Kewenangan Memutus Sengketa Hasil Pemilukada
ISKANDAR MUDA, S.H., M.H.
PENGAJAR HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI DLB FAKULTAS SYARIAH IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
Pokok Bahasan 2
Tujuan Penyelenggaraan Pemilu. Cikal-bakal Kewenangan Memutus Sengketa Hasil Pemilukada. Perkembangan Kewenangan Memutus Sengketa Hasil Pemilukada. Para Pihak (Subjectum Litis). Objek Perselisihan (Objectum Litis). Jenis Pelanggaran Pemilukada. Pelanggaran Pemilukada Secara “TSM”. Perkembangan Amar Putusan Sengketa Hasil Pemilukada.
Perkembangan Putusan Sela Sengketa Hasil Pemilukada .
Tujuan Penyelenggaraan Pemilu 3
Tujuan diadakannya penyelenggaraan Pemilu, yaitu sebagai berikut (Jimly Asshiddiqie, 2009: 418-419): 1. Utk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; 2. Utk memungkinkan adanya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; 3. Utk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; 4. Utk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.
Cikal-bakal Kewenangan Sengketa Hasil Pemilukada 4
1.
2.
3.
Putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004 menyatakan bahwa “rezim” pemilihan kepala daerah langsung (Pilkadal) walaupun secara formal ditentukan oleh pembentuk undang-undang bukan merupakan rezim pemilihan umum, tetapi secara substantif adalah pemilihan umum sehingga penyelenggaraannya harus memenuhi asas-asas konstitusional Pemilu. UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) secara tegas dinyatakan sebagai bagian dari pemilihan umum. Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pengalihan wewenang memutus sengketa Pemilukada dari MA ke MK dalam waktu 18 bulan sejak diundangkannya undang-undang ini.
Perkembangan Kewenangan Memutus Sengketa Hasil Pemilukada 5
Kewenangan MK utk memutus sengketa hasil Pemilu terbatas pada hasil penghitungan suara, namun dlm praktiknya MK tlh melakukan suatu terobosan hukum dgn memeriksa pelanggaranpelanggaran Pemilu yg berpengaruh thd hasil perolehan suara pasangan calon, baik pelanggaran yg bersifat administratif maupun pidana Pemilu (M. Mahrus Ali, dkk., 2012).
Para Pihak (Subjectum Litis) (Pasal 3 PMK No. 15 Th. 2008 ttg Pedoman Beracara Hasil Pemilukada)
6
(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon. (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada; (3) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masingmasing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.
Objek Perselisihan (Objectum Litis) (Pasal 4 PMK No. 15 Th. 2008 ttg Pedoman Beracara Hasil Pemilukada)
7
Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Jenis Pelanggaran Pemilukada 8
MK dlm putusannya No. 190/PHPU.D-VIII/2010 telah membagi pelanggaran Pemilukada menjadi tiga jenis (M. Mahrus Ali, dkk., 2012): 1.
2.
3.
Pelanggaran dlm proses yg tdk berpengaruh atau tdk dpt ditaksir pengaruhnya thd hasil suara Pemilu atau Pemilukada spt pembuatan baliho, kertas simulasi yg menggunakan lambang, dan alat peraga yg tak sesuai dengan tata cara yg telah diatur dlm peraturan perundangundangan. Pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh thd hasil Pemilu atau Pemilukada spt money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sbgnya. Pelanggaran yg spt ini dpt membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh scr signifikan, yakni krn tjd scr terstruktur, sistematis, dan masif yg ukuran-ukurannya tlh ditetapkan dlm berbagai putusan MK (lebih jelas lihat dlm Pelanggaran Pemilu Secara “TSM”) Pelanggaran ttg persyaratan mjd calon yg bersifat prinsip dan dpt diukur (seperti syarat tdk pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dpt dijadikan dasar utk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada krn ada pesertanya yg tdk memenuhi syarat sejak awal.
Pelanggaran Pemilukada Secara “TSM” 9
Pemilukada sepanjang berpengaruh scr signifikan thd perolehan suara dan tjd scr terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dlm berbagai putusan MK (M. Mahrus Ali, dkk., 2012), yakni: Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilukada secara kolektif bukan aksi individual; Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan scr matang (by design); Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.
Perkembangan Amar Putusan Sengketa Hasil Pemilukada 10
Amar Putusan berdasarkan Pasal 13 Ayat (3) PMK No. 15 Th. 2008: 1. Permohonan tidak dapat diterima apabila pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi syarat; 2. Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Mahkamah; 3. Permohonan ditolak apabila permohonan tidak beralasan.
Dalam perkembangannya MK juga mengenal amar putusan “dikabulkan sebagian”. (M. Mahrus Ali, dkk., 2012)
Perkembangan Putusan Sela Sengketa Hasil Pemilukada 11
Pasal 8 Ayat (4) PMK No. 15 Th. 2008 menyebutkan: “Untuk kepentingan pemeriksaan, Mahkamah dapat menetapkan putusan sela yang terkait dengan penghitungan suara ulang”. Dalam praktik, putusan sela juga tidak hanya dijatuhkan saat MK memerintahkan penghitungan suara ulang, tetapi juga pemungutan suara ulang dan diskualifikasi pasangan calon juga dijatuhkan MK pada putusan sela. Pasca dilakukan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, MK selanjutnya menjatuhkan putusan akhir atas perkara itu. (M. Mahrus Ali, dkk., 2012).
Daftar Pustaka 12
Jimly Asshiddiqie, 2009, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: RajaGrafindo Persada. M. Mahrus Ali, dkk., 2012, “Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif”, Jurnal Konstitusi, Volume 9 Nomor 1, Maret, h. 189 – 230. Muchamad Ali Safa’at, dkk., 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Th. 2008 ttg Pedoman Beracara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
Bibliographi 13 Iskandar Muda, menyelesaikan pendidikan kesarjanaan di Fak. Hukum Univ. Lampung Th. 2007 dan Magister Hukum Th. 2010 pada almamater yang sama dengan konsentrasi hukum kenegaraan predikat cumelaude. Sejak Th. 2007 bergabung pada Univ. Malahayati Bandar Lampung selanjutnya Th. 2010 diangkat sebagai Dosen Tetap sampai sekarang pada Fak. Ekonomi Univ. Malahayati mengampu mata kuliah: Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Ilmu Sosial & Politik, selain itu sebagai Dosen Luar Biasa di Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung mengajar mata kuliah Hukum Tata Negara, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Kapita Selekta Hukum Tata Negara. Aktifitas bidang studinya meliputi Hukum Tata Negara, Hukum Konstitusi dan Konstitusi Ekonomi. Kontak melalui e-mail:
[email protected] Publikasi Karya Ilmiah (Jurnal & Buku): 1. “Pro-Kontra dan Prospektif Kewenangan Uji Konstitusionalitas Perpu”, Jurnal Konstitusi , Vol. 10 No. 1, Maret 2013. 2. “Penerapan Konsep Hukum Pembangunan Ekonomi Dalam Upaya Pencegahan Eksploitasi Pekerja Alih Daya”, Jurnal Yudisial, Vol. 6 No.1, April 2013. 3. “Konstitusionalitas Mengenai Kekuasaan Negara Dalam Kegiatan Penanaman Modal”, Jurnal Konstitusi, Vol. 8 No. 6, Desember 2011. 4. “Politik Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1, Juni 2010, Bandar Lampung: Magister Hukum Univ. Lampung. 5. Pokok-Pokok Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (co-author) diterbitkan oleh Seksi Penerbitan Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung 2012. Keanggotaan Organisasi Ilmiah: Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK: KTA No. 2011000194).
