UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian di Pasal 44 sebagai dasar dan kekuatan hukum untuk melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam menyatakan:

Tanggal Penerbitan

MANAJEMEN KOPERASI Ibnu Khayath Farisanu - STIE Widya Praja Tana Paser

19 November 2016 Pertemuan

9

Koperasi merupakan suatu entitas pelaku sistem ekonomi khas yang dikelola dengan memegang teguh Prinsip & Nilai Koperasi sebagai ciri identitas fundamental, dapat menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat, sesuai dengan kesepakatan dari para anggotanya. Salah satu bidang yang bisa dikelola adalah melalui usaha simpanpinjam. Kegiatan usaha simpan pinjam ini dibutuhkan oleh para anggota koperasi dan banyak manfaat yang diperoleh dalam rangka peningkatan modal usaha anggota. Ini tampak dalam kenyataan bahwa koperasi yang banyak berjalan pada umumnya melaksanakan usaha simpan pinjam. Jumlah KSP dan USP Koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia saat ini sebanyak 110 ribu yang melayani 20 juta anggota, menjadikannya sebagai jenis koperasi terbanyak di Indonesia (Nabila, 2016) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian di Pasal 44 sebagai dasar dan kekuatan hukum untuk melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam menyatakan: (1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk: a. anggota koperasi yang bersangkutan; b. koperasi lain dan/atau anggotanya. (2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi. (3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan-pinjam oleh koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 https://ibnukhayathfarisanu.wordpress.com  [email protected]

1/8

Tanggal Penerbitan



9

Tulisan ini akan memaparkan Pengenalan Dasar tentang Koperasi Simpan Pinjam sebagai materi pembelajaran pada pertemuan perdana paruh kedua semester ganjil Tahun Akademik 2016/2017.

PENDIRIAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Usaha ini hanya dapat dilaksanakan oleh: 1. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam. 2. Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Sebagaimana layaknya koperasi pada umumnya, KSP dapat USP dapat dibentuk oleh berbentuk: koperasi primer dan 1. KSP Primer, dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 20 koperasi sekunder. (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. 2. KSP Sekunder, dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum koperasi. Legalitas usaha berbentuk Izin Usaha Simpan Pinjam yang diberikan kepada KSP dan USP Koperasi setelah akta pendirian disahkan. Izin ini diterbitkan oleh: 1. Bupati/Walikota, KSP/USP Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota. 2. Gubernur, KSP/USP Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Provinsi. 3. Menteri, KSP/USP Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Provinsi. Untuk mengajukan izin ini, persyaratan yang dibutuhkan diantaranya: 1. Surat permohonan pengajuan izin usaha simpan pinjam;


2/8

Tanggal Penerbitan

MANAJEMEN KOPERASI

19 November 2016

Ibnu Khayath Farisanu - STIE Widya Praja Tana Paser

Pertemuan

9

2. Fotokopi pengesahan akta pendirian/perubahan Anggaran Dasar Koperasi, beserta surat keputusannya; 3. Fotokopi surat bukti setoran modal dalam bentuk deposito di bank pemerintah atas nama koperasi dan atau salah satu pengurus; 4. Daftar riwayat hidup pengurus dan pengawas serta fotokopi KTP pengurus dan pengawas; 5. Fotokopi nomor rekening atas nama koperasi; dan 6. Rencana kerja selama 2 (dua) tahun.

PENGURUS Pengurus KSP dipilih dari dan oleh anggota koperasi serta diangkat dalam rapat anggota, sesuai dengan persyaratan yang diputuskan dalam Anggaran Dasar. Persyaratan untuk masa jabatan pengurus periode selanjutnya, sesuai dengan PermenkopUKM No. 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Pasal 11 Ayat (4) menyebutkan: 1. Telah menjadi anggota koperasi paling sedikit 2 (dua) tahun; 2. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; 3. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus lain, pengawas, pengelola; dan 4. Persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.

Pengurus adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha koperasi.

Seorang pengurus KSP Primer suatu koperasi dilarang merangkap sebagai pengurus atau pengawas pada KSP Primer lainnya.

