Dicabut dg Perpu No.2 Th.1950

KATALOG UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 - 2014 DENGAN STATUS/ASPEK LEGALITASNYA NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah

HPPN 1945

Dicabut dg Perpu No.2 Th.1950

I

Tahun 1945

1

No. 1 Tahun 1945 23 Nopember 1945

II

Tahun 1946

1

No. 1 Tahun 1946 26 Januari 1946

Undang-undang Hukum Pidana (Berita RI II No.9)

HPPN 1946 Hal. : 1 - 13

dinyatakan berlaku dan diubah dg UU No.73 Th.1958; Ps 209, 387, 388, 415 s/d 420, 423, 425 & 435 Dicabut dg UU No.20/2001; Ps 297 & Ps 324 dicabut UU No.21/2007

2

No. 2 Tahun 1946 16 Maret 1946

Batas Waktu Padjak Kohir Dinjatakan Tidak Berlaku.

HPPN 1946 Hal : 14.

Mencabut Stbld. 1982 No.10

3

No. 3 Tahun 1946 10 April 1946

Warganegara dan Penduduk Negara Indonesia

HPPN 1946 Hal. : 15 - 21

Diubah dg UU No.6 & No.8 Th.1947

4


Pindjaman Nasional 1946

HPPN 1946 Hal. : 22 - 25

Diubah dg UU No. 9 Th. 1946

5

No. 5 Tahun 1946 10 Mei 1946

Penetapan Tarip Padjak Pendapatan Tahun 1946/1947 dan Tambahan Padjak dari Tarip Padjak Upah

HPPN 1946 Hal. : 26 - 28

6

No. 6 Tahun 1946 6 Juni 1946

Undang-Undang Keadaan Bahaya

HPPN 1946 Hal. : 29 - 34

Diubah dg Perpu No.4, 5 & 7/1946 Dicabut dg UU No.74 Th.1957

7

No. 7 Tahun 1946 8 Juni 1946

Pembentukan Pengadilan Tentara disamping Pengadilan Biasa

HPPN 1946 Hal. : 35 - 39

Dicabut dg PP No.37 Th.1948 & UU No.31/1997

8

No. 8 Tahun 1946 8 Juni 1946

Hukum Atjara Pidana Guna Pengadilan Tentara

HPPN 1946 Hal. : 40 - 43

Diubah dg UU No.39/1947 dan PP No.38/1948, Dicabut dg UU No.17 Th.1950

9

No. 9 Tahun 1946 12 Juni 1946

Pindjaman Nasional

HPPN 1946 Hal. : 44

10

No.10 Tahun 1946 22 Juni 1946

Pembawaan Uang Dari Satu Ke Lain Daerah.

HPPN 1946 Hal. : 45 - 46

Dicabut dg UU No. 19 Th.1947

11

No.11 Tahun 1946 23 Juni 1946

Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Bea Materai ("Zegelverordening") 1921.

HPPN 1946 Hal. : 47

Diubah dg UU No.20 Th.1956 Dicabut dg UU No.13 Th.1985

-2-

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

12

No.12 Tahun 1946 8 Juli 1946

Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat

HPPN 1946 Hal. : 48 - 53

Dicabut dg UU No. 27 Th.1948

13

No.13 Tahun 1946 4 September 1946

Penghapusan Perdikan Desa

HPPN 1946 Hal. : 54

14


Merubah "Sjarat-sjarat Pemilih" Kepala Desa

HPPN 1946 Hal. : 55

15


Tambahan Pokok Padjak Bumi 1946-1947

HPPN 1946 Hal. : 56 - 57

16


Pernjataan Keadaan Bahaya di Seluruh Indonesia.

HPPN 1946 Hal. : 58

17

No.17 Tahun 1946 1 Oktober 1946

Pengeluaran Uang Republik Indonesia (I)

HPPN 1946 Hal. : 59

18


Kewadjiban Menjimpan Uang Dalam Bank.

HPPN 1946 Hal. : 60 - 65

19


Pengeluaran Uang Republik Indonesia (II)

HPPN 1946 Hal. : 66 - 68

20


Mengadakan Hukuman Tutupan sebagai Hukuman Pokok tersebut dalam Pasal 10 huruf a Kitab UU Hukum Pidana dan Pasal 6 huruf a Kitab UU Hukum Pidana Tentara.

HPPN 1946 Hal. : 69 - 70

21

No.21 Tahun 1946 9 Nopember 1946

Menurunkan Tjukai Tembakau

HPPN 1946 Hal. : 71 - 72

Membatalkan Osamu Seirai No.27 Th.1944, Mengubah Stbld. 1933 no.517

22

No.22 Tahun 1946 21 Nopember 1946

Pentjatatan Nikah, Talak dan Rudjuk.

HPPN 1946 Hal. : 73 - 78

Ditetapkan dg UU No. 32 Th.1954

23

No.23 Tahun 1946 Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti 29 Nopember 1946 Undang-Undang No.9 Th. 1946

HPPN 1946 Hal. : 79

Dicabut dg UU No.74 Th.1957

24

No.24 Tahun 1946 Pengesahan Perpu No.10 Th.1946 ttg 29 Nopember 1946 Larangan Uang Lama Tidak Boleh Dikeluarkan dari Daerah Jawa dan Madura

HPPN 1946 Hal. : 80

NO.

Mengubah Stbl. 1907 no.212


PERATURAN PENGGANTI UNDANG-UNDANG 1946 1

No. 1 Tahun 1946 7 Juni 1946

Susunan Dewan Pertahanan Daerah dalam Daerah Istimewa

HPPN 1946 Hal. : 81 - 82

2

No. 2 Tahun 1946 5 Juli 1946

Pembentukan Bank Negara

HPPN 1946 Hal. : 83 - 88

Dicabut dg UU Drt No.2 Th.1955

3

No. 3 Tahun 1946 5 Juli 1946

Kewadjiban Menjimpan Uang Dalam Bank

HPPN 1946 Hal. : 89 - 93


-3-

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

4

No. 4 Tahun 1946 8 Juli 1946

Perubahan Dalam Undang - Undang Keadaan Bahaya 1946 No. 6

HPPN 1946 Hal. : 94


5

No. 5 Tahun 1946 9 Juli 1946

Perubahan Dalam Undang - Undang Keadaan Bahaya 1946 No. 6. (Daerah)

HPPN 1946 Hal. : 95 - 96


6

No. 6 Tahun 1946 5 Agustus 1946

Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU Th.1946 No. 3 dari Hak Kewadjiban Menjimpan Uang

HPPN 1946 Hal. : 97


7


Mengadakan Perubahan dlm UU Th.1946 No.6 dari hal Susunan D.P.D. Solo

HPPN 1946 Hal. : 97


8


Badan Perwakilan Rakjat di Daerah Surakarta

HPPN 1946 Hal. : 99 - 100


9

No. 9 Tahun 1946 28 Oktober 1946

Pentjabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Th.1946 No.4 dan PERPU Th.1946 No.5.

