Jurnal komunikasi, ISSN 1907-898X Volume 7, Nomor 2, April 2013
UU Khusus LPP: Solusi Transformasi RRI-TVRI Masduki Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta; Pendiri Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik; Direktur Program dan Produksi LPP RRI periode 2010-2012.
Abstract According to Broadcasting Law Number 32 Year 2002, Radio Republik Indonesia (RRI) and Televisi Republik Indonesia (TVRI) have become independent public service broadcasting institutions. Until 2012, the transformation of both still faces some obstacles, internally and externally. Both are still encountering identity crisis whether representing public or authority due to strong influence of power—not fully free from government intervention, problem of civil servants professionalism, and budget nomenclature. There is the need for a new and special law of public broadcasting in order to ensure protection and transformation of RRI and TVRI as public service broadcasting in the future. Keywords: public, broadcasting, transformation, RRI, TVRI Abstrak Berdasarkan Undang-Undang Penyiaran No. 32/2002, Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) telah menjadi lembaga penyiaran publik. Sampai tahun 2012, transformasi dari kedua lembaga ini masih menghadapi berbagai hambatan, dari dalam maupun luar. RRI maupun TVRI masih mengalami krisis identitas apakah murni menjadi representasi publik atau melayani penguasa, karena masih kuatnya pengaruh kekuasaan – tidak benar-benar bebas dari intervensi pemerintah, masalah profesionalisme PNS, dan permasalahan keuangan. Muncul kebutuhan untuk membuat regulasi yang baru dan khusus mengatur penyiaran publik. Tujuannya adalah untuk memastikan perlindungan dan perubahan RRI dan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik di masa depan. Kata Kunci: publik, penyiaran, perubahan, RRI, TVRI
Pendahuluan
negara. Kedua, LPP berbentuk Badan
Diskusi rutin Rumah Perubahan Lembaga
Layanan
Penyiaran Publik (RPLPP) pertengahan
kementerian, bukan lembaga negara yang
Mei 2013 mengupas topik membedah
langsung
draft RUU Penyiaran versi pemerintah.
Presiden. Ketiga, LPP diusulkan akan
Dalam draft ini, ada tiga isu penting
diatur
terkait LPP. Pertama, LPP—menurut draft
pemerintah
pemerintah yang diwakili Kementerian
tersendiri sebagaimana kehendak Komisi I
Komunikasi dan Informasi (Kominfo)—
DPR selaku representasi publik.
Umum
(BLU)
bertanggung
lebih
rinci (PP),
di
jawab
dalam bukan
bawah kepada
peraturan dalam
UU
didirikan oleh Pemerintah, bukan oleh 99
Jurnal komunikasi, Volume 7, Nomor 2, April 2013
Peserta diskusi termasuk penulis sepakat
menyimpulkan
Broadcasting Corporation (BBC) lahir
bahwa
sebagai lembaga penyiaran yang melayani
pemerintah, setidaknya tercermin dari
kepentingan publik. Tokoh di balik sukses
draft RUU Penyiaran, cenderung berpikir
BBC
pragmatis jangka pendek: menghadirkan
memperkenalkan
kembali
substansial
pemikiran
otoriter
untuk
adalah
John
Reith
berbagai
tentang
yang
pemikiran
nilai-nilai
LPP.
menjadikan “LPP sebagai bukan LPP”,
Banyak
melainkan
sebagai
corong
kemudian menjadikan BBC sebagai model
sentralistik.
Ini
merupakan
kekuasaan sebuah
langkah mundur dibanding dengan UU dengan
gagasan
DPR
demokratis
di
dunia
LPP yang sukses berjaringan, termasuk Indonesia.
Penyiaran No. 32/2002. Berbeda 180 derajat
negara
Model lain adalah National Public
yang
Radio (NPR) di Amerika Serikat, jaringan
melompat jauh ke depan: mengusulkan
antar radio publik lokal yang beroperasi
UU khusus LPP. Draft versi pemerintah
sejak tahun 1970-an di bawah regulasi
membangkitkan kembali reaksi publik
khusus Public Broadcasting Act of 1967.
yang sempat “tertidur” selama 12 tahun.
