Mediasi Perbankan Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Secara Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Noor Hafidah, M. Natsir Asnawi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
[email protected] Abstract As an institution that is based on trust, banks must hold prudential principle in its operationalised because the funds managed by banks are public funds and Bank Indonesia as the holder of the monetary authorities have a major role in efforts to protect and ensure that public funds are collected in a state that is safe and the customer does not harmed as a result of bank error, especially in the dispute resolution between the bank and the bank or between banks and customers. Bank Indonesia efforts with the settlement of disputes in the banking escorted through Bank Indonesia Regulation Number 8/5 / PBI / 2006 dated January 30, 2006 and Bank Indonesia Circular Letter No. 8/14 / DPNP dated June 1, 2006 about Banking Mediation further that the issue of whether Regulation Bank Indonesia No. 8/5 / PBI / 2006 dated January 30, 2006 and Bank Indonesia Circular Letter No. 8/14 / DPNP dated June 1, 2006 on Banking Mediation already provides protection for banks and customers. It is based on several cases arise banking dispute settlement ends with an adverse outcome the customer. Therefore, this issue needs to be further elaborated in order to find common ground so that all the problems of the banking industry players both society in general and customers in particular banking institutions themselves can be protected comprehensively. Keywords : mediation,resolution,dispute,customer
Abstrak Sebagai lembaga yang berlandaskan kepercayaan, perbankan dalam operasionalisasinya harus memegang prinsip kehati-hatian dikarenakan dana yang dikelola oleh bank adalah dana masyarakat dan Bank Indonesia selaku pemegang otoritas moneter mempunyai peran yang besar dalam upaya melindungi dan menjamin agar dana dana masyarakat yang terhimpun dalam keadaan yang aman dan nasabah tidak dirugikan akibat kesalahan bank, terutama dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara bank dengan bank atau antara bank dengan nasabah.
Upaya Bank Indonesia dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa perbankan di kawal melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006 tentang Mediasi Perbankan.Menjadi persoalan selanjutnya bahwa apakah Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006 tentang Mediasi Perbankan sudah memberikan perlindungan bagi bank maupun nasabah. Hal ini mengemuka didasarkan pada beberapa kasus penyelesaian sengketa perbankan berakhir dengan hasil yang merugikan nasabah. Oleh karena itu permasalahan ini perlu dielaborasi lebih lanjut agar ditemukan titik temu permasalahan sehingga semua pelaku industri perbankan baik masyarakat secara umum dan nasabah pada khususnya juga lembaga perbankan itu sendiri dapat terlindungi secara komprehensif. Kata Kunci; mediasi, penyelesaian, sengketa, nasabah 200
Rechtidee, Vol. 11. No. 2, Desember 2016
201
mengeluarkan beberapa peraturan yang
Pendahuluan Industri perbankan sebagai bagian dari
Industri
karakteristik
keuangan yang
mempunyai
sengketa, antara lain Peraturan Bank
sebagai
Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tanggal
lembaga keuangan. Karakteristik khusus
30 Januari 2006 dan Surat Edaran Bank
tersebut tercermin dalam operasional
Indonesia Nomor 8/14/DPNP tanggal 1
perbankan
Juni 2006 tentang Mediasi Perbankan.
yang
khusus
terkait dengan mekanisme penyelesaian
memiliki
fungsi
Intermediary, yaitu menghimpun dan
Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank
menyalurkan dana kepada masyarakat
Indonesia
yang dilandasi oleh kepercayaan, serta
menyatakan bahwa mediasi merupakan
layanan yang lebih kompleks yang
proses
meliputi
makro,
melibatkan mediator untuk membantu
pembiayaan ekspor impor, transaksi
para pihak yang bersengketa guna
derivatif,
pembayaran
mencapai penyelesaian dalam bentuk
perdagangan internasional (letter of
kesepakatan sukarela terhadap sebagian
credit) dan lain sebagainya.
ataupun seluruh permasalahan yang
Layanan Perbankan yang sedemikian
disengketakan.
