USP KOPERASI

APLIKASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI DALAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP – KOPERASI TUJUAN PEMBELAJARAN 1. TUJUAN UMUM PEMBELAJARAN Diharapkan peserta mengerti dan memahami tentang penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur Usaha Simpan Pinjam Koperasi dengan tepat dan benar.

2. TUJUAN KHUSUS PEMBELAJARAN Setelah membaca modul ini , peserta mampu : a. Menjelaskan arti , tujuan dan sasaran Standar Operasional Prosedur usaha simpan pinjam koperasi. b. Menjelaskan ruang lingkup Standar Operasional Prosedur usaha simpan pinjam koperasi. c. Standar Operasional Prosedur usaha simpan pinjam koperasi, khususnya pada penilaian kesehatan usaha simpan pinjam.

POKOK BAHASAN 1. PENGERTIAN Undang - undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian disusun untuk mempertegas jatidiri, kedudukan, permodalan, dan pembinaan Koperasi sehingga dapat lebih menjamin kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, maka semakin jelas bahwa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Koperasi, kegiatan Usaha Simpan Pinjam perlu ditumbuh kembangkan agar Koperasi Simpan Pinjam dan atau Unit Simpan Pinjam pada Koperasi dapat melaksanakan fungsinya untuk menghimpun Simpanan Koperasi dan Simpanan Berjangka Koperasi, serta REVISI / PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI / WIN / 2010

1

memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya serta Koperasi lain dan/atau anggotanya. Persyaratan penting yang perlu dimiliki oleh KSP/USP Koperasi sebagai lembaga keuangan ialah harus menjaga kredibilitas atau kepercayaan dari anggota pada khususnya dan/atau masyarakat luas pada umumnya. Namun demikian untuk melaksanakan perannya sebagai lembaga keuangan, KSP dan Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi masih dihadapkan pada berbagai kendala yang disebabkan oleh hal – hal sebagai berikut : a. Belum adanya kesamaan sistem dan prosedur dalam operasional manajemen kelembagaan, manajemen usaha dan manajemen keuangan. b. Belum adanya standar sistem dan prosedur dalam operasional manajemen kelembagaan, manajemen usaha dan manajemen keuangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka KSP/USP Koperasi perlu memiliki Pedoman Standar Operasional Prosedur Usaha Simpan Pinjam. Diharapkan Pedoman Standar Operasional Prosedur tersebut dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam pengelolaan usaha simpan pinjam oleh Koperasi, sehingga usaha simpan pinjam pada KSP/USP Koperasi dapat ditangani secara profesional. Dengan demikian yang dimaksud dengan Standar Operasional Prosedur , yaitu merupakan pedoman yang berisi prosedur – prosedur standar yang ada didalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap keputusan, langkah atau tindakan dan penggunaan fasilitas pemrosesan yang dilaksanakan oleh orang – orang didalam organisasi telah berjalan secara efektif, konsisten, standar dan sistimatis.

2. TUJUAN DAN SASARAN a. TUJUAN Pedoman Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi pengelola KSP/USP Koperasi dalam menjalankan kegiatan operasional usaha simpan pinjam secara profesional, transparan dan akuntabel baik bagi pihak internal maupun pihak eksternal KSP/USP Koperasi.

REVISI / PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI / WIN / 2010

2

b. SASARAN Sasaran penyusunan Pedoman Standar Operasional Proseduri adalah sebagai berikut: 1) Terwujudnya pengelolaan KSP/USP Koperasi yang sehat dan mantap melalui sistem pengelolaan yang profesional sesuai dengan kewajiban usaha simpan pinjam. 2) Terwujudnya pengelolaan KSP/USP Koperasi yang efektif dan efisien 3) Terciptanya pelayanan prima kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya. 4) Tersedianya landasan yang sistematis sebagai salah satu landasan kerja pengawasan dan pengendalian KSP/USP koperasi yang efektif baik bagi kepentingan pengendalian internal maupun pengawasan dari pihak eksternal.

