unit fungsional. Artinys, bancu-nan

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

W

Bali

Post

Bupati Diminta Jadikan RS Nyitdah Unit Fungsional Tabanan (Bali Post) -

Keberadaan unit bansunan di Nntdeh, Kediri, masih menimbulkan p0rsoalan. Pasalnya, sesuai aturan yang acla, tidak diperbolahkan ada dua rumah sakil (RS) pemerintah dalam eatu wilayah. Terkait hal tersebut, Dewan Tabanan mendorong Bupati segera mengeluarkan SK vans meniadi-

kan bangunan nS di Nvlfaair sebagai unit fungsional.

Hal itu terlontar saat Komisi IV DPRD Tabanan I Made Dirsa

beserta sejumlah anggota komisi meninjau BRSU terkait merebaknya kasus demam berdarah (DB), Selasa (23/2). Melihat kebutuhan masyarakat serta terbatasnva lahan di BRSU Tabanan. kalangin

Dewan rointa pembangunan RS Nyitdah segera direalisasi.kan. Tahur 2016 iru Pemkab Tabanan memplot anggaran Rp 20 rniliar

'. ,I

untuk membangun satu gedung di Nyitdah untu-k mempersiapkan-RS yang leblh representatif. Namua, dana itu tida-k cu.kup untuk mem-

bangun satu gedung utul atau tidal sampai 100 persen. 'Xekurangannva

akan kami koordinasi-kan densin Bappeda. Apakah nanti ansga;n

tambahannya dari APBD atau memrnJam yang penting aturannya tidal menjadi masalah. Tahun201? harus sudah rampung," ujar Dirga.

Sementara itu. Dirut BRSU Tabanan dr. Susila menjelaskan, aturan yang tidak membolehkan dua rumah sakit pemerintah dalam satu wilayah disiasati meniadi unit fungsional. Artinys, bancu-nan

di Nyitdah dirancang neniadi unit fungsional dari BRSU'Ta-

banan sehingga tetap menjadi Batu manajemen. ':Tetapi harus ada SK Bupati. SK ini mesti diiluti untuk bisa membangun fasilitas di RS

Nyitdah dalam waktu dua tahun. Kami sudah bersurat ke Buoati

untul SK terebut." katanva. ' , Dalam monitoring yang ber-

rang8uDg eelama satu jam, jajaran

Komisi fV DPRD meniniau Unit Gawat Darurat, unit r;diolosi.

poliklinik. sal penyakit dalai, dan rua[g perawatan. Kalangan

DewaD menyorpti masalah penanganan limbah cair dan padai serta sejgmlah fasilitas yang perlu diper-

balkr seperti pintu kamar mandi

yang rusak dan tempat yang bocor seperti di lorongJorong.

Terkait hal tersebut, Susila

menyatakan pihaknya kesulitan nelakukan pembenahan di sal karena tidak pernah kosong pasien. Ia berencana melakukan oerbaikan di anggaran perubahdn.- Sementara di anggatan iaduk fokus membenahi poliklinil terutama ataDnya.

(kmb28)

n:=--Tt ffi, "qt."

I

ryr{v

Bali Poslkmb2a

SIDAK - r{onr.isi rv DPRD Tabanan melakuhan aidah ke BR9IJ terhait ,nerebahnya haeus penyahit d.eman berdarah

Edisi

Hal

:

hcvutl.4-f^a-]-Plq

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali r gell ftr,r

Bali Post

Kejati Tahan Tersangka "Fraud" BPD Denpasar (Bali Post) -

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali Dr. Abdul Muni, S.H., M.H. terus membikin gebrakan. Setelah ikut ekspos

dan memastikan kasus fraud (transaksi fiktiflpenipuan) BPD Bali cabang Tabanan adalah pidana korupsi, Rabu

(2412) kemarin Pidsus Kejaksaan Tinggi (Kejati) BaIi

langsung"menjebloskan tersangkanya ke Lapas Kelas II A Denpasar di Kerobokan. Tersangkanya Wayan S"L.I:3 Sastrawan yang sebelumnya menjadi karyawan di BPD Tabanan (kini sudah dipecat). 'Sebelum dijebloskan ke Lapas Kerobokan oleh penyidik

