BAB XXXII BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 633 Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, terdiri dari: a. Kepala Badan; b. Sekretaris, membawahkan: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahkan: 1. Sub Bidang Ketersediaan dan Akses Pangan; 2. Sub Bidang Kerawanan Pangan. d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan: 1. Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan; 2. Sub Bidang Keamanan Pangan. e. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahkan: 1. Sub Bidang Distribusi dan Harga Pangan; 2. Sub Bidang Cadangan Pangan. f. Bidang
Penyuluh
Pertanian,
Perikanan
membawahkan: 1. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan; - 763 -
dan
Kehutanan,
2. Sub Bidang Pengembangan SDM Penyuluh. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. Jabatan Fungsional. Bagian Kedua Kepala Badan Pasal 634 (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 633 huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan meliputi bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, bidang konsumsi dan keamanan pangan, bidang distribusi, dan cadangan pangan dan bidang penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja; b. penyusunan rencana program dan kegiatan Badan; c. perumusan dan pengendalian kebijakan teknis dalam bidang ketahanan pangan dan penyuluhan; d. pengarahan
pelaksanaan
koordinasi
dan
pembinaan
dalam
penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan; e. perumusan fasilitasi bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan; f. perumusan pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan wajib; g. perumusan ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan
pangan,
serta
pemantauan
pengelolaan
cadangan
pangan; h. pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan; i. perumusan monitoring dan evaluasi bidang ketahanan pangan dan penyuluhan; j. pengelolaan dan penyelenggaraan data dan informasi. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merumuskan rencana operasional
Badan Ketahanan Pangan dan
Penyuluhan; - 764 -
b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merumuskan dan mengendalikan kebijakan teknis dalam bidang ketahanan pangan dan penyuluhan; e. mengarahkan
pelaksanaan
koordinasi
dan
pembinaan
dalam
penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan; f. merumuskan fasilitasi bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan; g. merumuskan pencapaian standar pelayanan minimal urusan wajib; h. merumuskan ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan
pangan,
serta
pemantauan
pengelolaan
cadangan
pangan; i. merumuskan dan mengembangkan penganekaragaman konsumsi pangan; j. merumuskan monitoring dan evaluasi bidang ketahanan pangan dan penyuluhan; k. merumuskan pengelolaan dan penyelenggaraan data dan informasi; l. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan: a. Sekretaris; b. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; c. Kepala Bidang Konsumsi dan Kemanan Pangan; d. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan; e. Kepala Bidang Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; f. Unit Pelaksana Teknis Badan; g. Jabatan Fungsional. Bagian Ketiga Sekretaris Pasal 635 (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 634 ayat (4) huruf a, mempunyai melaksanakan
tugas
pokok
perumusan
membantu rencana - 765 -
Kepala program
Badan dan
dalam kegiatan,
mengoordinasikan,
monitoring,
urusan
administrasi
umum
dan
kepegawaian, keuangan, serta perencanaan evaluasi dan pelaporan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokoksebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyusunan rencana program dan kegiatan, sesuai dengan bidang tugasnya; b. perumusan pembinaan
kebijakan, dan
pedoman,
pengembangan
standarisasi, administrasi
koordinasi, umum
dan
kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan; c. perumusan pengaturan, pembinaan, pengembangan pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan; d. pelaksanaan standarisasi
evaluasi, program
supervisi
dan
administrasi
pelaporan
umum
dan
kebijakan
kepegawaian,
keuangan serta evaluasi dan pelaporan; e. penyiapan data dan bahan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan; f. pengelolaan
urusan
administrasi
umum
dan
kepegawaian,
keuangan, penyusunan program evaluasi dan pelaporan; g. pengelolaan dan penyelenggaraan data dan informasi. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan operasional di lingkungan kesekretariatan Badan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan; e. merencanakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan; f. merencanakan
bahan
rumusan
rancangan
kebijakan
teknis
penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan, dan efisiensi tatalaksana badan; g. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya;
- 766 -
