Tolok Ukur Prinsip Hukum Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan pada Peradilan Perdata

Tolok Ukur Prinsip Hukum Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan pada Peradilan Perdata Mohammad Amir Hamzah Universitas Trunojoyo Madura/[email protected]/087751240949 Abstract Procedural law principle is simple, fast, and low cost is a fundamental principle of law in the civil justice system, because it determines the dignity of the judiciary. The principle of this law, is conceptually not clear that its application raises issues of judicial practice. Civil judicial practice in the courts of appeals indicates the deviation of this legal principle that led to a civil case examination mechanism be transparent and accountable. Therefore, it is necessary to benchmark these legal principles, so that justice practices can be implemented in a standard and transparent procedure so that justice can be upheld. Civil case examination procedures and transparent standard will provide a sense of justice and the rule of law which is the guarantee for the justice seekers do not cassation to the Supreme Court, resulting in the restriction of appeal in civil cases. Keywords: benchmarking, trial procedures, restrictions case Abstrak Prinsip hukum acara sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip hukum yang mendasar dalam sistem peradilan perdata, karena sangat menentukan harkat dan martabat lembaga peradilan. Prinsip hukum ini, secara konseptual belum jelas sehingga menimbulkan persoalan penerapannya pada praktek peradilan. Praktek peradilan perdata pada peradilan tingkat banding mengindikasikan terjadinya penyimpangan prinsip hukum ini sehingga menyebabkan mekanisme pemeriksaan perkara perdata menjadi tidak transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan adanya tolok ukur prinsip hukum ini, agar praktek peradilan dapat dilaksanakan dalam suatu prosedur yang baku dan transparan sehingga hukum dan keadilan dapat ditegakkan. Prosedur pemeriksaan perkara perdata yang baku dan transparan akan memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum yang merupakan jaminan pencari keadilan untuk tidak melakukan upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung, sehingga terjadi pembatasan perkara kasasi dalam perkara perdata. Kata kunci : tolok ukur, prosedur persidangan, pembatasan perkara

78

79

Mohammad Amir Hamzah : Tolok Ukur Prinsip Hukum...

Pendahuluan

nullus testis. Prinsip hukum tidak

Prinsip hukum (Bruggink, 1999 :

mengenal hirarki

sehingga tidak

119) merupakan pikiran dasar yang

pernah

terdapat di dalam dan dibelakang

hukum. Fungsi

sistem hukum

dalam penyelesaian perkara menem-

sehingga prinsip

hukum merupakan

konflik

prinsip

prinsip hukum

dalam

pati posisi penting, karena memberi-

pembentukan hukum, atau pemben-

kan pesan moral dalam aturan

tukan hukum harus berorientasi pada

hukum sehingga memberikan arti

prinsip hukum (Yudha, 2010 : 22).

bagi kepentingan kehidupan ma-

Prinsip hukum tidak hanya dalam

syarakat dan sebagai landasan hakim

rangka pembentukan hukum, akan

untuk menentukan norma hukum

tetapi juga dalam rangka memecah-

landasan dalam menyelesaikan suatu

kan

perkara.

persoalan

dasar

terjadi

hukum

(praktek

hukum) jika aturan hukum yang

Berdasarkan hal tersebut, salah

tersedia tidak memadai atau tidak

satu prinsip hukum yang penting

dijumpai

hukum

adalah prinsip hukum acara sederha-

(Simamora, 200 : 22 dan Ramelan,

na, cepat, dan biaya ringan merupa-

2003 : 41).

kan prinsip hukum yang menjadi

adanya

aturan

Prinsip hukum dibedakan antara

landasan bekerjanya sistem peradilan

prinsip hukum umum dan prinsip

perdata khususnya peradilan tingkat

hukum

hukum

banding, namun tolok ukur prinsip

umum adalah prinsip hukum yang

hukum ini belum jelas sehingga

berhubungan dengan seluruh bidang

menyebabkan inkonsistensi imple-

hukum yang merupakan cita-cita

mentasi dalam proses peradilan.

sehingga merupakan suatu presump-

Pembahasan

tion, suatu persangkaan, sesuatu

Konsep Prinsip Hukum Sederha-

yang abstrak, misalnya

na, Cepat, dan Biaya Ringan

khusus.