Wayan Suardi, tersangka sejatinya kemarin melakukan pemeriksaan dan mulai diperiksa sekitar p-ukul 10.00 Wita. bia didampingi kuasa hukumnya, Agus Putra Gunawan, dkk. Usai pemeriksaan, Agus Putra Gunawan mengatakan bahwa kliennya itu sudah mengembalikkan uang nasabah. "semuanya sudah dikembalikan," kata A-gus Gunawan. Aspidsus Kejati Bali Erna NormawatiWidodo didampingi Ashaii Kurniawan mengatakan, penyidikan kasus ini sejak tahun 2014. "setelah kami lakukan ekspos, semua sepa\at bahwa Wayan Sukarja Sastrawan tindak pidananya ld.alah

Bali Posvkmb23

TEBSANGKA - Wayon Sukarj o Saetrow an, tersangko

kasus korupei penggelapan d'ana noeabah Banh

Pembangunan Doerah (BPD) Tabanan, menutup w ojahnya dengair. kertas usoi menialoni pemerihsaan d'i Kejaksaan Tinggi Boli, Rabu (2U2) hemorin.

korupsi, bukan pidana perbankan atau penggelapan," jelas

.S"lty itu, tersangkf juga mengakali

Erna Normawati. Oleh karenanya, tersangka dalam perkara ini dijerat Pasal 8 dan atau Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tentang pidana korupsi. Modus yang dilakukan tersangka, Erna Normawati mengatakan, iakta perbuatan dilakukan adalah mengambil uang-nasabah, Haji Thohir dan istrinya, Fia Wartilr!-Uan-g Rp 1 miliar milik Thohir minta didepositokan di BPD Tabanan. Oleh tersangka dimasukkan dalam komputerisasi di BPD

uang istri Thohir

np ZOb i"t". eu-hk"", J["?rf, ll_kllT* yWartini deposito.yang suaah

mencair_

adatn-""k, kemudian I11 *t]", "s rstrr'lhohu menyuruh lagi tersangka untuk memasukkan 'Namun uang iti tiaut ai*uri.t"fr.ite BpD, me_ Fq lpl. lainkan digu_nakan t"p""ti"s"" ;;;Or"ya. baik yang Rp 1 miliar maupun "'"t"fRp-zb0 juta: Ini[".ii"v" *r*rrk bank, namun malah aig""lt"n ;t"k-l;;;i;an pribadi, yakni membeli rumah din membeli --i; Aspidsus

Erna Normawati. "i", Mudahnya tersangka melakukan aksi ini, karena dia mengetahuipassword di-sana. S"hi"gJa tlrsangka Tabanan. mud;h Menurut Aspidsus, tersangka mengetahuipossroord-nya. memasukkan uang ke bank, ,ru-r.r""-"rrarik kembali. "Kemudian teriangka mengambil bilyet deposito yang ada Untuk mengelabui au.., -"y"ti"lu" k";;;", tersangka juga tiap bulannya membuat bunga bunga deposito melalui Irty"t y""e aiu*nif a-u", di BPD, lantas memasukkan dari uang Rp 1 miliar tersebut," ucap Erna Normawati. ba nk da n dimai ukka n k" dah; b;il:1.il"il;dd;;;;;;k; Setelah dimasukkan bunga, lalu di-print out dan bukunya. menghapus lagi dalam komputerisasi,-k;;, mengetahui password-nya." jelas Erna Norma*utl.---- -diserahkan pada Thohir. f'aktanya dari pemeriksaan yang dilakukan, uang itu sejatinya sudah dikimba[tan otei teir""gilit"puda Thohir da.nistrinya. "Kerugia-n a"f"m p"'"[^ra

ini memans _negara ti dak ti mbut. Na mu n il p".;i perbuatan tersangka,"$.ara kata.nva seml""i i-r""grtrkan, uang itu sudah.disunakap apa yang dilakukan tersangka tidak "u-;h