UU ini juga memayungi keberadaan CPB
Tulisan ini hendak mengurai kembali
atau
stand point LPP secara universal, dan
Broadcasting. Melalui teknologi satelit,
merekomendasikan
sipil
distribusi program berkualitas dilakukan
mendorong dibahasnya UU khusus LPP
radio anggota jaringan NPR. Anggota
sebagai solusi komprehensif.
jaringan
masyarakat
Corporation
pun
for
melakukan
Public
diseminasi
kepada publik, di samping memproduksi programnya
Pilihan Lembaga Penyiaran Publik Wacana
tentang
lembaga
penyiaran publik atau public service broadcasting Amerika
telah
dan
berkembang
Inggris
sejak
di awal
tumbuhnya lembaga penyiaran tahun 1920-an. LPP bukan sebagai alternatif
menjamin
penyiaran,
melainkan
lokalitas,
untuk
serta
untuk
berkompetisi dengan radio swasta. Dari segi manajemen konten, model NPR bersifat buttom-up, otonom, dan dinilai tepat
bagi
negara
kepulauan
seperti
Indonesia. Pemikiran
atau pilihan di antara berbagai bentuk lembaga
masing-masing
lembaga
penyiaran
publik telah berakar kuat pada prinsip
merupakan bentuk asli dari lembaga
negara
penyiaran
kondisi empirik dan ideal diversitas publik
itu
sendiri,
sebelum
demokratis,
mengakomodasi
bertransformasi dan membiak menjadi
dari beragam sisi:
fenomena yang
ini.
etnisitas, aspirasi politik, geografis, dan
British
sosial budaya. Siaran LPP bertujuan
Untuk
pertama
mengglobal saat kalinya,
kebutuhan
dasar,
memperbaiki kualitas hidup masyarakat 100
Masduki, UU Khusus LPP: Solusi Transformasi RRI-TVRI
melalui berita dan informasi (transmit
independen
dari
programming that aims to improve
pemerintah
yang
society by informing viewers), sebuah
maupun dari kepentingan bisnis. Program
misi yang kontras dibanding lembaga
siaran sebagai layanan output LPP harus
penyiaran
mencerminkan kesetaraan, oleh karena itu
komersial
yang
hanya
suguhan
siaran
atraktif,
memberikan menghibur, konsumtif
mengundang agar
relevan
bagi
bentuk
lembaga,
sedang
harus
tidak
tangan berkuasa
mendapat
budaya
tekanan komersial dan atau kontrol rezim
bisnis
politik yang sedang berkuasa (Mendel,
periklanan. Karena tujuan itu, maka status hukum,
institusinya
campur
2000).
sumber
Penting
dicatat,
terdapat
pendanaan dan standar sumber daya
perbedaan signifikan antara kondisi ideal
manusia yang dimiliki LPP harus pula
yang dikonsepsikan LPP, pengalaman di
mencerminkan sifat demokratis, terbuka,
Inggris dan Amerika dengan kondisi
kesukarelaan dan kesetaraan di semua
historis-empirik perkembangan LPP di
sektor (Mendel, 2000).
Indonesia. Ini bisa dimengerti karena
Tiga ciri penting LPP dari segi
penyiaran publik TV dan radio adalah
eksistensi dan konten adalah: Pertama,
sebuah sistem operasi media yang tidak
geographic
stasiun
berada di ruang hampa. Media massa
siarannya harus menjangkau secara teknis
termasuk LPP adalah institusi sosial yang
dan konten ke seluruh wilayah negara
kompleks.
tanpa
semua
menggambarkan media massa mencakup
kepentingan (catering for all interests
beragam aspek sejak manajerial, SDM
and
kelompok-
professional,
kelompok minoritas melalui saluran dan
menjelaskan
bahwa
program khusus. LPP juga harus peduli
berinteraksi
dan
dan menjadi cermin identitas nasional
organisasi sosial, ekonomi dan politik,
sebuah
keragaman
peristiwa di masyarakat dan khalayak
komunitasnya. Kedua, LPP membangun
sehingga perlu proteksi regulasi yang kuat.
universality:
kecuali, tastes),
melayani termasuk
negara
budaya
beserta
kompetisi
berbasis
program
Di
Denis
hingga
banyak
McQuail
teknik.
media
Ia
penyiaran
dipengaruhi
negara,
oleh
terdapat
berkualitas, mengabaikan rating kuantitas
hubungan yang erat antara struktur sosial
dari
dengan
pemirsa/pendengarnya.
khalayak
tetap
media
massa.
Dalam
struktur sosial yang didasarkan pada
kualitas program lebih penting. Secara
sistem politik dan ekonomi tertentu,
rasional
terdapat
semestinya
akan
sistem
tetapi
ini
penting
Jumlah
menciptakan
hubungan
antarsistem
yang
khalayak cerdas, karena kualitas program
sangat dipengaruhi oleh sistem media
ini tak hanya berkorelasi dengan minat
yang dikembangkan. Sebaliknya, sistem
tetapi
media juga dipengaruhi atau dibentuk
kebutuhan
khalayak.
Ketiga,
101
Jurnal komunikasi, Volume 7, Nomor 2, April 2013
secara paradigmatik oleh struktur sosial.