pembiayaan
fasilitas
kompleks dalam prakteknya kadang kala bersentuhan
sengketa
yang
Model penyelesaian mediasi bagi kalangan perbankan merupakan model
sengketa. Sengketa dapat terjadi karena
yang dianggap tepat karena hubungan
adanya perbedaan pendapat antara bank
bank
dengan nasabah mengenai kewajiban
kerahasiaan.
dan hak masing-masing, wanprestasi
adalah kerahasiaan bank sebagaimana
dari nasabah sebagai debitur, tindakan
tersebut di dalam Pasal 40 UU No. 10
sepihak bank yang dianggap merugikan
Tahun
nasabah, dan sebagainya. Kenyataan
Penyelesaian
demikian
pola
menunjang upaya menemukan resolusi-
penyelesaian sengketa yang efektif dan
resolusi yang terbaik bagi kedua belah
efisien.
pihak. Selain itu mediasi dianggap
sengketa
menuntut
konteks secara
konflik
penyelesaian
8/5/PBI/2006
atau
Dalam
dengan
Nomor
adanya
penyelesaian
demikian,
Bank
dan
nasabah
mengandung
Kerahasiaan
1998
tentang secara
dimaksud
Perbankan.
mediasi
juga
mampu membuka ruang yang lebih luas bagi
para
pihak
berperkara
Indonesia sebagai bank sentral yang
menemukan
memiliki kewenangan dalam menata
menguntungkan (win-win solution).
aktivitas perbankan di Indonesia telah
solusi
yang
untuk saling
Rechtidee, Vol. 11. No. 2, Desember 2016
Sekalipun demikian, pelaksanaan
202 satu
permasalahan,
mediasi dalam prakteknya ada kalanya
Peraturan
tidak memberikan hasil
8/5/PBI/2006
terbaik
bagi
penyelesaian
kedua
belah
pihak.
Bank
yaitu
apakah
Indonesia
Nomor
tentang
Perbankan
telah
Deadlock atau kebuntuan mediasi sering
perlindungan
hukum
terjadi karena tidak dapat didekatkannya
terhadap nasabah dan bank.
Mediasi memberikan
yang
cukup
perbedaan-perbedaan yang ada antar Hasil Dan Pembahasan
nasabah dan bank. Bank Indonesia dalam hal ini telah
Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi
Substansi Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan Peraturan Bank Indonesia
Perbankan. Peraturan ini pada dasarnya
Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi
ingin menjadi payung hukum bagi
Perbankan (PBI) merupakan peraturan
pelaksanaan mediasi perbankan dalam
yang ditetapkan oleh Gubernur Bank
menyelesaikan sengketa-sengketa yang
Indonesia pada tanggal 30 Januari 2006
timbul
dengan
yang telah diubah dengan Peraturan Bank
nasabah maupun antara bank dengan
Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang
bank lainnya. Setiap peraturan memiliki
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia
kelebihan dan kekurangan. Hal yang
Nomor
menerbitkan Peraturan Bank Indonesia
antara
pihak
bank
paling sering dipermasalahkan adalah apakah suatu peraturan didasarkan pada bangunan pertimbangan yang matang dan
memuat
klausul-klausul
yang
diperlukan. Suatu peraturan juga sering dikritisi
dari
tentang
Mediasi
Perbankan. Sekalipun telah diubah, namun substansi dari Peraturan Bank Indonesia Nomor
8/5/PBI/2006
tentang
Mediasi
Perbankan pada prinsipnya sama, karena perubahan terhadap PBI tersebut hanya mencakup pencabutan ketentuan Pasal 3
ia
mampu
perlindungan
secara
pembentukan lembaga Mediasi Perbankan
berimbang kepada pihak-pihak yang
serta Pasal 15 mengenai alamat Direktorat
terlibat
persengketaan.
