TOR LAYANAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM YANG BERMUTU (2135

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/TOR LAYANAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM YANG BERMUTU (2135.003) BIDANG PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2015 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA Kementerian Negara/Lembaga

: (025) Kementerian Agama

Unit Eselon

: (04) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Program

: (2135) Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam

Kegiatan

: (003) Layanan Manajemen Pendidikan Islam Yang Bermutu

Indikator Kinerja Kegiatan

: Terlayaninya Manajemen Pendidikan Islam Yang Bermutu

Satuan Ukur dan Jenis Keluaran

: Penguatan Pelayanan Manajemen

Volume

: 1 (Satu) Dokumen

A. Latar Belakang Dasar Hukum Tusi / kebijakan : 1.

Keputusan Presiden RI, Nomor: 42 tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

3.

Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor 143/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4.

UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

B. Gambaran Umum Kegiatan layanan manajemen pendidikan islam yang bermutu dalam program Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam Tahun 2015 pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua merupakan salah satu kegiatan dalam mendukung layanan manajemen pendidikan islam dan implementasi dari peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu UU RI No. 25 Tahun 2004 tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan UU RI No. 25 Tahun 2004, setiap

Kementerian/Lembaga diwajibkan untuk menyusun program dan anggarannya masingmasing.

C. Penerima Manfaat Penerima manfaat pada kegiatan ini adalah para stageholder pada satuan kerja provinsi, kabupaten/kota, dan madrasah negeri karena dengan kegiatan layanan manajemen pendidikan islam yang bermutu para stageholder dapat memenuhi layanan manajemen pendidikan yang lebih baik, transparan dan akuntabel. Diharapkan bahwa melalui kegiatan ini dapat tersusun program-program yang dapat menunjang layanan manajemen pendidikan islam di Provinsi Papua, sehingga Visi dan Misi Kementerian Agama, dan lebih khusus lagi Visi dan Misi Ditjen Pendidikan Islam dapat benar-benar diwujudkan.

D. Strategi Pencapaian Keluaran a.

Metode Pelaksanaan Pencapaian keluaran kegiatan layanan manajemen pendidikan islam yang bermutu adalah penguatan layanan manajemen pada satker provinsi, kabupaten/kota dan madrasah negeri.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Layanan Manajemen Pendidikan Islam yang bermutu tahapan dan waktu pelaksanaannya di selama satu tahun dengan berbagai tahapan pelaksanaan yang dilakukan, sehingga dapat berjalan semua kegiatan dengan baik sesuai aturan yang berlaku.

E. Biaya yang Diperlukan Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Layanan Manajemen Pendidikan Islam Yang Bermutu Program Pendidikan Islam Tahun 2015 sebesar Rp. 1.112.939.000,- (Satu Milliar Seratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang mana terdiri dari : a. Koordinasi Perencanaan dan Anggaran Program Pendis

Rp. 82.460.000,-

b. Penguatan e-MPA

Rp. 155.868.000,-

c. Safeguarding Program RKP Nasional

Rp. 130.631.000,-

d. Manajemen Pelayanan Program Pendis

Rp. 600.000.000,-

e. e-MPA dan Pelaporan

Rp. 143.980.000,-

Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jayapura,

September 2014

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua

JANNUS PANGARIBUAN, SH. MM NIP. 19621222 199203 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/TOR DATA DAN SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN ISLAM (2135.007) BIDANG PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2015 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA Kementerian Negara/Lembaga


Unit Eselon


Program


Kegiatan

: (007) Data dan Sistem Informasi Pendidikan Islam


: Tersedianya Data dan Sistem Informasi Pendidikan Islam


: Penguatan Data dan Sistem Informasi Pendidikan Islam

Volume

: 3 (tiga) Dokumen

A. Latar Belakang Dasar Hukum Tusi / kebijakan : 1. Keputusan Presiden RI, Nomor: 42 tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara; 2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi

dan tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; 3. Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor 143/PMK.06/2005 Tentang Pedoman

Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4. UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

B. Gambaran Umum Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai penerima anggaran paling besar di lingkungan Kementerian Agama memiliki tanggung jawab yang besar untuk mampu melaksanakan berbagai tugas; penyerapan anggaran yang tinggi, peningkatan kualitas pendidikan Islam atau pun mampu menyajikan data yang baik untuk Menteri Agama guna pengambilan kebijakan tingkat nasional dan internasional. Namun di tengah pusaran tantangan tersebut, Ditjen Pendidikan Islam tidak terlepas dari berbagai tantangan untuk mampu menjawab tugas diatas, diantara tantangan yang dihadapi Ditjen Pendidikan Islam adalah ketersediaan data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai salah satu

