LIBERALISASI PER.DAGANGAN : SEBUAH DILEMA BAGI SEKTOR PERTANIAN INDONESIA Ihsannudin Fakultos Perlanion
ABSTRACT
Tni
t-he contntitmenr t,hicrt is.formrr!ated i,i GA7 f ;curroroi,lgrecme,it on T;',tde) is irtrended r,) open inrergovcrnt e;ira. rrade aL'ce's. on; of
ix'nni
the purts in GATT aqreemeni is Agreement cr 1,;ricurtr*e (A(tA.), u,hi..h co;tialns l)rc openir;g of tlonestic matket, lhe reduc,it.. o1'd.nestic subste, und rh: reduclion of export suhsitlv, but all of this prac.iiceliy proves to be trnfair tratie. The posirion of Indonisian cgricutlturt:l .sector is ini v"t reacly in ull its iitttt to j<,in tltp traile liht,ralizution. Tha, !.s whv ,he ,.riirt itii-o,ri,t nositrsn of Inclonesion agriculture qre even threutinerr b,.. rhur trrrde liheruli:atictn !{e1",.,,ords
:
Tradc liberalization, agricttkural seetor.
A. PENDAI{UI,UAN Sistem perJagangar: durria dewasa ini berkembang pes:t dan makin mencukung pcrkembangan hisr:is internasional. Hal iersebut ditunjukkan adanya komitmen antar negara yang tel i.r:ang dalam GATI' (Generat Agreeme:rt t,n Turiff mtd rrctcleil untuk menciptakan kebebasan perdagangan antar negara. Komitmen tersebut antara lain dengan disetujuinya iam-batan tarif clan harnbatan non tarif. Dalam hal ini liberalisasi perdagangan berarti menghilangki n segala peraturan yang bersifat melindungi ind]:stri dan pasar domestik- Sebagai konsekuensinya adarah persaingan yarig semakin tejam dan akan berlaku alam, siapa yang kuat (rebih iiapj dii yang akan inenang. 'ukum Sehingga liberalisasi perdagangan bukan hanya- tn"n"ipiutun peruani t opportunity) tapi juga ancxman (threathl. Bagi negara yang siap dengan riberarisasi komitmen ini menjadi peruang (opportunity) yang besar. .sedang bagi negara yang tidak siap'Oengai liberalisasi perdagangan maka akan menjadi un.u,nun.-Komoditr" domestik t6r
I'o1.22. No.
l, l5lvluret 2006
(Tuhun ke
l2l .
161-168
mereka tidak dapat menembus pasar dunia karena tidak mempunyai keunggulan sedangkan pasar ciontestik mereka kebanjiran produk-produk impor yang akan mernatikan produk lokal dan mereka akan menjadi net imporlir.
B. PEMB.\IIASAN Liberalisasi Perdagangan Komoditas Pertanian Selah satu bagian kesepa!:atan GATT adalah .lgreenent of Agriculture iAo.'1t'. Dengan mcnempatkan pcrjar:-iiarr pertariiatt dalam GATT rn'rka dengan seirtlirinya WTO kini ::rollD'.lo'r.ii Deiatr rr':ema sebagai pengendaii dan penentu scktor oertai-,ian di negara-ncgaia anggotail) a. Delrga;r AoA ini WT', ltrcu rjibkan ait{gotalrya untuk : I ) nrenrblrke pasar dome:.tiknya L':'gi masukrlya Ltrr:rotirtas dari luar negeri dan scbalil.n,''r (di:;t!'trt prrluasan pasar).2) :nellgr.r,;tngi JrrkunBarr dan :;ub,id; tctiradirn p;tani (diseb",ri stibsiCi Comcsrik''' tittnt(\tic \ut)i()rt) . 3) r.r'enguran.li Cukuiigan darr st'bsid; hagi petani untuk rrrcrrrlci",sprrr (rlisebuL subsidi eksprrr / expttrl crtnpe
t! I
ion).