Prinsip

putusan

hakim dianggap benar, setiap orang

Fungsi utama peradilan perdata,

diangap tahu akan undang-undang.

adalah “the primary function of the

Prinsip hukum khusus adalah prinsip

court is to determine the legality of

hukum yang berlaku dalam bidang

various kind of behavior” (Djamal,

hukum tertentu, seperti unus testis

2009 : 41), dengan fungsi yang

80

Rechtldee Jurnal Hukum, Vol. 10. No. 1, Juni 2015

menekankan pada keabsahan ber-

Bumiputera tidak boleh diperhatikan

bagai

masyarakat

peraturan yang lebih atau yang lain

(peristiwa hukum), maka prinsip

daripada yang ditentukan dalam

hukum acara sederhana, cepat, dan

reglemen ini”. Ketentuan ini dengan

biaya ringan (salah satu prinsip

tegas melarang diberlakukan peratu-

hukum yang berwujud aturan hukum

ran lainnya kecuali HIR pada perkara

yang dipositifkan dalam Pasal 2 ayat

orang golongan bumi putera. Pasal

(4) Undang-undang tentang kekua-

393 ayat (2) HIR, menyatakan bahwa

saan Kehakiman merupakan prinsip

:

jenis

prilaku

yang dikeluarkan untuk mengadakan

“Akan tetapi Gubernur Jenderal tinggal tetap memegang hak, sekadar tentang mengadili perkara perdata, setelah berbicara dengan Mahkamah Tinggi di Indonesia, akan menetapkan lagi peraturan lain, yang lebih sesuai dengan peraturan tuntutan hukum perdata di hadapan pengadilan Eropa, untuk pengadilan negeri di Jakarta, Semarang, dan Surabaya, jika nyata benar bahwa menurut pengalaman, perlu sekali diadakan peraturan demikian dan juga untuk pengadilan negeri yang lain-lain, jika terdapat juga keperluan yang demikian itu”.

sesuatu sedikit jumlahnya. Ketiga

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) ini

aspek ini merupakan satu kesatuan

tidak sinkron. Pasal 393 ayat (2) HIR

yang tidak dapat dipisahkan satu

ini untuk meniadakan ketidakadilan

sama lain.

yang terdapat dalam HIR. Menghi-

hukum penting, melandasi tahapan dan proses peradilan. Prinsip hukum ini, meliputi tiga aspek, yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana merupakan kata sifat, artinya bersahaja; tidak berlebih-lebihan, sedangkan cepat merupakan kata sifat, artinya dalam waktu singkat; lekas;

segera,

sedangkan

biaya

ringan merupakan kata sifat, biaya

Semula, prinsip hukum ini berke-

langkan

lembaga

penggabungan,

naan dengan ketiadaan pengaturan

intervensi, penjaminan, dan rekes

lembaga penggabungan, penjami-

sipil (request civil) dalam HIR me-

nan, intervensi dan rekes sipil

rupakan

(request civil), namun diatur ketentu-

prosedur beracara pada peradilan

an antisipatif. Pasal 393 HIR ayat

golongan

(1), menyatakan: “Dalam hal menga-

menjadi sederhana, cepat, sehingga

dili perkara dihadapan pengadilan

biaya

langkah Indonesia

ringan.

menjadikan (Bumiputra)

Praktek,

lembaga


81

penggabungan, intervensi, penjami-

berkaitan dengan jangka waktu yang

nan, dan rekes sipil (request civil)

tidak terlalu lama.

yang diatur dalam Rv dalam praktek peradilan

perdata

Mahkamah Agung menerbitkan

diberlakukan,

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1985

sehingga terjadi pergeseran tolok

tentang seleksi terhadap saksi-saksi

ukur berlakunya prinsip hukum ini.

yang diperintahkan untuk hadir di

Saat ini, tolok ukur prinsip hukum

sidang pengadilan, yang

pada

ini menggunakan tolok ukur penger-

pokoknya hendaknya hakim secara

tian modern, seperti efisien, efektif

bijaksana melakukan seleksi terha-

dan biaya dapat dijangkau oleh ma-

dap saksi-saksi yang diperintahkan

syarakatlihat penjelasan Pasal 2 ayat

untuk hadir dipersidangan. Surat

(4) Undang-undang Nomor 48 Tahun

edaran ini menekankan bahwa hanya

2009 tentang Kekuasaan Keha-

saksi yang dianggap penting saja

kiman. Prinsip hukum acara sederha-

yang

na, cepat, dan biaya ringan merupa-

Demikian pula Peraturan Mahkamah

kan prinsip hukum acara yang jelas,

Agung RI Nomor 02 Tahun 2009

mudah dipahami dan tidak berbe-

tentang Biaya Proses Penyelesaian

lit-belit

Perkara dan Pengelolaanya Pada

dan

pemeriksaan

merupakan yang

relatif

proses tidak

didengar

Mahkamah Agung

keterangannya.