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan ; a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Kepala Sub Bagian Keuangan; c. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. Paragraf 1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 636 (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 635 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris
dalam
melaksanakan
penyiapan
administrasi
surat
menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun
rencana
operasional
Sub
Bagian
Umum
dan
Kepegawaian; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. melaksanakan administrasi ketatausahaan badan; e. melaksanakan urusan rumah tangga badan; f. melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan; g. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang badan; h. melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset badan; i. melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup badan; j. melaksanakan fungsi kehumasan; k. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
- 767 -
Paragraf 2 Kepala Sub Bagian Keuangan Pasal 637 (1) Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 635 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana
anggaran,
pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan Badan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bagian Keuangan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyiapkan rencana anggaran kas kegiatan di lingkungan badan; e. menyiapkan data, perhitungan anggaran dan belanja badan; f. mengoreksi konsep pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja badan dari sumber APBD maupun APBN; g. melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan badan; h. menyusun laporan keuangan badan; i. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan sesuai, tugas dan fungsinya; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 3 Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Pasal 638 (1) Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 635 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan programdan kegiatan, evaluasi dan pelaporan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; - 768 -
b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. mengoordinasikan penyusunan konsep Rencana Strategis (Renstra) badan; e. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja (Renja) badan; f. mengoordinasikan rencana
penyusunan
pembangunan
laporan
jangka
kinerja
menengah
badan,
daerah,
bahan Laporan
Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Daerah (LKPD) badan; g. mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran belanja badan yang bersumber dari APBD maupun APBN; h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program, dan kegiatan badan; i. melaksanakan fasilitasi program, dan kegiatan dari Pemerintah pusat untuk provinsi dan kabupaten/kota; j. melaksanakan pengelolaan data dan informasi badan; k. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Bagian Keempat Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Pasal 639 (1) Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 634 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu
Kepala
koordinasi,
dan
Badan
evaluasi,
dalam
melaksanakan
pelaksanaan
kebijakan
pembinaan, di
bidang
ketersediaan dan kerawanan pangan meliputi ketersediaan dan akses pangan dan kerawanan pangan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang ketersediaan dan kerawanan pangan meliputi ketersediaan dan akses pangan dan kerawanan pangan; - 769 -
b. penyiapan bahan pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan meliputi ketersediaan dan akses pangan dan kerawanan pangan; c. penyiapan
bahan
pengoordinasian
dan
sinkronisasi
bidang
ketersediaan dan kerawanan pangan, meliputi ketersediaan dan akses pangan dan kerawanan pangan; d. penyiapan bahan pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, meliputi ketersediaan dan akses pangan dan kerawanan pangan; e. penyiapan bahan penyusunan dan analisis data dasar mengenai ketersediaan dan akses pangan; f. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi, supervise, dan pelaporan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan meliputi ketersediaan dan akses pangan dan kerawanan pangan. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan operasional Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merencanakan
bahan
perumusan
kebijakanteknis
bidang
ketersediaan dan kerawanan pangan, meliputi ketersediaan dan akses pangan dan kerawanan pangan; e. merencanakan
bahan
pembinaan,
pengembangan
dan
pengendalian teknis bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, meliputi ketersediaan dan akses pangan dan kerawanan pangan; f. merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; g. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan: a. Kepala Sub Bidang Ketersediaan dan Akses Pangan; b. Kepala Sub Bidang Kerawanan Pangan. - 770 -
