UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN PERATURAN PENDUKUNGNYA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN PERATURAN PENDUKUNGNYA

TIM SOSIALISASI DAN ASISTENSI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

17

Kebijakan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sistem UU 2 / 2012 tentang Pengadaan Tanah (Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)

I Pendahuluan 2) Skema Umum Pengadaan Tanah 3) Prinsip-prinsip Perumusan UU 2/2012 II Pokok-Pokok Pengadaan Tanah 1) Jaminan Pemerintah dan Pemda terhadap Tersedianya Tanah dan Pendanaan 2) Pihak yang Berhak melepas tanahnya

III Jenis Kepentingan Umum Tanah

(Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum)

4 Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah I

1) Tujuan Pengadaan Tanah

IV Penyelenggaraan

Perpres 71 /2012

Pengadaan

Perencanaan 1. Dasar Perencanaan 2. Kelembagaan 3. Substansi Perencanaan 4. Dokumen Perencanaan II Persiapan 1. Tim Persiapan 2. Tim Kajian 3. Tahap Kegiatan 4. Penetapan Lokasi III Pelaksanaan 1. Sosialisasi Pengadaan Tanah Kepada Masyarakat 2. Inventarisasi dan identifikasi 3. Penetapan Penilai 4. Musyawarah IV Penyerahan Hasil 1. Serah Terima Dokumen Pengadaan Tanah 2. Kegiatan Pembangunan 3. Kegiatan Pendaftaran (Sertipikasi)

PERKABPN 5/2012 1) Susunan Anggota Pelaksanaan Pengadaan Tanah 2) Pemberitahuan kpd masyarakat 3) Identifikasi & Inventarisasi Objek dan Subjek 4) Penunjukan Penilai (Appraisal) 5) Musyawarah bentuk Ganti Rugi 6) Penyerahan hasil

PERMENDAGRI 72/2012 Biaya Operasional dan Pendukung Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang bersumber dari APBD Penetapan Harga pelaksanaan pengadaan tanah bersumber dari APBD

PMK 13 / 2013 Biaya Operasional dan Pendukung Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang bersumber dari APBN Pembentukan Tim & Honorarium Tim

PRINSIP DASAR PENGADAAN TANAH (MERUPAKAN SATU KESATUAN DENGAN KEBIJAKAN PUBLIK) 1. Penghormatan Hak Asasi, Adanya Kesetaraan Hukum Dan Jaminan Hak Keberatan Bagi Masyarakat Serta Mengedepankan Prinsip Musyawarah. 2. Terbangunnya Partisipasi, Adanya Akses Informasi Dan Penggantian Yang

Layak Serta Adanya Kejelasan Maksud Dan Tujuan Pengadaan Tanah. 3. Batasan Subjek Hak Publik Dan Kepentingan Umum Serta Dampak Pembangunan Bagi Wilayah Dan Masyarakat. 4. Hasil Penilaian Sebagai Dasar Musyawarah Dalam Menentukan Bentuk Ganti Rugi.

KERANGKA PIKIR PENGADAAN TANAH (MERUPAKAN SATU KESATUAN DENGAN KEBIJAKAN)

1. Rasionalitas 2. Asas Hukum Pengadaan Tanah 3. Hak, Kewajiban Serta Peran Serta Pihak yang Berhak

4. Ketentuan Umum Pengadaan Tanah 5. Pokok-Pokok serta Dasar Pengadaan Tanah 6. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan

Umum

1. RASIONALITAS (POKOK-POKOK PIKIRAN PEMERINTAH DALAM MENYUSUN UNDANG-UNDANG PENGADAAN TANAH)

1. Pembangunan adalah untuk Mewujudkan Masyarakat yang Adil, Makmur serta Sejahtera. 2. Agar Pembangunan untuk Kepentingan Umum Terselenggara

Diperlukan Ketersediaan Tanah. 3. Prinsip Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum : 1)

Kemanusiaan.

2)

Demokratis.

3)

Adil.

4. Perlunya

Disusun

Undang-undang

Pengadaan

Tanah

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Demokratis.

bagi

2. ASAS HUKUM PENGADAAN TANAH (SEBAGAI PENGHORMATAN ATAS HAK DASAR MANUSIA)

Kemanusiaan Penghormatan Hak-hak Asasi Manusia serta Harkat dan Martabat setiap Warga Negara

Keadilan Jaminan Penggantian yang Layak

Kemanfaatan Memberikan aspek manfaat secara luas

Kepastian Tersedianya tanah dalam proses Pengadaan Tanah untuk pembangunan

Keterbukaan Memberikan akses untuk mendapatkan informasi secara luas dalam rencana pembangunan

Kesepakatan Dilakukan Dengan Musyawarah

Keikutsertaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Kesejahteraan Memberikan Nilai Tambah Bagi Kelangsungan Kehidupan Masyarakat

Keberlanjutan Pembangunan Yang Terus-menerus Dan Berkesinambungan

Keselarasan Seimbang Dan Sejalan Dengan Kepentingan Masyarakat Dan Negara

3. HAK, KEWAJIBAN SERTA PERAN SERTA PIHAK YANG BERHAK DALAM PERENCANAAN, PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH (SEBAGAI WUJUD ATAS PERLINDUNGAN HAK DAN KESETARAAN HUKUM)

1. Mendapatkan akses dan informasi terkait maksud, tujuan serta dampak pembangunan, termasuk melaksanakan kontrol tata ruang wilayah 2. Keberatan penetapan lokasi pembangunan kepada gubernur

3. Keberatan melalui proses PTUN terkait penetapan lokasi pembangunan

4. Mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan PTUN,terkait

5. Meminta identifikasi dan inventarisasi ulang atas obyek dan subyek tanah yang akan diberikan ganti kerugian.

6. Keberatan atas besarnya nilai ganti rugi.

3. HAK, KEWAJIBAN SERTA PERAN SERTA PIHAK YANG BERHAK ….lanjutan

7. Keberatan melalui Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung atas besarnya ganti kerugian

8. Mendapatkan keseimbangan kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.

9. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah, setiap orang wajib mematuhi ketentuan Pengadaan Tanah.

10. Memberikan masukan secara lisan atau tertulis mengenai Pengadaan Tanah

11. Memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah

4. KETENTUAN UMUM PENGADAAN TANAH

(PENYAMAAN PERSEPSI ANTARA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH) 1. Lembaga negara selaku Subjek Hak, Kementerian, Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Badan Hukum Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara yang Mendapat Penugasan Khusus Pemerintah. 2. Pengadaan Tanah Dilakukan Dengan Ganti Rugi yang Layak dan Adil kepada yang Berhak. 3. Konsultasi Publik adalah Musyawarah Antar pihak Guna

Mencapai Kesepakatan Dalam Perencanaan Pengadaan Tanah.