Ketiga, teori media liberal sebagai
Sistem media massa merupakan sebuah
antitesa teori otoritarian. Ciri teori ini,
sarana
untuk
media bukan alat pemerintah. Media
secara
bebas dimiliki dan dioperasikan siapapun.
sistem
Hukum
pengendali
sosial
menyeimbangkan keseluruhan.
sistem
Keberlangsungan
pasar
bebas
membuat
penyiaran senantiasa berkarakter tertentu
kepemilikan media hanya terpusat pada
berdasarkan struktur sosial, apakah ia
sekelompok
demokratis atau otoritarian.
mengakumulasi keuntungan. Liberalisasi
pemodal
besar
yang
penyiaran
menyebabkan
ada tiga sistem penyiaran yang beroperasi
terhadapnya
berada
di dunia. Yaitu sistem penyiaran otoriter,
pemilik modal bukan khalayak luas.
Dalam konteks ekonomi-politik,
neoliberal,
dan
sistem
penyiaran
Untuk
di
kontrol
tangan
menjawab
kondisi
para
itu
demokratis. Kategorisasi ini sangat erat
muncul teori keempat, yaitu teori pers
kaitannya dengan teori pers klasik yang
tanggung
dikembangkan oleh F. Siebert yaitu: a)
merupakan
Authoritarian
Libertarian
kritik terhadap teori media liberal. Media
theory; c) Communist theory; d) Social
harus lepas dari intervensi pemerintah
Responsibility theory (S. Siebert, dikutip
dan kepemilikan media yang monopolistik
McQuail, 1994).
dan
theory;
b)
Teori pertama yaitu teori media
jawab
Teori
pengembangan
dampaknya
manipulasi
sosial.
terhadap
informasi
oleh
ini
sekaligus
potensi kekuatan
otoritarian bercirikan pers sebagai alat
modal harus diantisipasi dengan regulasi.
propaganda pemerintah. Fungsi media
Dari sini berakarlah filosofi diversity of
adalah menjustifikasi kebenaran pendapat
ownership dan diversity of content yang
pemerintah terhadap berbagai persoalan
populer dalam studi mengenai media
yang muncul di masyarakat. Media boleh
penyiaran.
mengkritik
sejauh
bertentangan
Penciptaan ruang publik (public
dengan status quo rezim yang berkuasa.
sphere) menjadi dasar teori tanggung
Otoritas perizinan media ada di tangan
jawab sosial. Media harus menjamin
pemerintah. Izin dapat dicabut secara
kesetaraan akses semua pihak untuk
sepihak
isi
berbicara lewat media sebab kontrol
dilakukan secara ketat. Kedua, teori media
media diletakkan pada opini masyarakat,
komunis
preferensi
setiap
saat
dan
sensor
bercirikan
diperkenankannya secara
tak
pribadi.
tidak
kepemilikan Media
konsumen
dan
standar
media
profesional. Untuk menjamin kepentingan
menyebarkan
umum, dimungkinkan adanya intervensi
pandangan yang terutama bersumber dari
negara
ucapan pejabat negara.
tanggung jawab sosial dikenal badan
102
secara
terbatas.
Dalam
teori
Masduki, UU Khusus LPP: Solusi Transformasi RRI-TVRI
independen yang akan memantau dan
pemenuhan hak informasi lokal yang
menilai fungsi sosial penyiaran.
relevan, hak untuk berinteraksi dalam ini
skala media kecil dalam skala komunitas,
dikembangkan lagi oleh Denis McQuail
kelompok kepentingan atau subkultur.
menjadi enam dengan menambahkan
Dalam praktik, teori ini ditandai terbitnya
teori
media
Empat
teori
media
media
pembangunan
dan
alternatif
(alternative
or
Media
underground press), televisi atau radio
pembangunan menempatkan diri sebagai
komunitas dengan atau tanpa kabel,
pendorong transisi dari keterbelakangan
media mikro seperti media antartetangga,
dan penjajahan ke independensi dan
poster
kondisi materi yang lebih baik dengan
perempuan
mengedepankan semangat membangun
(McQuail, 1994).
demokratik
partisipan.
infrastruktur dan kemampuan finansial. Media
massa
di
banyak
negara
berkembang menganut teori ini dengan orientasi berita yang tinggi terhadap sukses pembangunan ekonomi, sosial budaya dan politik. Karena tekanan fungsi sebagai
dinding atau
dan
media
untuk
minoritas
etnik
Teori-teori tersebut dalam praktik mengalami pergeseran dan percampuran aplikasi sehingga sulit mengidentifikasi suatu
negara
menganut
teori
media
tertentu secara mutlak. Meski begitu integrasi itu hanya dapat berlangsung ke dalam
dua.
