Hendra Wijayanto
Berasal dari bahasa Inggris administer adalah kombinasi bahasa Latin ad + ministrare, yang berarti to serve, melayani. to administer juga berarti to manage atau to direct
Pengertian administrasi terbagi menjadi dua: • dalam arti sempit: kegiatan tata usaha (clerical); paper work; office work • dalam arti luas: kegiatan kerjasama antar manusia
The Liang Gie: “Segenap proses penyelenggaraan dalam setiap proses kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu.”
Dwight Waldo: “Kegiatan kerjasama secara rasional” (Derajat rasionalitas yang tinggi ini ditunjukkan oleh tujuan yang ingin dicapai serta cara untuk mencapainya)
Administrasi negara merupakan suatu bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan yang lebih luas, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari suatu keluarga hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa disusun, digerakkan dan dikemudikan
• Dwight Waldo
manajemen dan organisasi dari pada manusiamanusia dan peralatannya guna mencapai tujuantujuan pemerintah • Dimock and Dimock
kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaan politiknya
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Administrasi negara adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari (unavoidable) Administrasi negara memerlukan adanya kepatuhan Administrasi negara mempunyai prioritas Administrasi negara mempunyai ukuran yang tidak terbatas Pimpinan atasnya (top management) bersifat politis Pelaksanaan administrasi negara sangat sulit diukur Banyak yang diharapkan dari administrasi negara
I. Dikotomi politik – administrasi (1900-1926) Tokoh paradigma ini adalah Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Goodnow dalam “Politics and Administration” (1900) mengungkapkan politik harus memusatkan perhatiannya terhadap kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat, sedang administrasi berkenaan dengan pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan atau kehendak tersebut. Locus-nya adalah birokrasi pemerintah
II. Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937) Tokoh paradigma ini adalah Willoughby, Gullick dan Urwick. Mereka memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi yang berlaku universal sebagai focus administrasi negara. Prinsipprinsip tersebut dituangkan dalam istilah POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting)
III. Administrasi Negara sebagai ilmu politik (19501970) Morstein-Marx editor buku Elements of Public Administration mempertanyakan pemisahan politik dan administrasi tidak mungkin/realistis. Herbert Simon menyatakan prinsip administrasi tidak konsisten dan universal. John Gaus mengatakan bahwa teori administrasi adalah teori politik dimana locus-nya adalah birokrasi pemerintahan.
IV. Administrasi negara sebagai ilmu administrasi (1956-1970)
Pengembangan prinsip-prinsip administrasi secara ilmiah dan mendalam memicu paradigma ini. Bahkan Keith M. Henderson berpendapat bahwa teori organisasi seharusnya menjadi focus dari administrasi negara. Fokus tersebut tidak hanya pada bidang bisnis tapi juga dalam administrasi negara.
V. Administrasi negara sebagai administrasi negara (1970sekarang)
Dalam paradigma ini focus dan locus yang dimiliki sudah jelas. Focus-nya adalah teori organisasi, teori manajemen, kebijakan publik dan locus-nya adalah masalah-masalah dan kepentingan publik.
• Lima paradigma tersebut bersifat tumpang tindih atau “overlaping”. Di mana “locus” (tempat = letak) dan “focus” (yang diperhatikan) administrasi publik saling berganti . • Paradigma 1 lebih mementingkan “locus”, paradigma 2 menonjolkan “focus”, paradigma 3 kembali lebih mementingkan “locus”, sedang paradigma 4 mementingkan “focus”, dan paradigma 5 berusaha untuk mengaitkan antara “focus” dan “locus” dari administrasi publik.
menurut Gerald E. Caiden, 1. Identifikasi Administrasi Pemerintahan, mencoba mengenali administrasi negara dari aktivitas yang dilakukan 2. Identifikasi Organisasi Publik, identifikasi ini mencoba mengungkapkan administrasi negara berdasarkan adanya lembaga-lembaga publik. 3. Identifikasi Orientasi Sikap Administrasi, mengidentifikasi berdasarkan orientasi sikap administrasi. 4. Identifikasi Proses Yang Bersifat Khusus, mencoba mengidentifikasi administrasi negara berdasarkan proses-prosesnya yang bersifat khusus/unik. 5. Identifikasi Aspek Publik, pusat perhatian diletakkan pada pelayanan barang dan jasa publik yang ditekankan adalah hakikat publiknya.
1.
2.
3.
Leonard D. White (1926) menyatakan bahwa administrasi negara terdiri dari semua kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan publik (public policy) Pentingnya studi administrasi negara dikaitkan dengan kenyataan bahwa kehidupan menjadi tak bermakna, kecuali dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat public. Segala hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat public telah dicakup dalam pengertian administrasi Negara, khususnya dalam mengkaji kebijaksanaan publik. Dalam proses pembangunan sebagai konsekuensi dari pandangan bahwa administrasi Negara merupakan motor penggerak pembangunan, maka administrasi Negara membantu untuk meningkatkan kemampuan administrasi. Artinya, di samping memberikan ketrampilan dalam bidang prosedur, teknik, dan mekanik, studi administrasi akan memberikan bekal ilmiah mengenai bagaimana mengorganisasikan segala energi social dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan. Peranan administrasi Negara makin dibutuhkan di era globalisasi yang amat menekankan prinsip persaingn bebas. Secara politis, peranan administrasi Negara adalah memelihara stabilitas Negara, baik dalam pengertian keutuhan wilayah maupun keutuhan politik. Secara ekonomi, peranan administrasi Negara adalah menjamin adanya kemampuan ekonomi nasional untuk menghadapi dan mengatasi persaingan global.
• Dibidang Hubungan, Peristiwa Dan Gejala Pemerintahan 1. Administrasi pemerintahan pusat 2. Administrasi pemerintahan daerah 3. Administrasi pemerintahan kecamatan 4. Administrasi pemerintahan kelurahan 5. Administrasi pemerintahan desa 6. Administrasi pemerintahan kotamadya 7. Administrasi pemerintahan kota administratif 8. Administrasi departemen 9. Administrasi non-departemen • Dibidang Kekuasaan 1. Administrasi politik luar negeri 2. Administrasi politik dalam negeri 3. Administrasi partai politik, posisi masyarakat LSM 4. Administrasi kebijakan pemerintahan, policy,wisdom, kondisi dan peranan pemerintah • Dibidang Peraturan Perundang-undangan, meliputi: landasan idiil, landasan konstitusional, landasan operasional
• Di Bidang Kenegaraan 1. Tugas dan kewajiban Negara 2. Hak dan kewajiban Negara 3. Tipe dan bentuk Negara 4. Fungsi dan prinsip Negara 5. Unsur-unsur Negara 6. Tujuan Negara dan tujuan nasional
• Di Bidang Pemikiran Hakiki (Para Pakar Ilmu Filsafat) 1. Etika administrasi publik, tata nilai organisasi dana manajemen 2. Estetika administrasi publik, cinta, rasa, karsa administrator 3. Logika admiinstrasi publik, disiplin ilmu, sumber daya manusia, hokum administrasi negara 4. Hakikat administrasi publik, pembentukan system, kultur, struktur.
• Dibidang Ketatalakssanaan (Pakar Ilmu Administrasi Publik) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Administrasi pembangunan Administrasi perkantoran Administrasi kepegawaian Administrasi kemiliteran Administrasi perpajakan Administrasi pengadilan Administrasi kepenjaraan
• Administrasi Perusahaan 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Administrasi penjualan Administrasi periklanan Administrasi pemasaran Administrasi perbankan Administrasi perhotelan Administrasi pengangkutan
