Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Sektor Non Kehutanan Oleh : Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK
Disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan RI “Prospek Pengelolaan Kehutanan Indonesia dalam Lima Tahun Kedepan serta Dampaknya terhadap Perekonomian Nasional” Bogor, 15 Juni 2015
Tujuan Penyelenggaraan Kehutanan Pasal 3 UU No 41 Tahun 1999 – Kemakmuran rakyat berkeadilan dan berkelanjutan dengan : • • • •
Menjamin keberadaan hutan ( >30 %) Mengoptimalkan Aneka fungsi hutan Meningkatkan Daya dukung DAS Mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat, berpartisipasi) • Menjamin distribusi manfaat yg adil dan berkelanjutan
Penguasaan Hutan (Pasal 4, UU No.41/1999) (1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk : a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan,serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.
Kawasan Hutan Indonesia
Luas Kawasan Hutan Indonesia KSA/KPA
21.902.407
18,13%
HL
29.638.486
24,54%
HPT
26.843.748
22,22%
HP
29.265.410
24,23%
HPK
13.133.580
10,87%
120.783.631
100,00%
Jumlah
+ 63,66 % dari luas daratan Indonesia Luas kawasan hutan tersebut tidak termasuk kawasan konservasi perairan seluas + 5.531.934 Ha
63,66% 120.783.631
Luas daratan Indonesia 1.890.739 km2) (SK Kepala BIG Nomor 20 Tahun 2013)
Skema Pembangunan Non Kehutanan dalam Kawasan Hutan (KH) • Perubahan Peruntukan KH (Pasal 19 UU 41/1999, PP 10/2010 jo PP 61/2012, Permenhut 32/2010 dan Permenhut 33/2010)
– Skala Provinsi (saat review RTRW) – Parsial : • Pelepasan KH pada Hutan Produksi yang dapat Konversi (HPK) • Tukar Menukar KH pada Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
• Penggunaan Kawasan Hutan (Pasal 38 UU 41/1999, 60/2012, Permenhut 16/2014), melalui Pinjam Pakai : – Pada Hutan Produksi (HPT,HP, HPK) – Pada Hutan Lindung (HL) (underground mining)
PP 24/2010 jo PP
Perubahan Kawasan Hutan Menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dalam Revisi RTRWP (2008-2015)
• Perubahan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi menjadi APL seluas 6.564.080 Ha • Perubahan Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Konservasi menjadi APL seluas 647.839 Ha*) • Total Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi APL dalam Revisi RTRWP seluas 7.295.026 Ha *) merupakan perubahan yang berdampak Penting Cakupan Luas dan Strategis (DPCLS) harus mendapat persetujuan DPR RI
Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan, (Tukar Menukar) dan Pinjam Pakai Kawasan Hutan s/d Desember 2014 1. Pelepasan kawasan hutan untuk TRANSMIGRASI = 860.378 Ha 2. Pelepasan kawasan hutan untuk PERKEBUNAN = 6.519.471 Ha. 3. Tukar-menukar kawasan Hutan - Masuk = 41.720 Ha - Keluar = 46.641 Ha 4. Izin Pinjam Pakai untuk TAMBANG - Operasi Produksi Tambang = 449.848 Ha - Survey/Eksplorasi Tambang = 3.206.459 Ha 5. Izin Pinjam Pakai untuk NON TAMBANG = - Operasi Produksi Non Tambang = 45.737 Ha - Survey/Eksplorasi Non Tambang = 1.082 Ha
Data Sebaran Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) No
Provinsi
Luas (Ha)
No
Provinsi
Luas (Ha)
1
D. I. Aceh
15.409
13
Kaltim / Kaltara
179.699
2
Sumatera Utara
75.684
14
Kalimantan Selatan
151.424
3
Sumatera Barat
187.629
15
Sulawesi Utara
14.696
4
Riau
1.268.767
16
Gorontalo
82.431
5
Kepulauan Riau
265.806
17
Sulawesi Tengah
6
Jambi
11.399
18
Sulawesi Tenggara
93.571
7
Bengkulu
11.763
19
Sulawesi Selatan
22.976
8
Sumatera Selatan
176.694
20
Sulawesi Barat
22.597
9
Kep. Bangka Belitung
693
21
Maluku
10
NTT
113.604
22
Maluku Utara
11
Kalimantan Barat
197.918
23
Papua
4.116.365
12
Kalimantan Tengah
2.543.535
24
Papua Barat
1.474.650
Jumlah
217.322
1.324.866 564.082
13.133.580
PROVINSI
PROGRES PELEPASAN HPK UNTUK NON KEHUTANAN S/D DESEMBER 2014 SK Pelepasan : 6.531.591,83 Ha (666 Unit )
ACEH BENGKULU GORONTALO JAMBI KALBAR KALSEL KALTENG KALTIM KEPULAUAN RIAU LAMPUNG MALUKU MALUKU UTARA NTB NTT PAPUA PAPUA BARAT RIAU SULBAR SULSEL SULTENG SULTERA SULUT SUMBAR SUMSEL SUMUT Grand Total
