HUBUNGAN INDUSTRIAL, OUTSOURCING DAN PKWT
Oleh : Prof.Dr. Payaman J. Simanjuntak (Ahli peneliti utama keteganakerjaan) Disampaikan pada Business Gathering Pasca Putusan MK
Yogyakarta, 27 Maret 2012 DPP Apindo Daerah Istimewa Yogyakarta
STAKEHOLDERS PERUSAHAAN • • • • • • • •
Pengusaha, Pemegang Saham, Manajemen Pekerja, Serikat Pekerja Pemasok: perusahaan, rumah tangga Konsumen Perusahaan pengguna Pemerhati Masyarakat sekitar Pemerintah
Keterkaitan antar pemangku kepentingan PEMERINTAH Konsumen
PENGUSAHA, PEMEGANG SAHAM, MANAJEMEN
Pekerja, Serikat pekerja
PERUSAHAAN ORGANISASI
Perusahaan pengguna
Pemerhati
Perusahaan pemasok MASYARAKAT
Peranan manajemen • Mengenali, memahami peranan/kontribusi dan kepentingan masing-masing stakeholder • Memobilisasi kontribusi masing-masing stakeholder untuk memajukan perusahaan • Memenuhi kepentingan bersama semua stakeholder secara adil dan optimal • Menjaga dan menghindari benturan kepentingan antar stakeholder
Prinsip Hubunga Industrial Kepentingan bersama Kemitraan dan Saling ketergantungan Hubungan Fungsional dan Pembagian Tugas Menciptakan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja • Meningkatkan produktivitas • Meningkatkan kesejahteraan bersama • • • •
Sarana hubungan industrial • • • • • • • •
Peraturan perusahaan Lembaga bipartit Serikat pekerja Perjanjian kerja bersama Asosiasi pengusaha Lembaga tripartit Pengadilan Hubungan industrial Hukum ketenagakerjaan
Peranan UU Ketenagakerjaan 1. Melindungi hak dan kepentingan semua pemangku kepentingan 2. Menjamin kelangsungan hubungan industrial yang aman, harmonis dan berkeadilan 3. Referensi hukum bila terjadi perselisihan antar pemangku kepentingan
UU no 13/2003 memuat : • Pasal 1-4 : Ketentuan Umum, landasan, tujuan • Pasal 5-6 : penempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan dan jabatan. • Pasal 7-8 : perencanaan tenagakerja dan informasi ketenagakerjaan • Pasal 9-30 : Pelatihan kerja
• Pasal 31-41 : penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja • Pasal 42-49 : penggunaan TKA • Pasal 50-66 : Hubungan kerja, PKWT, Outsourcing • Pasal 67-85 : waktu kerja, perlindungan pekerja, penyandang cacat, anak dan perempuan • Pasal 86-87 : keselamatan dan kesehatan kerja
Lanjutan UU. No 13/2003 • Pasal 88-87 : Perlindungan upah dan kesejahteraan • Pasal 102-149 : Hubungan Industrial dan kelembagaan • Pasal 150-172 : Pemutusan hubungan kerja • Pasal 173-182 : Pembinaan, pengawasan dan penyidikan • Pasal 183-190 : Sanksi pidana penjara dan atau denda, sanksi administratif
Dasar hukum pemborongan pekerjaan (outsourcing ) • • • •
UU No 13. tahun 2003 pasal 64 dan 65; Putusan MK No. 27 tahun 2011; Kepmenakertrans No. 220 tahun 2004; SE Dirjen PHPS tgl 20 Januari 2012
Pemborongan pekerjaan : a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama. b. Merupakan kegiatan penunjang. c. Tidak menghambat proses produksi secara langsung. d. Dengan perjanjian pemborongan pekerjaan atau melalui perusahaan penyedia jasa kerja (PPJK). e. Kondisi kerja di outsourcing tidak boleh kurang dari kondisi kerja di pemberi kerja.
Permasalahan : • Sulit membedakan dan menentukan pekerjaan pokok dan atau yang berhubungan dengan langsung dengan produksi • Dalam hal PPJK, sulit menghindari diskriminasi antara pekerja yang melakukan pekerjaan yang sama • Kondisi kerja pada perusahaan pemborong ternyata kurang dari kondisi kerja di pemberi kerja.
Permasalahan... • Dipilih untuk memudahkan PHK, menghindari tanggungjawab, mengurangi biaya • Ternyata menambah banyak masalah ketidakadilan dan perselisihan. • Menyebabkan produktivitas kerja dan produktivitas perusahaan rendah.
Ketentuan PKWT a. Pekerjaan yang sekali selesai atau bersifat sementara. b. Diperkirakan selesai dalam 3 tahun c. Bersifat musiman d. Berkaitan dengan produk baru, kegiatan baru, percobaan.
MASA BERLAKU PKWT 1. PKWT paling lama 2 tahun, dapat : -
Diperpanjang satu kali satu tahun atau Diperbaharui untuk paling lama 2 tahun setelah tenggang waktu 30 hari
2. PKWT musiman maksimum 3 tahun tidak boleh diperbaharui. 3. PKWT produk baru maksimum 2 tahun, tidak boleh diperbaharui.
Penerapan Outsourcing dan PKWT Tidak membangun sense of belonging Menutup pengembangan karier Cenderung menimpang dari ketentuan hukum Sering menjadi sumber perselisihan Berdampak negatif terhadap produktivitas kerja • Berdampak negatif terhadap keharmonisan hubungan industrial. • • • • •