PENGAWAS Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi serta diangkat dalam rapat anggota, sesuai dengan persyaratan yang diputuskan dalam Anggaran Dasar. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengawas, sesuai dengan PermenkopUKM No. 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh


Pengawas adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.

3/8

Tanggal Penerbitan

MANAJEMEN KOPERASI

19 November 2016


Koperasi Pasal 12 Ayat (3) menyebutkan: 1. Telah menjadi anggota koperasi paling sedikit 2 (dua) tahun; 2. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; 3. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus lain, pengawas, pengelola; dan 4. Persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi pengurus diatur dalam Anggaran Dasar. Sama seperti pengurus KSP Primer, pengawas KSP Primer dilarang merangkap sebagai pengurus atau pengawas pada KSP Primer lainnya.

Pertemuan

9

Kekeluargaan semenda adalah satu pertalian keluarga karena perkawinan, yaitu pertalian antara salah seorang dari suami istri dan keluarga sedarah dari pihak lain.

Apabila dalam masa pengawasan, ditemukan permasalahan yang berpotensi menjadi kasus hukum , pengawas dapat meminta bantuan jasa Kantor Akuntan Publik atau Kantor Jasa Audit untuk melakukan audit khusus.

PENGELOLA Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola KSP dan USP Koperasi dengan mengajukan rencana pengangkatan pada rapat anggota dan diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha simpan pinjam.

Pengelola adalah anggota koperasi atau pihak ketiga yang diangkat oleh pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola KSP atau USP Koperasi.

Pengelola KSP dan USP Koperasi bertanggung jawab kepada Badan Nasional Sertifikasi pengurus, namun tidak mengurangi tanggung jawab pengurus Profesi (BSNP) sebagai kepada rapat anggota. badan independen yang Pengelola usaha simpan pinjam wajib memiliki sertifikat standar kompetensi pengelola usaha simpan pinjam yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai peraturan perundang-undangan. Hubungan kerja antara pengelola dengan pengurus adalah hubungan kerja atas dasar perikatan. Perikatan, dikutip dari www.hukumpedia.com, adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang


bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi personil dan bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja. Badan ini didirikan berlandaskan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

4/8

Tanggal Penerbitan


satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Perjanjian antara pengelola dan pengurus memuat paling sedikit: 1. Jangka waktu perjanjian kerja; 2. Wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban masingmasing pihak; dan 3. Penyelesaian perselisihan.


9

Merujuk dari laman www.bsnp.go.id, terdapat beberapa Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terkait koperasi sebagai berikut: 1. LSP Koperasi Jasa Keuangan (KJK) 2. LSP Koperasi 3. LSP Keuangan Koperasi Indonesia

PERMODALAN Modal usaha awal pada setiap pendirian KSP Primer dan Sekunder dihimpun dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya, dan dapat ditambah dengan hibah. Modal ini dalam bentuk deposito pada bank pemerintah dengan rincian sebagai berikut: 1. KSP Primer dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). 2. KSP Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 3. KSP Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi ditetapkan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). 4. KSP Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi ditetapkan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). 5. KSP Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi ditetapkan sebesar Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). 6. KSP Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi ditetapkan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).


5/8

Tanggal Penerbitan

MANAJEMEN KOPERASI

19 November 2016


Pertemuan

9

Untuk pembentukan USP Koperasi Primer atau Sekunder, wajib menyediakan modal tetap yang dipisahkan dari aset koperasi, dalam bentuk deposito pada bank pemerintah sebagai berikut: 1. USP Koperasi Primer sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). 2. USP Koperasi Sekunder sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

KEGIATAN USAHA Kegiatan usaha simpan pinjam meliputi: 1. Menghimpun simpanan dari anggota; 2. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya; dan 3. Mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman. KSP dan USP Koperasi dilarang melakukan kegiatan usaha pada sektor riil secara langsung. Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam.

Dasar pertimbangan pemisahan USP Koperasi dari unit usaha yang lain, antara lain karena pengelolaan di bidang keuangan bagi usaha ini membutuhkan spesifikasi yang berbeda dengan kegiatan usaha yang lain baik dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, maupun administrasinya. Ini dimaksudkan agar dana simpanan dan tabungan koperasi yang dipercayakan oleh penyimpan aman dan cukup tersedia bila sewaktuwaktu ditarik oleh penyimpan.

