USP Koperasi (Pola PKPS-BBM, Agribisnis dan Syariah)

JURNAL PENGKAJIAN KOPERASI DAN UKM NOMOR 1 TAHUN I - 2006

Evaluasi Program Bantuan Dana Bergulir Melalui KSP/USP Koperasi (Pola PKPS-BBM, Agribisnis dan Syariah) Abstract This article based on the study conducted in six provinces during the year of 2006. In fact, the study consist several aspects of evaluation of revolving fund program and for some reason the article in this publication focusing on effect analysis. The study on effect analysis of revolving fund program for empowering Saving and Loan Cooperatives –including business of SME’s as members of the cooperatives- revealed some interesting findings. Some of them are proposed to be used in restructuring the policy of revolving fund program. I.

Pendahuluan Upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dalam banyak hal dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dunia usaha. Dalam konteks ini, pengembangan bisnis usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) masih menghadapi kendala klasik yaitu permodalan. Inti permasalahannya adalah kondisi internal UMKM yang belum memenuhi persyaratan dan prosedur di lembaga keuangan, sedangkan lembaga keuangan menganut prinsip kehati-hatian (prudential principles). Dalam kaitan ini, koperasi simpan pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP Koperasi) diharapkan menjadi lembaga intermediasi untuk mengatasi kebutuhan modal UMKM, tanpa mengabaikan prinsip yang berlaku. Dewasa ini, tercatat sekitar 36.700 unit KSP/USP Koperasi, dengan anggota/nasabah sekitar 10,5 juta orang, asset lebih kurang Rp. 6,5 trilyun dan pinjaman yang disalurkan antara Rp. 4,5-6,0 trilyun. Data ini merefleksikan peran substansial dan kapasitas KSP/USP Koperasi dalam mobilisasi dana untuk mendorong kekuatan UMKM kearah yang lebih produktif dan mandiri. Sementara itu, sejak tahun 2001 pemerintah melalui Kantor Menteri Negara Koperasi dan UKM (Kementerian KUKM) telah menyalurkan bantuan dana perkuatan bagi KSP/USP Koperasi yang bersumber dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM). Program perkuatan dimaksud bersifat stimulan dalam bentuk penyaluran dana bergulir (revolving fund) dengan jumlah bervariasi. Nilai sebesar Rp. 100 juta diberikan kepada KSP/USP Koperasi Pola PKPS-BBM, Rp. 1 milyar untuk KSP/USP Koperasi Pola Agribisnis, dan KSP/ USP Syariah sebesar Rp. 50 juta. Tujuan program dana bergulir ini antara lain adalah untuk a). meningkatkan aktivitas dan pendapatan UMKM melalui pelayanan simpan pinjam; b). meningkatkan kemampuan dan jangkauan layanan KSP/USP

1)Dr.BurhanuddinR.,MA.PenelitipadaDeputiPengkajianSumberdayaKUKM.

21


Koperasi, di sektor agribisnis; c). meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola KSP; d). meningkatkan akses anggota dan calon anggota untuk memperoleh pelayanan pinjaman dari KSP/USP Koperasi; d). khusus bagi KSP/ USP Koperasi Syariah adalah memberdayakan UMKM melalui kegiatan usaha yang berbasis Syariah. Melalui program ini, keberadaan KSP/USP Koperasi diharapkan lebih bermanfaat bagi anggotanya dan sekaligus memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Sehubungan dengan itu, artikel ini secara khusus menyajikan ringkasan hasil kajian evaluasi dari aspek analisis pengaruh (effect analysis) program dana bergulir terhadap kinerja KSP/USP Koperasi. 2. TUJUAN DAN SASARAN KAJIAN Tujuan kajian adalah : 1) Mengidentifikasi kegiatan usaha KSP/USP Koperasi dengan Pola PKPS BBM, Pola Agr ibisnis dan Pola Syariah; 2) Mengetahui dampak program dana bergulir terhadap usaha KSP/USP Koperasi dengan Pola PKPS BBM, Agribisnis dan Syariah; 3) Menyusun model alternatif program perkuatan dana bergulir. Adapun sasaran kajian adalah tersedianya bahan kebijakan tentang pembinaan KSP/USP Koperasi pengelola program dana bergulir dengan Pola Agribisnis dan Pola Syariah. 3. METODOLOGI KAJIAN 3.1 Lingkup Kegiatan Program yang dievaluasi adalah program dana bergulir a). Pola PKPS-BBM (periode tahun 2000-2004); b). Pola Agribisnis (tahun 2003-2004); dan c). Pola Syariah (tahun 2003-2004). Cakupan kajian meliputi : a). identifikasi konsep program, analisis operasionalisasi program; b). analisis kinerja KSP/USP Koperasi penerima bantuan dana bergulir; c). analisis pengaruh program terhadap KSP/USP Koperasi, anggota koperasi dan masyarakat UMKM; d). merumuskan model alternatif program dana bergulir. PolaProgram

2000

2001

Tahun Program 2002 2003 2004

2005

PKPS-BBM Agribisnis Syariah 3.3 Metode Penetapan Contoh (Sampling Method) Lokasi kajian berada di tujuh provinsi yaitu, Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Pengambilan contoh (sample) KSP/USP

22


Koperasi dilakukan secara sengaja (purposive sampling method) yaitu enam unit KSP/USP Koperasi di setiap propinsi (dari populasi 42 KSP/USP Koperasi). Selanjutnya, dipilih secara acak 10 orang responden anggota KSP/USP Koperasi dan 10 responden UKM masyarakat yang bukan anggota KSP/USP Koperasi. 3.4 Teknik Pengumpulan Data Data primer dihimpun melalui seperangkat instrumen (kuesioner) terstruktur baik untuk sampel KSP/USP Koperasi maupun untuk responden anggota dan non anggota koperasi, melalui observasi dan wawancara mendalam (observation and in-depth research). 3.5 Metode Analisis Semua data dianalisis dengan metode deskripstif dan metode statistik inferensial. Hasil kajian yang disajikan disini hanya meliputi analisis pengaruh (Effect Analysis) yaitu evaluasi pengaruh program terhadap kinerja KSP/USP Koperasi (sebagai lembaga intermediary) dan target groups (beneficiaries) yaitu anggota dan non anggota koperasi. Analisis dibatasi kepada aspek (a) kinerja umum berdasarkan Pedoman Klasifikasi Koperasi, dan (b) evaluasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Bergulir dengan metode before and after perguliran dana pada beberapa variabel dinamika seperti jumlah dana yang diterima dan disalurkan. Berbagai dinamika tersebut diukur melalui Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) versi 10, pada sejumlah cuplikan (contoh) secara berpasangan (paired) dan tidak berpasangan (independent). IV. Hasil Analisis 4.1 Profil Umum KSP/USP Contoh Secara keseluruhan ditemukan profil KSP/USP Koperasi contoh dengan heterogenitas keragaan yang sangat tinggi menurut klasifikasinya (lihat Tabel 4.1 dan Tabel 4.2). Tabel 4.1 Nilai Pemusatan Identitas KSP/USP Koperasi Contoh

Median Identitas Pola PKPS-BBM Pola Agribisnis Pola Syariah

Kelas A A B

Umur Σ Anggota Σ Calon (Th) Tetap Tetap 8 5 6

156 165 53

58 390 95

Σ Anggota

dilayani 3 Th. terakhir 123 150 125

Σ Anggota menunggak 3 Th. terakhir 8 12 35

Keterangan : n Pendugaan nilai parameter contoh dilakukan dengan nilai pemusatan berdasarkan Median agar mewakili distribusi contoh dengan heterogenitas yang sangat tinggi.

23


n

Perlakuan terhadap umur KSP/USP Koperasi Contoh tanpa memperhatikan aspek badan hukumnya.

Program dana bergulir dengan pola PKPS-BBM dan pola Agribisnis, umumnya dilaksanakan oleh KSP/USP Koperasi berklasifikasi A, sedangkan pola Syariah oleh KSP/USP Koperasi kelas B. Untuk semua pola, tidak ditemukan perbedaan nyata dalam ragam umur KSP/USP Koperasi contoh (sekitar 5-8 tahun), dan tampaknya pengalaman dalam melayani anggota/nasabahnya relatif seragam. Jumlah anggota KSP/USP Koperasi contoh dengan pola PKPS-BBM dan Agribisnis relatif lebih tinggi (antara 156-165 anggota) dibandingkan dengan KSP/USP contoh pola Syariah (sekitar 53 orang). Perbedaan ini ditengarai karena plafond bantuan dana per anggota yang dilayani pada pola Agribisnis lebih tinggi dibandingkan dengan kedua pola lainnya. Jumlah anggota yang dilayani KSP/USP Koperasi contoh (semua pola) selama tiga tahun terakhir hampir seragam (antara 123-150 anggota/nasabah). Terdapat kecenderungan, KSP/USP Koperasi contoh pola Agribisnis mampu melayani anggota lebih banyak dibandingkan dengan koperasi lainnya. Menarik pula disimak, bahwa tingkat tunggakan anggota/nasabah pada KSP/USP Koperasi pola Syariah relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kedua pola lainnya. Diduga kapabilitas manajemen KSP/USP Koperasi pola Syariah menjadi salah satu penyebabnya. Dari sisi jenis kegiatan produksi, ditemukan adanya keragaan yang hampir serupa dalam hal nasabah/anggota yang dilayani KSP/USP Koperasi contoh pola PKPSBBM dan Syariah pola PKPS-BBM dan Syariah (Tabel 4.2). Bagian terbesar jenis kegiatan yang dilayani adalah perdagangan dan usaha kecil lainnya (52-59 persen), sedangkan kegiatan pertanian dan peternakan tidak lebih dari 25 persen. Hal ini tampaknya sejalan dengan lokasi koperasi yang lebih dekat dengan pusat kota atau pasar. Sementara itu, kegiatan anggota/nasabah yang dilayani oleh KSP/ USP Koperasi pola Agribisnis sebagian besar didominasi oleh kegiatan pertanian/ peternakan (hampir 56 persen). Hal inipun ditengarai karena faktor lokasi kegiatannya yang terletak di kawasan perdesaan dengan kegiatan pokok di bidang pertanian. Tabel 4.2 Nilai Pemusatan Jenis Kegiatan Produktif Nasabah/Anggota Yang Dilayani KSP/USP Koperasi Contoh Identitas