dan

Badan

memakan jangka waktu lama sampai

Peradilan yang ada dibawahnya,

bertahun-tahun sesuai dengan kese-

mengatur biaya proses perkara pada

derhanaan hukum acara itu sendiri

peradilan tingkat banding, dan Mah-

(Harahap, 1993 : 54) Namun demiki-

kamah Agung, yang menegaskan

an, meskipun proses beracara dan

bahwa proses biaya perkara perdata

pemeriksaan perkara harus berjalan

dibebankan kepada pihak atau para

secara sederhana, cepat dan biaya

pihak yang berperkara, Besarnya

ringan, proses beracara tidak boleh

biaya proses pada Pengadilan Ting-

mengurangi ketepatan pemeriksaan

kat Banding sebesar Rp. 150.000,00

dan penilaian terhadap hukum dan

(seratus lima puluh ribu rupiah),

keadilan (Harahap, 1993 : 54). Tolok

sedangkan

ukur

dengan

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

prosedur yang sederhana, efektif

kecuali perkara dengan prodeo dibe-

efisien

berkaitan

kasasi

sebesar

Rp.


82 bankan kepada negara. Penyelesaian masih

Surat

Edaran

Mahkamah

perkara

perdata

Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang

enam

bulan,

Pemberdayaan Pengadilan Tingkat

melebihi

sebagaimana

arkan

diungkapkan

Mahkamah Agung

oleh

dalam

Pertama

Menerapkan

Lembaga

Surat

Damai. Melalui lembaga perdamaian

Edaran Mahkamah Agung, Nomor: 3

(dading) diharapkan proses peradilan

Tahun 1998 tentang Penyelesaian

perdata dapat berlangsung dengan

Perkara, bahwa :

sederhana, cepat, dan biaya ringan.

“… Dalam kenyataannya masih terdapat penyelesaian perkara yang diputus melewati 6 (enam) bulan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut”. Fakta berikutnya, terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor

6 Tahun

1992

tentang

Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, menyatakan bahwa “Ternyata sampai saat ini penyelesaian perkara-perkara pidana dan perdata, baik yang diperiksa di Pengadilan Negeri, maupun Pengadilan Tinggi, memakan waktu terlalu lama”. Permasalahan ini, bukan terletak pada keberadaan

jumlah

hakim

pada

peradilan tingkat banding, tetapi terletak pada keberadaan hukum acara yang berlaku. Upaya untuk melaksanakan prinsip hukum acara sederhana, cepat, dan biaya ringan, dalam proses peradilan dilakukan dengan dikelu-

Implementasi

Prinsip

Hukum

Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya

Ringan

dalam

Perkara

Perdata Prinsip hukum acara sederhana, cepat dan biaya ringan dalam implementasinya berhadapan dengan berbagai macam bentuk upaya hukum, seperti perlawanan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali, sehingga yang

tampak

dalam

praktek

peradilan perdata terjadi peradilan yang rumit, berbelit-berbelit, serta memakan waktu lama. Nampak prinsip hukum acara sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak memberikan pengaruh apapun terhadap praktek peradilan perdata, terutama praktek peradilan tingkat banding. Peradilan tingkat banding tidak mampu membatasi jumlah perkara perdata yang melakukan upaya hukum kasasi. Ketidakmampuan peradilan tingkat


83

banding sebagai sarana membatasi

Selanjutnya, Sudikno Mertoku-

jumlah perkara, salah satunya dise-

sumo, menyatakan, bahwa : (Sudik-

babkan karena ketidakjelasan tolok

no, 1988: :54) Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian daripada berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penanda-tanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau minta mundur. Maka cepatnya jalannya peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan”.

ukur prinsip hukum acara sederhana, cepat, dan biaya ringan sehingga terjadi kesulitan implementasinya. Beberapa pendapat berusaha merumuskan tolok ukur prinsip hukum acara sederhana, cepat, dan biaya ringan, diantaranya, Sudikno Mertokusumo, menyatakan: (Sudikno, 1998: 35) “Acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan-peraturan yang berwayuh arti (dubieus), sehingga memungkinkan timbulnya pelbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan”. Tolok ukurnya adalah formalitas yang diwajibkan. Formalitas menunjuk adanya tata cara atau prosedur tertentu, yang diatur hukum acara perdata. Prosedur beracara perkara perdata berkaitan dengan fungsi peradilan judex facti atau judex juris. Tolok ukur ini tidak jelas karena masih abstrak, perlu dirumuskan menjadi lebih konkrit.

