur, maka pembayaran/ pembayaran/penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya
PUSPENPA 2000
KUP 35
BATAS WAKTU PELUNASAN PPh PASAL 29 Pasal 9 ayat (2) UU KUP
KEKURANGAN BAYAR PPh BERDASARKAN SPT TAHUNAN PPh (Ps.29)
TAHUN BUKU
= TAHUN TAKWIM
TAHUN BUKU
≠
TAHUN TAKWIM
HARUS DILUNASI PALING LAMBAT
TGL 25 MARET SETELAH TAHUN PAJAK BERAKHIR
TGL 25 BULAN KETIGA SETELAH TAHUN PAJAK BERAKHIR
SEBELUM SPT TAHUNAN DISAMPAIKAN PUSPENPA 2000
KUP 36
SANKSI ADMINITRASI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 9 ayat (2a) UU KUP
PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK SETELAH TGL JATUH TEMPO PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK
DIKENAKAN SANKSI ADIMINITRASI
BERUPA BUNGA 2% SEBULAN DIHITUNG DARI JATUH TEMPO PEMBAYARAN SAMPAI DENGAN TGL PEMBAYARAN (DAN BAGIAN DARI BULAN DIHITUNG PENUH SATU BULAN)
PUSPENPA 2000
KUP 37
JATUH TEMPO PEMBAYARAN KETETAPAN PAJAK Pasal 9 ayat (3) UU KUP
PAJAK TERUTANG ATAS :
STP SKPKB SKPKBT
SK PEMBETULAN SK KEBERATAN PUTUSAN BANDING
YG MENGAKIBATKAN PAJAK YG HARUS DIBAYAR BERTAMBAH
HARUS DILUNASI PALING LAMBAT 1 BULAN SEJAK TANGGAL DITERBITKAN
PUSPENPA 2000
KUP 38
PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 9 ayat (4) UU KUP
DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MEMBERIKAN PERSETUJUAN
ATAS PERMOHONAN WP UNTUK MENGANGSUR/MENUNDA
PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG ATAS :
STP SKPKB SKPKBT PPh Pasal 29
SK PEMBETULAN SK KEBERATAN PUTUSAN BANDING Yg mengakibatkan pajak yg harus dibayar bertambah
Dikenakan sanksi bunga sebesar 2% sebulan PUSPENPA 2000
KUP 39
SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK KMK No. 541/KMK.04/2000
PERMOHONAN PENGANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK syarat Diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar; Diajukan paling lambat 15 hari sebelum jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir, kecuali dalam hal WP mengalami keadaan diluar kekuasaannya; Disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur/ditunda Keputusan menerima atau menolak diberikan dalam jangka waktu 10 hari sejak permohonan diterima lengkap, lebih dari jangka waktu tersebut dianggap diterima PUSPENPA 2000
KUP 40
TEMPAT PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK Pasal 10 ayat (1) UU KUP jo. KMK No.541/KMK.04/2000
TEMPAT PEMBAYARAN/PENYETORAN
BANK BUMN/D ATAU BANK-BANK LAIN YANG DITUNJUK OLEH DIRJEN ANGGARAN
PUSPENPA 2000
KANTOR POS
KUP 41
SARANA PEMBAYARAN PAJAK Pasal 10 ayat (2) UU KUP jo. KMK No541/KMK.04/2000
PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK
MENGGUNAKAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP) ATAU SARANA ADMINISTRASI LAIN YG DITENTUKAN DIRJEN PAJAK
PUSPENPA 2000
KUP 42
TANGGAL JATUH TEMPO PELAPORAN PAJAK Pasal 9 ayat (1) UU KUP jo. KMK No. 541/KMK.04/2000
NO.
1 2 3 4 5
JENIS PAJAK
PPh Pasal 25 PPh Pasal 21 PPh Pasal 23/26 PPN/PPnBM PPh Pasal 4 ayat (2): a. Penjualan saham di Bursa Efek b. Penghasilan bunga atau diskonto obligasi di Bursa Efek
JATUH TEMPO PELAPORAN
SPT Masa paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
Paling lambat tanggal 25 Paling lambat tanggal 20
bulan yang sama dengan bulan penyetoran
6
PPN/PPnBM atas impor dipungut DJBC
SPT Masa secara mingguan paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.