Median (dalam Persen) Petani/peternak Produsen Pedagang Lainnya Pola PKPS-BBM 25,00 (22,42) 17,50 (15,70) 59,00 (52,91) 10,00 (8,97) Pola Agribisnis 72,50 (55,77) 10,00 ( 7,69) 32,50 (25,00) 15,00 (11,54) Pola Syariah 15,00 (12,45) 20,00 (16,60) 70,50 (58,51) 15,00 (12,45)

24


Keterangan : Penggunaan nilai pemusatan (Median) berarti jumlah kegiatan pada setiap pola tidak menunjukkan angka 100 persen. Angka dalam kurung adalah hasil penyesuaian dengan menormalisasi ukuran pemusatan yang menunjukkan share kegiatan produktif per jenis kegiatan pada setiap pola. Contoh: pada pola PKPSBBM dari keseluruhan anggota/nasabah yang dilayani, sekitar 22,42 persen kegiatan utamanya adalah bertani/berternak; 15,70 persen sebagai produsen; 52,91 persen sebagai pedagang, dan sisanya 8,97 persen pada kegiatan lainnya. 4.2 Proses Impelementasi Program Dana Bergulir Kepada KSP/USP Koperasi Efektivitas proses penyaluran dan penerimaan bantuan perkuatan program dana bergulir dievaluasi berdasarkan variabel penilai dalam petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) program dana bergulir. Dalam hal persepsi terhadap proses seleksi calon KSP/USP koperasi contoh, e” 50 persen menyatakan telah berlangsung dengan baik, sangat baik ± 35 persen dan hanya sebagian kecil yang menilai tidak cukup baik. Persepsi seleksi ini memperllihatkan bahwa manfaat yang baik dari proses seleksi berkorelasi positif dengan kualitas efek program perkuatan, seperti proses pencairan dana, pendampingan, penyaluran, tenaga pendamping, monitoring dan evaluasinya. Efektivitas proses pencairan dan penyaluran dana oleh bank pelaksana. Secara umum (> 70 persen) dinyatakan baik, sangat baik (20 persen) dan hanya sebagian kecil (< 5 persen) yang menganggap kurang baik. Hasil ini sangat mendukung aktivitas usaha anggota/non anggota di bidang pertanian yang sangat akrab dengan perubahan iklim. Sebab, bila pencairan dana sangat terlambat akan berdampak buruk kepada kinerja produksi yang pada gilirannya akan mempersulit proses pengembalian dana. Efektivitas proses pendampingan yang diterima KSP/USP koperasi contoh. Proses ini, umumnya dinilai telah berlangsung dengan baik (> 50 persen) bahkan sangat baik( 6-7 persen), selebihnya cenderung menilai kurang baik dan sangat buruk. Ilustrasi ini menegaskan bahwa proses pendampingan sangat dibutuhkan untuk ’mengawal’ proses perguliran kepada KSP/USP Koperasi. Sebab, masih banyak informasi yang mengungkap adanya proses pendampingan yang belum berjalan secara baik (dalam hal frekuensi dan kualitasnya), terutama di daerah luar Pulau Jawa dan di daerah remote. Tampaknya, inilah critical point yang perlu diprioritaskan di masa mendatang. Khusus mengenai efektivitas proses monitoring dan evaluasi, ditemukan 50 persen menyatakan telah dilaksanakan dengan baik dan d”10 persen sangat baik. Walaupun demikian, masih terdapat penilaian (<10 persen) bahwa proses ini belum dilaksanakan dengan baik. Resume evaluasi proses penyaluran dan penerimaan bantuan (semua pola) menggunakan analisis statistik non parametrik sebagai alat ukur kuantitatif pada data ordinal. Dalam hal ini digunakan analisis independen pada sejumlah

25


’n’ cuplikan dengan uji Kruskall Wallis (K-W) dan analisis Median, serta uji signifikansi Chi Square. Rangkuman hasil analisis (Tabel 4.3) menunjukkan bahwa pada umumnya ketiga pola perguliran tidak menunjukkan signifikansi statistik dalam perilaku proses penerimaan dan penyaluran dana, kecuali perbedaan perilaku dalam menilai manfaat seleksi pada ketiga pola (uji K-W menunjukkan perbedaan nyata pada a = 90 persen, sementara analisis Median menunjukkan perbedaan). Artinya, secara umum dapat dikatakan bahwa proses tersebut secara keseluruhan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Tabel 4.3 Resume Hasil Analisis Kruskall Wallis dan Analisis Median Terhadap Proses Penyaluran dan Penerimaan Bantuan Pada Masing-Masing Pola Perkuatan Variabel Penilai

Test StatisticsK-W dan Chi-Square

Proses Seleksi Manfaat Seleksi Efektivitas Proses Pencairan Dana Efektivitas Proses Pendampingan Efektivitas Penyaluran Dana Oleh Bank Pelaksana Efektivitas Tenaga Pendamping Proses Monitoring Dan Evaluasi

Test StatisticsMedian dan Chi-Square

0,972ns 3,928* 1,103ns 0,866ns

0,474ns 1,469ns 0,994ns 1,844ns

2,395ns 0,834ns 0,466ns

2,007ns 0,334ns 0,747ns

Keterangan : ns = tidak berbeda nyata pada tingkat atau derajat kepercayaan (a ) = 90 persen; * = berbeda nyata pada a = 90 persen; ** = berbeda nyata pada = 95 persen. Tabel 4.4 Resume Proses Penyaluran dan Penerimaan Bantuan Perkuatan Pada Masing-Masing Pola Perkuatan Median Identitas Efektivitas Efektivitas Kondisi Keman-faatan Efektivitas Efektivitas Proses Seleksi

Proses Seleksi

proses penPenyaluran Proses cairan dana Pendampingan oleh Bank bantuan Pelaksana

Tenaga Pen damping

Pelaksanaan proses monitoring dan evaluasi

Pola PKPS-BBM

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Cukup Baik

Baik

Pola Agribisnis

Baik

Baik

Baik

CukupBaik

Baik

Baik

Baik

Pola Syariah

BaikSangat Baik

Sangat Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Keterangan : Resume analisis kualitatif berdasarkan skoring, dengan tujuh skala ordinal, yaitu

26


sangat baik (1); baik (2); cukup (3); sedang (4); kurang baik (5); buruk (6); dan sangat buruk (7). 4.4 Dinamika Kegiatan Bantuan Perkuatan Dana Pada KSP/USP Koperasi Pada prinsipnya, dinamika kegiatan tercermin dalam aspek manajemen KSP/ USP Koperasi ketika mengelola dan menyalurkan dana bantuan perguliran dengan mencakup efek manajerial, teknis, dan finansial/ekonomi, ketenagakerjaan. Dari aspek ketepatan waktu, dinamika penyaluran dana penyaluran ke KSP/USP Koperasi ditemukan relatif baik, hanya < 10 persen KSP/USP Koperasi yang menyatakan kurang baik, atau tidak sesuai dengan perencanaan. Berkenaan dengan dinamika ketepatan jumlah dana yang disalurkan ke KSP/USP Koperasi pada umumnya dinilai relatif baik, dan < 10 persen yang menyatakan jumlah dana perkuatan tidak sesuai dengan perencanaan semula. Jika analisis diseparasikan berdasarkan pola pergulirannya, ternyata penyaluran dana pada pola Agribisnis relatif lebih tepat waktu dibandingkan dengan kedua pola lainnya, meski secara keseluruhan ditemukan tidak berbeda nyata. Selanjutnya, dari sisi dinamika keragaan ketepatan sebaran dana, umumnya ditemukan relatif baik, meski tidak sebaik dalam hal ketepatan waktu dan jumlah. Ketepatan sebaran dana pada pola PKPS-BBM dan Agribisnis ditemukan relatif lebih baik dibandingkan dengan pola Syariah. Dari sisi kesesuaian mekanisme penyaluran dana perkuatan, ditemukan telah berlangsung dengan cukup baik meski di luar pulau Jawa masih diperlukan penyempurnaan sebab terdapat ketidaksesuaian dalam mekanisme penyalurannya. Jika analisis diseparasikan berdasarkan pola pergulirannya, diperoleh fakta bahwa dua pola perkuatan relatif menunjukkan keragaan yang hampir sama kecuali pola Agribisnis. Hasil evaluasi ini disajikan pada tabel berikut. Tabel 4.5 Resume Hasil Analisis Kruskall Wallis dan Analisis Median Dalam Kesesuaian Perencanaan dan Realisasi Bantuan Perkuatan Variabel Penilai Penyaluran Tepat Waktu Penyaluran Tepat Jumlah Penyaluran Tepat Sebaran Penyaluran Sesuai Mekanisme

Test Statistics, K-W& Chi-Square 1,553ns 0,528ns 3,665* 1,091ns

Test StatisticsMedian & Chi-Square 2,662ns 0,277ns 4,852* 1,910ns

Keterangan, ns = tidak berbeda nyata pada tingkat kepercayaan (a ) = 90 persen; * = berbeda nyata pada a = 90 persen.

