TINJAUAN MANAJEMEN SISTEM DRAINASE KOTA PEMATANG SIANTAR TESIS. Oleh: Tiurma Elita Saragi NIM:

TINJAUAN MANAJEMEN SISTEM DRAINASE KOTA PEMATANG SIANTAR

TESIS

Oleh: Tiurma Elita Saragi NIM: 047016015

MANAJEMEN PRASARANA PUBLIK PROG. STUDI TEKNIK SIPIL SEKOLAH PASCA SARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007

Tiurma Elita Saragi: Tinjauan Manajemen Sistem Drainase Kota Pematang Siantar, 2007. USU e-Repository © 2008

TINJAUAN MANAJEMEN SISTEM DRAINASE KOTA PEMATANG SIANTAR

TESIS

Untuk memperoleh gelar Magister Teknik Dalam Program Studi Magister Sains Teknik Sipil Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh: Tiurma Elita Saragi NIM: 047016015

SEKOLAH PASCA SARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007


Telah diuji pada Tanggal 21 July 2007

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

: Dr.Ir.Ahmad Perwira Mulia Tarigan, M.Sc

Anggota : 1.Ir.Syahrizal, MT 2. Ir.Zulkarnaen.A.Muis, M.Eng.Sc 3. Dr.Ir.Moh.Sofian Asmirza S, M.Sc 4. Ir.Medis Sejahtera Surbakti, MT


ABSTRAK Sistim drainase Kota Pematangsiantar belum terlaksana secara optimal sesuai dengan fungsinya akibat belum adanya sistem manajemen pengelolaan drainase yang handal dan terpadu. Akibat hal ini genangan air di beberapa kawasan semakin cenderung bertambah besar pada saat hujan. Peristiwa genangan di beberapa kawasan di perkotaan disebabkan baik oleh sebab alamiah maupun man made. Namun hal ini secara prinsip diakibatkan karena belum berjalannya 3 (tiga) kunci utama dalam pengelolaan drainase yaitu: pemeliharaan, dana dan keterlibatan masyarakat. Maksud penulisan tesis ini adalah meninjau hubungan antar sistem pengelolaan drainase kota Pematangsiantar dengan permasalahan banjir di kota tersebut. Untuk itu kondisi umum genangan banjir di kota Pematangsiantar diidentifikasi dan penyebab serta penanggulangan banjir dievaluasi, termasuk kondisi teknis saluran parit di kota Pematangsiantar. Metode yang digunakan adalah metode survey dengan eksplorasi deskriptif dan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer yaitu aspirasi stakeholder yang didapat dari proses wawancara sedangkan data sekunder dikumpulkan dari laporan kajian instansiinstansi terkait. Pada bagian akhir BMP (Best Management Practise) drainase kota Pematangsiantar diungkap berdasarkan analisa teknis dan non teknis

i


KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan kasihdan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis ini ditulis adalah sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada Program Studi Magister Teknik Sipil Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (USU) untuk memperoleh gelar Magister Teknik (MT) dan pengutamaan (kekhususan) bidang Manajemen Prasarana Publik. Judul Tesis ini adalah: “ TINJAUAN MANAJEMEN SISTEM DRAINASE KOTA PEMATANGSIANTAR “ adalah sebuah studi kasus dengan metode survey dengan tingkat eksplanasi deskriptif, dengan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Penulis merasa, Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Rektor Universitas Sumatera Utara, Bapak Prof.dr.Chairuddin P. Lubis, DTM & H, SpA (K) atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Magister. 2. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang dijabat oleh Prof.Dr.Ir.T.Chairun Nisa B, MSc atas kesempatan menjadi mahasiswa Magister pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Dr.Ir.Roesyanto, MSCE sebagai ketua Program Studi magister Teknik Sipil Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara-Medan. 4. Bapak Ir.Rudi Iskandar, MT sebagai sekretaris Program Studi Magister Teknik Sipil Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara-Medan 5. Bapak Dr.Ir.A.Perwira Mulia Tarigan, M.Sc sebagai Ketua Komisi Pembimbing 6. Bapak Ir.Makmur Ginting, M.Sc sebagai Anggota Komisi Pembimbing

ii


7. Bapak-bapak Dosen (Staf Pengajar) pada Program Studi Magister Teknik Sipil Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama menjalani masa studi 8. Bapak- bapak staff Departemen Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar yang sudah membantu untuk memeperoleh data-data yang diperlukan demikian juga membantu dalam survey 9. Bapak Walikota Pematangsiantar melalui kabag. Umum yang sudah membantu dalam memberikan struktur organisasi PEMKO kota Pematangsiantar 10.Secara khusus, penulis mengucapkan terimakasih kepada anak-anak yaitu Marshall Hutabarat, Mikha Hutabarat, Sara br Hutabarat serta cucu yang manis Yehezkiel Natanael Hutabarat yang selalu memberikan dukungan dan dorongan semangat 11.Kepada semua pihak, teman maupun saudara yang telah membantu terselesaikannya studi dan tesis ini, penulis mengucapkan terimakasih. TUHAN MEMBERKATI

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, serta referensi yang penulis miliki. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik membangun demi perbaikan pada masamasa mendatang.