Paragraf 1 Kepala Sub Bidang Ketersediaan dan Akses Pangan Pasal 640 (1) Kepala Sub Bidang Ketersediaan dan Akses Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 639 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang teknis oprasional ketersediaan dan akses pangan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Ketersediaan dan Akses Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bidang Ketersediaan dan Akses Pangan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun kebijakan ketersediaan dan akses pangan; e. melaksanakan survei dan mengidentifikasi standar ketersediaan pangan; f. melaksanakan
pemantauan dan pengamanan ketersediaan serta
akses pangan; g. melaksanakan
analisis,
pengembangan,
dan
pemerataan
ketersediaan dan akses pangan; h. melaksanakan koordinasi dan pembinaan ketersediaan, dan akses pangan; i. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 2 Kepala Sub Bidang Kerawanan Pangan Pasal 641 (1) Kepala Sub Bidang Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 639 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis operasional kerawanan pangan. - 771 -
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Kerawanan Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Bidang Kerawanan Pangan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam
pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun kebijakan penanganan kerawanan pangan; e. melaksanakan
survei,
identifikasi,
dan
pemetaan
kerawanan
pangan; f. melaksanakan pemantauan dan penanganan kerawanan pangan; g. melaksanakan analisis, pengembangan dan sistem kewaspadaan
pangan dan gizi; h. melaksanakan koordinasi dan pembinaan penanganan kerawanan
pangan; i. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan
fungsinya; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik
lisan maupun tertulis. Bagian Kelima Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Pasal 642 (1) Kepala
Bidang
Konsumsi
dan
Keamanan
Pangan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 634 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan
evaluasi,
pelaksanaan
kebijakan
di
bidang
konsumsi
dan
keamanan pangan meliputi konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang konsumsi
dan
keamanan
pangan,
meliputi
konsumsi
dan
penganekaragaman pangan dan keamanan pangan; b. penyiapan
bahan
pembinaan,
pengembangan,
penganekaragaman pangan, serta keamanan pangan; - 772 -
dan
c. penyiapan konsumsi
bahan dan
pengoordinasian
keamanan
pangan,
dan
sinkronisasi
meliputi
bidang
konsumsi
dan
penganekaragaman pangan dan keamanan pangan; d. penyiapan bahan pelaksanaan program dan kegiatan konsumsi
dan
keamanan
pangan,
meliputi
bidang
konsumsi
dan
penganekaragaman pangan dan keamanan pangan; e. penyiapan bahan penyusunan dan analisis data konsumsi dan keamanan pangan, meliputi konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan; f. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi, supervisi, dan pelaporan kebijakan bidang konsumsi dan keamanan pangan, meliputi konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merencanakan konsumsi
bahan
dan
perumusan
keamanan
pangan,
kebijakan meliputi
teknis
bidang
konsumsi,
dan
penganekaragaman pangan dan keamanan pangan; e. merencanakan bahan pembinaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang konsumsi dan keamanan pangan, meliputi konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan; f. merencanakan bahan pelaksanaan program dan kegiatan bidang konsumsi
dan
keamanan
pangan,
meliputi
konsumsi
dan
penganekaragaman pangan dan keamanan pangan; g. merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; h. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Kepala
Bidang
Konsumsi
dan
Keamanan
Pangan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), membawahkan: a. Kepala Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan; b. Kepala Sub Bidang Keamanan Pangan. - 773 -
Paragraf 1 Kepala Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Pasal 643 (1) Kepala
Sub
Bidang
Konsumsi
dan
Penganekaragaman
Pangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 642 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis operasional konsumsi dan penganekaragaman pangan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun
rencana
operasional
Sub
Bidang
Konsumsi
dan
Penganekaragaman Pangan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam
pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun kebijakan konsumsi dan penganekaragaman pangan; e. melaksanakan
survei
dan
mengidentifikasi
konsumsi
dan
penganekaragaman pangan; f. melaksanakan
pemantauan, analisis dan pengembangan, serta
pemetaan konsumsi dan potensi penganekaragaman pangan; g. melaksanakan
koordinasi
dan
pembinaan
konsumsi,
dan
evaluasi
konsumsi,
dan
penganekaragaman pangan; h. melaksanakan
pengendalian
dan
penganekaragaman pangan; i.
melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya;
j.