Pertama,
teori
media
media pembangunan, sikap kritis dan
libertarian yang dilanjutkan oleh teori
kebebasan wartawan menyampaikan sisi
media
buruk dari pembangunan menghadapi
demokratik partisipan. Kedua, teori media
kendala. Sehingga muncul teori media
otoritarian
demokratik partisipan sebagai antitesa
dengan teori media komunis dan teori
dari teori media pembangunan yang
media
bercirikan antidominasi oleh media besar
terhadap UU Penyiaran No. 32/2002
dan monopoli pemilikan oleh individu
menemukan tiga pemikiran sistem media:
ataupun publik tertentu (private and
otoriter, liberal, dan demokratik yang
public monopolies). Teori ini berciri
saling
tanggung yang
jawab
berkembang
pembangunan.
bercampur
sosial
aduk
Riset
dan
segaris penulis
sebagaimana
diuraikan sebagai berikut:
103
Jurnal komunikasi, Volume 7, Nomor 2, April 2013
Tabel 1. Perbandingan Tiga Pemikiran Sistem Penyiaran Regulasi
Otoritarian
Neoliberal
Demokratis
Orientasi dan Bentuk Lembaga
Media organik pemerintah, politisasi media publik
Media komersial, komersialisasi media pemerintah dan publik
Media publik, publikisasi media penyiaran pemerintah
Lembaga Regulator
Perlu oleh pemerintah atau badan bentukan pemerintah yang bertanggung jawab kepada pemerintah
Tidak perlu, diserahkan kepada mekanisme pasar melalui asosiasi penyiaran komersial
Perlu oleh badan independen yang dibentuk negara bertanggung jawab kepada publik
Status Frekuensi
Milik publik yang dikuasai penuh oleh pemerintah atas nama negara
Milik publik dikelola secara komersial oleh pemilik modal
Milik publik yang dikelola oleh badan independen atas nama negara
Partisipasi publik penyiaran
Lemah, semua urusan diklaim sepihak oleh pemerintah
Lemah, semua sektor penyiaran dikuasai oleh pemilik modal
Kuat, langsung atau melalui lembaga independen
Tujuan regulasi berbentuk UU dan PP
Mengatur agar tetap ada peluang politisasi media penyiaran
Mengatur agar terbuka peluang komersialisasi, privatisasi
Mengatur agar terjamin akses publik secara merata dan adil
Monopoli isi dan pemilikan
Boleh selama bisa dikendalikan pemerintah
Harus untuk mendorong akumulasi kapital
Tidak boleh karena antikeberagaman dan kebebasan berekspresi
Intervensi Asing dalam permodalan dan sebagainya
Tidak boleh karena dianggap intervensi asing, anti-pemerintah
Boleh karena mendorong efisiensi lembaga penyiaran secara komersial
Tidak boleh atau dibatasi atau bersifat sementara memproteksi kepentingan local Sumber: Masduki, 2007
Belajar dari Sejarah
diakibatkan
pula
oleh
faktor
stigma
terdapat
historis agen penguasa Orde Baru yang
fenomena global tergerusnya keberadaan
belum hilang, baik di benak broadcaster
LPP di negara-negara penganut ekonomi
LPP sendiri maupun kalangan pengambil
liberal
keputusan.
Memasuki
tahun
seperti
1990-an,
Inggris,
termasuk
berdampak sampai ke Indonesia. Bahkan
Stigma dan romantisme sebagai
di Indonesia, tergerusnya posisi dan
agen
relevansi LPP tidak hanya sebagai dampak
dipelihara
dari
pasar,
budaya birokrasi yang kental feodalisme
privatisasi badan publik, akan tetapi
dalam rutinitas kerja dan penentuan
104
menguatnya
ekonomi
pemerintah secara
bahkan
cenderung
sistimatis
melalui
Masduki, UU Khusus LPP: Solusi Transformasi RRI-TVRI
jabatan. Ketentuan dalam UU Penyiaran
sebagai media propaganda pun belum bisa
No. 32/2002 yang menegaskan posisi dan
terbendung.
keberadaan
LPP
hingga
2013
Liberalisasi ekonomi penyiaran di
menunjukkan perubahan signifikan pada
Indonesia menyebabkan tidak imbangnya
akses publik berkiprah di manajemen dan
proporsi jumlah lembaga penyiaran antara
konten siaran, akan tetapi belum mampu
publik, komersial, dan komunitas. Kondisi
mengubah
pikir
ini dapat dicermati pada rekapitulasi
paternalistik. Hasrat pemerintah pusat
lembaga penyiaran sampai bulan Juni
dan
2013:
secara
daerah
tahun
radikal
untuk
pola
menggunakannya
Tabel 2. Rekapitulasi Lembaga Penyiaran Media
Bentuk
Televisi
Jumlah
Swasta
439
Publik
11
Komunitas
11
Berlangganan Radio
182
Swasta
1828
Publik
75
Komunitas
129
TOTAL
2675 Sumber: KPI Pusat, 2013
Di tengah kuatnya cengekraman industri
penyiaran
komersial,
LPP
CBC yang membuka peluang pendapatan melalui iklan komersial—karenanya harus
khususnya TVRI kerapkali tergoda untuk
menyajikan
mengakomodasi
dan
rendah
mutunya—untuk
kemudian
subsidi
pemerintah
konten
model
siaran
kemasan
yang
program
yang
populer,
melengkapi
yang
terbatas.
menjauhkannya dari misi kepublikan.
