TERA, TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA, DAN KALIBRASI ALAT UKUR SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS - RETRIBUSI TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2003 ABSTRAK
: a.
Bahwa dengan telah diundangkannya UU No 22 Th 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties UU No 34 Th 2000 tentang Perubahan atas UU No 18 Th 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PP No 25 Th 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom dan PP No 66 Th 2001 tentang Retribusi Daerah, maka kewenangan penyelenggaraan Tera, Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur serta Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus. menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Oleh karena itu, dipandang perlu mengatur Retribusi Tera, Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dan Kalibrasi Alat Ukur serta Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus dengan Peraturan Daerah.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 10 Th 1950, UU No 2 Th 1981, UU No 8 Th 1981, UU No 8 Th 1999, UU No 22 Th 1999, UU No 25 Th 1999, PP No 2 Th 1985, PP No 25 Th 2000, PP No 66 Th 2001, Keppres No 44 Th 1999, Perda Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No I Th 1988, Perda Provinsi Jawa Tengah No 18 Th 2002. c.
Perda ini mengatur tentang : 1. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; 2. Golongan Retribusi; 3. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 4. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; 5. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; 6. Tempat dan Kewenangan Pemungutan; 7. Tata Cara Pemungutan; 8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; 9. Sanksi Administrasi; 10. Tata Cara Pembayaran; 11. Penagihan Retribusi; 12. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; 13. Kedaluwarsa Retribusi dan Penghapusan Piutang Retribusi karena
Kedaluwarsa Penagihan; 14. Uang Perangsang; 15. Penggunaan Hasil Pemungutan; 16. Pengendalian dan Pengawasan; 17. Penyidikan; 18. Ketentuan Pidana. CATATAN
:
−
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
−
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH - PELAYANAN KESEHATAN - RETRIBUSI TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2003 ABSTRAK
: a.
Bahwa dengan telah diundangkannya UU No 22 Th 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties UU No 25 Th 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan UU No 34 Th 2000 tentang Perubahan atas UU No 18 Th 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PP No 25 Th 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom dan PP No 66 Th 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Kewenangan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi. Oleh karena itu, dipandang perlu mengatur pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah dengan Peraturan Daerah.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 10 Th 1950; UU No 23 Th 1992 tentang Kesehatan; UU No 18 Th 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No 34 Th 2000; UU No 22 Th 1999; UU No 25 Th 1999; PP No 25 Th 2000; PP No 105 Th 2000; PP No 66 Th 2001; Keppres No 44 Th 1999; Perda Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No I Th 1988; Perda Provinsi Jawa Tengah No 18 Th 2002. c.
Perda ini mengatur tentang : 1. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; 2. Golongan Retribusi; 3. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 4. Kebijakan Retribusi; 5. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; 6. Tempat dan Kewenangan Pemungutan; 7. Tata Cara Pemungutan; 8. Masa Retribusi; 9. Sanksi Administrasi; 10. Tata Cara Pembayaran; 11. Penagihan Retribusi; 12. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; 13. Kedaluwarsa Retribusi dan Penghapusan Piutang Retribusi karena Kedaluwarsa Penagihan;
14. Uang Perangsang; 15. Penyidikan; 16. Ketentuan Pidana. CATATAN
:
−
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
−
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
−
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
RUMAH SAKIT DAERAH - PELAYANAN KESEHATAN - RETRIBUSI TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2003 ABSTRAK
: a.
Bahwa dengan telah diundangkannya UU No 22 Th 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties UU No 25 Th 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan UU No 34 Th 2000 tentang Perubahan atas UU No 18 Th 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Perda Tingkat I Jawa Tengah No 8 Th 1999 tentang Pelayanan Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu dipandang perlu mencabut dan menetapkan kembali Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah dengan Peraturan Daerah.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 10 Th 1950; UU No 23 Th 1992; UU No 18 Th 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No 34 Th 2000; UU No 22 Th 1999; UU No 25 Th 1999; PP No 25 Th 2000; PP No 105 Th 2000; PP No 66 Th 2001; Keppres No 44 Th 1999; Perda Prov Daerah Tingkat I Jawa Tengah No I Th 1988; Perda Prov Jawa Tengah No 18 Th 2002. c.
Perda ini mengatur tentang : 1. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; 2. Golongan Retribusi; 3. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Retribusi; 4. Kebijakan Retribusi; 5. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; 6. Tempat dan Kewenangan Pemungutan; 7. Tata Cara Pemungutan; 8. Masa Retribusi; 9. Sanksi Administrasi; 10. Tata Cara Pembayaran; 11. Penagihan Retribusi; 12. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; 13. Kedaluwarsa Retribusi dan Penghapusan Piutang Retribusi karena Kedaluwarsa Penagihan; 14. Uang Perangsang; 15. Penyidikan;
16. Ketentuan Pidana. CATATAN
:
−
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Perda Prov Daerah Tingkat I Jawa Tengah No 8 Th 1999 tentang Pelayanan Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
−
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
−
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
IZIN TRAYEK – RETRIBUSI TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2003 ABSTRAK
: a.
Bahwa dengan telah diundangkannya UU No 22 Th 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties UU No 25 Th 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan UU No 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Perda Tingkat I Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu dipandang perlu mencabut dan menetapkan kembali Retribusi Izin Trayek dengan Peraturan Daerah.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 10 Th 1950; UU No 14 Th 1992; UU No 18 Th 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No 34 Th 2000; UU No 22 Th 1999; UU No 25 Th 1999; PP No 25 Th 2000; PP No 105 Th 2000; PP No 66 Th 2001; Keppres No 44 Th 1999; Perda Prov Daerah Tingkat I Jawa Tengah No 1 Th 1988; Perda Prov Jawa Tengah No 7 Th 2001; Perda Prov Jawa Tengah No 1 Th 2002; Perda Prov Jawa Tengah No 18 Th 2002. c.
