DEFINISI DAN TUJUAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

HUBUNGAN INDUSTRIAL

DEFINISI DAN TUJUAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Hubungan industrial diartikan sebagai hubungan antara semua pihak yang terkait dalam proses produksi suatu barang/jasa di suatu organisasi/perusahaan.

Tujuan yang ingin dicapai dari hubungan industrial adalah terciptanya suatu kondisi industrial peace atau kondisi kesejahteraan bersama antara pekerja dan pengusaha.

INTI HUBUNGAN INDUSTRIAL Hubungan industrial berintikan kejelasan antara hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau serikat kerja yang dituangkan dalam peraturan legal pemerintah yaitu Undang-undang dan peraturan lainnya, juga dituangkan dalam aturan-aturan yang bersifat internal perusahaan seperti perjanjian kerja, peraturan perusahaan (PP), dan perjanjian kerja bersama (PKB).

NORMA-NORMA DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Terdapat 2 norma utama dalam hubungan industrial yaitu: Makro minimal. Berarti bahwa aturan yang bersifat umum dan mengikat bagi seluruh perusahaan oleh sebab itu disebut makro. Aturan yang lebih rinci yang dibuat oleh perusahaan harus mengikuti aturan yang ada di dalam regulasi ini dan tidak boleh lebih buruk oleh sebab itu disebut minimal. Makro minimal sering disebut sebagai regulasi ketenagakerjaan.

Aturan-aturan makro minimal atau regulasi ketenagakerjaan terdiri dari: . Segala bentuk Undang-undang . Ratifikasi . Peraturan pemerintah . Keputusan presiden . Keputusan menteri, atau surat edaran menteri

Di indonesia, aturan makro minimal yang berlaku saat ini adalah: . UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan . UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial . UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja . UU No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek

. Ratifikasi atas konvensi ILO No. 29 tahun 1930 tentang kerja paksa atau kerja wajib yang diratifikasi dalam N.S. No. 26 tahun 1933 jo.S. No. 236.

. Ratifikasi atas konvensi ILO No. 87 tahun 1948 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi yang diratifikasi dalam keputusan Presiden No. 18 tahun 1998. . Ratifikasi atas konvensi ILO No. 98 tahun 1949 tentang penerapan azas-azas hak untuk berorganisasi dan berunding bersama yang diratifikasi dalam undang-undang NO. 18 tahun 1956.

. Ratifikasi atas konvensi ILO No. 100

tahun 1951 tentang pengupahan yang sama bagi pekerja laki-laki dan pekerja perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya yang diratifikasi dalam Undangundang No. 80 tahun 1957. . Ratifikasi atas konvensi ILO No. 105 tahun 1967 tentang penghapusan kerja paksa yang diratifikasi dalam Undangundang No. 19 tahun 1999. . Ratifikasi atas konvensi ILO No. 111 tahun 1968 tentang diskriminasi pekerjaan dan jabatan yang diratifikasi dalam Undangundang No. 21 tahun 1999

. Ratifikasi atas konevensi ILO No. 138 tahun 1973 tentang usia minimum untuk dibolehkan bekerja yang diratifikasi dalam Undang-undang No. 20 tahun 1999.

Makro kondisional Berarti bahwa aturan bersifat rinci di tiap-tiap perusahaan oleh sebab itu disebut mikro. Aturannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan asalkan tidak lebih buruk dari aturan-aturan makro minimal, oleh sebab itu disebut kondisional. Aturan mikro sering disebut sebagai persyaratan kerja.

Aturan-aturan makro kondisional terdiri dari: . Perjanjian kerja . Peraturan perusahaan . Perjanjian kerja bersama

PIHAK-PIHAK DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Setiap perusahaan yang memperkerjakan minimal 50 pekerja wajib memiliki lembaga kerjasama bipartit yang anggotanya ditunjuk secara demoratis dari perwakilan pekerja dan pengusaha.

Jumlah anggota LKS Tripartit Nasional adalah 24 orang dengan komposisi 2 : 1 : 1 yaitu perwakilan pemerintah : perwakilan pengusaha : perwakilan pekerja. LKS Tripartit bertanggung jawab kepada presiden. Masa jabatan LKS Tripartit Nasional adalah 3 tahun dan hanya boleh menduduki jabatan selama dua periode saja (6 tahun).