*".l"ti

tI;;;f, ;#;"ck; i;;;;ii nilil:

-urrghup". perbuatan hukumnya. Apakah tidak ada keterlibatkan pihak lain, mengingat

tersangka densan mudah bisa ,nemper-^i"tu" tabing:; BPD? Aspids.us -engatakan, i"".."gt" awalnya T:rb+. sebagai tugas kas keliling dan kemudia" *""j^al p"i"s,u. pemasaran

,'

Edisi

:

Hal

.t

prnui

, If [A"r'n; Lol,6

di BpD Tabinan. Meski yakin dia bertugas sendiri k;dil;;;;; aemif.ian, pbrrviiik mengetahui

passu,ord-n1'a. (kmb3Z)

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Bali

Post

Pembangunan PLTSa, Pemkab Diminta Tak Gegabah (Bali Post) Bangli "Tf;;;ff;;;'tjau

dari pemerintah pusat unt!\ -pembangunan Pemb-angEit Listrik r"tonu"sr-oift tplrsu) ai tFl, nuiid""l menjadi- sorotan kala-ngan IP.RD,Bangli' Pemk-ab diminta tak gegabah dalam merealisasikan hal tersebut' lrampak lrngxungan dan sosial diharapkan bisa dikqii dengan matang' Anggota dewan

I

Made Su-

diasa, Rabu (2412) kemarin, mengungkapkan adanYa tawaran kerja sama dari Pemerintah Dusat, khususnYa Peneelolain sampah di TPA untuk di.ladikan pembangkit listrik menurutnya suatu hal waJar' Meskipun demikian, Penkab harus memikirkan secara matans tawaran itu. "Pemkab jangan gegabah dalam menerima

rencana Pembangunan lnr. Perlu dikaji secara matang'" tegasnva. "Lanjut

Sudiasa. jika TPA

itu

diiadikan PLTSa, tak menutup

kemungkinan sampah Yang digunakan sebagai bahan utama harus didatangkan dari daerah lain. Hal ini berpotensi menim' bulkan kesan tak nyaman bagi rnasyarakat, khususnYa Yang berada di akses transportasr pengangkut sampah. ..

Suoava tak menrrtrbulkan konflik,- hal ini sangat perlu mendapat kajian di samPing dampaknya ke lingk unga n.

''Sampah yang dibutuhkan untuk pendukung mungkrn saja lebih banYak. Untuk me-

tahun ini kemelterian

menuhi itu. harus didatangkan dari daerah lain. Di manamana sampah itu kan diProtes 'oleh warga. Ini Perlu, dikaji

dengan baik. Agar tak rlbut

nantinya, ' ujarnYa Sexoentara itu. Kepala Ba' dan Lingkungan HiduP Bangli

I

Made

I

H3

|Fi*

kaiian interkoneksi. menY'

iapkan dokumen Amdal atau UKL/UPL dan perizinan Yang

dibutuhkan. Beber:rpa hal Yang harus disiapkan pemkab suoah dibahas. (kmb45)

Edisi Hal

;

Folntt

a

,

2r f,lbru,+r

zot4

,

Parwata menga-

menunjukkan keseriusannYa'

se-

dang melakukan pelelangan pengadaan prasarana brlruPa mesin. "Itu sudah pasti dire' alisasikan. Tentun]'a tetaP didukung kajian dari tim yang ada," katannya. Seperti berita sebelumnya. selain kesiapan dali pemerintah pusat, dalam menyambut pembangunan PLTSa yang ditargetkan mengh;tsrlkan listrik 500 KW ini, pt'mkab juga siap menyediakan lahan, menyambungkan jaringan Iistrik ke PLN terdekat, rnelakukan

Alit

takan. pembangunan PLTSa itu sudah pasti direalisasikan. Tim dari Kementerian Energr Sumber DaYa Mineral juga akan kembali mengkaji kon' disi teknis di laPangan. Demi

