MAKALAH
BIAYA PENDIDIKAN (STUDI PERMASALAHAN DAN SOLUSI) TUGAS MATA KULIAH PERBANDINGAN SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS GALUH
Nama NIM Kelas Dosen
: Pipin Piniman : 82321314086 : 14 C : Prof. Dr. H. Enceng Mulyana, M. Pd.
UNIVERSITAS GALUH
PROGRAM PASCA SARJANA Jl. RE Martadinata No. 150 Telp. (0265) 776944 Fax. (0265) 776030 Ciamis 46251
Page | 1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang 1. Dasar Filosofis Dalam berbagai level kehidupan, pendidikan memainkan peran yang sangat strategis. Pendidikan memberi banyak peluang untuk meningkatkan mutu kehidupan. Dengan pendidikan yang baik, potensi kemanusiaan yang begitu kaya pada diri seseorang dapat terus dikembangkan. Pada tingkat sosial, pendidikan dapat mengantarkan seseorang pada pencapaian dan strata sosial yang lebih baik. Secara akumulatif, pendidikan dapat membuat suatu masyarakat lebih beradab. Dengan demikian, pendidikan, dalam pengertian yang luas, berperan sangat penting dalam proses transformasi individu dan masyarakat. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang diharapkan ini, tidak mungkin terjadi secara alamiah dalam arti tanpa usaha dan pengorbanan. Mutu dari keluaran yang diharapkan banyak dipengaruhi oleh besarnya usaha dan pengorbanan yang diberikan. Semakin tinggi tuntutan mutu, akan berdampak pada jenis dan pengorbanan yang harus direlakan. Pengorbanan yang diterjemahkan menjadi biaya merupakan faktor yang tidak mungkin diabaikan dalam proses pendidikan. Oleh karena itu dapat diperkirakan bagaimana sulitnya seseorang yang tidak memiliki kemampuan ekonomis untuk akses pada pendidikan yang bermutu. Hal ini tidak berarti bahwa hanya orang kaya yang akan memperoleh pendidikan, disini letak peranan pemerintah untuk membangkitkan peran masyarakat dalam arti luas untuk ikut ambil bagian dalam proses pendidikan, untuk itu dituntut keterbukaan dari pemerintah dalam hal pengelolaan biaya yang disediakan melalui APBN setiap tahun, hanya dengan keterbukaan, yang didukung oleh kemampuan pemerintah untuk meyakinkan masyarakat bahwa pengelolaan anggaran pendidikan sudah bebas dari korupsi, kolusi, partisipasi masyarakat akan tumbuh. Partisipasi ini sangat penting kecuali pemerintah menyediakan biaya yang diperlukan untuk seluruh proses pendidikan. Pendidikan dalam konteks pembiayaan pendidikan memiliki arti bahwa pendidikan ialah kegiatan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa (sesuai dengan yang diamanatkan UUD 1945) yang prosesnya membutuhkan biaya. Page | 2
Pembiayaan Pendidikan memiliki karakteristik yaitu: 1. Bahwa biaya merupakan pengorbanan ekonomis untuk tujuan pendidikan 2. Bahwa pengeluaran itu tidak dapat dihindarkan 3. Bahwa pengeluaran itu dapat diduga sebelumnya 4. Bahwa pengeluaran itu secara kuantitatif dapat dihitung (dalam satuan uang) 5. Bahwa pengeluaran berpengaruh pada hasil, berapapun besarnya biaya yang digunakan akan berpengaruh terhadap jumlah dan mutu hasil pendidikan 6. Bahwa
dalam
proses
penggunaan
biaya
dimungkinkan
terjadinya
penyimpangan yang tidak sesuai dengan perencanaan, korupsi dan bentuk lainnya yang dapat merugikan tujuan pendidikan 7. Bahwa dalam prakteknya tidak seluruh masyarakat memiliki taraf ekonomi yang cukup untuk mendapatkan pendidikan 8. Bahwa sesuai dengan amanat UU negara memiliki kewajiban untuk membiayai pembiayaan pendidikan Dari karakteristik di atas jelas bahwa pembiayaan pendidikan timbul karena adanya proses pendidikan yang pada pengelolaannya perlu memperhatikan penyusunan anggaran, Pelaksanaan, pembukuan, Pengawasan dan evaluasi serta pelaporan. 2. Dasar Teoritis Anggaran pada dasarnya terdiri dari dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Sisi penerimaan atau perolehan biaya ditentukan oleh besarnya dana yang diterima oleh lembaga dari setiap sumber dana. Besarnya, dalam pembahasan pembiayaan pendidikan, sumber-sumber biaya itu dibedakan dalam tiap golongan, yaitu pemerintah, masyarakat, orang tua dan sumber-sumber lain (Nanang Fattah 2006: 48). Menurut Levin (1987) pembiayaan sekolah adalah proses dimana pendapatan dan