Tolok ukurnya berkaitan dengan tiga (3) hal, yakni : tata cara persidangan, waktu penyelesaian berita acara, dan pelaksanaan putusan. Pendapat lainnya, disampaikan oleh M. Yahya Harahap (1993 : 35) yang menyatakan bahwa “…suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat. Jangan sampai jalannya pemeriksaan mundur terus untuk sekian puluh kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum.”

84


Pendapat ini tidak menentukan tolok

si justisial. Demikian pula halnya

ukur

pada tahap pemeriksaan perkara oleh

prinsip

hukum

sederhana,

cepat, dan biaya ringan, hanya mem-

majelis

peringatkan hakim untuk konsisten

tentang Peradilan Tingkat Banding

terhadap

tidak mengatur mekanisme pemerik-

kesederhanaan

hukum

acara perdata.

hakim,

Undang-Undang

saan perkara sehingga tidak dapat

Sesuai dengan perkembangannya,

diketahui tenggang waktu pemerik-

maka tolok ukur prinsip hukum

saan perkara. Jadi, konsep efisiensi

sedernana, cepat, dan biaya ringan

itu mencakup tiga aspek, yakni

(modern), adalah efisien,

efektif,

sederhana, cepat, dan biaya ringan.

dan rasional (lihat penjelasan Pasal 2

Implementasi prinsip hukum seder-

ayat (4) Undang-Undang Nomor 48

hana, cepat, dan biaya ringan, akan

Tahun 2009 tentang Kekuasaan

menjadikan peradilan tingkat ban-

Kehakiman. Efisiensi

ding efektif. Efektif, artinya

ketepatan cara sesuatu

merupakan

dalam menjalankan

dengan tidak membuang

ada

akibatnya, pengaruhnya, atau membawa hasil

pada proses peradilan

waktu, tenaga, biaya (kedayagunaan

perdata, berupa keadilan dan kepas-

atau ketepatgunaan); atau kemam-

tian hukum. Tolok ukur efisien dan

puan menjalankan tugas dengan baik

efektif menjadi bermakna jika ditam-

dan tepat dengan tidak membuang

bah dengan rasionalitas, artinya

waktu, tenaga, biaya. Tata cara

implementasi prinsip hukum acara

pemeriksaan perkara perdata pada

sederhana, cepat, dan biaya ringan

peradilan tingkat banding dilak-

harus memperhatikan pertimbangan

sanakan

memperhatikan

yang logis atau menurut pikiran yang

kecepatan waktu pemberkasan per-

sehat melalui ketelitian dan kecer-

kara pada tahap administrasi justi-

matan dalam mencari kebenaran dan

sial, dan tahap pemeriksaan perkara

keadilan.

oleh

dengan

majelis.

Undang-Undang

Praktek peradilan,

Mahkamah

Nomor 20 Tahun 1947 tentang

Agung mengeluarkan Surat Edaran

Pengadilan Peradilan Ulangan tidak

Mahkamah Agung, Nomor 6 Tahun

mengatur tentang tenggang waktu

1992 tentang Penyelesaian Perkara

pemberkasan pada tahap administra-

di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan

85


Negeri yang pada pokoknya meng-

Kaitan Prinsip Hukum Peradilan

himbau kepada Ketua pengadilan

Sederhana,

negeri dan Ketua pengadilan tinggi

Ringan dengan Keadilan, dan

supaya benar-benar memperhatikan

Kepastian Hukum Dalam Perkara

pengisian

Perdata

kolom-kolom

tentang

tanggal penerimaan perkara; tanggal

Cepat,

dan

Biaya

Prinsip hukum acara sederhana,

tanggal

cepat, dan biaya ringan dalam perka-

putusan, dan penyelesaian minute-

ra perdata tidak dapat dilepaskan

ring, sehingga nampak penggamba-

dengan masalah keadilan dan kepas-

ran yang jelas dengan tugas dan

tian hukum, karena prinsip hukum

kewajiban dari badan peradilan,

acara sederhana, cepat dan biaya

untuk mewujudkan peradilan yang

ringan menjadi salah satu tolok ukur

sederhana, cepat dan biaya ringan.