4. KETENTUAN UMUM PENGADAAN TANAH

(PENYAMAAN PERSEPSI ANTARA MASYARAKATDAN PEMERINTAH) 4. Pelepasan Hak adalah Kegiatan Pemutusan Hubungan

Hukum Dari Pihak Yang Berhak Kepada Negara Melalui Badan Pertanahan Nasional.

5. Ganti Kerugian Adalah Penggantian yang Layak dan Adil Kepada yang Berhak. 6. Penilai Pertanahan Adalah Orang Perseorangan Secara Independen dan Profesional Mendapat Izin Praktek dari Menteri Keuangan dan Lisensi dari Badan Pertanahan Republik Indonesia.

5. POKOK-POKOK SERTA DASAR PENGADAAN TANAH (MEMBANGUN UNIFIKASI PANDANGAN ANTARA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH)

1. Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Tanah dan Pendanaannya Dijamin Ketersediaannya oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah. 2. Pihak yang Berhak Wajib Melepaskan Tanahnya Setelah Pemberian Ganti Kerugian atau Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap. 3. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Diselenggarakan oleh Pemerintah.


4. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Tanahnya Dimiliki

Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Serta Badan Usaha Milik Negara. 5. Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dapat Bekerjasama Dengan Badan Usaha Milk Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha

Swasta. 6. Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Nasional Pembangunannya Diselenggarakan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundangundangan. 7. Rencanca Pengadaan Tanah Harus sesuai denga Tata Ruang Wilayah.

8. Rencana Pengadaan Tanah didasarkan Pada Pembangunan Nasional/Daerah.


9.

Pengadaan didasarkan Pada Rencana Strategis.

10. Pengadaan didasarkan Pada Rencana Kerja Setiap Instansi yang Memerlukan Tanah. 11. Pengadaan Tanah Untuk Infrasrtruktur Minyak, Gas, dan Panas Bumi, Berdasarkan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Instansi yang Memerlukan Tanah. 12. Perencanaan Pengadaan Tanah Melibatkan Semua Pengampu dan Pemangku Kepentingan.

13. Pengadaan Tanah Memperhatikan Keseimbangan Kepentingan Pembangunan dan Kepentingan Masyarakat.

6. LINGKUP KEPENTINGAN UMUM (DILAKSANAKAN DAN DIMILIKI PEMERINTAH SERTA UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT)

1.

Pertahanan dan Keamanan Nasional.

2.

Jalan Umum, Jalan Tol, Terowongan, Jalur Kereta Api, dan Fasilitas

Operasi Kereta Api. 3.

Waduk, Bendungan, Bendung, Irigasi, Saluran Air Minum, Saluran Pembuangan Air dan Sanitasi, dan Bangunan Pengairan Lainnya.

4.

Pelabuhan, Bandar Udara, dan Terminal.

5.

Infrastruktur Minyak, Gas, dan Panas Bumi.

6.

Pembangkit, Transmisi, Gardu, Jaringan, dan Distribusi Tenaga Listrik.

6. LINGKUP KEPENTINGAN UMUM

Lanjutan …

7.

Jaringan Telekomunikasi dan Informatika Pemerintah.

8.

Tempat Pembuangan dan Pengolahan Sampah.

9.

Rumah Sakit Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

10. Fasilitas Keselamatan Umum. 11. Tempat Pemakaman Umum Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 12. Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum, dan Ruang Terbuka Hijau Publik. 13. Cagar Alam dan Cagar Budaya. 14. Kantor Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Lanjutan …

6. LINGKUP KEPENTINGAN UMUM

15. Penataan Pemukiman Kumuh Perkotaan atau Konsolidasi Tanah, Serta Perumahan Untuk

Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dengan Status Sewa. 16. Prasarana Pendidikan atau Sekolah Pemerintah dan Pemerintah daerah. 17. Prasarana Olahraga Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 18. Pasar Umum dan Lapangan Parkir Umum.

PERATURAN PRESIDEN NO 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM


4 TAHAPAN PENGADAAN TANAH

1

2

3

4

1. PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DOKUMEN PERENCANAAN) Perencanaan Perencanaan 1. Dasar Perencanaan 2. Materi Perencanaan

Substansi Perencanaan Substansi Perencanaan

1. Dasar, RTRW, RPJM, Renstra, RKP dan Renja

3. Study Kelayakan Perencanaan

2. Maksud dan Tujuan Pembangunan

Kelembagaan Kelembagaan

3. Data Awal (Objek dan Subjek)

1. Instansi Yang Memerlukan

4. Perkiraan Nilai Tanah Kebutuhan Anggaran

Tanah 2. Instansi Teknis Terkait 3. Lembaga Profesional Hasilnya Hasilnya

1. Dokumen Perencanaan Instansi 2. Diserahkan Kepada Gubernur

dan

5. Perkiraan Waktu Pengadaan Tanah dan Pembangunannya 6. Kelayakan Lokasi (P4T) 7. Aspek Manfaat bagi Wilayah dan Masyarakat 8. Study dan Survei yang Diperlukan

1. PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DOKUMEN PERENCANAAN) (DOKUMEN PERENCANAAN DITETAPKAN INSTANSI MEMERLUKAN TANAH DAN DISERAHKAN KEPADA GUBERNUR MEMUAT DASAR, MATERI DAN STUDY KELAYAKAN)

1. Rencana tata ruang wilayah. 2. Prioritas pembangunan. 3. Rencana pembangunan jangka menengah. 4. Rencana strategis. 5. Rencana kerja pemerintah instansi yang bersangkutan. 6. Disusun instansi yang memerlukan tanah dengan

instansi teknis serta dapat dibantu tenaga profesional

1. PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DOKUMEN PERENCANAAN) 7. Maksud dan tujuan rencana pembangunan. 8. Data awal penguasaan dan pemilikan atas tanah. 9. Letak tanah, status tanah dan luas tanah yang dibutuhkan, termasuk jangka waktu pengadaan tanah.

10. Perkiraan waktu yang diperlukan untuk masing-masing tahapan pelaksanaan pengadaan tanah, termasuk untuk

pembangunannya. 11. Survei sosial ekonomi dan Kelayakan lokasi, yang akan terkena dampak.

1. PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DOKUMEN PERENCANAAN) 12. Study budaya masyarakat, politik, keamanan, agama dan amdal. 13. Analisis mengenai kesesuaian fisik lokasi dituangkan dalam peta rencana lokasi pembangunan. 14. Perkiraan nilai ganti kerugian tanah, ruang atas tanah dan

bawah tanah, bangunan, tanaman, dan benda yang berkaitan dengan tanah serta rencana penganggaran. 15. Besarnya dana, sumber dana, dan rincian alokasi dana untuk perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi dan pengelolaan, serta sosialisasi. 16. Analisis biaya yang diperlukan dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat.

