TUGAS DAN FUNGSI (TUPOKSI) DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK UTARA
TAHUN 2015
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK UTARA Rincian tugas pokok,fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok utara dituangkan dalam Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 19 Tahun 2015. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara, melaksanakan fungsinya dalam hal ini : Penyusunan rencana strategis bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Pelaksanaan urusan perintahan dan pelayanan umum bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Pembinaan terhadap Unit Pelaksaan Teknis Dinas di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2014 disebutkan bahwa Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri dari: 1) Subbagian Program dan Pelaporan; 2) Subbagian Keuangan; 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Perhubungan Darat terdiri dari: 1) Seksi Lalulintas dan Angkutan Jalan; 2) Seksi Teknis Sarana dan Prasarana. d. Dihapus e. Bidang Perhubungan Laut terdiri dari: 1) Seksi Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran; 2) Seksi Kepelabuhanan. f. Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari: 1) Seksi Komunikasi dan Informasi Publik; 2) Seksi Telematika, Pos dan Informatika; g. Kelompok Jabatan Fungsional. h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) terdiri dari Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional. A. KEPALA DINAS Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus di Bidang Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Komunikasi dan Informatika. Dalam melaksanakan tugas pokok ,Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi : 1) Perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis serta program kerja Dinas; 2) Perumusan kebijakan teknis Bidang Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Komunikasi dan Informatika ;
3) Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan penetapan kinerja Dinas; 4) Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan di Bidang Perhubungan Darat, perhubungan laut, komunikasi dan informatika; 5) Penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas dengan perangkat daerah dan instansi terkait; 6) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik Instansi Pemerintah , Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat dan atau swasta; 7) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan SDM Dinas ; 8) Penyelenggaraan monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Dinas; 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya; B. SEKRETARIAT Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin,merencanakan,mengatur,mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan lingkup Dinas yang meliputi urusan perencanaan,keuangan,umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi : 1) Merencanakan operasional penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Dinas; 2) Merencanakan operasional penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Dinas; 3) Pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja Lingkup Dinas; 4) Penyiapan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum; 5) Merencanakan operasional Penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas; 6) Merencanakan operasional Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan; 7) Merencanakan operasional penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; 8) Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan atau Instansi terkait; 9) Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan; 10) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan; 11) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Program dan Pelaporan; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sub bagian pada Bagian Sekretariat adalah sebagai berikut :
a. Sub Bagian Program dan Pelaporan; Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas pokok memimpin,merencanakan,mengatur,mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan dinas, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi : a. Merencanakan kegiatan Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja lingkup Dinas dan Sub Bagian; b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di Bidang Program/perencanaan dan pelaporan; c. Penyiapan bahan penyusunan rencana Strategis (renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja lingkup Dinas; d. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Merencanakan kegiatan penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Tetap pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas; f. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi bidang Program/ perencanaan lingkup Dinas; g. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi perencanaan lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku; h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. b. Sub Bagian Keuangan Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan sub bagian,menyusun konsep rencana anggaran dan belanja dinas,pengelolaan administrasi keuangan,mengoreksi SPJ/SPP dan tanda bukti pengeluaran dan penerimaan agar pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan lingkup dinas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas pokok , kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. Merencanakan kegiatan Penyusunan program kerja dan Rencana Kerja anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) serta Program Kerja Sub Bagian; b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di Bidang pengelolaan keuangan; c. Penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis di bidang penyusunan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan lingkup Dinas; d. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka analisa pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi; e. Membagi tugas Satuan Pemegang Kas yang terdiri atas Pemegang Kas (PK) dan Pembantu Pemegang Kas (PPK);
f. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas; h. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pengelolaan keuangan lingkup Dinas; i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan,rumah tangga,protokol dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku untuk tertib pengurusan, pengelolaan dan pelayanan administrasi perkantoran serta kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : a. Merencanakan kegiatan Penyusunan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta Program Kerja Sub Bagian; b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan; c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan administasi kepegawaian, rumah tangga, protokol, perlengkapan dan perjalanan dinas; d. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan; e. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup Dinas; h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bendahara barang dan pengurus barang; i. Pelaksanan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; j. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur tetap dalam pelaksanaan kegiatan Dinas; k. Pelaksanaan tugas –tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
