TRANSKIP WAWANCARA PENELITIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM KERJA UUTSOURCING DI PT. PACIFIC MEDAN INDUSTRI

LAMPIRAN TRANSKIP WAWANCARA PENELITIAN

IMPLEMENTASI

KEBIJAKAN

SISTEM

KERJA

UUTSOURCING DI PT. PACIFIC MEDAN INDUSTRI

Nama

: Nova Arianto

Pekerjaan

: Buruh Outsourcing PT. Citra Nusa Mutiara

1. Bagaimana proses penerimaan kerja saudara melalui biro outsourcing di PT. Pacific Medan Industri? Jawaban : Pertama sekali saya mendaftar untuk bekerja di Pamin melalui biro jasa PT. Citra Nusa Mutiara. Saya dibawa oleh teman saya yang sudah lebih dulu bekerja di Pamin kepada mandor PT. Nusa Mutiara. Sebelum kami bertemu mandor, saya diberitahukan oleh teman saya agar membawa foto copy KTP dan uang tunai sebesar Rp. 700.000. Kemudian kami berdua bertemu dengan mandor PT. Citra Nusa Mutiara di kediamannya. Saya menyerahkan foto copy KTP dan uang tunai sebesar Rp. 700.000. Setelahnya, saya diberikan sepatu K3 dan baju perusahaan Citra sebagai tanda saya diterima di PT. Citra Nusa Mutiara dan dipekerjakan di Pamin. Saya juga diperintahkan untuk datang di depan pamin besok harinya sekitar pukul 14.00 untuk melakukan absensi dan menunggu request dari PT. Pacific Medan Industri. 2. Sesuai dengan ketentuan di Permenakertrans No. 19 Tahun 2012, bahwa setiap buruh yang menjalin hubungan kerja dengan perusahaan biro outsourcing untuk dipekerjakan di perusahaan penerima kerja wajib menyepakati perjanjian kerja kedua belah pihak. Sedangkan adakah

150 Universitas Sumatera Utara

perjanjian kerja yang disepakati antara saudara dan perusahaan biro jasa dalam mempekerjakan saudara di PT. Pacific Medan Industri? Jawaban : Sejak saya mendaftar kerja di PT. Citra untuk dipekerjakan di PT. Pacific Medan Industri, saya sama sekali tidak diberikan berkas ataupun surat perjanjian kerja. Saya hanya tau telah diterima bekerja dengan tanda diberikan sepatu K3 dan baju perusahaan Citra. 3. Sesuai dengan Permenakertrans No. 19 Tahun 2012, bahwa buruh dengan status outsourcing dilarang untuk dipekerjakan di bagian produksi, lantas bagaimana jenis pekerjaan yang dipekerjakan oleh saudara di PT. Pacific Medan Industri? Jawaban : Saya yang telah bekerja 4 tahun di PT. Pacific Medan Industri melalui biro outsourcing PT. Citra Nusa Mutiara, hanya ditempatkan bekerja pada bagian moulding dan kemudian dipindahkan ke bagian filling. Kedua bagian kerja tersebut merupakan bagian kerja yang memproduksi kemasan minyak dalam bentuk jerigen serta pengisian minyak. Bagian kerja ini merupakan bagian kerja vital dari produktifitas pekerjaan. Jika bagian kerja ini tidak berproduksi, tentu saja perusahaan akan lumpuh total. Sebab PT. Pacific Medan Industri sebenarnya adalah perusahaan yang hanya melakukan produksi pengkemasan minyak. Sementara untuk produksi minyak dan berbagai komoditas lainnya telah diproduksi oleh PT. Palmindo sebagai perusahaan 1 group di PIL dengan proses penampungan dan penyulingan minyak