2. PERSIAPAN PENGADAAN TANAH (PENETAPAN LOKASI) Pembentukan Tim 1. TIM Persiapan 1) Instansi terkait 2) Bupati/walikota 3) Instansi yg Perlu Tanah 4) Satuan kerja perangkat Daerah Provinsi terkait 2. TIM Kajian 1) Sekretaris Daerah Provinsi 2) Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi 3) Instansi di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 4) Kakanwil KUMHAM 5) Bupati/Walikota /yang ditunjuk 6) Akademisi 3. Sekretariat Provinsi 4. Pendelegasian Persiapan Pengadaan Tanah kepada Bupati / Walikota

Tahap Kegiatan 1. Pemberitahuan Rencana Pembangunan 2. Pedataan Awal Lokasi 3. Konsultasi Publik / Konsultasi Publik Ulang

4. SK Penetapan Lokasi 5. Pengumuman penetapan Lokasi 6. Keberatan Pihak Yang Berhak 7. Kajian TIM

8. Diterima/Ditolak Gubernur 9. Keberatan Melalui PTUN 10.Kasasi melalui MA 11.Penetapan Lokasi

12.Pemindahan Lokasi 13.Penetapan Lokasi Berlaku 2 Tahun Dapat Diperpanjang 1 Tahun 14.Durasi Maksimal 207 Hari

2. PERSIAPAN PENGADAAN TANAH (PENETAPAN LOKASI) (ATAS DASAR DOKUMEN PERENCANAAN GUBERNUR MENUNJUK TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT PROVINSI PALING LAMA 10 HARI KERJA)

Tugas Tim Persiapan Bupati / Walikota

1. Melaksanakan pemberitahuan

rencana pembangunan. 2. Melakukan pendataan awal Instansi yang Perlu Tanah

TIM PERSIAPAN

SKPD Provinsi

lokasi.

3. Melaksanakan konsultasi publik dan konsultasi publik ulang. 4. Menyiapkan penetapan lokasi.

Instansi lainnya

5. Mengumumkan penetapan lokasi. 6. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Gubernur.

2. PERSIAPAN PENGADAAN TANAH (PENETAPAN LOKASI) Pemberitahuan Rencana Pembangunan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Maksud dan tujuan rencana pembangunan. Letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan. Tahapan rencana pengadaan tanah. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan. Informasi lainnya yang dianggap perlu. Pemberitahuan disampaikan secara langsung kepada masyarakat melalui sosialisasi, tatap muka dan surat pemberitahuan.

Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan 1.

Pemegang hak atas tanah dan hak pengelolaan.

2.

Nadzir tanah untuk wakaf.

3.

Pemilik tanah bekas milik adat dan masyarakat hukum adat.

4.

Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik dan Pemegang dasar penguasaan atas tanah

5.

Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

2. PERSIAPAN PENGADAAN TANAH (PENETAPAN LOKASI) Konsultasi Publik 1. 2. 3. 4.

Dilaksanakan di kantor kelurahan atau desa Undangan diberikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum konsultasi publik dilaksanakan Tim persiapan menjelaskan maksud dan tujuan rancana pembangunan, tahapan pengadaan tanah, peran penilai dalam menentukan nilai ganti rugi, dsb) Konsultasi publik dilakukan secara dialogis

Penetapan Lokasi Pembangunan 1.

Penetapan lokasi dilakukan oleh gubernur berdasarkan hasil kesepakatan

2.

Gubernur menetapkan perpanjangan, apabila tidak diperpanjang maka terhadap sisa tanah diproses ulang dari tahap perencanaan

Penetapan Lokasi Pembangunan 1.

Gubernur bersama Instansi yang memerlukan tanah mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan memuat nomor dan tanggal keputusan Penetapan Lokasi, peta lokasi, maksud dan tujuan pembangunan, letak dan luas tanah yang dibutuhkan, perkiraan jangka waktu Pengadaan Tanah termasuk waktu pembangunannya

2.

Tata cara dan pelaksanaan pengumuman, tempat, media massa, pengumuman selama 14 hari kerja. (telah diatur secara rinci)

3. PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH (PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM DAN GANTI RUGI) 1. Pembentukan Tim Pelaksana 1) BPN Provinsi 2) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 3) Perangkat Provinsi 4) Perangkat Kabupaten/Kota 5) Camat 6) Lurah/Kepala Desa

Kegiatan 1) 2) 3) 4)

5) 6)

2. Penyusunan Rencana Kerja dan Rapat

7)

3. Pembentukan Satuan Tugas

8) 9) 10)

1) Yg membidangi Data Fisik (Satgas A) 2) Yg membidangi Data Pihak yang Berhak (Satgas B) 4. Penyusunan Persiapan Kerja 5. Pendelegasian Ke Kab/Kota Berlaku MUTADIS MUTANDIS

11) 12) 13) 14)

Pengajuan Pengadaan Tanah Pemberitahuan Kepada Pihak yg Berhak Inventarisasi Aspek Fisik dan Identifikasi Aspek Yuridis Pembuatan Peta Fisik dan Daftar Nominatif Publikasi Hasil Inventarisasi dan Identifikasi dan Daftar Nominatif Keberatan Dari Pihak Yang Berhak Dilakukan Verifikasi Ulang Oleh Satgas Penunjukan Penilai Atau Penilai Publik Oleh BPN, dan Pengumuman Penilai Hasil Penilaian (BAP) Musyawarah Dengan Masyarakat Setuju (Diikuti Pelepasan hak dan Pembayaran) Keberatan Melalui PN dan Kasasi MA Pembayaran Ganti Rugi Atau Penitipan Uang Pelepasan hak Durasi Maksimal 382 Hari

3. PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH 3. PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

(PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM DAN GANTI RUGI) Penyiapan Pelaksanaan 1.

Pengajuan pengadaan tanah kepada ketua pelaksana

2.

Pelaksana pengadaan tanah membuat rencana kerja, agenda rapat, dan merumuskan strategi implementasi

3.

Ketua pelaksana menetapkan Satgas A & Satgas B untuk melakukan pendataan objek dan Subjek

Inventarisasi & Identifikasi 1.

Satgas melakukan penyiapan kegiatan inventarisasi dan identifikasi

2.

Satgas melakukan pengukuran dan pemetaan

3.

Hasil inventarisasi dan identifikasi dibuat peta bidang tanah dan daftar nominatif yang ditandatangani oleh ketua satuan tugas.

4.

Daftar nominatif digunakan dalam proses penentuan nilai ganti kerugian.

5.

Satuan tugas menyelesaikan tugasnya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja


(PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM DAN GANTI RUGI) Penetapan Penilai 1.

Penetapan besarnya nilai ganti kerugian oleh ketua pelaksana berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik (pemerintah)

2.

Jasa penilai atau penilai publik ditetapkan oleh ketua pelaksana pengadaan tanah

3.

Nilai ganti kerugian merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi.

4.

Nilai ganti kerugian merupakan nilai tunggal untuk bidang per bidang tanah

5.