SIMPANAN Kegiatan menghimpun simpanan yang dilakukan KSP atau USP Koperasi diwujudkan dalam bentuk simpanan dan tabungan. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan dan tabungan. Ada dua jenis simpanan yang dijelaskan dalam PermenkopUKM No. 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pijam oleh Koperasi, yaitu: 1. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan kepada koperasi pada saat


6/8

Tanggal Penerbitan

MANAJEMEN KOPERASI

19 November 2016


Pertemuan

9

masuk menjadi anggota, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. 2. Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Tabungan koperasi adalah simpanan di koperasi dengan tujuan khusus, penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi. Pemberian nama produk simpanan koperasi merupakan wewenang pengurus. Simpanan diberikan imbalan jasa dalam bentuk bunga yang besarnya ditetapkan rapat anggota. Yang harus diingat dalam penetapan bunga, ini akan menjadi kewajiban (liability) yang dibayar kepada penabung, dalam dunia perbankan disebut istilah biaya dana (cost of fund). Manajemen pasiva (liability management) merupakan kegiatan sangat vital karena salah satu kunci penting dari keberhasilan pengelolaan bank [Pen. KSP dan USP Koperasi] adalah manajemen dana optimal, agar tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari (Hadinoto, 2008)

PINJAMAN Dalam memberikan pinjaman, KSP dan USP Koperasi wajib memperhatikan prinsip pemberian pinjaman yang sehat, pemberian pinjaman yang didasarkan atas penilaian kelayakan dan kemampuan permohonan pinjaman. Calon anggota adalah orang

Sama seperti halnya suku bunga simpanan, suku bunga per orang/koperasi yang pinjaman ditentukan hasil kesepakatan dalam Rapat Anggota. telah melunasi pembayaran Pelayanan pinjaman koperasi mengutamakan pelayanan kepada anggota terlebih dahulu, baru kemudian calon anggota. Rapat Anggota selain menetapkan suku bunga pinjaman, juga menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian


simpanan pokok kepada koperasinya, tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, antara lain belum menandatangani Buku Daftar Anggota.

7/8

Tanggal Penerbitan



9

pinjaman baik kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya. Ini juga berlaku kepada Pengurus dan Pengawas yang ingin melakukan pinjaman. Untuk mengurangi risiko pemberian pinjaman, KSP dan USP Koperasi dapat: 1. Menerapkan simpanan wajib pinjaman; 2. Menerapkan sistem tanggung renteng di antara anggota. 3. Menetapkan jaminan atas pinjaman yang dapat berupa barang atau hak tagih yang diperhitungkan dibiayai oleh dana pinjaman yang bersangkutan. 4. Apabila diperoleh keyakinan mengenai kemampuan dalam mengembalikan pinjaman maka agunan dapat berupa barang secara fisik tetap berada pada pemiliknya (fidusia). 5. Melindungi keamanan pinjaman melalui penjaminan dan asuransi. SUMBER BACAAN Hadinoto, Soetanto. 2008. Bank Strategy on Funding and Liability/Treasury Management-Strategi Pendanaan Bank dan Manajemen Pasiva. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo ISBN 978-97927-3326-6 http://www.bnsp.go.id/ Nabila, Masya. Kembangkan Koperasi Simpan Pinjam, Kemenkop Gandeng Bank Dunia. 29 Maret 2016. http://industri.bisnis.com/read/20160329/87/532434/kembangkan-koperasi-simpanpinjam-kemenkop-gandeng-bank-dunia diakses 16 November 2016, 21:55 WITA Sibuea, Bintang P.M. Hukum Perikatan. 06/01/2015, 09:03. http://www.hukumpedia.com/ bintangpartogi/hukum-perikatan diakses 08 November 2016, 21:45 WITA


8/8

UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian di Pasal 44 sebagai dasar dan kekuatan hukum untuk melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam menyatakan:

Recommend Documents