1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian Menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali, melalui pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat 2 menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Serta ayat 4 menyatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran
pendapatan
dan
belanja
daerah
untuk
memenuhi
kebutuhan
penyelenggaraan nasional. Sehubungan dengan itu, pemerintah terus melakukan upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan, antara lain dengan mengeluarkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang merupakan penggantian atas pengurangan subsidi bahan bakar minyak dan sehubungan dengan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang ditujukan agar para siswa memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu. Pemerintah memprogramkan pemberian BOS bagi siswa SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB negeri atau swasta dan Pesantren Salafiyah serta sekolah agama non Islam setara SD dan SMP yang menyelenggarakan wajib belajar (wajar) pendidikan dasar 9 tahun. Sekolah wajib mendukung program tersebut dengan menggunakan dana tersebut seefektif mungkin untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
Universitas Sumatera Utara
Dasar inilah yang menjadi keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 76 tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana bantuan operasional sekolah tahun anggaran 2013. Peraturan yang menjadi latar belakang keluarnya dana BOS adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (http://bos.kemdikbud.go.id, diunduh tanggal 8 Desember 2013). Salah satu indikator penuntasan program wajib belajar 9 tahun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP. Pada tahun 2005 APK SD telah mencapai 115%, sedangkan SMP pada tahun 2009 telah mencapai 98,11%, sehingga program wajar 9 tahun telah tuntas 7 tahun lebih awal dari target deklarasi Education For All (EFA) di Dakar. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan, agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana
Universitas Sumatera Utara
program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Pada tahun anggaran 2011 penyaluran dana BOS dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah kabupaten/kota dalam bentuk dana penyesuaian untuk bantuan operasional sekolah, mulai tahun anggaran 2012 dana BOS disalurkan dengan mekanisme yang sama tetapi melalui pemerintah provinsi. Dalam mekanisme penyaluran dana BOS, banyak terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan, seperti yang terjadi di Gunungkidul dan Magelang dimana dana BOS diselewengkan. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan RI penyaluran dana BOS tidak tepat di 12 Sekolah Dasar dan 13 Sekolah Menengah Pertama. Sementara itu, menurut laporan hasil pemeriksaan BPK, terdapat 48 sekolah yang melakukan pungutan liar terhadap siswa. Pungutan liar itu dibedakan menjadi iuran rutin bulanan dan iuran sukarela yang dikenakan berdasarkan kebutuhan sekolah dengan cara pembayaran diangsur. Jumlah nominal pungutan liar tersebut tidak membedakan antara siswa dari kalangan miskin dan siswa golongan kaya, Wibowo (2011) Berbagai masalah penyelewengan dana BOS yang terjadi, seperti kasus seorang Kepala SMP Negeri di Kabupaten Nias dituntut jaksa di pengadilan tipikor Medan, 6 tahun 6 bulan penjara karena didakwa telah melakukan korupsi dana BOS senilai Rp 301.371.500. Dalam perkara ini, Kepala SMP Negeri tersebut menerima dana BOS Rp 800 juta pada tahun 2010 sampai dengan 2012. Sebagai pengelola, Kepala SMP Negeri tersebut menggunakan sebagian dana bantuan untuk kepentingan pribadi, mulai triwulan IV tahun 2010 sampai triwulan I tahun 2012, Muhardiansyah (2013). Banyak masalah ketidaktransparan dalam
Universitas Sumatera Utara
penggunaan dana BOS. Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) bersama jaringan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan komunitas orang tua siswa, menyatakan 87% sekolah tidak transparan dalam pengelolaan BOS. Jumlah tersebut merupakan hasil uji akses yang dilakukan terhadap 222 sekolah sampel di 8 provinsi. Menurut Koordinator YSKK, "Dari 222 sekolah yang menjadi sampel, 87% diantaranya menolak memberikan informasi soal pengelolaan dana BOS,". Pihak YSKK menyesalkan meski termasuk kedalam kategori informasi publik, data dan informasi dana BOS masih sulit diakses. Koordinator YSKK mengatakan, "Kita adakan uji akses serentak pada 21 Oktober 2013 lalu, di 8 provinsi, yakni Nangroe Aceh Darussalam, Jawa Tengah, Lampung, Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta dan Jawa Timur. Ada 3 provinsi yang 100% menolak memberikan informasi, yakni Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Untuk tingkat kabupaten dan kota terjadi di Sragen, Klaten, dan Karanganyar”. Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesian Corruption Watch (ICW) mengatakan transparansi data dan informasi pengelolaan dana BOS diakuinya masih rendah. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya penyelewengan. "Saat ini sudah ada 48 kasus penyelewengan dana BOS yang melibatkan 179 kepala sekolah. Agar tak terulang lagi, harus dilakukan perbaikanperbaikan dalam hal keterbukaan dan kemudahan akses data informasi oleh masyarakat,", Sunaryo (2013). Ada juga kasus kesalahan yang terjadi karena tidak baiknya kinerja bendahara dalam membuat laporan yang benar seperti yang diungkapkan oleh Kadisdikpora
Palangkaraya.
