52
URGENSITAS ANGGARAN RESPONSIF GENDER Oleh: DINA Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al-Ghifari Email:
[email protected]
Abstrak Komitmen Indonesia untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan tampak setelah diratifikasinya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau yang disebut dengan Konvensi CEDAW (Convention On The Elimination of All Forms Discrimination Against Women) melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984. Diratifikasinya konvensi di atas, maka prinsip nondiskriminasi menjadi landasan aksi pemerintah dalam merancang kebijakan, program dan pelayanan publik. Gender budget atau bisa juga disebut Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah salah satu metodologi feminis dalam hal kebijakan anggaran yang diterapkan agar pemerintah di sebuah negara berkonsentrasi membantu kelompok yang kekurangan (kelompok perempuan) dan menyediakan tempat untuk mereka. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1985 di South Australia dengan istilah women’s budget. Kata Kunci: diskriminasi, anggaran responsive gender Abstract Indonesia's commitment to eliminate discrimination against women looked after the ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women or the so-called CEDAW (Convention On The Elimination of All Forms Discrimination Against Women) through Act No. 7 of 1984. The ratification of the above, then the principle of non-discrimination form the basis of government action in designing policies, programs and public services. Gender budget or it could be called the Gender Responsive Budgeting (ARG) is one feminist methodology in terms of budget policy that is applied to the government in a country that lacked concentrate help groups (women's groups) and providing a place for them. First introduced in 1985 in South Australia in terms of women's budget. Keywords: discrimination, gender responsive budgets
A. Pendahuluan
Anggaran
Bicara mengenai keuangan publik,
Negara
Pendapatan atau
pastinya tidak luput dari hal yang berkaitan
(APBN/APBD/APBDesa)
dengan anggaran (budget) yang dikelola
urusan
pemerintah.
pemerintah.
dikelola
pemerintah
Anggaran
sering
kali
dan
Belanja Daerah
merupakan Anggaran ini
yang
sebenarnya
dianggap hal yang rumit, sehingga timbul
merupakan salah satu fungsi yang dimiliki
persepsi
oleh legislatif dalam hal budgeting. Tapi
di
masyarakat
bahwasannya
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1
53
dalam pelakanaannya hal ini tidak bisa
Pembangunan menurut Amartya
berdiri sendiri melainkan harus ada hal-hal
Sen dalam Development as Freedom
yang mendukung lainnya baik itu pihak
(1999:3-4;189-203)
eksekutif
pelaksanan
belenggu-belenggu
keterlibatan
diantaranya
sebagai
pembangunan
dan
juga
masyarakat.
sosial,
Persepsi
masyarakat
adalah
ketidakbebasan
kemiskinan,
pelayanan
pelepasan
kemerosotan
publik
yang
buruk
yang
bahkan negara yang represif . Kebebasan
menganggap anggaran itu “rumit” dan
yang baru yaitu kesamaan hak bagi
“urusan
mempengaruhi
perempuan terhadap laki-laki, yang kita
rendahnya partisipasi masyarakat dalam
kenal dengan istilah kesetaraan gender.
penentuan kebijakan anggaran. Padahal
Dengan
keterlibatan warga dan masyarakat yang
mengalami
tegabung
perkembangannya,
pemerintah”
dalam
organisasi-organisasi
demikian
pembangunan
pergeseran dimulai
dalam dengan
kemasyarakatan sangat penting dalam
melibatkan
penyusunan anggaran sesungguhnya, hal
pembangunan (Women in Development),
ini
kemudian
terjadi
di
dalam
rapat-rapat
perempuan
menyetarakan
dalam
perempuan
musrenbang di tingkat komunitas dan
dengan pembangunan itu sendiri (Women
kabupaten/kota.
organisasi-
and development) hingga pada (Gender
organsasi sipil tersebut harus meminta
and development). Perempuan seringkali
pertanggungjawaban
atas
hanya menjadi objek dalam pembangunan
kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana
itu sendiri bahkan seringkali mereka harus
yang telah ditetapkan. Sehingga fungsi
beperan ganda di dalam kenyataanya,
dewan
pusat
baik di ranah domestik dan juga ranah
menentukan
publik. Padahal hasil-hasil pembangunan
budgeting harus memastikan dana publik
ini diharapkan dapat diterima secara
tersebut
merata oleh masyarakat yang ada, tak
Kemudian
perwakilan
maupun
daerah
pemerintah
rakyat dalam
dialokasikan
baik
kepada
yang paling membutuhkan.
mereka
terkecuali
perempuan.