3. RUANG LINGKUP SOP Standar Operasional Prosedur ini merupakan panduan untuk mengoperasional kan berbagai Kebijakan dan peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam oleh KSP/USP Koperasi, berisikan prosedur rinci yang dijabarkan dari Standar Operasional Manajemen (SOM). Standar Operasional Prosedur ini secara garis besar dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang terdiri dari: a. Standar Operasional Prosedur Kelembagaan KSP/USP Koperasi. b. Standar Operasional Prosedur Usaha KSP/USP Koperasi. c. Standar Operasional Prosedur Keuangan KSP/USP Koperasi.

4. PENERAPAN PENILAIAN KESEHATAN SOP PENILAIAN KESEHATAN SOP penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi merupakan bagian dari SOP keuangan KSP/ USP Koperasi. Penilaian Kesehatan KSP dan USP yaitu merupakan suatu kegiatan yang dialkukan untuk menentukan kondisi atau keadaan Koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat. Adapun acuan yang digunakan dalam penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi adalah Peraturan Menteri (PERMEN) Nomor 14 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan REVISI / PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI / WIN / 2010

3

Menengah Nomor 20 tahun 2008 tentang Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Untuk mempertahankan dan menjaga eksistensi usaha KSP tersebut, menjalankan usahanya

dalam

pengelola wajib memperhatikan aspek permodalan,

likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak terkait :

a. Aspek permodalan meliputi : 1) Modal sendiri KSP tidak boleh berkurang jumlahnya dan harus ditingkatkan. 2) Setiap pembentukan jaringan pelayanan, harus disediakan tambahan modal sendiri. 3) Antara modal sendiri dengan modal pinjaman dan modal penyertaan harus berimbang.

b. Aspek likuiditas, meliputi : 1) Penyediaan

aktiva lancar yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban

jangka pendek. 2) Rasio antara pinjaman yang diberikan dengan dana telah dihimpun.

c. Aspek solvabilitas, meliputi : 1) Penghimpunan modal pinjaman dan modal penyertaan didasarkan pada kemampuan membayar kembali. 2) Rasio antara modal pinjaman dan modal penyertaan dengan kekayaan harus berimbang.

d. Aspek rentabilitas, meliputi : 1) Rencana perolehan SHU ditentukan dalam jumlah yang wajar untuk dapat memupuk permodalan pengembangan usaha, pembagian jasa anggota dengan tetap mengutamakan kualitas pelayanan. 2) Rasio antara SHU atau keuntungan dengan aktiva harus wajar


4

Penilaian kesehatan usaha KSP, melalui pendekatan kuantitatif dengan menilai : a. Aspek permodalan Penilaian terhadap aspek permodalan dilakukan dengan mengukur rasio : 1) Rasio modal sendirit erhadap total asset; 2) Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko. 3) Rasio kecukupan modal sendiri

b. Aspek kualitas aktiva produktif Penilaian terhadap aspek kualitas aktiva produktif didasarkan pada : 1) Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman; 2) Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan; 3) Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah. 4) Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan.

c. Aspek manajemen Penilaian

aspek

manajemen

meliputi

komponen

manajemen

umum,

kelembagaan, manajemen permodalan, manajmen aktiva dan manajemen likuiditas yang disusun dalam bentuk pertanyaan sebanyak 38 pertanyaan.

d. Aspek efisiensi Penilaian terhadap aspek efisiensi didasarkan pada rasio : 1) Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto. 2) Rasio beban usaha terhadap SHU kotor. 3) Rasio efisiensi pelayanan.

e. Aspek likuiditas Penilaian terhadap aspek likuiditas didasarkan pada rasio : 1) Rasio kas 2) Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.


5

f. Kemandirian dan pertumbuhan Penilaian aspek kemandirian dan pertumbuhan , meliputi : 1) Rentabilitas asset. 2) Rentabilitas modal sendiri. 3) Kemandirian operasional pelayanan. g. Jatidiri koperasi Penilaian jatidiri koperasi , didasarkan pada rasio : 1) Rasio partisipasi bruto. 2) Rasio promosi ekonomi anggota.

