TINJAUAN PUSTAKA Hutan Pendidikan Menurut Undang-undang N m o r 41 tahun 1999 fentang Kehufanan, di Bab It
Pasal 8 dinyatakan bahwa pemerintah dapat rnedapkan kawasan hutan tertentu untuk tujlran khmus yang dipdukan
unfuk kepentingan
penelitin dan
pengembangan, pendidikan dan latihan, dan religi dan budaya. H P W merupakan
kawasan hutan dengan tujuan khusus yang ditetapkan pemerintah unfuk kepentingan pedidikan kehutanern. Masih rnengaw pada UU No 41, bahwa hwasan hutan dengan tujuan khusus tetap rnengandung fungsi hutan sabagai hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi, Bekenaan dengan ha1 ternbut HPGW mengemban fungsi sebagai hutan lindung. Dalam pengeblaannya hufan llindung ini dapat dimanfaatbn dengan tujuan
rnemperobfi manfaat yang optimal h i kesejahteraan selunrh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kebstariannya, yaitu &rupa
pernanfaatan
kawasan, pemnfaahn jasa Ingkungan dan pernungutan hasil hutan bubn k a p . Di dahm hutan pendidikan ini clapat dikkukan kegiatan pmelitian, pengembangan dmu
pengetahuan, pendidikan sebagai tujuan utamanya, disamping memberikan m a n M
lain bagi masyamkt sekiiar k i k lokal, wilayah, nasianal, maupun internasional,
Nilai Kawasan Hutan
Nilai (value) rnerupakan pefsepsi sexorang; yai3u harga yang diberikan deh ==rang
terhadap =u&u
pada suatu tempat dan w k t u tertentu. Kegunaan,
kepuasan, dan k m a n g a n mefupakan istilah lainnya yang dapat diterirna dan
berkonatasi nihi atau harga. Ukuran harga dientukan okh waktu, barang, atau uang
yang akan dikortrankan seseorang untuk merniliki atau menggunakan barang afau jasa yang diinginkannya. Penilaian adalah kegiatan yang behaitan dengan pembangunan kunsep dan rnetodalagi untuk metlduga nilai barang dan jasa (Davis
dan Johnson, 1987). Penilaian peranan ekusistem, termasuk kawasan hutan, bagi kesejaMeraan rnanusia rnerupakan pekejaan yang sarigal kompfeks, rnencakup brbagai faktor yang behitan dengan nilai sosial dan polit*. Menurut Munasinghe dan M c N d y (19941, rrilai suatu kawasan kanservasi sangat tergantung
+a
aturan-aturan
manajemen yang M a k u . Oengan Ma lain, nihi tersebut ditentukan tidak hanya oleh faktar-hktor biakgi dan ekonorni tetapi juga oleh kelembagaan yang dibangun untuk mengelda sumberdaya kawasan tersebut.
kunseptual, nilai total su&u kawasan terdin' atas niiai pnggunaan (RIP)
S-ra
dan nifai nan-penggunaan [MNP). Pembagian lebih lanjut mengmai nlai sugtu
kawasan manurut Munasinghe dan McNedy (1994) disajikan pads Gambar 1.
Sersara matematis Niki Ekonorni Total (NET) dapat dinyatakan sebgai beflkut : NET = NP + NNP = (NPL + NPTL + NP) + (NA +NW) dimana : NET
= nilai ekonorni total
NP
= nilai pnggunaan (use value)
NNP
= nifai nan-penggunaan (non-use value)
NPL
= nilai penggunaan langsung ( d i r d use value)
NPTL
= nilai penggunaan tidak langsung ondirect use value)
PIP
= nilai pilihan m a s depan (aption value)
NA
= nilai keberadaan {exisfsnm value)
NW
= nilai warisan (bequest value)
I Nilai Ekonomi Total I Nilai Nonpenggunaan
I
I Nilai Penggunaan
Langsung
1 Nitai Penggunaan T i Langsung
Makarman
Fungsi ekologis
Biornassa
Pengendali banjir
Rekreasi
Periindungan badai
Pilihan
Kebwadaan
r Biodiversity
Konservasi habitat
-
Lain-lain
Habitat
Spesies langka
Kedapatan untuk dihitung f intangibility) manfaat individu makin
Gambar 1. Kategori nilai ekunmi lingkungan hutan tropis ( S u m k r : Munasinghe, 1994 yang diadaptasi dari Pearce, 1992) P e a m d m Moran (1994) menyatakan k h w a nitai total tersebut Wak k n a r -
k n a r total karena: (1) tidak rnencakup keduruhan nilai, k u a l i nilai ekonomi, (2) banyak ahli ekalogi rnenyatakan k h w a nilai ekonomi total beturn rnencakup sernua nibi ekonomi karma ada bebetapa fungsi ekulugis dasar yang bersifat sinergis sehingga nilainya lebih k s a r dari nilai fungsi secara tunggal. Hal ini sebelurnnya juga tdah diungkapkan oleh Manan (1985) dari sudut rimbawan bahwa hutan
mempunyai fungsi set-baguna,paling tidak sebagai penghasif kayu, pengaturan M a
air, tempat Windung dan turnbuh kehidupan liar, penghasil pakan, dan tempt rekreasi. Namun sangat sulit menetapkan Mas-batas fungsi tersebut secara tegas
karma adanya interaksi antara fungsdfungsi tersebut.