Besarnya nilai ganti kerugian dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan bentuk ganti kerugian.

Musyawarah penetapan ganti Kerugian 1.

Pelaksana musyawarah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

2.

Mengikutsertakan instansi yang memerlukan tanah.

3.

Dilakukan secara langsung.

4.

Pelaksana Pengadaan tanah menyampaikan besarnya ganti kerugian atas hasil penilaian ganti kerugian.

5.

Pelaksana pengadaan tanah mengundang pihak yang berhak menetapkan tempat waktu pelaksanaan.

6.

Undangan disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan musyawarah.


(PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM DAN GANTI RUGI)

Tanah

Tanaman

Kerugian Lain yang Dapat Dinilai

Bangunan

Objek Penilaian Ganti Rugi

Ruang Atas Tanah dan Bawah Tanah

Benda yang Berkaitan dengan Tanah


(PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM DAN GANTI RUGI) Pemberian Ganti Kerugian 1.

2.

Pemberian ganti kerugian berbentuk : 1.

Uang.

2.

Tanah pengganti.

3.

Pemukiman kembali.

4.

Kepemilikan saham.

5.

Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak

Dalam musyawarah mengutamakan pemberian ganti rugi dalam bentuk uang

Pelepasan Objek Pengadaan Tanah 1.

Dilaksanakan dihadapan kepala kantor pertanahan setempat dan dibuat dalam berita acara pelepasan hak

2.

Pelepasan hak tahap pelaksanaannya menyiapkan surat pernyataan pelepasan hak tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain, menarik bukti penguasaan atau kepemilikan tanda terima pelepasan dan menghapus dari daftar umum dan mematikan sertipikat dan buku tanah


(PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM DAN GANTI RUGI)

Dokumentasi Peta Bidang, Daftar Nominatif Dan Data Administrasi Pengadaan Tanah 1.

Pengumpulan, pengelompokan, pengolahan dan penyimpanan data meliputi peta bidang tanah, daftar nominatif dan data administrasi

2.

Data pengadaan tanah disimpan, didokumentasikan dan diarsipkan oleh kepala kantor pertanahan, data tersebut dapat disimpan dalam bentuk data elektronik

4. PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH (PEMENUHAN HAK KEPADA INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH)

1. Serah Terima Dokumen Pengadaan Tanah Dari Pelaksana Pengadaan Tanah Kepada Instansi yang Memerlukan Tanah

2. Dimulainya Kegiatan Pembangunan Infrastruktur 3. Pembangunan Dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah

Daerah, BUMN Serta Swasta Dengan Skema KPS (PPP) 4. Kegiatan Pendaftaran Tanah (Sertipikasi)

PEMANTAUAN, SUMBER DANA DAN KETENTUN PERALIHAN Pemantauan dan Evaluasi • Upaya Pengendalian Atas Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Dilakukan BPN RI Sumber Dana • APBN • APBD • BUMN/BUMD • Sumber-Sumber Lain Sesuai Ketentuan

Ketentuan Peralihan • Sisa Pengadaan Tanah Tetap Berlaku Peraturan Lama Sampai Dengan 31 Desember 2014

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT PENGATURAN DAN PENGADAAN TANAH PEMERINTAH MEKANISME PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2012 DAN PERATURAN PRESIDEN NO.71 TAHUN 2012)

PERENCANAAN

PERSIAPAN

• Pembentukan TIM • Kelembagaan 1. Instansi Yang 1. TIM Persiapan 1) Bupati/walikota Memerlukan 2) SKPD Provinsi terkait Tanah 3) Instansi yg Perlu Tanah 2. Instansi Teknis 4) Instansi terkait lainnya Terkait 2. TIM Kajian 3. Lembaga 1) Sekretaris Daerah Provinsi Profesional 2) BPN Provinsi

• Perencanaan 1. Dasar Perencanaan 2. Materi Perencanaan 3. Study Kelayakan perencanaan • Hasilnya 1. Dokumen Perencanaan Instansi 2. Diserahkan Kepada Gubernur

PELAKSANAAN • Pembentukan Tim Pelaksana

PENYERAHAN HASIL

PEMANTAUAN, SUMBER DANA, KETENTUAN PERALIHAN

• Pemenuhan • Pemantauan dan Hak Kepada Evaluasi. Instansi Yang Upaya Memerlukan Pengendalian Atas tanah Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1. Serah Terima • Penyusunan Rencana Kerja dan Dilakukan BPN RI Dokumen Rapat Pengadaan • Sumber Dana • Pembentukan Satuan Tugas 3) Instansi di Bidang Perenc. Tanah Dari 1. APBN 1. Yg membidangi Data Fisik Pembangunan Daerah Pelaksana 2. APBD 2. Yg membidangi Data Pihak yg Berhak 4) Kakanwil KUMHAM Pengadaan 3. BUMN/BUMD • Penyusunan Persiapan Kerja 5) Bupati/Walikota Tanah Kepada 4. Sumber-Sumber • Pendelegasian Ke Kabupaten/Kota 6) Akademisi Instansi yang Berlaku MUTADIS MUTANDIS Lain Sesuai 3. Sekretariat Provinsi Memerlukan • Kegiatan Ketentuan 4. Pendelegasian Persiapan 1. Pengajuan Pengadaan Tanah Tanah Pengadaan Tanah kepada • Ketentuan 2. Inventarisasi Aspek Fisik dan Bupati/Walikota 2. Dimulainya Identifikasi Aspek Yuridis Peralihan. • Tahap Kegiatan Kegiatan 3. Pembuatan Peta Fisik dan Daftar Sisa Pengadaan 1. Pemberitahuan Renc. Pemb. Pembangunan Nominatif Tanah Tetap 2. Pedataan Awal Lokasi 4. Publikasi Hasil Inventarisasi dan Infrastuktur Berlaku Peraturan 3. Konsultasi Publik/ KP Ulang Identifikasi dan Daftar Nominatif 3. Pembangunan Lama Sampai 4. SK Penetapan Lokasi 5. Keberatan Dari Pihak Yang Berhak Dilaksanakan Dilakukan Verifikasi Ulang Oleh Satgas 5. Pengumuman Penetapan Lokasi Dengan 31 6. Penunjukan Penilai Atau Penilai Publik Pemerintah, 6. Keberatan Pihak Yang Berhak Desember 2014 Oleh BPN 7. Kajian TIM Pemda, BUMN 7. Hasil Penilaian (BAP) 8. Diterima/Ditolak Gubernur Serta Swasta 8. Musyawarah Dengan Masyarakat 9. Keberatan Melalui PTUN Dengan Skema 9. Setuju (Diikuti Pelepasan Hak Dan 10. Kasasi melalui MA Pembayaran) KPS (PPP) 11. Penetapan Lokasi 10. Keberatan Melalui PN dan Kasasi MA 4. Kegiatan 12. Pemindahan Lokasi 11. Pembayaran Ganti Rugi Atau Penitipan Pendaftaran 13. Penetapan Lokasi Berlaku 2 Uang Tanah Tahun Dapat Diperpanjang 1 Thn 12. Pelepasan Hak 13. Durasi Maksimal 382 Hari (Sertipikasi) 14. Durasi Maksimal 207 Hari 1. 2. 3. 4. 5. 6.