sumber
daya
tersedia
digunakan
untuk
memformulasikan
dan
mengoperasionalkan sekolah di berbagai wilayah geografis dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Menurut J. Wiseman (1987) terdapat tiga aspek yang perlu dikaji dalam melihat apakah pemerintahan perlu terlibat dalam masalah pembiayaan pendidikan: 1. Kebutuhan dan ketersediaan pendidikan terkait dengan sektor pendidikan dapat dianggap sebagai salah satu alat perdagangan dan Page | 3
kebutuhan akan investasi dalam sumberdaya manusia atau human capital. 2. Pembiayaan pendidikan terkait dengan hak orang tua dan murid untuk memilih
menyekolahkan
anaknya
ke
pendidikan
yang
akan
berdampak pada social benefit secara keseluruhan 3. Pengaruh faktor politik dan ekonomi terhadap sektor pendidikan Dalam prosesnya, ketersediaan dan kemampuan Negara dan orang tua atau peran stake holder pendidikan dapat menimbulkan permasalahan di bidang pembiayaan pendidikan. 3. Dasar Empiris Kualitas pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan antara lain dengan data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999). Menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dan masih menurut survai dari lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia. Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah itu juga ditunjukkan data Balitbang (2003) bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya delapan sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program (PYP). Dari 20.918 SMP di Indonesia ternyata juga hanya delapan sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Middle Years Program (MYP) dan dari 8.036 SMA ternyata hanya tujuh sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program (DP). Apa makna data-data tentang rendahnya kualitas pendidikan Indonesia ityu? Maknanya adalah, jelas ada something wrong (masalah) dalam sistem pendidikan Page | 4
Indonesia. Ditinjau secara perspektif ideologis (prinsip) dan perspektif teknis (praktis), berbagai masalah itu dapat dikategorikan dalam 2 (dua) masalah yaitu : Pertama, masalah mendasar, yaitu kekeliruan paradigma pendidikan yang mendasari keseluruhan penyelenggaran sistem pendidikan. Kedua, masalah-masalah cabang, yaitu berbagai problem yang berkaitan aspek praktis/teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, seperti mahalnya biaya pendidikan, rendahnya prestasi siswa, rendahnya sarana fisik, rendahnya kesejahteraaan guru, dan sebagainya. Mahalnya pendidikan masih menjadi perbincangan dan permasalahan masyarakat setiapkali pergantian tahun ajaran, bukan hanya terjadi pada sekolah swasta tetapi juga sekolah yang berstatus negeri. Orangtua siswa harus berfikir kembali untuk melanjutkan anaknya pada jenjang yang lebih tinggi akibat semakin tingginya biaya pendidikan. Sehingga muncul kata dalam salahsatu buku Eko Prasetyo kalau “orang miskin dilarang sekolah”. Masalah pembiayaan pendidikan akan menyangkut masalah tenaga pendidik, proses pembelajaran, sarana prasarana, pemasaran dan aspek lain yang terkait dengan masalah keuangan. Fungsi pembiayaan tidak mungkin dipisahkan dari fungsi lainnya dalam pengelolaan sekolah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pembiayaan menjadi masalah sentral dalam pengelolaan kegiatan pendidikan. Ketidakmampuan suatu lembaga untuk menyediakan biaya, akan menghambat proses belajar mengajar. Hambatan pada proses belajar mengajar dengan sendirinya menghilangkan kepercayaan masyarakat pada suatu lembaga. Namun bukan berarti bahwa apabila tersedia biaya yang berlebihan akan menjamin bahwa pengelolaan sekolah akan lebih baik. Dalam memahami permasalahan pembiayaan pendidikan di Indonesia, kita perlu memahami permasalahan apa saja yang timbul serta alternatif penyelesaiannya. Pemahaman tentang pembahasan ini juga akan membawa kita pada bagaimana praktik pelaksanaan pembiayaan pendidikan beserta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksaaannya. Dengan demikian setelah mempelajari makalah tentang pembiayaan pendidikan ini secara umum kita diharapkan dapat menjelaskan permasalahan pembiayaan pendidikan di Indonesia.