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 2 Kepala Sub Bidang Keamanan Pangan Pasal 644
(1) Kepala Sub Bidang Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 642 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang
Konsumsi
dan
Keamanan
Pangan
dalam
melaksanakan
perumusan kebijakan teknis operasional Keamanan Pangan. - 774 -
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Keamanan Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bidang Keamanan Pangan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun kebijakan penanganan dan jejaring keamanan pangan; e. melaksanakan identifikasi, uji laboratorium, fasilitasi sertifikasi, dan registrasi keamanan pangan; f. melaksanakan
pemantauan
dan
pengawasan
penanganan
keamanan pangan; g. melaksanakan sosialisasi, pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi penanganan keamanan, mutu dan gizi pangan; h. melaksanakan koordinasi dan pembinaan penanganan keamanan pangan; i. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Bagian Keenam Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Pasal 645 (1) Kepala
Bidang
Distribusi
dan
Cadangan
Pangan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 634 ayat (4) huruf d, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi dan cadangan pangan meliputi distribusi dan harga pangan dan cadangan pangan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang distribusi dan cadangan pangan, meliputi distribusi dan harga pangan dan cadangan pangan; b. penyiapan bahan pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan bidang distribusi dan cadangan pangan, meliputi distribusi dan harga pangan dan cadangan pangan; - 775 -
c. penyiapan
bahan
pengoordinasian
dan
sinkronisasi
bidang
distribusi dan cadangan pangan meliputi distribusi dan harga pangan dan cadangan pangan; d. penyiapan bahan pelaksanaan program dan kegiatan
bidang
distribusi dan cadangan pangan, meliputi distribusi dan harga pangan dan cadangan pangan; e. penyiapan bahan penyusunan dan analisis data bidang distribusi dan cadangan pangan meliputi distribusi dan harga pangan dan cadangan pangan; f. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi, supervisi, dan pelaporan kebijakan
bidang
distribusi
dan
cadangan
pangan,
meliputi
distribusi dan harga pangan dan cadangan pangan; (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan
kegiatan
operasional
Bidang
Distribusi
dan
Cadangan Pangan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merencanakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang distribusi dan cadangan pangan meliputi distribusi dan harga pangan dan cadangan pangan; e. merencanakan bahan pembinaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang distribusi dan cadangan pangan, meliputi distribusi dan harga pangan dan cadangan pangan; f. merencanakan bahan pelaksanaan program dan kegiatan bidang distribusi dan cadangan pangan, meliputi distribusi dan harga pangan dan cadangan pangan; g. merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; h. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Kepala
Bidang
Distribusi
dan
Cadangan
dimaksud pada ayat (1), membawahkan: - 776 -
Pangan
sebagaimana
a. Kepala Sub Bidang Distribusi dan Harga Pangan; b. Kepala Sub Bidang Cadangan Pangan. Paragraf 1 Kepala Sub Bidang Distribusi dan Harga Pangan Pasal 646 (1) Kepala Sub Bidang Distribusi dan Harga Pangan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 645 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan distribusi dan harga pangan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Distribusi dan Harga Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bidang Distribusi dan Harga Pangan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun bahan kebijakan distribusi dan harga pangan; e. menyusun bahan pelaksanaan identifikasi distribusi dan harga pangan; f. menyusun
bahan
pelaksanaan
pemantauan,
analisis,
dan
pengembangan, serta pemetaan distribusi dan harga pangan; g. menyusun bahan pelaksanaan pengembangan sistem jaringan dan pola distribusi pangan; h. menyusun bahan pelaksanaan program dan kegiatan distribusi dan harga pangan; i. menyusun bahan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan distribusi dan harga pangan; j. menyusun
bahan
pelaksanaan
pengendaliaan
dan
evaluasi
distribusi dan harga pangan; k. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
- 777 -
Paragraf 2 Kepala Sub Bidang Cadangan Pangan Pasal 647 (1) Kepala Sub Bidang Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 645 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang
Distribusi
dan
Cadangan
Pangan
dalam
melaksanakan
penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan cadangan pangan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Cadangan Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bidang Cadangan Pangan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun bahan kebijakan cadangan pangan; e. melaksanakan
pendataan
dan
fasilitasi
penguatan
cadangan
