- 13 -
Format 1 KAK/TOR PER KELUARAN KEGIATAN Kementerian/lembaga
: …………………………………….. (1)
Unit Eselon I
: …………………………………….. (2)
Program
: …………………………………….. (3)
Hasil
: …………………………………….. (4)
Unit Eselon II/Satker
: …………………………………….. (5)
Kegiatan
: …………………………………….. (6)
Indikator Kinerja Kegiatan
: …………………………………….. (7)
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran
: …………………………………….. (8)
Volume
: …………………………………….. (9)
A.
Latar Belakang 1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan (10) 2. Gambaran Umum (11)
B.
Penerima Manfaat (12)
C.
Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metode Pelaksanaan (13) 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan (14)
D.
Waktu Pencapaian Keluaran (15)
E.
Biaya Yang Diperlukan (16)
Penanggungjawab .............................. (17) NIP……...……....... (18)
- 14 -
PETUNJUK PENGISIAN KAK/TOR KAK/TOR merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, waktu pencapaian, dan biaya yang diperlukan. No
Uraian
(1)
Diisi nama kementerian/lembaga.
(2)
Diisi nama unit eselon I.
(3)
Disi nama program sesuai hasil restrukturisasi program.
(4)
Diisi dengan hasil yang akan dicapai dalam program.
(5)
Diisi nama unit eselon II.
(6)
Diisi nama kegiatan sesuai hasil restrukturisasi kegiatan.
(7)
Diisi uraian indikator kinerja kegiatan.
(8)
Diisi nama satuan ukur dan jenis keluaran kegiatan.
(9)
Diisi jumlah volume keluaran kegiatan. Volume yang dihasilkan bersifat kuantitatif yang terukur. Contoh: 5 peraturan PMK, 200 orang peserta, 33 laporan LHP.
(10)
Diisi dengan dasar hukum tugas fungsi dan/atau ketentuan yang terkait langsung dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
(11)
Diisi dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan serta penjelasan target volume output yang akan dicapai. Contoh : Kegiatan Generik atau Kegiatan Teknis (Kegiatan Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas K/L dan Kegiatan Teknis Non Prioritas).
(12)
Diisi dengan penerima manfaat baik internal dan/atau kementerian/lembaga. Contoh : pegawai, petani, siswa.
(13)
Diisi dengan swakelola.
(14)
Diisi dengan komponen/tahapan yang digunakan dalam pencapaian keluaran kegiatan, termasuk jadwal waktu (time table) pelaksanaan dan keterangan sifat komponen/tahapan tersebut termasuk biaya utama atau biaya penunjang.
(15)
Diisi dengan kurun waktu pencapaian pelaksanaan.
(16)
Diisi dengan lampiran RAB yang merupakan rincian alokasi dana yang diperlukan dalam pencapaian keluaran kegiatan.
(17)
Diisi dengan nama penanggung jawab kegiatan (Eselon II / Kepala satker vertikal).
(18)
Diisi dengan NIP penanggungjawab kegiatan.
cara
pelaksanaannya
berupa
eksternal
kontraktual
atau
- 15 -
Format 2 : USULAN SBK DARI NEW INITIATIVE RINCIAN ANGGARAN BIAYA STANDAR BIAYA KELUARAN SEBAGAI TOTAL BIAYA KELUARAN Kementerian/lembaga Unit Eselon I Program Hasil Unit Eselon II Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Ukur dan Jenis Keluaran Volume
: : : : : : : : :
………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. …………………………………………..
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
(dalam rupiah)
Jenis Biaya
No
II
Keterangan
Biaya Utama
Biaya Pendukung
Volume
2
3
4
5
6
7
8=(5x7)
9
(12)
(13)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(10)
Sub Output A
A
B
Jumlah
Tahapan Pelaksanaan dan Rincian Komponen Biaya 1
I
Biaya Satuan Ukur
Satuan Ukur
Komponen/Tahapan A Sub Komponen Akun - Detil Komponen/Tahapan B Sub Komponen Akun - Detil Sub Output B… dst TOTAL BIAYA KELUARAN Paraf Petugas Penelaah K/L
(25)
(11) (14) (15) (16)
xxx(22) Penanggung Jawab Kegiatan
DJA
……………
……………
……………
……………
( ……………………… ) NIP. …………………..
(23) (24)
- 16 -
PETUNJUK PENGISIAN RINCIAN ANGGARAN BIAYA USULAN SBK DARI NEW INITIATIVE SEBAGAI TOTAL BIAYA KELUARAN RAB SBK sekurang-kurangnya memuat komponen/tahapan, rincian komponen biaya, volume, satuan ukur, biaya satuan ukur dari suatu keluaran kegiatan seperti honorarium yang terkait dengan keluaran, bahan, jasa profesi, perjalanan, jumlah volume dan jumlah biaya keluaran kegiatan. No
Uraian
(1)
Diisi nama kementerian/lembaga.
(2)
Diisi nama unit eselon I.
(3)
Disi nama program hasil restrukturisasi program.
(4)
Diisi dengan hasil yang akan dicapai dalam program.
(5)
Diisi nama unit eselon II.
(6)
Diisi nama kegiatan hasil restrukturisasi kegiatan.
(7)
Diisi uraian indikator kinerja kegiatan.
(8)
Diisi nama satuan ukur dan jenis keluaran kegiatan.
(9)
Diisi volume keluaran kegiatan
(10)
Diisi dengan nama sub output pembentuk keluaran kegiatan, jika ada (optional).
(11)
Diisi dengan nama komponen/tahapan yang digunakan dalam pencapaian keluaran kegiatan. C Diisi dengan memberikan tanda check list (V) untuk komponen yang termasuk biaya utama
(12) (13)
Diisi dengan memberikan tanda check list (V) untuk komponen yang termasuk biaya pendukung
(14)
Diisi dengan nama sub komponen yang digunakan dalam tahapan-tahapan yang pencapaian keluaran kegiatan, jika ada (optional).
(15)
Diisi dengan akun yang digunakan sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS).
(16)
Diisi dengan uraian detil-detil yang digunakan.
(17)
Diisi jumlah keluaran (kuantitatif) suatu kegiatan
(18)
Diisi nama satuan ukur masing-masing uraian detil yang digunakan.
(19)
Diisi biaya satuan ukur (biaya masukan) yang berpedoman pada SBM. Dalam hal biaya satuan ukur tidak terdapat dalam SBM dapat menggunakan data dukung lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
(20)
Diisi jumlah biaya yaitu perkalian dari nomor (17) dan nomor (19).
(21)
Diisi informasi tambahan berkaitan kondisi bagaimana suatu usulan SBK.
(22) (23)
Diisi dengan alokasi anggaran yang diperlukan dalam pencapaian keluaran k i t Diisi dengan nama penanggung jawab kegiatan.
(24)
Diisi dengan NIP penanggungjawab kegiatan.
(25)
Paraf pejabat eselon IV dan penelaah dari kementerian/lembaga maupun Ditjen Anggaran, dibubuhkan setelah dilakukan penelaahan.