[]cr'Jasarkarr pcrseliUu.rn GAI'l-. ncg,arl-negilrr maju h:'.rus n,encrapkan ;)!;r(,.ur.rnpan tarif hirrgga merrcanai nol pcrseil pada tahurt lUiC dan negala \c(llrlg t,crkcrttbanq sampai tahurr r.020. Nrn,un prakteknva selllua it'r tidak hcr.li,larr derrsarr adil (u,1fuir lratle) Nega'a maju Iilene!-anken kep,ada pegara
n,lgiira b,'rkernbang untuk nietrgurangi hamhatan tarif baik paiak in:port rllur:pun subsidi,ierutarla di bioang pertan;an detrgan sesegcra mungkin. Seperti ki.:.rs tar;i'i,nport beras dart gula dr lndonesia )ang scmpat Cipakse mclalui ll,ll' un.Lrk mencapli nol tarif pada tahtrrr 19o8. PaCa sisi llin negara maj,r nrasih nrenerapkan subsidi brgi produk pertanianr:ya. misalnya prcduksi petcnrakan di Arnerika Serikat dan [-tni [iropa memberikan subsidi US $ 2 - J / ekor / hari der,rikian .irrqa pcncrapan uninrrtl welfirre di Uni Eropa yang nrcncapai tJS $ 5 / ekor/ hari dan Jepang tJS $ 7 / ckor / hari Negara maju selain masih ntemproteksi produs:en cialam negeri (petani)
dengan subsidi. mereka iuga masih ntenerapkan tarif yang cukup tinggi (rnisalnya Jepa;rg dengan tarif bea n'irsuk scbesar 490 o untuk beras) dan nreningkatkan penggunaan hambatan non tarif seperti Generul Svslenr Pre.ference (GSP) dan Bioterorism Aet di Amerika Serikat yarrg membawa darnpak besar bagi akses Cari negara berkembang kepada pasar di negara maju. Belum Siapnya Pertanian Indonesia Kualitas sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam merupakan faktor penting penentu prcduktivitas. Secara umun, sumberCaya manusia di sektor i62
Liberulisusi Perdagungun : Sebuuh Dilema ... (lhsannudin)
pertanian kita masih sangat rendah. Hal ini bisa ciilihat dari tingkat pendidikan petani kita yang 46 oLnya adalah lulusan sekolah dasar. Selain itu adanya kecenderungan urbanisasi ataupun migrasi telah menyebabkan sektor pertanian kehilangan banyak sLrmberdaya manusia yang potensial. Hal rni pada grlirannya
berakibat pada meningkatnla ongkos produksi dan berubahnya sistem dan mekanisme produksi pertanian. Meningkatnya ongkos produksi pertanian yang
titiak diikuti kenaikan produktivitas mcnyebabkan aktivitas sektor ini
i-.ingalarri stagn:si dan cenderung mengllami pt:nurunan (Haris. 2003). ingkat produktivitas r:ata-rata i:adi di ln
-l
ton/Ha atau Jcpang vang mencapai a2,479 tcn/Ha.
Srrrnbertlal a rnanusia yang nasih. rerrtlrh di,rcrp3,.21' lagi dcngan pcngllasaan lahln !-u;a;rg dari 0,5 IIa. Dengan qtlrk-t1r kepcmilit
Kcbijakan Sektor Pertanian -l-erbitn_"-a
I tndang-Uiidanq l.lc,nrt'r. 7 Tahrrn 1994 tanggai 2
Novepher l9q4
tcrrtang ratif-ikasi ".l'g"eenrent Estubli.,hing 'lh,' lforltl Truule Orgoni;qtion". lndorre:ia secara resmi telah menjadi angts()ra wTo dan semua persetujuan 1'ang acla Ji Calarnrrla telah sah menjadi bagien dari legislasi nasional. Me;rjadi ai)qgota WTO berarti terikat dertgan iiak dan kervaj iban termasuk kesepakatan
AoA. Sejak saat itu telah dibuat kcbijakan-kebijakan pertanian /ang rrlengarah pada liberalisasi perdagan€ran tersebut. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat disebutkan sebagai berikut : Pertunur. sejak tahun 1998 pemerintah menghapus subsidi untuk pestisida (lrawan. 2003). Tanggal 2 Desember 1998 pemerintah juga mencabut subsidi pupuk diikuti liberalisasi tata niaga pupuk sesuai mekanisme pasar )ang sebelumnya dimoncocli Pusri. Kebijakan penghapusan subsidi prpuk yang disertai dengan penghapusan monopoli pupuk mengakibatkan kelangkaan dan kenaikan harga pupuk di tingkat petani. Beberapa faktor pe"yebab kelangkaan pupuk dan kenaikan harga pupuk adalah sebagai berikut (Anggoro, 2003) :
t3l
Vol.