27


Secara konsisten hasil analisis pada ketiga pola tidak ditemukan adanya perbedaan perilaku dalam penyaluran dana perkuatan ditinjau dari aspek ketepatan waktu, jumlah dan kesesuaian mekanisme. Namun jika dirunut, berdasarkan hasil analisis K-W (a = 90 persen) dan Median tampak adanya perbedaan perilaku pada pola perguliran Syariah dalam aspek ketepatan sebaran penyaluran dana perkuatan. Untuk menganalisis keragaan dan dinamika perubahan permodalan usaha KSP/ USP Koperasi contoh sebelum dan sesudah perguliran digunakan uji statistik Paired Sample t Test. Pengamatan dilakukan pada nilai tengah (Modus) modal usaha KSP/USP Koperasi contoh. Tabel 4.6 menjelaskan bahwa permodalan usaha KSP/ USP Koperasi contoh pola Agribisnis relatif lebih tinggi dibandingkan dengan dua pola lainnya (sebelum dan setelah perguliran dana). Pada seluruh KSP/USP Koperasi contoh (semua pola) terdapat peningkatan modal usaha yang nyata, jika dibandingkan antara sebelum dengan sesudah perguliran dana bantuan. Berdasarkan uji signifikansi t hitung (a = 99 persen), peningkatan absolut modal usaha pada pola Agribisnis lebih tinggi daripada pola Syariah. Tingginya deviasi nilai tengah modal usaha setelah perguliran bantuan, terdeteksi karena keragaan yang berbeda dari sisi kecepatan peningkatan modal usaha dengan adanya program perguliran dana ini. Hal ini menjelaskan adanya keragaman kapabilitas manajemen pengelola KSP/USP Koperasi contoh karena perbedaan faktor lingkungan pendorong pengembangan usahanya. Tabel 4.6 Analisis Permodalan Usaha KSP/USP Koperasi Contoh Sebelum dan Sesudah Bantuan Perguliran Pola Perguliran Pola PKPS-BBM Pola Agribisnis Pola Syariah Total

Modal Sebelum Perguliran (Rp) Mean Std. Deviation 105948725,25 529361081,60 21010349,07 220660904,78

190342662,47 715422562,29 45265545,53 475148964,54

Modal Setelah Perguliran (Rp) Paired t-test Mean Std. Deviation 319322394,25 1869398234,45 153487573,22 805519920,91

460505847,58 889811878,40 212503824,19 979216549,44

¯ 4,390 *** df = 31

Keterangan : *** = berbeda nyata pada a = 99 persen. Analisis terhadap dinamika perubahan omzet usaha KSP/USP Koperasi contoh, sebelum dan sesudah perguliran menggunakan alat ukur yang sama (rasio/interval) yaitu statistik Paired Sample t Test. Tabel 4.7 menunjukkan hasil analisis bahwa sebelum adanya program dana bantuan perkuatan, KSP/USP Koperasi contoh memiliki keragaan omzet usaha yang bervariasi. KSP/USP Koperasi contoh dengan pola Syariah relatif memiliki omzet yang lebih rendah daripada pola PKPS-BBM. Meski demikian, kedua kelompok contoh tersebut mempunyai omzet rata-rata yang lebih rendah dibandingkan dengan pola Agribisnis. Berkat adanya program bantuan dana perkuatan, omzet KSP/USP Koperasi contoh (semua pola) meningkat

28


nyata (sesuai hasil uji, berbeda nyata pada a = 99 persen). Walaupun demikian, kondisi omzet usaha KSP/USP Koperasi pola Agribisnis relatif paling besar (sekitar Rp 2,6 milyar per tahun), sementara pada KSP/USP Koperasi pola PKPS-BBM, sekitar Rp 650 juta, sedangkan KSP/USP Koperasi pola Syariah relatif paling kecil (sekitar Rp 107 juta). Tabel 4.7 Analisis Omzet Usaha KSP/USP Koperasi Contoh Pada Sebelum dan Sesudah Bantuan Perguliran Pola Perguliran

Omzet Usaha Sbl Perguliran (Rp) Omzet Usaha Stl Perguliran (Rp) Paired t-test Mean Std. Deviation Mean Std. Deviation

Pola PKPS-BBM Pola Agribisnis Pola Syariah Total

470209928,87 1579532816,00 51353260,20 918913580,96

731065216,16 2773641444,41 67770162,22 2030953375,16

653661150,00 2628882247,18 107469927,42 1271043684,86

901925028,16 3227526653,91 97687243,35 2285922046,71

¯ 3,212 *** df=23

Keterangan : *** = berbeda nyata pada a = 99 persen. Analisis terhadap dinamika jumlah anggota yang memanfaatkan modal kerja. Tabel 4.8 menunjukkan hasil analisis adanya kecenderungan peningkatan nyata (significant, pada a = 99). Hal ini wajar mengingat tambahan modal kerja berarti terdapat potensi meningkatkan jumlah anggota/nasabah koperasi. Pada daerah tertentu seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagian Sulawesi Selatan, Pemda setempat juga mengalokasikan dana yang berasal APBD, BUMN/D, swasta maupun lainnya untuk memperkuat modal koperasi. Kecenderungan ini menggembirakan meski perlu diantisipasi dengan pengawasan agar upaya mengoptimalkan kesejahteraan anggota koperasi tetap terjaga. Tabel 4.8 Analisis Dinamika Anggota Pemanfaat Modal Kerja KSP/USP Koperasi Contoh Pada Sebelum dan Sesudah Bantuan Perguliran Pola Perguliran

Uji Statistik

Pola PKPS-BBM Std. Pola Agribisnis Std. Pola Syariah Std. Total Std.

Mean N Deviation Mean N Deviation Mean N Deviation Mean N Deviation

Σ Anggota Pemanfaat Modal Sbl Perguliran (T0) 153 6 156 225 11 218 256 10 219 221 27 203

Σ Anggota Σ Anggota Pemanfaat Pemanfaat Modal Stl Modal Sumber Perguliran (T1) Lain (T2 ) 182 9 150 280 12 227 328 11 257 269 27 308

450 1 0 467 6 362 303 2 251 429 9 221

Paired t-test

T0-T1:¯6,313*** df=27 T0-T2:¯3,911*** df=11 T1-T2:¯3,251*** df=12

Keterangan : *** berbeda nyata pada a = 99 persen.

29


Analisis terhadap dinamika tingkat rerata pinjaman anggota/nasabah pada KSP/ USP Koperasi contoh (sebelum dan sesudah program perguliran), disajikan pada Tabel 4.9. Secara statistik, melalui angka nilai tengah pinjaman rerata, diketahui adanya peningkatan nyata (a = 95 persen) sebelum dan setelah perguliran untuk semua pola perguliran. Sementara itu, juga ditemukan bahwa rerata tingkat pinjaman dengan sumber dana non program perguliran tidak dipengaruhi oleh adanya program perguliran dana. Skala rerata pinjaman pada KSP/USP Koperasi pola PKPS-BBM hampir sama dengan pola Syariah, namun relatif lebih rendah dibandingkan dengan rerata pinjaman pada pola Agribisnis. Secara umum, tingkat rerata pinjaman pada KSP/USP Koperasi pola PKPS-BBM antara Rp. 700 ribu – Rp 2,35 juta, dan pada pola Syariah antara Rp 500 ribu – Rp 1,2 juta. Rerata pinjaman paling tinggi terjadi pada KSP/USP Koperasi pola Agribisnis (antara Rp 2,5 juta¯ Rp 7,5 juta). Variasi ini terjadi karena perbedaan kapasitas manajemen dan skala usaha di setiap koperasi. Tabel 4.9 Analisis Dinamika Tingkat Rerata Pinjaman di KSP/USP Koperasi Contoh Pada Sebelum dan Sesudah Bantuan Perguliran

Pola Perguliran

Uji Statistik



Rerata Pinjaman Sbl Perguliran (T0)

Rerata Pinjaman Modal Perguliran(T 1)