4. Bagaimana pemenuhan hak normatif saudara dan buruh lainnya yang telah dijamin di Permenakertrans No. 19 Tahun 2012, selama bekerja di perusahaan dengan status outsourcing? Jawaban : Untuk upah, kami diberi upah bekerja di PT. Pacific Medan Industri setiap harinya sebesar Rp. 75.000. Itu pun juga kalau bekerja. Jika tidak bekerja karena tidak mendapatkan request maka tidak diberikan upah. Untuk jaminan kesehatan, jaminan sosial, apalagi cuti tidak pernah diberikan oleh perusahaan. Keadaan ini di terjadi kepada seluruh buruh outsourcing. 5. Apa dampak yang ditimbulkan dari penyelenggaraan sistem outsourcing di perusahaan

terhadap

kehidupan

buruh

terutama

yang

berstatus

outsourcing? Jawaban : Karena sistem outsourcing ini, kami para buruh outsourcing seperti tidak memiliki hubungan kerja yang jelas dengan PT. Pacific Medan Industri, karena itu kami tidak memiliki keberanian untuk menggunakan hak berserikat kami agar dapat menyampaikan tuntutan perbaikan syarat kerja ke perusahaan. Anggapan kami, dengan status kerja outsourcing kami mudah saja untuk dibuang oleh perusahaan ketika kami dianggap mengganggu perusahaan dengan berbagai tuntutan yang sebenarnya hak kami. Begitu juga dengan rendahnya upah tiap bulan yang kami dapat akibat sistem request, dimana kami hanya punya kesempatan kerjja 15-20 hari kerja selama 1 bulan. Ditambah lagi dengan pemotongan upah yang dilakukan

oleh

perusahaan

biro

outsourcing.

Bahkan

dengan

pemberlakukan outsourcing ini, terdapat beberapa buruh perempuan yang terpaksa melayani pemilik biro outsourcing agar ia mendapatkan kesempatan bekerja penuh dalam sebulan di perusahaan.


Nama

: Rony

Pekerjaan

: Buruh Outsourcing PT. Yubash

1. Bagaimana proses penerimaan kerja saudara melalui biro outsourcing di PT. Pacific Medan Industri? Jawaban : Saya pertama sekali bekerja di Pamin awal tahun 2012 melalui biro jasa PT. Yubash. Pertama sekali mendaftar saya bertemu dengan mandor Yubash dengan menyerahkan foto copy KTP serta uang tunai sebesar Rp. 500.000. Setelah itu saya diberikan sepatu K3 dan baju perusahaan Yubash sebagai tanda saya telah diterima di PT. Yubash dan dijanjikan dipekerjakan di Pamin. Dalam proses pendaftaran itu, saya tidak ada menandatangani satu dokumen pun apalagi perjanjian kerja, yang saya tahu saya telah diterima bekerja dengan diberikannya sepatu K3 dan baju perusahaan Yubash. Semenjak itu saya mulai bekerja di Pamin dengan menggunakan sistem request perusahaan yang membuat kepastian kerja saya tidak menentu bekerja di Pamin. Jika request banyak maka saya bisa bekerja, namun jika request sedikit maka kesempatan kerja tidak ada pada hari itu. 2. Sesuai dengan ketentuan di Permenakertrans No. 19 Tahun 2012, bahwa setiap buruh yang menjalin hubungan kerja dengan perusahaan biro outsourcing untuk dipekerjakan di perusahaan penerima kerja wajib menyepakati perjanjian kerja kedua belah pihak. Sedangkan adakah perjanjian kerja yang disepakati antara saudara dan perusahaan biro jasa dalam mempekerjakan saudara di PT. Pacific Medan Industri? Jawaban :