Di Indonesia, perwakilan organisasi pengusaha terdiri dari dua organisasi yaitu:

. KADIN (Kamar Dagang dan Industri) . Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia)

Perwakilan pekerja diwakili oleh tiga konfederasi serikat kerja, yaitu:

. Konferensi Serikat Kerja Seluruh Indonesia (SPSI) . Konferensi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) . Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)

SUPLEMEN: RINGKASAN UNDANG-UNDANG No. 13 tahun 2003 tentang KETENAGAKERJAAN NO

ISI

SANKSI

42 ayat 1

Tenaga Kerja Asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri /pejabat.

-Pidana Penjara 1 – 4 Tahun - Denda 100 – 400 juta

42 ayat 2

Pemberi Kerja perorangan dilarang mempekerjakan orang asing

-Pidana Penjara 1- 4 Tahun - Denda 100 – 400 juta

2

45 ayat 1

Menunjuk pendamping tenaga kerja asing

-Kurungan 1 – 12 bulan - Denda 10 – 100 juta

3

66 ayat 1

Out Sourcing hanya untuk kegiatan jasa penunjang yang tidak berhubungan dengan proses produksi – pekerjaan pokok

-

4

68

Pengusaha dilarang mempekerjakan Anak

-Pidana Penjara 1 – 4 Tahun -Denda 10 - 100 juta

1

PASAL

-Pidana Penjara 1 – 4 tahun - Denda 100 – 400 juta

69 ayat 2

Anak berumur 13 – 15 tahun dapat dipekerjakan untuk kerja ringan dengan persyaratan-persyaratan.

74

Dilarang mempekerjakan anak pada pekerjaan -Pidana Penjara 2 – 5 yang terburuk tahun - Denda 200 – 500 Juta

5

76

-Wanita umurnya kurang dari 18 tahun dan wanita hamil (menurut dokter berbahaya kerja malam) dilarang kerja pada jam : 23.00 s/d 07.00 - Wanita yang bekerja 23.00 s/d 07.00 wajib disediakan angkutan antar Jemput

-Kurungan 1 – 12 bulan - Denda 10 – 100 juta

6

78 ayat 1

Lembur harus dengan persetujuan karyawan dan paling banyak 3 jam /hari dan 14 jam/minggu

- Denda 5 – 50 juta

78 ayat 2

Pengusaha wajib membayar lembur

-Kurungan 1 – 12 bulan - Denda 10 – 100 Juta

79

Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan -Kurungan 1 – 12 cuti kepada pekerja bulan -Istirahat antara jam kerja - denda 10 – 100 Juta -Istirahat mingguan 1 hari setiap 1 minggu

7

8

90 ayat 1

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMR/UMK

-Pidana 1 – 4 tahun - denda 100 – 400 juta

9

92

Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi, dimana ketentuan ini akan diatur lebih lanjut oleh KepMen

-

10

93 ayat 2

Azas no work no pay, kecuali hal-hal yang sudah diatur oleh UU, KKB, dan PP

-Pidana Penjara 1 – 4 tahun - denda 100 – 400 juta

11

96

Tuntutan pembayaran upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah mencapai 2 tahun

-

12

102 ayat 2

Pekerja /Serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjagaketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokrasi, mengmbangkan ketrampilan dan keahliannya serta ikut mewujudkan tujuan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya

-

103 ayat 3

Pengusaha mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha memperluas lapangan kerja, dan memberi kesejahteraan secara terbuka, demokrasi dan keadilan.

-

13

106

Perusahaan yang mempekerjakan 50 orang - Sanksi Administrasi wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit

14

108 ayat 1 dan 114

Pengusaha wajib membuat peraturan perusahaan (lebih dari 10 orang) dan menjelaskan pada karyawan

15

118

KKB hanya dapat dibuat 1 (satu) buah yang berlaku bagi seluruh karyawan

16

136

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Wajib dilakukan secara musyawarah untuk mufakat: apabila tidak tercapai harus melalui prosedur yang diatur oleh UU

17

137

Mogok Kerja sebagai hak dasar, dapat -Pidana Penjara 1 – 4 dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai tahun akibat gagalnya perundingan - denda 100- 400 juta

18

138 ayat 1

Pekerja /Serikat Pekerja boleh mengajakl ekerja lain untuk mogok asal tidak melanggar hukum

- Denda 5 – 50 juta

- Pidana Penjara 1- 4 tahun - Denda 100- 400 juta

19

139

Mogok pada perusahaan yang melayani kepentingan umum atau kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu dan membahayakan orang