BPN Provinsi BPN Kabupaten/Kota Perangkat Provinsi Perangkat Kabupaten/Kota Camat Lurah/Kepala Desa

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH


SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH 1. Pelaksana Kanwil BPN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Kakanwil BPN Provinsi (Ketua) Kabid HTPT (Pejabat Eselon III) Kakantah BPN Setempat SKPD Provinsi SKPD Kab/Kota Camat Lurah/Kepala Desa Kasi Pengaturan Tanah Pemerintah

3. Sekretariat Pelaksana Pengadaan Tanah

Pejabat atau staf yang ditunjuk oleh Ketua Pelaksana paling banyak 4 (empat) orang

2. Pelaksana Kantah BPN 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Kakantah BPN (Ketua) Kasi HTPT (Pejabat Eselon IV) SKPD Kab/Kota (Eselon IV) Camat Lurah/Kepala Desa Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah

4. Satuan Tugas yang Membidangi Inventarisaasi dan Identifikasi

SATGAS SATGAS SATGAS SATGAS A

SATGAS B

Kegiatan Inventarisasi adalah dalam rangka pendataan lapangan untuk memastikan bidang tanah, letak tanah dan luas tanah yang merupakan objek pengadaan tanah yang hasilnya dituangkan dalam peta rincikan bidang per bidang tanah

Kegiatan Identifikasi merupakan kegiatan lapangan di dalam melakukan pendataan terhadap subjek hak yang meliputi : status tanah, jenis penggunaan tanah, keadaan penggunaan tanah termasuk bangunan, dan tanam tumbuh yang hasilnya dituangakan dalam daftar nominatif

PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM KEADAAN KHUSUS Pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus adalah pemberian ganti rugi yang dapat dilakukan terlebih dahulu karena alasan mendesak Alasan mendesak yang dimaksud meliputi 1) Untuk kepentingan bencana alam;

Besarnya pemberian ganti kerugian

2) Untuk kepentingan pendidikan;

dalam keadaan khusus sebesar 25%

3) Untuk kepentingan ibadah;

4) Untuk kepentingan pengobatan; 5) Untuk kepentingan pembayaran hutang;

dari NJOP tahun yang lalu Sisanya

akan

dibayarkan

setelah

harus

adanya kesepakatan besarnya ganti

dibuktikan dengan surat Kepala

rugi yang ditetapkan oleh Jasa Penilai

6) Kepentingan Desa

lain

yang

PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM 1. Dokumen dibuat rangkap 2 (dua), 1 (satu) exemplar asli dan 2 (dua) exemplar foto copy yang dilegalisir; 2. Foto copy diserahkan kepada instansi yang memerlukan tanah;

3. Penyerahan hasil dilaksanakan paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari dan dibuatkan Berita Acara; 4. Instansi yang membutuhkan tanah mengajukan sertifikat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen; 5. Kantor Pertanahan menerbitkan surat ukur berdasarkan peta bidang tanah hasil Inventarisasi Satuan Tugas A.

KOORDINASI PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH Koordinasi Pelaksanaan :

1) instansi yang memerlukan tanah; 2) instansi/lembaga terkait; 3) penilai yang bersangkutan; 4) perangkat keamanan; 5) tokoh masyarakat; 6) pihak lain yang diperlukan.

PENITIPAN GANTI KERUGIAN Penitipan Ganti Kerugian adalah penitipan uang atas nilai ganti rugi kepada Pengadilan Negeri di lokasi tanah setempat. Alasan terjadinya penitipan ganti kerugian adalah sebagai berikut : 1) Penolakan terhadap bentuk atau besarnya ganti rugi tetapi tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri; 2) Menolak besarnya ganti rugi yang telah ada keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 3) Pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya; 4) Pihak yang berhak tidak hadir tetapi telah diundang secara patut; 5) Objeknya masih berperkara di Pengadilan; 6) Masih sengketa kepemilikannya; 7) Diletakkan sita jaminan; 8) Menjadi jaminan di bank.

PENGADAANTANAH TANAH SKALA KECIL PENGADAAN SKALA KECIL 1. Luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dapat dilakukan langsung. 2. Satu hamparan dan satu tahun anggaran. 3. Pengadaan tanah dapat dilakukan tanpa melalui tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah

4. Dapat menggunakan hasil penilaian jasa penilai dalam menentukan nilai

5. Dilaksanakan sesuai dengan tata ruang wilayah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 72 TAHUN 2012 TENTANG BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TIM SOSIALISASI DAN ASISTENSI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

SUMBER DANA, TAHAPAN DAN PELAKSANA

APBN/APBD TAHAPAN

Perencanaan

Persiapan

Pelaksanaan

KL/SKPD

Gubernur

BPN

Bupati/Walikota

Penyerahan Hasil

BPN

TAHAPAN DAN PELAKSANA KEGIATAN TAHAPAN 1. 2. 3. 4.

Perencanaan Persiapan Pelaksanaan Penyerahan Hasil

PELAKSANA 1. 2. 3. 4.

INSTANSI (SKPD/KL) Pemerintah Provinsi/Kab/Kota Kanwil BPN/Kepala Kantor Pertanahan Kanwil BPN/Kepala Kantor Pertanahan

Catatan: 1. Administrasi dan Pengelolaan terdapat pada 4 tahapan kegiatan tersebut; 2. Sosialisasi bagian dari kegiatan persiapan.

RINCIAN KEGIATAN PERENCANAAN (1) 1 . Penelitian dan analisa terhadap rencana pembangunan dengan tata ruang, prioritas pembangunan, rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, dan rencana kerja pemerintah 2. Koordinasi dengan instansi teknis terkait 3. Melakukan analisis rencana pembangunan 4. Melakukan kajian teknis dengan instansi terkait 5. Melakukan kajian oleh lembaga profesional 6. Merumuskan rencana pengadaan tanah 7. Melakukan dan menganalisa maksud dan tujuan serta rencana pembangunan;

8. Merumuskan hasil kajian yang menguraikan maksud dan tujuan rencana pembangunan 9. Mendata objek dan subjek atas rencana lokasi pengadaan tanah

RINCIAN Kegiatan KEGIATAN PERENCANAAN (2) Rincian Perencanaan (2) 10. Menentukan kepastian letak, status tanah dan luas tanah yang diperlukan 11. Memperhitungkan jangka waktu yang diperlukan untuk proses pengadaan tanah