Investigasi dan Mediasi Perbankan pada
Tulisan ini berupaya membahas hal
Bank Indonesia. Materi atau substansi
tersebut dalam kerangkan perlindungan
pelaksanaan mediasi perbankan sama sekali
kepentingan bank dan nasabah dalam
tidak mengalami perubahan. Setidaknya,
penyelesaian sengketa perbankan.
ada
memberikan
dalam
Berdasarkan
apakah
8/5/PBI/2006
suatu
uraian
pada
latar
belakang tersebut, maka dirumuskan
ayat
(2)
mengenai
tiga
hal
tenggat
yang
waktu
mendasari
dikeluarkannya PBI ini, yaitu: (a) fakta menunjukkan
bahwa
penyelesaian
Rechtidee, Vol. 11. No. 2, Desember 2016
203 pengaduan nasabah oleh bank tidak
perbankan-di-era-otoritas-jasa-keuangan)
selalu dapat memuaskan nasabah dan
Beberapa
berpotensi menimbulkan sengketa di
diterbitkan OJK mengenai pelaksanaan
bidang
mediasi perbankan adalah:
perbankan
antara
nasabah
peraturan
yang
telah
dengan bank; (b) cara penyelesaian
a. Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013
sengketa di bidang perbankan selama
tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
ini, baik melalui jalur litigasi maupun proses internal bank cenderung berlarut-
b. Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014
larut dan berpotensi merugikan nasabah
tentang
dan meningkatkan risiko reputasi bagi
Penyelesaian Sengketa; dan
bank;
(c)
prinsip
umum
dalam
Lembaga
c. Surat
Edaran
Alternatif
OJK
No.
tanggal
14
penyelesaian sengketa perbankan adalah
2/SEOJK.07/2014
prinsip sederhana, cepat, biaya ringan,
Februari 2014 tentang Pelayanan dan
dan berbasis win-win solution, prinsip
Penyelesaian Pengaduan Konsumen
mana belum tergambar dan terwujud
Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
dalam cara penyelesaian melalui jalur
Sekalipun
kewenangan
mediasi
litigasi maupun proses internal bank.
perbankan telah beralih kepada OJK,
Mediasi dalam hal ini dianggap sebagai
PBI mengenai mediasi perbankan masih
cara
tetap
penyelesaian
yang
mampu
mewujudkan prinsip-prinsip tersebut. Kewenangan pengawasan dan
berlaku
pedoman
dan
dapat
dalam
dijadikan
penyelenggaraan
mediasi perbankan. Dalam kerangka
penyelesaian sengketa perbankan saat
memaksimalkan
ini telah beralih kepada Otoritas Jasa
guna
Keuangan (OJK). Sejak Januari 2014,
sengketa yang sederhana, cepat, biaya
fungsi, tugas dan wewenang pengaturan
ringan, dan win-win solution, PBI ini
dan
memuat beberapa hal pokok meliputi
pengawasan
kegiatan
mediasi
mediasi
mewujudkan
perbankan penyelesaian
perbankan dialihkan ke OJK. Untuk
penyelenggaraan
keperluan itu, OJK sudah menerbitkan
beracara, dan adekuasi peraturan ini.
sejumlah peraturan dan surat edaran,
Penyelenggaraan
namun tidak secara tegas mencabut
ditujukan
Peraturan
yang
Nasabah dengan Bank yang disebabkan
mengatur masalah serupa sebelumnya
tidak dipenuhinya tuntutan finansial
(http://www.hukumonline.com/klinik/detail/
Nasabah oleh Bank dalam penyelesaian
lt53156814aa258/prosedur-mediasi-
pengaduan Nasabah. Penyelenggaraan
Bank
Indonesia
mediasi,
mediasi
terhadap
proses
perbankan
Sengketa
antara
Rechtidee, Vol. 11. No. 2, Desember 2016
mediasi perbankan mengikuti beberapa ketentuan, yaitu: 1) Mediasi
204 6) Mediasi
perbankan
dilaksanakan
untuk setiap sengketa yang memiliki
di
bidang
perbankan
nilai tuntutan finansial paling banyak
dilakukan oleh lembaga Mediasi
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
perbankan
rupiah). Dikecualikan dari hal ini
independen
yang
dibentuk asosiasi perbankan; 2) Dalam
adalah tuntutan finansial nasabah
pelaksanaan
tugasnya,
Mediasi
perbankan
lembaga
yang
3) Sepanjang
kerugian
Sebagaimana proses mediasi pada umumnya, maka pengajuan
lembaga
perbankan
oleh
immaterial.