C. BIDANG PERHUBUNGAN DARAT Kepala Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan manajemen lalu lintas pengendalian dan pengawasan, angkutan jalan serta teknis keselamatan angkutan darat.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat, Kepala Bidang Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi : a. Merencanakan operasional Perumusan dan penetapan program kerja dan kinerja Bidang Perhubungan Darat; b. Merencanakan operasional penyusunan rencana anggaran kerja/dokumen pelaksanaan anggaran (RKA/DPA) dan program kerja seksi dibawahnya; c. Merencanakan operasional Perumusan kebijakan teknis pembinaan program perhubungan Darat sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan program perhubungan Darat; e. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan program perhubungan Darat dengan pemerintah Provinsi dan Kementrian/Lembaga Pemerintah non Kementrian terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. Pelaksanaan penetapan pedoman, norma standar, prosedur dan kriteria di Bidang Perhubungan Darat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; g. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi perijinan dan rekomendasi teknis di Bidang Perhubungan Darat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; h. Pengaturan penyelenggaraan dan pengawasan rambu-rambu jalan dan pemasangan perlengkapan jalan; i. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Darat; j. Penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional angkutan Darat; k. Pelaksanaan pembinaan pengusahaan angkutan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; l. Pengkoordinasian sistem perencanaan,pelaksanaan pengawasan terhadap UPTD Perhubungan darat di wilayah kabupaten Lombok Utara; m. Pelaksanaan koordinasi pelayanan pemberian pertimbangan teknis penetapan permohonan perijinan dan legalitas tahunan perusahaan angkutan umum dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; n. Pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang; o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya; Bidang Perhubungan Darat terdiri dari : a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. b. Seksi Teknis Sarana dan Prasarana. Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perhubungan Darat. a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas pokok memimpin,merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas darat,pengendalian dan pengawasan angkutan jalan serta pengelolaan teknis keselamatan transportasi darat. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi :
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Merencanakan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja Seksi; Penyusunan dan penetapan rencana induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten; Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jalan Kabupaten; Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten; Penertiban izin trayek angkutan pedesaan dan angkutan perkotaan yang berada dalam 1 9(satu) wilayah kabupaten ; Pemberian izin usaha angkutan pariwisata, angkutan barang dan izin operasi angkutan Taxi dalam Kabupaten/kota; Penertiban izin penyelenggaraan angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten; Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi untuk angkutan orang yang berada dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten; Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
b. Seksi Teknis Sarana dan Prasarana Kepala Seksi Teknis Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok memimpin,merencanakan,mengatur,mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis sarana dan prasarana. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Teknis Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi : a. Merencanakan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja Seksi. b. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan fasilitas perlengkapan jalan serta fasilitas pendukung jalan Kabupaten; c. Pengelolaan terminal penumpang dan/atau terminal angkutan barang; d. Penertiban izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan;. e. Pengawasan tarif parkir penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan; f. Pengendalian dan pengawasan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan; g. Pengujian berkala kendaraan bermotor; h. Penyelenggaraan,pencegahan dan penaggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten; i. Penyediaan jasa angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam 1 (satu) wilayah kabupaten; j. Pengumpulan,pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas dalam 1 (satu) wilayah kabupaten; k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi. l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
D. BIDANG PERHUBUNGAN LAUT Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyusunan kebijaksanaan dan pembinaan teknis di bidang perhubungan laut. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Perhubungan Laut menyelenggarakan fungsi : a. Merencanakan operasional perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang perhubungan laut; b. Merencanakan operasional penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Seksi dibawahnya; c. Merencanakan operasional perumusan kebijakan teknis pengaturan pembinaan,pengawasan dan pengendalian program perhubungan laut sesuai ketentuan yang berlaku; d. Merencanakan operasional penyelenggaraan, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan teknis di bidang angkutan laut dan keselamatan pelayaran serta kepelabuhan dan kegiatan keagenan; e. Penyiapan bahan koordinasi,informasi dan sikronisasi dengan perangkat kerja daerah dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan di bidang perhubungan laut; f. Pelaksanaan pembinaan ijin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten; g. Merencanakan operasional perumusan pertimbangan teknis terhadap penambahan dan atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal; h. Merencanakan operasional perumusan bahan pemberian ijin dan rekomendasi di bidang perhubungan laut sesuai lingkup kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku; i. Merencanakan operasional perumusan bahan pelaksanaan pengawasan, pengukuran,pemeriksaan dan penertiban dokumen untuk kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT<7) yang berlayar di laut dan perairan daratan (sungai dan danau); j. Merencanakan operasional perumusan bahan perencanaan pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran; k. Merencanakan operasional koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanggulangan pencemaran dan patroli serta bantuan pertolongan musibah (SAR) di perairan; l. Merencanakan operasional perumusan bahan perencanaan penetapan dermaga untuk kepentingan sendiri (DUKS); m. Merencanakan operasional pemanduan dan penundaan kapal dipelabuhan yang dikelola oleh kabupaten; n. Merencanakan operasional penyusunan bahan rekomendasi tatanan kepelabuhan serta sistem dan prosedur (SISDUR) pelayanan jasa kepelabuhan; o. Merencanakan operasional penetapan besaran tariff angkutan laut bagi penumpang kelas ekonomi/non ekonomi dalam wilayah kabupaten termasuk tarif angkutan laut bagi penumpang lintas kabupaten dalam provinsi; p. Merencanakan operasional pembangunan dan pengelolaan serta pemeliharaan pelabuhan lokal; q. Merencanakan operasional penetapan Daerah Lingkungan Kerja Regional/Pelabuhan (DLKr/DLKp) bagi pelabuhan-pelabuhan lokal; r. Merencanakan operasional pelaksanaan, pembinaan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan bidang perhubungan laut;
s.
t. u.