HPPN 1946 Hal. : 101


10


Larangan Membawa Uang Lama ke Daerah Luar Djawa

HPPN 1946 Hal. : 102

Menjadi UU No.24 Th.1946 Dicabut dg UU No.19 Th.1947

III

Tahun 1947

1


Memperpanjang Berlakunya Peraturan2 Dewan Pertahanan Negara No.5,7,8,9,11 & 16 Tahun 1946

HPPN 1947 Hal. : 1 - 2

Diperpjg dg UU No.15 Th.1947

2


Pengesahan Peraturan-Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 6, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 23, 24, 25, dan 26 Tahun 1946.

HPPN 1947 Hal. : 3 - 4


3

No. 3 Tahun 1947 12 Pebruari 1947

Pengesahan Peraturan Pemerintah No.1 Th. 1947 Ttg Bea Masuk dan Bea Keluar.

HPPN 1947 Hal. : 5

Diubah dg UU No.35 Th.1948

4


Naturalisasi Johann Jordan.

HPPN 1947 Hal. : 6 - 7

Naturalisasi

5


Naturalisasi Salim Basjir

HPPN 1947 Hal. : 8 - 9

Naturalisasi

6


Perubahan UU No.3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara RI

HPPN 1947 Hal. : 10 - 13

7


Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kedjaksaan Agung.

HPPN 1947 Hal. : 14 - 18


8

No. 8 Tahun 1947 1 Mei 1947

Memperpanjang Waktu Untuk Mengadjukan Pernjataan Berhubung Dengan Kewargaan Negara Indonesia.

HPPN 1947 Hal. : 19 - 21


9

No. 9 Tahun 1947 2 Mei 1947

Naturalisasi Frans Matheas Hesse.

HPPN 1947 Hal. : 22 - 23

Naturalisasi

-4-

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

10

No.10 Tahun 1947 5 Mei 1947

Pencabutan Pasal 31 ke II No.8 dari Aturan Bea Materai 1921 (Stbl.1921, No.498)

HPPN 1947 Hal. : 24 - 26


11

No.11 Tahun 1947 5 Mei 1947

Mengubah Ordonansi Padjak Potong 1936 (Stbl.1936 No.671)

HPPN 1947 Hal. : 27 - 30

12

No.12 Tahun 1947 5 Mei 1947

Menetapkan Padjak Radio atas Semua Pesawat Penerimaan Radio.

HPPN 1947 Hal. : 31 - 34

Diubah dg UU No.21 Th.1948 Diubah dg Perpu No.9 Th.1959 Dicabut dg UU No.18 Th.1997

13

No.13 Tahun 1947 5 Mei 1947

Penetapan Tarip Padjak Pendapatan, Padjak Upah dan Tambahan Pokok Padjak Tahun Padjak 1947/1948.

HPPN 1947 Hal. : 35 - 37


14 No.14 Tahun 1947 14 Mei 1947

Padjak Pembangunan I.

HPPN 1947 Hal. : 38 - 47

Diubah dg UU No.20 Th.1948, Dicabut dg UU No.18 Th.1997

15 No.15 Tahun 1947 29 Mei 1947

Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturanperaturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7, 8, 9, 11 dan 16 Th.1946.

HPPN 1947 Hal. : 46 - 47

Diperpanjang dg UU No.31 Th.1947

16 No.16 Tahun 1947 5 Juni 1947

Pembentukan Haminte-Kota Surakarta.

HPPN 1947 Hal. : 48 - 59


17 No.17 Tahun 1947 7 Juni 1947

Pembentukan Haminte-Kota Jogjakarta.

HPPN 1947 Hal. : 60 - 67


18 No.18 Tahun 1947 12 Juni 1947

Peraturan Istimewa Untuk Golongan Buruh Terhadap Penetapan Padjak Pendapatan.

HPPN 1947 Hal. : 68 - 69

19 No.19 Tahun 1947 12 Juni 1947

Mengganti Undang-undang No.10 TH. 1946 Ttg "Pembawaan Uang" dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.10 Tanggal 29 - 10 - 1946.

HPPN 1947 Hal. : 70 - 71

20 No.20 Tahun 1947 24 Juni 1947

Peradilan Ulangan di Djawa dan Madura.

HPPN 1947 Hal. : 72 - 81

21 No.21 Tahun 1947 24 Juni 1947

Pemeriksaan Perkara Pidana Di Luar Hadir Terdakwa Pada Pengadilan Negeri.

HPPN 1947 Hal. : 82 - 86

22 No.22 Tahun 1947 29 Agustus 1947

Pemindahan Tempat Kedudukan Pengadilan dan Kedjaksaan.

HPPN 1947 Hal. : 87-88


Penghapusan Pengadilan Radja (Zelfbestuursrechtspraak) di Djawa dan Sumatera.

HPPN 1947 Hal. : 89 - 92


Naturalisasi Wilhelm Karl Gottfried Mewes.

HPPN 1947 Hal. : 93 - 94

Naturalisasi


Naturalisasi George Wilhelm August Friedrichs.

HPPN 1947 Hal. : 95 - 96

Naturalisasi

NO.

-5-

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS


Naturalisasi Herman Oscar Gustav Fischer.

HPPN 1947 Hal. : 97 - 98

Naturalisasi

27 No. 27 Tahun 1947 29 Agustus 1947

Naturalisasi Curt Ulrich Gross.

HPPN 1947 Hal. : 99 - 100

Naturalisasi


HPPN 1947 Peraturan Tjukai atas Tembakau yang Belum Dikenakan Tjukai menurut Stbl.1932 No.517 Hal. : 101 - 116 (Tabaksaccijnsordonnatic)


Mengadakan Sanksi Terhadap Pelanggaran atas Peraturan Tjukai Minuman Keras.

HPPN 1947 Hal. : 117 - 120


Mengesahkan PP No.20 Tahun 1947 Tgl.20 Djuli 1947 Ttg Promes Negara.

HPPN 1947 Hal. : 121

31 No.31 Tahun 1947 4 September 1947

Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan- HPPN 1947 peraturan Dewan Pertahanan Negara No.'5, 7 Hal. : 122 - 123 jo. 31, 8, 9, 11 dan 16.


Mendirikan dan Menjelenggarakan SekolahSekolah Landjutan Negeri.

33 No.33 Tahun 1947 18 Oktober 1947

Undang - Undang Ketjelakaan 1947


Diperpjng dg UU No.37/1947

HPPN 1947 Hal. : 124 - 131 Menjadi UU No.2 HPPN 1947 Tahun 1951, Hal. : 132 - 159 Dicabut dg UU No.3 Th.1992


Undang - Undang Ketjelakaan Perang

HPPN 1947 Hal. : 158 - 160


Pengesahan PP No. 21 Tahun 1947 tentang Komisaris Negara.

LNRI 1947 Hal. : 161

36 No.36 Tahun 1947 28 Nopember 1947

Mempercepat Peradilan pada Pengadilan Tentara.

HPPN 1947 Hal. : 162 - 164


Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan2 HPPN 1947 Hal. : 165 - 166 Dewan Pertahanan Negara.


Undian Uang Negara

HPPN 1947 Hal. : 167 - 170

39 No.39 Tahun 1947 27 Desember 1947

Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentara.