7
PPh Pasal 22, pemungutan Bendaharawan APBN/D
SPT Masa paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir
8
PPh Pasal 22 , Pertamina,atau Badan tertentu Pemungut pajak
SPT Masa paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
9
PPN/PPnBM oleh Bendaharawan Pemerintah/instansi Pemerintah
SPT Masa paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir
10 PPN/PPnBM selain Bendaharawan Pemerintah /instansi Pemerintah
SPT Masa paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
Catatan : KEP.543/PJ./2000 Apabila tanggal jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur, maka pelaporan harus dilakukan pada hari kerja sebelumnya
PUSPENPA 2000
KUP 43
SURAT KETETAPAN PAJAK Pasal 1 angka 14 UU KUP
Surat Ketetapan Pajak
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)
PASAL 13
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT)
PASAL 15
SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN)
PASAL 17 A
SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB)
PASAL 17 DAN PASAL 17 B
PUSPENPA 2000
KUP 44
KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK Pasal 12 AYAT (1) UU KUP
WAJIB PAJAK
WAJIB MEMBAYAR PAJAK YANG TERUTANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
TIDAK MENGGANTUNGKAN PADA ADANYA
SURAT KETETAPAN PAJAK
PUSPENPA 2000
KUP 45
JUMLAH PAJAK TERUTANG Pasal 12 Ayat (2) & (3) UU KUP
JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG MENURUT SURAT PEMBERITAHUAN YANG DISAMPAIKAN WP
JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN PERPAJAKAN Atau Apabila
DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENDAPATKAN BUKTI BAHWA JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG MENURUT SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BENAR
MAKA DJP MENETAPKAN JUMLAH PAJAK TERUTANG YANG SEMESTINYA PUSPENPA 2000
KUP 46
SKPKB Dapat diterbitkan dalam jangka waktu 10 tahun, dalam hal :
Pasal 13 ayat (1), (2) & (3) UU KUP
Berdasarkan hasil pemeriksaan/ket. lain pajak yg terutang tidak/kurang dibayar
SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yg ditentukan dalam surat tegoran
PPh /PPN / PPn BM
Berdasarkan hasil pemeriksaan, PPN/PPn BM : - tidak seharusnya dikompensasikan - tidak seharusnya dikenakan tarip 0%
PPh Sendiri
BUNGA 2% SEBULAN MAX 24 BLN
Kewajiban: Pasal 28 dan Pasal 29 tidak dipenuhi
PPN /PPn.BM
PPh PEMOTONG/ PEMUNGUTAN
PPh Sendiri
PPh PEMOTONG/ PEMUNGUTAN
Psl. 13 (2)
KENAIKAN 50%
KENAIKAN 100%
KENAIKAN 100%
KENAIKAN 100%
Psl. 13 (3) a
Psl. 13 (3) b
Psl. 13 (3) c
Psl. 13 (3) b Psl. 13 (3) a
PUSPENPA 2000
KENAIKAN 50%
KUP 47
KEPASTIAN DAN JAMINAN HUKUM SPT Pasal 13 ayat (4) UU KUP
PAJAK YANG DILAPORKAN DALAM SPT
DALAM JANGKA WAKTU
10 TAHUN TIDAK DITERBITKAN SKP
MENJADI PASTI PUSPENPA 2000
KUP 48
SKPKB dapat diterbitkan dalam j.w. > 10 tahun dalam hal : Pasal 13 ayat (5) UU KUP
Wajib Pajak dipidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
ditambah sanksi BUNGA 48 % PUSPENPA 2000
KUP 49
STP dapat diterbitkan dalam hal : Pasal 14 UU KUP
PPh dalam tahun berjalan tidak/ kurang dibayar
Kurang bayar karena salah tulis / salah hitung
Dikenakan Sanksi Adminis trasi berupa denda dan atau bunga
Pengusa ha tidak melapor
kan kegiatan usahanya untuk dikukuhk an sbg PKP
Bukan PKP membu at Faktur Pajak
Psl 14 (1) c
Psl 14 (1) a
Psl 14 (1) b
Psl 14 (1) d
Psl14(1) e
•PKP tdk membuat FakturPa jak •PKP membuat Faktur Pajak tidak tepat waktu •PKP membuat Faktur Pajak tidak lengkap
Psl14(1) f
Bunga 2% sebulan paling lama 24 bulan
Denda 2 % x DPP
Psl 14 (3)
Psl 14 (4)
Catatan: (Pasal 14 (2) STP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan skp
PUSPENPA 2000
KUP 50
SKPKBT Diterbitkan dlm jangka waktu 10 tahun apabila Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)UU KUP
Data baru dan atau Data yg semula belum terungkap yang berakibat jumlah pajak terutang bertambah Ditemukan oleh FISKUS
Keterangan tertulis dari WP atas kehendak sendiri
dikenakan kenaikan 100 %
tidak dikenakan kenaikan
PUSPENPA 2000
KUP 51
SKPKBT dapat diterbitkan dalam j.w. > 10 tahun dalam hal : Pasal 15 ayat (4) UU KUP
Wajib Pajak dipidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
ditambah sanksi BUNGA 48 %
PUSPENPA 2000
KUP 52
PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK Pasal 16 ayat (1) dan Penjelasan UU KUP DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MEMBETULKAN skp, STP, SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN, SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN atau PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN atau PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK, atau SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK
SALAH TULIS, SALAH HITUNG DAN ATAU KELIRU PENERAPAN UU SECARA JABATAN
PERMOHONAN WP
DAPAT BERUPA Menambah atau Mengurangkan atau Menghapuskan PUSPENPA 2000
KUP 53
PERMOHONAN PEMBETULAN Pasal 16 AYAT (2), (3) UU KUP
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DALAM JANGKA WAKTU 12 BULAN
SEJAK TGL PERMOHONAN DITERIMA, HARUS MEMBERI KEPUTUSAN