implementasi keadilan dan kepastian

Tujuan pengisian kolom ini merupa-

hukum. Keadilan dan kepastian

kan bahan pimpinan badan peradilan

hukum dapat dibedakan akan tetapi

untuk memperbaiki tenggang waktu

tidak dapat dipisahkan, keduanya

penyelesaian perkara. Ditegaskan

dibutuhkan dan harus tercermin

pula bahwa pada dasarnya jumlah

dalam suatu putusan. Putusan yang

hakim di Pengadilan Negeri maupun

benar,

di Pengadilan Tinggi sudah mencu-

mencerminkan keadilan dan kepas-

kupi kebutuhan untuk penyelesaian

tian hukum yang proporsional, tidak

perkara di Pengadilan Negeri atau-

berat sebelah. Terlalu berat berpihak

pun di Pengadilan Tinggi dalam

kepada keadilan dengan mengesa-

waktu 6 (enam) bulan, jika melebihi

mpingkan kepastian hukum akan

6 (enam) bulan Ketua Pengadilan

menabrak undang-undang yang akan

Negeri atau Pengadilan Tinggi diha-

menimbulkan ketidakpastian hukum,

ruskan untuk melaporkan hal terse-

sebaliknya terlalu berat berpihak

but dengan menyebut alasan-ala-

kepada kepastian hukum akan mena-

sannya kepada Ketua Pengadilan

brak rasa keadilan sehingga menim-

Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung

bulkan ketidakadilan. Keadilan dan

RI.

kepastian hukum merupakan dua hal

dimulainya

persidangan,

adalah

putusan

mampu

yang berbeda namun berkaitan erat

86


dengan masalah penegakan hukum.

positif itu baik atau jelek, adil atau

Keadilan merupakan pengetahuan

tidak adil. Suatu hukum positif dapat

dalam bidang politik hukum sedang-

dipandang adil dipandang dari sudut

kan kepastian hukum merupakan

politik tertentu, dan tidak adil dipan-

pengetahuan dalam bidang hukum

dang dari sudut pandang politik yang

positif (Kelsen, 1992 : vii). Pengeta-

lain. Ajaran murni tentang hukum

huan dalam bidang hukum positif

menjauhkan diri dari penilaian-pe-

merupakan

nilaian subyektif (Kelsen, 1992:

hukum

ruang

lingkup

sedangkan

ilmu

pengetahuan

viii).

dalam bidang politik hukum merupa-

Suatu aturan hukum berlaku atau

kan ruang lingkup ilmu politik

mengapa manusia harus bertingkah

hukum. Pada tataran keilmuan, ilmu

laku sesuai aturan hukum tertentu,

hukum harus dibedakan dengan ilmu

tidak dapat ditemukan jawabannya

politik, bahkan menurut Kelsen, ilmu

dengan menunjuk pada suatu fakta

hukum

dari

yang ada, melainkan suatu aturan

unsur-unsur politik, namun dalam

hukum berlaku karena adanya norma

masyarakat harus dijalankan politik

yang lebih tinggi, sampai norma

(Kelsen, 1992 : vii). Pendapat Kelsen

yang tertinggi dan terakhir yang

ini dikenal dengan ajaran murni

berupa Grundnorm (Kelsen, 1992 :

tentang hukum (Reine Rechtslehre,

ix). Grundnorm merupakan norma

Pure Theory of Law) yang termasuk

yang memberikan kesatuan dan

aliran positivisme hukum.

keutuhan

harus

dibebaskan

Ajaran tentang hukum positif

dalam

kemajemukan

norma-norma, karena menjadi dasar

harus bersifat murni, artinya men-

berlakunya

jauhkan

unsur

mewujudkan diri sebagai tata hukum

penilaian (Kelsen, 1992 : viii), seper-

(Kelsen, 1992 : x). Posisi Grund-

ti tidak mempersoalkan tentang

norm

pengertian keadilan. Jelasnya, ajaran

berfungsi sebagai landasan bagi

murni tentang hukum merupakan

berlakunya secara obyektif suatu tata

teori tentang hukum ‘yang senyata-

hukum positif.