Page | 5
B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana pembiayaan pendidikan di Indonesia? 2. Bagaimana permasalahan pembiayaan pendidikan di Indonesia? 3. Bagaimana solusi mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia?
C. Tujuan Penulisan Dari rumusan permasalah di atas, maka penyusunan makalah ini bertujuan untuk: 1. Untuk mengetahui konsep pembiayaan pendidikan di Indonesia. 2. Untuk mengetahui permasalahan pembiayaan pendidikan di Indonesia. 3. Untuk mengetahui dan mencari solusi dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia.
Page | 6
BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Konsep Pendidikan Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, 1889 - 1959) menjelaskan tentang pengertian pendidikan yaitu: Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti (karakter, kekuatan bathin), pikiran (intellect) dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya. John Dewey, mengemukakan bahwa pendidikan adalah suatu proses pembaharuan makna pengalaman, hal ini mungkin akan terjadi di dalam pergaulan biasa atau pergaulan orang dewasa dengan orang muda, mungkin pula terjadi secara sengaja dan dilembagakan untuk untuk menghasilkan kesinambungan sosial. Proses ini melibatkan pengawasan dan perkembangan dari orang yang belum dewasa dan kelompok dimana dia hidup. Ibnu Muqaffa (salah seorang tokoh bangsa Arab yang hidup tahun 106 H- 143 H, pengarang Kitab Kalilah dan Daminah) mengatakan bahwa : Pendidikan itu ialah yang kita butuhkan untuk mendapatkan sesuatu yang akan menguatkan semua indera kita seperti makanan dan minuman, dengan yang lebih kita butuhkan untuk mencapai peradaban yang tinggi yang merupakan santapan akal dan rohani. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, 1991:232, tentang Pengertian Pendidikan , yang berasal dari kata "didik", Lalu kata ini mendapat awalan kata "me" sehingga menjadi "mendidik" artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntutan dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Dari beberapa Pengertian Pendidikan diatas dapat disimpulkan mengenai Pendidikan, bahwa Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain serta mampu hidup selaras di lingkungan sosial dimana mereka hidup. B. Konsep Biaya Pendidikan Biaya pendidikan adalah biaya yang mencakup semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan (M. Asrori Ardiansyah: 2008). Sedangkan menurut Dedi Supriadi (2004: 3) Biaya (cost) dalam pengertian ini memiliki cakupan luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang). Page | 7
Sedangkan Pembiayaan Pendidikan Menurut Lipham adalah beberapa kegiatan manajemen keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban (Lipham, 1985; Keith, 1991) Dari beberapa pengertian biaya pendidikan di atas, dapat disimpukan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan kegiatan manajemen biaya baik dalam bentuk uang, barang maupun tenaga yang dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan. Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (direct cost) dan tidak langsung (indirect cost), biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan-kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pembelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (earning forgone) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (opportunity cost) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar. 1. Pembiayaan dalam Pengembangan Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk miningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Dalam UUD 1945 pasal 31 “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.” Hal ini membuktikan adanya langkah pemerataan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Kenyataannya, tidak semua orang dapat memperoleh pendidikan yang selayaknya, dikarenakan berbagai faktor termasuk mahalnya biaya pendidikan yang harus dikeluarkan. Kondisi inilah kemudian mendorong dimasukannya klausal tentang pendidikan dalam amandemen UUD
1945.