SK PELEPASAN Unit Luas (ha) 58 265.743,70 11 57.581,25 6 62.829,68 44 366.925,98 24 273.271,77 18 214.204,83 89 896.363,17 57 494.474,79 9 65.027,87 8 83.964,15 13 13.044,07 11 59.949,14 3 846,86 34 19 139 10 3 9 3 1 27 43 27 666
894.324,13 352.752,34 1.555.141,30 103.776,71 4.584,50 78.532,90 20.784,20 2.000,00 164.385,89 358.320,27 142.762,33 6.531.591,83
PERKEMBANGAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PEMUKIMAN TRANSMIGRASI NO
PROGRES PELEPASAN HPK UNTUK PEMUKIMAN TRANSMIGRASI S/D DESEMBER 2014
SK Pelepasan : 887.459 Ha (273 Unit )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PROVINSI Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Riau Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat JUMLAH
S/D TAHUN 2014
UNIT
LUAS (Ha)
12 12 10 11 14 31 5 16 2 2 2 17 34 9 9 18 6 21 3 2 3 11 15 8 273
39.377 28.054 17.434 66.500 78.413 121.385 14.327 134.147 7.530 2.950 1.137 28.805 71.388 31.916 39.891 21.558 4.015 37.036 5.090 2.486 5.665 19.654 92.304 16.398 887.459
PROGRES PELEPASAN HPK UNTUK PEMBANGUNAN PERKEBUNAN TEBU S/D PEBRUARI 2015 NO
TAHAPAN
JUMLAH (UNIT)
LUAS (HA)
1
PERMOHONAN
19
445.218,12
2
PERSETUJUAN PRINSIP
25
397.147,00
3
SK PELEPASAN
13
252.656,35
TOTAL
57
1.095.021,47
Pencadangan HPK untuk Tanaman Pangan Dalam rangka mendukung program surplus beras sebesar 10 juta ton tahun 2014, Kementerian Kehutanan telah menyiapkan pencadangan lahan seluas ± 307.700 ha sesuai Surat Menteri Kehutanan Nomor S.18/Menhut-VII/2013 s.d S.35/Menhut-VII/2013 tanggal 15 Januari 2013 yang terdapat di: • Kalimantan Tengah luas ± 178.572 ha, • Kalimantan Barat luas ± 119.376 ha • Kalimantan Timur luas ± 9.922 ha dan
Permenhut No. P.33/MENHUT-II/2010 jo P.17/MenhutII/2011 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi
• Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang akan dilepaskan untuk kepentingan pembangunan perkebunan, diatur pelepasannya dengan komposisi 80% untuk perusahaan perkebunan dan 20% untuk kebun masyarakat dari total luas kawasan hutan yang dilepaskan dan dapat diusahakan oleh perusahaan perkebunan. • Alokasi areal perkebunan dari pelepasan kawasan hutan (20 %) untuk masyarakat sejak diterbitkannya Permenhut seluas + 239 ribu Ha
Lingkup Kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan 1. Religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani; 2. Pertambangan meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, mineral, batubara dan panas bumi termasuk sarana dan prasarana; 3. Instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan; 4. Jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi; 5. Jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api; 6. Prasarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai prasarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi ( 7. Sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah; 8. Fasilitas umum; 9. Industri selain industri primer hasil hutan; 10. Pertahanan dan keamanan, antara lain pusat latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai; 11. Prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika; 12. Penampungan sementara korban bencana alam 13. Pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan atau 14. Pertanian tertentu dalam rangka ketahanan energi
Pengendalian Penggunaan kawasan hutan 1. Pada hutan produksi dan hutan lindung. 2. Berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) 3. Tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. 4. Untuk kawasan hutannya di bawah 30% dari luas Provinsi/DAS/ pulau, dengan kompensasi lahan (ratio 1:1 untuk nonkomersial dan ratio 1:2 untuk komersial). 5. Untuk kawasan hutannya di atas 30% dari luas Provinsi/DAS/pulau, dengan kompensasi membayar PNBP dan penanaman dalam rehabilitasi DAS. 6. Untuk kegiatan tambang dibatasi maksimal 10 % dari luas efektif IUPHHK atau luas kawasan hutan produksi kabupaten/kota 7. Tanpa kompensasi hanya diberikan untuk: a. kegiatan pertahanan dan keamanan, sarana keselamatan lalu lintas laut, darat atau udara, cek dam, embung, sabo, dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika; b. kegiatan survei dan eksplorasi.