Hasil-hasil
pembangunan yang tidak merata ini yang Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1
54
mengakibatkan
ketimpangan
sosial
tahun di daerah perdesaan lebih rendah
buakan hanya terhadap jenis kelamin saja
daripada perkotaan. Selanjutnya, angka
melainkan
kelompok,
kematian ibu melahirkan masih tertinggi di
golongan dan ras. Sehingga kebijakan
ASEAN, yaitu 307 per 100.000 kelahiran
pembangunan ini menciptakan gap yang
hidup
besar antara si miskin dan si kaya, bahkan
Berdasarkan
melemahkan kelompok yang marjinal dan
Nasional (Sakernas) tahun 2004, tingkat
miskin.
partisipasi
juga
terhadap
Rendahnya
Survei
2002–2003).
Angkatan
angkatan
kerja
Kerja
(TPAK)
perempuan masih relatif rendah, yaitu
peran perempuan, terutama di bidang
49,23 persen, jika dibandingkan dengan
pendidikan,
dan
laki-laki, yaitu 86,03 persen. Di bidang
Sosial
politik, data Komisi Pemilihan Umum
Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2004
(KPU) tahun 2009 menunjukkan bahwa
menunjukkan
keterwakilan
kesehatan,
menurut
hidup
tahun
dan
politik
kualitas
(SDKI
ekonomi,
data
Survei
bahwa
penduduk
perempuan
legislatif
tidak/belum pernah sekolah jumlahnya
perempuan di DPR RI sekitar 11,6 persen
dua kali lipat penduduk laki-laki (10,90
dan
persen
persen).
Keterlibatan perempuan dalam jabatan
Penduduk perempuan usia 10 tahun ke
publik, yang dapat dilihat dari persentase
atas yang buta aksara 11,71 persen,
perempuan pegawai negeri sipil (PNS)
sedangkan penduduk laki-laki yang buta
yang menjabat sebagai Eselon I, II, dan III
aksara 5,34 persen. Penduduk perempuan
juga masih rendah, yaitu 12 persen (data
usia 10 tahun ke atas yang buta aksara di
BKN tahun 2003). Sementara itu, peran
daerah
besar
perempuan pada lembaga judikatif juga
(15,42
persen
masih rendah, masing-masing sebesar 20
persen).
Angka
persen sebagai hakim, dan 18 persen
partisipasi sekolah (APS) perempuan usia
sebagai hakim agung pada tahun 2004.
7–12 tahun, 13–15 tahun, dan 16–18
Kemudian jika kita melihat banyak dari
berbanding
perdesaan
daripada berbanding
perkotaan 6,99
4,92
jauh
lebih
DPD
rendah.
lembaga
perempuan usia 10 tahun ke atas yang
di
masih
di
sekitar
Keterwakilan
19,8
persen.
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1
55
Peraturan perundang-undangan yang ada
ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan lain-
saat ini masih banyak yang bias gender
lain.
dan/atau
diskriminatif
perempuan.
Perangkat
terhadap
Sejalan
dengan
penguatan
pidana
desentralisasi,
timbul
masalah
hukum
yang ada belum cukup lengkap dalam
kelembagaan dan jaringan di daerah
melindungi setiap individu, terutama dari
(provinsi
tindak kekerasan dalam rumah tangga. Di
menangani
samping
pemberdayaan
itu,
undangan
peraturan
yang
ada
perundangjuga
belum
dan
kabupaten/
menjamin
merupakan
perempuan
hak-hak
anak,
termasuk
dan
perempuan
Program-program pemberdayaan
melindungi
yang
masalah-masalah
dilaksanakan secara konsekuen untuk dan
kota)
dan
anak.
pembangunan
perempuan
program
dan
lintas
anak bidang
sehingga diperlukan koordinasi di tingkat
memberikan pelindungan bagi perempuan
nasional
dan
perencanaan hingga pelaksanaan dan
anak
dari
tindak
kekerasan,
diskriminasi, dan eksploitasi. Menurut
dan
daerah,
mulai
dari
evaluasi, termasuk dalam pemenuhan
Mansour Fakih dalam
komitmen
internasional,
seperti
bukunya analisis gender & transformasi
Convention on the Elimination of All Forms
social (1996) bahwa Diskriminasi terhadap
of
perempuan
segala
(CEDAW), Beijing Platform for Action
bentuk pembedaan, pengecualian, atau
(BPFA), Convention on the Rights of the
pembatasan yang diberlakukan atas dasar
Child (CRC), World Fit for Children (WFC),
jenis kelamin yang bertujuan mengurangi
dan
atau
atas
(MDGs).
oleh
terbatasnya
dianggap
menghapuskan
sebagai
pengakuan
penikmatan
atau
pelaksanaan
perempuan
tanpa
mempertimbangkan
Discriminations
Millennium
against
Women
Development
Masalah data
lain
adalah
pembangunan
Goals masih yang
terpilah menurut jenis kelamin sehingga
status mereka, hak asasi mereka, dan
sulit
menemukenali
kemerdekaan mereka dalam sektor politik,
gender yang ada. Selain itu, partisipasi masyarakat
belum
masalah-masalah
maksimal
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1
dalam
56
meningkatkan kualitas hidup perempuan
bertentangan
dan
Perkawinan No 1 tahun 1974 yang
meningkatkan
kesejahteraan
dan
pelindungan anak.