Konstitusi
mengamanatkan
kewajiban
pemerintah
untuk
mengalokasikan biaya pendidikan 20% dari APBN maupun APBD agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan pendidikan. Ketentuan ini memberikan jaminan bahwa ada alokasi dana yang secara pasti digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan. Namun, dalam pelaksanaanya pemerintah belum punya kapasitas finansial yang memadai, sehingga alokasi dana tersebut dicicil dengan komitmen peningatan alokasi
tiap
tahunnya. Peningkatan
kualitas
pendidikan
diharapkan
dapat
menghasilkan manfaat berupa peningkatan kualitas SDM. Disisi lain, prioritas Page | 8
alokasi pembiayaan pendidikan seyogianya diorientasikan untuk mengatasi permasalahan dalam hal aksebilitas dan daya tampung. Karena itu, dalam mengukur efektifitas pembiayaan pendidikan, terdapat sejumlah prasyarat yang perlu dipenuhi agar alokasi anggaran yang tersedia dapat terarah penggunaannya. 2. Komponen Biaya Pendidikan. Biaya pendidikan merupakan dasar empiris untuk memberikan gambaran karakteristik keuangan sekolah. Analisis efesiensi keuangan sekolah dalam pemanfataan sumber-sumber keuangan sekolah dan hasil (output) sekolah dapat dilakukan dengan cara menganalisa biaya satuan (unit cost) per siswa. Biaya satuan persiswa adalah biaya rata-rata persiswa yang dihitung dari total pengeluaran sekolah dibagi seluruh siswa yang ada di sekolah dalam kurun waktu tertentu. Dengan mengetahui besarnya biaya satuan persiswa menurut jenjang dan jenis pendidikan berguna untuk menilai berbagai alternatif kebijakan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Didalam menentukan biaya satuan terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan makro dan mikro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana kemudian dibagi jumlah murid. Pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran perkomponen pendidikan yang digunakan oleh murid. 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Biaya Pendidikan Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya dan pembiayaan pendidikan sekolah hal ini dipengaruhi oleh: 1) Kenaikan harga (rising prices) 2) Perubahan relatif dalam gaji guru (teacher’s sallaries) 3) Perubahann dalam populasi dan kenaikannya prosentasi anak disekolah negeri 4) Meningkatnya standard pendidikan (educational standards) 5) Meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah 6) Meningkatnya
tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi (higher
education) 4. Sumber dana pembiayaan pendidikan Sumber-sumber dana pembiayaan pendidikan adalah: Page | 9
1) Pemerintah Pusat 2) Pemerintah Daerah 3) Orang Tua Peserta didik 4) Kelompok Masyarakat 5) Yayasan 5. Jenis Biaya Pendidikan Pendanaan pendidikan sebagaimana tertuang dalam PP No 48 tahun 2008 tentang Penganggaran Pendidikan dinyatakan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Biaya pendidikan dibagi menjadi : 1) Biaya Satuan Pendidikan, adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi biaya investasi, biaya operasional, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa. 2) Biaya Penyelenggaraan dan/ atau Pengelolaan Pendidikan, adalah biaya penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemprov, pemko/ pemkab, atau penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat/ Yayasan. 3) Biaya Pribadi Peserta Didik, adalah biaya operasional yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bias mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
Page | 10
BAB III PEMBAHASAN A. Permasalahan Biaya Pendidikan Dari hasil analisa permasalahan yang timbul berkaitan dengan biaya pendidikan setidaknya penulis menemukan tiga faktor permasalahan antara lain: a) Faktor kultural. Di Indonesia terjadi pandangan yang kurang tepat terhadap pendidikan. Pendidikan oleh sementara orang dianggap sebagai pemborosan atau bahkan konsumtif. Karena itu ketika harus mengeluarkan pembiayaan atau pendanaan pendidikan yang besar dianggap sebagai kebijakan yang kurang tepat. Sehingga belum tertanam bahwa pendidikan bukanlah investasi masa depan yang sangat berharga bagi suatu individu, masyarakat, bangsa dan Negara. b) Faktor Struktural. Yaitu terjadinya inkonsistensi dalam implementasi kebijakan. Kebijakan yang selalu berubah-rubah akan mengakibatkan pada biaya ekonomi tinggi. Sudah menjadi rahasia umum di Indonesia setiap kali ganti pejabat maka kebijakan akan berubah dan tidak kontinyu dengan kebijakan selanjutnya. c) Faktor Manajerial. Pengaturan pembiayaan pendidikan serta implementasinya masih jauh dari prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Padahal akuntabilitas dan transparansi adalah kunci kesuksesan pengeloalaan pembiayaan pendidikan (Makalah Seminar Nanang Fatah, 13 september 2006). Dari ketiga faktor tersebut di atas, penulis menemukan permasalahan yang menjadi isu sentral biaya pendidikan di Indonesia, yaitu: 1. Rendahnya Alokasi Anggaran Pendidikan Rendahnya alokasi anggaran pendidikan selalu mengemuka dalam perdebatan publik. Banyak pihak menuntut agar alokasi anggaran pendidikan dinaikkan guna mencapai tujuan (1) meningkatkan mutu dan (2) memperluas akses (pemerataan). Pemerintah telah memberi komitmen untuk meningkatkan anggaran pendidikan secara bertahap. Namun, kenaikan anggaran tidak akan berarti bila tidak disertai upaya efisiensi. Isu efisiensi menyangkut cara memanfaatkan dana yang ada untuk membiayai berbagai program dan jenis kegiatan dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk mengejar ketertinggalan dunia pendidikan baik dari segi mutu dan alokasi anggaran pendidikan dibandingkan dengan negara lain, UUD 1945 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Page | 11
pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 2. Mahalnya Biaya Pendidikan Permasalahan pendidikan nasional tak pernah usai. Lebih khusus lagi jika menyangkut masalah pembiayaan pendidikan, siapa pun mengakui makin mahalnya biaya untuk memasuki jenjang pendidikan saat ini. Memang tidaklah salah jika dikatakan pendidikan bermutu membutuhkan biaya. Namun persoalannya, daya finansial sebagian masyarakat di negeri ini masih belum memadai akibat sumber pendapatan yang tak pasti. Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan mulai dari TK hingga perguruan tinggi membuat masyarakat miskin tidak mempunyai pilihan lain keculi tidak bersekolah. Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah atau gratis. Memang harus diakui jika Pemerintah tak lepas tangan membiayai pendidikan. Untuk bidang pendidikan khusus siswa SD-SMP, Pemerintah telah menggulirkan program bantuan operasional sekolah (BOS) untuk BOS tetaplah terbatas. Apalagi jika bicara dana BOS khusus buku yang masih minim untuk membeli satu buku pelajaran berkualitas. Dengan masih terbatasnya dana BOS itu mungkin ada yang berdalih jika Pemerintah sekadar membantu dan meringankan beban masyarakat miskin. Jika benar demikian, maka Pemerintah bisa dikatakan tidak peka. Bukti konkret adalah angka drop out anak usia sekolah antara usia 7-12 tahun pada 2005 lalu. Hasil survei menyebutkan 185.151 siswa drop out dari sekolah. Padahal, siapa pun tahu jika program BOS mulai dirintis sejak 2005. 3. Terjadinya Korupsi Anggaran Pendidikan Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai modus korupsi di dunia pendidikan sejak tahun 1999 sampai tahun 2011 tidak mengalami perubahan, penyimpangan anggaran, mark up dan penggelapan merupakan modus yang mendominasi praktek korupsi di dunia pendidikan. Dari ketiga modus tersebut, penyimpangan anggaran adalah modus yang paling banyak merugikan Negara. Penyimpangan anggaran kerap dilakukan oleh pemegang kewenangan pengelolaan anggaran pendidikan. Penyimpangan anggaran adalah
Page | 12
penggunaan dana untuk keperluan lain di luar ketentuan tujuan penurunan dana tersebut, misalnya penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membayar utang. Modus lain yaitu Mark Up, umumnya modus ini terjadi pada bidang pengadaan barang dan jasa. Sedangkan modus Penggelapan biasa dipraktikan pada bidang operasional penyelenggara dan pengelola pendidikan. Di luar itu masih ada beberapa modus korupsi yang sering ditemukan, diantaranya kegiatan fiktif dengan laporan yang dimanipulasi, modus pemerasan dan modus pungutan liar. B. Analisa Penyebab Mahalnya Biaya Pendidikan Sekolah kita mahal, pertama, karena dampak langsung kebijakan lembaga pendidikan di tingkat sekolah. Ketika negara abai terhadap peran serta masyarakat dalam pendidikan, pola pikir Darwinian menjadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Sebab tanpa biaya, tidak akan ada pendidikan. Karena itu, membebankan biaya pada masyarakat dengan berbagai macam iuran merupakan satu-satunya cara bertahan hidup lembaga pendidikan swasta. Ketika lembaga pendidikan negeri yang dikelola oleh negara berlaku sama, semakin sempurnalah penderitaan rakyat negeri. Sekolah menjadi mimpi tak terbeli! Kedua, kebijakan di tingkat sekolah yang membebankan biaya pendidikan pada masyarakat terjadi karena kebijakan pemerintah yang emoh rakyat. Ketika pemerintah lebih suka memuja berhala baru ala Adam Smith yang "gemar mengeruk kekayaan, melupakan semua, kecuali dirinya sendiri," setiap kewenangan yang semestinya menjadi sarana pelayanan berubah menjadi ladang penjarahan kekayaan. Pejabat pemerintah dan swasta (kalau ada kesempatan!) akan berusaha mengeruk uang sebanyak-banyaknya dari proyek anggaran pendidikan. Ketiga, mental pejabat negara, juga swasta, terutama karena tuntutan persaingan di pasar global. Indikasi Noam Chomsky tentang keterlibatan perusahaan besar Lehman Brothers dalam menguasai sistem pendidikan rupanya juga telah menyergap kultur pendidikan kita. "Jika kita dapat memprivatisasi sistem pendidikan, kita akan menggunungkan uang." Itulah isi pesan dalam brosur mereka Banyak perusahaan berusaha memprivatisasi lembaga pendidikan, kalau bisa membeli sistem pendidikan. Caranya adalah dengan memanfaatkan kelemahan moral para pejabat negara. Bagaimana? Dengan membuatnya tidak bekerja! Karena itu, cara paling gampang untuk memprivatisasi lembaga pendidikan adalah dengan membuat para pejabat negara membiarkan lembaga pendidikan mati tanpa subsidi, mengurangi anggaran penelitian, Page | 13
memandulkan persaingan, dan lain-lain. Singkatnya, agar dapat dijual, lembaga pendidikan negeri harus dibuat tidak berdaya. Kalau sudah tidak berdaya, mereka akan siap dijual. Inilah yang terjadi dalam lembaga pendidikan tinggi kita yang telah mengalami privatisasi.