Seperti apa yang saya jelaskan tadi, pada saat mendaftar kerja tidak ada satu dokumen pun yang saya tanda tangani apalagi menyepakati perjanjian kerja. Saya hanya diberikan sepatu K3 dan baju perusahaan. 3. Sesuai dengan Permenakertrans No. 19 Tahun 2012, bahwa buruh dengan status outsourcing dilarang untuk dipekerjakan di bagian produksi, lantas bagaimana jenis pekerjaan yang dipekerjakan oleh saudara di PT. Pacific Medan Industri? Jawaban : Sejak pertama sekali saya bekerja di PT. Pacific Medan Industri, saya bekerja di bagian molding. Kalau dikaitakan dengan ketentuan itu, saya anggap di PT. Pacific Medan Industri sudah melakukan pelanggaraan. Sebab bagian molding tempat saya bekerja adalah salah satu bagian produksi yang termasuk vital. Bagian ini memproduksi kemasan minyak makan dalam bentuk jerigen dalam beberapa ukuran. Kalau bagian kerja ini tidak berproduksi, pasti perusahaan akan lumpuh total.

4. Bagaimana pemenuhan hak normatif saudara dan buruh lainnya yang telah dijamin di Permenakertrans No. 19 Tahun 2012, selama bekerja di perusahaan dengan status outsourcing? Jawaban : Untuk upah saya dan kawan-kawan yang lain di PT. Yubash menerima upah per harinya sebesar Rp. 74.000 dari Rp. 85.000 yang seharusnya dibayar oleh PT. Pacific Medan Industri ke PT. Yubash. Tapi karena karena ada pemotongan sebesar Rp. 11.000 dari Rp. 85.000, makanya kami cuma menerima Rp. 74.000 per hari. Itu pun kalau bekerja atau mendapatkan request, kalau tidak maka tidak dihitung. Dengan sistem request ini, untuk hitungan perbulan saya menerima upah hanya berkisar Rp. 1.500.000. Selain upah, untuk hak-hak normatif lainnya kami para buruh outsourcing tidak mendapatkannya.


5. Apa dampak yang ditimbulkan dari penyelenggaraan sistem outsourcing di perusahaan

terhadap

kehidupan

buruh

terutama

yang

berstatus

outsourcing? Jawaban : Dengan status hubungan kerja kami yang outsourcing, kami tidak memiliki hubungan kerja yang jelas dengan PT. Pacific Medan Industri. Sehingga perusahaan gampang saja membuang ataupun mengintimindasi kami yang berstatus outsourcing ini ketika dianggap membangkang, salah satunya ikut bergabung dengan serikat buruh. Karena setahu saya, perusahaan telah menganggap bahwa serikat buruh itu adalah orang-orang yang membangkang perusahaan. Sikap ini juga disebabkan oleh adanya demo-demo tuntutan yang dilakukan oleh serikat buruh di perusahaan. Apalagi dengan adanya sistem request di Pamin membuat saya dan temanteman yang lain hanya memiliki kesempatan kerja 15-20 hari kerja dalam 1 bulan. Sistem ini membuat kami seperti tidak memiliki kepastian kerja di perusahaan. Setiap harinya kami berharap perusahaan mendapatkan orderan yang tinggi. Sebab jika orderan sedang tinggi maka kami sebagian besar akan dipanggil dan diberikan kesempatan bekerja. Namun jika orderan rendah maka mau tidak mau sebagian besar dari kami harus saling mengalah untuk tidak bekerja dan tidak bergaji

Nama

: Agus Permana

Pekerjaan

: Supertenden Filling dan Shortening PT. Pacific Medan

Industri Area I 1. Bagaimana sejarah pendirian dan perkembangan perusahaan hingga saat ini?


Jawaban : Setahu saya perusahaan ini berdiri sekitar tahun 1997 langsung dikawasan ini, setelah itu selanjutnya PT. Palmindo dan PT. Oleochem yang merupakan perusahaan di bawah naungan Pacific Inter Link juga, seperti perusahaan ini. Dahulu pertama sekali perusahaan hanya memiliki 2 bagian kerja di 1 area perusahaan. 2 bagian kerja tersebut yaitu bagian filling dan molding. 2. Apa visi dan misi perusahaan? Jawaban : Visi dan misi perusahaan sama seperti visi dan misi yang dimiliki oleh Pacific Medan Industri, silahkan kamu lihat di website Pacific Medan Industri.

