Tesis Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Batu Uji/Toetsings Gronden Hakim PTUN Dalam Memutus Sengketa Pertanahan (Studi terhadap Sembilan Putusan PTUN Tentang Pembatalan Sertifikat Tanah Tahun 1998 -2011)
Oleh : Hari Pramono NPM. 322010020
Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 2013
TESIS Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Batu Uji/Toetsings Gronden Hakim PTUN Dalam Memutus Sengketa Pertanahan (Studi terhadap Sembilan Putusan PTUN Tentang Pembatalan Sertifikat Tanah Tahun 1998 -2011)
Disusun Oleh : Hari Pramono
NPM. 322010020
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 2013
Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Batu Uji/Toetsings Gronden Hakim PTUN Dalam Memutus Sengketa Pertanahan (Studi terhadap Sembilan Putusan PTUN Tentang Pembatalan Sertifikat Tanah Tahun 1998 -2011) TESIS Diajukan kepada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Untuk memperoleh Gelar Magister Hukum
Disusun Oleh : Hari Pramono
NPM. 322010020
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 2013
SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Hari Pramono NPM : 322010020 Program Studi : Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satyawacana Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa dalam menulis tesis dengan judul : Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Batu Uji/Toetsings Gronden Hakim Ptun Dalam Memutus Sengketa Pertanahan (Studi terhadap Sembilan Putusan PTUN Tentang Pembatalan Sertifikat Tanah Tahun 1998 -2011) tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiasi , bersedia dicabut hak saya sebagai mahasiswa atau dicabut hak saya sebagai mahasiswa atau dicabut kembali gelar yang sudah diberikan dan akibat hukum lainnya.
Salatiga, 18 Juni 2013 Yang membuat pernyataan
Hari Pramono
ABSTRAK Hakim
PTUN
dalam
memutus
sengketa
pertanahan memiliki otonomi yang bebas mengikuti yurisprudensi. untuk menemukan AUPB (living law) dengan mekanisme judge made law. Melalui metode interprestasi, metode argumentasi, metode eksposisi. Kegiatan
ini
nampak
teraplikasi
dalam
pola
pertimbangan hukum dan putusan(amar) sebagai suatu rangkaian logis pada putusan. Asas-asas dalam AUPB dikonkretisasi oleh hakim dalam 9 putusan
PTUN
konkretisasi
sengketa
pertanahan
meliputi
asas-asas yakni asas permainan yang
layak, asas tidak mencampuradukkan kewenangan, asas kepastian hukum, asas kepastian hukum, asas kebijaksanaan, asas kesamaan dalam mengambil keputusan/ asas non diskriminasi, asas bertindak cermat,
asas
meniadakan
keadilan
keputusan
dan yang
kewajaran, batal,
serta
asas asas
pengharapan yang wajar. Kata kunci : Penemuan Hukum, AUPB, Putusan
Kata Pengantar Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ijinNya Tesis ini akhirnya
dapat
diselesaikan
dengan
segala
Asas-Asas
Umum
kekurangan yang ada. Tesis
ini
diberi
judul
Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Batu Uji/Toetsings
Gronden
Hakim
Ptun
Dalam
Memutus Sengketa Pertanahan (Studi terhadap Sembilan
Putusan
PTUN
Tentang
Pembatalan
Sertifikat Tanah Tahun 1998 -2011). Penulis
menyadari
bahwa
tesis
ini
dapat
selesai berkat bantuan dari kedua pembimbing. Oleh karena kepada
itu Ibu
penulis DR.
mengucapkan Christina
terima
Maya
kasih
Indah,
S.
SH.,M.Hum. yang telah mengkoreksi dan memberi masukan kritis dan tajam yang sangat berarti. Begitu pula kepada Bapak Kustadi, SH. M.Hum. yang telah memberi masukan, kebebasan kepada penulis untuk menuangkan pikiran kedalam penelitian ini tanpa takut salah. Penulis juga berterima kasih kepada Bapak Dr. Tri Budiyono, SH. M.Hum. selaku kepala program studi MIH UKSW yang selalu member dorongan untuk menyelesaikan studi.
Kepada semua pihak yang selalu memberikan perhatian dan dukungan kepada penulis untuk terus berkarya
dihaturkan
terima
kasih.
Penulis
menyadari, materi dalam tesis ini masih jauh dari sempurna,
untuk
itu
kritik
dan
saran
yang
konstruktif sangat diharapkan oleh penulis. Semoga karya ini menjadi bahan rujukan bagi para
pembaca
tesis
ini,
khususnya
bagi
para
almamater UKSW. Amiin. Salatiga, 18 Juni 2013
Hari Pramono
DAFTAR ISI Halaman Judul .................................................. i Halaman Persetujuan Pembimbing ...................... ii Surat Pernyataan Tidak Melakukan Plagiasi ........ iv Abstraksi ........................................................... v Kata Pengantar .................................................... vi Daftar Isi ............................................................ vii BAB I PENDAHULUAN ...................................... 1 A. Latar Belakang ........................................... 1 B. Rumusan Masalah...................................... 13 C. Tujuan Penelitian ....................................... 13 D. Manfaat Penelitian ...................................... 14 E. Keasliaan Penelitian ................................... 14 F. Kerangka Teori ........................................... 15 G. Kerangka Berfikir………………………………… 34 H. Metode Penelitian………………………………… 36 1. Jenis penelitian ...................................... 36 2. Pendekatan penelitian ............................ 36 3. Sumber dan jenis data ........................... 38 4. Tehnik pengumpulan data...................... 40 5. Tehnik analisa data ................................ 41 I. Pertanggungjawaban Sistimatika……………. 42 BAB II Dimensi teori dan normatik Tentang Peranan hakim PTUN dalam penyelesaian sengketa pertanahan ...................................... 44
A. Pengaturan AUPB (Living Law) sebagi batu uji KTUN bagi hakim PTUN…………. ................ 44 1. Teori The Living Law …........................... 44 2. Konsep AUPB sebagai kaidah hukum … 47 B. AUPB dlm perspektif UU No. 9 Tahun 2004 tentang PTUN ............................................ 52 C. AUPB dalam Perspektif yudicial control & perlindungan masyarakat……….…………….. 55 D. Peranan Hermeneutika Hukum sebagai Metode penafsiran…………………………… ................ . 59 1. Pengertian Hermeneutika…………………. 59 2. Hermeneutika dlm praktek peradilan…... 61 BAB III Anotasi dan analisis 9 putusan PTUN tentang sengketa pertanahan………………………. 69 A. Anotasi 9 putusan PTUN …………………….… 69 B. Analisis 9 putusan PTUN ……………………… 79 BAB IV PENUTUP ............................................ 107 A. Kesimpulan ............................................... 107 B. Saran ........................................................ 109
DAFTAR PUSTAKA .......................................... 11O