HPPN 1947 Hal. : 171 - 174


Menyesuaikan Peraturan-peraturan Hukum Disiplin Tentara (stbl. 1934,No.168) dengan Keadaan Sekarang.

HPPN 1947 Hal. : 175 - 177


HPPN 1947 Menyesuaikan Peraturan-peraturan tentang Kependjaraan Tentara (Stbl. 1934, No.169 dan Hal. : 178 - 179 170) dengan Keadaan Sekarang.

Pengesah. PP No.21 Th.1947 Menjadi UU

Diperpjng dg UU No.6 Th.1948


-6-

NO.

NOMOR/TGL UU

IV

Tahun 1948

1

TENTANG

SUMBER

STATUS


Menjamakan Keadaan Bahaja dengan Tijd van Oorlog dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara.

HPPN 1948 Hal. : 1

2


Mengesahkan Perdjandjian Persahabatan Antara RI dengan Negara Keradjaan Mesir.

HPPN 1948 Hal. : 2 - 6

3


Susunan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang.

HPPN 1948 Hal. : 7 - 18

4


Naturalisasi Jean Henry Joseph De Quinze.

HPPN 1948 Hal. : 19

5


Aturan-aturan Istimewa untuk Melancarkan Pekerdjaan Pegawai Pentjatatan Djiwa.

HPPN 1948 Hal. : 20 - 21

6


Memperpanjang Waktu Berlakunja PeraturanPeraturan Dewan Pertahanan Negara No.No. 5, 7 jo. 31, 8 jo. 34, 9 jo. 34, 11 dan 16.

HPPN 1948 Hal. : 22

Diperpjg dg No. 24 Th.1948.

7


Pentjabutan PP No. 22 Tahun 1947 tentang Susunan dan Atjara Pengadilan Tentara

HPPN 1948 Hal. : 23 - 24

Pencabutan PP No.22 Th.1947

8


Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara No.14 dan Menetapkan Peraturan tentang Pendaftaran dan Pemberian Idzin Pemakaian Sendjata Api.

HPPN 1948 Hal. : 25 - 28

Diubah dg UU No.12 Th. 1951

9


Kedudukan Hukum Anggauta Anggauta (Badan Pekerdja) Komite Nasional Pusat.

HPPN 1948 Hal. : 29 - 33


10 No.10 Tahun 1948 15 April 1948

Pembagian Pemerintahan Sumatera dalam Tiga Propinsi.

HPPN 1948 Hal. : 34 - 35

11 No.11 Tahun 1948 15 April 1948

Memperpanjangkan lagi Waktu untuk Mengadjukan Pernjataan Kewargaan Negara Indonesia.

HPPN 1948 Hal. : 36

12 No.12 Tahun 1948 20 April 1948

Undang-Undang Kerdja Tahun 1948.

HPPN 1948 Hal. : 37 - 46

13 No.13 Tahun 1948 26 April 1948

Mengadakan Perubahan dalam Vorstenlands Grondhuurreglement

HPPN 1948 Hal. : 47 - 51

14 No.14 Tahun 1948 31 Mei 1948

Menetapkan Bea Tambahan (Opcenten) Atas Bea Masuk.

HPPN 1948 Hal. : 52

15 No.15 Tahun 1948 31 Mei 1948

Penetapan Barang-Barang Jang Dikenakan Bea Keluar

HPPN 1948 Hal. : 53

16 No.16 Tahun 1948 31 Mei 1948

Mengadakan Perubahan dalam Peraturan Bea Materai 1921.

HPPN 1948 Hal. : 54 - 56

Naturalisasi

Menjadi UU No.1 Th. 1951 Dicabut dg UU No.13 Th.2003


-7-

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

17 No.17 Tahun 1948 31 Mei 1948

Mengadakan Perubahan dalam UU Padjak Pendapatan 1932 (Stbl.1932).

HPPN 1948 Hal. : 57 - 60

Diubah dg UU No.26 Th.1948 & No.1 Th.1949

18 No.18 Tahun 1948 31 Mei 1948

Memperpanjang Waktu Berlakunja PeraturanPeraturan Dewan Pertahanan Negara No.5,7 jo. 31, 8 jo. 34, 11 dan 16.

HPPN 1948 Hal. : 61


19 No.19 Tahun 1948 8 Juni 1948

Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kedjaksaan.

HPPN 1948 Hal. : 62 - 74

20 No.20 Tahun 1948 12 Juni 1948

Perubahan dan Tambahan dalam Undangundang No.14 Th.1947 ttg Padjak Pembangunan I

HPPN 1948 Hal. : 75 - 76

21 No.21 Tahun 1948 12 Juni 1948

Menambah dan Mengubah Undang-Undang Th.1947 No.12 tentang Padjak Radio.

HPPN 1948 Hal. : 77 - 80


Undang-Undang Pokok Tentang Pemerintahan HPPN 1948 Hal. : 81 - 116 Daerah.

Dicabut dg UU No. 1 Th.1957 Menjadi UU No.3 Th. 1951

22 No.22 Tahun 1948 10 Juli 1948 23 No.23 Tahun 1948 23 Juli 1948

Pengawasan Perburuhan Tahun 1948.

HPPN 1948 Hal.:117 - 121


Memperpanjang Waktu Berlakunja Peraturan Peraturan Dewan Pertahanan Negara No.5, '7 jo. 31, 8 jo. 34, 9 jo. 34, 11 dan 26.

LNRI 1948 Hal. : 122


Penetapan Tarip Padjak Pendapatan Tahun 1948/1949 dan Tambahan Pokok Padjak.

HPPN 1948 Hal.:123 -127


Perubahan UU Padjak Pendapatan 1932

HPPN 1948 Hal.:128 -132



Susunan Dewan Perwakilan Rakjat dan Pemilihan Anggauta-anggautanja.

HPPN 1948 Hal.:133 -152



Alat Pembajaran Luar Negeri

HPPN 1948 Hal.: 153 - 157


Pemberantasan Penimbunan Barang Penting

HPPN 1948 Hal.: 158 - 166


Pemberian Kekuasaan Penuh Kepada Presiden Dalam Keadaan Darurat.

HPPN 1948 Hal.: 167


Joseph Cornelis De Groot menjadi Warga Negara Indonesia

HPPN 1948 Hal.: 168


Peredaran Uang Dengan Perantaraan Bank.

HPPN 1948 Hal.: 169 - 170


Penetapan Uang Berat Barang, sebagai Bea Pemakaian Perlengkapan Pelabuhan

HPPN 1948 Hal. : 171


Daerah Pendudukan buat Sementara Waktu tidak masuk dalam Daerah Pabean.

HPPN 1948 Hal.: 172 - 173

Diubah dg PP No.68 Th.1948 Dicabut dg UU No.1 Th.1953

-8-

NO.

NOMOR/TGL UU


TENTANG

SUMBER

Menurunkan Tarip Bea Masuk.

HPPN 1948 Hal.: 174 - 176

V

Tahun 1949

1

No. 1 Tahun 1949 28 September 1949

Penggantian Padjak Bumi Dengan Padjak Pendapatan.

