16/09/2013
POKOK – POKOK PIKIRAN DRAFT PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK) (LITBANG DAN DIKLAT)
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI - KEMENTERIAN KEHUTANAN 2013
LATAR BELAKANG A. UU 41 TAHUN 1999 – KEHUTANAN 1.
Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus.
2.
Penetapan KHDTK diperlukan untuk kepentingan umum seperti: a. penelitian dan pengembangan, b. pendidikan dan latihan, dan c. religi dan budaya.
3.
KHDTK tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan . (Pasal 8)
1
16/09/2013
B. PP NO. 12 TAHUN 2010 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN 1. Litbang kehutanan diselenggarakan oleh Badan Litbang Kehutanan Kementerian dan lembaga litbang non kementerian a. pemerintah provinsi; b. pemerintah kabupaten/kota; c. perguruan tinggi; d. dunia usaha; dan e. masyarakat. (Pasal 4 dan Pasal 5) 2. Kegiatan litbang kehutanan dapat diselenggarakan: a. dalam kawasan hutan; atau b. luar kawasan hutan. (Pasal 17)
3. Dalam kawasan hutan:
a. belum dibebani hak atau izin; atau b. telah dibebani hak atau izin. (Pasal 17) 4. Dalam kawasan hutan yang belum dibebani hak atau izin dapat dilakukan pada: a. kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK); dan b. hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. (Pasal 17) 5. Dalam kawasan hutan yang telah dibebani hak atau izin dapat dilakukan berdasarkan kerja sama dengan pemegang hak atau izin. (Pasal 17)
2
16/09/2013
6. Lembaga litbang kehutanan dapat menggunakan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk keperluan litbang kehutanan setelah ditetapkan oleh Menteri. (Pasal 55) 7. Kawasan hutan dengan tujuan khusus dapat ditetapkan pada semua fungsi kawasan hutan kecuali pada cagar alam dan zona inti taman nasional (Pasal 56). 8. Kawasan hutan yang telah dibebani hak pengelolaan oleh BUMN dapat ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus dengan ketentuan tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan (Pasal 56). 9. Dalam kawasan hutan yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan, dapat ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus setelah dikeluarkan dari areal kerjanya (Pasal 56).
10. Kawasan hutan dengan tujuan khusus, dikelola oleh lembaga litbang
kehutanan berdasarkan rencana pengelolaan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 57). 11. Dalam mengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus, lembaga litbang kehutanan dapat bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat (Pasal 58). 12. Dalam hal lembaga litbang kehutanan sebagai pengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus melaksanakan pemanfaatan hutan atau pemungutan hasil hutan untuk kepentingan litbang atau pendidikan dan pelatihan kehutanan tidak dikenakan pungutan di bidang kehutanan sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 59).
3
16/09/2013
DRAFT PERMENHUT TTG KHDTK TUJUAN Pengelolaan KHDTK Litbang dan Diklat Kehutanan bertujuan untuk menghasilkan hutan yang memenuhi persyaratan sebagai laboratorium alam untuk menunjang kegiatan litbang dan diklat kehutanan. OPSI PENGELOLAAN KHDTK 1. Badan Litbang Sebagai Pengelola 2. Badan Litbang Sebagai Pengelola Sekaligus Pemangku Wilayah
Lingkup Pengaturan 1. Penetapan KHDTK 2. Organisasi KHDTK 3. Perencanaan KHDTK 4. Pembangunan sarana prasarana dan pemeliharaan 5. Pemanfaatan KHDTK 6. Pengamanan KHDTK 7. Pembinaan, Pengendalian dan Pelaporan 8. Pembiayaan
4
16/09/2013
1. PENETAPAN KHDTK A. UMUM 1. Ditetapkan oleh Menteri disemua fungsi (HP,HL dan HK) kecuali CA dan Zona Inti TN 2. Tidak mengubah fungsi pokok (HP, HL dan HK) 3. Diareal BUMN dengan cara kerjasama 4. Di kawasan yang dibebani izin pemanfaatan ditetapkan setelah dikeluarkan dari areal kerjanya max 10%. 5. Penetapan KHDTK untuk kegiatan: a. Litbang b. Diklat c. Religi budaya (diatur dalam PP 24 Tahun 2010).
B. PERMOHONAN KHDTK
1 Pemohon Siapa saja??
Persetujuan MENTERI
persyaratan dan tembusan 4 Tidak memenuhi persyaratan
Tata waktu ?