786225 6 158026 2677777 9 3190915 738229 8 172402 2266602 23 1269343

1126975 8 239321 7193800 10 7414508 1130323 9 240296 3771301 27 1880347

Rerata Pinjaman Sumber Dana Lain (T2 ) 2350000 2 2333452 7537500 4 11643551 505000 2 200035 1698125 8 3426510

Paired t-test

T0-T 1: -2,737** df=23 T0-T 2: -1,585ns df=8 T1-T 2:-1,241ns df=10

Keterangan : - Pinjaman dalam unit Rupiah. ** berbeda nyata pada a = 95 persen dan ns = tidak berbeda nyata pada a = 90 persen. Pada Tabel 4.10 disajikan analisis terhadap dinamika tingkat rerata pengembalian pinjaman anggota/nasabah pada KSP/USP Koperasi contoh sebelum dan sesudah program perguliran, untuk pinjaman modal perguliran maupun pinjaman yang berasal dari sumber lain. Secara statistik, hasil uji menunjukkan adanya peningkatan yang sangat nyata (a = 99 persen) nilai rerata pengembalian pinjaman (sebelum dan

30


setelah program perguliran). Rerata pinjaman anggota, ditunjukkan oleh nilai tengah pengembalian pinjaman rerata sebelum dan setelah perguliran untuk semua semua pola perguliran. Tidak ditemukan adanya perbedaan nyata pada pengembalian pinjaman dari sumber dana program dengan sumber dana di luar program perguliran. Artinya pengembalian pinjaman tidak dipengaruhi oleh sumber dananya. Skala rerata pengembalian pinjaman pada KSP/USP Koperasi pola PKPS-BBM hampir sama dengan pola Syariah meski relatif lebih rendah dari nilai rerata pinjaman pada KSP/USP Koperasi Pola Agribisnis. Tabel 4.10 Analisis Dinamika Tingkat Rerata Pengembalian Pinjaman di KSP/USP Koperasi Contoh Pada Sebelum dan Sesudah Bantuan Perguliran Pola Perguliran

Uji Statistik



Rerata Pengembalian Pinjaman Sbl Perguliran (T0) 1213627,50 4 265916,51 3545027,75 8 1207906,02 677766,00 5 209907,23 2682562,47 17 1508208,31

Rerata Rerata Pengembalian Pengembalian Pinjaman Pinjaman Sumber Perguliran (T1) Lain (T2 ) 1668241,60 5 131413,97 8447477,33 9 904566,72 938572,16 6 135420,65 5076996,85 20 1312786,55

Paired t-test

3000000,00 1 0,00 7778333,33 3 5508962,47 2228937,66 3 1141405,80 1955973,28 T0-T 1: -3,306***df=19 7 T0-T 2: -1,134ns df=7 1197479,47 T -T : -1,034ns df=9 1 2

Keterangan : - Pengembalian pinjaman dalam unit rupiah; *** berbeda nyata pada = 99 persen dan ns = tidak berbeda nyata pada a = 90 persen. Hasil analisis terhadap dinamika tingkat rerata tunggakan (sebelum dan sesudah program perguliran) baik untuk pinjaman dari sumber modal perguliran maupun yang berasal dari sumber modal lainnya, disajikan pada Tabel 4.11. Secara statistik, tidak terdapat peningkatan signifikan (a = 99 persen tidak berbeda nyata) pada nilai rerata tunggakan (sebelum dan setelah program perguliran), walau nilai tengah tunggakan rerata pinjaman menunjukkan adanya indikasi peningkatan tunggakan pada semua pola perguliran. Pada beberapa KSP/USP Koperasi contoh, tampak tindakan untuk menekan tingkat tunggakan pinjaman para anggotanya dengan berbagai upaya manajemen, termasuk aktivitas sosialisasi kepada para anggota dan calon anggota pemanfaat dana. Tampaknya bentuk economic penalty dan social penalty bagi para penunggak pinjaman patut diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut.

31


Tabel 4.11 Analisis Dinamika Tingkat Rerata Tunggakan di KSP/USP Koperasi Contoh Pada Sebelum dan Sesudah Bantuan Perguliran

Pola Perguliran

Uji Statistik



Rerata Tunggakan Sbl Perguliran

13347297,00 4 26313882,26 1265880,50 4 2489459,42 11686493,25 8 4031242,62 9496541,00 16 2827887,20

Rerata Tunggakan Dana Perguliran 13695309,50 4 26083201,13 2531266,25 4 4979363,82 15568032,28 7 3251300,23 11592168,60 15 5643185,11

Rerata Tunggakan Dana Lain

725000,00 1 0,0 1249875,00 4 1420935,16 382275,00 1 0,0 1017795,83 6 662947,05

Paired t-test

T0-T1: ¯1,160ns df=15 T0-T2: ¯0,098ns df=3 T1-T2: ¯0,958ns df=4

Keterangan : ns = tidak berbeda nyata pada a = 90 persen Analisis terhadap dinamika jumlah anggota yang menyimpan dananya pada koperasi -sebelum dan sesudah program perguliran- disajikan pada Tabel 4.12. yang menunjukkan bahwa tidak terdapat dinamika perubahan yang nyata (significant pada a = 90 persen) atas jumlah penyimpan dana pada KSP/USP Koperasi contoh. Tabel 4.12 Analisis Dinamika Tingkat Rerata Jumlah Penyimpan Dana di KSP/USP Koperasi Contoh Pada Sebelum dan Sesudah Bantuan Perguliran Pola Perguliran

Uji Statistik



Rerata Σ Penyimpan Sbl Perguliran

Rerata Σ Penyimpan Stl Perguliran

198 6 219 223 8 297 197 8 218 207 22 238

189 6 200 167 11 216 138 10 164 161 27 187

RerataΣ Penyimpan Sumber Lain

Keterangan : ns = tidak berbeda nyata pada a = 90 persen.

32

300 1 0 365 3 464 3 2 2 234 6 344

Paired t-test

T0-T1: ¯0,593ns df=23 T0-T2: ¯0,827ns df=4 T1-T2: ¯0,747ns df=6


Analisis juga menunjukkan adanya perubahan nilai tengah rerata jumlah peminjam sebelum dan setelah perguliran, meski secara statistik dinamika perubahan tersebut tidak signifikan. Fakta bahwa program perguliran secara nyata meningkatkan jumlah anggota pemanfaat modal kerja, seharusnya diantisipasi dengan mendorong penyimpanan dana di koperasi. Tingkat rerata simpanan anggota KSP/USP contoh untuk setiap pola perguliran menunjukkan dinamika yang relatif baik. Dalam arti, terjadi peningkatan rerata jumlah simpanan anggota. Walaupun demikian, tidak ada perbedaan perilaku simpanan anggota pada pemanfaatan sumber dana lain di luar program perguliran. Hal ini berarti program perguliran mempunyai efek yang baik bagi koperasi dalam hal upaya peningkatan kesadaran anggota untuk menyimpan dana di koperasi. Tabel 4.13 Analisis Dinamika Tingkat Rerata Simpanan di KSP/USP Koperasi Contoh Pada Sebelum dan Sesudah Bantuan Perguliran Pola Perguliran

Uji Statistik



Rerata Simpanan Sbl Perguliran

440750,00 6 177435,49 9078865,40 10 1186514,25 505084,10 10 122457,25 4172461,34 26 1769357,55

Rerata Simpanan Stl Perguliran

460668,83 6 189943,07 10067574,75 12 6716572,59 866561,22 9 102646,54 5799035,59 27 1361167,64

Rerata Simpanan Dana Lain Stl Perguliran 7000,00 1 0,00 2555950,00 4 19656451,08 350000,00 1 0,0 871800,00 6 191612,53

Paired t-test

T0-T1: ¯2,193** df=27 T0-T2: ¯1,545ns df=6 T1-T2: ¯1,260ns df=7

Keterangan : *** = berbeda nyata pada a = 95 persen ; ns = tidak berbeda nyata pada = 90 persen. Tabel 4.13 juga menunjukkan hasil analisis bahwa jumlah rerata simpanan anggota pada KSP/USP Koperasi pola Agribisnis relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rerata simpanan anggota pada kedua pola lainnya. Tampaknya keadaan ini didorong oleh relatif tingginya skema pinjaman yang dilakukan oleh anggota koperasi pola Agribisnis dibandingkan dengan kedua pola lainnya. Untuk menemukenali prestasi (kinerja) KSP/USP Koperasi dalam praktek dipergunakan pendekatan atau pendalaman melalui (a) kinerja manajemen administrasi, (b) kinerja manajemen keuangan, dan (c) peran KSP/USP Koperasi sebagai institusi intermedier dalam hal kegiatan simpan pinjam. Kinerja manajemen/

33


administrasi KSP/USP Koperasi dipresentasikan secara sederhana melalui (a) tingkat kesehatannya, (b) ketersediaan laporan administrasi untuk kegiatan produktif sehari-hari, dan (c) ketersediaan laporan RAT sebagai salah satu indikator penting dalam berkomunikasi dengan para anggotanya. Frekuensi terbesar dari KSP/USP Koperasi contoh (semua pola) berada dalam tataran kategori “sehat”. Bahkan, KSP/USP Koperasi pola Agribisnis menunjukkan tingkat kesehatan yang “sangat sehat”. Hanya beberapa KSP/USP Koperasi pola PKPS-BBM yang tingkat kesehatan kurang baik. Dari aspek penyajian laporan RAT, semua KSP/USP Koperasi contoh memperlihatkan kinerja yang baik, karena telah melaksanakan RAT dan menyajikan laporan RAT. Tabel 4.14 Keragaan Kinerja Manajemen Keuangan KSP/USP Koperasi Contoh Pola Perguliran