HPPN 1949 Hal. : 1 - 2

2


Kedudukan dan Kekuasaan Wakil Perdana Menteri Jang Berkedudukan di Sumatera.

HPPN 1949 Hal. : 3 - 5

3


Tarip Padjak Potong 1949.

HPPN 1949 Hal. : 6 - 7

4


Perubahan Aturan Bea Materai 1921.

HPPN 1949 Hal. : 8 - 9

5


Penetapan Tarip Padjak Pendapatan dan Tambahan Pokok Padjak dan Tarip Padjak Upah Untuk Tahun 1949.

HPPN 1949 Hal. : 10 - 11

6

No. 6 Tahun 1949 28 Nopember 1949

Penambahan Djumlah Anggauta Komite Nasional Pusat.

HPPN 1949 Hal. : 12 - 14

7

No. 7 Tahun 1949 5 Desember 1949

Penundjukan Pemangku-Sementara Djabatan Presiden Republik Indonesia.

HPPN 1949 Hal. : 15

8


Perubahan Undang-Undang No. 9 Th.1948 dari hal Kedudukan Hukum Anggauta KNIP

HPPN 1949 Hal. : 16

9


Sidang Komite Nasional Pusat Mengenai Persetudjuan Konperensi Medja Bundar

HPPN 1949 Hal. : 17 - 18

10


Hal Penerimaan Baik Hasil-hasil Konperensi Medja Bundar

HPPN 1949 Hal. : 19

11


Pengesahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat

HPPN 1949 Hal. : 20

12


Undang-Undang Untuk Mengubah Undang2 No.27 Th.1948 Ttg Susunan DPR dan Pemilihan Anggauta-anggautanja.

HPPN 1949 Hal. : 21 - 25

STATUS



PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TH.1949 1

No. 1 Tahun 1949 30 Juli 1949

Pemerintahan Militer di Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk Enclave Kasunanan dan Mangkunegaran

HPPN 1949 Hal. : 27 - 31

2


Mengadakan Tambahan Hukuman Denda Terhadap Segala Pelanggaran Mengenai Bea dan Cukai (Peraturan Wakil Perdana Menteri Tgl. 14 Okt 1949 No.1/U/WPM 49)

HPPN 1949 Hal. : 102

3

No. 30 Tahun 1949 Pengesahan Peraturan Wakil Perdana Menteri HPPN 1949 20 Desember 1949 Hal. : 120 - 125 Pengganti UU No.2/Ku/WKPM/49, No.3/Ku/WKPM/49 dan No.4/Ku/WKPM/49.

-9-

NO. 4

NOMOR/TGL UU No. 36 Tahun 1949 25 Desember 1949

VI A Tahun 1950

TENTANG

SUMBER

Penghapusan Peraturan Drt No.46/MBKD/49 dan Menghidupkan Kembali Pengadilan Tentara yg Ada Sebelumnya tgl.7 Mei 1949

HPPN 1949 Hal. : 158 - 165

STATUS

LNRI (Jakarta)

1

No. 1 Tahun 1950 6 Mei 1950

2


3


Permohonan Grasi (LN No.40)

4


Penggantian Kerugian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Rep. Indonesia Serikat (LN No.45 & TLN No.27)

LNRI 1950 Hal. : 779 - 784

Dicabut dg UU


Menetapkan "UU Darurat ttg Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kedjaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan" (UU Darurat No.16 Th.1950), sbg UU Federal (LN No.52)

LNRI 1950 Hal. : 825 - 836

Diubah dg Penpres

5

6

No. 6 Tahun 1950 24 Mei 1950

LNRI 1950 Hal. :683 - 722


LNRI 1950 Menetapkan UU Darurat ttg Penerbitan Lembaran Negara dan Berita Negara RIS & ttg Hal. : 727 - 734 Mengeluarkan, Mengumumkan dan Mulai Berlakunya UU Federal dan Pengumuman Pemerintah (LN No.32 )


Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (LN No.30)

LNRI 1950 Hal. : 755 - 760 2

No.6 Th.1951

No.22 Th.1965


LNRI 1950 Menetapkan UU Darurat Ttg Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara (UU Darurat Hal. : 837 - 841 No.17 Th.1950), sebagai UU Federal (LN No.53)

7

No. 7 Tahun 1950 19 Juni 1950

Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (LN No.56 & TLN No.37)

LNRI 1950 Hal. : 851 - 885

8

No. 8 Tahun 1950 21 Juni 1950

Pinjaman RI pada Export - Import Bank of Washington (LN No.67)

LNRI 1950 Hal. : 81 - 82

Diubah dg UU Drt No.1 Th.1958


UNDANG-UNDANG DARURAT TAHUN 1950 1

No. 1 Tahun 1950 15 januari 1950

Penetapan Jabatan Komisaris Pemerintah Untuk Daerah Negara Jawa Timur (LN No.86)

LNRI 1950 Hal.: 1017-1018

2


Penerbitan Lembaran-Negara RIS dan Berita Negara RIS tentang Mengeluarkan, Mengumumkan dan Mulai Berlakunya UU Federal dan Peraturan Pemerintah. (LN No.1)

LNRI 1950 Hal. : 1 - 6

Menjadi UU Federal No.2 Th.1950


- 10 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

3


Pungutan Tambahan Pajak Mengenai Pajak Kekayaan dan Pajak Perseroan Tahun 1950. (LN No.4)

LNRI 1950 Hal. : 515 - 516

Menjadi UU No.23 Th.1952

4


Penerimaan Anggauta Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. (LN No.5)

LNRI 1950 Hal. : 517 - 524


5


Peraturan Gaji Militer 1950. "Peraturan Gaji Militer 1950" ("P.G.M. 1950"). (LN No.6)

LNRI 1950 Hal. : 525 - 530

Dicabut dg UU Drt No.10 Th.1951


6


Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibu Kota (LN No.7 & TLN No.3).

LNRI 1950 Hal. : 531 - 532

7


Perguruan Tinggi (LN No.9)

LNRI 1950 Hal. : 541 - 542

Dicabut dg UU Drt No.33 Th.' 55 & UU No.7 Th. '55 Menjadi UU No. 7 Drt Th.1950 Dicabut dg UU No.22 Th.1961

8


9


LNRI 1950 Untuk Mengadakan Tambahan Peraturan Keadaan Perang (Keputusan Raja Tertanggal Hal. : 543 - 544 13 Desember 1939 No.32, Staatsblad Indonesia Th.1939 No.582). (LN No.10) Perubahan UU Postspaarbank (Staatsblad 1934 No.653 1937 No.176 dan 197 dan 1941No.295. (LN No.12)

LNRI 1950 Hal. : 561 - 562

10 No. 10 Tahun 1950 10 Pebruari 1950

Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Daerah Negara Pasundan Oleh RIS. (LN No.13 & TLN No.5)

LNRI 1950 Hal. : 563 - 566

Menjadi UU No.10 Drt /1950

11 No. 11 Tahun 1950 18 Maret 1950

Tata-cara Perubahan Susunan Kenegaraan dari Wilayah RIS. (LN No.16 & TLN No.8)

LNRI 1950 Hal. : 577 - 586

Menjadi UU No.11 Drt /1950

12 No. 12 Tahun 1950 13 Pebruari 1950

Pajak Peredaran. (LN No.19 & TLN No. 9).

