Hubungan Industrial, Outsourcing dan PKWT Oleh : Prof.Dr. Payaman J. Simanjuntak (Ahli peneliti utama keteganakerjaan) Disampaikan pada Business Gathering Pasca Putusan MK
Yogyakarta, 27 Maret 2012 DPP Apindo Daerah Istimewa Yogyakarta
• Putusan MK NO.27/PUU-IX/2011 – Tentang pengujian pasal 59, 64, 65 dan pasal 66 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap UUD Negara RI tahun 1945
Amar putusan (1) • Frasa “..perjanjan kerja waktu tertentu” dalam pasal 65 ayat (7) dan frasa “.. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu” dalam pasal 66 ayat (2) huruf b UU No.13 tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja yang obyek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja.
Amar putusan (2) • Frasa “... Perjanjia kerja waktu tertentu” dalam pasal 65 ayat (7) huruf dan frasa “... Perjanjian kerja untuk waktu tertentu” dalam pasal 66 ayat (2) huruf (b) UU No. 13/2003 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-ha bagi pekerja yang obyek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja.
Model perlindungan (Pertimbangan hukum MK) • Dengan mensyaratkan agar perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing tidak berbentuk PKWT melainkan berbentuk PKWTT. • Menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagia pekerja yang bekerja pada perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing.
Makna putusan MK 1. Hubungan kerja dalam sistem outsourcing Hubungan kerja antara perusahaan penerima pekerjaan dan pekerjanya yang dioutsourcingkan dapat berdasarkan PKWTT atau PKWT.
Perusahaan pemberi pekerjaan (A)
Perusahaan penerima pekerjaan (B)
2. Keharusan adanya jaminan kelangsungan kerja dalam PKWT a. Dalam perjanjian kerja memuat syarat adanya jaminan kelangsungan kerja bagi pekerja yang dioutsourcingkan tersebut. b. Jaminan kelangsungan kerja berupa pengalihan buruh/pekerja kepada perusahaan penerima pekerjaan yang baru, apabila perusahaan penerima pekerjaan sebelumnya tidak memperoleh pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan. (tidak mungkin perusahaan lain bersedia menanggung beban)
SE Dirjen Binawas Sosnaker No. B.31/PHIJSK/I/2012 • Tentang : – Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011
PKWTT • Apabila dalam perjanjian kerja antara perusahaan penerima pemborongan pekerjan atau perusahaan penyedia jasa pekerja dengan pekerjanya tidak memuat syarat adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja yang obyek kerjanya tetap ada (sama), kepada perusahaan penerima pekerjaan, maka hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan penerima pekerjaan harus didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
PKWT • Apabila dalam perjanjian kerja antara perusahaan penerima pekerjaan/penyedia jasa pekerja dengan pekerjanya memuat syarat adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja yang obyek kerjanya tetap ada (sama), kepada perusahaan penyedia jasa pekerja lain, maka hubungan kerja antara perusahaan ini dengan pekerjanya dapat didasarkan pada PKWT . • (tidak ada perusahaan lain yang bersedia)
Masa berlaku PKWT yang sudah ada • Perjanjian kerja yang telah disepakati sebelum adanya putusan MK, tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu yang diperjanjika.
Strategi • Outsourcing didasarkan justru pada teknologi produksi. • PKWT dan outsourcing sedapat mungkin diperkecil • Meningkatkan peran serta pekerja dalam membangun perusahaan • Membangun hubungan industrial yang harmonis dan dinamis.
Strategi .. • Menghindari perselisihan lebih baik daripada menyelesaikan perselisihan • Perselisihan menghabiskan banyak tenaga,dana dan waktu. • Perselisihan selalu meninggalkan bekas yang terus mengganggu keharmonisan hubungan
Respon terhadap putusan MK 1. Merekrut pekerja kontrak untuk maksimum 3 tahun sesuai pasal 59 UU 13/2003 2. Setiap menerima borongan pekerjaan : a. Ditambahkan biaya antisipasi pesangon bila pekerja harus PHK karena borongan pekerjaan tidak berlanjut. b. Merekrut pekerja dengan PKWTT dengan tambahan : a. b.
Sepanjang ada borongan pekerjaan; Bila PHK diberi pesangon sesuai ketentuan psl 165 UU No.13/2002
c. Borongan pekerjaan dilaksanakan oleh unit terpisah
Terima kasih • Mail : –
[email protected] –
[email protected] – Kemenakertrans :