DATA IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN DI LUAR KEHUTANAN S.D MARET 2015
NO
KEGIATAN
I INFRASTRUKTUR 1 Jalan Umum, jalan tol dan jalur kereta api 2 Sumber Daya Air, Instalasi Air, Saluran Air Bersih dan atau Limbah Pembangunan Jaringan Telekomunikasi, Radio, Relay TV, Repeater 3 Telekomunikasi 4 Fasilitas Umum 5 Transportasi Non Umum 6 Industri 7 Pertahanan Keamanan 8 Penampungan Sementara Korban Bencana Alam Prasarana penunjang keselamatan lalu lintas laut, udara dan 9 sarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika II KELESTRIKAN III PANAS BUMI IV MIGAS (Minyak dan Gas) V MINERBA 1 Logam Mulia 2 Mineral Logam Lain 3 Batubara 4 Galian C TOTAL
UNIT
LUAS
63
12.513,43
12
643,92
50 18 20 2 2 1
63,68 257,44 3.198,00 598,40 22.750,25 416,44
4 88 12 66
0,64 4.967,29 872,47 3.108,68
24 99 266 79 806
29.347,31 63.400,21 347.011,58 11.137,38 500.287,13
PERKEMBANGAN PEMENUHAN KEWAJIBAN MENYEDIAKAN LAHAN KOMPENSASI
Jumlah No
Lahan Kompensasi
Unit 1
Persetujuan Lahan Kompensasi
32
2
Serah Terima Lahan Kompensasi (BAST LK)
48
3
Penunjukan Lahan Kompensasi Mernjadi Kawasan Hutan
80
Luas (Ha)
2.035,9226 2.398,8594
7.322,3006
18
REKAPITULASI TARGET DAN REALISASI PNBP-PKH TAHUN 2009 - 2015 No
Jumlah Wajib Bayar (Unit)
Tahun
1
Tahun Anggaran 2009
130
2
Tahun Anggaran 2010
182
3
Tahun Anggaran 2011
251
4
Tahun Anggaran 2012
339
5
Tahun Anggaran 2013
449
6
Tahun Anggaran 2014
548
7
Tahun Anggaran 2015 Sampai Mei 2015
548
TOTAL
Target PNBP PKH (Rp)
Realisasi PNBP-PKH (Rp)
Persentase Capaian 87%
196.013.110.000
169.797.334.864
100.000.000.000
175.859.245.949
175.018.896.000
432.550.625.157
227.293.589.000
472.956.976.846
495.168.491.000
587.960.710.378
640.322.000.000
880.042.543.579
849.588.379.696
263.916.043.049
31%
2.983.083.479.822
111%
2.683.404.465.696
176% 247% 208% 119% 137%
19
Pemenuhan Kewajiban Reklamasi dan Penanaman Rehabilitasi DAS (IPPKH OP untuk Batubara)
1. Reklamasi • Izin Usaha Pertambangan (IUP) : •
55 Izin seluas 4.835 Ha (bukaan tambang : 15.133 Ha) Perjanjian Kontrak Karya Batubara (PK2B) : 51 Izin, seluas 14.188 Ha (bukaan tambang : 32.242 Ha)
2. Penanaman dalam rangka Rehablitasi DAS Tahap Penetapan Lokasi • IUP : 19 Izin, seluas 12.520 Ha • PK2B : 19 Izin, seluas 80.741 ha
4,1 Juta Ha TORA
Rencana 1,2 Juta Ha di Papua
Program Pemerintah yang memerlukan Ruang
21
Tantangan • Kesulitan penyediaan lahan kompensasi / lahan pengganti • Penggunaan Kawasan Hutan untuk bendungan diatur dengan dua skema : – Tukar Menukar untuk lahan genangan air – Pinjam pakai untuk sarana dan prasannanya
• Perlu percepatan
Usulan Kementrian LHK • Perubahan PP No 10 Tahun 2010 dan PP No 24 Tahun 2010 dengan substansi perubahan : – Pembangunan Bendungan di Kawasan hutan melalui satu skema (pinjam pakai KH) – Lahan kompensasi diganti dengan penanaman rehabilitasi DAS. – Untuk pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah dapat diberikan dispensasi memulai kegiatannya. – Tata waktu penyelesaian proses dipercepat.
Pertimbangan pembangunan Bendungan dengan satu skema • Bendungan berfungsi salah satunya sebagai pengatur tata air • Hutan selain berfungsi produksi, Konservasi juga berfungsi lindung dan fungsi lindung di daratan yang paling utama mengatur tata air. • Sehingga bendungan mempunyai fungsi yang sama dengan hutan, bahkan memperkuat fungsi hutan dalam hal pengatur tata air. • Fungsi produksi dapat disubsitusi dari areal lain (penanaman baru), Konservasi tidak hilang selama ada keterwakilannya. • Skema Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
TERIMA KASIH
Banyak pohon, banyak rejeki 25