22. No.
t,
1
5 Mqret 2006 (ToUn
k'J2-,J6lj il
karena lagi menerapkan manajemen stok PT. Pusri sebagai Holdingtidak biaya yang mahal' yang rn frastrukturnya 2. Persaingan harga hanya terjadi.pada daerah-daerah yang infrastrukturnya kurang baik sangat uu'., ,"rtinJgi a""iurt-aitrat' tida-k terlaYa:ri dengan baik' dari modal.kuat membeli pupuk langsung 3. Para distrib"t"' ilff;;lgan yang bukan wilayahnya yang mengakibatkan pabrik dan meniu'i; J;;h di beLerapa wilayah sentra produksi' terjadinya k"I""il;;;pduk harga internes^ional dan harga 4. Adanya p"tU"auun'..yu'ng' menccluk.antara pupt'k banyak diekspor s3cara illegal' domestik vung '*"iJaikan ;"-q,,k. ian pestisiCa adalah rnenurunnva Konsekuensi k#il;;g; produksi i;' .hut ini 'lelas m€rrgancam pcnggunaan ,,,0",. i"t'J"t G;"i pertantan kin terlanjur
l.
ffi;";;,.;"iyong
:''
label I
Persentase Dosis Penggunaan. Pup.uk 1e1fr14in
*:l:T"nd"s:
PaCi Sawah
S$-elunt tlarr Sesudah Tahun 1998
--- w@b"luil
D"t"-"'b"t
P"ngeuo""rlliir; tttt t^
Jrwa Barat (Subang) 'qt'at
- urea
' :
- sP-36
-
sP-36
-
KCI
loo
38
s6
50
s0
106 87
r00 ! ofl :
r00 t01i
io
-zA
Su
(ozi')
loo
:
- Urea - sP-36 -ZA - KCI
Jawa Timur (Bojonegoro) Urea
n"t"tn"t
lees
14
-:"A54 - KCI
Jarva Tengah (Purworejo)
S"*utrur'
50 ngS'oro (2003)
164
il7 87
0 0
ii0 50 0 0
,:
Liberalisusi Perdagangan : Sebuah Dilema ... (thsannudin)
Dengan dicabutnya subsidi input maka biaya produksi petanijuga semakin tinggi. Biaya prsduksi yang dulu mencapai Rp. 5,25 juga/Ha, kini menjadi Rp. 6,4 juta/Ha. Keuntungan yang diperoleh petani mengalami penurunan, yakni Rp. 1,3 juta/IIa musirn menjadi tinggap Rp. I jutarHa./musim. Saragih (2004) menyebutkan bahwa subsidi merupakan iaktor pendorong peningkatan produksi terpenting di negara maju. Petani Amerika dan Eropa menerima subsidi rata-rata $21.000 dan $ 16.000/tahun. Harga jual produksi kemudian tidak lagi mengacu pada biaya produksi. Harga ekspcr ganclum mcreka masing-masing 46 o/o dan 34 % di bawah biaya produksi dan mereka menguasai sekitar separuh dari ekspor gandurn dunia. Amer ika menguasai sepai'uh dari ek-spor dengan harga scperlima di ba..vah harga produksi. uni F.ooa merupakan ekspcrtir terbcsar wh;lc ,ttg,ctr derrgrn harsa seperenrpat dari biava protiuksi Kedto. pentrrapan tarif bea rrrasuk ncl pcrsen urrtuk beras, keJeiai, jagur,g, gandum cian gula di era Presidcn Habibre pada tahun 1998. Pada saat era Presidcn cius Du: kebijakan tarif impor beras cirevisi cengan menerapkan tarif inrpor sebesar 30 %. walaupun demikian te4adi kebijakan yang kontroversial k':tii-a jalur impor beras ciari jaiur nrerair (beras impor ke L,donesia harus melalui