-Pidana Penjara 1 – 4 tahun - Denda 100 – 400 juta

20

140

Tata cara mogok -7 hari sebelumnya memberitahu secara tertulis kepada perusahaan dan instansi yang berwenang - membuat waktu, tempat, alasan-alasan mogok - ditandatangani oleh katua & sekretaris

-

21

141

Dalam waktu sebelum atau pada saat mogok, instansi menyelesaikan masalah -Jika selesai : dibuat kesepakatan - jika tidak selesai diserahkan kepada lembaga penyelesaian perselisihan/ pengadilan perselisihan hubungan industrial dan mogok dapat diteruskan, dihentikan sementara atau dihantikan sama sekali

22

142

Mogok yang tidak memenuhi ketentuan pasal 139 & 140 adalah mogok tidak sah, dimana akibat hukumnya akan diatur dengan KepMen.

143 ayat 1

Siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerja /Serikat Pekerja untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, damai

-Pidana Penjara 1 – 4 tahun - denda 100 – 400 juta

143 ayat 2

Dilarang dilakukan penangkapan dan atau penahanan selama pekerja melakukan mogok kerja secara sah, tertib, damai

-Pidana Penjara 1- 4 tahun - denda 100 – 400 juta

24

144

Selama karyawan mogok secara sah, tertib dan damai dilarang mengganti pekerja dari luar

-Kurungan 1 – 12 bulan - Denda 10 – 100 juta

25

145

Karyawan yang melakukan mogok secara sah dalam melakukan tuntutan normatif yang sungguh-sungguh dilanggar perusahaan berhak mendapat upah

-

26

146

-Lock Out adalah hak dasar pengusaha untuk menolak pekerja sebagian atau seluruhnya akibat gagalnya perundingan. - perusahaan tidak dibenarkan melakukan lock out sebagai tindakan balasan sehubungan adanya tuntutan normatif dari karyawan.

27

147

Lock out dilarang dilakukan pada Rumah Sakit, PDAM, Telekomunikasi, PLN, Minyak & Gas, Kereta Api.

23

28

148

Pengusaha wajib memberitahu tentang lock out kepada karyawan dan instansi : -7 hari sebelumnya - memuat : waktu dimulai dan diakhiri penutupan dan alasan-alasan - dibuat tanda terima

29

149

Sebelum dan selama lock out, maka dinas ketenagakerjaan menyelesaikan masalah yang menyebabkan lock out dengan melakukan perundingan:

-Jika selesai : dibuat kesepakatan - tidak selesai : diserahkan kelembaga penyelesaian/ pengadilan perselisihan/ pengadilan. -Dapat dirunsingkan tentang lock out diteruskan, dihentikan sementara atau dihentikan sama sekali 30

151 ayat 2

PHK wajib dirundingkan antara pengusaha dengan pekerja

151 ayat 3

Bila tidak selesai dilimpahkan kepada lembaga penyelesaian /pengadilan perselisihan hubungan industrial

Denda 5 – 50 Juta

31

153

Pengusaha dilarang melakukan PHK dengan alasan : sakit terus menerus
32

156 ayat 2

Pesangon paling sedikit 1 s/d 9 bulan upah

156 ayat 3

Uang penghargaan masa kerja : 2 s/d 10 bulan upah

156 ayat 4

Uang penggantian hak :

-Cuti tahunan yang belum diambil - biaya /ongkos pulang pekerja dan keluarga -Penggantian perumahan, pengobatan, perawatan : 15% dari pesaongon ditambah penghargaan masa kerja

33

156 ayat 5

Perubahan perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan

158 ayat 3

PHK karena kesalahan berat hanya dapat memperoleh uang penggantian hak (Pasal 156

34

160 ayat 1

Dalam hal pekerja ditahan pihak berwajib karena tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, wajib membayar bantuan kepada keluarga yang ditanggungnya :

-1 orang : 25 % upah /6 bulan - 2 orang : 35 % upah/ 6 bulan - 3 orang : 45 % uoah/6 bulan - 4 orang : 50 % upah /6 bulan Jika setelah sidang dinyatakan tidak bersalah, maka wajib mempekerjakan kembali karyawan tersebut

160 ayat 7

Jika di PHK karena setelah 6 bulan tidak dapat -Pidana Penjara 1 – 4 bekerja atau diputus bersalah oleh pengadilan tahun maka PHK hanya mendapat : -Denda 100 – 400 juta

-Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali -Uang penggantian hak 35

-Pidana Penjara 1 – 4 tahun - denda 100 – 400 juta

160 ayat 4

161

PHK dengan alasan karena mekanisme SP 1, SP 2, SP 3 maka memperoleh :

