REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI/ NIAGA/ HAM/ TPKOR DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL JAKARTA PUSAT
JALAN BUNGUR BESAR RAYA NOMOR 24, 26, 28 JAKARTA PUSAT 10610
REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI/ NIAGA/ HAM/ TPKOR DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL JAKARTA PUSAT
Review Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai dasar untuk menetapkan dan mengevaluasi kinerja suatu instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari instansi tersebut. Oleh karena itu Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat menyusun Indikator Kinerja Utamanya sebagai berikut : NO
TUJUAN
INDIKATOR TUJUAN
1.
Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan
1. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum. 2. Persentase perkara yang selesai dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) Bulan.
SASARAN
Peningkatan penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
a. b. Persentase mediasi Perbandingan Jumlah Perkara Majelis Hakim dan Laporan Bulanan yang berhasil mediasi yang berhasil dibagi Panitera Laporan Tahunan jumlah perkara yang masuk dikalikan 100% c. d. Persentase sisa perkara tahun sebelumnya yang diselesaikan : e. - Perdata - Pidana - TPKOR - Niaga - PHI f. g. Persentase perkara masuk yang diselesaikan : h. - Perdata - Pidana - TPKOR
dan
Perbandingan Jumlah sisa Majelis Hakim dan Laporan Bulanan perkara yang diseselaikan Panitera Laporan Tahunan dibagi sisa perkara yang akan diselesaikan dikalikan 100%
dan
Perbandingan Jumlah Perkara Majelis Hakim dan Laporan Bulanan yang diselesaikan dibagi Panitera Laporan Tahunan dengan perkara yang akan diselesaikan (sisa tahun lalu dan perkara yang masuk) dikalikan 100%
dan
-
Niaga PHI Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
Perbandingan Jumlah perkara Majelis Hakim dan Laporan Bulanan yang diselesaikan dalam Panitera Laporan Tahunan jangka waktu maksimal 5 bulan dibagi jumlah perkara yang putus dikalikan 100%
dan
Persentase perkara Perbandingan jumlah perkara Ketua Pengadilan Laporan Bulanan yang tidak yang tidak mengajukan upaya Negeri dan Panitera Laporan Tahunan mengajukan upaya hukum dengan perkara yang hukum: sudah putus. Banding Perdata Pidana TPKOR
dan
Perdata Pidana TPKOR Niaga PHI Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Kasasi Perdata Pidana TPKOR Niaga PHI Peninjauan Kembali Perdata Pidana TPKOR Niaga PHI
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. b. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, kasasi dan PK yang dinyatakan lengkap. Perdata Pidana TPKOR Niaga c. PHI d. e. f. Persentase berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Hakim g. Perdata Pidana TPKOR Niaga PHI h. i. Persentase penyampaian pemberitahuan putusan kepada para pihak Perdata Pidana TPKOR Niaga j. PHI
Perbandingan Jumlah berkas Panitera dan perkara yang diajukan Panitera Muda. Banding, Kasasi dan PK yang dinyatakan lengkap X 100% Jumlah berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B
Laporan Bulanan Laporan Tahunan
dan
Perbandingan Jumlah Perkara Panitera dan yang diterima di kepaniteraan Panitera Muda dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Hakim.
Laporan Bulanan Laporan Tahunan
dan
Jumlah relaas putusan yang Panitera dan Juru disampaikan ke para pihak Sita dibagi Jumlah putusan dikalikan 100 %
Laporan Bulanan Laporan Tahunan
dan
k. l. Persentase sita jaminan yang terlaksana m. n. Pidana o. Perdata p. PHI q. r. Ratio jumlah majelis Hakim terhadap perkara s. Perdata Pidana TPKOR Niaga t. PHI 2.
Keterjangkauan pelayanan badan peradilan
Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan
Peningkatan a. aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
Persentase perkara bagi masyarkat yang tidak mampu yang diselesaikan
b. Persentase putusan perkara yang dipublikasikan. c. Perdata Pidana TPKOR Niaga d. PHI
Perbandingan Jumlah Panitera dan Juru pelaksanaan penyitaan yang Sita terlaksana dibagi Jumlah permohonan penyitaan yang masuk dikalikan 100%
Laporan Bulanan Laporan Tahunan
dan
Perbandingan Ratio Majelis Ketua / Panitera Hakim dibandingkan dengan perkara masuk
Laporan Bulanan Laporan Tahunan
dan
Perbandingan perkara bagi Majelis Hakim dan Laporan Bulanan masyarakat tidak mampu Panitera Laporan Tahunan yang diselesaikan dengan jumlah perkara bagi masyarakat tidak mampu yang masuk.
dan
Perbandingan Jumlah proses perkara yang sudah Panitera diminutasi dan diupload di website Pengadilan Negeri dengan perkara yang sudah diminutasi. Catatan: putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)
Laporan Bulanan Laporan Tahunan
dan
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
3.
4.
Meningkatkan kepastian hukum
Meningkatnya kepuasan masyarakat
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Peningkatan kepuasan masyarakat
Meningkatnya kualitas pengawasan
Meningkatnya kepuasan masyarakat
Persentase permohonan eksekusi putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap.
a. b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
c. d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Internal yang ditindaklanjuti. e. f. Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Jumlah perkara eksekusi yang Ketua & Panitera diselesaikan tanpa upaya paksa dibagi jumlah permohonan eksekusi dikali 100%.
Laporan Bulanan Laporan Tahunan
dan
Perbandingan jumlah Wakil Ketua pengaduan perilaku aparatur peradian yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis
Laporan Laporan kasus.
Semester Khusus
dan per
Perbandingan jumlah Wakil Ketua termuan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan dengan jumlah temuan yang dilaporkan.
Laporan Laporan kasus.
Semester Khusus
dan per
Laporan Laporan kasus.
Semester Khusus
dan per
Perbandingan Jumlah perkara yang diselesaikan yang tidak mengajukan upaya hukum dikalikan seratus persen Jumlah perkara yang diselesaikan
Wakil Ketua
Ketua,
Jakarta, Juni 2016 Kepala Bagian Umum
PONTAS EFENDI, SH., MH. NIP. 19600310 198512 1 001
DENRY PURNAMA, SH., MH. NIP. 19681203 198803 1 001