LNRI 1950 Hal. : 597 - 622

Diubah dg UU Drt No.38/1950 Menjadi UU No.25 Th.1953

13 No. 13 Tahun 1950 18 Maret 1950

Pinjaman Darurat. (LN No.20)

LNRI 1950 Hal. : 623 - 628


14 No. 14 Tahun 1950 17 Maret 1950

Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Negara Sumatera Selatan Oleh RIS. (LN No.22 & TLN No.10)

LNRI 1950 Hal. : 631 - 634

Menjadi UU No.14 Drt/1950

15 No. 15 Tahun 1950 29 Maret 1950

Penyelesaian Urusan Pemulihan Hak. (LN No.23 & TLN No.11).

LNRI 1950 Hal. : 635 - 640

Menjadi UU No. 31 Th.1953


Menjadi UU No.15 Drt Th.1950 Dicabut dg PERPU No.12 Th.1960

- 11 -

NO.

NOMOR/TGL UU

16 No. 16 Tahun 1950 30 Maret 1950

TENTANG

SUMBER

LNRI 1950 Susunan & Kekuasaan Pengadilan/ Kejaksaan Hal. : 641 - 652 Dlm Lingkungan Peradilan Ketentaraan (LN No.24 & TLN No.12).

17 No. 17 Tahun 1950 30 Maret 1950

Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara (LN No.25 & TLN No.13). 2

STATUS Menjadi UU No.16 Drt/1950 Dicabut dg UU No.31 Th.1997

Menjadi UU No.6 LNRI 1950 Th.1950 Hal. : 653 - 657 Dicabut dg UU No.31 Th.1997

18 No. 18 Tahun 1950 28 Maret 1950

Penghapusan Pengadilan Landgerecht dan Appelraad dan Pembentukan Pengadilanpengadilan Negeri & Pengadilan Tinggi (LN No.27 & TLN No.14)

LNRI 1950 Hal. : 663 - 666

19 No. 19 Tahun 1950 6 April 1950

Peraturan Pensiun dan Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat. (LN No.28)

LNRI 1950 Hal.: 667 - 677

Menjadi UU No.18 Drt Th.1950

Diubah dg UU Drt No.28/1950 & UU No.6/1954


20 No. 20 Tahun 1950 13 Mei 1950

Pemerintahan Jakarta Raya. (LN No.31 & TLN No.15)

LNRI 1950 Hal.: 723 - 726


21 No. 21 Tahun 1950 2 Juni 1950

Pengeluaran Uang Kertas Atas Tanggungan Republik Indonesia Serikat. (LN No.34 & TLN No.19)

22 No. 22 Tahun 1950 22 Juni 1950

Penurunan Cukai Tembakau. (LN No.37 & TLN No.21).

LNRI 1950 Hal.: 747 - 750


23 No. 23 Tahun 1950 28 Juni 1950

Peraturan Tambahan Istirahat Luar Negeri. (LN No.38 & TLN No.22).

LNRI 1950 Hal.: 751 - 752


24 No. 24 Tahun 1950 28 Juni 1950

Peraturan Tambahan Perjalanan ke Luar Negeri. (LN No.39 & TLN No.23).

LNRI 1950 Hal.: 753 - 754


25 No. 25 Tahun 1950 30 Juni 1950

Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Republik Indonesia Serikat. (LN No.41 & TLN No.24)

LNRI 1950 Hal.: 761 - 764

Diubah dg UU No.34 Th.1950 Menjadi UU No.21 Th.1952

26 No. 26 Tahun 1950 24 Juli 1950

Pengesahan dan Pengakuan Hutang Terhadap Kerajaan Belanda (LN No.48 & TLN No.29)

LNRI 1950 Hal.: 813 - 814


27 No. 27 Tahun 1950 23 Juli 1950

Mengubah "Peraturan Gaji Militer 1950" (P.G.M. 1950). (LN No.49)

LNRI 1950 Hal.: 815 - 817


28 No. 28 Tahun 1950 24 Juli 1950

Perubahan Peraturan Pemberian Pensiun & Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat. (LN No.50 & TLN No.31)

LNRI 1950 Hal.: 821 - 822


LNRI 1950 Menjadi UU No. Hal. : 737 - 738 17 Tahun 1951

- 12 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

29 No. 29 Tahun 1950 9 Agustus 1950

LNRI 1950 Penetapan Kejahatan-kejahatan dan Hal.: 843 - 846 Pelanggaran-pelanggaran Yang Dilakukan Dalam Masa Pekerjaan Oleh Para Pejabat, Yang Menurut Pasal 148 Konstitusi RIS Dalam Tingkat Pertama dan Tertinggi Diadili Oleh Mahkamah Agung Indonesia. (LN No.54 & TLN No.35)


30 No. 30 Tahun 1950 24 Juli 1950

LNRI 1950 Penggantian Kerugian Anggota-anggota Senat Hal.: 887 - 888 Republik Indonesia Serikat (RIS). (LN No.57 & TLN No.38)


31 No. 31 Tahun 1950 23 Agustus 1950

Pemungutan Cukai-bea Berat-Barang. (LN No.63 & TLN No.44)

LNRI 1950 Hal.: 903 - 904

Dicabut dg UU Drt

32 No. 32 Tahun 1950 20 Oktober 1950

Perubahan "Tariefordonnantie" (Staatsblad 1910 No.628 jo. Staatsblad 1934 No.471). (LN No.65 & TLN No.47)

LNRI 1950 Hal.: 909 - 910


33 No. 33 Tahun 1950 28 Oktober 1950

Mencabut Kembali UU Darurat No.6 Th.1950 (LN No.7). (LN No.66 & TLN No.53).

LNRI 1950 Hal. : 911 - 914


34 No. 34 Tahun 1950 10 Nopember 1950

Mengubah UU Darurat No.25 Tahun 1950, Mengenai Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-pegawai RIS. (LN No.74 & TLN No.65).

LNRI 1950 Hal. : 963 - 964


35 No. 35 Tahun 1950 30 Desember 1950

Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan & Pajak Perseroan Th.1951 (LN No.77 & TLN No.70 ).

LNRI 1950 Hal. : 973 - 974



Penetapan Berlakunya UU, UU Darurat dan Ordonansi-ordonansi Mengenai Masalah2 Pajak, Dikeluarkan Sebelum Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (LN No.78 & TLN No. 71).

LNRI 1950 Hal. : 975 - 978

Menjadi UU No.4 Th. 1952


Perubahan Ordonansi Peralihan 1944, Ordonansi Pajak Upah dan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932. (LN No.79 & TLN No. 72).

LNRI 1950 Hal. : 979 - 992



Tambahan dan Perubahan UU Pajak Peredaran 1950 (UU Darurat No.12 Th.1950) (LN No.80 & TLN No.73).