misalnya
UU
menyebutkan batas nikah laki-laki 19
Komitmen menghilangkan
tersebut
Indonesia diskriminasi
untuk terhadap
tahun
dan
perempuan
sementara
16
tahun,
Undang-Undang
tentang
perempuan tampak setelah diratifikasinya
perlindungan anak menyebutkan 18 tahun
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk
sebagai
Diskriminasi Terhadap Perempuan atau
anak. Ambiguitas dalam produk kebijakan
yang disebut dengan Konvensi CEDAW
hukum ini merugikan posisi perempuan di
(Convention On The Elimination of All
masyarakat
Forms Discrimination Against Women)
Sedangkan
melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun
dengan konvesi CEDAW sebagaimana
1984. Diratifikasinya konvensi di atas,
pernah
maka prinsip non-diskriminasi menjadi
Perempuan, ada sekitar 140-an Perda
landasan
yang memiliki atau memicu kegiatan
aksi
merancang
pemerintah
kebijakan,
dalam
maksimal
dikategorikan
(Cedawindonesia.net,). Perda
yang
dipublikasikan
bertentangan
oleh
diskriminatif
pelayanan publik. Menjadi pertanyaan
perempuan.
adalah apa saja yang telah terjadi paska
Prostitusi di Pemerintah Kota Tangerang
ratifikasi?
amati
yang berefek pada kecurigaan-kecurigaan
ratifikasi
pada kelompok perempuan yang memiliki
menjadi
aktivitas malam. Padahal aktivitas malam
merumuskan
di seputaran wilayah Tangerang yang kota
kebijakan nasional, ternyata masih jauh
industri dan pabrik itu juga menjadi bagian
dari kenyataan. Masih banyak ditemui
buruh perempuan yang bekerja dengan
produk kebijakan yang terwujud dalam UU
sistem shift, pun kelompok perempuan
(undang-undang) dan Peraturan Daerah
lainnya yang harus mencari tambahan
(Perda)
nafkah, berbelanja memenuhi kebutuhan
perkembangannya, CEDAW
yang
landasan
hukum
justru
kita maka
seharusnya dalam
bertentangan
dengan
konvensi CEDAW. Produk hukum yang
rumah
terhadap
Komnas
dan
Jika
program
usia
Misalnya,
tangga
dan
lain
kelompok Perda
Anti
sebagainya
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1
57
(Cedawindonesia.net).
Sayangnya,
ketimpangan upah. Menurut Survei Sosial
beberapa produk hukum diatas seringkali
Ekonomi
digunakan sebagai rujukan dan landasan
perempuan hanyalah 60 persen dari laki-
dalam
laki.
menetapkan
peraturan
dan
Nasional
Bahkan,
(Susenas),
rendahnya
upah
remunerasi
menyelesaikan persoalan. Produk hukum
tersebut masih harus disertai dengan
yang
beban ganda yang harus ditanggung yaitu
rentan
beberapa
„aroma‟
fakta
diskriminatif,
situasi
diskriminasi
beban
domestik
(Dwiyanto,Agus:2003).
terhadap perempuan yang masih tinggi
Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa
tingkat
persoalan
kasusnya
adalah
kekerasan
diskriminasi
banyak
terhadap perempuan dan perdagangan
terjadi
perempuan (trafficking), minimnya akses
meratifikasi
dan
tahun yang lalu. Dari berbagai persoalan
partisipasi
perempuan
pembangunan
serta
perempuan
dalam
Diskriminasi ditunjukkan
di
keterwakilan jabatan
dunia
dengan
dalam
publik.
kesehatan
tingginya
angka
di
meskipun
masih
atas,
Indonesia
Konvesi
penulis
CEDAW
hendak
telah puluhan
menyoroti
bagaimana praktik penganggaran mampu menjadi
salah
menyelesaikan
satu
upaya
persoalan
untuk
diskriminasi
kematian ibu. Menurut Survey Demografi
terhadap perempuan dan konsep alternatif
dan Kesehatan Indonesia sebagaimana
yang mungkin untuk diusung.
dikutip Dwiyanti, Agus ( 2003), jumlah
B. Kerangka Teoritis
kematian
1. Urgensitas Respon Anggaran
ibu
307/100.000 secara
di
kelahiran
merata
melahirkan
Indonesia
yang
sebesar
hidup,
terdapat
artinya
dua
meninggal
ibu dunia.