Penentuan nilai ekonomi sumberdaya alam rnenrpakan ha1 yang sangat
penting sebagai satah satu
bahan prtirnbangan dalam rnengabkasikan
sumberdaya alam yang semakin hngka. Munasinghe (4 994) tserpendapat bahwa
penilaian kontribusi fungsi skosistern bagi kesejahteraan masyarakat merupbn ha!
yang sangat kmpleks, mencakup faktw-faktor nilai sosial poliik. Contohnya adalah
nilai suatu kawasan hutan sangat ditentukan oleh aturan-aturan rnanajemen yang betlaku untuk area! tersebut, maksudnya aEfalah nilai kawasan tidak hanya ditentukan okh fairtor-faktur fisik, bbtik, dan ekonomi t&gi juga oleh kekrnbagaan yang dibangun untuk mengdola sumkrdaya tersebut.
Kenyataan yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa hutan merupakan s u m b r kehidupan bagi rnasyarakat di sekitarnya baik m r a ekulogi, ekonmi maupun sasial. Akibatnya kawasan hutan digunairan unluk memenuhi kebutuhan tersebut
dan j i b tidak digunakan m r a bijaksana tentu saja akan mengancam kebsfariannya. Keadaan ini disthbkan hutan rnerupakan khan yang rnenjdi sumber biarnasa baik berup makanan temak dan kayu bakar, selain itu d a m
digunakan sebagai lahan perkmian dan hasil hutannya sebagal s u m k r rnakanan
yang dapat mmenuhi kebutuhan subsisfen masyarakat, dan yang bbih utama lagi dengan menebang kayu di hutan merupakan cara temudah untuk mendapatkan
uang.
Oleh karena itu, dalarn kerangka pengelodaan k ~ s a hutan n pendidikan ini, penentuan nilai ekonami hutan sebagai suatu ekmistem merupakan asp& yang penting. Pengetahuan nilai elronorni dapat rnenjadi landasan dalarn rnenjmb psrfanyaan: beraga nilai kompmsasiyang haw dibeikan b p d a rnasyamkat yang sebelumnya telah rnengusahakan dan bertempat tinggal di kawasan ini. Atau upaya apa yang dapert dilakukan untuk r n m h i k a n insentif ekonomi kepada masyarakat sekiir. Sebagai hutan pendidikan sewajarnya daiarn kegktannya haws &pat
rneningkatkan p m h a m a n masyarakat fsntang hutan, bahwa hutan sebenamya m m k r i k a n kontribusi yang sangat besar dalarn kehidupan ekonorni mereb, sehingga masyarakat &pat berpartisipasi mendukung dan menjaga kawasan hutan
ini. Safah satu alternatifnya addah kegiatan pengabdian masyarakaf IPB dsngan melakukan pernbinaan dan peningkatan kuafias sumkrdaya rnasyarakat di mkiar
HPGW (Tim Pengembangan HPGW Fahutan IPB, 2001).
Menurut Peam dan Moran (1994) pada urnurnnya metods penentuwn nifai
ekonorni sumberdaya dapat dilakukan mdalui dua pendekatan yang msncakup beberap teknik yaitu: pendebtan langsung clan pendekatan tidaft langsung.