Fenomena serupa kemudian diadopsi RRI
Muncul persepsi, siaran TVRI hampir
dan TVRI yang memberikan ruang alokasi
mirip dengan siaran TV swasta. Fenomena
15 persen untuk iklan komersial.
ini
bisa
dipahami,
karena
setelah
Sebagai
negara
yang
memilih
modernisasi media global di tahun 1980-
menganut sistem demokrasi, maka pilihan
an, maka muncul pemikiran alternatif
menjadikan RRI dan TVRI sebagai LPP
model baru LPP yang disebut a mixed
yang bersifat non-profit dan independen
commercial and public model. Di Kanada,
adalah konsekuensi dari kebebasan pers.
model ini diadopsi secara terbatas oleh
Secara historik, RRI-TVRI mengalami 105
Jurnal komunikasi, Volume 7, Nomor 2, April 2013
perubahan kelembagaan yang berbeda
dengan kekuatan RRI sebagai radio yang
jauh dengan pola kelahiran BBC di
mampu mengakses pelosok. RRI menjadi
Inggris,
di
ABC
di
media suara kemerdekaan dan sikap anti
Australia. Mungkin hanya di Indonesia,
kolonialisme. Era ini hanya bertahan
sebuah institusi penyiaran mengalami
hingga konsolidasi rezim Soekarno kuat
metamorfosa hingga tiga kali. Reformasi
dan ketika berlaku kebijakan demokrasi
politik tahun 1998 mengubah drastis
terpimpin.
status
NPR
Amerika,
kelembagaan
dan
orientasi
Hampir
50
tahun
lebih,
RRI
operasional RRI dan TVRI. Identitas
menjadi media propaganda politik elit
sebagai stasiun plat merah tamat secara
yang berkuasa sejak rezim Soekarno
yuridis seiring keluarnya UU No. 32/2002
berkuasa penuh dan diteruskan hingga era
tentang Penyiaran.
Orde Baru. Panjangnya masa kooptasi ini
Meskipun akhirnya TVRI dan RRI
membuat stigma dan keyakinan yang
menjadi media penyiaran publik, namun
sejati,
dalam masa transisi antara 1998-2004
broadcaster-nya. Sejarah RRI dan juga
bahkan hingga tahun 2013, pemerintah
TVRI
telah
sebagai
menerapkan
beragam
model
melekat
kuat
sesungguhnya medium
di
kalangan
adalah
untuk
sejarah
propaganda
kelembagaan, melakukan akrobat “tarik
kekuasaan dan proteksi kekuasaan. Hal ini
ulur” atas TVRI dan RRI, mulai dengan
dilakukan dengan berbagai cara, seperti
pilihan menjadi perseroan terbatas untuk
pemilihan program, penekanan fokus isu,
TVRI
diskusi lewat orang terseleksi kekuasaan,
dan
jawatan
RRI
hingga
sebagai
perusahaan
mendorong
kembali
hingga
menghindari
penyiaran
yang
menjadi unit pelaksana teknis di bawah
bersifat kritis. Ini terjadi karena status
Kementerian Kominfo. Kebijakan yang
dan perannya di bawah Departemen
menunjukkan kebingungan sikap atas
Penerangan.
status lembaga tersebut, apakah akan secara
murni
dilakukan
liberalisasi,
otorianisasi, atau publikisasi.
Era
propaganda
kekuasaan
merupakan antiklimaks dari era media sosialisasi kemerdekaan dan berakibat
Secara historis, LPP di Indonesia
pada merosotnya popularitas RRI sebagai
memiliki empat era yang menunjukkan
media milik publik. Runtuhnya rezim
kuatnya pengaruh kekuatan politik dan
Orde Baru tahun 1998 memengaruhi
ekonomi eksternal terhadap nasibnya. Era
status dan orientasi pengelolaan RRI. Dari
pertama ketika RRI dan TVRI lahir dan
media yang dikuasai rezim Soeharto
dijadikan sebagai alat menyebarluaskan
menjadi
semangat kemerdekaan pada tahun 1945
mengambang
dn
gelora
induknya, Departemen Penerangan. Era
nasionalisme 1945 yang kuat menyatu
ketiga ini menempatkan RRI dan TVRI
106
1952.
Sebagai
contoh,
media
yang
oleh
secara
bubarnya
politis instansi
Masduki, UU Khusus LPP: Solusi Transformasi RRI-TVRI
terombang-ambing dari media organik
memaksimalisasikan keuntungan mereka
berpusat pada sistem pemerintahan yang
lewat sistem sponsor program-program
relatif masih otoriter di era Habibie dan
yang
Gus Dur menjadi media komersial hingga
komoditasnya. Sedang TVRI di masa
menemukan “khittah-nya” sebagai LPP.
transisinya
Tahun 2000-an, pilihan menjadi
sesuai
dengan masih
target
belum
pasar
bergerak
signifikan sebagai “cermin budaya ala
media komersial yang tetap dibiayai
pemerintah”
pemerintah akhirnya menjadi terwujud
untuk
dicatat,
dalam status Perusahaan Jawatan. Sekali
Serikat
yang
lagi era ini tidak menempatkan posisi
kapitalis dan struktur demokratisasi lewat
publik
kultur baru televisi.
sebagai
aktor
dominan.