Beragamnya permasalahan yang dikemukakan
di
atas
tentu
sangat
mendesak untuk dicari solusinya terutama
Menurut survey ini pula, sebanyak 50%
oleh
negara
melalui
kebijakan-
perempuan Indonesia mengalami anemia
kebijakannya. Adapun ekspresi kebijakan
dan 18% mengalami kekurangan protein.
yang paling konkrit dari sebuah negara
Sedangkan diskriminasi di bidang ekonomi
adalah anggaran. Hal ini disebabkan,
yang mengemuka adalah menyangkut
anggaran adalah muara akhir dari apapun
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1
58
konsep rumusan kebijakan dan jika dilihat
periode di masa depan, serta data dari
dari salah satu fungsi anggaran, yaitu
pengeluaran
fungsi distribusi dimana melalui kebijakan
sungguh-sungguh terjadi di masa kini da
anggaran pemerintah dapat menciptakan
masa lalu.
pemerataan dan mengurangi kesenjangan antar
kelompok
atau
lapisan
dalam
dan
penerimaan
yang
Dari pernyataan Abdien&Samuel dan
Due&Baswir
dapat
diperoleh
masyarakat, maka anggaran adalah salah
substansi yang sama. Pertama, kegiatan
satu media yang sangat efektif bagi
perencanaan. Kedua, Pernyataan tentang
negara untuk menyelesaikan persoalan
kegiatan. Ketiga, periode tertentu (masa
diskriminasi
kini, mendatang,satu tahun,dua tahun dll).
terhadap
perempuan.
Di
Indonesia, hierarki dokumen perencanaan
Dimensi-dimensi
pembangunan yang diatur dalam UU No.
menghasilkan rumusan bahwa anggaran
25
adalah
Tahun
2004
tentang
sistem
perencanaan Pembangunan Nasional. Anggaran menurut Abedian Sameul dalam anggaran
penerimaan
tentang
dan
perkiraan
pengeluaran
yang
diharapkan terjadi dalam sebuah rentang
modul pendidikan politik
waktu tertentu di masa yang akan datang
warga
(2006)
adalah
sebagai berikut :
dan realisasinya di masa lalu. Secara khusus pengertian APBD dimuat dalam
“Anggaran
adalah
tujuan
memberikan
pernyataan
kemudian
&
bagi
mencapai
tersebut
alat
dalam
pelayanan
untuk
Kepmendagri No.29/Tahun 2002 yang
rangka
menefiniskan
kepada
encana
APBD
keuangan
sebagai yang
sebauh
ditetapkan
masyarakat/rakyat yang orientasinya tidak
berdasarkan peraturan daerah tentang
lain
APBD.
adalah
ke
arah
peningkatan
kesejahteraan rakyat”.
Kebijakan
Kemudan menurut Due &Baswir (2006:79)
“
anggaran
adalah
suatu
tersebut
meliputi
penerimaan dan pengeluaran pemerintah maupun
realisasi APBD
anggaran memuat
tahun
pernyataan penegeluaran dan penerimaan
sebelumnya.
rencana
yang diharapkn akan terjadi dalam suatu
keuangan yang bersumber dri masyarakat
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1
59
seperti pajak, retribusi, DAU (Dana Alokasi
Namun, harapan akan tetap menjadi
Umum),DAK
Khusus),
harapan kalau anggaran yang dimaksud
maupun pengeluaran pemerintah untuk
justru tidak responsif terhadap kebutuhan
menyeenggarakan
perempuan.
(Dana
Alokasi
pelayanan
umum
dalam kurun waktu satu tahun. Melaui
kebijakan
Temuan
PATTIRO
sebagaimana dikutip oleh Rostanti, dkk
anggaran
ini,
(JP,
2006:
36)
menunjukkan
bahwa
pemerintah dapat melakukan intervensi
selama ini proses perencanaan maupun
kepada beberapa sektor kehidupan .
pelaksanaan anggaran memiliki problem
Pemerintah
yaitu
untuk
dengan
kewenangannya
mengumpulkan
minimnya
representasi
dan
penerimaan
partisipasi perempuan. Dewi dalam Jurnal
anggaran dapat “memaksa” masyarakat
Studi Gender Palastren (2011: 355-383)
untuk membiayai pengeluaran anggaran.
pun memaparkan hasil riset yang senada,
Dan
Sebaliknya,
Pemerintah
dengan
bahwa proses penganggaran (di sebuah
menyusun
belanja
desa yang dicanangkan menjadi desa
anggaran dapat memprioritaskan aokasi
ramah perempuan) masih sarat dengan
sejumlah dana untuk sektor-sektor tertentu
ketimpangan terhadap perempuan baik
di bandingkan sektor lain. Dari pernyataan
dalam hal akses, kontrol, partisipasi, serta
ini
manfaat
kewenangannya
jelas
rakyat
bahwasannya merupakan
diberlakukannya
kesejahteraan tujuan
kebijakan
dari
anggaran
yang
diterima
atas
proses
penganggaran. 2. Macam-macam Analisis Anggaran
adasehingga perlu adanya peningkatan
Analisis anggaran bisa dipilih bedasarkan
pemahaman
bentuk dokumen utama anggaran dan
tentang
dan
kebijakan
kesadaran dan
warga
pengelolaan
anggaran.
cakupan
analisis.
