REVIEW PENETAPAN KINERJA TAHUNAN (PKT) TAHUN ANGGARAN 2016 PENGADILAN NEGERI/ NIAGA/ HAM/ TPKOR DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL JAKARTA PUSAT
JALAN BUNGUR BESAR RAYA NOMOR 24, 26, 28 JAKARTA PUSAT 10610
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN PENGADILAN NEGERI/ NIAGA/ HAM/ TPKOR dan HUBUNGAN INDUSTRIAL JAKARTA PUSAT
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: DENRY PURNAMA., SH., MH.
Jabatan
: Kepala Bagian Umum Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan HI Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut Pihak Pertama. Nama
: PONTAS EFENDI, SH., MH.
Jabatan
: Ketua Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/TPKOR dan HI Jakarta Pusat
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Ketua
PONTAS EFENDI, SH., MH. NIP. 19600310 198512 1 001
Jakarta, Juni 2016 Kepala Bagian Umum
DENRY PURNAMA.,SH., MH. NIP. 19681203 198803 1 001
REVIEW PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN Unit Satuan Kerja : PENGADILAN NEGERI/ NIAGA/ HAM/ TPKOR dan HUBUNGAN INDUSTRIAL JAKARTA PUSAT Tahun Anggaran : 2016 No. 1.
2.
Sasaran Program / Kegiatan Meningkatnya perkara
Peningkatan putusan Hakim
Indikator Kineja
penyelesaian
a. Persentase mediasi yang berhasil b. Persentase sisa perkara tahun sebelumnya yang diselesaikan - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI c. Persentase perkara masuk yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan : - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI aksepabilitas Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - perdata - pidana - tpkor
Target 5% 70% 91% 95% 99% 80%
60% 94% 81% 97% 80%
65% 94% 100% 100% 80%
66% 96% 40%
- Kasasi - perdata - pidana - tpkor - niaga - phi
75% 98% 48% 93% 80%
- Peninjauan Kembali - perdata
93%
3.
Peningkatan pengelolaan perkara
efektifitas penyelesaian
99% 89% 97% 20%
pidana tpkor niaga phi
a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, kasasi dan PK yang dinyatakan lengkap - perdata - pidana - tpkor - niaga - phi b. Persentase berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Hakim - perdata - pidana - tpkor - niaga - phi c. Persentase penyampaian pemberitahuan putusan kepada para pihak - perdata - pidana - tpkor - niaga - phi d. Persentase sita jaminan yang terlaksana - perdata - pidana - phi e. Ratio jumlah majelis terhadap perkara - perdata - pidana - tpkor - niaga - phi
4.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
95% 97% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
95% 96% 100% 96% 95%
95% 96% 95%
Hakim
a. Persentase perkara bagi masyarkat yang tidak mampu yang diselesaikan b. Persentase putusan perkara yang dipublikasikan. - perdata
1:50 1:50 1:5 1:7 1:20
100%
92%
-
92% 95% 95% 92%
pidana tpkor niaga phi
5.
Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi terhadap putusan pengadilan putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap.
90%
6.
Meningkatnya pengawasan
10%
7.
Meningkatnya masyarakat
kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Internal yang ditindaklanjuti. kepuasan Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
10% 55%
Kegiatan :
Anggaran :
1. Program Dukungan Manejemen dan Pelaksanaan
Rp. 35.931.987.000,-
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Rp.
339.500.000,-
Rp.
738.554.000,-
Aparatur Mahkamah Agung 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Ketua
PONTAS EFENDI, SH., MH. NIP. 19600310 198512 1 001
Jakarta, Juni 2016 Kepala Bagian Umum
DENRY PURNAMA.,SH., MH. NIP. 19681203 198803 1 001