3. Bagaimana struktur dan manajemen operasional perusahaan? Jawaban : Kalau untuk struktur perusahaan sesuai dengan bagan stuktur yang kamu tunjukkan ke saya, untuk manajamen sendiri ya itu tadi bahwa perusahaan ini dibawah naungan Pacific Inter Link sebagai group regional dari perusahaan induk Hayel Saeed Anam Co. Ltd yang berada di yaman. Makanya seluruh anak perusahaan di bawah naungan Pacific Inter Link pasti dipimpin oleh GM berkebangsaan Yaman. Pemasaran produk perusahaan ini untuk sebagian kecil dijual di dalam negeri baik secara langsung maupun melalui indomas. Selebihnya dijual keluar melalui Pacific Inter Link. Ada empat jenis produk perusahaan ini yaitu minyak makan, margarin, mayonais, dan minyak ghe.


•            •          •   

Minyak Makan Khusus eksport Sabee = 5 ltr, 20 ltr, 25 lt Mosave = 3ltr, 5ltr, 20 ltr, 25 ltr Aquiedearo = 5 ltr, 20 ltr, 25 ltr Nabil = 5 ltr, 20 ltr, 25 ltr Ramen = 3 ltr Reem = 20 ltr, 25 ltr Avena = 3 ltr, 5 ltr, 18 ltr, 20 ltr, 25 ltr Madina = 5 ltr, 18 ltr, 20 ltr, 25 ltr. Khusus lokal Avena = 5 ltr, 18 ltr Madina = 5 ltr, 18 ltr Avena & Madina via Indomas = 1 ltr, 2 ltr Shortening Khusus eksport Avena 3840 = 20 kg Blue krewl = 15 kg 2 BF = 15 kg Salem = 20 kg Khusus lokal Pamin 101 = 15 kg Pamin 102 = 15 kg Pamin 103 = 15 kg Pamin 104 = 15 kg Mc donald = 20 kg Margarin Madina = 15 kg (saset 200gr, 500gr, 1 kg) Avena = 15 kg Margarin pail

Ada 10 bagian kerja di perusahaan dari 2 area, yaitu Bagian Molding Lokasi Pamin 1, Bagian Molding Lokasi Pamin 2, Bagian Filling Lokasi Pamin 1, Bagian Filling Lokasi Pamin 2, Bagian Maintenence, Bagian Shortening, Bagian Kenmeking, Bagian Loading, Bagian QCI, Bagian Finish Goods & Material Bahwa bagian kerja penunjang produksi di perusahaan yang dimaksud adalah jenis pekerjaan kebersihan yang ditanggung jawabi oleh PT. SMAD, penyedia makanan pekerja di kantin, security, dan supir


transportasi. Sementara ke 10 bagian kerja yang memiliki alur produksi saling terhubung satu sama lain merupakan bagian kerja utama produksi perusahaan 4. Bagaimana situasi hubungan kerja perusahaan dengan para pekerjaan, diantaranya : Jawaban : Ya kalau ini saya tidak bisa sampaikan, ini lebih berwenang disampaikan oleh orang diatas saya. Atau kamu bisa langsung tanya ke buruh saja. 5. Berapakah jumlah buruh secara keseluruhan di perusahaan? Jawaban : Untuk total pekerja disini yaitu 1595 orang yang terdiri dari 178 karyawan tetap, 67 orang karyawan kontrak, dan 1350 orang berdasarkan arsip ini. 6. Bagaimana penyelenggaraan sistem kerja outsourcing di perusahaan? Jawaban : Di PT. Pacific Medan Industri, penyelenggaraan sistem kerja outsourcing berdasarkan kepada sistem request. Nah sistem request sendiri yaitu sistem permintaan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh PT. Pacific Medan Industrii kepada biro outsourcing berdasarkan kebutuhannya setiap hari per shiftnya. Mekanisme sistem ini sendiri yaitu Mekanisme sistem request terhadap pengerahan buruh status kontrak dan outsourching sebagai berikut : Pihak supertenden menentukan planing untuk menetapkan berapa jumlah buruh harlep yang dibutuhkan dalam 1 sift per hari, selanjutnya hasil planing tersebut diteruskan kepada HRD, pihak HRD selanjutnya menyampaikan kepada supervisor, kemudian supervisor menyampaikan asistennya (mandor ruangan), asisten supervisor selanjutnya menentukkan


