TUGAS AKHIR Hubungan nya dengan sila ke 5
“Keadilan Ekonomi Dan Globalisasi”
STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
DI AJUKAN OLEH : Nama
: MUHAIMI HILMAN SANTOSO
No Mahasiswa
: (11.11.4676)
Program Studi
: PENDIDIKAN PANCASILA
Jurusan
: SI-TEKNIK INFORMATIKA
Dosen
: TAHAJUDIN S , DRS
“Keadilan Ekonomi dan Globalisasi” Masalah keadilan dan keadilan ekonomi memang menjadi dambaan setiap insan yang hidup di bumi , termasuk Indonesia . Di Negara kita dambaan ini memang sangat di rindukan , sampai-sampai di sebagian masyarakat kita , khusus nya di Jawa , Kerinduan ini sampai mendatangkan sebuah keyakinan bahwa Ratu adil akan dating dan kedatanga nya itu salah satu tujuan nya, adalah mendatangkan keadilan , terutama keadilan ekonomi bagi rakyat Indonesia yg sudah berabad-abad hidup dalam kemelaratan , dan penjajah bangsa asing .Secara fisik bangsa asing sudah tidak lagi menjajah kita, tetapi melalui sistemekonomi Neoliberal yang membonceng pada arus masuk nya globalisasi , dengan dibantu komprador dalam negri , mereka masih menguasai sistem perekonomian kita. Keadilan sosial merupakan kewajiban yang keras . Tidak mengusahakan keadilan sosial bukan sekedar bersikap kurang sosial ,melainkan sama dengan membiarkan ketidak adilan merajalela . Bersikap adil merupakan suatu tuntunan moral dasar moralitas manusia mulai dengan kesediaan untuk selalu bertindak adil (Ibid.,hlm. 330). Latar Belakang Dalam era modern ini , Negara yg mengusahakan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat disebut ‘’Negara Sosial’’ . Dalam Negara social ini yang di selenggarakan bukan hanya fasilitas-fasilitaas yang dapat di gunakan oleh seluruh masyarakat ,melainkan di perlukan adanya tindakan khusus
untuk meingkatkan kesejahteraan golongan-golongan
social yang kurang mampu . Keadilan sosial merupakan kewajiban yang keras . Tidak mengusahakan keadilan sosial bukan sekedar bersikap kurang sosial ,melainkan sama dengan membiarkan ketidak adilan merajalela Lebih-lebih keadilan di bidang ekonomi . manusia mulai menuntut adanya keadilan ekonomi adalah adanya penjajahan bangsa yang lain , golongan / kelas yang satu kepada golongan/kelas lain . Cita-cita ntuk mewujudkan keadilan ekonomi dewasa ini semakin suit di capai setelah Neoribelarisme , yangmenjadi penerus kapitalisme , semakin merajalela di seluruh bangsa dan bahkan akarnya menerobos sangat dalam dalam system hidup masyarakat yang palingkecil pun (termasuk di desa” yang masih tradisional.
Keadilan tidak tergantung dari kehendak baik Individu –individu yang langsung terlibat dalam suatu hubungan ekonomis mikro , melainkan dari struktur-struktur ekonomis , social , dan politik seluruh masyarakat. Struktur – struktur lalulintas da kekuasaan ekonomis sudah di pasang sedemikian rupa , sehinga secara otomatis dan niscaya tenaga kerja buruh di hisap ,sedangkan sebagia besar hasilnya mengalir ke kantong –kantong pihak lain . Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas saya akan merumuskan masalah yg akan di bahas di antaranya : 1. Apakah keadilan social sebagai keadilan yg pelaksanaan nya tergantung dari strukturstruktur proses-proses ekonomis ? 2. Dalam keadilan Ekonomi dan Globalisasi , apakah keadilan masyarakat hrs di benahi ? 3. Apa penyebab ketidakstabilan struktual nampak di golongan Masyarakat?
Pendekatan secara History Persoalan Keadilan sudah menjadi perdebatan filsafat sejak jaman Yunani Kuno sampai abad sekarang . Dilihat dari History nya , defnisi keadilan sosial dalam Pancasila berasal dari pidato Sukarno pada 1 Juni 1945 dalam siding BPUPKI yang menyatakan “Kesejahteraan Sosial” (bukan keadilan sosial) sebagai dasar Negara yang keempat : “Prinsip No.4
sekarang saya ususlkan . Saya dalam tiga hari ini belum
mendengarkan perinsip itu , yaitu prinsip kesejahteraan , prinsip: tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka , yang kaum capital nya merajalela , ataukah yang semua rakyatnya sejahtera , yah semua orng cukup makan,cukup pakaian
, hidup dalam
kesejahteraan ,merasa di pangku oleh Ibu pertiwi yang cukup member sandang – pangan ?” (Kutipan sesuai dengan EYD).