APABILA JANGKA WAKTU TELAH LEWAT, TIDAK MEMBERI SUATU KEPUTUSAN, MAKA PERMOHONAN PEMBETULAN YG DIAJUKAN TSB DIANGGAP DITERIMA PUSPENPA 2000
KUP 54
PENERBITAN S K P L B Pasal 17 dan Penjelasan UU KUP
SETELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN THD SPT LB TANPA PERMOHONAN RESTITUSI, SPT KB, DAN SPT NIHIL
JUMLAH KREDIT PAJAK ATAU JUMLAH PAJAK YG DIBAYAR LEBIH BESAR DARI PADA JUMLAH PAJAK YG TERUTANG
PUSPENPA 2000
TELAH DILAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TIDAK SEHARUSNYA TERUTANG
KUP 55
PENERBITAN S K P N Pasal 17 A UU KUP
SETELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN
JUMLAH KREDIT PAJAK ATAU JUMLAH PAJAK YG DIBAYAR SAMA DENGAN JUMLAH PAJAK YG TERUTANG
PUSPENPA 2000
PAJAK TIDAK TERUTANG DAN TIDAK ADA KREDIT PAJAK / PEMBAYARAN PAJAK
KUP 56
SPTLB dengan permohonan dalam SPT (Selain WP Kriteria tertentu sebagaimana dalam Pasal 17 C) Pasal 17B ayat (1) UU KUP
DIPERIKSA
SKPKB
SKPN
SKPLB
diterbitkan dalam jangka waktu 12 bulan Sejak permohonan diterima secara lengkap PUSPENPA 2000
KUP 57
SPTLB PPN dengan permohonan oleh PKP ( yang melakukan kegiatan tertentu) Pasal 17B ayat (1) UU KUP dan Kep 519/PJ./2000
KEGIATAN TERTENTU
1. EKSPOR BKP 2. PENYERAHAN BKP/JKP TERHADAP PEMUNGUT
DIPERIKSA
SKPKB
SKPN
SKPLB
DITERBITKAN PALING LAMBAT DALAM JANGKA WAKTU 2 BULAN SEJAK DITERIMANYA PERMOHONAN PUSPENPA 2000
KUP 57
SPT LB dengan permohonan dalam SPT Pasal 17B ayat (2), ayat (3) UU KUP
LEBIH DARI 12 BULAN TIDAK ADA KEPUTUSAN DITERBITKAN PALING LAMBAT 1 BULAN
DITERBITKAN LEWAT JANGKA WAKTU 1 BULAN
SKPLB = SPT
SKPLB = SPT DITAMBAH IMBALAN BUNGA 2 % SEBULAN
PUSPENPA 2000
KUP 58
Penerbitan SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak) Pasal 17C ayat (1), (2), (3) UU KUP
Setelah Dilakukan Penelitian (formal) terhadap SPT
WP DENGAN KRITERIA TERTENTU
PPh
PPN
Jangka Waktu 3 bulan
Jangka Waktu 1 bulan
Diterbitkan SKPPKP PUSPENPA 2000
Tidak menghendaki SKPPKP
Diproses sesuai dengan Pasal 17 B KUP 59
Kriteria WP yang dapat diberikan SKPPKP KMK No 544//KMK.04/2000
WP YANG : 1. TEPAT WAKTU DALAM PENYAMPAIAN SPT (2 TAHUN TERAKHIR) 2. TIDAK MEMPUNYAI TUNGGAKAN PAJAK (KECUALI YANG MEMPUNYAI IZIN) 3. TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN DALAM JANGKA WAKTU 10 TAHUN TERAKHIR 4. DALAM HAL LAPORAN KEUANGAN DIAUDIT , HARUS DENGAN PENDAPAT WAJAR TANPA PENGECUALIAN ATAU WAJAR DG PENGECUALIAN SEPANJANG TIDAK MEMPENGARUHI R/L FISKAL 5. DALAM HAL L/K TIDAK DIAUDIT, WP DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN SEPANJANG MEMENUHI SYARAT 1, 2, 3
PUSPENPA 2000
KUP 60
WP DENGAN KRITERIA TERTENTU Pasal 17C ayat (4) , (5) dan Penjelasan UU KUP
SETELAH DITERBITKAN SKPPKP
DAPAT DIPERIKSA DALAM JANGKA WAKTU 10 TAHUN
SKPN
SKPKB
SKPLB
DITAMBAH SANKSI KENAIKAN 100 % PUSPENPA 2000
KUP 61
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 11 UU KUP
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
SKPLB Pasal 17 dan 17 B
SKPPKP Pasal 17 C
DIKOMPENSASI DENGAN UTANG PAJAK SISA LEBIH
DITERBITKAN SKPKPP dan SPMKP DLM JANGKA WAKTU 1 BLN SEJAK : - DITERIMANYA PERMOHON AN WP untuk Pasal 17 - DITERBITKANNYA SKPLB untuk Pasal 17 B
SISA LEBIH
DITERBITKAN SKPKPP DAN SPMKP DLM JANGKA WAKTU 1 BULAN SEJAK DITERBITKAN SKPPKP
IMBALAN BUNGA 2% SEBULAN APABILA SPMKP TERBIT LEWAT JANGKA WAKTUNYA PUSPENPA 2000
KUP 62
PENAGIHAN PAJAK Pasal 18 AYAT (1) UU KUP
DASAR PENAGIHAN PAJAK
STP SKPKB SKPKBT
SK PEMBETULAN SK KEBERATAN PUTUSAN BANDING
YG MENGAKIBATKAN PAJAK YG HARUS DIBAYAR BERTAMBAH
PUSPENPA 2000
KUP 63
BUNGA PENAGIHAN Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) UU KUP
2 % PER BULAN dikenakan terhadap :
1. Pajak yg terutang menurut SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan atau Putusan Banding yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah, apabila pada saat jatuh tempo pembayaran tidak/ kurang dibayar
2. Pajak yg terutang dlm hal WP diperbolehka n meng angsur / menunda pemba yaran
3. Kekurangan pajak yg belum dilunasi, apabila diberikan penundaan penyampaian SPT Tahunan PPh
BAGIAN DARI BULAN DIHITUNG PENUH SATU BULAN PUSPENPA 2000
KUP 64
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA Pasal 20 ayat (1), (3) UU KUP
STP SKPKB SKPKBT
SK PEMBETULAN SK KEBERATAN PUTUSAN BANDING Yang mengakibatkan pajak yg harus dibayar bertambah
TIDAK DIBAYAR SESUAI JANGKA WAKTU SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 9 AYAT(3)
SURAT PAKSA Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (UU PPSP) PUSPENPA 2000
KUP 65
PENAGIHAN SEKETIKA & SEKALIGUS Penjelasan Pasal 20 UU KUP
adalah : Tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan Tahun Pajak
PUSPENPA 2000
KUP 66
PENAGIHAN SEKETIKA & SEKALIGUS Pasal 20 ayat (2) UU KUP
Dilakukan dalam hal : Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu; Penanggung pajak memindahtangankan barang yg dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaannya di Indonesia; Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung pajak akan membubarkan Badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan berubahan bentuk lainnya; Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tandatanda kepailitan.