LNRI 1950 Hal. : 993 - 996



Memungut Opsenten Atas Bea-bea Masuk selama Tahun 1951. (LN No.81 & TLN No.74).


Surat Perjalanan Republik Indonesia. (LN No.82 & TLN No. 75).

No. 8 Th.1952

LNRI 1950 Menjadi UU Hal. : 997 - 998 No.10 Th.1952. LNRI 1950 Hal. :999 -1004


- 13 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS


Menaikan Bea Yang Dikenakan Untuk Memperoleh Dokumen-dokumen Imigrasi. (LN No.83 & TLN No.76).

LNRI 1950 Hal.:1005-1008

No.41 Drt Th.1950


Bea-bea Imigrasi 1950. (LN No.84 & TLN No.77)

LNRI 1950 Hal.:1009 -1012

No.42 Drt Th.1950

Menjadi UU

Menjadi UU



VI B

Tahun 1950

Perubahan Pasal 15 "Zegelverordening 1021" LNRI 1950 Menjadi UU (LN No.85 & TLN No.78). Hal.:1013 -1016 No.22 Th.1959

HPPN (Jogjakarta)

1


Jenis dan Bentuk Peraturan yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Pusat.

HPPN 1950 Hal. : 1 - 8


2


Pembentukan Propinsi Djawa Timur.

HPPN 1950 Hal. : 9 - 16


3


Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.

HPPN 1950 Hal. : 17 - 22

Diubah dg UU No.19 Th.1950 & No.9/1955

4


Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengadjaran Disekolah.

HPPN 1950 Hal. : 23 - 39


5


Penambahan dan Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 1948 Ttg Perubahan Vorstenlandsch Grondhuurreglement.

HPPN 1950 Hal. : 40 - 42

6

No. 6 Tahun 1950 24 Mei 1950

Tarip Padjak Potong untuk Tahun 1950

HPPN 1950 Hal. : 43 - 45

7

No. 7 Tahun 1950 19 Juni 1950

Pemilihan Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi dan Daerah-Daerah Didalam Lingkungannja.

HPPN 1950 Hal. : 46 - 80

8

No. 8 Tahun 1950 21 Juni 1950

Perubahan Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Th. 1950.

HPPN 1950 Hal. : 81 - 82

9

No. 9 Tahun 1950 4 Juli 1950

Penetapan Tarip Padjak Pendapatan Untuk Tahun 1950.

HPPN 1950 Hal. : 83 - 85

10 No. 10 Tahun 1950 4 Juli 1950

Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.

HPPN 1950 Hal. : 86 - 92

11 No. 11 Tahun 1950 4 Juli 1950

Pembentukan Propinsi Djawa Barat.

HPPN 1950 Hal. : 93 - 99


Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.

HPPN 1950 Hal. : 100 - 108



- 14 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS


Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.

HPPN 1950 Hal. : 109 - 117



Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.

HPPN 1950 Hal. : 118 - 126


HPPN 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dlm Hal. : 127 - 134 Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta.


15 No. 15 Tahun 1950 8 Agustus 1950 16 No. 16 Tahun 1950 14 Agustus 1950

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.

HPPN 1950 Hal. : 135 - 143

Menjadi UU No.13 Th.1954 Diubah dg UU No.2 Th.1964

17 No. 17 Tahun 1950 14 Agustus 1950

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat.

HPPN 1950 Hal. : 144 - 151


18 No. 18 Tahun 1950 14 Agustus 1950

Perubahan UU No. 2 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.

HPPN 1950 Hal. : 152 - 157

19 No. 19 Tahun 1950 14 Agustus 1950

Perubahan UU No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.

HPPN 1950 Hal. : 158 - 162

20 No. 20 Tahun 1950 14 Agustus 1950

Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

HPPN 1950 Hal. : 163 - 164

Diubah dg UU No. 9 Th.1955

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TH.1950 1


Peraturan Daerah Pulihan

HPPN 1950 Hal. : 165 - 166


2

No. 2 Tahun 1950 29 Juni 1950

Pembentukan DPRD Sementara dan Dewan Pemerintahannya.

HPPN 1950 Hal. : 167 - 177

Dicabut dg PP No.39 Th.1950

3


Pembentukan Propinsi Sumatera Selatan.

HPPN 1950 Hal. : 178 - 184

Diubah dg UU Drt No.16/1955 Menjadi UU No.25 Th.1959

4


Pembentukan Propinsi Sumatera Tengah.

HPPN 1950 Hal. : 185 - 192

Diubah dg UU Drt No.16/1955 Dicabut dg UU Drt No.19 Th.1957

5


Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.

HPPN 1950 Hal. : 193 - 199

6


Peraturan Padjak Daerah Pulihan.

HPPN 1950 Hal. : 200 - 202

Diubah dg UU Drt No.16/1955 & UU No.24 Th.1956;

- 15 -

NO.

NOMOR/TGL UU

VII

TAHUN 1951

TENTANG

SUMBER

STATUS

1


Pernjataan Berlakunja Undang-Undang Kerdja Tahun 1948 No.12 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia. (LN No.2)

LNRI 1951 Hal. : 5 - 13


2


Pernjataan Berlakunja Undang-Undang Ketjelakaan 1947 No. 33 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia. (LN No.3)

LNRI 1951 Hal. : 15 - 35


3


Pernjataan Berlakunja Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No.23 dari Rep. Indonesia Untuk Seluruh Indonesia. (LN No.4)

LNRI 1951 Hal. : 37 - 41

4


Memberi Persetudjuan kepada Perdjandjian Pindjaman Antara Pemerintah Keradjaan Nederland dan Pemerintah RIS (LN No.17)

LNRI 1951 Hal. : 113 - 121

5


LNRI 1951 Penetapan Undang-Undang Darurat No.26 Th.1950 (LN No.48 Th.1950) Ttg Pengesahan Hal. : 123 - 124 dan Pengakuan Hutang Terhadap Keradjaan Belanda Sebagai UU (LN No.18)

6

No. 6 Tahun 1951 30 Juni 1951

LNRI 1951 Gaji dan Tunjangan kepada Ketua, Tunjangantunjangan, biaya Perjalanan dan Penginapan Hal. : 207 - 212 kepada Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (LN No.40)


7

No. 7 Tahun 1951 30 Juni 1951

Perubahan dan Tambahan Lalu-lintas Djalan (Wegverkeersordonnantie, Staadsblad 1933 No.86) (LN No.42)

LNRI 1951 Hal.: 215 - 221


8

No. 8 Tahun 1951 13 Juli 1951

Penangguhan Pemberian Surat Izin Kepada Dokter dan Dokter Gigi. (LN No.44)

LNRI 1951 Hal.: 223 - 225


9

No. 9 Tahun 1951 13 Juli 1951

Pembagian Tenaga Dokter, Dokter Gigi dan Bidan Setjara Rasionil. (LN No.45)

LNRI 1951 Hal.: 227 - 228


Mengatur Tenaga Dokter Partikelir Dalam Keadaan Genting. (LN No.46)