PROSEDUR PENILAIAN KESEHATAN USAHA SIMPAN PINJAM a. PERMODALAN 1) Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan asset. 

Mintalah laporan keuangan yang

isinya terdiri dari neraca dan

perhitungan hasil usaha yang telah disahkan RAT tahun buku yang dinilai dan tahun sebelumnya. 

Lakukan cara penilaian dengan cara perhitungan sebagai berikut: a) Jumlahkan komponen modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, dan cadangan untuk tahun buku yang dinilai dan tahun sebelumnya, bandingkan komponen modal sendiri tahun buku yang dinilai dengan tahun sebelumnya. b) Bandingkan

antara

total

asset

tahun

berjalan

dengan

tahun

sebelumnya. c) Bandingkan kenaikan atau penurunan atas modal sendiri dengan total asset. 2) Tingkat pertumbuhan modal sendiri berasal dari anggota sekurang – kurangnya sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Carapenilaian: 

Apabila pertumbuhan modal sendiri tahun berjalan dibandingkan dengan modal sendiri tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan 10 (sepuluh) % atau lebih, maka nilainya positif.



Selain diatas nilainya negatif.


6

3) Penyisihan Cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari 25% SHU tahun berjalan. 

Lihat SHU tahun tutup buku yang dinilai.



Lakukan perbandingan antara penyisihan cadangan balk cadangan umum maupun cadangan resiko tahun buku yang dinilai dengan tahun sebelumnya.



Apabila perbandingan tersebut dihasilkan nilai yang sama atau dihasilkan 25% dari SHU maka nilainya adalah positif sedangkan apabila lebih dari 50% atau kurang dari 25% maka nilainya adalah negatif.

4) Simpanan ( Simpanan Koperasi dan Simpanan Berjangka Koperasi ) meningkat minimal 10% dari tahun sebelumnya. 

Lakukan penjumlahan simpanan dan simpanan koperasi tahun buku yang dinilai dengan tahun sebelumnya.



Bandingkan jumlah simpanan dan simpanan tahun buku yang dinilai dengan tahun sebelumnya.



Apabila hasilnya meningkat minimal 10% maka nilainya positif dan apabila kurang dari 10% hasilnya negatif.

5) Investasi harta tetap dan inventaris serta biaya ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri. 

Mintalah Neraca KSP atau USP yang bersangkutan, apabila modal sendiri bagi KSP dan modal tetap bagi USP lebih besar dari harta tetap dan inventaris (Kantor Pusat, Kantor

Cabang, Kantor Cabang Pembantu,

KantorKas) maka dinilai positif, dan sebaliknya bila lebih kecil maka dinilai negatif. 

Dalam arti bahwa nilai positif diberikan apabila harta tetap dan inventaris KSP atau USP dibiayai dari modal sendiri KSP atau modal tetap USP dan sebaiknya dinilai negatif apabila harta tetap dan inventaris KSP atau USP dibiayai juga dari modal pinjaman/ modal tidak tetap.



KSP dan USP yang membiayai harta tetap dan inventaris dengan modal pinjaman/ modal tidak tetap dapat berpengaruh negatil terhadap kelangsungan hidupnya.


7

b. KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF 1) Pinjaman lancar minimal sebesar 90% dari pinjaman yang diberikan 

Mintalah kepada Pengurus atau Pengelola daftar jumlah pinjaman yang diberikan kepada anggota berdasarkan tingkat kolektibilitas yang terdiri dari pinjaman lancar, pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan dan pinjaman macet. Cara Penilaian : a) apabila jumlah pinjaman lancar minimal sebesar 90% dari pinjaman yang diberikan, maka nilainya positif. b) apabila jumlah pinjaman lancar kurang dari 90% dari pinjaman yang diberikan, maka dinilai negatif.

2) Setiap pinjaman yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pinjaman yang diberikan. 

Mintalah kepada Pengurus atau Pengelola, bukti agunan terhadap pinjaman yang diberikan yang nilainya sama atau lebih besar dari pinjaman yang diberikan.