PUSPENPA 2000
KUP 67
PENANGGUNG PAJAK Pasal 1 angka 25 UU KUP
ORANG PRIBADI
BADAN
YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEMBAYARAN PAJAK
TERMASUK WAKIL YANG MENJALANKAN HAK DAN MEMENUHI KEWAJIBAN WAJIB PAJAK MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
PUSPENPA 2000
KUP 68
HAK MENDAHULU Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP
Negara mempunyai Hak Mendahulu untuk Tagihan Pajak
Meliputi : - Pokok Pajak - Sanksi Administrasi : ♦ Bunga ♦ Denda ♦ Kenaikan - Biaya Penagihan Pajak ATAS
Barang- barang milik Penanggung Pajak PUSPENPA 2000
KUP 69
DIKECUALIKAN DARI HAK MENDAHULU Pasal 21 ayat (3) UU KUP
1. Biaya perkara yg semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak / tidak bergerak 2. Biaya yg telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang dimaksud 3. Biaya perkara, yg semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan
PUSPENPA 2000
KUP 70
HAK MENDAHULU HILANG Pasal 21 ayat (4), dan ayat (5) UU KUP
SETELAH LAMPAU WAKTU DUA TAHUN SEJAK TGL DITERBITKANNYA
STP SKPKB SKPKBT
SK PEMBETULAN SK KEBERATAN PUTUSAN BANDING Yg mengakibatkan pajak yg harus dibayar bertambah KECUALI
APABILA DLM JANGKA WAKTU 2 TAHUN TSB. : SURAT PAKSA UNTUK MEMBAYAR TELAH DIBERITAHUKAN SECARA RESMI; ATA DIBERIKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN.
LAMPAU WAKTU 2 TAHUN TSB DIHITUNG SEJAK TANGGAL PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA; ATAU DITAMBAH DGN JANGKA WAKTU PENUNDAAN PEMBAYARAN. PUSPENPA 2000 KUP 71
DALUWARSA PENAGIHAN Pasal 22 ayat (1) UU KUP
HAK UNTUK MELAKUKAN PENAGIHAN PAJAK
DALUWARSA SETELAH LAMPAU WAKTU 10 TAHUN
SEJAK : SAAT TERUTANGNYA PAJAK; ATAU BERAKHIRNYA : ⌦MASA PAJAK; ATAU ⌦BAGIAN TAHUN PAJAK; ATAU ⌦TAHUN PAJAK YBS.
PUSPENPA 2000
KUP 72
DALUWARSA PENAGIHAN TERTANGGUH Pasal 22 ayat (2) dan penjelasan UU KUP
Apabila
Daluwarsa sejak :
Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa Ada pengakuan utang pajak dari WP baik langsung maupun tidak langsung, seperti : ⌦ pengajuan permohonan angsuran/penundaan pembayaran ⌦ surat keberatan ⌦ pembayaran sebagian utang pajak
tanggal disampaikan surat paksa
Diterbitkan SKPKB ex pasal 13 ayat (5) atau SKPKBT ex pasal 15 ayat (4)
PUSPENPA 2000
tgl surat permohonan diterima tgl surat keberatan diterima tgl pembayaran sebagian utang pajak tgl diterbitkan SKPKB ex pasal 13 ayat (5) atau SKPKBT ex pasal 15 ayat (4)
KUP 73
GUGATAN WP ATAU PENANGGUNG PAJAK TERHADAP : Pasal 23 ayat (2) UU KUP
Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan , selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 (1) dan Pasal 26 Keputusan Pembetulan seperti dimaksud Pasal 16 yang berkaitan dengan STP Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan STP
Hanya dapat diajukan kepada : badan peradilan pajak
PUSPENPA 2000
KUP 74
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN Pasal 24 UU KUP
STP, SKPKB, SKPKBT, SK PEMBETULAN, SK KEBERATAN DAN PUTUSAN BANDING
yang tidak dapat ditagih lagi
DIATUR OLEH MENTERI KEUANGAN KMK No. 565/KMK.04/2000
PUSPENPA 2000
KUP 75
KEBERATAN WP Pasal 25 ayat (1), ayat (7) UU KUP
Diajukan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas SUATU:
SKPKB SKPKBT SKPLB SKP Nihil Pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga Catatan : Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan Satu Surat Keberatan untuk satu jenis pajak dan satu Tahun Pajak PUSPENPA 2000
KUP 76
SYARAT PENGAJUAN KEBERATAN Pasal 25 ayat (2), ayat (3), ayat (4) UU KUP
1. Tertulis dalam Bahasa Indonesia 2. Memuat jumlah Pajak yg terutang atau jumlah pajak yg dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP. 3. Memuat alasan-alasan 4. Dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal SKP diterbitkan atau tanggal pemotongan / pemungutan kecuali di luar kekuasaan Wajib Pajak (force mayeur) syarat TIDAK DIPENUHI
TIDAK DIANGGAP SURAT KEBERATAN SEHINGGA TIDAK DIPERTIMBANGKAN
PUSPENPA 2000
KUP 77
TANDA BUKTI PENERIMAAN SURAT KEBERATAN Pasal 25 ayat (5) UU KUP
TANDA BUKTI PENERIMAAN
TANDA TERIMA YG DIBUAT OLEH PEJABAT DITJEN PAJAK YG DITUNJUK
RESI (TANDA PENGIRIMAN POS TERCATAT) YG DIBUAT OLEH KANTOR POS
CATATAN : Batas Waktu penyelesaian Keberatan dihitung sejak tanggal penerimaan surat dimaksud
PUSPENPA 2000
KUP 78
HAK WAJIB PAJAK DALAM PENGAJUAN KEBERATAN Pasal 25 ayat (6) dan Penjelasan UU KUP
WAJIB PAJAK DIBERI HAK