Dalam
Mendahuukan si Miskin (2008:99-100) ada
Anggaran
(APBN,
APBD,
APBDesa) menjadi harapan besar bagi
dua tipe analisis yang dapat dilakukan, yaitu :
terciptanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan
Buku
atau
kesetaraan
gender.
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1
60
1).
Analisis
dokumen
2). Analisis khusus yaitu analisis yang
rancanagan anggaran. Analisis dilakukan
ditujukan pada bgian tertentu dari APBD,
sebelum RAPBD disahkan menjadi APBD.
misalnya:
Tujuannya
terhadap
untuk
menemukan
kejanggalaan-kejnggaan
yang
terdapat
a). Analisis sektor sosial, seperti kesehatan dan pembangunan sosial.
dalam rancanagan dokumen . Hasil nalisis
b). Kelompok populasi tertentu,
menjadi dasar penyususnan rekomendasi
seperti anak-anak atau penyandang cacat.
perbaikan daerah dan DPRD agar APBD yang disahkan lebih mendekati ideal. 2).
Analisis
Pemerintah,seperti
sanitaso dan pelayanan air bersih
dokumen
d).Isu tertentu,seperti keamanan
pelaksanaan anggaran. Contohnya adalah
pangan,pmberantasan kemiskinan
: analisis terhadap laporan realisasi APBD
dan responsif gender
.
Tujuan
terhadap
c).Program
adalah
melihat
e).Analisis terhadap SKPD (Satuan
yang
diklaim
Kerja Pemerintah Daerah) tetentu,
pemerintah yang terdapt dalam laporan
misalnya Dinas Pendidikan dan
tersebut
Kesehatan.
sejauhmana
analisis capaian
dibandingkan
dengan
kondisi/fakta di lapangan.
3). Analisis berdasar dokumen utama
Dari cakupan analisis, ada beberapa tipe
kebijakan, seperti Millenium Development
yang bisa dkembangkan dalam analisis,
Goals
yaitu :
penanggulangan kemiskinan baik tingkat
1). Analisis umum, yaitu analisis yang
nasional maupun daerah.
bertujuan untuk melihat APBD secra
3. Analisis Anggaran Responsif Gender
keseluruhan,
Salah satu contoh analisis khusus yang
analisis
Analisis terhadap
umum
meliputi
penerimaan,
(MDGs)
didasarkan
pada
responsif
dan
isu
strategi
tertentu
gender.
adalah
(pendapatan),analisis belanja APBD, dan
analisis
Ada
dua
analisis pembiayaan.
pendekatan untk menilai apakah anggran daerah dan nasional sudah responsif gender atau belum.
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1
61
1).
Pendekatan
artifisial,
maksudnya
bahwa perempuan itu dikenal lemah
anggaran ini untuk menilai seberapa besar
lembut,cantik,emosional
alokasi
Sedangkan
yang
digunakan
melaksanakan
untuk
atau
laki-laki
keibuan. dianggap
program-program
kuat,rasional,janan,perkasa. Padahal ini
pemberdayaan perempuan atau pro poor
adalah ciri dari sifat itu sendiri, yang bisa
misalnya pendidikan gratis,bantuan usaha
dipertukarkan.
bagi ukm perempuan dsb. 2).
Pendekatan
Sedangkan gender menurut modul
substansial,
yakni
pendidikan
anggaran
bagi
warga
mengetahui sampai sejauhmana anggaran
(2006:401) merupakan perbedaan anatra
melakukan
bentuk
perempuan dan laki-laki dalam peran,
menyelesaikan
fungsi,hak dan perilaku yang dibentuk oleh
intervensi
program/kegiatan
dalam
untuk
faktor-faktor
kemiskinan
Analisis
juga
ini
di
daerah.
ketentuan sosial dan budaya setempat.
dengan
Dalam
diperdalam
perspektif
gender,dampak
melihat apakah APBD mendorong ke arah
anggaran terhadap kelompok laki-laki dan
pengurangan gender gap atau tidak.
perempuan akan berbeda karena masing-
Misalnya,apakah program atau kegiatan
masing kelompok tersebut memainkan
telah memberikan akses dan manfaat
peran ekonomi-sosial berbeda.Hal ini yang
yang
akhirnya melahirkan konsep anggaran
sama
anatara
laki-laki
dan
perempuan.
respnsif
4.Anggaran Responsif Gender
pembangunan internasional.