-Uang Pesangon : 1 x (pasal 156 ayat 2)

36

162

Mengundurkan diri atas kemauan sendiri, hanya mendapat :

-Uang penggantian hak pasal 156 ayat 4 -Uang pisah : diatur dalam KKB/Peraturan Perusahaan

37

164 ayat 1

PHK karena perusahaan tutup yang disebabkan kerugian secara terus menerus (2 thn) atau Force Majeur: -Uang pesangon : 1 x (pasal 156 ayat 2) -Uang penghargaan masa kerja : 1 x (pasal 156 ayat 3) -Uag penggantian hak : Pasal 156 ayat 4

164 ayat 3

PHK karena efisiensi :

-Uang pesangon : 2 x (pasal 156 ayat 2) -Uang penghargaan masa kerja : 1 x (pasal 156 ayat 3) -Uang penggantian hak : Pasal 156 ayat 4

38

165

PHK karena Pailit :

-Uang pesangon : 1 x (pasal 156 ayat 2) -Uang penghargaan masa kerja : 1 x (pasal 156 ayat 3) -Uang penggantian hak : pasal 156 ayat 4

39

166

PHK karena meninggal dunia ahli waris mendapat: -Uang pesangon : 2 x (pasal 156 ayat 2) -uang penghargaan masa kerja : 1 x (pasal 156 ayat 3) -Uang penggantian hak : pasal 156 ayat 4

40

167 ayat 1

PHK karena pensiun, apbila iuran pensiun dibayar penuh oleh perusahaan maka: -Uang pesangon : tidak ada -Uang penghargaan masa kerja : tidak ada -Uang penggantian hak : sesuai dengan pasal 156 ayat 4

41

167 ayat 2

Jika uang pensiun lebih kecil dari perhitungan : (2 x Uang pesangon) + (1 x Uang penghargaan) + Uang penggantian hak, maka selisihnya dibayar perusahaan

167 ayat 3

Jika iuran pensiun dibayar oleh perusahaan dan pekerja maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon adalah uang iuran yang dibayar perusahaan.

167 ayat 4

Pasal 167 ayat 1,2, dan 3 dapat diatur lain dalam KKB

167 ayat 5

PHK karena pensiun, namun tidak diikutsertakan dalam program pensiun maka -Uang pesangon : 2 x (pasal 156 ayat 2) -Uang penghargaan masa kerja : 1 x (pasal 156 ayat 3) -Uang penggantian hak : pasal 156 ayat 4

168

Mangkir 5 hari berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis (bukti sah) dan telah dipanggil 2 kali secara patut dan tertulis dapat di PHK karena kualifikasi mengundurkan diri

42

169

Pekerja dapat mengajukan PHK dalam hal pengusaha melakukan: -Kesalahan berat -Tidak membayar upah tepat waktu selama 2 bulan berturut-turut. -Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja dll, dengan mendapat: -Uang pesangon : 2 x (pasal 156 ayat 2) -Uang penghargaan masa kerja : 1 x (pasal 156 ayat 3) -Uang penggantian hak : pasal 156 ayat 4

43

172

PHK karena sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui 12 bulan -Uang pesangon : 2 x (pasal 156 ayat 2) -Uang penghargaan masa kerja : 2 x (pasal 156 ayat 3) -Uang penggantian hak : pasal 156 ayat 4

KASUS: DEMO BURUH DI SIDORAJO BERAKHIR RICUH Aksi lanjutan unjuk rasa sekita 200 buruh pabrik pengepakan udang PT Central Windu Sejati di kawasan industri Berbek, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (27/1), berakhir ricuh. Demonstrasi awalnya tertib. Di bawah pengamanan polisi, demonstran menyampaikan tuntutan agar perusahaan menghapus sistem kerja kontrak, pembayaran uang lembur, serta uang Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau Jamsostek.

Setelah blokade buruh dibubarkan, akhirnya para buruh yang tetap ingin bekerja bisa masuk ke pabrik dengan kawalan polisi. Meski sebagian rekan ditangkap, buruh yang tidak puas berencana tetap berunjuk rasa hingga dikabulkan. Mereka memberi batas waktu 30 Januari mendatang Berdasarkan artikel di atas, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menangani masalah demo buruh ini? Hal-hal apa pula yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk membina hubungan industrial yang harmonis antara pekerj dengan manajemen perusahaan?

STIE INDRAGIRI

Terima kasih MANAJEMEN RESIKO