Uji Statistik

Rasio Likuiditas

Rasio Laba

Rasio Solvabilitas

Rasio Rentabilitas

Pola PKPS-BBM

Median Mean Std. Deviation Minimum Maximum Range N

140,00 160,20 71,55 103,00 277,00 174,00 5

30,00 52,00 37,14 20,00 103,00 83,00 5

70,00 65,83 50,40 ,00 126,00 126,00 6

40,00 45,60 33,92 12,00 90,00 78,00 5

Pola AGRIBISNIS


233,00 249,44 99,89 100,00 455,00 355,00 9

76,00 77,50 66,21 8,00 200,00 192,00 8

108,00 110,71 47,63 50,00 199,00 149,00 7

33,50 58,25 66,30 4,00 202,00 198,00 8

Pola SYARIAH


174,00 129,28 91,01 9,00 243,00 234,00 7

50,00 68,57 69,14 6,00 189,00 183,00 7

75,00 93,16 71,20 38,00 234,00 196,00 6

53,50 52,66 38,38 10,00 90,00 80,00 6

Total


180,00 188,14 102,95 9,00 455,00 446,00 21

50,00 68,00 59,33 6,00 200,00 194,00 20

80,00 91,00 56,87 ,00 234,00 234,00 19

38,00 53,15 49,01 4,00 202,00 198,00 19

Catatan : Dalam Rasio Likuiditas dipilih rasio lancar (current ratio); untuk Rasio Profitabilitas, dipilih ROI; kemudian dalam Rasio Solvabilitas yang diukur adalah Rasio Hutang, yaitu Total Kewajiban dibagi dengan Total aktiva; sedangkan dalam Rasio Rentabilitas, ukuran yang dipergunakan adalah ROE (return on equity), yaitu pendapatan dibagi dengan ekuitas.

34


Keragaan kinerja manajemen keuangan KSP/USP Koperasi Contoh disajikan secara menyeluruh pada Tabel 4.14. yang mengilustrasikan suatu kinerja finansial yang tergolong baik, walaupun terdapat kecenderungan efisiensi kinerja keuangan yang berbeda antar pola perguliran. KSP/USP pola Agribisnis relatif mempunyai keragaan yang lebih baik dibandingkan dengan KSP/USP Koperasi pola lainnya. Pada dasarnya, pengukuran kinerja investasi/keuangan KSP/USP Koperasi dapat dijelaskan dengan semakin membaiknya struktur permodalan, meningkatnya kapabilitas penyediaan dana bagi UMKM, membaiknya asset, bertambahnya anggota UMKM dan jumlah peminjam, pinjaman yang diterima, jumlah penyimpan dan jumlah dana yang disimpan serta kualitas pinjaman. Dalam hal peran koperasi sebagai institusi intermedier, persepsi yang ditemukan ternyata menunjukkan fakta yang cukup baik. Berbagai pihak, baik anggota masyarakat, pemuka, anggota koperasi, pengurus maupun pihak-pihak yang diwawancarai mengemukakan keragaan yang cukup baik. Selanjutnya untuk menganalisis variabel yang mempengaruhi kinerja koperasi dalam perguliran dana bantuan dipergunakan model ekonometrik yang berbentuk hubungan kausal antara variabel dependen dan independen. Variabel dependen mempresentasikan kinerja (a) ketepatan waktu penyaluran dana, (b) ketepatan jumlah penyaluran dana, (c) ketepatan sebaran penyaluran dana, dan (d) kesesuaian mekanisme penyaluran dana. Sedangkan variabel independennya adalah (1) proses seleksi penerimaan bantuan, (2) kemanfaatan proses seleksi, (3) efektivitas proses pencairan dana, (4) efektivitas proses pendampingan, (5) efektivitas penyaluran oleh Bank Pelaksana, (6) efektivitas tenaga pendamping, dan (7) pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi. Untuk komparasi, dalam pola perguliran dana dipergunakan variabel boneka (dummy variables), yaitu (a) pola PKPS-BBM, (b) pola Agribisnis, dan (c) pola Syariah. Pengukuran terhadap Ketepatan Waktu dalam Proses Penyaluran dan Penerimaan Bantuan Perkuatan oleh KSP/USP Koperasi menggunakan model : [KSP]1 = f (Ps, Ms, Efc, Efd, Efb, Efp, Mv) Keterangan : [KSP]1 = Realita ketepatan waktu penyaluran bantuan perkuatan Ps = Proses seleksi penerimaan bantuan Ms = Kemanfaatan proses seleksi Efc = Efektivitas proses pencairan dana Efd = Efektivitas proses pendampingan Efb = Efektivitas penyaluran oleh Bank Pelaksana Efp = Efektivitas tenaga pendamping perguliran dana Mv = Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi D1 = peubah boneka pola PKPS-BBM versus Agribisnis D2 = peubah boneka pola PKPS-BBM versus Syariah.

35


Hasil analisis regresi menunjukkan keragaan estimasi parameter yang cukup layak sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Secara umum, fungsi regresi dengan nilai dugaan determinasi sebesar 65 persen menunjukkan bahwa fungsi ini cukup mampu menjelaskan formulasi hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Variabel indikator (a) proses seleksi dan (b) manfaat seleksi, menunjukkan pengaruh nyata dalam menjelaskan perilaku ketepatan waktu penyaluran dan penerimaan bantuan perguliran. Artinya, bila proses penyaluran dan penerimaan bantuan perkuatan dikehendaki lebih tepat waktu, maka harus disertai faktor proses seleksi dan persepsi manfaat program seleksi yang lebih baik bagi calon-calon koperasi penerima manfaat program perguliran tersebut. Secara statistik tidak terdapat pengaruh nyata untuk menjelaskan perilaku proses penyaluran dan penerimaan dana perguliran secara tepat waktu. Perlu diungkapkan, bahwa pada ketiga pola perguliran, dugaan model yang dibangun dengan variabel boneka tidak menunjukkan perbedaan perilaku dalam masalah ketepatan waktu penyaluran dan penerimaan dana. Tabel 4.15 Hasil Pendugaan Parameter Regresi Model Tepat Waktu Pada Proses Penyaluran dan Penerimaan Bantuan Perkuatan oleh KSP/USP Koperasi Contoh Variables

Unstandardized Coefficients B

Constant) Proses Seleksi Manfaat Seleksi Efektivitas Pencairan Dana Efektivitas Proses Pendampingan Efektivitas Penyaluran Dana Efektivitas Tenaga Pendamping Proses MONEV Peubah Boneka PKPS-Agribisnis Peubah Boneka PKPS-Syariah N R2 R2 Adjusted F

2,497 ,490 ,574 -,434 -,281 ,115 ,143 ,180 ,211 -,202 44 ,653 ,564 2,572**

Std. Error

Standardized CoefficientsBeta

,499 ,204 ,299 ,285 ,198 ,164 ,164 ,189 ,357 ,369

,445 ,408 -,318 -,294 ,146 ,215 ,238 ,111 -,105

t

Sig.

5,002*** 2,400** 1,918* -1,522ns -1,422ns ,705ns ,873ns ,952ns ,593ns -,546ns

,000 ,022 ,063 ,137 ,164 ,486 ,388 ,347 ,557 ,588

Dependent variable: Penyaluran Tepat Waktu.

Adapun mengenai Ketepatan Jumlah dalam Proses Penyaluran dan Penerimaan Bantuan Perkuatan oleh KSP/USP Koperasi, menggunakan model fungsi sbb : [KSP]2 = f (Ps, Ms, Efc, Efd, Efb, Efp, Mv) dimana [KSP]2 = Realita ketepatan jumlah penyaluran bantuan perkuatan.