Untuk
memahami
anggaran
gender
Rumusan
dalam
pengertian
wacana
anggaran
responsif gender, terlebih dahulu kita
responsif gender menurut Entin Sriani
harus mengetahui tentang konsep gender
Muslim dan Dedi Haryadi dalam Modul
itu
pendidikan
sendiri.
Menurut
Mansour
fakih
(1996:8) : “Konsep gender adalah suatu sifat yang melekat paada kaum laki-laki
anggaran
bagi
warga
(2006:401) adalah sebagai berikut :
Anggaran
responsif
gender
maupun perempuan yang dikonstruksi
anggaran yang disusun dengan
secara sosial maupun kultural”. Misalnya
memperhatikan kebutuhan spesifik
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1
62
gender (perempuan dan laki-laki)
intelektualnya adalah Prof. Rhonda Sharp.
sehingga
Model
perencanaan,
program
beberapa
pembangunan
dapat
kesetaaan
dan
negara
untuk
lain
Anggaran responsif gender adalah
(www.bappenas.go.id.)
kesetaraan
dan
mengurangi
kesenjangan gender yang terjadi, antara
keadilan gender
perjuangan
Mexico,
Inggris,
dan
lainnya
Di Indonesia, inisiatif ARG mulai dikembangkan tahun 2000 yang dilakukan
keadian gender.
oleh kalangan NGO (Non Government
Anggaran responsif gender adalah
Organization). Konsep dan model yang
anggaran
yang
sadar
diterapkan mengacu pada model yang
disusun
untuk
menghasilkan
dikembangkan oleh Rhonda Sharp dan
dampak-dampak
pembangunan
Debbie
baik
disebut
diketahui
berhasil sebagai resep yang mujarab di
anggaran yang dapat menjadi alat
tersebut
penganggaran dan pelaksanaan
mewujudkan
anggaran
secara
secara
langsung
maupun
Budlender,
bahwa:
Anggaran
responsive gender bukanlah anggaran
tidak langsung agar terjadi peran
yang
gender yang lebih setara dan adil.
perempuan,
Gender budget atau bisa juga
mengintegrasikan isu gender kedalam
Anggaran
Responsif
Gender
terpisah
bagi
melainkan
proses
laki-laki strategi
untuk
penganggaran,
(ARG) adalah salah satu metodologi
menerjemahkan komitmen.
feminis dalam hal kebijakan anggaran
Pemerintah
untuk
dan
dan
mewujudkan
di
kesetaraan gender ke dalam komitmen
sebuah negara berkonsentrasi membantu
anggaran. Bahwa anggaran responsive
kelompok yang kekurangan (kelompok
gender
perempuan) dan menyediakan tempat
instrument
untuk mereka. Pertama kali diperkenalkan
penerimaan pemerintah terhadap gender
pada tahun 1985 di South Australia
(Riant Nugroho, 2006: 9). Konsep di atas,
dengan istilah women’s budget. Aktor
di
yang
diterapkan
agar
pemerintah
terdiri
Indonesia
atas
dampak
seperangkat belanja
disederhanakan
alat/ dan
sebagai
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1
63
berikut:
ARG
adalah
anggaran
yang
penganggaran.
Proses
responsif terhadap kebutuhan perempuan
sebagaimana
dan laki- laki dan memberikan dampak /
lainnya terdiri dari beberapa tahapan, yaitu
manfaat yang setara bagi perempuan dan
tahap
laki-laki . Berdasarkan konsep tersebut,
monitoring,
maka yang disebut dengan ARG adalah
tahap perencanaan sendiri sebagaimana
anggaran
/
ditulis oleh Winarno (2008: 119-123) terdiri
hal:
dari beberapa tahapan, yaitu: Pertama,
yang
mengakomodasi
memberi
terhadap
dua
proses
penganggaran
kebijakan
perencanaan, dan
pelaksanaan,
evaluasi.
Sedangkan
Pertama, Keadilan bagi perempuan dan
tahap
laki-laki
Penetapan Agenda Kebijakan; Ketiga,
(dengan
mempertimbangkan
perumusan
publik
masalah;
peran dan hubungan gendernya) dalam
Pemilihan
memperoleh akses, manfaat (dari program
memecahkan masalah; dan Keempat,
pembangunan),
Penetapan Kebijakan.
proses
berpartisipasi
pengambilan
mempunyai
kontrol
dalam
keputusan terhadap
dan
alternatif
Kedua,
kebijakan
untuk
Proses Penganggaran
sumber-
Menurut Riant Nugroho (2006)
sumber daya; Kedua, Kesetaraan bagi
Administrasi
perempuan
dalam
berkaitan dengan kebijakan public yang
kesempatan / peluang dalam memilih dan
pro gender yang berate mengakomodir
dalam menikmati hasil pembangunan.
kepentinagan perempuan, tapi sayangnya
Jadi, selain kesetaraan antara laki-laki dan
di Indonesia ha ini belum terealisasi
perempuan
dengan baik. Hal ini bias dilihat dalam:
dan
dalam
laki-laki
menikmati
hasil
penganggaran, ARG juga menekankan pada
kesetaraan antara laki - laki dan
1.)