Untuk Meminta : • Dasar Pengenaan Pajak • Dasar Penghitungan Rugi • Dasar Pemotongan atau Pemungutan Pajak bila diminta WAJIB DIPENUHI SECARA TERTULIS OLEH DIREKTUR JENDERAL PAJAK PUSPENPA 2000
KUP 79
PENYELESAIAN SURAT KEBERATAN Pasal 26 ayat (1), (2), (3), dan (5) UU KUP
Paling lama 12 bulan sejak tgl Surat Keberatan diterima, Dirjen Pajak harus memberikan keputusan
Keputusan dapat berupa : Menerima seluruhnya Menerima sebagian Menolak Menambah jml pajak terutang
Bila dlm waktu 12 bulan terlewati, dan tdk diberikan keputusan, maka Surat Keberatan WP dianggap diterima Catatan: Sebelum surat keputusan diterbitkan, WP dpt menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan PUSPENPA 2000
KUP 80
PEMBUKTIAN KETIDAKBENARAN KETETAPAN PAJAK SECARA JABATAN Pasal 26 ayat (4) UU KUP
SURAT KEBERATAN ATAS
SKP SECARA JABATAN KARENA : • WP TIDAK MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN SETELAH DITEGOR SECARA TERTULIS; • TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN PEMBUKUAN • TIDAK MEMBERI KESEMPATAN PEMERIKSA MEMASUKI TEMPAT TERTENTU YG DIANGGAP PERLU
HARUS DIBUKTIKAN OLEH WP KETIDAKBENARAN SKP TSB.
APABILA TIDAK DIBUKTIKAN KEBERATAN DITOLAK PUSPENPA 2000
KUP 81
PERMOHONAN BANDING Pasal 27 ayat (1), (2), (3), dan (5) UU KUP
ATAS KEPUTUSAN KEBERATAN
Hanya dapat diajukan banding Kepada Badan Peradilan Pajak
syarat Ditulis dalam Bahasa Indonesia; Alasan yang jelas Dalam jangka waktu tiga bulan sejak keputusan diterima; Dilampiri salinan Surat Keputusan Catatan : - Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan penagihan pajak
PUSPENPA 2000
KUP 82
PUTUSAN BANDING Pasal 27 ayat (2), UU KUP
Bukan merupakan putusan Tata Usaha Negara
PUSPENPA 2000
KUP 83
BADAN PERADILAN PAJAK Pasal 27 ayat (6) UU KUP
Badan Peradilan Pajak diatur dengan UU
PUSPENPA 2000
KUP 84
IMBALAN BUNGA ATAS KEBERATAN/BANDING Pasal 27 A ayat (1) UU KUP
Keberatan/Banding diterima sebagian atau seluruhnya
Terdapat kelebihan pembayaran pajak (Setelah dikurangi dengan utang pajak dalam SKPKB/SKPKBT)
Dikembalikan, ditambah bunga : - 2 % perbulan, paling lama 24 bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak PUSPENPA 2000
KUP 85
PEMBERIAN IMBALAN BUNGA Pasal 27 A ayat (2), (3) UU KUP jo. KMK No.540/KMK.04/2000
Pembayaran lebih sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) dan atau bunga Pasal 19 ayat (1)
Berdasarkan Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
PUSPENPA 2000
KUP 86
PENGERTIAN PEMBUKUAN Pasal 1 angka 26 UU KUP
Proses Pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan DATA dan INFORMASI KEUANGAN
MELIPUTI Harta Kewajiban Modal Penghasilan dan Biaya Harga Perolehan dan Penyerahan Barang/Jasa
Dengan menyusun LAPORAN KEUANGAN (NERACA & LABA RUGI) pada setiap tahun pajak berakhir
PUSPENPA 2000
KUP 87
KEWAJIBAN PEMBUKUAN Pasal 28 ayat (1) UU KUP
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS
WAJIB PAJAK BADAN
DI INDONESIA
WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
PUSPENPA 2000
KUP 88
DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBUKUAN Pasal 28 ayat (2) UU KUP
TIDAK WAJIB PEMBUKUAN TETAPI WAJIB MELAKUKAN PENCATATAN
WP ORANG PRIBADI YG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA/ PEKERJAAN BEBAS
WP ORANG PRIBADI YG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS
YG DIPERBOLEHKAN MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DGN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PUSPENPA 2000
KUP 89
SYARAT PEMBUKUAN Pasal 28 ayat (3), (4), (5), (7) UU KUP jo. KMK No.533/KMK.04/2000
Harus memperhatikan itikad baik Mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya Diselenggarakan di Indonesia Huruf latin Angka Arab Satuan mata uang Rupiah Bahasa Indonesia atau Bahasa Asing yang diizinkan Menteri Keuangan yaitu bahasa Inggris Diselenggarakan dgn prinsip taat asas dan dgn stelsel akrual atau stelsel kas Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta,kewajiban, modal, penghasilan & biaya, serta penjualan & pembelian (sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang)
PUSPENPA 2000
KUP 90
PERUBAHAN TAHUN BUKU DAN ATAU METODE PEMBUKUAN Pasal 28 ayat (6) UU KUP
PERUBAHAN
METODE PEMBUKUAN TAHUN BUKU
Pengakuan Penghasilan & biaya Metode Penyusutan Aktiva Tetap Metode Penilaian Persediaan
Harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak PUSPENPA 2000
KUP 91
PEMBUKUAN DLM BAHASA ASING dan MATA UANG SELAIN RUPIAH Pasal 28 ayat (8) UU KUP jo. KMK No533/KMK.04/2000