Baik
kekuatan negara maupun pasar adalah
(Kitley,
2000).
Menarik
pengalaman
Amerika
mampu
mensintesiskan
Pilihan menjadikan RRI dan TVRI
kekuatan yang merepresi publik tercermin
sebagai
dari kuatnya program yang memberi
merupakan keputusan strategis dan tepat
ruang
seremoni
bagi Indonesia. Namun demikian, belajar
kuatnya
dari sejarah di atas, ternyata tidak hanya
program yang mewadahi eksperimentasi
perubahan status yang dibutuhkan, tetapi
pengiklan dan pemodal lain yang mampu
juga
membayar
lebih
pemerintah
besar disatu
jam
kepada sisi
siar
Pergeseran
status
pengelolaan
RRI
dan
lembaga
perubahan
untuk
promosi.
mengadopsi
dan
orientasi
berkembang
TVRI
mengalami
penyiaran
publik
manajemen
model di
yang
luar
memformulasikannya
dengan sudah
negeri,
dengan
lalu
karakter
puncaknya saat pengesahan UU No.
lokal
32/2002 tentang Penyiaran.
Rancangan UU Penyiaran pemerintah
Indonesia
yang
multikultur.
Riset Philip Kitley terhadap televisi
jelas akan menarik kembali posisi RRI-
tahun 2000 antara lain menyimpulkan,
TVRI menjadi media otoriter, sebuah
sejarah
pilihan
media
penyiaran
Indonesia
balik
senantiasa berkaitan dengan dua karakter
mengingkari
utama yakni radio dan televisi swasta dan
demokratisasi.
publik.
Televisi
senantiasa
dan
berkait
radio
dengan
swasta
perspektif
ke
masa
kehendak
lalu
yang sejarah
Secara teoritis, hanya ada tiga pilihan
bentuk
lembaga
penyiaran,
sejarah kapitalisme, yakni suatu sistem
sebagaimana ditampilkan dalam tabel
produksi komoditas yang menjadikan
berikut.
korporasi
swasta
mampu
107
Jurnal komunikasi, Volume 7, Nomor 2, April 2013
Tabel 3. Tiga Model Penyiaran Dunia
Private
Pemilikan Media
Government Agency (Penguasa)
Tujuan
Mobilization (Mobilisasi Sosial-Politik)
Education/Cultural Enlightenment (Pendidikan, Budaya, dan Penyadaran)
Profit (Mencari Untung)
Strong (Ketat)
Moderate (Sedang)
Weak (Lemah)
Government (Dana Pemerintah)
Licence Fee/Tax
Advertising (Periklanan)
Regulasi Pendanaan
Government Corporation (Publik)
(Swasta)
Government Subsidy/ Advertising (Pajak, Iuran, Dana Pemerintah, dan Iklan)
Program
Ideological/
Cultural/Educational/
Cultural (Ideologis, Budaya)
Entertainment (Budaya, Pendidikan, dan Hiburan)
Entertainment (Hiburan)
Sumber: Dominick, 2001
Dua semestinya
agenda teratasi
pokok
yang
sepanjang
tahun
Urgensi UU Khusus LPP Setelah 12 tahun UU Penyiaran No.
2002-2013 adalah, pertama bagaimana
32/2002
diberlakukan,
mengubah stigma buruk di publik dan
lembaga
penyiaran
pejabat pemerintah pusat maupun daerah
semakin kompleks, yang antara lain justru
bahwa RRI dan TVRI media organik
bersumber dari rumusan tentang LPP
pemerintah
yang ada pada UU tersebut. Pada bab yang
dengan
propagandisnya.
harus
peran
publik
di
ternyata
dilakukan
mengatur
dengan mengelola partisipasi publik agar
Penyiaran
mengisi program siaran tanpa tendensi
penyiaran yang berbentuk badan hukum,
untuk akumulasi kebutuhan modal atau
didirikan
akumulasi kebutuhan akses politik oleh
independen, netral, tidak komersial, dan
elit
berfungsi memberikan layanan untuk
pengelola
Ini
segala
persoalan
RRI-TVRI.
Kedua,
mengubah budaya kerja dari gaya aparat pemerintah
menjadi
broadcaster
LPP
kepentingan Penyiaran
disebutkan,
Publik oleh
adalah
lembaga
negara,
masyarakat. Publik
Lembaga
terdiri
bersifat
Lembaga atas
Radio
profesional. Penuntasan dua agenda ini
Republik Indonesia dan Televisi Republik
ternyata tidak mudah.