C. Dampak Mahalnya Biaya Pendidikan Bagi Masyarakat Secara umum, dampak dari mahalnya biaya pendidikan adalah: a. Lemahnya Sumber Daya Manusia Salah satu sektor strategis dalam usaha pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia adalah sektor pendidikan. Sektor pendidikan ini memberikan peran yang sangat besar dalam menentukan kualitas dan standar SDM di Indonesia untuk membangun Indonesia yang lebih baik kedepannya. Sebagai salah satu entity atau elemen yang terlibat secara langsung dalam dunia pendidikan, pelajar merupakan pihak yang paling merasakan seluruh dampak dari perubahan yang terjadi pada sektor pendidikan di Indonesia. Tak peduli apakah dampak tersebut baik atau buruk. Permasalahan yang ikut membawa dampak sangat besar pada pelajar adalah permasalahan mengenai mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Permasalahan ini dinilai sebagai permasalahan klasik yang terus muncul kepermukaan dan belum selesai hingga sekarang. Padahal, tingginya biaya pendidikan saat ini tidak sesuai dengan mutu atau kualitas serta output pendidikan itu sendiri. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari masih tingginya persentase pengangguran terdidik (Sarjana) yaitu sekitar 1,1 juta orang (Data BPS - 2009). Penyebab banyaknya pengangguran terdidik ini terlihat beragam dan menjadi semakin ironis jika dilihat dari mahalnya seorang pelajar (terdidik) telah membayar uang kuliah atau uang sekolah mereka b. Lemahnya Taraf Ekonomi Masyarakat Pendidikan memiliki daya dukung yang representatif atas pertumbuhan ekonomi. Tyler mengungkapkan bahwa pendidikan dapat meningkatkan produktivitas kerja seseorang, yang kemudia akanmeningkatakan pendapatannya. Peningkatan pendapatan ini berpengaruh pula kepada pendapatan nasional negara yang bersangkutan, untuk kemudian akan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat berpendapatan rendah. Sementara itu Jones melihat pendidikan sebagai alat untuk menyiapkan tenaga kerja terdidik dan terlatih yang sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Page | 14
Jones melihat, bahwa pendidikan memiliki suatu kemampuan untuk menyiapkan siswa menjadi tenaga kerja potensial, dan menjadi lebih siap latih dalam pekerjaannya yang akan memacu tingkat produktivitas tenaga kerja, yang secara langsung akan meningkatakan pendapatan nasional. Menurutnya, korelasi antara pendidikan dengan pendapatan tampak lebih signifikan di negara yang sedang membangun. Sementara itu Vaizey melihat pendidikan menjdi sumber utama bakat-bakat terampil dan terlatih. Pendidikan memegang peran penting dalam penyediddan tenaga kerja. Ini harus menjadi dasar untuk perencanaan pendidikan, karena pranata ekonomi membutuhkan tenaga- tenaga terdidik dan terlatih. Permasalahan yang dihadapai adalah jarang ada ekuivalensi yang kuat antara pekerjaan dan pendidikan yang dibutuhkan yang mengakibatkan munculnya pengangguran terdidik dant erlatih. Oleh karena itu, pendidikan perlu mengantisipasi kebutuhan. Ia harus mampu memprediksi dan mengantisipasi kualifikasi pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja. Prediksi ketenagakerjaan sebagai dasar dalam perencanaan pendidikan harus mengikuti pertumbuhan ekonomi yang ada kaitannya dengan kebijaksanaan sosial ekonomi dari pemerintah. c. Kurangya Kesadaran Masyarakat Akan Kesehatan Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin sadar akan pentingnya kesehatan. Pada jenjang pendidikan tinggi, peran pendidikan sangat sentral dalam menghasilkan output-output yang akan berkontribusi untuk mentransformasikan pengetahuan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan
bagi
kesejahteraan
bangsa
Indonesia.