Kadisdikpora
tersebut
mengakui
adanya
penyalahgunaan dana BOS, disebabkan kinerja bendahara sekolah yang tidak bisa
Universitas Sumatera Utara
membuat laporan yang benar, ada juga komite sekolah yang melakukan pungutan dan itu terjadi dibeberapa sekolah. Bahkan yang lebih miris lagi terjadi di sekolah unggulan yang mestinya pihak sekolah mengetahui aturan apa saja yang boleh dibebankan kepada siswa (http://jppn.com, 04 April 2013, diunduh tanggal 11 Desember 2013). Masih ada peristiwa dalam bentuk gagal menyusun laporan keuangan, dan tidak sesuainya akumulasi perhitungan yang dilakukan oleh kepala sekolah, dewan guru, dan komite sekolah yang mengakibatkan pihak Dinas Pendidikan Sintang langsung mengambil tindakan tegas kepada kepala sekolah sehingga kepala sekolah tersebut dimutasi (Kusmiyati, 2009). Ketidakjelasan peran dari bendahara BOS juga terjadi di Kota Tebing Tinggi. Peran bendahara diambil alih sepenuhnya oleh Kepala Sekolah, sehingga terjadi tindak pidana korupsi. Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi telah menahan Kepala SMP Negeri tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan terkait dugaan dana BOS tahun 2009 sebesar Rp. 369 juta, dalam kasus pengadaan buku pelajaran melalui dana BOS tahun 2009 di SMP Negeri tersebut yang dikerjakan oleh kepala sekolah, terindikasi adanya kenaikan harga buku yang tidak signifikan. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pertanggungjawaban dana BOS SMP Negeri Tebing Tinggi tersebut pada tahun 2009, yang dilakukan oleh kepala sekolah tersebut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, (TT-02/DT.04/*MPC, 19 Januari 2010, diunduh tanggal 11 Desember 2013).
Universitas Sumatera Utara
Peran bendahara diambil oleh kepala sekolah, dimana kejelasan peran dari bendahara BOS tidak sesuai dengan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) yang disusun oleh bendahara sekolah, tim BOS, dan komite sekolah, akan tetapi dari berbagai masalah diatas menunjukkan bahwa peran bendahara BOS diambil alih oleh kepala sekolah, bahkan seringkali terjadi manipulasi dana di sejumlah sekolah. Sesuai dengan peraturan bahwa dana BOS mestinya menjadi kewenangan bendahara dan tim BOS sekolah untuk mengelola dana BOS. Dugaan penyelewengan penggunaan dana BOS oleh kepala SD Negeri di Hutan Lindung Kecamatan Muara Bulian Provinsi Jambi sejak Januari sampai dengan Maret 2012. Penyelewengan yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan memalsukan tanda tangan bendahara dana BOS. Kepala sekolah tersebut memalsukan tanda tangan bendahara BOS dikarenakan bendahara BOS telah berhenti dari tugasnya, sehingga perlu melakukan tindakan pencairan dana yang seharusnya merupakan tanggung jawab bendahara dana BOS (Hid, 2012). Peran sebagai bendahara dana BOS yang diambil alih oleh kepala sekolah sehingga bendahara dana BOS tersebut merasa dirinya sebagai pelengkap saja, hal ini karena bendahara dana BOS yang sebelumnya dimutasi/alih tugas. Mulai dari sini, kepala sekolah tersebut mengambil peran bendahara dana BOS tersebut. Sehingga bendahara dana BOS yang baru tidak mengetahui berapa banyak dana yang diambil dan dikeluarkan dalam pengelolaan dana BOS tersebut. Ini terjadi pada satu sekolah dasar negeri di Bulak II, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu (Er, 2013). Berbagai peristiwa diatas menunjukkan bahwa belum efektifnya bendahara BOS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai bendahara BOS,
Universitas Sumatera Utara
kegagalan ini juga banyak dipengaruhi oleh kemampuan bendahara dalam menguasai teknologi dalam penyusunan laporan. Terlalu ikut campur tangan kepala sekolah dalam pembuatan laporan keuangan dan juga dalam penggunaan anggaran. Kurang koordinasi antara bendahara BOS, kepala sekolah, dewan guru dan komite sekolah dalam penyusunan perencanaan, penggunaan anggaran maupun pelaporan keuangan. Adanya ketidakpuasan bendahara sehingga membuat kinerja bendahara semakin berkurang yang mengakibatkan terjadi penyimpangan penggunaan dana BOS. Berdasarkan hal inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan peneliti memberi judul “Pengaruh Teknologi Informasi, Kepuasan Kerja, dan Kejelasan Peran Terhadap Kinerja Bendahara Bantuan Operasional Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Deli Serdang”.