independen melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia;
diakibatkan
Mediasi
penyelesaian dalam rangka mediasi
belum
perbankan kepada Bank Indonesia
independen
dibentuk, fungsi Mediasi perbankan
dilakukan
oleh
nasabah
dilaksanakan oleh Bank Indonesia;
perwakilan
nasabah.
atau
Dalam
hal
4) Fungsi mediasi perbankan yang
Nasabah atau Perwakilan Nasabah
dilaksanakan oleh Bank Indonesia
mengajukan penyelesaian sengketa
terbatas
membantu
kepada Bank Indonesia, Bank wajib
nasabah dan Bank untuk mengkaji
memenuhi panggilan Bank Indonesia.
ulang sengketa secara mendasar
Pengajuan sengketa diajukan secara
pada
dalam
upaya
rangka
memperoleh
kesepakatan; 5) Pelaksanaan
tertulis
dengan
pendukung
yang
dokumen
memadai;
pernah
perbankan
diajukan upaya penyelesaiannya oleh
difasilitasi oleh seorang Mediator
nasabah kepada Bank.Sengketa yang
yang memiliki kualifikasi berikut:
diajukan tidak sedang dalam proses atau
a) Memiliki pengetahuan di bidang
belum pernah diputus oleh lembaga
perbankan,
mediasi
disertai
keuangan,
dan
atau
hukum; b) Tidak
arbitrase atau peradilan, atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi
mempunyai
kepentingan
oleh lembaga Mediasi lainnya. Sengketa
finansial atau kepentingan lain atas
yang
diajukan
merupakan
sengketa
penyelesaian sengketa; dan
keperdataan dan sengketa yang diajukan
c) Tidak memiliki hubungan sedarah
belum pernah diproses dalam Mediasi
atau semenda sampai dengan derajat
perbankan yang difasilitasi oleh Bank
kedua
Indonesia.
dengan
nasabah
perwakilan nasabah dan Bank.
atau
Pengajuan
Sengketa tidak melebihi
penyelesaian 60 (enam
Rechtidee, Vol. 11. No. 2, Desember 2016
205 puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil
penyelesaian Pengaduan
yang
disampaikan Bank kepada Nasabah.
Kesepakatan antara nasabah atau perwakilan nasabah dengan Bank yang dihasilkan
dari
proses
mediasi
Proses Mediasi dilaksanakan setelah
dituangkan dalam Akta Kesepakatan
nasabah atau perwakilan nasabah dan
yang ditandatangani oleh nasabah atau
Bank
perjanjian
perwakilan nasabah dan Bank. Bank
mediasi (agreement to mediate) yang
wajib melaksanakan hasil penyelesaian
memuat kesepakatan untuk memilih
sengketa
mediasi sebagai alternatif penyelesaian
dengan Bank yang telah disepakati dan
sengketa dan persetujuan untuk patuh
dituangkan dalam Akta Kesepakatan.
dan tunduk pada aturan mediasi yang
Jika
ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank
mengenai mediasi, maka dikenakan
wajib mengikuti dan mentaati perjanjian
sanksi administratif sesuai Pasal 52
Mediasi yang telah ditandatangani oleh
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan
tentang Perbankan sebagaimana telah
Bank. Namun demikian, Nasabah dan
diubah dengan Undang-Undang Nomor
Bank dapat memberikan kuasa kepada
10 Tahun 1998, berupa teguran tertulis
pihak lain dalam proses mediasi melalui
dan
surat kuasa khusus yang paling sedikit
komponen penilaian tingkat kesehatan
mencantumkan kewenangan penerima
Bank.
menandatangani
perbankan
bank
dapat
antara
melanggar
nasabah
ketentuan
diperhitungkan
dalam
kuasa untuk mengambil keputusan. Pelaksanaan proses Mediasi sampai
Kesepakatan dilakukan dalam jangka
Adekuasi PBI dalam Memberikan Perlindungan terhadap Bank dan Nasabah Pengaturan mengenai mediasi
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
perbankan dalam PBI tersebut di atas
kerja sejak nasabah atau perwakilan
pada
nasabah
menandatangani
mewujudkan
(agreement
to
penyelesaian sengketa perbankan secara
mediate). Jangka waktu proses Mediasi
efisien dan efektif berdasar pada asas
dapat diperpanjang sampai dengan 30
sederhana, cepat, dan biaya ringan.