I Made Sudiasa

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali \

-,\r h-

/

ruffi Bali Post i.]. .i-

,--..,41

'\ gt!i./

Pemerintah Pusat Setujui Pemutihan Utang PDAM Bangli (Bali Post) Perusahaan Daerah Air Minum @DAM) Bangli bisa bernapas lega. Pasalnya, pemerintah pusat mengabulkan usulan,pemutihan utang kepada Bank Dunia yang mencafai Rp l0 mitiar tbUitr. Agar ke depannya tak kembali berutang, PDAM pun berencana menaikkan tarifbagi pelanggan. Direktur PDAIVI Bangli I Wayan Gede Yuliawan Askara, Rabu(2alz) kemarin menjelaskan, lerdasarkan hasil pertemuannya dengan jajaran Kementerian IGuanga& utang pokok dan non-pokok PDAM Bangli yang totalnya mencapai Rp 10,215 miliar setuju diputihkan. "utang yang ada sudah bisa diputihkan. Ini hasil pertemuan beberapa waktu lalu bersama Kementerian Keuangan," ujarnya. Menurutnya, utdng yang diputihkan ini kembali dihibahkan pemerintalr.pusat ke pemerintah daerah yang kemudian figqtt"1"n sebagai penyertaan modal di PDAM berupa non-cash. "Sekarang tinggal menunggu tanda tangan Bupati dan Kettra DPR saja terkait persetujuan menerima hibah tersebut," katanya.

Pemutihan utang, kata Askara, cukup mer-

ingankan beban PDAM.'Biaya operasional yang 99b9]umqVa dipangkas trntuk pencicilan utang kini bisa kembali normal. Supaya ke deparurya tak lagi muncul utang, pihaknya pun berencana akan menailkan tarif untuk pelanggan. Hanya saja dia menyebut hal itu masih perlu kajian. "Kami tak ingin lagi ada utang ke depannya. Untuk itu kami berencana menaikkan tarif. Tapi itu perlu kajian dulu. Tarif sekaiang masih 1.6b0 per meter kubik," terangnya. Disinggung soal kerugian, pria asal Kelurahan Kawan, Bangli mengakui hal tersebut belum bisa dihindarkan. Penyebabnya karena biaya operasional yang tak sebanding dengan pendapatan. "Kalau dulu ruginya sampai miliaran, sekarang sudah bisa menjadi ratusan juta. Kami berusaha terus untuk mengurhngi kerugian ini," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bansli

I

Komang Carles menyambut baik adanya pedutihan utang tersebut. Kinerja PDAM pun diharap-

kan meningkqt. Peningkatan kualitas pelayanin sangat perlu dilakukan secara terus-menerus. Di sisi lain, politisi Partai Demokrat ini juga mendukung adanya kenaikan tarif pelanggan. "Berdasarkan informasi, terakhir PDAM me-niik. kan tarif enam tahun lalu. Dengan perkembangan seperti sekarang, rasanya sangat cocok ada kenai-

kan lagi. Ini juga untuk mengurangi kerugian. Ha_n_ya

saja itu harus ada kajian," katanya.

diketahui, utang PDAM yang diputih-kanUntuk itu sudah ada sejak 22 tahun lalu. Upava pelunasannya sudah dilakukan dengan mencicil setiap bulan.kisaran Rp b juta sampai Rp 25 juta.-Sa.yang-nya, langkah ini belurn mampu memberikan dampak yang signifikan. Pencicilan r3i pun menyebabkan biaya operasional terpaksa dikurangi di kisaran 15 persen. (knb4b) ^

Edisi

: fawrtf

Hal

.q

,

p5

FQGru*, zol,,

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

W Bali Post Suntikan Modal Rp 50 M untuk Jamkrida

Sasilr 15 Ribu UMKM Denpasar (Bali Post) Rancangan Perda Provinsi Bali tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada PT Jamkrida Bali Mandara telah ditetapkan menjadi Perda oleh DPRD Bali, Selasa (23/2) lalu. Berdasarkan hasil konsultasi Pansus Penyertaan Modal Jamkrida ke Kemendagri, ada beberapa saran yang disarrpaikan terkait penyertaan modal. Salah satunya agar dibentuk Perda baru kemudian dianggarkan agar tidak menyalahi ketentuan Pasal 75 PP 58/2005 tentanE Pengelolaan Keuangan Daerah. "Karena proses pembahasan penyertaan modal ditambah Rp 50 sekitar 0.018 Dersen. mencapai Rp 120 miliar.

