PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN SERTA ASAS M EM BERIKAN BANTUAN KEPADA PENCARI KEADILAN DI PERADILAN AGAMA Oleh : Drs.H. Zainir Surzain., S.H., M .Ag
I. PENDAHULUAN Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Perkara tertentu yang dimaksud adalah yang termaktub di dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu : a. Perkawinan, b. kewarisan, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah, i. Ekonomi syari’ah. Pencari keadilan yang beragama Islam membutuhkan peradilan agama untuk menyelesaikan perkaranya sesuai dengan kewenangan yang dipunyai Peradilan Agama. Di sini terdapat pertemuan antara Pengadilan A gama dengan masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam. Oleh sebab itu perlu diatur dengan baik pelayanan sebuah pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan agar urusan penyelesaian perkara berjalan dengan baik, benar, tepat dan mendapatkan putusan yang benar dan adil serta institusi pengadilan dihormati dan disegani oleh masyarakat/rakyat pencari keadilan. Dalam hal ini sudah ada pedoman dasar bagi aparatur pengadilan dalam melayani pencari keadilan yang disebut dengan asas hukum Peradilan Agama. Permasalahannya sekarang, apakah asas tersebut telah diterapkan dengan tepat sesuai dengan yang diharapkan, atau masih banyak terdapat berbagai hal yang menghambat tercapainya maksud dan tujuan dari asas-asas tersebut. Dalam tulisan ini Penulis memfokuskan pembahasan tentang penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan serta asas memberikan bantuan kepada pencari keadilan di Peradilan A gama.
1
II. Asas Hukum Peradilan Agama Peradilan A gama sebagai pelaksana kekuasaan kehakikan dalam melaksanakan kekuasaan dan kewenangannya berpegang kepada asas-asas yang telah ditentukan yaitu : 1. Asas Ketuhanan Hukum terapan yang dipakai pada Pengadilan A gama adalah Hukum Islam. Putusan
dan
penetapannya
Bismillahirrahmaanirrahiim
dan
harus DEM I
dimulai KEADILAN
dengan
irah-irah
BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA.
2. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan Pemeriksaaan perkara di lingkungan peradilan agama harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 Jo. Pasal 57 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan A gama.
3. Asas Legalitas Peradilan agama mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Asas ini diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Jo. Pasal 58 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Jadi di Pengadilan A gama hak asasi yang berkenaan dengan persamaan hak dan derajat setiap orang tetap dijaga dan dipertahankan.
4. Asas Personalitas keislaman Asas ini menentukan bahwa orang yang beragama Islam tunduk kepada kekuasaan Pengadilan A gama, di samping itu juga ada orang yang menundukkan diri kepada kekuasaan Pengadilan A gama. Asas ini diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.
5. Asas Ishlah (Upaya Perdamaian) Asas ini diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.
2
Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama selalu diawali dengan usaha perdamaian, karena itu hakim di Pengadilan Agama berusaha agar terdapat perdamaian antara pihak yang berperkara, bahkan upaya ini dilakukan dengan menunjuk mediator sesuai dengan PERM A No. 1 Tahun 2008.
6. Asas aktif memberikan bantuan Asas aktif memberi bantuan kepada pencari keadilan di lingkungan Peradilan Agama di atur dalam Pasal 119 HIR dan Pasal 143 RBg Jo. Pasal 58 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Pasal 58 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Ayat (2) menegaskan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
III. Penerapan asas Sederhana, Cepat dan Biaya ringan serta Asas aktif memberikan bantuan kepada Pencari Keadilan di Pengadilan Agama Setelah membaca asas-asas yang terdapat di dalam asas hukum Pengadilan Agama yang tersebut dalam Bab II di atas, jelaslah bahwa Pengadilan A gama harus taat asas. Peradilan A gama harus mempedomani asas-asas tersebut terutama para hakim dalam menjalankan tugasnya melayani perncari keadilan. Tidaklah sempurna tercapainya keadilan bagi pencari keadilan apabila aparata Pengadilan tidak lagi berpedoman kepada asas Pengadilan itu sendiri. Oleh sebab itu, tegakkanlah hukum material, hukum formil dan asas hukum bagi aparatur Pengadilan dan institusi Pengadilan itu sendiri agar keadilan yang sesungguhnya dapat dicapai. Khusus mengenai asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta asas aktif memberikan bantuan kepada pencari keadilan perlu dicermati dengan baik dan benar. Sejauh mana kedua asas tersebut dipadukan dalam mewujudkan peradilan yang baik, berwibawa, dicintai oleh masyarakat khususnya pencari keadilan. Bila tidak berhasil mewujudkan kedua asas itu dengan penerapan yang baik, jangan diharap Pengadilan Agama itu akan dicintai orang bahkan mungkin dijauhi oleh masyarakat Islam.