Berkaitan dengan hak kesejahteraan ini , Sukarno menunjukan pentingnya peran demokrasi ekonomi. “Rakyat yg tadinya merasa dirinya kurang makan , kurang pakaian ,menciptakan dunia baru yang di dalam nya ada keadilan…..marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini , yaitu bukan saja persamaan politik , saudara-saudara , tetapi pun di atas lapangan ekonomi kira harus mengadakan persamaan , artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.” (Kutipan sesuai dengan EYD)
Sukarno telah mengkaitkan kesejahteraan sosial dengan demokrasi ekonomi . Proses selanjutnya , konsep ini di bahas dan di rumuskan kembali oleh Tim Sembilan yang membuahkan piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. konsep keadilan Sosial ini di ubah menjadi sila kelima (Iwan Gardono Sujatmiko, 2006 , “Keadilan Sosial dalam masyarakat Indonesia”. Dalam Pancasila Bersama Simposium , Restorasi Pancasila , hlm. 219-220).
Pembahasan Keadilan sosial dpt di definisikan sebagai keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur –struktur proses-proses ekonomis ,politis,sosial,budaya, dan ideologis dalam masyarakat.Struktur-struktur itu merupakan struktur –struktur kekuasaan dalam dimensidimensi utama kehidupan masyarakat . Struktur-struktur itu menentukan kedudukan masingmasinggolongan sosial , apa yg mereka masukan dan apa yg mereka peroleh dari proses – proses itu. Masyarakat merupakan proses yang mengalir terus menerus menurut Strukturstruktur kekuasaan itu (Ibid., hlm. 332). Mengusahakan keadilan sosial dengan demikian berarti mengubah atau kalau perlu membongkar
struktur-struktur
ekonomis
,politis,sosial,budaya,dan
ideologisyang
menyebabkan segolongan orang tidak memperoleh apa g menjadi hak meeeka atau tidak mendapat bagian yg wajar dari harta kekayaan dan hasil pekerjaan masyarakat sbg keseluruhan.
Ketidakadilan Strktual Nampak apabila sekelompok atau segolongan orang , atau kelas-kelas sosial tertentu , tertimpa ketidakadilan . Kalau suatu kelas dalam keseluruhan nya , missal nya para buruh industry kasar , menderita ketidakadilan ,maka sebabnya tidak pertama’’terletak dalam sika pemilik masing” pabrik yang acuh tak acuh terhadap hak-hak buruh mereka, melainkan dalam struktur – struktur yg menguasai lallintas ekonomi nasional dan bahkan Internasional , da secara ta langsung juga dalam struktur-struktur kekuasaan politik , dalam pola kelakuan sosial pada umum nya , dalam system budaya , da barang kali dalam apriori-apriori ideologis yg di percayai .
Kesimpulan dan Saran Perhatian khusus terhadap golongan-golongan yang kurang mampu bukan hanya merupakan tuntunan kesetiakawanan sosial , melainkan tuntunan keadilan. Kesadaran itu terungkap dalam tuntunan bahwa Negara harus mengusahakan keadilan sosial . Oleh karena itu Keadilan Sosial Sangat di tegaskan oleh pancasila sila ke lima . Dan hrs di patuhi dan di taati sbg warga Negara yg baik .
Referensi Abdurrahman, Moeslim, 2007 , Krisis Sosial , Krisis Politik , Krisis Bangsa Majemuk, implus-Yogyakarta.
Aliansi Gerakan Reformasi Agraria, 2005, “Kolonialisme Belum Mati’’ . Sebuah makalah yang tidak di terbitkan.
Anggoro, A.Ponco, 2006,Kompas, 15 April.
Bahar, Saafroedin, 2007, “Pancasila,Negara kesatuan RI, dan Keadilan sosial’’, disampaikan pada kursus keadilan Sosial,Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila 17 Maret.
Baswir, Revrisond, 2003, “Privatisasi BUMN” , dalam I. Wibowo dan Francis Wahono, (ed.) Neoliberalisme , Yogyakarta: Pustaka Rakyat Cerdas
Hatta, Mohammad, 1960,Ekonomi Terpimpin, Jakarta: Penerbit Djakarta
Mubyarto, 2003, “Ekonomi PancasilaMenembus Dosa-dosa Ekonomi”, Kompas,
Notonagoro, 1975 , Pancasila Dasar Falsafah Negara, Jakarta: Pantjuran Tudjuh.
Sudaryanto, 2007 , Filsafat politik Pancasila , Kepel Press. Yogyakarta.
11 Juli
Sujatmiko, Iwan Gardono, 2006, “ Keadilan Sosial dalam masyarakat Indonesia” , dalam Restorasi Pancasila , Jakarta:Panitia Bersama Simposium di UI-Depok