selc\si varrg kei.at dari volume dan kualitas yang berlaku uniuk im'.rr-r:' baik yang dilakrrkan Bulog maupun swasta) berubah ke jalui hijau (beras impor yang rnasuk kc Indoitesia tidak memerlukan seleksi ketat). Era Mcsawati. rarrf' impur yang dikenakan masih sebesar lc 9'o. Padahal trerdasarka:r Laril vang disepakati dalam GATT dan wTo rrntrrk komoditas sensitif dan me;ryanskut hajat hidup orang banyak seperti beras dan gula tarii bea n'as'-:k boleh drtetapkan sainoai 70 % untuk volume impor di bawah 70 ribu ton. Sedarrgkal apabilr volurne impornva lebih dari 70 ribu ton WTCr mengijinkan penutapan tarifsampai 160%. K:tigu. dilikuidasinya peran lembaga penstabil harga beras (Bulog). Bulc,g tidak lagi diberi hak memonopoli impor di era F{abibi dan di era Gus f}i:r dilakukan penghapusan fasilitas pembe.rian BLBI (Bantuan Liquiditas Bank Indonesia) untuk menrheli kelebihan nrrxlukri r/r('{,r-i supplt't. akibatnla kemampuan Bu!og n'tenicrap kcieblhan ;,r+Juksi tidak cfcktif (Setiauan,
l00l).
Keentpat. dicabutnva kcbrralan narga da.al lltxtr prit.el diganti denqan kebijakan harga pclnhci,En fr(rrrt'rrnta.l", .J'r,,. urcBtcnt pricet melalui lnpres Ntr. 9 tahun 2002 tentang ocn€rapan kebijakan perbesaran (lrarvan, 2003). Harga pembelian pemerintah berbeda dengan harse dasar. Konsep procurctnent price l6s
Vol.22, No.
L l5
Maret 2006 (Tahun ke l2)
:
16l-168
didasarkan pada quantity targe. Pengaruh pembelian terhadap pembentukan harga di pasar tidak menjadi perhatian penting.
Padaflrnr price target utamanya adalah mempengaruhi harga di pasar agar di atas harga dasar. Kuantum pembelian tidak ditentukan besarnya namun tergantung situasi dan harga suppl.v. Penentuan harga di pasar menjadi perhatian utama sedang jumlahnya bersifat residt'al. Pada pasar bebas yang terbuka seperti kondisi pasar beras saat ini, penetapan procurement price tidak meii','entuh kepentingan petani liarena jumlah yang dibeli tert'at:s sshrnglllr pengaruhnya terhaciap' p:mbentukan harga miniinal bagi produsen tidak dapat dijamin. berada
Prrluasan
'lsa r'
'\o{.dibcrlaku'.-an lntiorresia merupakan ncgara ekspo,tir bera: k;-t) di dunia. ' tetapi trhun i993 tiga tahun setelalr perjanjian WT(.) dilaksanakan dimana lntlonesia telah menerapkan llebijakan tarif yang pernah rncncapai nol perserr dan iuga dihaprrsk.rnrrya ln^n{)poli impor oleh BLrios. lndotresiii ircrublh sebagai iirrportir bei'as;rornor satu di d'.rnia der-,gar..rata-rara ittrptti' :;ebesar J.,7 juta ton/iahun. Untuk komtrditas c'.lla. lndc;nesia nrasuk nornor Cua nc,'a.a irnpr;rtir terbesar di dunia dcnllan.iumlah rata-rata 1.6 -lula S,-'beium
to;r (tabel
l).