Untuk
mereflesikan
dan
mengimplementasikan manajeman kesehatan yang berkualitas, saat ini telah banyak pendidikan-pendidikan tinggi baik universitas maupun institusi yang telah membuka program kesehatan seperti jurusan kedokteran, manajemen kesehatan, keperawatan, dan sebagainya. Dengan adanya program seperti ini diharapkan terlahir generasigenerasi baru yang paham dan memiliki kemampuan serta kredibiolitas dalam menguapayakan penyelenggaraan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
Selain itu, pendidikan tinggi diantaranya universitas merupakan pendidikan tertinggi yang bertugas memberikan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk yang bermanfaat. Dalam hal ini, jurusan dari berbagai pendidikan kesehatan dalam melakukan program pengabdian masyarakat seperti pengobatan gratis dan sebagainya Page | 15
yang ditujukan untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan mendapatkan pemeriksaan kesehatan. D. Solusi Mengatasi Permasalahan Biaya Pendidikan Beberapa solusi yang bisa penulis sampaikan pada makalah ini diantaranya: 1) Community-Based Education Australia memiliki pengalaman bagus untuk membuat biaya pendidikan tidak mahal bagi masyarakat. Dengan mengembangkan konsep CBE, Community-Based Education, maka pemerintah melibatkan tokoh masyarakat, kaum bisnis, pengusaha, dan kaum berduit lainnya dalam urusan pendidikan. Mereka diminta membantu pemikiran, gagasan, dan dana untuk mengembangkan pendidikan baik melalui komite sekolah (school committee), dewan pendidikan (board of education), atau secara langsung berhubungan dengan pihak sekolah. 2) Efisiensi Anggaran Efisiensi Anggaran menyangkut cara memanfaatkan dana yang ada untuk membiayai berbagai program dan jenis kegiatan dalam penyelenggaraan pendidikan. Memahami efisiensi anggaran harus diletakkan dalam konteks organisasi penyelenggara pendidikan. Struktur organisasi Departemen Pendidikan Nasional yang besar dengan jumlah personel amat banyak jelas menuntut pembiayaan yang besar pula. Untuk itu, hal penting yang patut diperhatikan adalah bagaimana beban biaya dalam mengoperasikan organisasi raksasa ini jangan sampai menyedot anggaran yang besar. Biaya operasional organisasi pendidikan harus ditekan seminimal mungkin sehingga dana yang ada dapat disalurkan langsung ke pihak-pihak penerima yang berhak, yaitu sekolah/universitas dan siswa/mahasiswa. Bila anggaran pendidikan lebih banyak digunakan untuk mengongkosi organisasi, ini merupakan salah satu bentuk inefisiensi. Karena itu, tuntutan kenaikan anggaran pendidikan 20 persen harus diikuti upaya efisiensi, dengan menetapkan target dan sasaran secara benar dan
mengevaluasi
pos-pos
anggaran
yang
menjadi
sumber
inefisiensi.
sekolah harus mampu memenej keuangan yang ada sehingga dapat menghindari penggunaan biaya yang tidak perlu. Efektifitas pembiayaan sebagai salah satu alat ukur efisiensi, program kegiatan tidak hanya dihitung berdasarkan biaya tetapi juga waktu, dan amat penting menseleksi penggunaan dana operasional, pemeliharaan, dan biaya lain yang mengarah pada pemborosan. Page | 16
3) Skala Prioritas Sumber daya itu kurang, sedangkan kebutuhan manusia itu banyak, kita harus mampu membuat skala prioritas dan menentukan program utama agar sasaran yang telah ditetapkan bisa tercapai. 4) Disiplin Anggaran Dalam penggunaan anggaran, disiplin anggaran menjadi amat penting guna menghindari penyaluran dana yang tidak sesuai peruntukannya. Hanya dengan disiplin anggaran yang dilakukan secara ketat, kesalahan alokasi anggaran dapat dicegah. 5) Memperbesar dana APBN untuk pendidikan Dana pendidikan
sesuai undang-undang sebesar 20% dari total APBN, dalam
prakteknya memang masih kurang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Memberbesar dana APBN ini bukan berarti harus meningkatkan presentase dana pendidikan, melainkan juga harus meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, sehingga penerimaan dana APBN menjadi lebih besar. 6) Pengawasan Anggaran Konsep dasar pengawasan anggaran bertujuan untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Dengan kata lain melalui pengawasan anggaran diharapkan dapat mengetahui sampai di mana tingkat efektifitas dan efisiensi dari penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara rencana dengan realisasinya, maka perlu diambil tindakan perbaikan dan bila perlu diproses melalui jalur hukum. Secara sederhana proses pengawasan terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu : 1. Memantau (monitoring) 2. Menilai 7) Melaporkan hasil-hasil temuan
Pada dasarnya beberapa solusi di atas telah dilakukan, namun kurangnya komitmen masyarakat dan pemerintah maka mengakibatkan solusi-solusi di atas tidak berjalan sesuai dengan harapan.