nama-nama buruh harlep sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan berdasarkan penyampai dari supervisor. Kemudian setelah penentuan nama dari asisten supervisor, maka data tersebut diteruskan kepada mandor biro jasa 7. Bagaimana hubungan kerjasama PT. Pacific Medan Industri dengan perusahaan biro jasa? Jawaban : Ya setahu saja ada hubungan kerja sama terkait penyediaan jasa pekerja/buruh antara PT. Pacific Medan Industri. Namun terkait waktu dan isi kerja sama itu pihak HRD dan manager plan yang berwenang mengatur dan menjalinnya. Disini terdapat 4 biro jasa outsourcing yaitu PT. Citra Nusa Mutiara, PT. Yubash, PT. Depo, dan PT. Daeng untuk kebersihan. 8. Bagaimana pemenuhan hak normatif buruh berstatus outsourcing di perusahaan? Jawaban : Untuk hak normatifnya, mungkin saudara bisa langsung tanya jajaran diatas saya.

Nama

: Bapak S Naibaho

Pekerjaan

: Kabid Pengawasan Disnakertrans Kabupaten Deli Serdang

1. Bagaimana peran Disnakertrans terhadap penyelenggaraan hubungan kerja industrial di kabupaten Deli Serdang? Jawaban :


Disnakertrans kabupaten Deli Serdang merupakan bagian dari SKPD Kabupaten Deli Serdang yang diberikan tanggung jawab atas pelaksana sekaligus pengawasan terhadap penyelenggaraan aturan pemerintah yang berkaitan dengan ketengakerjaan. Di dalam stuktur dinas ini sendiri, terdapat bidang pengawasan yang bertanggung jawab atas pengawasan penegakan aturan ketengakerjaan atas berbagai hubungan kerja yang terjalin di wilayah Kabupaten Deli Serdang. 2. Bagaimana

pengawasan

Disnakertrans

terhadap

penyelenggaraan

hubungan kerja PT. Pacific Medan Industri dengan para pekerja terutama pekerja status outsourcing?? Jawaban : Bidang pengawasan dinas yang saya pimpin sendiri, melakukan pengawasan terhadap setiap hubungan kerja yang terjalin baik di industri maupun perkantoran dan lain sebagainya yang berada di Kabupaten Deli Serdang. Pengawasan tersebut dilakukan secara reguler setiap bulannya. Untuk di PT. Pacific Medan Industri sendiri, hingga saat ini kami tidak menemukan persoalan hubungan industrial yang terjadi disana terutama persoalan hubungan kerja outsourcing. Meskipun kami tahu bahwa di perusahaan tersebut menggunakan jasa biro outsourcing di dalamnya. 3. Adakah pelanggaraan yang ditemukan dalam penyelenggaraan sistem kerja outsourcing di PT. Pacific Medan Industri? Jawaban : Seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa pihak Disnakertrans Deli Serdang melalui bidang pengawasan telah melakukan pengawasan secara periodik terhadap penyelenggaraan ketentuan hukum yang berlaku terkait hubungan industrial di berbagai perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Ketentuan hukum tersebut termasuk ketentuan


