PENDIDIKAN DAN KEWARGANEGARAAN
TUGAS REVIEW KULIAH UMUM
OLEH : CLARENITA F.P.
1130106 / KP B
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SURABAYA 2014
Sekilas Sistem Pembayaran Pembayaran adalah perpindahan nilai antara dua pihak (pembeli dan penjual) yang secara bersamaan yang terjadi pula perpindahan barang dan jasa secara berlawanan. Setiap transaksi ekonomi melibatkan pembeli yang menjadi alur nilai (pembayaran) dan penjual yang menjadi alur barang/jasa. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkap aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.
Komponen Sistem Pembayaran Komponen suatu sistem pembayaran, yaitu o Kebijakkan = Aturan, berkaitan dengan UU. Jika tanpa aturan, akan o o o o
berantakkan. Infrastruktur Mekanisme Kelembagaan = contoh; Bank Central BI /Penyelenggara jaringan Instrumen = terbagi atas uang kertas dan uang logam
Instrumen / Alat Pembayaran Instrumen / alat pembayaran merupakan media yang digunakan dalam pembayaran. Alat pembayaran terbagi atas tunai dan non tunai. Alat pembayaran tunai terbagi atas uang kertas dan uang logam. Sedangkan, alat pembayaran non tunai terbagi atas cek, bilyet giro, nota debet, kartu ATM / debet, kartu kredit, E-Money, dan mobile money.
Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia Perkembangan sistem pembayaran di Indonesia dimulai dari : 1. barter
2. Uang = Mulai dari jenis kerang / batu logam, emas / perak. Pertama kali diterbitkan secara resmi oleh RI tahun 1950-an (RIS) 3. Paper based = contohnya cek, BG, Wesel, Nota Debet, Nota Kredit, dll. Mekanismenya menggunakan sistem kliring di Bank Indonesia yakni kliring manual yang dimulai sejak 1909 (DJB) dan sistem otomasi kliring sejak 1990 3. Alat pembayaran menggunakan kartu = Kartu kredit, debit, dan ATM mulai diperkenalkan pada awal 1990an. Mekanisme transfer dana melalui kliring APMK. Lembaga yang terlibat yaitu prinsipal, penerbit, perusahaan switching, perusahaan personalisasi 4. Electronic Based = Transfer dana secara elektronik (credit transfer) menggunakan sistem BI RTGS sejak 2000 sampai saat ini, sistem kliring elektronik Jakarta sejak 1998 sampai 2005, sistem kliring nasional Bank Indonesia sejak 2005 sampai saat ini, dan Direct debit 5. Perkembangan sistem pembayaran terkini = terdiri atas Store Value Card (e-money), perkembangan delivery channel, internet banking, electronic banking, mobile banking, phone banking
Tujuan Sistem Pembayaran Tujuan umum sistem pembayaran, yaitu :
Menyediakan mekanisme pertukaran yang efektif di antara pihak yang bertransaksi Menjamin settlement finality and irrevocability dari setelmen dana dan surat berharga Mengatur, mengurangi, dan mencegah penyebaran risiko sistemik dan risiko lainnya
Peran BI dalam Sistem Pembayaran
Visi yaitu menjadi otoritas sistem pembayaran yang kredibel dan terbaik di regional untuk mendukung perekonomian nasional yang berkesinambungan. Misi yaitu mengatur dan memelihara sistem pembayaran yang aman, efisien, lancar dengan memperhatikan perluasan akses dan kepentingan nasional. Adapun peranan dari bagian-bagian sistem pembayaran :
Pengawas = mengawasi penyelenggara System Pembayaran Perizinan = memberikan izin system pembayaran Regulator = merumuskan kebijakkan Operator = menyediakan layanan system pembayaran (RTGS, SKNB) Fasilitator = memfasilitasi pengembangan system pembayaran oleh industri
Gambaran Umum Sistem Pembayaran Indonesia Sistem pembayaran terbagi atas 2 , yaitu : 1. yang diselenggarakan BI yang menyangkut ; o RTGS = kalo jumlahnya 500 juta dan langsung pada saat itu rekeningnya berkurang o SSSS o SKNBI = sisanya dibebankan ke rekening
2. yang diselenggarakan Industri yang menyangkut ;
PTD APMK kartu ATM, kartu Debet, dan kartu kredit Uang Elektronik
Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) APMK adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu ATM/debet. Fitur – fitur APMK:
Kartu ATM memiliki fitur: tarik tunai, cek saldo, transfer dana antar dan intra bank Kartu debet memiliki fitur: untuk berbelanja pada pedagang Kartu kredit memiliki fitur: berbelanja atau tarik tunai di ATM
1. 2. 3. 4.