Publik
seharusnya
juga
Tahap Penyusunan Anggaran Bagaimana
tingkat
keterlibatan
perempuan pada prosesnya, yaitu sebuah
perempuan dan laki laki di setiap tingkatan
proses penganggaran yang melibatkan
Musrenbang;
perempuan dan laki-laki secara bersama
2).Bagaimana
serta kesempatan yang sejalan untuk
perempuan ( keaktifan, jumlah usulan
berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan
program, masalah yang dihadapi);
peran
laki
laki
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1
dan
64
3).Bagaimana
bentuk
dihasilkan
(kebutuhan,
dihadapi,
keberpihakan
program
yang
4) Bagaimana dampak dilaksanakannya
masalah
yang
proyek-proyek pembangunan bagi laki laki
yang
dan perempuan.
pada
termarjinalisasi); 4). Bagaimana tingkat keterbukaan dan
Tahap Pengawasan & Evaluasi Anggaran
keterjangkauan informasi bagi perempuan
1) Bagaimana keterlibatan laki laki dan
dan laki laki.
perempuan
Tahap Pembahasan Anggaran
dalam
pengawasan
dan
evaluasi;
1) Bagaimana keterwakilan laki laki dan
2) Bagaimana efektifitas dan efisiensi
perempuan
pelaksanaan proyek.
dari
setiapelemen-
elemenmasyarakat;
Selain
analisis
pada
proses
2) Bagaimana peran elemen masyarakat
penganggaran, yang juga sangat penting
baik laki-laki maupunperempuan;
untuk dilihat berikutnya adalah hasilnya
3) Bagaimana program yang dihasilkan
yaitu berupa draft APBN, APBD, dan
untuk masyarakat;
APBDesa yang terdiri dari sisi pendapatan
4)
Bagaimana
proses
dan belanja. Pada sisi pendapatan, perlu
pembahasan (Ada akses, pengumuman
dianalisis berdasarkan pemberi kontribusi
jadwal dan hasil pembahasan).
utama dan nilai pengorbananya untuk
keterbukaan
Tahap Pelaksanaan Anggaran
1) Bagaimana keterlibatan masyarakat laki
dapat memberi (membayar pajak dan retribusi).
laki dan perempuan dalam pelaksanaan tender proyek;
Model Anggaran Rensponsif Gender Model yang ditawarkan di atas,
2) Bagaimana keterbukaan pelaksanaan tender;
ketika diterapkan di Indonesia terjadi
3) Bagaimana keterlibatan laki laki dan
banyak salah pengertian. ARG sering
perempuan dalam proyek pembangunan;
diidentikkan dengan alokasi anggaran untuk
perempuan,
bukan
untuk
perwujudan kesetaraan antara perempuan Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1
65
dan laki-laki. Akibatnya para penentu
- Persentase alokasi anggaran untuk
kebijakan
kelompok-kelompok marginal dibanding
merasa
anggaran
sudah
responsif gender bila sudah dialokasikan
total anggaran
un
- Ada alokasi anggaran untuk program-
tuk
kegiatan
pemberdayaan
perempuan. Padahal, alokasi belanja un
program
tuk kegiatan pemberdayaan perempuan
mengutamakan keseimbangan gender.
diberikan jika memang kondisi perempuan
-
termarginalkan.
mewujudkan keseimbangan gender dalam
Jika
laki-laki
yang
pelatihan
Ada
pemerintah
alokasi
anggaran
yang
untuk
termarginalkan, maka anggaran spesifik
sektor-sektor kepegawaian public.
harusnya diberikan kepada laki-laki.
- Ada alokasi anggaran untuk penyediaan
Berikut beberapa indikator yang
payung
hukum
untuk
pelaksanaan
akan membantu pemetaan berdasarkan
affirmative action atau upaya mewujudkan
kategori- kategori di atas (Riant Nugroho,
kesetaraan kesempatan bagi laki-laki dan
2006))
perempuan di sector-sektor public.
:
Kategori
anggaran
khusus
(contoh: bagi perempuan), yaitu :
-Kategori alokasi anggaran untuk PUG (
- Persentase alokasi anggaran khusus
Persentase
bagi perempuan
program-program
dibandingkan dengan
alokasi
anggaran
PUG
total anggaran
dengan total anggaran).