ajaran

itu

dari

norma-norma

seperti

ini,

yang

menjadikan

nya’ dan ‘tidak mempersoalkan yang

Mengamati keberadaan keadilan

senyatanya’, seperti apakah hukum

dan kepastian hukum yang berada

87


dalam bidang yang berbeda, maka

mengedepankan keadilan maka akan

muaranya muncul ketika hukum

mengorbankan

dimaknai bukan sebagai ilmu hukum

demikian

semata tapi sebagai ilmu terapan

mengedepankan kepastian hukum

(law in actions). Basuki Rekso

akan mengorbankan keadilan. Jika

Wibowo (2011 : 7), menegaskan

harus

bahwa “sejatinya law in books ha-

mengedepankan keadilan merupakan

nyalah memuat rumusan normatif

pilihan utama, karena tujuan utama

ideal (das sollen) yang belum tentu

hukum (putusan) adalah keadilan,

dengan sendirinya akan menjadi

sedangkan kepastian hukum adalah

operasional dalam kenyataan prak-

tujuan antara menuju tujuan utama.

tiknya (das sein)”. Aturan hukum

Aristoteles (Marbun, 1997 : 11) me-

dibuat bukan untuk aturan itu sendiri

nyatakan bahwa pada hakekatnya

tapi untuk mencapai tujuan, yakni

substansi hukum adalah keadilan,

ketertiban, keteraturan, kedamaian,

yakni hukum sebagai ius, iustitia,

kemanfatan serta keadilan (Wibowo,

recht atau right, mengandung prin-

2011 : 7), seperti yang ditegaskan

sip

oleh paham utilatarian dari John

keadilan. Demikian juga Roscoe

Stuart Mill maupun Jeremy Ben-

Pound (Huijbers, 1982 : 7), menya-

tham, bahwa tujuan hukum adalah

takan bahwa hakikat hukum mem-

untuk

kebahagian

berikan keadilan dalam masyarakat.

yang sebesar-besarnya bagi seban-

Demikian pula menurut Thomas

yak-banyaknya warga masyarakat

Aquinas (Sumaryono, 2002 : 167),

(the great happines for the great

bahwa tujuan hukum untuk menca-

numbers) (Wibowo, 2011 : 7).

pai kebaikan umum, yakni demi

mendatangkan

Ketika hukum dimaknai sebagai

pula

memilih,

atau

asas

tercapainya hidupnya.

keadilan

disampaikan

kepastian

hukum.

hukum,

sebaliknya

maka

yang

Pendapat

jika

pilihan

berintikan

kebahagian

law in action, memunculkan konflik dan

kepastian

dalam

yang

Soernarjati

sama

Hartono

Keadilan dan kepastian hukum tidak

(Hartono, 1976 : 17), yang menya-

mungkin dapat diciptakan bersamaan

takan bahwa “tujuan hukum yang

secara mutlak dalam putusan, karena

terpenting adalah untuk mencapai

sifatnya yang bertentangan. Jika

keadilan di dalam masyarakat”.

88


Keadilan

ber-

kan sehingga terjadi kesetaraan.

hubungan dengan hukum ketika

Muncullah kemudian apa yang dike-

mengamati hukum dari dari aspek

nal dengan pandangan keadilan

‘fair’ atau ‘unfair’ (Hart, 1988 :

sebagai sarana pemeliharaan atau

154).

mulai

‘Fair

unfair’

tidak

pemulihan kesimbangan atau propor-

moralitas,

si (“...as maintaining or restoring a

yang nampak ketika beban atau man-

balance or proportion...”) dengan

faat tertentu hendak didistribusikan

prinsip hukumnya bahwa perlakukan

dan konpensasi atas kerugian yang

hal yang serupa dengan cara yang

diderita.

hanya

serupa (“treat like cases alike”) dan

berhubungan dengan distribusi atau

perlakukan hal yang berbeda dengan

kompensasi, namun juga berhubu-

cara yang berbeda (“treat different

ngan dengan “...but also of a judge

cases differently”) (Hart, 1988 :

as just or unjust; trial as fair or

155).

berdampingan

atau

muncul

dengan

Keadilan

bukan

unfair; and a person as justly or

Prinsip hukum perlakukan hal

unjustly convicted” (Hart, 1988 :

yang serupa dengan cara yang serupa

154-155).

