TUGAS BANKING SISTEM INFORMASI PELAPORAN BANK KEPADA BANK INDONESIA
Disusun Oleh : Yuliana JB
(17108379)
4 KA 17
Universitas Gunadarma 2009
Sistem Informasi Manajemen – Sektor Perbankan Bank Indonesia (SIM-SPBI) SIMSPBI merupakan sistem informasi terpadu untuk mendukung tugas pengawasan, pemeriksaan dan pengaturan perbankan BI. Tujuan dari penerapan SIM-SPBI adalah : •
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan dan pemeriksaan bank;
•
Menciptakan keseragaman (standarisasi) dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan bank.
•
Mengoptimalkan Pengawas dan Pemeriksa Bank dalam menganalisa kondisi bank sehingga dapat meningkatkan mutu pengawasan dan pemeriksaan bank;
•
Memudahkan audit trail oleh pihak yang berkepentingan;
•
Meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi
SIM-SPBI terdiri dari 3 subsistem yakni : 1. Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS), merupakan sistem informasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi tugas-tugas pengawasan, pemeriksaan dan penelitian bank umum. Melalui SIMWAS, pengawas bank akan mampu mengoptimalkan kegiatan analisa dan memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan bank (termasuk Tingkat Kesehatan Bank dan profil risiko) secara cepat. Modul-modul yang tersedia antara lain modul Data Pokok Bank dan modul Fit and Proper Test (FPT). 2. Sistem Informasi Bank dalam Investigasi (SIBADI), merupakan sistem informasi untuk meningkatkan tertib administrasi dan kemudahan pemantauan tugas dalam rangka investigasi tindak pidana di bidang perbankan. Melalui SIBADI, dapat dilakukan pemantauan terhadap perkembangan investigasi atas dugaan tindak pidana yang diakukan oleh suatu bank sejak laporan penyimpangan diterima, jadwal investigasi, langkah-langkah yang telah dilakukan sampai dengan hasil akhir investigasi dimaksud. 3. Data Mart Data Pokok Bank, yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan kelembagaan, kepemilikan dan kepengurusan, operasional dan strategi
pengawasan yang diterapkan pada suatu bank sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan informasi dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank. Sistem Informasi Debitur (SID) SID adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai debitur baik perorangan maupun badan usaha, yang diolah berdasarkan laporan penyediaan dana yang diterima Bank Indonesia dari Pelapor. SID dikembangkan dengan tujuan untuk membantu : 1. Bagi pemberi kredit, antara lain : o
Membantu dalam mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan pemberian kredit
o
Mengurangi
ketergantungan
pemberi
kredit
kepada
agunan
konvensional.Pemberi kredit dapat menilai reputasi kredit calon debitur sebagai pengganti/pelengkap agunan. 2. Bagi penerima kredit, antara lain : o
Mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh persetujuan kredit
o
Nasabah baru,khususnya yang tergolong sebagai UMKM,a kan mendapat akses yang lebih luas kepada pemberi kredit dengan mengandalkan reputasi keuangannya tanpa harus tergantung pada kemampuan untuk menyediakan agunan.
Sistem Informasi Manajemn Pengawasan BPR (SIMWAS BPR) SIMWAS-BPR merupakan sistem informasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem pengawasan BPR. Melalui SIMWAS, pengawas BPR akan mampu mengoptimalkan kegiatan analisis terhadap kondisi BPR, mempercepat diperolehnya informasi kondisi keuangan BPR (termasuk Tingkat Kesehatan BPR), meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi perbankan. Modul-modul yang tersedia dalam aplikasi SIMWAS BPR antara lain modul perizinan pendirian BPR, data pokok BPR, Tingkat Kesehatan BPR, status BPR, cabut izin usaha dan likuidasi BPR.
Manajemen Sistem Informasi Pada Bank Indonesia
Bulan Mei lalu Bank Indonesia mengeluarkan peraturan nomor 5/8/PBI/2003 tentang “Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum” yang akan berlaku mulai 1 Januari 2004. Tujuan dikeluarkannya peraturan ini adalah agar Bank umum di Indonesia menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko yang sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlement yang dikenal dengan kesepakatan BaselII.