tentang penyelenggaraan sistem kerja outsourcing yang secara mendasar diatur di dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2013 tentang perjanjian kerja. Kemudian peraturan pelaksananya diatur dalam Permenakertrans No. 19 Tahun 2012. Akan tetapi sejauh ini pengawasan yang telah dilakukan oleh bidang pengawasan tidak menemukan sama sekali pelanggaran tentang penyelenggaraan sistem kerja outsourcing di PT. Pacific Medan Industri 4. Apakah biro outsourcing yang menjalin kerjasama dengan PT. Pacific Medan Industri tercatat di Disnakertrans?? Jawaban : Sejauh ini berbagai dokumen perjanjian kerja dan pendaftaran perjanjian penyediaan jasa buruh di PT. Pacific Medan Industri hingga saat ini masih tetap terinventarisir dengan baik di kantor dinas. Namun jika memang pihak diluar dari bidang pengawasan dinas menemukan kejanggalan atau pelanggaran atas penyelenggaraan sistem kerja outsourcing di PT. Pacific Medan

Industri.

Bahkan

bagi

pekerja

sendiri

yang

merasakan

kejanggalannya. Tentu dapat melaporkan pengaduan ke pihak kami sehingga nanti akan diproses sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Didalamnya diatur tentang penyelesaian perselisihan antara perusahaan dengan pekerja yang berkenaan dengan perselisihan kepentingan dan hak.

Nama

: Bapak Apoan Simanungkalit, SE

Pekerjaan

: Wakil Ketua DPRD Deli Serdang Periode 2014 - 2019

1. Bagaimana peran DPRD terhadap persoalan hubungan kerja industrial di kabupaten Deli Serdang?


Jawaban : DPRD merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang yang memiliki tanggung dalam hal pembentukkan perda,

penyusunan

dan

pengawasan

anggaran

daerah,

serta

pengawasan pemerintahan daerah. Sementara berkaitan dengan hubungan kerja industrial yang telah diamanatkan oleh beberapa peraturan pemerintahan, hal ini menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang. Secara prosedur kami hanya menerima laporan pertanggung jawabannya melalui rapat pertanggung jawaban pemerintahan daerah bersama DPRD. 2. Apakah DPRD Kabupaten Deli Serdang pernah menangani persoalan hubungan kerja outsourcing di PT. Pacific Medan Industri? Jawaban : Sejauh ini untuk kasus persoalan sistem kerja outsourcing di PT. Pacific Medan Industri, hingga saat ini belum ada informasi yang masuk ke kami baik melalui laporan pertanggung jawaban pemerintah daerah maupun pihak masyarakat 3. Bagaimana seharusnya peran DPRD dalam menyikapi persoalan hubungan kerja outsourcing di PT. Pacific Medan Industri? Jawaban : Memang sebagai wilayah kabupaten yang memiliki beberapa daerah penyebaran industri seperti persebaran industri sunggal, kawasan industri medan, dan kawasan industri medan tangung morawa (kim star). Beberapa kawasan ini kerap menyumbang berbagai perselisihan hubungan industrial. Persoalan tersebut didominasi oleh persoalan tentang upah, PHK, dan pelanggaran atas pelaksanaan sistem kerja


outsourcing. Berdasarkan kepada pengalaman kami, beberapa persoalan tersebut diadukan kepada pihak DPRD Deli Serdang, kami tindak lanjuti dengan pelaksanaan mediasi secara tripartij antara pihak disnaker, pemilik perusahaan, serta pihak pekerja atau buruh. Akan tetapi untuk persoalan yang terjadi di PT. Pacific Medan Industri sendiri, seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa hingga kini kami belum menerima laporan apa pun terkait persoalan tersebut.


LAMPIRAN Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT-SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja/buruh diarahkan untuk menciptakan iklim hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan; b. bahwa ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.220/MEN/X/2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya UndangUndang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG SYARAT-SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN.


BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Perusahaan pemberi pekerjaan adalah perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. 2. Perusahaan penerima pemborongan adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk menerima pelaksanaan sebagian pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan. 3. Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan jasa penunjang perusahaan pemberi pekerjaan. 4. Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan yang memuat hak dan kewajiban para pihak. 5. Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang memuat hak dan kewajiban para pihak. 6. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 7. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh di perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. 8. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2 Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dapat dilakukan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh.