t'abcl
2. Rata-rata impor Produk
Produk Ileras Gula Kedelai Gandum
Junilah 3.7.juta tonitahun (nomor I dunial
Jagung
juta juta juta 1.2 juta
Ternak Sapi
{j0
Susu Bubuk
Garam Singkong Kacang Tanah
Palgan lndtrnesia
1.6
1.3 .1.5
ton/tahun (nonror 2 dunia) ion/tahun tonrtahun ton/tahun
ribu ton,tahurr 100 ribu tun lahun
1.5 juta ton'tahun 0.85 juta !on,lahun
0.6 juta ton.itahun
Sumber: Dzu'mawan
156
Liberali.sasi PerJagangun : Sebuah Dilemo
(lhsannudin)
Pada iahun 1999 dan 2000 impor beras suasta telah memegang peranan 64 % - 69 oh dari total impor beras (Amang dan Husein, 2001). Stok yang berlebih (rata-rata permintaan per tahunnya adalah 3,2 iuta ton, termasuk 2,7 juta ton untuk konsumsi : 3,2 juta ton untuk industri dan 0,2 juta ron sebagar caciangan oleh Bulog) sulit dikontrol. Inilah salah satu penyebab tu.unnyu hurga be-ras
lokal yang berimbas pada turunnya penerimaan petani dan
mengancam
ketahanan pangan. Salah satu pemicu besarnya impor beras yang diLkukan swasia ai'!:laii adany'a intensrf yang cukup besar Jari perdaganp,arr beras tlinrana harga beras intemasiorra! iebih rendah biie (libandingkan c:,iga:r harga beras di
,,iala'' n,Jgeri. --
C.
SIT.PULAI{
dan pei:ksrnaan GA rr nrasih ,cipengaruiri kepentingan rnajil Sedar,gkarr koqdisi petani Indcnesia belum slap urrtuk
l'-.:sepakatair negara-r..rgora
masrrk d:'larn libei'alisasi perdagangan tersebut. Seiringga dengan dernikian
ketahanan pengan dan kescjahteraan petani kitajustru rerancam ciengan adanyi. !iheralisasi perdagln3an ktrmoCitas pertanial ini.
Untuk itu ,pellu meinpcrtirnbalgkan kcrnoaii peneenrbaliar) peran Buleg seper'!i sernilla. Agar kehicup3n pcia,ri lebih terjamin dan meningkatl:an ctayir saing produk perlu mempertahankair terif'ataLr bahkan meningkatkannyu lrung disertai dengrn pt'rrrberian kembaii subsidi i.put pertarrian bagi petarr,.
DAFTAR
Amang, ts dan Flusein.
s.
PTIS 14114
2001. Kehijakan Beros clan pangan Nu.si,nol.lpB
Press, Bogor.
Anggoro, u.K., 2002. Kebijakan Pengelolaurt pupuk
.
Regulusi diut Jntplikt*i. Makalah Seminar Kuliah I il'nul'rr Prtrgram Pasca-arranit l- i()p()r1i
Pertanian UGM Yogyakarta- -l Scprenrh:r 100-l Haris, A., 2003. Kucurun Keringctt dut I)cr,ry, pt,nth,l,gtutt:ti t.lt,litt \ligrLttt dalqm Pentbangunan Doeruh). pu,taia peia_rar \'..rtrakena lrawan, A.' 2003, Liberalisctsi Petsur Bugi ['etrnt Arrc,r. \rnar ]iaraparr. il.
t61
L'o| 22. i\o. I. l5 Nlurct 1006 (Tuhun ke
l2):
l6l-168
Saragih. S.b., :004, Dumpuk Pengulihun ProJrrksi duri Indone'sia Sebagui I'egura Berkembung, ke Neg,ara Muju Terhudap Ketahanun Pongan Intlonesia. Makalah Diskusi Adribultire Policl' for The Future di Oxfarm GB Indonesia Oftice : l2-13 Februari 2004.
Setiawan,
8., 2003. Globulisasi
Pertanian, Institute
Jakarta.
I,38
fbr Global
Justice,