Merencanakan operasional inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah,saran dan pertimbangan kepada atasan; Pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
Bidang Perhubungan Laut terdiri dari : a) Seksi angkutan laut dan Keselamatan Pelayaran. b) Seksi Kepelabuhanan. a. Seksi Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran Seksi angkutan laut dan Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas pokok memimpin,merencanakan,mengatur,mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan program dan kegiatan di bidang angkutan laut dan penunjang keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a. Merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) program kerja seksi; b. Merencanakan kegiatan penyusunan kebijakan teknis,pedoman dan petunjuk teknis pembinaan,pengawasan dan pengendalian pelaksanaan angkutan laut dan keselamatan pelayaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; c. Merencanakan kegiatan penyelenggaraan bongkar muat,ekspedisi muatan kapal laut/sungai dan tenaga bongkar muat serta pengamanan dan penertiban di pelabuhan dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku; d. Merencanakan kegiatan penyusunan bahan pemberian izin kerja keruk lebih kecil dari 50.000 M3 dan reklamasi lebih kecil dari 2 Ha serta izin usaha kegiatan salvage termasuk persetujuan kegiatan pekerjaan bawah air (PBA) dan pengawasannya dalam kabupaten; e. Menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang angkutan laut dan keselamatan pelayaran serta kegiatan keagenan; f. Merencanakan kegiatan pembinaan izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten; g. Menyiapkan bahan pemberian izin dan rekomendasi di bidang perhubungan laut sesuai lingkup kewenangannya; h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan,pengukuran,pemeriksaan dan penerbitan dokumen untuk kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT<7) yang berlayar di laut dan perairan daratan (sungai dan danau); i. Merencanakan kegiatan pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran; j. Merencanakan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanggulangan pencemaran dan patrol serta bantuan SAR (bantuan pertolongan musibah) di perairan; k. Merencanakan kegiatan penetapan besaran tariff angkutan laut bagi penumpang kelas ekonomi/non ekonomi dalam wilayah kabupaten
termasuk tarif angkutan laut abgi penumpang lintas kabupaten dalam provinsi; l. Merencanakan kegiatan pembinaan,bimbingan teknis dan penyuluhan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan bidang perhubungan laut; m. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; n. Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang ugasnya dan memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; o. Memberikan petunjuk,membagi tugas serta bimbingan dan arahan kepada bawahan; p. Pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya; b. Seksi Kepelabuhan Seksi Kepelabuhan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan program dan kegiatan di Bidang kepelabuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Kepelabuhanan menyelenggarakan fungsi: a. Merencanakan kegiatan menyusun Rencana Kerja/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) program kerja seksi; b. Merencanakan kegiatan penyusunan kebijakan teknis,pedoman dan petunjuk teknis pembinaan,pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang kepelabuhanan sesuai lingkup tugasnya berdasrkan ketentuan yang berlaku; c. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; d. Merencanakan kegiatan perumusan pertimbangan teknis terhadap penambahan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal; e. Merencanakan kegiatan penetapan dermaga untuk kepentingan sendiri (DUKS) di pelabuhan lokal; f. Merencanakan kegiatan pemanduan dan penundaan kapal di pleabuhan yang dikelola kabupaten; g. Melaksanakan pemberian rekomendasi tatanan kepelabuhan local serta system dan prosedur (SISDUR) pelayanan jasa keplabuhan; h. Merencanakan kegiatan penyusunan rancangan bangunan fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (Kabupaten); i. Merencanakan kegiatan pembangunan dan pengelolaan serta pemeliharaan pelabuhan lokal; j. Merencanakan kegiatan penetapan Daerah Lingkunagn Kerja Regional/pelabuhan (DLKr/DLKp) bagi pelabuhan-pelabuhan lokal dan pemberian rekomendasi Daerah Lingkungan kerja regional/Pelabuhan (DLKr/DLKp) pelabuhan laut regional,nasional dan internasional hub; k. Merencanakan kegiatan analisis bahan penetapan kebijakan tatanan dan perijinan pelabuhan dan dermaga yang dibangun atas prakarsa provinsi atau yang diserahkan kepada pemmerintah kabupaten;
l. Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhibungan dengan bidang tugasnya dan memberikan saran dan pertimbanga kepada atasan; m. Memberikan petunjuk,bimbingan,arahan,membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing serta emberikan penilaian kinerja; n. Pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya; E. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyusunan kebijaksanaan dan pembinaan teknis di bidang komunikasi dan informatika. Dalam melaksanakan tugas pokok,Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi : 1. Merencanakan operasional perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika; 2. Merencanakan operasional penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja seksi dibawahnya; 3. Merencanakan operasional perumusan kebijakan teknis pengaturan, pembinaan,pengawasan dan pengendalian program komunikasi dan Informatika sesuai ketentuan yang berlaku; 4. Penyelenggaraan pengaturan,pembinaan,pengawasan dan pengendalian serta bimbingan teknis di bidang komunikasi dan informatika; 5. Pelaksanaan koordinasi informasi dan sinkronisasi dengan perangkat kerja daerah dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan di bidang komunikasi dan informatika; 6. Merencanakan operasional perumusan dan penjabaran pedoman,norma, standar prosedur dan criteria di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 8. Mengatur pengumpulam,pemgolahan dan analisa data bidang komunikasi dan informatika sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan; 9. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 10. Merencanakan operasional koordinasi pelayanan pemberian rekomendasi jasa pos dan pemberian izin kegiatan jasa usaha telekomunikasi; 11. Pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; 12. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya; Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari : a. Seksi Komunikasi dan Informasi Publik. b. Seksi Telematika, Pos dan Informatika.