12. Melakukan analisa, waktu yang diperlukan termasuk tahapan pengadaan tanah 13. Melakukan kegiatan survei/sosial, kelayakan lokasi, termasuk kemampuan pengadaan tanah dan dampak yang akan terkena rencana pembangunan 14. Melakukan studi budaya masyarakat, politik, keagamaan, budaya, dan kajian amdal 15. Melakukan analisa kesesuaian fisik lokasi terutama kemampuan tanah dituangkan dalam peta rencana lokasi pembangunan 16. Melakukan perhitungan ganti rugi ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah

RINCIAN Kegiatan KEGIATAN PERENCANAAN (3) Rincian Perencanaan (3)

17. Menyusun rencana kebutuhan biaya dan sumber

18. Melakukan perhitungan alokasi anggaran meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi, pengelolaan, sosialisasi 19. Melakukan perhitungan dan analisis biaya yang diperlukan 20. Melakukan analisa dan manfaat pembangunan

RINCIAN Kegiatan KEGIATAN PERSIAPAN Rincian Persiapan 1 . Pemberitahuan rencana pembangunan 2 . Pendataan awal lokasi

3. Konsultasi publik/konsultasi publik ulang 4. Penetapan lokasi 5. Pengumuman penetapan lokasi 6. Menerima keberatan pihak yang berhak 7. Melakukan kajian atas keberatan pihak yang berhak 8. Menerima/menolak keberatan pihak yang berhak 9. Proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara atas keberatan dari pihak yang berhak 10. Proses beracara di Mahkamah Agung atas keberatan dari pihak yang berhak

RINCIAN KEGIATAN Rincian Kegiatan PELAKSANAAN Pelaksanaan 1 Penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah

2 . Pemberitahuan kepada pihak yang berhak 3. Inventarisasi aspek fisik 4. Identifikasi aspek yuridis

5. Publikasi hasil inventarisasi dan identifikasi serta daftar nominatif 6. Keberatan dari pihak yang berhak dilakukan verifikasi ulang oleh satgas 7. Keberatan dari pihak yang berhak dilakukan verifikasi ulang oleh satgas 8. Menilai dan membuat berita acara penilaian 9. Musyawarah dengan masyarakat

10. Persetujuan dan pelepasan hak serta pembayaran 11. Proses beracara di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung 12. Pemberian ganti rugi atau penitipan uang

BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG

APBD KEGIATAN 2

1

Perencanaan

Persiapan

3

4

Pelaksanaan

Penyerahan Hasil

5

6

Administrasi dan Pengelolaan

Sosialisasi

DASAR PENETAPAN BESARNYA BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG

Keputusan Gubernur mempedomani standar harga satuan yg berlaku

• Memperhatikan satuan biaya yg ditetapkan Menkeu (Psl 4 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan b. • Mempedomani biaya tarif PNBP bidang pertanahan (Psl 4 ayat (4) huruf c)

UNTUK PROVINSI UNTUK KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI YBS

KEGIATAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENYERAHAN HASIL

PENGANGGARAN

PROGRAM

SKPD JENIS BELANJA OBJEK BELANJA

KEGIATAN

KELOMPOK BELANJA LANGSUNG

RINCIAN OBJEK BELANJA

Sesuai kode rekening penganggaran biaya operasional dan biaya pendukung (contoh dijelaskan dalam lampiran Permendagri Nomor 72 Tahun 2012)

KEGIATAN PENYERAHAN HASIL Penyerahan hasil pengadaan tanah; Pemantauan dan evaluasi; dan Sertifikasi.

KEGIATAN ADMINISTRASI & PENGELOLAAN Meliputi biaya administrasi dan pengelolaan untuk mendukung tertib administrasi dan tertib pengelolaan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

KEGIATAN SOSIALISASI meliputi biaya pelaksanaan sosialisasi atau tatap muka mengenai rencana pembangunan yang dilakukan oleh Tim Persiapan baik secara langsung maupun tidak langsung baik melalui media cetak maupun media elektronik

PENETAPAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG Besarnya biaya operasional dan biaya pendukung ditetapkan oleh Gubernur untuk provinsi dan kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan dengan Keputusan Gubernur mempedomani standar harga satuan yang berlaku memperhatikan satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

Penetapan Harga

Penetapan standar harga satuan mempedomani biaya tarif penerimaan negara bukan pajak sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan (PP No.13 Th. 2010, PMK No.132/PMK.02/2010, dan PMK No.51/PMK.02/2012)

PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Biaya operasional dan biaya pendukung dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel.

Biaya operasional dan biaya pendukung dianggarkan ke dalam program dan kegiatan, kelompok belanja langsung yang diuraikan sesuai jenis, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan.

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya operasional dan biaya pendukung berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

PENATAUSAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DALAM PROG/KEGIATAN APBD KEGIATAN

Perencanaan

PELAKSANA KL/SKPD

Persiapan

Gubernur

Pelaksanaan

BPN

Penyerahan Hasil

BPN

PROGRAM KEGIATAN

PENATAUSAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

SKPD YG MEMBUTUHKAN DIFASILITASI OLEH SEKRETARIAT (SKPD yg membutuhkan tergabung dlm sekretariat) SKPD YG MEMBUTUHKAN MEMBAYAR BERDASARKAN SRT TAGIHAN BPN KE KAS NEGARA (BUKTI SETOR) SKPD YG MEMBUTUHKAN MEMBAYAR BERDASARKAN SRT TAGIHAN BPN KE KAS NEGARA (BUKTI SETOR)

PENYESUAIAN PENGANGGARAN DALAM APBD

APBD PERUBAHAN PERKADA TTG PENJABARAN APBD

 Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan atas persetujuan PPKD  Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.

PERUBAHAN PERDA APBD

 Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.  Perubahan Pagu Anggaran Kegiatan

LAMPIRAN KEGIATAN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH x.xx.x.xx.xx.xx Program ……… x.xx.x.xx.xx.xx.xxKegiatanPerencanaanPengadaan Tanah x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1 Belanja Pegawai x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.01 Honorarium PNS x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Perencanaan Pengadaan Tanah x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.02 Honorarium Non PNS x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.01Belanja Bahan Pakai Habis x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.01.01 Belanja ATK x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.07Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.07.02BelanjaSewaGedung/Kantor/Tempat

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum Rapat x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dalam Daerah x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

LAMPIRAN KEGIATAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH x.xx.x.xx.xx.xx Program ………

x.xx.x.xx.xx.xx.xxKegiatan Persiapan Pengadaan Tanah x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1 Belanja Pegawai x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.01 Honorarium PNS x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.01.02Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.02 Honorarium Non PNS x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.01Belanja Bahan Pakai Habis x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.01.01 Belanja ATK

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Pengadaan x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.06.03 Belanja Publikasi Proses Pengadaan Tanah x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum Rapat x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dalam Daerah x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