Dalam Basel II, perhitungan kecukupan modal tidak hanya didasari pada risiko kredit seperti yang sekarang digunakan tetapi ditambah dengan perhitungan risiko lainnya, yaitu risiko pasar dan risiko operasional. Secara formal, seperti yang tertulis pada penjelasan peraturan Bank Indonesia, risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan
manusia,
kegagalan
sistem,
atau
adanya
problem
eksternal
yang
mempengaruhi operasional Bank. Sehingga jelas risiko yang disebabkan oleh kegagalan sistem pengamanan informasi termasuk dalam risiko operasional (selain juga bisa dikategorikan kedalam risiko reputasi, risiko hukum maupun risiko lainnya untuk kondisi tertentu).
Pegamanan sistem informasi disini harus diartikan secara luas tidak hanya menyangkut misalnya pengamanan terhadap akses informasi oleh orang yang tidak berwewenang. Menurut Federal Financial Institutions examination Council (FFIEC) obyektif sistem pengamanan informasi adalah untuk memastikan ketersediaan (availability), integritas, kerahasiaan (confidentiality), akuntabilitas (accountability) dan jaminan (assurance) sistem informasi dalam menunjang kegiatan perusahaan.
Sehingga hal itu seperti memastikan suatu sistem agar sesuai dengan kebutuhan bisnis perbankan dengan melakukan terlebih dahulu studi kelayakan, pengawasan terhadap proses pemilihan sistem, dan pengujian sistem termasuk dalam obyektif pengamanan sistem informasi. Begitu pula pemisahan tugas antara programmer dan operator juga merupakan bentuk pengamanan sistem informasi. Salah satu kerangka yang dapat digunakan untuk melihat manajemen sistem keamanan informasi secara komprehensif adalah ISO 17799.
Penerapan peraturan BI merupakan tantangan tersendiri bagi bank umum di Indonesia terutama dalam kaitannya dengan manajemen pengamanan sistem informasi. Pertama karena menurut pengamatan saya, belum banyak bank yang melakukan analisa resiko dalam pengadaan kontrol sistem keamanan informasi, kedua belum banyak manajemen senior yang terlibat dalam tugas pengamanan sistem informasi, ketiga ketidak siapan sistem pengawasan intern (internal audit) dalam melakukan pengawasan terhadap teknologi informasi secara umum maupun kontrol sistem pengamanan secara khusus.
Analisa Risiko
Analisa risiko seharusnya merupakan tahapan awal dalam manajemen pengamanan sistem informasi. Beberapa alasan yang digunakan perusahaan untuk tidak melakukan analisa risiko adalah kesulitan dalam mengkuantifikasikan risiko sistem informasi, selain juga memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukannya.
Mengkuantifikasikan risiko operasional memang bukan hal yang mudah, tapi ini seharusnya bukan menjadi alasan untuk tidak melakukan analisa risiko. Perusahaan dapat menggunakan analisa kualitatif sebagai alternatifnya. Analisa kualitatif memerlukan waktu relatif singkat dan mudah dipahami. Untuk tahapan awal, yang penting adalah mengidentifikasikan aset, potensi kerentanannya (vulnerabilities), potensi ancamannya (threats), menentukan risikonya secara kualtitatif (misalnya tinggi, sedang, rendah), baru dilanjutkan dengan menentukan kontrol.
Dengan demikian pemilihan dan pengadaan kontrol pengamanan mempunyai landasan yang kuat, misalnya apakah berdasarkan tingkat resikonya atau apakah kontrol tersebut dapat mengurangi beberapa resiko secara sekaligus. Perlu juga ditekankan disini adalah dalam melakukan analisa resiko sistem informasi, selain melibatkan staf divisi sistem informasi sendiri juga harus melibatkan end user, staf dari sistem pengawasan Intern (internal auditor), dan staf lain yang mungkin dibutuhkan seperti HRD dan legal.
Peran Manajemen Senior
Karena Manajemen senior, termasuk di dalamnya jajaran direksi, mempunyai peran dan tanggung jawab untuk mengembangkan strategi perusahaan. Mereka juga diharapkan secara eksplisit, dan terdokumentasi memberikan arahan, kebijaksanaan, menentukan akuntabilitas dalam penanganan risiko yang ditimbulkan oleh sistem informasi.
Selain itu, dalam melakukan review dan memberi persetujuan terhadap kontrol pengamanan yang penting. Karena begitu pentingnya peran manajemen senior ini, maka Bank for International Settlements (BIS) memasukkannya dalam salah satu pilar prinsipprinsip manajemen resiko untuk Electronic Banking. Sistem Pengawasan Intern
Tugas departemen Sistem Pengawasan Intern (Internal Auditor) pada beberapa Bank umum di Indonesia saat ini masih terbatas pada pengawasan terhadap jalannya kontrol untuk mengurangi risiko kredit. Dengan adanya peraturan BI nomor 5/8/PBI/2003 yang akan berlaku 6 bulan lagi, hal ini menjadi pekerjaan yang cukup besar dalam menyiapkan sumber daya yang mengerti sistem informasi dan teknologinya, sekaligus menguasai metodologi dan teknik-teknik audit.