BAB II PEMBORONGAN PEKERJAAN Bagian Kesatu Persyaratan Pemborongan Pekerjaan Pasal 3 (1) Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan. (2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan; b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan; c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundangundangan; dan d. tidak menghambat proses produksi secara langsung, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 4 (1) Asosiasi sektor usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c harus membuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan sesuai sektor usaha masing-masing. (2) Alur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan proses pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai akhir serta memuat kegiatan utama dan kegiatan penunjang dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). (3) Alur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai dasar bagi perusahaan pemberi pekerjaan dalam penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui pemborongan pekerjaan.


Pasal 5 Jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan harus dilaporkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan. Pasal 6 Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengeluarkan bukti pelaporan jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan melalui pemborongan pekerjaan paling lambat 1 (satu) minggu sejak pelaporan dilaksanakan oleh perusahaan pemberi pekerjaan. Pasal 7 (1) Perusahaan pemberi pekerjaan dilarang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan apabila belum memiliki bukti pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Apabila perusahaan pemberi pekerjaan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan sebelum memiliki bukti pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih kepada perusahaan pemberi pekerjaan. Pasal 8 Perusahaan pemberi pekerjaan harus melaporkan secara tertulis setiap perubahan jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan melalui pemborongan pekerjaan, kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Bagian Kedua Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pasal 9 (1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan secara tertulis. (2) Perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat: a. hak dan kewajiban masing-masing pihak;


b. menjamin terpenuhinya perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh sesuai peraturan perundang-undangan; dan c. memiliki tenaga kerja yang mempunyai kompetensi di bidangnya. Pasal 10 (1) Perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus didaftarkan oleh perusahaan penerima pemborongan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan. (2) Pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perjanjian tersebut ditandatangani oleh perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pekerjaan dilaksanakan. Pasal 11 Dalam hal perjanjian pemborongan pekerjaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan menerbitkan bukti pendaftaran paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan pendaftaran perjanjian diterima. Bagian Ketiga Persyaratan Perusahaan Penerima Pemborongan Pasal 12 Perusahaan penerima pemborongan harus memenuhi persyaratan: a. berbentuk badan hukum; b. memiliki tanda daftar perusahaan; c. memiliki izin usaha; dan d. memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.

Bagian Keempat Perjanjian Kerja Pemborongan Pekerjaan Pasal 13 Setiap perjanjian kerja dalam pemborongan pekerjaan wajib memuat ketentuan yang menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.


Pasal 14 Perjanjian kerja dalam pemborongan pekerjaan mengatur tentang hubungan kerja antara perusahaan penerima pemborongan dengan pekerja/buruhnya yang dibuat secara tertulis. Pasal 15 Hubungan kerja antara perusahaan penerima pemborongan dengan pekerja/buruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. Pasal 16 Pelaporan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak dikenakan biaya. BAB III PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH Bagian Kesatu Persyaratan Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh Pasal 17 (1) Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. (2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. (3) Kegiatan jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. usaha pelayanan kebersihan (cleaning service); b. usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering); c. usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan); d. usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan; dan e. usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh.

Pasal 18 Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dilarang menyerahkan pelaksanaan sebagian atau seluruh pekerjaan yang diperjanjikan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh lain. Bagian Kedua Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh


Pasal 19 Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; b. penegasan bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh bersedia menerima pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebelumnya untuk jenis pekerjaan yang terus menerus ada di perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal terjadi penggantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. Pasal 20 (1) Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus didaftarkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan. (2) Pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditandatangani dengan melampirkan: a. izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang masih berlaku; dan b. draft perjanjian kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya. (3) Pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya. Pasal 21 (1) Dalam hal perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan menerbitkan bukti pendaftaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan pendaftaran perjanjian diterima. (2) Dalam hal perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana pada ayat (1), maka pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dapat menolak permohonan pendaftaran dengan memberi alasan penolakan. Pasal 22 Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak dapat melakukan operasional pekerjaannya sebelum mendapatkan bukti pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan.