Pendekatan fangsung menmkup teknik-teknik yang mengupayakan mempedsh penilaian secara langsung dengan rnenggunakan percobaan dan survey. Teknik
survey fkuesioner) terdiri atas duw tipe yaitu perolehan rangking [contingent rangking
h
IU
V
E
H 4F !ar
3.
2
B ur.
3 IG
-L
atau kesediaan untuk menerirna kornpensasi akibaf adanya kenrsakan lingkungan di wkitarny a (Pea-
&n Muran, 1994; Hufschmidt ef a!., 1983).
Kesecfiaan rnembayar atau menerima merekksikan preferensi individu terfiadap @rubahan suatu lingkungan dari k d a a n awal (Qa) rnenjadi kondisi lingkungan yang lebih baik
(a1). Kesediaan rnernhyar tersebut d a m dinyafakart
dalam bentuk fungsi sebagai brikut (Peaiw dan Moran, 1994):
dimana W P i = k e d k a n mernbayar rumah tangga ke i,
,P Pd Si Ei
= harga dari pnggunaan sumkrdaya tingkungan, = h a w substitusi untuk penggunaan sumbrdaya lingkungan, = karaMeristik sosial ekonomi rumah tangga ke i. = galatacak
Kesediaan -rang
untuk msmbayar sejumlah hrang rnenggambarkan
manfaat marginal pa& tingkai konsurnsi tersebut. Dengan melihat jumlafr yang
dikonsumsi dan k d i a a n rnsmbayar m a b dapat & b a t lrurva fungsi manfaat marginal barang atau jasa tersebut. K U M ~ini b i a s disebut dengan kurva
permintaan Marshal seperti yang disajiican pada Garnbar 2 (Hufschmidt ef al., 19831, kuwa tersebut menggarnbarkan jurnlah barang atau jasa yang akan dibeli oleh konsumen dahm suatu pasar =lama p r i d e waktu tertentu pa& berbagai harga.
Kdebihan dari kurva Marshal ini adahh d a m diestimasi wmra langsung den digunakan untuk rnengukur kesejahteraan melalui surplus konsumen.
Surplus kmsumn rnerupakan wlisih antam kesediaan untuk membayar
dengan jumlah yang dilbayarkan okh konsurnsn untuk suatu p d u k . lni menunjukkan bahwa konsumn mnerima atau mendapat nilsri kbih dari harga yang dibayarnya. Surplus konsumen rnenceminkan manfaat yang diperuleh karena
konsuman d a p l mernbeli sernua unit barang pada tingkat yang lebih rendah. Dabm
Gambar 2, ksarnya surplus kansumen adaiah luas bidang yang tedetak antara kurva permintaan dengan garis harga.
+ Kurva Permintaan Surplus Konsumen Jumlah yang dibayar konsumen
Jumhh barang Gambar 2.Kurva permintaan individu. Pada tingkat: suplai OQ* nilai marginal barang yang ditawariran adahh OP*. untuk rnendapatkan barang sejumlah Q* jumhh korbanan yang hams clikduarkan adalah OP*MQ* dan daerah P M P msnrpakan surplus konsurnen (HufMmicft et at., 983) Pendebtan yang didasarkan pascfa kuwa permintaan dapat dibagi rnenjadi dua
yaitu : prrnirrtaan diukur dengan mengarnafi prefemnsi individu p d a barang atau
j a a lingkungan melalui kuesioner dan perminlaan dinysrtakan dengan rnengamati
pembayaran individu terhadap barang afau jasa lingkungan yang dinikmati melalui p a w (AgustQno, 1996). Prosedur pnilaian dapat dlakukan secara hngswng
dengan rnenggunakan teknik sunrei atau tidak langsung dengan penentuan preferensi konsumen melalui observasi pasar. Kesedlaan rnernkyar dan surplus konsumen telah sering digunakan sebagai ukuran dalam menentukan nilai sumberdaya (Davis dan Johnson, 1987). Teknik
penilaian yang didasarkan pada pemintaan individu dengan rnenggunakan pendekatan kesediaan mmbayar pada dasarnya sama dengan kesediaan
mernbayar sekdampalt individu pada berbagai tingkat manfaat (Darusman, 1993).
Teknik ini telah digunakan antara lain dalarn rnenentukan nilai air untuk rumah tangga dan pertanian (Darusrnan, 19951, permintaan air (Widarti, 19961, perminlaan
rekfeasi (Darusman, 1993: Darusrnan dan Bahruni, 1993).