Disetor di awal Disimpan dalam media tertentu Bukan simpanan: tidak dijamin, tidak memperoleh bunga Fungsi utama sebagai alat pembayaran
Uang Elektronik
Karakter transaksi uang elektronik: -
Nominal kecil Frekuensi sering
- Digunakan secara massal - Transaksi cepat
Jenis – jenis uang elektronik: a. Berdasarkan media Chip based (offline): nilai uang disimpan dalam media chip dan transaksi dilakukan secara
offline. Server based (online): nilai uang disimpan dalam server dan transaksi dilakukan secara online.
b. Berdasarkan pencatatan Registered: data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbit. Unregistered: data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit.
Uang tunai memiliki beberapa kelemahan, yaitu: 1. Biaya yang besar. 2. Kerepotan bertransaksi, seperti penyediaan uang kembalian dan antrian karena waktu transaksi yang lama. 3. Tidak tercatat, sehingga memberi peluang penggunaan untuk tindakan kriminal.
Manfaat penggunaan non-tunai, yaitu: 1. Praktis: tidak perlu membawa banyak uang tunai; higienis. 2. Akses lebih luas: meningkatkan akses masyarakat ke dalam sistem pembayaran. 3. Transparansi transaksi: membantu usaha pencegahan dan identifikasi kejahatan kriminal.
4. Efisiensi rupiah: menekan biaya pengelolaan uang rupiah dan cash handling. 5. Less friction economy: meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian. 6. Perencanaan ekonomi lebih akurat: transaksi tercatat secara lebih lengkap sehingga perencanaan lebih akurat.
PELUANG DAN TANTANGAN MENCIPTAKAN GERAKAN NASIONAL NON TUNAI Ketahanan Nasional 1. Ketahanan nasional sebagai kondisi Merupakan penggambaran keadaan sebagai manifestasi sollen. Pada umumnya, negara memiliki kemampuan nasional dalam rangka menghadapi segala macam ancaman dan gangguan bagi kelangsungan hidup bangsa. 2. Ketahanan nasional sebagai pendekatan Merupakan metode untuk melaksanakan pembangunan negara yaitu dengan integrasi, baik dalam merencanakan pembangunan maupun pemecahan masalah.
3. Ketahanan nasional sebagai doktrin Dilihat dari konsepsi khas Indonesia yaitu dengan “Ajaran Konseptual” tentang pengaturan dan penyelenggaraan bernegara, setiap orang, masyarakat dan penyelenggara negara harus tahu, menerima dan menjalankan. Eksistensi dan cita – cita bangsa melalui ketahanan nasional diperoleh dengan Geo Politik (wawasan nusantara) dan Geo Strategi (ketahanan nasional). Dengan adanya keuletan dan ketangguhan dalam mengembangkan ketahanan nasional serta adanya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan secara langsung maupun tidak langsung baik dari dalam maupun luar, maka akan menimbulkan integritas, identitas, dan kelangsungan untuk berlangsungnya tujuan bangsa dan negara.
Unsur ketahanan model indonesia terbagi menjadi 2, yaitu: a. Trigatra (Tangible), yaitu terdiri dari penduduk, SDA, wilayah. b. Panca Gatra (Intangible), yaitu terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam. Ketahanan nasional dibidang ekonomi dilakukan dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan masyarakat untuk kemajuan pesat di bidang ekonomi maju. Ketahanan Nasional Globalisasi Ketahanan nasional globalisasi meliputi hidup di tengah lingkungan yang berubah cepat (lajunya), masif (skalanya), intens (kedalaman pengaruhnya), dan kompleks (dimensinya). Globalisasi memberikan pengaruh yang positif dan negatif, seperti: Dibidang ekonomi:(+) Kerjasama internasional o (-) Perdagangan bebas Politik: HAM dan demokrasi Budaya dan gaya hidup: musik, film, model, dan makanan Ketidakadilan dan persaingan Cara menyikapi arus perubahan tersebut, yaitu dengan: 1. Memperluas wawasan 2. Bersikap kritis sekaligus arif 3. Menyiapkan diri untuk meningkatkan kemampuan bersaing
-
Hubungan Wawasan Nusantara, Tannas dan Pembangunan Nasional Wawasan nusantara: Ideal/soller (Geo Politik) Tannas: Kenyataan/sein (Geo Strategi) Tannas merupakan syarat bagi bangsa yang sedang membangun dan bangsa yang maju untuk kelangsungan hidup bangsa, dalam kondisi yang dinamis (ATHG) dengan wawasan nusantara dan semangat integralistik yang berdasarkan pada pancasila dan
-
UUD 1945. Pembangunan Nasional: Mewujudkan program nasional