Lakukan pengecekan untuk setiap pinjaman dengan agunannya



Bandingkan antara setiap pinjaman dengan masing – masing agunannya apabila agunannya berupa phisik, namun apabila dengan bentuk nonphisik (avalis, tanggung renteng) maka teliti keabsahannya.

Cara penilaian : 

Apabila nilai agunan sama atau lebih besar dari pinjaman yang diberikan, maka dinilai positif.



Apabila dana cadangan penghapusan pinjaman lebih kecil dari pinjaman macet, maka nilainya negatif.

3) Dana cadangan penghapusan pinjaman sama atau lebih besar dari pinjaman macet. 

Mintalah kepada Pengurus atau Pengelola, laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan hasil usaha KSP atau USP yang bersangkutan.



Hitung berapa jumlah dana cadangan penyisihan penghapusan pinjaman dari cadangan resiko tahun berjalan.



Hitung jumlah pinjaman macet.


8


Apabila dana cadangan penghapusan pinjaman sama atau lebih besar dari pinjaman macet, maka nilainya positif.



Apabila dana cadangan penghapusan pinjaman lebih kecil dari pinjaman macet, maka nilainya negatif.

4) Pinjaman macet tahun lalu dapat ditarik sekurang – kurangnya sepersepuluh. 

Mintalah kepada Pengurus atau Pengelola jumlah pinjaman macet tahun lalu.



Bandingkan pinjaman macet tahun buku yang dinilai dengan pinjaman macet tahun sebelumnya. Cara penilaian :



apabila besar penarikan pinjaman macet tahun buku yang dinilai sekurang –

kurangnya

sepersepuluh

(10%)

dari

pinjaman

macet

tahun

sebelumnya, maka nilainya positif. 

apabila besarnya penarikan pinjaman macet tahun buku yang dinilai lebih kecil dari seper sepuluh pinjaman macet tahun sebelumnya, maka nilainya negatif.

5)

Koperasi senantiasa memantau agar prosedur pinjaman dilaksanakan dengan balk. 

Teliti apakah prosedur pemberian pinjaman yang telah ditetapkan oleh Koperasi dilaksanakan atau tidak.


Apabila pemantauan prosedur pinjaman telah dilaksanakan dengan baik maka nilainya positif.



Apabila pemantauan prosedur belum dilaksanakan, maka nilainya negatif.

c. MANAJEMEN 1) Memiliki Rencana Kerja Jangka Pendek (Tahunan) yang meliputi : 

Penghimpunan



Pendanaan



Pendapatandanbiaya



Personil.


9

Mintalah kepada Pengurus atau Pengelola mengenai rencana kerja jangka pendek (tahunan) kegiatan simpan pinjam. Cara penilaian : 

Apabila rencana kerja tersebut ada lengkap memuat : a) Rencana penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman. b) rencana pendanaan yaitu rencana peningkatan modal sendiri atau modal tetap serta modalpinjaman. c) Rencana pendapatan dan biaya. d) Rencana peningkatan personil (sumberdayamanusia) dilihat secara kuantitatif dan atau kualitatif, maka dinilai POSITIF.



Apabila rencana kerja tersebut tidak ada atau ada tetapi tidak lengkap muatannya maka dinilai NEGATIF.

2)

Memiliki bagan organisasi yang memuat secara jelas garis wewenang tanggung jawab setiap unit kerja dan disiplin kerja. Mintalah kepada Pengurus atau Pengelola atau bagian Personalia mengenai bagan organisasi yang memuat secara jelas garis wewenang dan tanggung jawab setiap unit kerja dan disiplin organisasi. Bagan Organisasi tidak harus dibuat pada papan yang besar tetapi dapat juga di atas kertas lembaran. Cara penilaian : 

Apabila bagan tersebut ada dan lengkap, maka dinilai positif.



Apabila bagan tersebut tidak ada atau ada tetapi tidak lengkap maka dinilai negatif.