LNRI 1951 Hal.: 229 - 232


10 No. 10 Tahun 1951 13 Juli 1951 11 No. 11 Tahun 1951 10 Juli 1951

LNRI 1951 Pengesahan Perdjandjian Pindjaman Pertama Republik Indonesia dgn Eksport - Import Bank Hal.: 407 - 429 of Washington. (LN No.72)

- 16 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

12 No. 12 Tahun 1951 29 Agustus 1951

Penghapusan Badan Hukum "Algemene Volkscredietbank". (LN No.80)

LNRI 1951 Hal.: 457 - 459

Diubah dg PERPU

13 No. 13 Tahun 1951 13 Juli 1951

Menetapkan UU Darurat Tentang Menaikkan Djumlah Maksimum Porto & Bea sbg UU (LN No.81)

LNRI 1951 Hal.: 461 - 464

14 No. 14 Tahun 1951 13 Juli 1951

Penggantian Padjak Bumi dengan Padjak Peralihan 1944. (LN No.84)

LNRI 1951 Hal.: 471 - 473

15 No. 15 Tahun 1951 22 September 1951

No.14 Th.1960


LNRI 1951 Penetapan "Undang-Undang Darurat Ttg Perubahan Ordonansi Padjak Peralihan 1944, Hal. : 513 - 524 Ordonansi Padjak Upah & Ordonansi Padjak Kekajaan 1932" (UU Darurat No.37 Tahun 1950 seperti ditambah dengan UU Darurat No. 5 Tahun 1951) Sebagai UU. (LN No.91)

16 No. 16 Tahun 1951 Penetapan UU Darurat No.22 Tahun 1950 Ttg LNRI 1951 17 September 1951 Penurunan Tjukai Tembakau Sebagai Undang- Hal. : 525 - 527 Undang. (LN No.92)


17 No. 17 Tahun 1951 12 Oktober 1951

Menetapkan "Undang-Undang Darurat Ttg Pengeluaran Uang Kertas Atas Tanggungan RI Serikat sbg Undang-Undang. (LN No.100)

LNRI 1951 Hal. : 584 - 585

Dicabut dg PERPU

18 No. 18 Tahun 1951 12 Oktober 1951

Perubahan UU Darurat No.15 Th.1950 RI Untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto Dlm Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta Menjadi Satu Kab. dg Nama Kulon-Progo (LN No.101)

LNRI 1951 Hal. : 586 - 588

19 No. 19 Tahun 1951 12 Oktober 1951

Penetapan UU Darurat No. 32 Tahun 1950 tentang Penggabungan Pulau Weh kedalam Daerah pabean Indonesia" sebagai UndangUndang (LN No.102)

LNRI 1951 Hal. : 590 - 591

20 No. 20 Tahun 1951 30 Oktober 1951

Pembebasan Tjukai Guna Pegawai-Pegawai Diplomatik Atau Konsuler Dari Negeri2 Asing Jang Mendjalankan Tugasnja Dinegeri Ini. (LN No.107)

LNRI 1951 Hal. : 612 - 615

21 No. 21 Tahun 1951 30 Oktober 1951

Penghapusan "Centrale Verkooporganisatie van Ondernemingslandbouw Producten" (C.V.O.). (LN No.109 & TLN No.169)

LNRI 1951 Hal. : 616 - 618

No.5 Th.1960

- 17 -

NO.

NOMOR/TGL UU


TENTANG

SUMBER

STATUS

LNRI 1951 Menetapkan UU Darurat Ttg Penetapan Hal. : 654 - 656 Kedjahatan-Kedjahatan dan Pelanggaran Pelanggaran Jang Dilakukan Dalam Masa Pekerdjaan Oleh Para Pendjabat Jang Menurut Pasal 148 Konstitusi RI Serikat Dalam Tingkat Pertama dan Tertinggi Diadili Oleh Mahkamah Agung Sebagai UU. (LN No.117)


Penjerahan Urusan Penilikan Pilm Kepada Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan. (LN No.119)

LNRI 1951 Hal. : 660 - 661


Nasionalisasi De Javasche Bank N.V. (LN No.120)

LNRI 1951 Hal. : 662 - 664

UNDANG-UNDANG DARURAT TAHUN 1951 1


Tindakan-tindakan Sementara untuk Menjelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Atjara Pengadilan Pengadilan Sipil. (LN No.9 & TLN No. 81).

LNRI 1951 Hal. : 73 - 87

Menjadi UU No. 1 Drt Th.1951 Diubah dg UU No.11 Drt Th.1955 Dicabut dg UU No.8 Th.1981

2


Perubahan "Rechtenordonnantie"(staadsblad 1882 No.240 jo, Staatsblad 1931 No.471. (LN No.10 & TLN No. 82).

LNRI 1951 Hal. : 89 - 92


3


Menaikkan Djumlah Maksimum Porto & Bea (LN No.11 & TLN No.84)

LNRI 1951 Hal. : 93 - 95


4


Mengubah dan Menambah Peraturan Dalam Staadsblad 1916 No.47 (LN No.14 & TLN No.85).

LNRI 1951 Hal. : 107 - 108


5


LNRI 1951 Tambahan UU Darurat No.37 Th.1950 Ttg Perubahan Ordonansi Padjak Peralihan 1944 Hal. : 109 - 110 Ordonansi Padjak Upah dan Ordonansi Padjak Kekajaan 1932. (LN No.15 & TLN No.86).


6


Mengubah "Grondhuurordonnantie" (Staads blad 1918 No.88) & "Vorstenlandsch Grondhuurreglement" (Staatsblad 1918 No.20) (LN No.25 & TLN No.91).

LNRI 1951 Hal. : 149 - 151


7


Memperpandjang Waktu Berlakunja Aturan Hukuman Termaksud Dalam Pasal 3 Ajat 2 Ordonansi (Staatsblad 1948 No.141) (LN No.26 & TLN No.92).

LNRI 1951 Hal. : 153 - 154


- 18 -

NO.

NOMOR/TGL UU

8

No. 8 Tahun 1951 21 Mei 1951

9

No. 9 Tahun 1951 9 Juli 1951

TENTANG

SUMBER

LNRI 1951 Perubahan Reglement A jg Dilampirkan pada Rechtenordonnantie (Staatsblad 1931 No.471) Hal. : 205 - 206 (LN No.39 & TLN No.110).

STATUS Menjadi UU No.4 Th.1954

Memperpandjang Berlakunja Opcenten Atas Beberapa Matjam Tjukai (LN No.43 & TLN No.115).

LNRI 1951 Menjadi UU Hal. : 221 - 222 No. 28 Th.1953.

10 No. 10 Tahun 1951 23 Juli 1951

Pentjabutan Kembali Peraturan Gadji Militer (LN No.69).

LNRI 1951 Hal. : 385 - 386


11 No. 11 Tahun 1951 14 Agustus 1951

Penetapan Berlakunja UU Darurat No.19 Th.1950 Untuk Para Anggauta Tentara Angkatan Laut dan Angkatan Udara. (LN No.76).