2 Dirjen Planologi
3 Eselon I terkait Koordinasi pertek
5
Memenuhi persyaratan
surat penolakan Sekjen
6
5
16/09/2013
C. PENANDAAN BATAS
1. Berdasar persetujuan Menteri pemegang izin wajib melakukan penandaan batas.
2. Supervisi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan. 3. Dituangkan dalam Berita Acara Penandaan Batas dan Peta. 4. Hasil disampaikan ke Dirjen Planologi Kehutanan.
Jangka waktu KHDTK 20 Tahun dan dapat diperpanjang ??
2. ORGANISASI KHDTK A. KHDTK Pemerintah 1. 2.
Dikelola Badan LITBANG Kehutanan. Kepala Badan LITBANG menunjuk Kepala Satker tertentu sebagai pengelola (dengan membentuk kelembagaan??)
B. KHDTK Non Pemerintah 1. Pem Provinsi, Pem Kab/Kota, Dunia Usaha, PT, masyarakat wajib
membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan Organisasi, penanggungjawab, tugas dan tanggungjawab. 2. melaporkan kepada Menteri.
6
16/09/2013
3. PERENCANAAN KHDTK A. INVENTARISASI KONDISI DAN POTENSI KHDTK untuk mengetahui potensi dan kondisi biofisik hutan serta kondisi
sosial ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan
B. RENCANA PENGELOLAAN 1. sebagai dasar pengelolaan KHDTK
2. disusun dengan oleh Lembaga Pengelola, disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. 3. mengacu pada Rencana Litbang Kehutanan Nasional. 4. terdiri dari rencana lima tahunan dan rencana tahunan. 5. pedoman penyusunan RP diatur dengan peraturan Kabadan.
C. PENATAAN AREAL KHDTK dilakukan sebagai bahan untuk membagi KHDTK dalam Blok dan Petak
pengelolaan areal KHDTK
D. RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH apa yang dilakukan? dilakukan sesuai dengan RP tahunan maupun lima tahunan.
7
16/09/2013
4. PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA
SARPRAS KHDTK
1. Sebagai penunjang pengelolaan.
2. Meliputi jaringan jalan, listrik, air dan bangunan 3. Disesuaikan dengan fungsi kawasan.
5. PEMANFAATAN KHDTK A. UMUM 1. dimanfaatkan utk kegiatan penelitian dasar, penelitian terapan dan
penerapan dan pengembangan teknologi alih teknologi (diklat, wisata ilmiah, penyuluhan) 2. dilakukan sesuai dengan RP.
B. KERJASAMA 1. dalam rangka pemanfaatan dapat dilakukan kerjasama dg Pem. Prov,
Pem. Kab/Kota, PT, dunia usaha dan masyarakat . 2. disusun dalam bentuk Perjanjian kerjasama yang disetujui Kabadan.
8
16/09/2013
B. PEMANFAATAN HASIL LITBANG akibat/dampak dari kegiatan penelitian dapat berupa : - hasil hutan kayu - hasil hutan bukan kayu - hasil litbang lainnya. Bagaimana pemanfaatan hasil Litbang berupa hasil hutan kayu? opsi melalui mekanisme Lelang (sebagai aset) hanya dapat dilakukan pada fungsi HP bagaimana untuk pemanfaatan hasil litbang non kayu dan hasil lainnya?
6. PENGAMANAN KHDTK, PEMBINAAN , PENGENDALIAN DAN PELAPORAN SERTA PEMBIAYAAN PENGAMANAN Kewajiban pengelola KHDTK Pengamanan dilakukan secara rutin dan khusus Koordinasi dengan Polhut yang ada di UPT/UPTD Membuat laporan pengamanan.
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN Dilakukan oleh Kepala Badan Litbang. Pengelola KHDTK wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Badan.
9
16/09/2013
7. PEMBIAYAAN 1. KHDTK yang dikelola Pemerintah a. APBN, b. APBD atau c. dana dari sumber yang sah dan tidak mengikat. 2. KHDTK yang dikelola non Pemerintah sumber dana yang sah dan tidak mengikat. 3. Sumber yang sah dan tidak mengikat perguruan tinggi, BUMN, swasta, koperasi, maupun lembaga swadaya masyarakat.
10