3) Mempunyai sistem dan prosedur mengenai pengendalian intern tentang pengamanan asset koperasi yang mencakup kas, harta tetap, dan harta likuid lainnya. Mintalah kepada Pengurus atau Pengawas atau Pengelola mengenai ketentuan

yang

memuat

sistem

dan

prosedur

tertulis

mengenai

pengendalian/ pengawasan intern tentang pengamanan asset KSP/USP yang mencakup kas, harta likuid dan harta tetap. Cara penilaian : 

Apabila ketentuan tersebut ada dan lengkap dinilai positif



Apabila ketentuan tersebut tidak ada atau ada tetapi tidak lengkap dinilai negatif.


10

4) Mempunyai program pendidikan latihan bagi pegawai dan anggota. Mintalah kepada Pengurus atau Pengelola mengenai program pendidikan dan latihan bagai pegawai dan anggota. Cara penilaian : 

Apabila program tersebut ada dan dilaksanakan maka dinilai positif.



Apabila program tersebut tidak ada atau ada tetapi tidak dilaksanakan seluruhnya atau sebagian besar maka dinilai negatif.

5)

Mintalah

kepada

Pengurus,

mengenai

kebijaksanaan

tertulis

yang

ditandatangani oleh Pengurus yang mengatur bahwa Pengurus dan pengawas tidak diperbolehkan memanfaatkan posisi dan kedudukannya untuk kepentingan pribadi. Cara penilaian : 

Apabila ketentuan tersebut ada dan dilaksanakan dinilai positif.



Apabila ketentuan tersebutdi atas tidak adadan atau ada tetapi tidak dilaksanakan maka dinilai negatif.

d. EFISIENSI 1) Mintalah kepada pengurus atau pengelola mengenai ketentuan tertulis tentang penyisihan penghapusan piutang/pinjaman diberikan berupa cadangan resiko yang disisihkan dari pendapatan atau SHU untuk menutup kerugian yang diperkirakan karena macet. Cara penilaian : 

Apabila ketentuan tersebut ada dan dilaksanakan dinilai positif.



Apabila program tersebut tidak ada atau ada tetapi tidak dilaksanakan seluruhnya atau sebagian besar maka dinilai negatif.

3) Mintalah kepada pengurus dan pengelola mengenai ketentuan yang menyatakan bahwa semua pengeluaran harus didukung dengan bukti – bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukti – bukti pengeluaran dapat berupa bukti yang berasal dari intern (dalam) atau bukti yang berasal dari ekstern (luar). Cara penilaian : 

Apabila ketentuan tersebut ada dan dilaksanakan maka dinilai positif.



Apabila ketentuan tersebut tidak ada atau ada tetapi tidak dilaksanakan maka dinilai negatif.


11

3) Mintalah kepada pengurus atau pengelola mengenai ketentuan bahwa prinsip pemberian pinjaman didasarkan atas penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman dan tidak bersifat spekulatif Cara penilaian : 





4) Mintalah kepada pengurus atau pengelola mengenai ketentuan yang mengatur bahwa pemberian pinjaman kepada anggota baru dimulai dengan jumlah yang relatif terbatas, dengan maksud untuk mengurangi resiko macet karena belum diketahui performancenya. Cara penilaian : 





5) Amati, apakah keputusan pemberian pinjaman didasarkan atas kelayakan dan kemampuan peminjam untuk mengembalikan pinjaman. Cara penilaian : 

Apabila ya, maka dinilai positif.



Apabila tidak, maka dinilai negatif.

e. LIKUIDITAS 1) Mintalah kepada pengelola, ketentuan tertulis mengenai pengendalian likuiditas, dengan maksud agar kebutuhan likuiditas setiap hari dapat tersedia, dengan cara penilaian : 




Apabila ketentuan tersebut tidak ada atau ada tetapi sering kekurangan likuiditas maka dinilai negatif.

2) Tanyakan kepada pengurus atau pengelola apakah ada kerjasama tertulis dengan bank, lembaga keuangan atau pihaklainnya, bahwa lembaga tersebut bersedia memberikan pinjaman untuk mengatasi bila kekurangan likuiditas. Cara penilaian : 

Apabila ada kerjasama dinilai positif.