Perda ini mengatur tentang : 1. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; 2. Golongan Retribusi; 3. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 4. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; 5. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; 6. Tempat dan Kewenangan Pemungutan; 7. Tata Cara Pemungutan; 8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; 9. Sanksi Administrasi; 10. Tata Cara Pembayaran; 11. Penagihan Retribusi; 12. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; 13. Kedaluwarsa Retribusi dan Penghapusan Piutang Retribusi karena Kedaluwarsa Penagihan; 14. Uang Perangsang;
15. Penyidikan; 16. Ketentuan Pidana. CATATAN
:
−
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Perda Prov Daerah Tingkat I Jawa Tengah No 12 Th 1999 tentang Retribusi Izin Trayek dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
−
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
−
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
BALAI PENCEGAHAN DAN PENGOBATAN PENYAKIT PARU, BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT DAN BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH - PELAYANAN KESEHATAN – RETRIBUSI TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2003 ABSTRAK
: a.
Bahwa dengan telah diundangkannya UU No 22 Th 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties UU No 25 Th 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan UU No 34 Th 2000 Perubahan atas UU No 18 Th 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pencegahan dan Pencegahan Penyakit Paru, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.
b.
Dasar hukum Perda ini adalah UU No 10 Th 1950; UU No 23 Th 1992; UU No 18 Th 1997 sebagaimana diubah dengan UU No 34 Th 2000; UU No 22 Th 1999; UU No 25 Th 1999; PP No 25 Th 2000; PP No 105 Th 2000; PP No 66 Th 2001; Keppres No 44 Th 1999; Perda Prov Daerah Tingkat I Jawa Tengah No I Th 1988; Perda Prov Jawa Tengah No 7 Th 2001; Perda Prov Jawa Tengah No 1 Th 2002; Perda Prov Jawa Tengah No 18 Th 2002.
c.
Perda ini mengatur tentang : 1. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; 2. Golongan Retribusi; 3. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Retribusi; 4. Kebijakan Retribusi; 5. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; 6. Tempat dan Kewenangan Pemungutan; 7. Tata Cara Pemungutan; 8. Masa Retribusi; 9. Tata Cara Pembayaran; 10. Penagihan Retribusi; 11. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; 12. Kedaluwarsa Retribusi dan Penghapusan Piutang Retribusi karena Kedaluwarsa Penagihan; 13. Uang Perangsang; 14. Penyidikan;
15. Ketentuan Pidana. CATATAN
:
−
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
−
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
−
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
TEMPAT PELELANGAN IKAN - PERUBAHAN TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2003 ABSTRAKSI
: a.
Bahwa Perda Prov Jawa Tengah No 16 Th 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan utamanya yang menyangkut penggunaan hasil pemungutan, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah tersebut yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 10 Th 1950; UU No 25 Th 1992; UU No 18 Th 1997 sebagaimana diubah dengan UU No 34 Th 2000; UU No 22 Th 1999; UU No 25 Th 1999; PP No 64 Th 1957; PP No 25 Th 2000; PP No 105 Th 2000; PP No 66 Th 2001; Keppres No 44 Th 1999; Perda Prov Daerah Tingkat I Jawa Tengah No 1 Th 1988; Perda Prov Jawa Tengah No 16 Th 2002; Perda Prov Jawa Tengah No 18 Th 2002.
CATATAN
:
c.
Perda ini mengatur tentang perubahan penggunaan hasil pemungutan retribusi dan tata cara penggunaan hasil pemungutan retribusi.
-
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH TAHUN 2003 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2003 ABSTRAK
: a.
Bahwa dalam rangka upaya penyelesaian kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, yang sekaligus pembinaan ke arah timbulnya rasa tanggung jawab para Pemegang Kas, Pengelola Barang Daerah, Pegawai Negeri Sipil bukan Pemegang Kas dan Pihak Ketiga merupakan hal yang sangat penting, perlu dilakukan pengaturan terhadap Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah yang penetapannya diatur dengan Peraturan Daerah.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 10 Th 1950; UU No 8 Th 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No 43 Th 1999; UU No 22 Th 1999; UU No 28 Th 1999; UU No 30 Th 1999; UU No 31 Th 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Th 2001; UU No 30 Th 2002; PP No 30 Th 1980; PP No 25 Th 2000; PP No 105 Th 2000; PP No 2 Th 2001; Keppres No 44 Th 1999; Perda Prov Jawa Tengah No 2 Th 2001; Perda Prov Jawa Tengah No 3 Th 2001; Perda Prov Jawa Tengah No 7 Th 2001; Perda Prov Jawa Tengah No 8 Th 2001; Perda Prov Jawa Tengah No 9 Th 2001; Perda Prov Jawa Tengah No 15 Th 2002. c.
Perda ini mengatur tentang : 1. Pembentukan Majelis Pertimbangan TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah; 2. Ruang Lingkup; 3. Informasi Kerugian Daerah; 4. Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi; a. Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan; b. Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi; c. Penyelesaian Kerugian Barang Daerah; 5. Kedaluwarsa; 6. Penghapusan; 7. Pembebasan; 8. Penyetoran; 9. Pelaporan; 10. Asuransi; 11. Ketentuan Lain-lain.
CATATAN
: −
−
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