36


Tabel 4.16 menjelaskan bahwa peran variabel independen dalam menjelaskan perilaku variabel dependen lebih kecil dibandingkan dengan model terdahulu. Variabel manfaat seleksi ternyata menjadi faktor tunggal penjelas perilaku ketepatan jumlah dana penyaluran dan penerimaan dana perguliran bagi KSP/USP Koperasi penerima program perguliran. Sehingga model yang digunakan mengindikasikan bahwa jika efek program diharapkan lebih baik di masa mendatang, maka harus dibangun persepsi yang baik kepada pengelola KSP/USP Koperasi tentang manfaat seleksi yang baik. Pelaksanaan seleksi yang kurang baik membentuk persepsi calon penerima program yang tidak tepat tentang program yang akan digulirkan. Oleh karena itu, sosialisasi pada awal pelaksanaan program menjadi sangat penting dilakukan sebaik mungkin kepada seluruh calon peserta penerima program, agar terbentuk pemahaman yang baik dan benar terhadap program dimaksud. Pada variabel boneka (dummy) untuk semua pola, ditemukan sinyal nyata tentang perilaku yang berbeda di antara pola perguliran. Keragaan analisis ini mengindikasikan bahwa pola perguliran PKPS-BBM relatif lebih baik dalam hal ketepatan jumlah dana yang diterima dan disalurkan, dibandingkan dengan kedua pola perguliran lainnya. Tabel 4.16 Hasil Pendugaan Parameter Regresi Model Tepat Jumlah Pada Proses Penyaluran dan Penerimaan Bantuan Perkuatan oleh KSP/USP Koperasi Contoh Variables (Constant) Proses Seleksi Manfaat Seleksi Efektivitas Pencairan Dana Efektivitas Proses Pendampingan Efektivitas Penyaluran Dana Efektivitas Tenaga Pendamping Proses MONEV Peubah Boneka PKPS-Agribisnis Peubah Boneka PKPS-Syariah N R2 R2 Adjusted F

Unstandardized Coefficients B 1,430 7,454E-02 ,862 -,321 ,230 -2,601E-02 ,117 -,230 -,678 -,778 44 ,543 ,512 2,680**

Std. Error ,547 ,224 ,328 ,313 ,217 ,179 ,179 ,207 ,391 ,405

Standardized CoefficientsBeta ,061 ,556 -,214 ,218 -,030 ,160 -,275 -,324 -,366

t

Sig.

2,613** ,333ns 2,627** -1,028ns 1,061ns -,145ns ,654ns -1,109ns -1,734* -1,923*

,013 ,741 ,013 ,311 ,296 ,886 ,517 ,275 ,092 ,063

Dependent variable : Penyaluran Tepat Jumlah

Dalam hal Ketepatan Sebaran dalam Proses Penyaluran dan Penerimaan Bantuan Perkuatan oleh KSP, digunakan model: [KSP]3 = f (Ps, Ms, Efc, Efd, Efb, Efp, Mv) dimana [KSP]3 = Realita ketepatan Sebaran penyaluran bantuan perkuatan Keragaan berdasarkan hasil analisis model dugaan dengan variabel dependen ketepatan sebaran pada KSP/USP Koperasi contoh pada Tabel 4.17 ternyata

37


“kurang baik” sebagai model estimasi. Hal ini tercermin pada nilai-nilai determinasi model dugaan yang tidak cukup baik, yaitu hanya sekitar 33 persen (kurang dari 50 persen) dari perilaku variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Estimasi model tersebut didukung pula oleh ketidaknyataan parameter dugaan dari masing-masing variabel independen dalam menjelaskan perilaku variabel dependen. Dengan demikian, tidak ada konklusi yang dapat diungkapkan dari hasil analisis model regresi dugaan ini. Tabel 4.17 Hasil Pendugaan Parameter Regresi Model Tepat Sebaran Pada Proses Penyaluran dan Penerimaan Bantuan Perkuatan oleh KSP/USP Koperasi Contoh Variables (Constant) Proses Seleksi Manfaat Seleksi Efektivitas Pencairan Dana Efektivitas Proses Pendampingan Efektivitas Penyaluran Dana Efektivitas Tenaga Pendamping Proses MONEV Peubah Boneka PKPS-Agribisnis Peubah Boneka PKPS-Syariah N R2 R2 Adjusted F

Unstandardized Coefficients B 2,237 ,101 ,314 -,270 9,410E-02 ,141 -,238 8,582E-02 -,434 -,512 44 ,335 ,198 0,987ns

Std. Error ,438 ,179 ,263 ,250 ,173 ,144 ,144 ,166 ,313 ,324

Standardized CoefficientsBeta ,111 ,271 -,241 ,120 ,217 -,435 ,138 -,278 -,322

t

Sig.

5,107*** ,563ns 1,196ns -1,081ns ,542ns ,979ns -1,658ns ,517ns -1,388ns -1,580ns

,000 ,577 ,240 ,287 ,591 ,334 ,106 ,608 ,174 ,123

Dependent variable: Penyaluran Tepat Sebaran

Untuk dinamika Kesesuaian Mekanisme dalam Proses Penyaluran dan Penerimaan Bantuan Perkuatan oleh KSP digunakan model berbentuk fungsi : [KSP]4 = f (Ps, Ms, Efc, Efd, Efb, Efp, Mv), dimana [KSP]4 = Realita Kesesuaian Mekanisme penyaluran bantuan perkuatan Hasil analisis pada Tabel 4.18 menjelaskan bahwa peran variabel independen guna menjelaskan perilaku variabel dependen cukup baik. Hal ini tercermin pada nilai koefisien determinasi yang cukup besar, yaitu sekitar 52 persen (R = 52). Variabel manfaat seleksi ternyata menjadi satu-satunya penjelas perilaku kesesuaian mekanisme penyaluran dan penerimaan dana perguliran bagi KSP/USP Koperasi penerima program perguliran. Artinya, jika efek program diharapkan lebih baik di masa mendatang, maka penyaluran dan penerimaan dana harus dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah dituangkan dalam Juklak dan Juknis. Adapun variabel boneka (dummy) penjelas pola perguliran PKPS-BBM

38


memberi sinyal nyata adanya perbedaan perilaku pada pola perguliran Agribisnis. Dapat pula disebutkan bahwa pola perguliran PKPS-BBM oleh KSP/USP Koperasi relatif lebih baik dalam hal pelaksanaan mekanisme penyaluran dan penerimaan dana, dibandingkan dengan pola Agribisnis. Akan halnya pola Syariah, tampaknya tidak mempunyai perilaku yang berbeda dalam pelaksanaan mekanisme penyaluran dan penerimaan dana dengan pola lainnya. Tabel 4.18 Hasil Pendugaan Parameter Regresi Model Kesesuaian Mekanisme Pada Proses Penyaluran dan Penerimaan Bantuan Perkuatan oleh KSP/USP Koperasi Contoh Variables

Unstandardized Coefficients B

(Constant) Proses Seleksi Manfaat Seleksi Efektivitas Pencairan Dana Efektivitas Proses Pendampingan Efektivitas Penyaluran Dana Efektivitas Tenaga Pendamping Proses MONEV Peubah Boneka PKPS-Agribisnis Peubah Boneka PKPS-Syariah N R2 R2 Adjusted F

3,376 ,495 1,090 -,731 -,193 -,210 ,227 -,123 -1,182 -1,045 44 ,521 ,471 2,407**

Std. Error ,901 ,369 ,540 ,515 ,357 ,297 ,296 ,341 ,644 ,675

Standardized CoefficientsBeta ,255 ,440 -,305 -,114 -,151 ,194 -,092 -,351 -,301

t

Sig.

3,747*** 1,342ns 2,017* -1,420ns -,540ns -,709ns ,767ns -,360ns -1,836* -1,548ns

,001 ,188 ,052 ,165 ,593 ,483 ,448 ,721 ,075 ,131

Dependent variable : Penyaluran Sesuai Mekanisme

5. Kesimpulan dan Implikasi 5.1 Kesimpulan Program pola perkuatan dana melalui pola perguliran pada dasarnya adalah suatu upaya kelembagaan (institutional building) yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja usaha UKM/anggota KSP/USP Koperasi. Hal ini sekaligus untuk meningkatkan kinerja KSP/USP Koperasi sebagai lembaga intermediasi dalam program perguliran dana. Dalam kerangka yang lebih luas, program ini diharapkan menjadi inisiasi dan trigger untuk mengembangkan perekonomian wilayah melalui aktivitas ekonomi produktif sesuai dengan keunggulan komparatif dan kompetitif wilayah bersangkutan. Secara teoritis, dalam kerangka kelembagaan, aturan main (rules of the game) dan aturan representasi (rules of the representation) sangat perlu dituangkan dalam bentuk petunjuk program perguliran dana. Aspek-aspek penting di dalam