Menyiapkan staf internal auditor yang ada, yang sebelumnya tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang sistem informasi dan teknologinya, untuk dapat melakukan audit sistem informasi akan memerlukan waktu yang cukup lama. Sedangkan merekrut staf baru yang memiliki pengetahuan sistem informasi dan audit sekaligus, juga bukan hal yang mudah.
Alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan menarik staf dari divisi sistem informasi untuk dijadikan staf audit. Masa transisi sekitar dua sampai empat bulan dapat digunakan untuk merekrut pengganti staf sistem informasi tersebut, transfer knowledge ke staf pengganti, sekaligus digunakan untuk mempelajari metodologi dan teknik-teknik audit. Selanjutnya tim audit yang menangani sistem informasi ini dibentuk dengan melibatkan staf yang ditarik dari sistem informasi tadi ditambah staf audit yang ada.
Internet Banking Sistem Informasi Perbankan yang Bernilai Tambah Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi telah sampai kepada industri perbankan, tidak terkecuali perbankan syariah. Salah satu aktivitas perbankan yang memanfaatkan teknologi tersebut adalah aplikasi Internet Banking. Electronic Banking, atau e-banking secara sederhana bisa diartikan sebagai aktifitas perbankan di internet. (Graifhan 2003) Penelitian yang dilakukan oleh Neni Meidawati (2004) membuktikan bahwa kematangan teknologi informasi mempunyai hubungan dengan respon strategik perusahaan dalam menghadapi globalisasi berupa keinginan untuk melakukan penambahan investasi dalam teknologi informasi. Perkembangan teknologi yang sangat
pesat, menuntut dunia usaha untuk mengoptimalkan fasilitas teknologi informasi dalam rangka memenangkan persaingan global, meskipun dengan investasi yang cukup mahal. E-banking sebenarnya bukan barang baru di internet, tapi di Indonesia layanan ini baru beberapa tahun belakangan ini diaplikasikan oleh beberapa bank papan atas. Keamanan menjadi alasan utama terlambatnya perkembangan layanan ini. Namun tuntutan kompetisi membuat bank-bank lain tidak ingin ketinggalan dan turut membangun fasilitas yang sama, tidak terkecuali bank syariah. Padahal ancaman cybercrime terhadap keamanan dan kepercayaan nasabah dalam menggunakan Internet Banking di Indonesia sangat besar. Survey Nielsen (2001) menyatakan, Indonesia menempati posisi ke-enam terbesar dunia atau keempat di Asia dalam tindak kejahatan internet. Salah satu kasus tindak kejahatan internet dengan menggunakan fasilitas Internet Banking di Indonesia adalah kasus pembobolan rekening nasabah Bank Central Asia dengan menggunakan clickbca (Kompas 2002). Kasus seperti ini dianggap melunturkan kepercayaan masyarakat akan amannya transaksi Internet Banking dan menyebabkan layanan ini dihindari (Rahardjo 2002). Ini tentu saja sangat tidak diharapkan mengingat bank telah mengeluarkan dana yang besar untuk membangun sistem Internet Banking tetapi Internet Banking tidak memberikan nilai tambah bagi nasabah karena nasabah menghindari Internet Banking. Bagi Bank, menjadi penting sekali untuk mengetahui bagaimana persepsi nasabah terhadap layanan Internet Banking dan apakah nantinya benar-benar akan mendatangkan keuntungan bagi nasabah. Sedangkan bagi nasabah, kemudahan-kemudahan dalam memperoleh informasi keuangan dan melakukan transaksi secara on-line, tanpa harus mengunjungi Bank tempat mereka menjadi nasabah adalah hal yang terpenting. Lalu sebenarnya bagaimana kehadiran layanan Internet Banking ditanggapi oleh para nasabah perbankan syariah?