3
Peradilan A gama harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, tidak berbelitbelit yang berakibat proses penyelesaian perkara sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. M aksud dari peradilan yang sederhana adalah : Pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, sesuai dengan bunyi Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Biaya ringan adalah : Biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di Pengadilan tidak mengenyampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. M enurut DR. Ahmad M ujahidin, M .H. menjelaskan tentang maksud sederhana adalah : “Acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit serta tidak terjebak pada formalitas-formalitas yang tidak penting dalam persidangan, sebab apabila terjebak pada formalitas yang berbelit-belit memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran. Yang dimaksud dengan cepat adalah : Hakim dalam pemeriksaan harus cerdas dalam menginventarisir persoalan yang diajukan dan mengidentifikasi persoalan tersebut untuk kemudian mengambil intisari pokok persoalan yang selanjutnya digali lebih dalam melalui alat bukti yang ada. Akhirnya dengan cepat mengambil putusan untuk dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Yang dimaksud dengan biaya ringan adalah : Biaya yang dibutuhkan harus diperhitungkan dengan secara logis, terperinci dan transparan, serta menghilangkan biaya-biaya lain di luar kepentingan para pihak dalam berperkara, sebab tingginya biaya perkara menyebabkan para pencari keadilan bersikap apriori terhadap keberadaan peradilan. Selanjutnya mengenai pengadilan membantu pencari keadilan telah diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 dan Pasal 58 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan:
4
Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengetahui segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. M encermati kalimat tersebut di atas, maka bagi aparat peradilan khususnya para hakim wajib hukumnya untuk memberikan bantuan kepada para pihak dalam memperlancar proses persidangan, sepanjang mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan formil, tidak yang berkenaan dengan masalag materiil atau pokok perkara. Adapun permasalahan formil yang dimaksud untuk diberikan bantuan oleh Pengadilan kepada pencari keadilan adalah : 1. M embantu
Penggugat/Pemohon
tentang
bagaimana
cara
membuat
gugatan/permohonan yang baik 2. M embantu membuatkan gugatan bagi yang buta huruf (Pasal 120 HIR dan Pasal 144 RBg) 3. M emberi pengarahan tentang tata cara izin berperkara secara prodeo (Pasal 244, 245 HIR) 4. M enyarankan tentang sahnya surat kuasa (Pasal 123 HIR Ayat (3), Pasal 147 RBg Jo. SEM A No. 1 Tahun 1971 5. M enyarankan tentang perbaikan surat gugatan 6. M emberi penjelasan tentang surat bukti yang sah 7. M emberi penjelasan tentang tahapan-tahapan persidangan 8. M emberi bantuan memanggil saksi secara resmi 9. M emberi bantuan tentang tata cara upaya hukum banding dan kasasi Berbagai kegiatan telah dilakukan untuk menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta asas aktif memberikan bantuan kepada para pencari keadilan namun pada kenyataannya sampai sekarang belum membuahkan hasil yang memuaskan. Halhal yang belum sejalan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dimaksud adalah : 1) Penyelesaian perkara lamban disebabkan beberapa hal : a. Standar Operasional Prosedur (SOP) berperkara mulai dari tertib penerimaan perkara, persidangan dan penyelesaian akhir berkas perkara kurang dipatuhi penjadwalannya b. Volume perkara banyak sedangkan personil Hakim dan Panitera Pengganti tidak mencukupi 5
c. M emulai persidangan setiap hari sering terlambat d. Pemeriksaan kurang terarah dan mengambang e. Penundaan sidang dengan alasan kurang tepat f. Penundaan sidang memakan waktu lama g. Hakim kurang cepat meresume suatu perkara sehingga lambat pula mengambil kesimpulan h. BAP sering terlambat dibuat oleh Panitera i. Hakim dalam pembagian waktu kurang efisien j. Hakim sering absen pada hari sidang yang telah ditentukan k. Konsep putusan yang tidak fokus, sehingga mengambang dan putusan jadi panjang l. Putusan dibacakan belum diketik rapi sehingga penyelesaiannya/penyerahannya memakan waktu yang lama m. Panjar biaya tidak mencukupi, hingga terjadi penambahan biaya perkara, akibatnya perkara lambat selesai 2. Biaya perkara mahal M ahalnya biaya perkara disebabkan beberapa faktor : a. Biaya panggil dalam persekot biaya perkara termasuk biaya mediasi cukup banyak sedangkan sisa uang panggilan ada yang tidak dikembalikan b. Pungutan biaya panggil per radius tidak logis, terlalu tinggi, seperti radius I (0 s.d 15 KM ) diambil sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk satu panggilan c. Pemungutan biaya proses berperkara jumlahnya terlalu tinggi, ada yang memungut Rp 75.000,0 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk satu perkara, sedangkan pengeluarannya tidak transparan (tidak untuk penyelesaian perkara yang bersangkutan) tetapi sebagian untuk kesejahteraan kantor dan pegawai d. M embantu pembuatan gugatan/permohonan juga memberatkan sampai dengan ratusan ribu biayanya e. Juga ada oknum pejabat/petugas yang meminta biaya yang tidak resmi ( di luar yang telah ditentukan)