LAMPIRAN KEGIATAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH x.xx.x.xx.xx.xx Program ……… x.xx.x.xx.xx.xx.xx Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3 Belanja Modal

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.01Belanja Modal Pengadaan Tanah x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.01.01BelanjaModal Pengadaan Tanah ……… (DPA-SKPD dilengkapi dengan RAB) KEGIATAN PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH x.xx.x.xx.xx.xx Program ……… x.xx.x.xx.xx.xx.xxKegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3BelanjaModal x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.01 Belanja Modal Sertifikasi Tanah x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.01.01 Belanja Modal Sertifikasi Tanah ........... (DPA-SKPD dilengkapidengan RAB)

Kegiatan Perencanaan Objek Kegiatan/Rincian Objek 1

Penganggaran sd Penganggaran 10 Milliar sd 50 Penganggaran Diatas 50 10 Milliar Milliar Milliar

Honorarium Panitia Perencanaan a

Pengarah

...OK x Paket

...OK x Paket

b

Penanggungjawab

...OK x Paket

...OK x Paket

c

Ketua

...OK x Paket

...OK x Paket

...OB/...OK x Paket ...OB/...OK x Paket ...OK x Paket

d

Sekretaris

...OK x Paket

...OK x Paket

...OK x Paket

e

Anggota

...OK x Paket

...OK x Paket

...OK x Paket

f

Dst...

...OK x Paket

...OK x Paket

...OK x Paket

2

Honorarium Tenaga Ahli

...OK x Paket

...OK x Paket

...OK x Paket

3

Belanja ATK

SHS

SHS

SHS

4

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

SHS

SHS

SHS

5

Belanja Perjalanan Dinas

SHS

SHS

SHS

6

Belanja Jasa Konsultasi Penelitian

-

-

-

7

Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan

-

-

-

8

Belanja Penggandaan

SHS

SHS

SHS

9

Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

SHS

SHS

SHS

10

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

SHS

SHS

SHS

11

Dst...

-

-

-

Kegiatan Persiapan Objek Kegiatan/Rincian Objek 1

2

2.400.000,00

b Sekretaris Merangkap Anggota

1.300.000,00 OB per Paket

1.900.000,00

c Anggota


1.600.000,00

d Sekretariat

800.000,00

OB per Paket

Tim Kajian a Ketua Merangkap Anggota

1.100.000,00

b Sekretaris Merangkap Anggota

800.000,00

c Anggota

750.000,00

Per Hasil 1.100.000,00 Kajian Per Hasil 800.000,00 Kajian Per Hasil 750.000,00 Kajian ...OK x Paket

4 5 6

Belanja Jasa Penilai Tanah Belanja ATK Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi Belanja Perjalanan Dinas Belanja Penggandaan Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Jasa Publikasi Dst...

11 12 13

Penganggaran 10 Milliar sd 50 Milliar


Honorarium Tenaga Ahli

8 9 10

sd

Honorarium Tim Persiapan a Ketua Merangkap Anggota

3

7

Penganggaran 10 Milliar

Penganggaran Diatas 50 Milliar

OB per Paket OB per Paket OB per Paket OB per Paket

3.700.000,00

OB per Paket

2.900.000,00

OB per Paket

2.400.000,00

OB per Paket

1.000.000,00

OB per Paket

1.100.000,00

Per Hasil Kajian Per Hasil Kajian Per Hasil Kajian ...OK x Paket

SHS SHS

Per Hasil Kajian Per Hasil Kajian Per Hasil Kajian ...OK x Paket ...Paket ...Paket

SHS

...Paket

...Paket

SHS SHS SHS

...Paket ...Paket ...Paket

...Paket ...Paket ...Paket

SHS -

...Paket -

...Paket -

900.000,00

800.000,00 750.000,00

...Paket ...Paket

Kegiatan Pelaksanaan Objek Kegiatan/Rincian Objek Honorarium Tim Pelaksana a Ketua Merangkap Anggota b Sekretaris Merangkap Anggota c Anggota d Sekretariat 2 Tim Kajian a Ketua Merangkap Anggota b Sekretaris Merangkap Anggota c Anggota 3 Satuan Tugas A a Ketua Merangkap Anggota b Sekretaris Merangkap Anggota c Anggota 4 Satuan Tugas B

Penganggaran 10 Milliar

sd Penganggaran 10 Milliar sd 50 Milliar


1

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.600.000,00 1.300.000,00 1.100.000,00 800.000,00


2.400.000,00 1.900.000,00 1.600.000,00 900.000,00


3.700.000,00 2.900.000,00 2.400.000,00 1.000.000,00

1.100.000,00 Per Hasil Kajian 1.100.000,00 Per Hasil Kajian 1.100.000,00 800.000,00 Per Hasil Kajian 800.000,00 Per Hasil Kajian 800.000,00 750.000,00 Per Hasil Kajian 750.000,00 Per Hasil Kajian 750.000,00 *) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

a Ketua Merangkap Anggota *) b Sekretaris Merangkap Anggota *) c Anggota *) Belanja Jasa Penilai Tanah Belanja ATK Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi Belanja Perjalanan Dinas Belanja Penggandaan Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Modal Pengadaan Tanah Dst...

*) *) *)

*) *) *)

**)

OB per Paket OB per Paket OB per Paket OB per Paket Per Hasil Kajian Per Hasil Kajian Per Hasil Kajian

SHS SHS SHS

SHS SHS SHS

SHS SHS SHS

SHS SHS SHS SHS

SHS SHS SHS SHS

SHS SHS SHS SHS

**)

**)

Kegiatan Penyerahan Hasil Objek Kegiatan/Rincian Objek 1

2 3

Honorarium Panitia Pemantau dan Evaluasi a Pengarah

...OK x Paket

b Penanggungjawab

...OK x Paket

c Ketua

...OK x Paket

d Sekretaris

...OK x Paket

e Anggota

...OK x Paket

f Dst...

...OK x Paket

7 8

Belanja ATK Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Belanja Penggandaan Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Modal Sertifikasi Tanah *)

9

Dst...