39


aturan tersebut harus senantiasa dikaitkan dengan nilai-nilai keadilan sebagai prasyarat kecukupan (sufficient condition, selain nilai-nilai efisiensi sebagai prasyarat keharusan (necessary conditon). Nilai keadilan sebagai prasyarat pokok keberhasilan program, dapat diuji dengan pertanyaan : (a) apakah sumberdaya program perguliran untuk usaha anggota koperasi/UKM telah terdistribusi secara adil; (b) apakah aturan main telah mencerminkan distribusi program secara adil; (c) apakah akses terhadap peluang KSP/USP untuk ikut serta dalam program telah terdistribusi secara adil, dan (d) apakah peluang UKM/anggota koperasi telah terdistribusi secara adil pula? Memang tidak mudah menelaah aspek-aspek nilai tersebut secara kuantitatif, namun kajian ini telah berusaha mengevaluasi seluruh bangunan kelembagaan program perguliran. Telaahan dilakukan mulai dari bentuk konsep, pelaksanaan hingga pengaruh program, sesuai dengan batasan-batasan yang ada. Beberapa indikator telah dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan untuk pengembangan KSP/USP Koperasi. Program dana bergulir saat ini telah berkembang pada aspek jumlah maupun keragaman disain modelnya. Semula program ini lebih bersifat sosial, kemudian dikembangkan menjadi program dana bergulir dengan mengatur penggunaan maupun pengembaliannya. Metodenya telah diarahkan pada sasaran pemenuhan permodalan secara bergulir agar terdistribusi lebih merata calon peserta lainnya. Komponen dalam struktur organisasi kelembagaan program dana bergulir saat ini adalah : (a) lembaga sumberdana perguliran; (b) pelaksana dan penanggungjawab kegiatan dana bergulir; (c) bank pelaksana; (d) fasilitator/ pendamping anggota koperasi/UKM penerima bantuan dana bergulir; (e) KSP/ USP Koperasi sebagai lembaga intermediasi yang menerima dan menyalurkan dana bergulir; dan (f) Kelompok Kerja (Pokja) tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota yang berfungsi menetapkan peserta perguliran, mengawasi dan menilai kesehatan usaha KSP/USP Koperasi dan hal-hal teknis lainnya. Disain struktur kelembagaan program seperti ini, biasanya menghadapi masalah klasik, yaitu : (1) Efektivitas aspek-aspek pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam aplikasi program dana bantuan bergulir, terutama sejak saat dana dialokasikan/ dicairkan kepada penerima manfaat program; (2) Efektivitas pengendalian dan pengambilan tindakan oleh pembina (pemerintah) dalam menerapkan sanksi akibat penyimpangan yang terjadi, karena seringkali belum tersedia disain korektif untuk memperbaiki kinerja dari KSP/USP Koperasi yang kurang berhasil. (3) Efektivitas fungsi pendampingan, bagi KSP/USP Koperasi, anggota koperasi/UKM penerima manfaat bantuan dana bergulir. Dalam hal ini termasuk aspek pengendalian, pengawasan dan evaluasi operasional pada proses perguliran.

40


(4) Kelembagaan yang bersifat proyek (project based), umumnya menimbulkan masalah tambahan bagi pelestarian program (program sustainability), sehingga dampaknya seringkali membuat tambahan kesulitan khususnya kalau dikaitkan dengan upaya menjaga konsistensi aplikasi disain kebijakan dan arah bantuan perkuatannya. (5) Lemahnya pengaturan administrasi dalam pengembalian dana bergulir yang seringkali menumbuhkan kesulitan dalam proses second stage of revolving yaitu pengumpulan kembali dana bergulir yang telah tersebar ini secara aman, cepat dan tertib, dan tepat waktu. Tampaknya diperlukan rancang bangun kelembagaan yang lebih mantap dari struktur dan proses yang ada pada saat ini. Secara umum temuan lapang mengindikasikan beberapa hal sebagai berikut : n

Informasi secara acak dari beberapa orang anggota/nasabah menyatakan bahwa bantuan dana telah dirasakan sebagai peluang untuk memperkuat modal usaha.

n

Pembinaan oleh bank pelaksana melalui proses pendampingan dan monitoring, walau telah dirumuskan ternyata belum dilakukan dengan baik sesuai petunjuk normatifnya. Beberapa faktor penyebab di antaranya adalah mekanisme tanggungjawab, prosedur dan materi bimbingan oleh bank pelaksana tidak termonitor oleh Pokja Keuangan Kabupaten/Kota. Dalam memfasilitasi program dana bergulir, bank pelaksana tampaknya harus melabelkan diri sebagai “konsultan” KSP/USP Koperasi. Sedangkan pembinaan itu memerlukan effort yang tidak mudah dan beban biaya yang tidak ringan. Hal ini mengingat keragaman kinerja dan prestasi KSP/USP Koperasi terpilih, serta sebaran wilayah KSP/USP Koperasi yang secara lokasional sangat luas. Selanjutnya, masih terdapat perbedaan persepsi mengenai lingkup pembinaan oleh bank pelaksana. Di satu sisi, bank pelaksana beranggapan hanya terlibat pada awal perguliran. Di sisi lain, pembinaan dirancang dengan mencakup seluruh aspek manajemen, termasuk pengembangan kelembagaan dan sumberdaya manajerialnya.

n

Program pendampingan belum berlangsung sebagaimana dimaksud dalam Juknis, terutama di daerah luar Pulau Jawa dan wilayah remote, sehingga praktis proses pengembangan kapasitas dan potensi KSP/USP Koperasi tidak ditemukan.

n

Pada program tahun 2003 dan 2004, untuk pola PKPS-BBM dan Syariah, perguliran dana hanya sebesar Rp. 50 juta sehingga tidak sesuai dengan kompleksitas usaha UKM (pada program 2005 jumlahnya telah

41


ditingkatkan menjadi sebesar Rp. 100 - Rp. 150 juta). Sistem administrasi pembukuan simpan pinjam belum sepenuhnya diaplikasikan dengan tertib sehingga perlu menjadi perhatian dalam proses pembinaan dan pendampingan di masa mendatang. n

Output program dana bergulir dari pola PKPS-BBM tahun 2003–2004 relatif kurang memenuhi harapan dibandingkan dengan dua pola lainnya, termasuk mengenai ketidaktepatan pihak yang dilayani (anggota dan non anggota), sistem dan disain administrasinya. Bentuk ketertiban yang diharapkan sulit ditemukan, karena umumnya pelayanan dilakukan lebih berbentuk layanan harian. Sementara untuk pola Syariah, walaupun pinjaman dana umumnya dapat kembali, namun mekanisme penetapan nasabah dan pembuatan akad masih secara sepihak atau bahkan tanpa akad tertulis. Oleh karena itu, program pendampingan harus mencakup aktivitas tranformasi dari bentuk konvensional harus dengan sesuai konsep Syariah.

Berdasarkan hasil analisis evaluasi, kajian ini berhasil mengungkapkan beberapa resume permasalahan untuk analisis kebijakan sebagai berikut : (1) Pada tataran output-effects delivery system. n Masalah utama dan kritis adalah menyangkut efektivitas proses dan kinerja tenaga pendampingan, proses monitoring dan evaluasi, efektivitas pencairan dan penyaluran dana perguliran bagi KSP/USP penerima perguliran. Masalah lain adalah proses seleksi KSP/USP Koperasi calon penerima dana perguliran, sosialisasi manfaat program seleksi bagi para pengurus/pembina KSP/USP Koperasi, bahkan para pembina di berbagai tingkatan (pusat dan daerah) serta masyarakat dan anggota koperasi calon penerima manfaat perguliran dana. n

Efektivitas proses dan kinerja tenaga pendamping masih relatif rendah terutama dalam hal proses monitoring dan evaluasi dana perguliran.

n

Masih terdapat kekurang sempurnaan dalam hal prosedur dan pelaksanaan seleksi KSP/USP Koperasi serta sosialisasi kemanfaatan kredit bagi KSP/ USP Koperasi dan anggota dan masyarakat.

(2) Pada tataran effects-impacts delivery system : n Masalah utama terkait dengan proses penyaluran dana perguliran yang kurang sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam Juklak perguliran dana. Proses penyaluran dana seringkali tidak tepat sebaran, baik sebaran waktu pencairan dana maupun sebaran jumlah dana yang dicairkan.

42


5.2 Implikasi Berdasarkan temuan lapang, kiranya sudah perlu dirumuskan penyederhanaan jenis dan disain program bantuan dana bergulir, sebab terdapat fakta keragaan beberapa KSP/USP Koperasi penerima bantuan dana bergulir yang masih memiliki aktivitas intermedier dari program sebelumnya yang polanya berbeda. Penyederhanaan pola akan membuka kemudahan dalam proses pengambilan keputusan, menekan kelambatan penyaluran dana, sehingga KSP/USP Koperasi terpilih dapat menyusun rencana pengalokasian lebih efektif dan efisien tanpa melanggar kaidah yang ada. (1) Konstruksi model program yang diusulkan adalah : n Model program perkuatan melalui bantuan dana bergulir selayaknya dibangun berdasarkan pada dua pilihan mekanisme manajemen saja, yaitu (a) Pola Konvensional, dan (b) Pola Syariah. Penerapan program dana bergulir dengan kerangka subsidi (subsidized financial program), sudah saatnya dialihkan kepada prinsip supervised financial system. Sejalan dengan pemikiran ini diusulkan dua model program perkuatan dengan dua stratum dan empat penciri, yaitu : (a) Pola Syariah Berbasis Skala Usaha Mikro dan Skala Usaha KecilMenengah (b) Pola Konvensional Berbasis Skala Usaha Mikro dan Skala Usaha Kecil-Menengah. Pola Syariah adalah model yang berbasis perbankan Syariah, dengan perhitungan bagi hasil (murabahah, musyarakah dan mudharabah) sebagai imbalan jasa pemanfaatan dana perguliran. Sedangkan, pola konvensional adalah model perkuatan dana dengan basis perbankan umum, yang berdasarkan pada perhitungan bunga sebagai imbalan jasa pemanfaatan dana perguliran. n

Pemisahan ini lebih memperjelas sasaran program perkuatan dan sangat strategis bagi upaya pembinaan dan pengembangan institusi KSP/USP Koperasi maupun anggota/UKM yang memanfaatkan dana perguliran tersebut. Manajemen pengelolaan dana perguliran yang sederhana dan terstandardisasi, akan memudahkan pengelolaan (administrasi dan keuangan) baik bagi KSP/USP Koperasi maupun bagi UKM/anggota koperasi serta proses pemantauannya. Selama ini, dengan sejumlah model perkuatan dan persyaratan manajemen yang berbeda dalam pengelolaan dananya, ternyata mempersulit pengelola KSP/USP Koperasi maupun anggota penerima manfaat dana perguliran dalam aspek pembukuan/administrasi keuangan serta proses akuntabilitasnya.