(tiga
berikutnya
Ditetapkannya mediasi sebagai cara
berdasarkan kesepakatan nasabah atau
penyelesaian sengketa perbankan juga
perwakilan nasabah dan Bank.
didasarkan pada sifat mediasi yang lebih
dengan
perjanjian
ditandatanganinya
dan
Bank
Mediasi
puluh)
hari
kerja
Akta
prinsipnya
bertujuan
suatu
untuk
mekanisme
fleksibel dan menekankan pada cara
Rechtidee, Vol. 11. No. 2, Desember 2016
penyelesaian
yang
206
saling
kredibilitas bank dan image bank di
menguntungkan antara bank dengan
mata publik. Ini dikarenakan sifat
nasabah.
mediasi yang rahasia atau tertutup
PBI karenanya dipandang sebagai
memungkinkan
reputasi
bank
tetap
upaya melindungi kepentingan bank dan
dapat terjaga. Jika pun dalam akta
nasabah
sengketa
kesepakatan Bank memiliki sejumlah
perbankan. Kepentingan yang ingin
kewajiban tertentu kepada nasabah,
dilindungi adalah kepentingan berkaitan
pelaksanaannya bersifat internal dan
efisiensi waktu, menjaga reputasi bank
tidak terkuak ke publik.
yang
terlibat
dan nasabah, serta memelihara hak-hak bank
dan
nasabah
karena
cara
Simpulan
penyelesaian yang dikehendaki adalah win-win solution. Menurut
disimpulkan bahwa Peraturan Bank
kami, PBI ini
memberikan
Berdasarkan uraian tersebut, dapat
perlindungan
sudah
Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang
hukum
Mediasi Perbankan telah diubah dengan
terhadap bank dan nasabah secara
Peraturan
proporsional dengan beberapa alasan.
10/1/PBI/2008 tentang Perubahan atas
Pertama, PBI menekankan kepada Bank
Peraturan Bank Indonesia
sebagai pihak yang pada umumnya lebih
8/5/PBI/2006
dominan
patuh
Perbankan
yang
memberikan
untuk
melaksanakan
tunduk
dan
kesepakatan
Bank
Indonesia
tentang pada
Nomor
Nomor Mediasi
prinsipnya
perlindungan
telah secara
tertuang dalam akta kesepakatan dengan
proporsional kepada bank dan nasabah.
ancaman sanksi administratif yang dapat
PBI
diakumulasikan
keseimbangan kedudukan antara bank
dalam
penilaian
tersebut
nasabah
menekankan
kesehatan bank. PBI ini tampaknya
dan
dalam
menyadari posisi dominan bank dan
sengketa perbankan.
adanya
penyelesaian
kecenderungan nasabah sebagai pihak yang lebih inferior dengan menekankan kewajiban kesepakatan. menekankan
Bank
menaati
akta
PBI
yang
Kedua, penerapan
mediasi
perbankan dalam penyelesaian sengketa perbankan antara nasabah dan bank mengandung
makna
Daftar Pustaka Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.
menjaga
Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia
Rechtidee, Vol. 11. No. 2, Desember 2016
207 Nomor 8/5/PBI/2006 Mediasi Perbankan.
tentang
“Prosedur Mediasi Perbankan di Era Otoritas Jasa Keuangan” http://www.hukumonline.com/klin
ik/detail/lt53156814aa258/prosedu r-mediasi-perbankan-di-eraotoritas-jasa-keuangan, diakses tanggal 2 November 2016.