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan
latar
belakang
masalah
maka
peneliti
merumuskan
permasalahan sebagai berikut ; (1) apakah terdapat pengaruh teknologi informasi secara signifikan dan positif terhadap kinerja bendahara dana BOS di sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Deli Serdang?; (2) apakah terdapat pengaruh kepuasan kerja secara signifikan dan positif terhadap kinerja bendahara dana BOS di sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Deli Serdang?; (3) apakah terdapat pengaruh kejelasan peran secara signifikan dan positif terhadap terhadap kinerja bendahara dana BOS di sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Deli Serdang?, dan; (4) apakah ada pengaruh teknologi informasi, kepuasan kerja, kejelasan peran secara signifikan dan positif terhadap kinerja bendahara BOS secara simultan?.
Universitas Sumatera Utara
1.3 Tujuan Penelitian Dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk; (1) menguji dan menganalisis pengaruh teknologi informasi secara signifikan dan positif terhadap kinerja bendahara dana BOS di sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Deli Serdang; (2) menguji dan menganalisis pengaruh kepuasan kerja secara signifikan dan positif terhadap kinerja bendahara dana BOS di sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Deli Serdang; (3) menguji dan menganalisis pengaruh kejelasan peran secara signifikan dan positif terhadap kinerja bendahara dana BOS di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Deli Serdang; serta (4) menguji dan menganalisis pengaruh teknologi informasi, kepuasan kerja dan kejelasan peran secara signifikan dan positif terhadap kinerja bendahara dana BOS di sekolah dasar Negeri di Kabupaten Deli Serdang secara simultan.
1.4 Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk; (1) kepala sekolah, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan dalam memperoleh informasi serta dapat untuk merancang program-program perbaikan ke depan, dalam pengelolaan dana BOS; (2) Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang untuk dapat menyusun dan membuat rencana dan membuat pelatihan kepada bendahara dana BOS sekolah agar dapat mencegah penyelewengan dan ketidakmampuan bendahara BOS dalam menyusun laporan yang baik dan benar; (3) bagi peneliti dan peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai mekanisme dan pelaporan serta penyajian dana BOS di sekolah dasar di Kabupaten Deli Serdang; (4) bagi pembaca,
Universitas Sumatera Utara
penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis maupun sebagai referensi mengenai dana BOS di sekolah dasar di Kabupaten Deli Serdang.
1.5 Originalitas Penelitian Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dalimunthe (2010) dengan judul “Analisis Kepuasan Kerja, Kejelasan Peran, dan Kinerja Bendahara Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Negeri Kota Medan”. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada penambahan variabel independen yaitu teknologi informasi dan variabel dependen yaitu kinerja, adapun alasan peneliti menambahkan variabel teknologi informasi adalah bahwa peneliti melihat bahwa perlunya keterbukaan informasi yang harus disampaikan oleh bendahara BOS, sedangkan pada penelitian Dalimunthe (2010) tidak diketahui antara variabel independen dan variabel dependen karena semua variabel saling mempengaruhi. Penelitian ini dilakukan di sekolah dasar negeri Kabupaten Deli Serdang, sedangkan penelitian Dalimunthe (2010) dilakukan pada sekolah dasar negeri Kota Medan. Pada penelitian ini yang menjadi responden adalah kepala sekolah untuk variabel kinerja bendahara dan bendahara dana BOS untuk variabel teknologi informasi, kepuasan kerja, kejelasan peran. Sedangkan pada penelitian Dalimunthe (2010), respondennya adalah bendahara dana BOS.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 1.1 Originalitas Penelitian Peneliti Terdahulu Peneliti Sekarang Kepuasan kerja Variabel independen: Kejelasan peran 1. Teknologi informasi Kinerja bendahara BOS 2. Kepuasan kerja 3. Kejelasan peran Variabel dependen: 1. Kinerja bendahara BOS Sekolah Dasar Negeri Kota Sekolah Dasar Negeri Medan Kabupaten Deli Serdang Bendahara Bos di Sekolah Bendahara Bos di Sekolah Dasar Kota Medan Dasar Kabupaten Deli Serdang
Kriteria Variabel penelitian 1. 2. 3.
Tempat penelitian Responden
Universitas Sumatera Utara
