UNIT PELAKSANA TEKNIS DITJEN KP3K
UPT-BPSPL Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut DAN
UPT-BKKPN
Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Sekretariat Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
VISI DAN MISI DKP Visi pembangunan kelautan dan perikanan adalah : "Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang lestari dan bertanggung jawab bagi kesatuan dan kesejahteraan anak bangsa".
2
Misi pembangunan sektor kelautan dan perikanan adalah : 1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya. 2. Peningkatan peran sektar kelautan dan perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. 3. Pemeliharaan dan peningkatan daya dukung serta kualitas lingkungan perairan tawar, pesisir, pulaupulau kecil dan lautan. 4. Peningkatan kecerdasan dan kesehatan bangsa melalui peningkatan konsumsi ikan. 5. Peningkatan peran laut sebagai pemersatu bangsa dan peningkatan budaya bahari bangsa Indonesia.
VISI DAN MISI DITJEN KP3K VISI Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Secara Optimum Dan
Lestari Bagi Kesejahteraan Masyarakat. MISI 1. Memfasilitasi Terwujudnya Penataan Ruang untuk Kepentingan dan
2. 3.
4.
5.
Kepastian Hukum Bagi Pembangunan Di Wilayah Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil. Memperbaiki Sistem Pengelolaan Pesisir dan Lautan Untuk Keseimbangan Antara Pemanfaatan dan Pelestarian Sumberdaya dan Lingkungan. Mendorong Pertumbuhan Investasi Pulau-Pulau Kecil Yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat. Mengembangkan Konservasi Sumberdaya Ikan Melalui Upaya Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Yang Berkelanjutan pada Tingkat Ekosistem, Jenis dan Genetik. Meningkatkan Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat Pesisir dan PulauPulau Kecil. 3
Berdasarkan Keputusan Menpan
Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang dari organisasi induknya Organisasi yang kegiatannya secara organik terpisah dari organisasi induknya dan secara otonom mengelola kepegawaian, keuangan dan perlengkapan sendiri.
4
1. UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Pasal 52 Ayat (3). 2. UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 3. PP No. 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber
Daya Ikan Pasal 15 ayat (2). 4. Surat Dukungan Gubernur
5. Surat Dukungan Gubernur 6. Surat
Kementerian PAN Nomor: B2590.1/M.PAN/10/2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang UPT di Lingkungan Ditjen KP3K DKP;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI
Nomor PER. 18/MEN/2007 tanggal 15 November 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja BPSPL; 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI
Nomor PER. 19/MEN/2007 tanggal 15 November 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKPN.
Percepatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya secara terpadu dan berkelanjutan; Pengelolaan kawasan konservasi perairan (ekosistem pesisir dan laut), mencakup penyelenggaraan pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional di perairan laut, payau, dan tawar yang memiliki karakteristik tertentu;
7
Pentingnya UPT Ditjen KP3K lanjutan....
Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang melibatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Untuk mendorong percepatan pelaksanaan otonomi daerah di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, sesuai amanat undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Untuk mendukung pelaksanakan tugas dan fungsi dibidang pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya di daerah
8
Pentingnya UPT Ditjen KP3K lanjutan....
Pengelolaan konservasi jenis dan genetika ikan dengan karakteristik tertentu yang dalam pelaksanaannya tidak dapat didelegasikan ke daerah; ◦ Monitoring ekosistem dan jenis ikan langka/terancam punah; ◦ Monitoring habitat dan populasi dari jenis-jenis spesifik; ◦ Koleksi dan breeding; ◦ Mempunyai nilai dan kepentingan konservasi nasional dan/atau internasional; ◦ Secara ekologi bersifat lintas negara; ◦ Mencakup habitat dan daerah ruaya jenis migrasi dan; ◦ Potensi sebagai warisan alam, dunia dan/atau warisan wilayah nasional. 9
Pentingnya UPT Ditjen KP3K lanjutan....
Penyelenggaraan komitmen Indonesia dalam menindaklanjuti ratifikasi konvensi dan perjanjian Internasional di bidang konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, seperti 1. 2. 3. 4.
CBD (Convention on Biological Diversity), Ramsar Convention on Wetlands of International Importance, WHS (World Heritage Site), dan CITES (Convention on International Trade in Endangered Species); yang pelaksanaannya tidak bisa didelegasikan/ dimandatkan kepada daerah (kewenangan pusat); serta menangani fungsi-fungsi Direktorat Jenderal KP3K di daerah, termasuk kerja sama regional seperti Sulu Sulawesi Marine Ecoregion (SSME) dan Bismarc Solomon Marine Ecoregion (BSME);
10
Pentingnya UPT Ditjen KP3K lanjutan....