a. Seksi Komunikasi dan Informasi Publik Kepala Seksi Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas pokok merencanakan,mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan,dan pelaksanaan di bidang Komunikasi dan Informasi Publik. Dalam melaksanakan tugas pokok,Kepala Seksi Komunikasi dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi: a. Merencanakan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) Seksi Komunikasi dan Informasi Publik; b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis seksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Menyiapkan bahan koordinasi informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait; d. Pelaksanaan pengumpulan,pengolahan dan analisa data seksi sebagai bahan penyusunan pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan; e. Penyiapan bahan perumusan dan penjabaran pedoman,norma,standar prosedur dan kriteria tugas seksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; f. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan pelaksanaan tugas seksi kepada atasan; g. Penyusunan program kerja di bidang analisa dan pengembangan system komunikasi; h. Merencanakan kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media; i. Melaksanakan kegiatan peliputan,pendokumentasian kegiatan dan pengelolaan media elektronik pemerintah daerah; j. Melaksanakan fasilitasi koordinasi penyelenggaraan frekuensi radio; k. Melaksanakan pemberian rekomendasi penyelenggaraan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan siaran radio; l. Pemberian rekomendasi lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi; m. Pelaksanaan pelayanan dan penyebaran informasi kepada publik melalui media tradisional,cetak dan elektronik; n. Melaksanakan monitoring,evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Komunikasi dan Informasi Publik; o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; b. Seksi Telematika, Pos dan Informatika Kepala Seksi Telematika,Pos dan Informatika mempunyai tugas pokok merencanakan,mengatur,mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyiapan bahan penyusunan kebijakan,dan pelaksanaan di bidang telekomunikasi dan pengelolaan teknologi informatika. Dalam melaksanakan tugas pokok,Kepala Seksi Telekomunikasi, Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi: a. Merencanakan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) Seksi Telematika,Pos dan Informatika;
b.
Penyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis seksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Menyiapkan bahan koordinasi informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait; d. Pelaksanaan pengumpulan,pengolahan dan analisa data seksi sebagai bahan penyusunan pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan; e. Penyiapan bahan perumusan dan penjabaran pedoman,norma,standar prosedur dan kriteria tugas seksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; f. Pelaksanaan pengaturan pembinaan,pengawasan dan pengendalian terhadap program/kegiatan seksi; g. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan pelaksanaan tugas seksi kepada atasan; h. Pelakasanaan perencanaan dan perumusan system dan tata cara pelayanan masyarakat di bidang postel dan informatika; i. Pelaksanaan bimbingan, pengendalian dan pengawasan (monitoring evaluasi) layanan masyarakat di bidang telekomuniasi dan informatika; j. Pelaksanaan koordinasi pelayanan pemberian rekomendasi jasa pos dan pemberian izin kegiatan jasa usaha telekomunikasi; k. Melakasanakan penyusunan standar,norma,pedoman criteria,prosedur di bidang telematika pos dan informatika serta pemberian izin rekomendasi penggunaan spektrum frekuensi radio lokal denga tetap mengacu alokasi spektrum frekuensi nasional; l. Menyiapkan bahan kebijakan teknis pemantauan dan penertiban pelanggaran atas ketentuan sertifikasi dan pengadaan alat/perangkat postel; m. Memfasilitasi teknis pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah; n. Menyiapkan dan menyusun bahan pemberian rekomendasi Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi; o. Menyiapkan dan menyusun bahan pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten; p. Menyiapkan dan menyusun bahan pemberian rekomendasi galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomuniaksi dalam wilayah provinsi dan nasional; q. Pelaksanakan monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan seksi; r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