43


Untuk mendukung keberhasilan kedua model pola tersebut dibutuhkan : n Suatu database KSP/USP Koperasi yang lebih akurat pada tingkat Pokja Kabupaten/Kota agar proses seleksi berjalan lebih demokratis, terbuka dan akuntabel, sehingga tidak terjadi duplikasi dan ketidaktepatan sasaran seleksi. n

Proses pendampingan sangat penting dirancang lebih cermat agar hakekat pengembangan fungsi kelembagaan koperasi (institutional building) dapat tercapai.

n

Penyelarasan plafond kredit yang disalurkan dengan parameter kinerja seperti skala usaha KSP/USP Koperasi dan pemanfaat dana bergulir. Artinya, plafond tidak perlu sama besar bagi semua target terpilih. Rentang plafond dana bantuan, menurut pengamatan lapangan, antara Rp 100 juta – Rp 200 juta cukup memadai untuk disalurkan kepada usaha berskala mikro dan antara Rp 200 juta – Rp 1 milyar bagi usaha kecil-menengah.

n

Pengaturan fleksibilitas rentang waktu pengembalian kreditpun perlu dibatasi sesuai dengan siklus usaha produktif pemanfaat dana tersebut. Akan lebih baik manakala dikaitkan dengan aturan umum perbankan, sehingga memudahkan pelaku usaha jika pada saatnya nanti berhubungan dengan pihak perbankan. Hal ini penting, karena untuk siklus produktif usaha mikro yang dijumpai di lapangan sangat beragam, ada yang bersifat harian, mingguan, hingga bulanan.

n

Proses pendampingan bagi penerima manfaat dana perguliran yang secara substansial lebih mengedepankan pada peningkatan manajemen, pengembangan SDM pengelola koperasi, khususnya dalam hal simpan pinjam. Fungsi pendampingan perlu lebih difokuskan pada peningkatan kapabilitas UKM dalam memanfaatkan sumber modal asal perbankan, agar mampu meningkatkan daya saingnya (misalnya melalui promosi, penetrasi pasar, pemanfaatan teknologi dan sebagainya).

n

Pemanfaatan jasa lembaga konsultasi bisnis seperti BDS (Business Development Services) dan pola tanggung-renteng seperti pada program Grameen Bank perlu dipertimbangkan untuk diduplikasi pada kedua model yang diusulkan.

(2) Perspektif Manajemen Program Paradigma manajemen program perkuatan dana yang terkesan top-down perlu dirubah menjadi paradigma baru menjadi pendekatan bottom-up (desentralistik), dan berazaskan partisipatori/kebersamaan, keterbukaan, dan demokratis. Paradigma baru ini bertujuan untuk menata sistem

44


manajemen program agar lebih efisien, produktif, efektif, dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan yang adil. Pada era otonomi saat ini, faktor kunci keberhasilan program terletak pada wujud sinergi manajemen (kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM) di setiap tingkatan manajemen. Hal ini penting dikemukakan karena keberhasilan di masa depan tidak dijamin oleh kinerja dan keunggulan masa lalu, tetapi oleh kemampuan memenuhi standar kinerja masa depan yang selaras dengan dinamika lingkungan strategisnya. Karateristiknya adalah (a) berinteraksi dalam suatu struktur kelembagaan yang efisien, jelas, sederhana dan ramping, (b) didukung oleh SDM yang handal dan teknologi, (c) menerapkan fungsi manajemen, (d) aktif menumbuhkan budaya kerja yang menjamin produktivitas dan efisiensi, serta (e) mampu memberikan dampak kemanfaatan maksimal bagi target group beserta lingkungannya. Daftar Pustaka Alhusin, S. 2003. Aplikasi Statistik Praktis dengan SPSS 10 for Windows. Edisi Revisi. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta. Anonim, 2005. Rencana Tindak Jangka Menengah (RTJM) Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2005-2009. _______, 2005. Peraturan Presiden No.7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009. _______, 2002. Pembangunan Sistem Agribisnis Sebagai Penggerak Ekonomi Nasional, Departemen Pertanian, Jakarta. _______, 2003. Ekonomi Kerakyatan Dalam Kancah Globalisasi. Kantor Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. _______, 2002. Pengukuran Analisis Ekonomi dan Keuangan Tingkat Kinerja Investasi Usaha Kecil dan Menengah pada Beberapa Sentra/Klaster.Kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta. _______, 2002. Pengukuran Analisis Ekonomi Kinerja UKM dalam hal Pembentukan Modal Tetap Bruto (Investasi) Nasional Tahun 2002. Kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM dengan BPS, Jakarta. _______, 2001. Pengukuran dan Analisis Ekonomi Kinerja Penyerapan Tenaga Kerja, Nilai Tambah dan Ekspor UKM serta Peran Terhadap Tenaga Kerja Nasional dan PDB Menurut Harga Konstan dan Harga Berlaku. Kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM dengan BPS, Jakarta.

45


Arief, Sritua., 1997. Pembangunan dan Ekonomi Indonesia: Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi. CPSM, Bandung. Arifin, B. 2004. Menterjemahkan Keberpihakan Terhadap Sektor Pertanian: Suatu Telaah Ekonomi Politik. Dalam Rudi Wibowo dkk (Ed)., Rekonstruksi dan Restrukturisasi Pertanian. PERHEPI, Jakarta. Departemen Pertanian, 2002. Penjabaran Program dan Kegiatan Pembangunan Pertanian 2001-2004. Departemen Pertanian, Jakarta. Fadhil Hasan, dkk. 2005. Indonesia 2005: Perekonomian Di Tampuk Saudagar dan Proyeksi Ekonomi 2006. INDEF, Jakarta. Korten, David C., 1980, Community Organization and Rural Development : A Learning Process Approach, dalam Public Administration Review, No. 40, 1980. Krisnamurthi, B., 2003. Analisis Grand Strategy Pembangunan Pertanian: Pembangunan Sistem dan Usaha Agribisnis dan Implementasi Pembangunan Pertanian. Makalah, disampaikan pada Lokakarya Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Pertanian. Jakarta, 10-11 Desember 2003. Kuncoro, M. 2001. Metode Kuantitatif. Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi. Penerbit UPP AMP-YKPN, Yogyakarta. Pakpahan, 2004. Petani Menggugat. Max Havelaar Ind. dan GAPPERINDO, Jakarta. Rudi Wibowo., 1999. Refleksi Teori Ekonomi Klasik Dalam Manajemen Pemanfaatan Sumberdaya Pertanian Pada Milenium Ketiga. Dalam Refleksi Pertanian Tanaman pangan dan Hortikultura. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. __________., 2001. Mewujudkan Visi Agribisnis Berdaya Saing Melalui Pembangunan Wilayah Yang Selaras Dengan Alam. Orasi Ilmiah Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Jember. Jember, 12 Nopember 2001. ___________. 1999. Etika Pembangunan Sumberdaya Pertanian Menuju Pembangunan Berkelanjutan. Dalam Rudi Wibowo (ed). 1999. Refleksi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Nusantara. Penerbit Sinar Harapan, Jakarta. ___________, 2000. Perspektif Manajemen Pembangunan Pertanian Indonesia. Jurnal Agribisnis Vol. IV No 1 Januari-Juni 2000. JUBC, Pusat Bisnis Universitas Jember. ___________, Bayu Krisnamurthi dan Bustanul Arifin., (ed). 2004. Rekonstruksi dan Restrukturisasi Pertanian. Beberapa Pandangan Kritis Menyongsong Masa Depan. PERHEPI, Jakarta.

46


Saragih, B. (2000). Karakteristik Agribisnis dan Implikasinya Bagi Manajemen Agribisnis. Jurnal Agribisnis Vol. IV No 1 Januari-Juni 2000. JUBC, Pusat Bisnis Universitas Jember. Soetrisno, 2003. Menuju Pembangunan Ekonomi Berkeadilan Sosial. STEKPI, Jakarta. ___________, 2003a. Kewirausahaan Dalam Pengembangan UKM di Indonesia. Dalam: Ekonomi Kerakyatan Dalam Kancah Globalisasi. Kantor Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. ___________, 2001. Rekonstruksi Pemahaman Koperasi. Merajut Kekuatan Ekonomi Rakyat. INTRANS, Jakarta. ___________, 2002. Pengembangan Ekonomi Daerah Pembiayaan & Investasi, Jakarta. Tri Hendardi, C. 2005. Step By Step SPSS 13 Analisis Data Statistik. Penerbit Andi, Yogyakarta. World Bank Brief for the Consultative Group on Indonesia; Indonesia Maintaining Stability, Deepening Reforms, January 2003 .

47

USP Koperasi (Pola PKPS-BBM, Agribisnis dan Syariah)

Recommend Documents