Sekilas tentang Internet Banking Internet Banking adalah salah satu pelayanan jasa bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet, dan bukan merupakan bank yang hanya menyelenggarakan layanan perbankan melalui internet (Tampubolon 2004). Untuk dapat menggunakan layanan ini, seorang nasabah akan dibekali dengan login dan kode akses ke situs web dimana terdapat fasilitas e-banking milik bank bersangkutan. Selanjutnya, nasabah dapat melakukan login dan melakukan aktifitas perbankan melalui situs web bank bersangkutan. Seperti halnya pada fasilitas ATM, lewat sarana internet seorang nasabah dapat melakukan aktifitas pengecekan rekening, transfer dana antar rekening, hingga pembayaran tagihan-tagihan rutin bulanan (listrik, telepon, dsb.) melalui rekening banknya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Achraf Ayadi (2005), Internet Banking diperlakukan sebagai salah satu layanan sistem informasi dari pihak perbankan yang paling penting yang mampu menghasilkan informasi keuangan, yang meliputi cek saldo, transfer dana, informasi tagihan kartu kredit, pembayaran tagihan, dan sebagainya melalui suatu alat pemampu Internet. Umumnya, beberapa layanan yang bisa diakses nasabah melalui Internet Banking adalah: 1. Informasi Saldo 2. Informasi Transaksi 3. Transaksi Overbooking 4. Transaksi Pembayaran : •
Telepon
•
Kartu Kredit
•
Selular Pascabayar
•
Selular Prabayar
•
Pinjaman
•
Tagihan Pendidikan Sekolah / Universitas
•
Tagihan Listrik
•
TV Kabel / Satelit
•
Internet
•
Asuransi
5. Pembukaan Rekening : •
Tabungan
•
Giro
•
Deposito
•
Kartu Kredi
6. Pemesanan Buku Cek / BG 7. Perubahan Alamat Rekening atau Email 8. Informasi aktifitas nasabah di Internet Banking 9. Informasi Biaya 10. Informasi Kurs 11. Informasi Suku Bunga 12. Simulasi-simulasi produk 13. Perubahan Password
Kunci Keberhasilan Internet Banking Berdasarkan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Jan Ondrus (2005) menyangkut hal-hal yang mempengaruhi suksesnya sebuah transaksi on-line, serta melihat perilaku nasabah perbankan di Indonesia dan dari bermacam-macam persepsi
yang mungkin timbul akibat beredarnya layanan Internet Banking, dicoba dikelompokkan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi nasabah, yakni sebagai berikut: 1. Keberadaan dan Penggunaan Layanan. (1) Keberadaan Internet Banking itu sendiri, apakah telah dikenal oleh nasabah perbankan. (2) Selanjutnya setelah dikenal oleh para nasabah perbankan, lalu digunakan untuk hal-hal yang sekiranya sering dilakukan melalui layanan Internet Banking ini, yaitu : mengecek saldo, transfer dana, membayar tagihan, dan transaksi lainnya. (3) Seberapa sering Frekuensi penggunaan layanan Internet Banking. 2. Kenyamanan Penggunaan. Apapun jenis layanan yang ditawarkan oleh pihak Bank akan menjadi sia-sia apabila para nasabah perbankan merasa bahwa tidak cukup dirasakan unsur kenyamanan terhadap layanan tersebut. Hal ini bisa berarti kemudahan dalam (1) penggunaan serta pengoperasian, (2) Kecepatan proses pada Internet Banking. (3) Tampilan yang disuguhkan (apakah mudah untuk dimengerti dan diikuti). Para nasabah pastinya tidak akan memaksakan untuk menggunakan suatu layanan yang disediakan oleh pihak Bank apabila mereka tidak menemukan kenyamanan dalam penggunaannya. 3. Tingkat Keamanan. Setelah semua unsur tersebut diatas terpenuhi oleh pihak Bank penyelenggara, satu yang tidak bisa lepas yaitu unsur keamanan. Nasabah pastinya tidak ingin apabila misalnya setelah menggunakan layanan Internet Banking, nomor rekening mereka diketahui dan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Kerahasiaan data-data yang dikirim dan diterima pastinya sangat diinginkan oleh para nasabah perbankan. Peranan Lembaga Keuangan •
Pengalihan asset
•
Likuiditas
•
Alokasi pendapatan
•
Transaksi
Pada prinsipnya Sistem Keuangan di Indonesia, dibagi menjadi 3 bagian :
1.
Sistem Moneter
2.
Sistem Perbankan
3.
Sistem Lembaga Keuanan bukan bank
Gambaran Sistem Informasi Sistem Keuangan Indonesia
Sistem Moneter
Sistem LKBB
Dewan Moneter
Sist. Perbankan
Bank Indonesia
Otoritas Moneter
Dep. Keuangan