4 5 6

Penganggaran sd 10 Milliar

Penganggaran 10 Milliar sd 50 Milliar


SHS SHS

...OK x Paket ...OK x Paket ...OK x Paket ...OK x Paket ...OK x Paket ...OK x Paket SHS SHS

...OK x Paket ...OK x Paket ...OK x Paket ...OK x Paket ...OK x Paket ...OK x Paket SHS SHS

SHS SHS SHS

SHS SHS SHS

SHS SHS SHS

SHS

SHS

SHS

*) -

*) -

-

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.13/2013 TENTANG BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI APBN


RUANG LINGKUP Persiapan

Pelaksanaan

Perencanaan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung

Penyerahan Hasil

Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Termasuk Untuk Biaya Administrasi Dan Pengelolaan Serta Biaya Sosialisasi. Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Tidak Termasuk Untuk Biaya Ganti Kerugian Dan Biaya Jasa Penilai. 68

PENGATURAN BIAYA Besaran satuan biaya operasional dan biaya Pendukung mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya

Pengaturan Biaya

Dalam hal jenis dan besaran satuan biaya yang digunakan tidak tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya, penggunaan satuan biayanya harus dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dikecualikan untuk honorarium dan/atau fasilitas yang menambah penghasilan dengan mempertimbangkan prinsip kewajaran, kepatutan, efisiensi, dan efektifitas

BESARAN BIAYA lanjutan BESARAN BIAYA Besaran biaya inventarisasi dan identifikasi untuk kegiatan pada tahap pelaksanaan untuk: a) pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi; b) pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan c) identifikasi inventarisasi data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah dalam rangka kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mengacu pada • Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional dan • Peraturan Menteri Keuangan tentang Indeks dalam rangka penghitungan penetapan Tarif Layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pertanahan Nasional

PENGATURAN BIAYA PENGATURAN BIAYA c. Lampiran II PMK Nomor 13/PMK.02/2013 Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ditentukan berdasarkan perhitungan dimulai dari 4% (empat perseratus) untuk nilai ganti kerugian tanah sampai dengan atau setara dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) pertama dan selanjutnya dengan prosentase menurun sebagai berikut : s.d Rp10 miliar Di atas Rp10 miliar s.d Rp15 miliar Di atas Rp15 miliar s.d Rp30 miliar Di atas Rp30 miliar s.d Rp55 miliar Di atas Rp55 miliar s.d Rp105 miliar Di atas Rp105 miliar

= (4 % X Rp10 miliar )

=

Maks Rp400 juta

=

(Biaya s.d Rp10 miliar sebelumnya) + ( 3% X Rp5 miliar)

=

Maks Rp450 juta

=


=

Maks Rp850 juta

=


=

Maks Rp1,100 miliar

=

(Biaya s.d Rp55 miliar sebelumnya) + ( 0,50% X Rp50 miliar)

=

Maks Rp1,350 miliar

=

(Biaya s.d Rp105 miliar sebelumnya) + ( 0,25% X Rp100 miliar)

=

Maks Rp1,600 miliar

Satuan biaya di atas merupakan batas tertinggi

PEMBENTUKAN TIM PEMBENTUKAN TIM Melaksanakan inventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan, melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak keberatan, melakukan kajian, dan membuat rekomendasi diterima/tolak keberatan (Dibentuk oleh Gubernur)

mendukung kelancaran proses pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan tanah (dibentuk oleh Kepala BPN)

Tim Kajian Keberatan

Tim Persiapan Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan konsultasi publik rencana pembangunan. (Dibentuk oleh Gubernur)

Pelaksana Pengadaan Tanah

Tim Penyelen ggaraan

Satuan Tugas

membantu pelaksanaan pengadaan tanah (dibentuk oleh Kepala BPN)

HONORARIUM TIM lanjutan Lampiran III PMK Nomor 13/PMK.02/2013 NO URAIAN I. TIM PERSIAPAN/PELAKSANA PENGADAAN TANAH A. Ganti Kerugian Tanah s.d Rp10 Miliar 1. Ketua Merangkap Anggota

SATUAN

BESARAN

OB per Paket

Rp

1.600.000,-

2. Sekretaris Merangkap Anggota

OB per Paket

Rp

1.300.000,-

3. Anggota

OB per Paket

Rp

1.100.000,-

OB per Paket

Rp

800.000,-

OB per Paket

Rp

2.400.000,-


OB per Paket

Rp

1.900.000,-

3. Anggota

OB per Paket

Rp

1.600.000,-

OB per Paket

Rp

900.000,-

OB per Paket

Rp

3.700.000,-


OB per Paket

Rp

2.900.000,-

3. Anggota

OB per Paket

Rp

2.400.000,-

4. Sekretariat

OB per Paket

Rp

1.000.000,-

4. Sekretariat B. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp10 Miliar s.d Rp50 Miliar 1. Ketua Merangkap Anggota

4. Sekretariat C. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp50 Miliar 1. Ketua Merangkap Anggota


HONORARIUM lanjutan D. HONORARIUMTIM TIM lanjutan Lampiran III PMK Nomor 13/PMK.02/2013 … lanjutan NO URAIAN II. TIM KAJIAN 1. Ketua Merangkap Anggota

2. Sekretaris Merangkap Anggota 3. Anggota

III. SATGAS

SATUAN

BESARAN

Per Hasil Kajian

Rp

1.100.000,-

Rp

800.000,-

Per Hasil Kajian

Rp

750.000,-

Per Hasil Kajian Mengacu pada ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku Pada BPN dan PMK tentang Indeks Dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNBP Pada BPN, dan PMK tentang Ijin Penggunaan Layanan PNBP.


PEMBEBANAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN a. Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dibebankan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja yang memerlukan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada tahun anggaran berkenaan. b. Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel. c. Pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEKANISME MEKANISMEPEMBAYARAN PEMBAYARAN Dalam Pasal 42 ayat (3) huruf d PMK Nomor 190/PMK.05/2012 diatur pembayaran pengadaan tanah melalui SPP-LS dilampiri dengan: 1. Daftar nominatif penerima pembayaran uang ganti kerugian (memuat paling sedikit nama penerima, besaran uang, dan nomor rekening penerima).

2. Foto copy bukti kepemilikan tanah. 3. Bukti pembayaran/kuitansi. 4. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun transaksi. 5. Pernyataan dari penjual bahwa tanah tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan.

MEKANISME PEMBAYARAN F. MEKANISME PEMBAYARAN lanjutan 6.

Pernyataan dari PN bahwa PN tsb dapat menerima uang penitipan ganti kerugian, dalam hal tanah sengketa.

7.

Surat Dirjen Perbendaharaan/Pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa rekening PN yang menampung uang titipan tsb merupakan rekening Pemerintah lainnya, dalam hal tanah sengketa.

8.

Berita acara pelepasan hak atas tanah atau penyerahan tanah.

9.

SSP PPh final atas pelepasan hak.

10. Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan). 11. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam peraturan perundangundangan.

H. HAL-HAL YANG HARUS HALPENTING PENTING DIPERHATIKAN Tahap Perencanaan : 1. Melakukan koordinasi dengan pihak internal dan pihak eksternal 2. Mempedomani satuan biaya yang ditetapkan dalam PMK 3. Mencantumkan alokasi anggaran yang diperlukan Tahap Persiapan: 1. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Provinsi) setempat untuk pembentukan Tim 2. Mempedomani satuan biaya yang ditetapkan dalam PMK Tahap Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil: 1. Melakukan koordinasi dengan BPN 2. Mempedomani satuan biaya yang ditetapkan dalam PMK

TERIMA KASIH TIM SOSIALISASI DAN ASISTENSI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN PERATURAN PENDUKUNGNYA

Recommend Documents