Pembinaan dan fasilitasi kawasan konservasi perairan di daerah. Kegiatan ini berkaitan dengan penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pendanaan pengelolaan kawasan konservasi perairan; Pengelolaan pemberdayaan pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau kecil terluar khususnya yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi, infrastruktur dasar dan lingkungan yang belum sepenuhnya ditangani;
11
Pentingnya UPT Ditjen KP3K lanjutan....
Pelaksanaan sebagian tugas pusat di bidang penataan ruang dan tata guna kelautan yang mencakup pembinaan, fasilitasi, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program-program penataan ruang dan tata guna kelautan di daerah agar dapat mencapai tujuan dan sasarannya; Pelaksanaan sebagian fungsi Ditjen KP3K dalam memfasilitasi daerah untuk melakukan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, dan memberikan bimbingan secara langsung kepada stakeholder yang ada di daerah terkait dengan fungsi pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
12
Pentingnya UPT Ditjen KP3K lanjutan....
Pembinaan dan fasilitasi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat pesisir; Penyelenggaraan komitmen Indonesia dalam menindaklanjuti pencapaian tujuan MDGs (Millenium Development Goals), antara lain: menghapus tingkat kemiskinan dan kelaparan, menjamin kelestarian lingkungan hidup; dan pelaksanaan tugas pemerintah pusat dalam pemberdayaan dan peran serta masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pesisir. 13
Rencana Lokasi UPT Ditjen KP3K
8 (delapan) Lokasi yang diusulkan, Yaitu:
BPSPL :
BKKPN :
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Kupang *) 2. Batam/Pekanbaru
Padang *) Jakarta Denpasar Pontianak Makassar Sorong
*)
1. 2.
3.
Sudah mendapat persetujuan dari MENPAN dengan Surat Nomor : B2590.1/M.PAN/10/2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang UPT di Lingkungan Ditjen KP3K DKP; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER. 18/MEN/2007 tanggal 15 November 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja BPSPL; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI NomorPER. 19/MEN/2007 tanggal 15 November 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKPN.
UPT- BPSPL (Permen KPRI No.PER.18/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPSPL)
Adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan.
UPT- BKKPN (Permen KPRI No.PER.19/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKPN) Adalah unit pelaksana teknis di bidang kawasan konservasi perairan nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan.
15
BPSPL No
Lokasi
Provinsi
Wilayah Kerja
1. Padang*)
Sumatera Barat
Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan
2. Jakarta
DKI Jakarta
Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta
3. Denpasar
Bali
Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
4. Pontianak
Kalimantan Barat
Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan
5. Makassar
Sulawesi Selatan
Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan
6. Sorong
Papua Barat
Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua 16
BKKPN No
Lokasi
Provinsi
Provinsi Wilayah Kerja
1. Pekanbaru
Riau
KKPN wilayah Indonesia Barat, yaitu NAD, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Sumsel, Babel, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Bali, Kalbar, Kalteng, Kaltim, dan Kalsel
2. Kupang
Nusa Tenggara Timur
KKPN wilayah Indonesia Timur, yaitu NTT, NTB, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sultera, Sulsel, Malut, Maluku, Papua, dan Irian Jaya Barat
17
PERMEN NOMOR PER. 18/MEN/2007 Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL)
PERMEN NOMOR PER. 19/MEN/2007 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN)
Subbagian Tata Usaha
Subbagian Tata Usaha
Seksi Pendayagunaan & Pelestarian
Seksi Program & Evaluasi
Kelompok Jabatan Fungsional
Seksi Pendayagunaan & Pengawasan
Seksi Program & Evaluasi
Kelompok Jabatan Fungsional
TUGAS melaksanakan pengelolaan meliputi antara lain perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
FUNGSI • penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya; • pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya; • pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya; • pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetika ikan; • pelaksanaan pengawasan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi; • pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; • fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut; • pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil; • pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
.
TUGAS UNIT ORGANISASI BPSPL Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, evaluasi, dan laporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya.
Seksi
Pendayagunaan
dan
Pelestarian
mempunyai tugas melakukan perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya; pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetika ikan; pengawasan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; fasilitas penataan ruang pesisir dan laut; bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, admoinistrasi kepegawaian dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan rumah tangga, dan pelaporan BPSPL.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulaupulau kecil serta ekosistemnya dan kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masingmasing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan
rencana, program, evaluasi, dan laporan di bidang pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional.
Seksi Pendayagunaan dan Pengawasan
mempunyai tugas melakukan pelaksanaan dan bimbingan pemangkuan, pemanfaatan, pengawasan, serta pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat (public awareness) kawasan konservasi perairan nasional.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan pelaporan BKKPN.
22
2. KEBERADAAN BPSPL dan BKKPN akan menguatkan dan mensinergikan dana dekon dan TP yang ada di daerah, BUKAN mengurangi/membatasi dana dekon atau TP yang ada di daerah