LNRI 1951 Hal. : 441 - 442




LNRI 1951 Mengubah "Ordonnantie Bijzondere Strafbe palingen" (Staatsblad 1948 No.17) dan UU RI Hal. : 447 - 450 Dahulu No.8 Tahun 1848. (LN No.78). BURSA (LN No.79 & TLN No.147).

Menjadi UU No.12 Drt Th.1951

LNRI 1951 Hal. : 451 - 455



Pemungutan Pajak Verponding Atas Th.1951 LNRI 1951 (LN No.86 & TLN No.151). Hal. : 479 - 482



LNRI 1951 Penilaian Dari bagian-bagian Pendapatan & Kekajaan, Baik Jang Diperoleh Maupun Jang Hal. : 483 - 492 Berada Dlm Uang Asing, Untuk Pemungutan Padjak Peralihan, Padjak Upah, Padjak Perseroan dan Padjak Kekajaan & Tentang Perubahan Ordonansi Padjak Peralihan 1944 (LN No.87 & TLN No.152).



Pendjelasan Perselisihan Perburuhan. (LN No.88 & TLN No.153).

LNRI 1951 Hal. : 493 - 502



Penimbunan Barang-barang. (LN No.90 & TLN No.155).

LNRI 1951 Hal. : 507 - 512

Menjadi UU No.1 Th.1953. Dicabut dg Perpu No.8 Th.1962.


Membatasi Masa Berlakunja UU Padjak Peredaran 1950. (LN No.93 & TLN No.156).

LNRI 1951 Hal. : 529 - 531



Pemungutan Padjak-Pendjualan. (LN No.94 & TLN No.157).

LNRI 1951 Hal. : 533 - 552

Menjadi UU No.35 Th.1953 Diubah dg Perpu No.20 Th.1959 & UU No.2 Th.1968


- 19 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS


Penghentian Berlakunja Indische Muntwet 1912 dan Penetapan Peraturan Baru tentang Mata-uang (LN No.95 & TLN No.158)

LNRI 1951 Hal. : 563 - 566



LNRI 1951 Pengenaan Tambahan Opcenten Atas Bensin Hal. : 567 - 569 dan Sebagainja. (LN No.96 & TLN No.159).



Memperpandjang Waktu Masih Terbukanja Dinas Tahun Anggaran 1950. (LN No.98 & TLN No.161).

LNRI 1951 Hal. : 576 - 577


23 No. 23 Tahun 1951 14 Oktober 1951

Perubahan dan Penambahan Ordonansi Padjak Peralihan Tahun 1944. (LN No.103 & TLN No.162).

LNRI 1951 Hal. : 592 - 594


24 No. 24 Tahun 1951 18 Oktober 1951

Perubahan Beberapa Pos Tarip Bea-Masuk (LN No.104 & TLN No.163).

LNRI 1951 Hal. : 596 - 598


LNRI 1951 Memperpanjang Waktu Berlakunja Aturan Hukuman Termaksud dlm Psl 3 ajat 2 Ordo - Hal. : 668 - 669 nansi (Staatsblad utk Indonesia 1948 No.141) (LN No.122 & TLN No.181)


25 No. 25 Tahun 1951 18 Oktober 1951

VIII

TAHUN 1952

1


Penetapan Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1951, tentang Perubahan "Rechtenor dononnantie" (Staatsblad 1882 No.240 jo.Staatsblad 1931 No. 471) Sebagai UU (LN No.10 & TLN No.197)

LNRI 1952 Hal. : 31 - 34

2


Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Pinjaman Darurat Sebagai Undang-Undang. (LN No.28)

LNRI 1952 Hal. : 113 - 118

3

No. 3 Tahun 1952 14 Mei 1952

Penetapan "Undang-Undang Darurat Ttg Memperpanjang Waktu Masih Terbukanya Dinas Tahun-Anggaran 1950 Sebagai UU. (LN No.37)

LNRI 1952 Hal. : 155 - 156

4

No. 4 Tahun 1952 29 Juli 1952

Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Penetapan Berlakunya UU Darurat dan Ordonansi2 mengenai Masalah2 Pajak, dikeluarkan Sebelum Pembentukan Negara Kesatuan RI (UU Drt No.36 Th.1950) sbg UU (LN No.43)

LNRI 1952 Hal. : 167 - 170

5

No. 5 Tahun 1952 29 Juli 1952

Pembebasan Bea-Masuk Untuk Barang Barang Berupa Kiriman-kiriman Hadiah yang Bertujuan Kesejahteraan Rohani Penduduk, Maksud Amal atau Kebudayaan. (LN No.44 & TLN No.259)

LNRI 1952 Hal. : 171 - 172

- 20 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

6

No. 6 Tahun 1952 23 Juli 1952

LNRI 1952 Penetapan "Undang-undang Darurat No.6 Tahun 1951 Untuk Mengubah "Grondhuuror - Hal. : 175 - 177 donnantie" (Staatsblad 1918 No.88) dan "Vorstenlandsch Grondhuurreglement" (Staatsblad 1918 No.20) Sebagai UU. (LN No.46)

7


LNRI 1952 Penetapan Undang-Undang Darurat No.14 Th. 1951 Ttg Pemungutan Pajak Verponding Atas Hal. : 205 - 208 Tahun 1951 Sebagai UU. (LN No.50)

8


Pemungutan Pajak Verponding utk Th.1952 (LN No.51 & TLN No.265)

LNRI 1952 Hal. : 209 - 211

9


Perubahan Atas Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1952. (LN No.53 & TLN No.267)

LNRI 1952 Hal. : 215 - 217

10


LNRI 1952 Penetapan UU Darurat Ttg Tambahan Pokok Hal. : 221 - 223 Bea (Opsenten) Atas Bea2 Masuk Selama Th.1951(UU Darurat No.39 Th.1950) sbg UU. (LN No.55)

11


Penetapan UU Darurat Ttg Tambahan Pokok Bea (Opsenten) atas Bea2 Masuk Selama Masuk Th.1952 (UU Darurat No.4 Th.1952) Sebagai UU. (LN No.56)

LNRI 1952 Hal. : 225 - 226

12


Pembaharuan Bea-bea Spesifik dan Penggantiannya dgn Bea-Bea ad Velorem. (LN No.57 & TLN No.270)

LNRI 1952 Hal. : 227 - 230

13


Perubahan Berselang Dari Jumlah Opsenten Atas Beberapa Pos Dari Tarip Bea2 Masuk. (LN No.58 & TLN No.271)

LNRI 1952 Hal. : 231 - 232

14


Penunjukan Jawatan Regi Garam Sebagai Perusahaan I.B.W dengan Nama Baru Perusahaan Garam dan Soda Negeri. (LN No.66 & TLN No.293)

LNRI 1952 Hal. : 267 - 269

15


Penetapan "Undang-Undang Darurat Ttg Bursa" Sebagai Undang-Undang. (LN No.67)

LNRI 1952 Hal. : 271 - 275

16


Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara RI dan Negara India. (LN No.68)

LNRI 1952 Hal. : 277 - 283

17


Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara RI dan Negara Pakistan (LN No.69)

LNRI 1952 Hal. : 285 -290

STATUS



Dicabut dg Perpu No.2 Th.1950

Recommend Documents