Apabila tidak ada kerjasama dinilai negatif.


12

3) Mintalah kepada pengurus atau pengelola administrasi untuk memantau kewajiban KSP/USP yang jatuh tempo. Cara penilaian : 

Apabila ada, dinilai positif.



Apabila tidak ada, dinilai negatif.

4) Mintalah kepada pengurus atau pengelola ketentuan tertulis mengenai jumlah pemberian pinjaman yang dapat disalurkan dikaitkan dengan jumlah dana yang ada. Cara penilaian : 

Apabila ada dan dilaksanakan, dinilai positif.



Apabila tidak atau ada tetapi tidak dilaksanakan, dinilai negatif.

5) Amati, apakah KSP/USP yang bersangkutan memiliki sistim informasi manajemen/ formulir atau catatan likuiditas untuk memantau likuiditas. Cara penilaian : 

Apabila ada, dinilai positif.



Apabila tidakada, dinilai negatif.

Dari kelima aspek tersebut diatas ( permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi dan likuiditas ) merupakan beberapa aspek yang dinilai dalam penilaian kesehatan menurut Keputusan Menteri Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 194 tahun 1998 tentang Penilaian Kesehatan Usaha Simpanan Pinjam Koperasi. Selanjutnya aturan terbaru tentang penilaian kesehatan usaha simpan koperasi, yaitu Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 14 tahun 2009, menambahkan 2 (dua) aspek, sebagai berikut :

f. KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN Penilaian

terhadap

kemandirian

dan

pertumbuhan

dimaksudkan

untuk

mengetahui sejauh mana KSP/USP koperasi mampu mampu memperoleh : 1) Keuntungan dari pengelolaan asset yang ada , penghitungannya sebagai berikut : 

Mintalah laporan keuangan pada pengurus / pengelola , dan tentukan berapa jumlah pendapatan yang diperoleh dan biaya operasional yang dikeluarkan.


13



Mintalah daftar asset pada pengurus / pengelola , dan tentukan jumlah asset yang dimiliki koperasi.



Bandingkan antara selisih pendapatan dengan biaya operasional dengan total asset yang dimiliki koperasi dan kalikan 100%.

2) Keuntungan dari pengelolaan modal sendiri. 

Mintalah kepada pengurus/ pengelola laporan keuangan yang

isinya

terdiri dari neraca dan perhitungan hasil usaha yang telah disahkan RAT tahun buku yang dinilai dan tahun sebelumnya. 

Hitunglah SHU bagian anggota sesuai komposisi dalam pembagian SHU koperasi.



Jumlahkan komponen modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, dan cadangan untuk tahun buku yang dinilai.



Bandingkan antara SHU bagian anggota dengan total modal sendiri.

3) Kemandirian dalam operasional pelayanan. 

Tentukan jumlah partisipasi neto, yaitu kontribusi anggota terhadap hasil usaha koperasi yang merupakan selisih antara partisipasi bruto dengan harga pokok pelayanan.



Tentukan jumlah beban usaha bagi anggota.



Tentukan jumlah beban perkoperasian, yaitu beban sehubungan dengan gerakan perkoperasian dan tidak berhubungan dengan kegiatan usaha.



Bandingkan antara jumlah partisipasi neto dengan penjumlahan antara beban usaha dan beban perkoperasian.

g. JATIDIRI KOPERASI Sedangkan penilaian pada aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan KSP/USP koperasi dalam mewujudkan tujuannya, yaitu mempromo sikan ekonomi anggota, melalui : 1) Rasio Partisipasi Bruto 

Tentukan jumlah partisipasi bruto, yaitu merupakan nilai transaksi pelayanan koperasi kepada anggota, yang pengukurannya berdasarkan : kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan barang dan jasa kepada anggota, atau pendapatan koperasi yang timbul dari transakasi dengan anggota, atau pada dasarnya nilai penjualan barang dan jasa kepada anggota.


14



Tentukan jumlah pendapatan, yaitu hasil transaksi bisnis atau penjualan barang dan jasa koperasi kepada non anggota.