pencairan penyertaan modal dilaku-

Jamkrida

kan sesuai dengan aturan perun-

mengaku sudah membuat anaLisis kebutuhan modal Jamkrida. Setiap tahunnya, Jamkrida membutuhkan

dang-undangan yang berlaku," ujar

Wa.kil Ketua Pansus Penyertaan Modal Jamlcida, I Nengatr Tamba. Tamba nengataka+ Pf Jankdda

memerlu.kan kecukupan modal untuk menambah georing ralio datBatas Minimal Pemberian Penjaminan (BMPP) sesuai atuan OJK RI atas pemeriksaan talun 2013 clan 2014. ilegitu juga sesuai rekomendaei BPK RI atas pemeriksaan tahun 2013.

"Kecukupan modal rliperlukan IrI Jamlrida dapat melaku.kan

agar

penjaminan sebesar 10 kali modal UMKM untuk usaha produktif dan 30 kali modal UMKM nonproduktif,"

ujarnya. Tamba menambahkan, Pempmv Bali eudah nelakukan penyertaan modal Rp 70 'nilie". Tahun 2016 h|

hingga 31 Desember 2014,

Edisi

Hal

miliar sehingga jumlah keseluruhan

oleh Pansus sudah sesuai dengan prosedur, naka Raperda ini dapat dit€tapkan menjadi Perda. Namun,

:

lgovyll', , 4f

Sementara itu, Direktur Utama

I Ketut

Widiana Karya

suntikan modal minimal Rp

70

miliaar hhgga tahun 2022. Bila disetujui kurang dari jumlah itu, maka kekurangamya mesti dialokasikan Ingi pada tahun berikrtnya.

"Justru menjadi temuan BPK kalau modalnya tidak ditambah karena pergerakan kita, operasional kita sangat cepat," jelasnya. Widiana mengatakan, penambahan modal tahun ini sebesar Rp 50 miliar palirg tidak dapat menjamin sekitar 1 5 ribu UMKM di Bali dengan penjaminan kledit sekitar Rp 1,5 triliun. Sementara saat ini, pihaknya sudah menjamir 33 ribu UMKNI dengan plafon kredit Rp 2.3 triliun. Jumlah

kredit macet pun terhitung kecil

fltrva

r

zott

"Ada yang macet, tapi sedikit. Ada 1l orang (pelaku UMKM - red) meninggal dunia sehingga klaimnya harus kita bayar dan sekitar 4 usaha yang masih perlu dibina sehingga berpengamh pada kredit yang harus dibayarkan," ujarnya. Widiana menambahkan, penjaminan kredit paling banyak di Denpasar, disusul Gianyar, Badung, dan Buleleng, serta terendah di Karangasem. Jumlah bank di masing-mas-

'ing kabupaten&ota berpengaruh pada banyak sedikitnya penjaminan yang bisa clilakukan. Sebab, banhlah yang menginformasitan kepaiLa PT Jamkrida terkait IJMKM yang layak mendapat penjaminan. "Kalau di Jembrana kan hanya ada 3 bank. jadi itu berpengaruh

juga. artinya jumlah banl dengan

pelayanan kita berpengaruh juga. Kalau semakin banyak bank-nya, semakin banyak yang bisa kita jamin," jelasnya. (kmb32)

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

r&'

w

Bali Post Tingkatkan Akuntabilitas Perencana an 2017

Bappeda Litbang Gelar Forum

Konsultasi Publik UNTUK semakin memantapkan rencalra kerja tahun 2017. Bappeda Litbang Ka-

bupaten Badung melak-sanakan forum konsultasi publik Rencana Kerja Pembangunan

Dae-rah (RKPD) Kabupaten

Badung 2\li. Konsultasi publik tersebut, menshadirkan para pemangku lepentrngan dari berbagai sektor guna memperol,eh masukan dan saran masyarakat atas

rancangan tem.a dan prioritas pembangunan Kabupiten Ba-

dung tahun 2012 ying akan menjadi pedoman-dalim penyusunan program/kegiatan pembangunan tahun 2012.