PEMBUKUAN DENGAN BAHASA ASING dan MATA UANG SELAIN RUPIAH
WP DALAM RANGKA PMA KONTRAK KARYA KONTRAK BAGI HASIL BUT WP yang mempunyai afiliasi denganperusahaan di LN
SETELAH MENDAPAT IZIN MENTERI KEUANGAN Pemberian ijin dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak
PUSPENPA 2000
KUP 91
PENGERTIAN PENCATATAN Pasal 28 ayat (9) UU KUP
PENGUMPULAN DATA SECARA TERATUR tentang Peredaran atau penerimaan bruto dan atau; Penghasilan bruto
SEBAGAI DASAR UNTUK MENGHITUNG JUMLAH PAJAK TERUTANG, (termasuk Penghasilan yg bukan objek pajak dan atau yg dikenakan pajak yg bersifat final) PUSPENPA 2000
KUP 93
PENGECUALIAN dari WAJIB PEMBUKUAN & WAJIB PENCATATAN Pasal 28 AYAT (10) UU KUP
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
YANG TIDAK WAJIB SPT Tahunan PPh
PUSPENPA 2000
KUP 94
KEWAJIBAN PENYIMPANAN BUKU/CATATAN/DOKUMEN Pasal 28 ayat (11) UU KUP
PENYIMPANAN BUKU/CATATAN/DOKUMEN YANG MENJADI DASAR PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN & DOKUMEN LAIN
DILAKUKAN DI INDONESIA SELAMA 10 TAHUN
BADAN
Tempat Kedudukan PUSPENPA 2000
ORANG PRIBADI Tempat Kegiatan atau Tempat Tinggal KUP 95
KEGIATAN PENCATATAN Pasal 28 ayat (12) UU KUP DAN KEP-520/PJ./2000
1. WP OP YANG MELAKUKAN PENCATATAN WAJIB DILAKUKAN
KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS 2. WP OP YANG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS
SYARAT PENCATATAN 1. PENCATATAN HARUS DIBUAT LENGKAP DAN BENAR 2. DIDUKUNG DENGAN DOKUMEN ; * YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN PEREDARAN ATAU PENERIMAAN BRUTO DAN ATAU PENGHASILAN BRUTO * PENGHASILAN YANG BUKAN OBJEK PAJAK DAN ATAU * PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA FINAL 3. JANGKA WAKTU PENCATATAN MELIPUTI JANGKA WAKTU 12 BULAN, MULAI TANGGAL 1 JANUARI SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER
PUSPENPA 2000
KUP 95
PENGERTIAN PEMERIKSAAN Pasal 1 angka 24 UU KUP
Serangkaian kegiatan untuk
Mencari Mengumpulkan Mengolah DATA dan atau KETERANGAN
Untuk : menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan peraturan per- UU perpajakan
PUSPENPA 2000
KUP 96
WEWENANG DIRJEN PAJAK MELAKUKAN PEMERIKSAAN Pasal 29 ayat (1) UU KUP
TUJUAN PEMERIKSAAN
MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
PUSPENPA 2000
TUJUAN LAIN
KUP 97
SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN Pasal 29 ayat (2) UU KUP
UNTUK KEPERLUAN PEMERIKSAAN
PETUGAS PEMERIKSA HARUS MEMILIKI TANDA PENGENAL PEMERIKSA & DILENGKAPI SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN
HARUS DIPERLIHATKAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSA PUSPENPA 2000
KUP 98
KEWAJIBAN WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSA Pasal 29 ayat (3) UU KUP
a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku/ catatan/ dokumen b. Memberikan kesempatan memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu c. Memberikan keterangan yang diperlukan
PUSPENPA 2000
KUP 99
KEWAJIBAN MERAHASIAKAN Pasal 29 ayat (4) UU KUP
UNTUK KEPERLUAN PEMERIKSAAN
DITIADAKAN
PUSPENPA 2000
KUP 100
PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN Pasal 30 UU KUP
DIREKTUR JENDERAL PAJAK BERWENANG
MELAKUKAN PENYEGELAN TEMPAT/RUANGAN TERTENTU
BILA WAJIB PAJAK : TIDAK MEMBERI KESEMPATAN PEMERIKSA MEMASUKI TEMPAT/RUANGAN YG DIPANDANG PERLU; TIDAK MEMBERI BANTUAN GUNA KELANCARAN PEMERIKSAAN
PUSPENPA 2000
KUP 101
TATA CARA PEMERIKSAAN Pasal 31 UU KUP
DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN
KMK No.545/KMK.04/2000 Tanggal 22 DESEMBER 2000
PUSPENPA 2000
KUP 102
WAKIL WAJIB PAJAK Pasal 32 ayat (1), (4) UU KUP
BADAN Pengurus ( termasuk pengertian pengurus adalah orang yg nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan ). Orang atau Badan yg dibebani untuk melakukan pemberesan dalam pembubaran/pailit. WARISAN YANG BELUM DIBAGI Ahli waris Pelaksana wasiat atau yg mengurus harta peninggalannya. ANAK BELUM DEWASA / ORANG YANG BERADA DALAM PENGAMPUAN Wali atau pengampunya DAPAT DITUNJUK SEORANG KUASA WAJIB PAJAK PUSPENPA 2000
KUP 103
Tanggung Jawab Wakil Wajib Pajak Pasal 32 ayat (2) UU KUP
Bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak
PUSPENPA 2000
Tidak bertanggung jawab, dalam hal WAKIL dapat membuktikan dan meyakinkan Dirjen Pajak bahwa benarbenar tidak mungkin dibebani tanggung jawab. KUP 104
KUASA WAJIB PAJAK Pasal 32 ayat (3), (3a) UU KUP jo. KMK No. 576 /KMK.04/2000