Page | 17
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Dari pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan pada pembiayaan pendidikan adalah rendahnya alokasi anggaran pendidikan, mahalnya biaya pendidikan serta terjadinya korupsi anggaran pendidikan. Permasalahan tersebut terjadi akibat dampak langsung kebijakan lembaga pendidikan, kebijakan di tingkat sekolah yang membebankan biaya pendidikan pada masyarakat dan mental pejabat negara, juga swasta, terutama karena tuntutan persaingan di pasar global. Dampak permasalahan biaya pendidikan yaitu lemahnya sumber daya manusia, lemahnya taraf ekonomi masyarakat, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan kesehatan. Beberapa solusi dari permasalahan pendidikan antara lain: 1) Community-Based Education 2) Efisiensi Anggaran 3) Skala Prioritas 4) Disiplin Anggaran 5) Memperbesar dana APBN untuk pendidikan 6) Pengawasan Anggaran
B. Saran Pembiaaan pendidikan merupakan salah satu komponen penting di dalam dunia pendidikan. Bagaimana tidak, pembiayaan pendidikan selalu mengharapkan komitmen pemerintah agar tidak berlepas tangan dalam arti selalu memperhatikan dari segi pembiayaan dengan jalan mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait pembiayaan pendidikan terutama di Indonesia. Pemerintah harus memiliki kesadaran terhadap pendidikan melalui pembiayaan demi meningkatkan mutu pendidikan nasional.Karena menurut kami pemerintah yang baik tentu tidak bisa mengabaikan pendidikan para putra dan putri bangsa ini. Sebagai calon penerus bangsa tentunya pemerintah tidak ingin melihat angka putus sekolah ataupun permsalahan ekonomi didalam pendidikan terus menjadi alasan masyarakat Indonesia untuk tidak mengenyam pendidikan yang tinggi.
Page | 18
Dalam perkembangan dunia pendidikan dewasa masalah pembiayaan menjadi masalah yang cukup pelik untuk dipikirkan oleh para pengelola pendidikan. Karena masalah pembiayaan pendidikan akan menyangkut masalah tenaga pendidik, proses pembelajaran, sarana prasarana, pemasaran dan aspek lain yang terkait dengan masalah keuangan. Ketidakmampuan suatu lembaga pendidikan untuk menyediakan biaya, akan menghambat proses belajar mengajar. Karena dengan ini akan berdampak pula pada perkembangan para peserta didiknya. Sehingga dari sini menurut kami akan memunculkan persepsi ketidakpercayaan masyarakat terutama orang tua siswa terhadap lembaga pendidikan tersebut. Namun bukan berarti bahwa apabila tersedia biaya yang berlebihan akan menjamin bahwa pengelolaan sekolah akan lebih baik. Dengan ini diharapkan kita dapat mencari segala permasalahan pendidikan di Indonesia terutama dari segi pembiayaan yang merupakan salah satu masalah yang ada didalam masyarakat, serta kita selaku mahasiswa dapat mengetahui pula solusi untuk memecahkan permasalahan pendidikan. Dengan pendidikan yang baik, potensi kemanusiaan yang begitu kaya pada diri seseorang dapat terus dikembangkan.
Page | 19
DAFTAR PUSTAKA 1. Modus korupsi di dunia pendidikan tidak berubah dalam Kompas edisi 12 Januari 2012 2. Nanang Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, Rosda Karya, Bandung, cet ke1, 2000. 3. Pendidikan Gratis dalam kaka22mln.blogspot.com/2011/02/pendidikan-gratis.html (06 Januari 2014) 4. _________, 2005. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta:Depdiknas. 5. http://www.bsnp-indonesia.org/standards-pembiayaan.php (06 Januari 2014) 6. http://ekonomi.kompasiana.com/manajemen/2011/03/11/makalah-pembiayaanpendidikan-terpadu/ (06 Januari 2014)
Page | 20