penyuplai bahan kebijakan perencanaan, data dan informasi juga dituntut mampu menjawab pertanyaan masyarakat akan besaran anggaran yang diberikan kepada Ditjen Pendidikan Islam. Dalam hal ini, Ditjen Pendidikan Islam memiliki sub bagian sistem informasi atau EMIS (Education Management Information Systems) yang bertugas khusus dalam koleksi, tabulasi, pengolahan data serta penyajian dan publikasinya.EMIS sebagai instrumen struktur yang memiliki harapan besar untuk kemajuan Pendidikan Islam dan Kementerian Agama secara umum. EMIS powerful dan perfect agar data dan informasi Pendidikan Islam reliable. C. Penerima Manfaat Ujung tombak pendataan di lingkungan Ditjen Pendidikan Islam adalah para operator EMIS, baik di tingkat Kanwil Kemenag Propinsi maupun tingkat Kankemenag Kabupaten/Kota. EMIS harus siap menyediakan data pendidikan Islam yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerima manfaat pada kegiatan ini adalah para stageholder pada satuan kerja provinsi, kabupaten/kota, dan madrasah negeri karena dengan data yang baik dapat menjadi sarana pengambilan keputusan guna meningkatkan Pendidikan Islam yang modern dan profesional, serta dapat memenuhi layanan manajemen pendidikan yang lebih baik, transparan dan akuntabel. Diharapkan bahwa melalui kegiatan ini dapat terlaksana Visi dan Misi Kementerian Agama Provinsi Papua, dan lebih khusus lagi Visi dan Misi Ditjen Pendidikan Islam dapat benar-benar diwujudkan.

D. Strategi Pencapaian Keluaran a. Metode Pelaksanaan Pencapaian keluaran kegiatan Data dan Sistem Informasi Pendidikan Islam adalah dengan melakukan pendataan pada satker-satker dibawah yaitu Kankemenag Kabupaten/Kota dan Madrasah Negeri. b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Data dan Sistem Informasi ini melakukan pendataan secara bertahap atau melakukan pendataan dua kali dalam satu tahun yaitu pada semester Ganjil dan Semester Genap.

E. Biaya yang Diperlukan Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Layanan Manajemen Pendidikan Islam Yang Bermutu Program Pendidikan Islam Tahun 2015 sebesar Rp. 1.483.950.000,- (Satu

Milliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang mana terdiri dari : a. Penguatan Data dan Sistem Informasi Bidang Madrasah

Rp. 400.000.000,-

b. Penguatan Data dan Sistem Informasi Bidang PAIS

Rp. 372.600.000,-

c. Penguatan Data dan Sistem Informasi Bidang Pontren

Rp. 280.350.000,-

d. EMIS Kabupaten/Kota (Non DIPA)

Rp. 431.000.000,-


Jayapura,

September 2014



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/TOR LAYANAN PERKANTORAN (2135.994) BIDANG PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2015 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA Kementerian Negara/Lembaga


Unit Eselon


Program


Kegiatan

: (994) Layanan Perkantoran


: Terpenuhinya Layanan Perkantoran


: Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Volume

: 1 (Satu) Dokumen

A. Latar Belakang Dasar Hukum Tusi / kebijakan : 1. Keputusan Presiden RI, Nomor: 42 tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara; 2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi

dan tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; 3. Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor 143/PMK.06/2005 Tentang Pedoman

Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4. UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

B. Gambaran Umum Kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran adalah kegiatankegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kegiatan operasional dan pemeliharaan selama satu tahun sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.

C. Penerima Manfaat Dengan

terpenuhinya kegiatan

penyelenggaraan

operasional

dan

pemeliharaan

perkantoran maka dapat melakukan tugas-tugas pokok didalam pelayanan terhadap

masyarakat yang datang. Penerima manfaat pada kegiatan ini adalah para stageholder pada satuan kerja provinsi, kabupaten/kota, dan madrasah negeri karena dengan kegiatan layanan manajemen pendidikan islam yang bermutu para stageholder dapat memenuhi layanan manajemen pendidikan yang lebih baik, transparan dan akuntabel. Diharapkan bahwa melalui kegiatan ini dapat tersusun program-program yang dapat menunjang layanan manajemen pendidikan islam di Provinsi Papua, sehingga Visi dan Misi Kementerian Agama, dan lebih khusus lagi Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dapat benar-benar diwujudkan.

D. Strategi Pencapaian Keluaran a.

Metode Pelaksanaan Pencapaian keluaran kegiatan layanan perkantoran adalah Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran pada satker provinsi, kabupaten/kota dan madrasah negeri.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Dalam kegiatan Layanan Perkantoran, pembayaran gaji dan tunjangan dilakukan setiap bulan, kemudian penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran waktu pelaksanaannya selama satu tahun dengan disesuaikan dengan waktu dan kondisi yang tepat, sehingga semua kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku.

E. Biaya yang Diperlukan Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Layanan Manajemen Pendidikan Islam Yang Bermutu Program Pendidikan Islam Tahun 2015 sebesar Rp. 7.812.681.000,- (Tujuh Milliar Delapan Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) yang mana terdiri

dari :

a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Rp. 7.124.797.000,-

b. Belanja Keperluan Perkantoran

Rp.

35.320.000,-

c. Honor Operasional Satuan Kerja

Rp.

114.840.000,-

d. Belanja Bahan / ATK

Rp.

75.000.000,-

e. Belanja Langganan Telepon

Rp.

6.714.000,-

f. Belanja Sewa Kendaraan Operasional

Rp.

172.800.000,-

g. Belanja Biaya Pemeliharaan Mesin dan Mesin

Rp.

131.800.000,-

h. Belanja Perjalanan Biasa

Rp.

151.410.000,-


Jayapura,

September 2014



TOR LAYANAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM YANG BERMUTU (2135

Recommend Documents