mempunyai aspek, yakni aspek kese-

Prinsip umum dalam penerapan

ragaman atau konstan (a uniform or

individu

constant feature) dan aspek tidak

dihadapan individu lainnya berhak

tentu yang berkaitan dengan kapan

atas kedudukan yang setara atau

sesuatu dipandang serupa atau berbe-

ketidaksetaraan (“ individuals are

da (a shifting or varying criterion

entitled in respect of each other to a

used in determining when, for any

certain relative position of equality

given purpose, cases are alike or

or inequality”) (Hart, 1988 : 155).

different) (Hart, 1988 : 156). Konsep

Ketika penegakan hukum perdata

keadilan dalam penerpannya me-

dilakukan maka setiap penggugat

ngandung rujukan tersirat pada suatu

dan

hak

standar

yang

kedudukan relatif berupa kesetaraan

dengan

klasifikasi

atau ketidaksetaraan. Jika, salah satu

dituju.

konsep keadilan, bahwa

tergugat

mempunyai

bervariasi hal-hal

sesuai yang

pihak memperoleh perlakuan yang

Keserupaan dan perbedaan yang

berbeda maka hal itu harus dipulih-

relevan dintara individu yang harus


89

dirujuk oleh penegak hukum, diten-

menjadi efisiensi, efektivitas, dan

tukan

rasionalitas.

oleh

hukum. Tidak

ada

prasangka atau kepentingan yang mempengaruhi

penegak

hukum

Saran

dalam memperlakukan para pihak

Melakukan pembaharuan Undang-

secara setara (Hart, 1988 : 156). Oleh

Undang tentang Peradilan Tingkat

karena itu, standar-standar prosedu-

Banding dan RBg, dengan meletak-

ral semacam “ audi alteram partem”

kan prinsip hukum acara sederhana,

dipandang

ketentuan

cepat, dan biaya ringan sebagai

keadilan, yang berfungsi sebagai

pedoman penyusunan aturan hukum

jaminan pelaksanaan prinsip hukum

tentang tata cara pemeriksaan perka-

sebagai

ketidakberpihakan

(impartiality)

ra perdata.

atau kejujuran (objectivity), yang dimaksudkan untuk

memastikan

bahwa hukum diterapkan bagi semua orang dan hanya bagi mereka yang serupa dalam segi-segi yang relevan yang ditentukan oleh hukum itu sendiri (Hart, 1988: 156). Penutup Simpulan Berdasarkan uraian diatas ini maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum dapat ditegakkan jika mempunyai independensi peradilan melalui implementasi prinsip hukum hukum acara sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum. Tolok ukur prinsip hukum acara ini mengalamai perkembangan, yakni

Daftar Rujukan Baswedan, Ismet, 2004, Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, Surabaya : Airlangga University Press. Bruggink, J.J.H., 1999, Refleksi tentang Hukum, alih bahasa Arief Sidharta, Bandung : Citra Aditya. Djamal, 2099, Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, Bandung : Pustaka Reka Cipta. Kelsen, Hans, 1992 Introduction to The Problems of Legal Theory, A Translation of The First Edition of The Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law, translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, New York : Oxford University Press.

90


Hart, H.L.A., 1988, The Concept of Law, New York : Oxford University. Hartono, 1976, Soenarjati Apakah The Rule Of law itu?, Bandung : Alumni. Huijbers, Theo, 1982, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta : Kanisius. Mertokusumo, Sudikno, 1998, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta : Liberty. Neufeldt, Victoria, 1989, Webster’s New World Dictionary of American English, New York : Prentice Hall General Reference. Ramelan, Eman, 2003. Prinsip-prinsip Pengaturan Ruang Bawah Tanah Untuk Bangunan Gedung dalam Sistem Hukum Agraria Nasional, Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

Soerodjo, Irawan, 1999, Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. Sumaryono, E, 2002, Etika Hukum : Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, Yogyakarta : Karnisius. Subekti, R., 1989, Hukum Acara Perdata, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Bandung : Binacipta. Sogar Simamora, Yohanes, 2005. Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah, Disertasi, Program Pasca Sarjana Univertsitas Airlangga, Surabaya. Yudha Hernoko, Agus, 2010, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Tolok Ukur Prinsip Hukum Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan pada Peradilan Perdata

Recommend Documents