Bandingkan

antara

partisipasi

bruto

dengan

penjumlahan

antara

partisipasi brutodan pendapatan.

2) Rasio Promosi Ekonomi Anggota 

Tentukan jumlah promosi ekonomi anggota, yaitu merupakan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu.



Tentukan jumlah simpanan pokok yang ada pada neraca.



Tentukan jumlah simpanan wajib yang ada pada neraca.



Bandingkan antara promosi ekonomi anggota dengan penjumlahan antara simpanan pokok dan simpanan wajib.

Dengan ditambahnya 2 (dua) aspek dalam penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi sebagaimana tersebut diatas, maka secara otomatis bobot, aspek dan komponen dalam penilaian kesehatan dimaksud ada perubahan.

KOMPONEN DAN BOBOT PENILAIAN NO

KOMPONEN YANG DINILAI

BOBOT (%)

1.

Permodalan

15

2.

Kualitas Aktiva Produktif

25

3.

Manajemen

15

4.

Efisiensi

10

5.

Likuiditas

15

6.

Kemandirian dan Pertumbuhan

10

7.

Jatidiri koperasi

10

JUMLAH


=

100

15

ASPEK DAN KOMPONEN YANG DINILAI No 1

Aspek yg Dinilai

Komponen

Bobot Penilaian

Permodalan

15 a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

6

b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yg berisiko

6

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

3

Modal Sendiri Tertimbang ------------------------------------- X 100% ATMR

2

Kualitas Aktiva Produktif

25

a. Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan

10

b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang Diberikan

5

Pinjaman bermasalah x 100% Pinjaman yg diberikan

c. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah

5

Cadangan Risiko ----------------------------- X 100% Pinjaman Bermasalah

d. Rasio Pinjaman yg Beresiko terhadap Pinjaman yg diberikan

5

Pinjaman Yang Beresiko X 100 % Pinjaman Yang Diberikan


16

3

Manajemen:

15 a. b. c. d. e.

4

Manajemen Umum Kelembagaan, Manajemen permodalan Manajemen Aktiva Manajemen Likuiditas.

3 3 3 3 3

Efisiensi

10 a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto

4

Beban Operasi Anggota -------------------------------- X 100% Partisipasi Bruto Catatan : Beban operasi anggota adalah beban pokok + dengan beban usaha bagi anggota + beban perkoperasian. Untuk USP Koperasi , beban perkoperasian dihitung secara proporsional

b. Rasio Beban Usaha terhadap Partisipasi Netto

4

Beban Usaha X 100 % SHU Kotor

c. Rasio efisiensi pelayanan

2

Biaya Karyawan X 100 % Volume Pinjaman

5.

Likuiditas

15 a. Rasio Kas

10

b. Rasio Pinjaman yg diberikan terhadap dana yang diterima

5

Pinjaman Yang Diberikan X 100 % Dana Yang Diterima Catatan : Dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi


17

6.

Kemandirian dan Pertumbuhan

10

a. Rentabilitas aset

3

SHU Sebelum Pajak X 100 % Total Asset

b. Rentabilitas Modal Sendiri

3

c. Kemandirian Operasional Pelayanan

4

Partisipasi Neto -------------------------------------------------- X 100% Beban Usaha + Beban Perkoperasian Catatan : Beban Usaha adalah beban usaha bagi anggota

7.

Jatidiri Koperasi

10

a. Rasio partisipasi bruto

7

Partisipasi bruto X 100 % Partisipasi bruto + pendapatan

b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA)

3

PEA = MEPPP + SHU Bagian Anggota Jumlah


100

18

DAFTAR PUSTAKA

1.

Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesi TAHUIN 1992)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 , Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. 3. KeputusanMenteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 96/Kep/M.KUKM/IX/2004. Tentang Pedoman standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Koperasi 3. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KU/M/XII/2009. Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah Nomor : 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi 4. Peraturan Menteri Negara Koperasai dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUM/XII/2009. Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentangf Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi 5. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah Nomor : 21/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.


19

USP KOPERASI

Recommend Documents