pangan; f. melaksanakan
pemetaan, pemantauan, dan analisis cadangan
pangan; g. melaksanakan pengembangan jaringan dan pola cadangan pangan; h. melaksanakan koordinasi dan pembinaan cadangan pangan; i. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Bagian Ketujuh Kepala Bidang Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pasal 648 (1) Kepala
Bidang
Penyuluh
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 634 ayat (4) huruf e, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi sebagai berikut: - 778 -
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang penyuluh
pertanian,
kelembagaan
perikanan,
penyuluhan,
dan
dan
kehutanan
pengembangan
meliputi
sumber
daya
manusia penyuluh; b. penyiapan bahan pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan bidang penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan meliputi kelembagaan
penyuluhan,
dan
pengembangan
sumber
daya
manusia penyuluh; c. penyiapan penyuluh
bahan
pengoordinasian
pertanian,
kelembagaan
perikanan,
penyuluhan,
dan
dan dan
sinkronisasi kehutanan
pengembangan
bidang meliputi
sumber
daya
manusia penyuluh; d. penyiapan bahan pelaksanaan program dan kegiatan penyuluh
pertanian,
kelembagaan
perikanan,
penyuluhan,
dan
dan
kehutanan
pengembangan
bidang meliputi
sumber
daya
manusia penyuluh; e. penyiapan bahan penyusunan dan analisis data bidang penyuluh pertanian,
perikanan,
dan
kehutanan
meliputi
kelembagaan
penyuluhan, dan pengembangan sumber daya manusia penyuluh; f. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi, supervisi, dan pelaporan kebijakan bidang penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan meliputi kelembagaan penyuluhan, dan pengembangan sumber daya manusia penyuluh. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang
Penyuluh
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan operasional Bidang Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merencanakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penyuluh pertanian,
perikanan,
dan
kehutanan
meliputi
kelembagaan
penyuluhan, dan pengembangan sumber daya manusia penyuluh; e. merencanakan
bahan
pembinaan,
pengembangan,
dan
pengendalian teknis bidang penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan meliputi kelembagaan penyuluhan, dan pengembangan - 779 -
sumber daya manusia penyuluh; f. merencanakan bahan pelaksanaan program dan kegiatan bidang penyuluh
pertanian,
kelembagaan
perikanan,
penyuluhan,
dan
dan
kehutanan
pengembangan
meliputi
sumber
daya
manusia penyuluh; g. merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; h. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Bidang Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan: a. Kepala Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan; b. Kepala Sub Bidang Pengembangan SDM Penyuluh. Paragraf 1 Kepala Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan Pasal 649 (1) Kepala Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 648 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kelembagaan penyuluhan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun bahan kebijakan kelembagaan penyuluhan; e. melaksanakan pendataan dan fasilitasi kelembagaan penyuluhan; f. melaksanakan pemetaan, pemantauan, dan analisis kelembagaan penyuluhan; g. melaksanakan pengembangan jaringan dan pola kelembagaan penyuluhan; - 780 -
h. melaksanakan pengembangan kapasitas kelembagaan penyuluhan i. melaksanakan
koordinasi
dan
pembinaan
kelembagaan
penyuluhan; j. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan sesuai, tugas dan fungsinya; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 2 Kepala Sub Bidang Pengembangan SDM Penyuluh Pasal 650 (1) Kepala Sub Bidang Pengembangan SDM Penyuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 648 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu
Kepala
Bidang
Penyuluh
Pertanian,
Perikanan,
dan
Kehutanan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia penyuluh. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengembangan SDM Penyuluh mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bidang Pengembangan SDM Penyuluh; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun
kebijakan
pengembangan
sumber
daya
manusia
penyuluh; e. melaksanakan pendataan dan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia penyuluh; f. melaksanakan pemetaan, pemantauan dan analisis pengembangan sumber daya manusia penyuluh; g. melaksanakan pengembangan jaringan dan pola pengembangan sumber daya manusia penyuluh; h. melaksanakan pembinaan penerapan persyaratan sertifikasi, dan akreditasi jabatan fungsional penyuluh; i. melaksanakan pengelolaan penerapan sertifikasi tenaga penyuluh swadaya dan swasta; - 781 -
j. melaksanakan pengembangan kapasitas pengembangan sumber daya manusia penyuluh; k. melaksanakan koordinasi dan pembinaan pengembangan sumber daya manusia penyuluh; l. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan sesuai, tugas dan fungsinya; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
- 782 -