Pasal 23 (1) Dalam hal perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh tidak didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tetap melaksanakan pekerjaan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi mencabut izin operasional berdasarkan rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. (2) Dalam hal izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dicabut, pemenuhan hak-hak pekerja/buruh tetap menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang bersangkutan. Bagian Ketiga Persyaratan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh Pasal 24 Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus memenuhi persyaratan: a. berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan; b. memiliki tanda daftar perusahaan; c. memiliki izin usaha; d. memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan; e. memiliki izin operasional; f. mempunyai kantor dan alamat tetap; dan g. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan.

Pasal 25 (1) Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e diajukan permohonannya oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi tempat pelaksanaan pekerjaan, dengan melampirkan: a. copy anggaran dasar yang didalamnya memuat kegiatan usaha penyediaan jasa pekerja/buruh; b. copy pengesahan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas (PT); c. copy surat ijin usaha penyediaan jasa pekerja/buruh; d. copy tanda daftar perusahaan; e. copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan; f. copy pernyataan kepemilikan kantor atau bukti penyewaan kantor yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan; dan g. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan. (2) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan izin operasional terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.


(3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

Pasal 26 (1) Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dan hasil evaluasi kinerja perusahaan yang dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. (3) Berdasarkan hasil evaluasi kinerja perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi menyetujui atau menolak. Bagian Keempat Perjanjian Kerja Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh Pasal 27 (1) Setiap perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh wajib membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan pekerja/buruh. (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatatkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan. (3) Dalam hal perjanjian kerja tidak dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi mencabut izin operasional berdasarkan rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. (4) Pencatatan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan biaya. Pasal 28 Setiap perjanjian kerja penyediaan jasa pekerja/buruh wajib memuat ketentuan yang menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 29 (1) Hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. (2) Dalam hal hubungan kerja didasarkan atas perjanjian kerja waktu tertentu yang objek kerjanya tetap ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurangkurangnya harus memuat:


a. jaminan kelangsungan bekerja; b. jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan yang diperjanjikan; dan c. jaminan perhitungan masa kerja apabila terjadi pergantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh untuk menetapkan upah. (3) Hak-hak pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. hak atas cuti apabila telah memenuhi syarat masa kerja; b. hak atas jaminan sosial; c. hak atas tunjangan hari raya; d. hak istirahat paling singkat 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu; e. hak menerima ganti rugi dalam hal hubungan kerja diakhiri oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir bukan karena kesalahan pekerja; f. hak atas penyesuaian upah yang diperhitungkan dari akumulasi masa kerja yang telah dilalui; dan g. hak-hak lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian kerja sebelumnya. Pasal 30 Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, maka hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh berubah menjadi hubungan kerja yang didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu sejak ditandatanganinya perjanjian kerja yang tidak memenuhi persyaratan.

Pasal 31 Dalam hal pekerja/buruh tidak memperoleh jaminan kelangsungan bekerja, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Pasal 32 (1) Dalam hal perusahaan pemberi pekerjaan tidak melanjutkan perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh dan mengalihkan pekerjaan penyediaan jasa pekerja/buruh kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang baru, maka perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang baru, harus melanjutkan perjanjian kerja yang telah ada sebelumnya tanpa mengurangi ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja yang telah disepakati. (2) Dalam hal terjadi pengalihan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka masa kerja yang telah dilalui para pekerja/buruh pada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang lama harus tetap dianggap ada dan diperhitungkan oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang baru.


BAB IV PENGAWASAN Pasal 33 Pengawasan pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 34 (1) Setiap perusahaan pemberi pekerjaan, perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tetap bertanggung jawab terhadap hakhak pekerja/buruh sesuai perjanjian kerja. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Penyediaan Jasa Pekerja/buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.220/MEN/X/2004 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 36 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2012 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd. Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si


Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN


TRANSKIP WAWANCARA PENELITIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM KERJA UUTSOURCING DI PT. PACIFIC MEDAN INDUSTRI

Recommend Documents