ORANG PRIBADI / BADAN DAPAT MENUNJUK SEORANG KUASA DENGAN
SURAT KUASA KHUSUS UNTUK MENJALANKAN HAK DAN MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN SYARAT SEORANG KUASA : 1. Menyerahkan Surat Kuasa Asli 2. Menguasai Ketentuan Dibidang Perpajakan (memiliki Brevet Yang diterbitkan DJP atau ijazah formal penddk. Di bidang Perpjk.) 3. Tidak pernah dihukum karena tindak pidana dibidang perpajakan Surat Kuasa Tidak Bisa Dilimpahkan Kepada Orang Lain PUSPENPA 2000
KUP 105
TANGGUNG JAWAB RENTENG Pasal 33 UU KUP
PEMBELI BKP/ PENERIMA JKP
bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran PPN dan PPn BM atas BKP dan JKP yang diterima kecuali dapat menunjukan bukti bahwa Pajak telah dibayar PUSPENPA 2000
KUP 106
RAHASIA JABATAN Pasal 34 UU KUP
PEJABAT / TENAGA AHLI Dilarang memberitahukan rahasia Wajib Pajak kepada pihak lain KECUALI
Sebagai Memberikan untuk saksi atau keterangan kepentingsaksi ahli kpd pihak an dlm sidang lain yg di negara pengadilan tetapkan MenKeu.
untuk pemeriksaan perkara pidana/ perdata atas permintaan hakim
dengan izin tertulis Men.Keu. PUSPENPA 2000
KUP 107
PIHAK LAIN YANG DAPAT DIBERIKAN KETERANGAN OLEH PEJABAT/TENAGA AHLI KMK No.539KMK.04/2000
DIBERIKAN KEPADA : PEJABAT DARI LEMBAGA NEGARA (BPK) PEJABAT INSTANSI PEMERINTAH (BPKP) YANG BERWENANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN DI BIDANG KEUANGAN NEGARA YANG SEDANG MENJALANKAN TUGAS DENGAN SURAT TUGAS MENYEBUTKAN NAMA WP KETERANGAN YANG INGIN DIKETAHUI (YANG BERSIFAT UMUM MENGENAI PERPAJAKAN WP)
PUSPENPA 2000
KUP 108
KEWAJIBAN MERAHASIAKAN OLEH PIHAK KE 3 DITIADAKAN Pasal 35 UU KUP
Atas permintaan tertulis Dirjen Pajak Kepada : Akuntan Publik Notaris. Konsultan Pajak Kantor Administrasi Pihak ke - 3 lainnya
Atas permintaan tertulis Menteri Keuangan Kepada : Bank
mengenai keterangan atau bukti-bukti dari Wajib Pajak yang diperiksa atau disidik PUSPENPA 2000
KUP 109
PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN UTANG PAJAK Pasal 36 UU KUP jo. KMK No.542/KMK.04/2000
Direktur Jenderal Pajak berwenang Karena jabatan atau atas permohonan WP Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya
Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar
PERMOHONAN DIAJUKAN UNTUK SATU KETETAPAN APABILA WP TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN SYARAT : SECARA TERTULIS PALING LAMBAT 3 BULAN SEJAK TGL DITERBITKAN STP, SKPKB, atau SKPKBT ALASAN JELAS DAN MEYAKINKAN
PUSPENPA 2000
MENYEBUTKAN JUMLAH PAJAK YANG MENURUT WP SEHARUSNYA TERUTANG
KUP 110
SANKSI BAGI PETUGAS PAJAK Pasal 36A UU KUP
PETUGAS PAJAK
Dalam menghitung atau menetapkan pajak
Tidak sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku yg berakibat merugikan negara
Dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku PUSPENPA 2000
KUP 111
TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN
ALPA ALPA
SENGAJA SENGAJA
PUSPENPA 2000
PERCOBAAN PERCOBAAN
PENGULANGAN PENGULANGAN
KUP 112
TINDAK PIDANA KARENA ALPA Pasal 38 UU KUP
WAJIB PAJAK Tidak menyampaikan SPT Menyampaikan SPT tidak benar BERAKIBAT dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara
DIPIDANA kurungan paling lama satu tahun, dan atau denda paling tinggi dua kali jumlah pajak terutang yg tidak/kurang dibayar Berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai WP Pasal 43 ayat (1) PUSPENPA 2000
KUP 113
TINDAK PIDANA KARENA SENGAJA Pasal 39 ayat (1) UU KUP
Wajib Pajak : Tidak mendaftarkan diri Menyalahgunakan NPWP atau Pengukuhan PKP Menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP Tidak menyampaikan SPT Menyampaikan SPT dan atau keterangan yg isinya tidak benar/tidak lengkap Menolak dilakukan pemeriksaan Memperlihatkan pembukuan, pencatatan dan dokumen palsu Tidak menyelenggarakan pembukuan /pencatatan/ tidak memperlihatkan/meminjamkan buku, catatan atau dokumen Tidak menyetorkan pajak yang dipotong/ dipungut
BERAKIBAT Menimbulkan kerugian pada pendapatan negara DIPIDANA Penjara paling lama enam tahun, dan denda paling tinggi empat kali Berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai WP yg menyuruh/turut serta/ menganjurkan/ membantu melakukan tindak pidana perpajakan Pasal 43 ayat (1) PUSPENPA 2000
KUP 114
TINDAK PIDANA KARENA PENGULANGAN Pasal 39 ayat (2) UU KUP
PENGULANGAN TINDAK PIDANA DI BID. PERPAJAKAN SEBELUM LEWAT SATU TAHUN SEJAK SELESAINYA MENJALANI PIDANA PENJARA YG DIJATUHKAN
ANCAMAN PIDANA ( PASAL 39 AYAT (1) ) SANKSI DILIPATKAN DUA