Indonesia
yang
stasiun
pusat
penyiarannya berada di ibukota Negara Republik Indonesia. Di daerah provinsi, 108
Masduki, UU Khusus LPP: Solusi Transformasi RRI-TVRI
kabupaten, atau kota dapat didirikan
kinerja administratif yang melindungi
Lembaga Penyiaran Publik lokal. Sumber
mereka melalui UU Kepegawaian Negara,
pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik
tidak sinkron dengan tuntutan budaya
berasal dari: iuran penyiaran; Anggaran
kerja
Pendapatan dan Belanja Negara atau
punishment yang harusnya dianut RRI
Anggaran
Belanja
dan TVRI selaku institusi penyiaran.
Daerah; sumbangan masyarakat; siaran
Semua ini bersumber dari teks regulasi
iklan; dan usaha lain yang sah yang terkait
pada UU 32/2002 yang masih terlalu
penyelenggaraan penyiaran.
umum, abstrak. Diperlukan regulasi yang
Pendapatan
dan
kreatif,
reward
model
and
keberadaan
lebih rinci dan tidak membuka peluang
LPP TVRI dan RRI sebagai lembaga
interpretasi oleh institusi yang dapat
negara
memengaruhi prinsip dasar LPP, misalnya
Dalam
praktiknya,
tidak
sepenuhnya
diakomodasi
ke
kelembagaan
negara
nonstruktural
yang
bisa
dalam
model
struktural telah
dan
tersedia.
oleh
adanya
ketentuan
peraturan
pemerintah di bawah UU. Hingga
Oktober
2013,
proses
Penyiaran
masih
Akibatnya, secara internal upaya penataan
pembahasan
SDM dan pengelolaan keuangan menjadi
berlangsung
terhambat. Secara eksternal, riset yang
secara signifikan nasib RUU khusus LPP
dilakukan
menemukan
usul inisiatif DPR, yang sementara ini
masih terdapat intervensi yang kuat dari
disebut RUU Radio Televisi Republik
pemerintah
terhadap
Indonesia (RTRI). Kalangan internal RRI
manajemen TVRI. Proses rekrutmen dan
dan TVRI bersama kelompok masyarakat
pengambilan
manajemen
sipil menyambut antusiasi inisiatif Komisi
puncak TVRI: Dewan Pengawas dan
I DPR untuk membuat RUU RTRI, dan
Dewan
pada saat yang sama sangat khawatir,
Retno
Intani
dan
parlemen
keputusan
Direksi,
kerapkali
mendapat
RUU dan
akan
memengaruhi
campur tangan kekuatan politik dan
pembahasan
ekonomi
mengalami penundaan oleh hajat besar
yang
menggerus
independensinya sebagai LPP (Intani, 2012).
RUU
masa-masa
Pemilu
daya
2014, terdapat kondisi krusial yang patut
manusia di kedua lembaga dari aparatus
dicermati: privatisasi dan “kolonialisasi
broadcaster
baru” ruang publik oleh kepentingan
profesional tidak berjalan mulus karena
politik dan ekonomi pragmatis yang
regulasi yang menjadi payung kebijakan
diperagakan kekuatan-kekuatan dominan
tidak bersifat tunggal dan final. Status
yang berselingkuh: kekuatan pemodal
mayoritas pekerja RRI dan TVRI sebagai
besar/konglomerat
pegawai negeri sipil dengan paradigma
hasrat/ambisi
pemerintah
menjadi
sumber
akan
Pemilu 2014. Memasuki
Transformasi
tersebut
politik
media Pemilu
dengan 2014. 109
Jurnal komunikasi, Volume 7, Nomor 2, April 2013
Akibatnya, bukan hanya penyempitan
independen. Sistem kerja, kewenangan,
ruang
egaliter,
tetapi
road map transformasi semua jenis media
publik
selaku
penyiaran menuju terbangunnya iklim
utama media penyiaran.
penyiaran yang demokratis belum diatur
Mereka terdegradasi menjadi komoditas
secara rinci, menjadi “ruang kosong” yang
dan
membuka peluang intervensi kepentingan
publik
peminggiran stakeholders
yang posisi
konstituen
pasif
yang
dijejali
informasi manipulatif.
liberalistik atas nama free market. Dalam
Siaran pers Rumah Perubahan
kondisi
yang
tidak
imbang
antara
LPP, organisasi nonprofit yang dikelola
penyiaran komersial dengan penyiaran
aktivis penyiaran, akademisi, dan jurnalis
publik dan komunitas, maka perhatian
bulan Mei 2013 menyebutkan, lemahnya
serius perlu ditujukan kepada penyiaran
akses dan kontrol publik atas kepemilikan
publik
dan isi media penyiaran dikarenakan
kewenangan regulasi UU yang ada pada
antara lain oleh dua kondisi. Pertama,
Dewan
kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia
dengan proses pergantian UU Penyiaran
yang
sebagaimana
32/2002, maka gagasan untuk membuat
regulator independen lainnya di negara-
undang-undang tersendiri bagi lembaga
negara
penyiaran
belum
paripurna
maju.