6
3. Sikap aparat peradilan a. Adanya perilaku aparat peradilan yang kurang peduli kepada masyarakat pencari keadilan, tidak memperhatikan
kebutuhan dan kesulitan masyarakat dalam
menyelesaikan perkaranya b. Adanya perilaku aparat peradilan yang tidak fair yang membeda-bedakan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, bila orang kaya/orang berpengaruh berperkara dilayani dengan sangat baik tapi terhadap orang biasa/miskin kurang diperhatikan 4. Putusan yang dijatuhkan tidak memuaskan tetapi mengecewakan, karena putusannya kurang berkualitas dan proses mendapatkannya memerlukan proses panjang dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikiit Khusus dalam perkara perceraian yang merupakan perkara terbanyak di setiap Pengadilan A gama, perlu jadi perhatian. Perkara perceraian itu adalah suatu perkara yang sangat memerlukan penyelesaian cepat karena menyangkut kehidupan dan kelangsungan hidup berkeluarga. Perceraian menurut pendapat sebagian masyarakat perlu diselesaikan di Pengadilan A gama agar memperoleh akte cerai yang resmi dan berkekuatan hukum. Sedangkan sebagian lain masyarakat berpendapat, tanpa ke Pengadilan Agama cerai dapat juga dilakukan, dan bila mau kawin lagi tidak perlu akte cerai dari Pengadilan A gama karena kawin siri atau kawin tanpa prosedur juga sah dan tidak dipermasalahkan oleh masyarakat, hal ini merupakan tantangan bagi Peradilan Agama. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama perlu meningkatkan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dengan sikap dan sifat yang disenangi, dengan urusan yang cepat dan mudah serta biaya yang murah agar masyarakt tertarik menyelesaikan perkaranya ke Pengadilan A gama. Berikut ini Penulis mengemukakan berbagai hal yang perlu menjadi perhatian dan pedoman bagi Pengadilan khususnya aparatur Pengadilan Agama dalam meningkatkan pelayanannya kepada pencari keadilan : 1. Layanilah masyarakat pencari keadilan yang datang ke Pengadilan agama dengan hati sehingga timbul keikhlasan dalam bekerja dan akhirnya menjadi ibadah dan mendapat ridha Allah.
7
2. Beri penjelasan yang jelas dan benar kepada pencari keadilan yang datang ke Pengadilan Agama, hadapi mereka dengan 5 S : Salam, Senyum, Sapa, Simpati dan Santun. 3.
Berikan bantuan kepada mereka untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan dalam menghadapi proses penyelesaian perkaranya demi tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
4. Biaya perkara harus dipungut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, tidak dibenarkan pemungutan biaya yang tidak ada dasarnya.
Selanjutnya yang perlu diperhatikan oleh aparatur Pengadilan adalah: a. Tidak boleh menerima uang/jasa membantu membuatkan permohonan/gugatan Penggugat b. Tidak boleh menetapkan uang panggilan terlalu tinggi melebihi standar biaya angkutan lokal c. Tidak boleh meminta uang/jasa kepada pihak yang dipanggil sewaktu mengantarkan panggilan d. Tidak boleh memungut uang proses perkara melebihi keperluan penyelesaian perkara tersebut e. Tidak boleh memakai uang proses penyelesaian perkara untuk konsumsi, honorarium dan membeli perlengkapan lainnya f. Tidak boleh mengambil/memakai uang sisa panjar, tetapi harus dikembalikan kepada yang berhak
Negara telah menyediakan kebutuhan/perlengkapan kantor Pengadilan dan kebutuhan aparatnya, diantaranya: - Gaji dan tunjangan sudah memadai - Uang makan tiap hari kerja disediakan - Pakaian kerja disediakan - Remunerasi dibayarkan setiap bulan - Kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 disediakan - Perangkat IT disediakan - Dan lain-lain kebutuhan kantor/aparat Pengadilan telah disediakan
8
Oleh sebab itu tidak pantas kantor dan aparatur Pengadilan menerima uang jasa dari pencari keadilan
5. Laksanakan pemeriksaan perkara dengan tahapan yang jelas, beri penjelasan kepada pihak berperkara agar mereka memahami proses pemeriksaan dan penyelesaian perkaranya dengan baik 6. Segera siapkan salinan putusan setelah putusan tersebut dibacakan untuk diserahkan kepada para pihak
IV. PENUTUP Demikianlah uraian Penulis dalam makalah ini dengan harapan kiranya aparatur Pengadilan dapat memahami asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta asas memberikan bantuan kepada pencari keadilan dan menerapkannya dalam pelaksanaan tugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang dihadapinya.
9