PUSPENPA 2000
KUP 115
TINDAK PIDANA KARENA PERCOBAAN Pasal 39 ayat (3) UU KUP
Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau PPKP Menyampaikan SPT dan atau keterangan yg isinya tidak benar atau tidak lengkap Dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau kompensasi pajak
SANKSI Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan Denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yg dimohon dan atau kompensasi yg dilakukan oleh Wajib Pajak
PUSPENPA 2000
KUP 116
DALUWARSA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN Pasal 40 UU KUP
setelah lampau 10 Tahun
Sejak : Saat terutangnya pajak; Berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak ybs PUSPENPA 2000
KUP 117
DELIK ADUAN Pasal 41 UU KUP
ALPA Tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yg diketahui / diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya ( seperti tersebut dlm Pasal 34 ) SANKSI
SENGAJA Tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yg diketahui / diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya ( seperti tersebut dalam Pasal 34 ) SANKSI
Pidana kurungan paling
Pidana penjara paling lama
lama 1 (satu) tahun , dan
2 (dua) tahun , dan
Denda paling banyak
Denda paling banyak
Rp. 4.000.000,00
Rp 10.000.000,00
PUSPENPA 2000
KUP 118
SANKSI PIDANA TERHADAP PIHAK KETIGA Pasal 41 A dan 41B UU KUP Sanksi maksimal : Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, dan Denda paling banyak Rp. 10.000.000,00
Pihak ke 3 (Ps 35) yg dengan sengaja : Tidak memberikan keterangan / bukti atau Memberikan keterangan / bukti yang tidak benar (Pasal 41 A)
Sanksi maksimal : Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, dan Denda paling banyak Rp. 10.000.000,00
Pihak ke 3 yang dengan sengaja : Menghalangi Mempersulit
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
Pasal 41 B
Termasuk yang menyuruh / menganjurkan / membantu melakukan tindak pidana perpajakan Pasal 43 ayat ( 2 ) PUSPENPA 2000
KUP 119
PELAKU TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN PEJABAT
Pasal 41
PUSPENPA 2000
WAJIB PAJAK Pasal 38, Pasal 39 Wakil, kuasa atau pegawai WP
PIHAK KETIGA
Pasal 43 ayat (1)
Pasal 43 ayat (2)
Yang menyuruh Yang menganjurkan Yang membantu melakukan
KUP 120
PPNS DJP Pasal 44 ayat (1) UU KUP
Diangkat oleh Menteri Hukum & Perundangundangan sebagai penyidik Mempunyai wewenang khusus melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Dilaksanakan sesuai dengan KUHP PUSPENPA 2000
KUP 121
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN Pasal 1 angka 28 UU KUP
SERANGKAIAN TINDAKAN YANG DILAKUKAN PENYIDIK
UNTUK MENCARI DAN MENGUMPULKAN BUKTI
MEMBUAT TERANG TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
PUSPENPA 2000
MENEMUKAN TERSANGKANYA
KUP 122
Pasa l 44 (2)
W e w e n a n g P e n y i d i k
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan/ laporan agar menjadi lebih lengkap dan jelas b. Meneliti , mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi/ badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan c. Minta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan d. Memeriksa buku / catatan dan dokumen lain e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti f. Meminta bantuan tenaga ahli g. Menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan, memeriksa identitas orang/ dokumen. h. Memotret seseorang. i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi j. Menghentikan penyidikan k. Melakukan tindakan lain yang perlu menurut hukum yg bertanggungjawab
PUSPENPA 2000
KUP 123
PELAKSANAAN PENYIDIKAN Pasal 44 ayat (3) UU KUP
PPNS
Pemberitahuan saat dimulainya penyidikan
Penyampaian atas hasil penyidikan
Melalui Penyidik pejabat Polisi Negara RI kepada Jaksa Penuntut umum SESUAI KETENTUAN KUHAP PUSPENPA 2000
KUP 124
PENGHENTIAN PENYIDIKAN PPNS
Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan untuk kepentingan penerimaan negara
Tidak cukup bukti Bukan tindak pidana Daluarsa Tersangka meninggal dunia Pasal 44 A
PUSPENPA 2000
DENGAN SYARAT: Setelah WP melunasi pajak yg tidak atau kurang dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali jumlah pajak yg tidak atau kurang dibayar, atau yg tidak seharusnya dikembalikan Pasal 44 B
KUP 125
Hak & Kewajiban Yang Belum Selesai Pasal 47A UU KUP
Diberlakukan ketentuan UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994
PUSPENPA 2000
KUP 126