Forum Konsultasi publik dilaksanakan dalam ranska

menjaring aspirasi sebagai tahap awal trlrhadap rumus-an tema dan prioritas

pembangunan d.aerah. Acara dibuka Kepala Bappeda Litbang I Wayan fiuambara di$ampingi Sekretaris Bappeda

Litbang Agus Ariawan-dan Kabid Aparatur, Darmawan serta dihadiri para tokoh masyarakat, stakeholder. lorum LPM. H.KTI. KTNA,

kelompok profesi, perguruan

Edisi Hal

: :

t
n-s

tinggi dan praktisi di semua

s-ektor. bertempat

di Ruang

Kriya Gosana Pusat Pemerinl Lahan Mangupraja Mandala,

Rabu (2412) kemarin, _ Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Bappeda Litbang

Kabupaten Badung Agus Ariawan memaparkan miksud dan tujuan pelaksanaan forum konsultasi publik

ini adalah untuk menjaring aspirasi pada tahan awal terhadap rumusan tema

dan p-rioritas pembangunan

- Agus Ariawan memaparkan, periodisasi RPJMD-Kabupaten Badung tahun 20102015 telah berakhir sesual akhir masa tugas bupati dan wakil bupati peliode sebelumnya. Sehingga terdapat masa transisi sampai dilantiknya bupati dan wakil bupaii.

Sehubungan dengan masa transisi tersebut, penyusunan

doKumen perencanaan dan

pembangunan tahun 2017 berpedoman pada RpJpD

daerah. Menjaring aspirasi

Kab_up_aten Badung. mengrngat Kabupaten Badung bel"um

tahap awal dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi

periode 2ol6-202t. Setelah

pemangku kepentingan pada

atau harapan para pemangku

kepentrngan terhadap pri-

oritas dan sasaran pembangunan, mendapatkan masukan tentang rumusan sementara prioritas dan rencana sasaran pembangunan daerah tahun

2OI7 serta dasar analisis

yang mendukung rumusan rencana program tersebut. Hasil forum konsultasi publik

merupakan acuan seluruh SKPD dalam rangka menyusun rancangan Rencana Ke{a (Renja) SKPD.

f6nrw

r

rolb

memiliki dokumen

np;Ul

bupati dan wakil bupati dilandokumen

tik, wajib disusun

RPJMD periode 2016-202I dalam waktu 6 bulan. Saat

telah mengawali dengan

ini pe-

nyusunan naskah teknokratik.RPJMD yang mencakup 4 B-ab dari 10 Bab yang haius drsusun. Bab I dan Bab IV merupakan substansi yang

sifatnya kondisi eksistins

normatif.

da;

Litbang -, Kepala Bappeda Kabupaten Badung I Wayan Suambara menyampaikan, pertemuan ini dalam rangka

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

W

Bali

Post

FOBUM - Kepolo Bappeda Litbang I Wa1an Suambara didompingi Sekretaris Bappeda Litbang Agua Ariawan membuha Forum Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Badung 2017 di Ruang Kriya Goeana Puspem Mangupraja Mandola, Rabu (2,U2) kemarin.

mensinkronkan penyusu-

aspirasi masyarakat ydng

Sekaligus sebagai cerminan

pat yang telah disampaikan

nan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk tahun anggaran 2017.

bahwa program kegiatan yang akan disusun di tahun 2017 nanti tidak hanya ber-

sifat ,op do..,n ataugit,en dari pemerintah. Tetapi, program

kegiatan ini berasal dari

Edisi

:

Hal

.3

Ycomrl

, rr

f

e

Olc& )oit

disampaikan pada peserta forum konsultasi publik. "Kami menghargai, pendapat-penda-

para peserta sangat berharga yang nantinya sebagai bagian

dari rumusan dalam pelaksanaan Forum SKPD yang akan dilaksanakan dengan bupati," jelasnya. (ad1072)