- Persentase alokasi anggaran untuk
-
pemenuhan
keperluan
prioritas perempuan
kebutuhan-kebutuhan dalam pelayanan
Adanya
analisis
dibandingkan
anggaran gender
untuk
termasuk
penyediaan data terpilah.
publik (kesehatan, pendidikan, dan kesra)
-
-
pelaksanaan
Pembagian alokasi anggaran untuk
alokasi
untuk
Adanya
alokasi
anggaran
pelatihan
gender
untuk dan
peningkatan keadaan ekonomi perempuan
penyediaan modul
miskin. Kategori alokasi anggaran untuk
- Modul untuk PUG sesuai dengan sector.
affirmative action bagi kelompok marginal
-
Adanya
alokasi
anggaran
untuk
penelitian dan evaluasi terhadap dampak
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1
66
program
terhadap
laki-laki
dan
perempuan.
pengembangan SDM, 6. Menekankan pada
Indikator-indikator di atas semakin
prioritas
keseluruhan
daripada belanja
reorientasi
meningkatkan
pemerintah,
memperjelas bahwa anggaran responsif
Melakukan
gender tidak hanya berpihak kepada
program dalam sektor - sektor daripada
kepentingan laki-laki mau pun perempuan
menambah
semata, namun memperhatikan keadilan
khusus.
angka
dari
7.
pada
program-
sektor-sektor
kepentingan di antara gender tersebut. Melihat inikator-indikator di atas, hal ini bias dianggap sebagai suatu konsep yang ideal dan realistis untuk dijadikan pilihan. Menurut
United
Nation
C.Penutup Akhir dari seluruh proses di atas sebenarnya menuju pada satu tujuan yang
Development Fund For Women (UNIFEM)
ideal, yaitu:
untuk dapat disebut sebagai anggaran
kesetaraan
responsif gender, harus memiliki beberapa
kesetaraan gender ditandai dengan tidak
karakteristik yaitu : 1. Bukan merupakan
adanya diskriminasi pada salah satu jenis
anggaran yang terpisah bagi laki-laki atau
kelamin yaitu kaum perempuan. Namun,
perempuan, 2. Fokus pada kesetaraan
untuk menuju terwujudnya anggaran yang
gender dan PUG dalam semua aspek
responsif gender bukanlah pekerjaan yang
penganggaran baik di tingkat nasional
mudah. Dibutuhkan adanya komitmen dan
maupun
Meningkatkan
pemahaman dari berbagai pihak seperti
partisipasi
eksekutif, legislatif, dan seluruh kelompok
stakeholder perempuan, 4. Monitoring dan
masyarakat yang peduli terhadap masalah
evaluasi
penerimaan
ini. Jika hal tersebut bisa terjadi, maka
pemerintah dilakukan dengan responsif
cita-cita bangsa Indonesia sebagai good
gender,
Government dan good governance pasti
lokal,
keterlibatan
aktif
belanja
5.
3. dan
dan
Meningkatkan
efektivitas
penggunaan sumber - sumber untuk mencapai
kesetaraan
gender
terciptanya keadilan dan gender.
Keadilan
akan terwujud.
dan
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1
dan
67
Daftar Pustaka
Waidl
Dwiyanto, Agus, dkk., 2003. Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Pusat Studi kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta. Fakih, Mansour, 2004. Analisis Gender & Transformasi
Sosial,
Riant,
Reinventing
ELEX
Media
Komputindo, Jakarta.
ELEX Media Komputindo, Jakarta.
untuk
Kebijakan Publik –
negara
ELEX
Media
Negara
Berkembang,
Komputindo, Jakarta. ------------------,
Bahagijo, 2008, Mendahulukan Si Miskin, Lkis Yogyakarta. Winarno, Budi, 2008, Kebijakan Publik Teori
dan
Proses,
Pressindo,Yogyakarta
2008,
Israsafril.wordpress.com Inpres No. 9 Tahun 2000 Jurnal Studi
Desember 2011 Jurnal Perempuan, No. 46, 2006 Jurnal Perempuan, No. 48, 2006 UU No. 25 Tahun 2004 Modul Pendidikan Politik Anggaran Bagi Warga, 2006, Bandung Institute of
Gender
dan
Administrasi Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Governance Studies dengan Tifa Foundation, Jakarta www.menegpp.go.id
Putra, Fadilah, 2005, Kebijakan Tidak untuk
Publik,
Resist
Book,Yogyakarta. Sen,
Amartya,1999,Dvelopment
As
Freedom, New York:Anchor Book Suwitri,
Sri,
2008,
Media
Gender Palastren, Vol 4 No. 2,
------------------, 2003. Kebijakan Publik,
------------------, 2006.
Sugeng
Sumber lain:
2002.
Pembangunan,
Arie,
Pustaka
Pelajar, Yogyakarta. Nugroho,
Abdul,Sudjito
Konsep
Dasar
Kebijakan Publik, Badan Penerbit Undip, Semarang. Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1