Hambatan
struktural
dan
komunitas,
Perwakilan
publik
melalui
Rakyat.
perlu
Seirama
diwujudkan
pemerintah dan perlawanan kultural dari
dengan langkah-langkah nyata: membuat
pelaku penyiaran masih kerapkali terjadi.
draft
Kedua, keberadaan lembaga penyiaran
Prolegnas
publik dan penyiaran komunitas di tingkat
penetapan yang bisa dilakukan bersamaan
pusat dan daerah yang belum sepenuhnya
waktu dengan penetapan UU Penyiaran
kuat,
baru.
independen,
Perhatian
para
dan
profesional.
pihak
kurang
padahal
kedua
ruang publik yang memberi pencerahan dalam
jangka
pendek
(menyongsong Pemilu 2014) dan menjadi ruang
interaksi
seluruh
kepentingan
publik yang setara dalam jangka panjang (RPLPP, 2013).
berhasil menata arsitektur penyiaran di 110
kelembagaan
dalam
pembahasan,
hingga
Hingga bulan Oktober 2013, draft RUU Penyiaran sudah memasuki tahap diskusi
daftar
inventarisasi
dan
regulator
masalah
(DIM) antara pemerintah dengan DPR. Perbedaan yang mencolok antara draft dan DIM RUU versi pemerintah dengan RUU-DIM
versi
DPR
sangat
terutama
sikap
(Kemenkominfo)
untuk
mengkhawatirkan,
UU Penyiaran No. 32/2002 baru ranah
2013,
pendaftaran
Penutup
jenis
lembaga penyiaran berpeluang menjadi politik
LPP,
terhadap
transformasi kelembagaan, isi, dan SDM sangat
RUU
pemerintah
menutup peluang adanya RUU khusus
Masduki, UU Khusus LPP: Solusi Transformasi RRI-TVRI
Daftar Pustaka
bagi LPP, bersikukuh agar LPP cukup diatur dalam PP. Pada tahap ini, suara dan
Dominick, Yoseph R. 2001. Broadcasting,
sikap publik selaku pihak ketiga dan
Cable, the Internet and Beyond,
paling berkepentingan harus mendapat
An Introduction to The Modern
tempat yang layak, sikap masyarakat sipil
Electronic
harus jelas, fokus, dan komprehensif.
Mcgrawhill Book & Co.
Untuk itu, sangat diperlukan draft dan DIM RUU Penyiaran versi publik.
Media,
Singapore:
Intani, Retno. 2012. Reinventing and Implementation
Keberadaan dan urgensi regulasi
Signification
Amidst as
A
Its Public
khusus bagi LPP di Indonesia harus
Television: A Case Study of TVRI
dipahami dalam dua konteks. Pertama,
as
proteksi dan garansi atas keberadaan LPP,
Universitas Padjajaran, Bandung.
meliputi RRI, TVRI dan penyiaran publik lokal sebagai sistem media massa yang menggunakan
ranah
kejelasan
road
revitalisasi
RRI
publik.
map
A
PBI.
Disertasi
S3.
Kitley, Philip. 2000. Television, Nation and
Kedua,
Culture
in
Indonesia.
Jakarta: ISAI.
transformasi, integrasi
Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. 2013.
keduanya ke dalam ranah manajemen
Kedaulatan Frekuensi, Regulasi
media
Penyiaran,
yang
dan
TVRI,
berstandar
internasional.
Kendala-kendala internal dan eksternal di
Konvergensi
tubuh
Gramedia.
LPP
harus
bisa
dikanalkan
resolusinya pada regulasi khusus tersebut. Untuk
melahirkan
regulasi
pihak
memberikan
harus atensi
mau
yang
yang
belajar,
KPI
Media.
dan
Jakarta:
Masduki. 2007. Regulasi Penyiaran, Dari Otoriter ke Liberal. Yogyakarta:
mengandung kedua hal tersebut, maka semua
Peran
Penerbit LKiS. McQuail,
mendalam
Denis.
Communication
terhadap LPP, khususnya RRI dan TVRI
Introduction,
sebagai aset bangsa yang strategis di masa
Mass
1994. Theory, Third
An
Edition.
London: Sage Publication.
mendatang. Mendel,
Toby.
2000.
Public
Service
Broadcasting: A Comparative Legal Survey, Kuala Lumpur: AIBD-UNESCO. Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik, Siaran Pers, Mei 2013. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. 111
Jurnal komunikasi, Volume 7, Nomor 2, April 2013
112