Medan, July 2007

Tiurma Elita Saragi NIM: 047016015

iii


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan, 27 January 1961 dari pasangan Let. Kol. Pol Andreas Saragi dan Tamaria br. Silalahi, anak ke tujuh dari sembilan bersaudara. Pada Tahun 1979 penulis menyelesaikan Sekolah Menengah Atas pada SMA Negeri 1 Medan. Selanjutnya melanjutkan kuliah di Universitas HKBP Nommensen, pada tahun 1984 penulis memperoleh gelas Bsc serta menikah. Pada tahun 1991 penulis kembali melanjutkan kuliah di Universitas HKBP Nommensen serta menyelesaikan S1 pada tahun 1994. Pada bulan Agustus 2004, penulis mengikuti pendidikan Sekolah Pasca Sarjana di Universitas Sumatera Utara dengan mengambil jurusan Tekik Sipil dengan konsentrasi Managemen Prasarana Publik. Pada bulan Juni 1996 penulis bekerja pada PT. UNITWIN INDONESIA pada Proyek Cemara Hijau sebagai Konsultan. Pada tahun 2000 bekerja pada PT. Bina Asih pada Proyek Pemberdayaan perempuan sebagai asisten pelaksana. Pada tahun 2001 bekerja sebagai staf pengajar di Universitas HKBP Nommensen Medan sampai sekarang. Pada tahun 2003 bekerja pada Metropolitan Urban Development Project sebagai Quality Surveyor. Pada tahun 2006 bekerja pada Konsultan CTI Engineering sebagai Material Engineer. Setelah menyelesaikan S2, penulis berharap dapat lebih mendalami ilmu yang telah diperoleh agar dapat berguna bagi orang lain dan terlebih dahulu memuliakan TUHAN ALLAh yang oleh Kasih dan Kemurahan-Nya penulis dapat menyelesaikan Sekolah Pasca Sarjana di Universitas Sumatera Utara.

iv


DAFTAR ISI

ABSTRAK ...................................................................................................... KATA PENGANTAR...................................................................................... DAFTAR RIWAYAT HIDUP......................................................................... DAFTAR ISI.................................................................................................... DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... DAFTAR TABEL ........................................................................................... DAFTAR LAMPIRAN.................................................................................... DAFTAR NOTASI.......................................................................................... BAB I

Halaman i ii iv v ix xii xiii xiv

PENDAHULUAN ........................................................................... 1 I.1. Umum ...................................................................................... 1 1.2

Latar belakang.......................................................................... 2

I.3

Permasalahan ........................................................................... 3

I.4

Maksud dan Tujuan.................................................................. 4

I.5

Methodologi ............................................................................. 5

1.6

Sistematika Penulisan ............................................................. 5

BAB II STUDI LITERATUR DRAINASE PERKOTAAN ......................... 7 2.1

Umum....................................................................................... 7

2.2 Konsep Sistem Drainase Perkotaan........................................... 8 2.2.1

Tipe dari sistem drainase.............................................. 8

2.2.2

Sistim drainase perkotaan............................................

8

2.2.3

Struktur saluran drainase perkotaan............................

10

2.2.4

Kerangka sistem drainase perkotaan............................

11

2.2.5

Drainase perkotaan serta hubungannya dengan banjir............................................................................. 15 2.2.5.1 Banjir................................................................ 15 2.2.5.2 Effektivitas sistem penanggulangan banjir perkotaan.......................................................... 17

v


2.2.6

Manajemen sistem drainase perkotaan yang berkelanjutan...... ........................................................ . 22 2.2.6.1 Tahapan studi ................................................

23

2.2.6.2 Tahapan perancangan.....................................

23

2.2.6.3 Tahapan pelaksanaan.................... ............... 24 2.2.6.4 Tahap operasi dan pemeliharaan.................... 2.4

25

Urban Stormwater Runoff dan Dampak Banjir.......................... 25 2.3.1

Dampak fisik..................................................

26

2.3.2

Dampak lingkungan dan kesehatan.................. 27

2.3.3

Keikutsertaan dan pengaturan kelembagaan.... 29

BAB III DATA-DATA DAN ANALISIS KOTA PEMATANGSIANTAR ........................................................................................................... 31 3.1

Umum....................................................................................... 31

3.2

Kondisi eksisting kota Pematangsiantar .................................. 31 3.2.1

Letak geografis dan administratif ................................ 31

3.2.2

Topografi...................................................................... 34

3.2.3

Iklim ............................................................................. 34

3.2.4

Kependudukan ............................................................. 34

3.2.5

Air bersih ..................................................................... 35

3.2.6

Sampah/limbah ..........................................................

36

3.2.7

Kondisi drainase kota Pematangsiantar......................

37

3.2.7.1 Data primer..................................................... 38 3.2.8

3.2.7.2 Data sekunder.................................................

38

Pembagian sistem drainase..........................................

41

3.2.8.1 Drainase primer................................................ 43 3.2.8.2 Drainase sekunder........................................... 43 3.2.9

3.2.8.3 Drainase tertier...............................................

44

Jembatan dan gorong-gorong.......................................

49

vi


3.2.10 Drainase jalan............................................................... 49 3.2.11 Air buangan kamar mandi dengan drainase............... .. 50 3.2.12 RUTR (rencana umum tata ruang................................. 51 3.2.13 LAND USE (tata guna lahan)......................................... 51 3.2.14 Penggelontoran kota ..................................................... 54 3.3

Hidrologi.............................. .................................................... 56 3.3.1

Data curah hujan .......................................................... 57

3.3.2 Kriteria data perhitungan debit banjir .......................... 58

3.4

3.3.3

Kriteria perhitungan hidrolika...................................... 59

3.3.4

Disain dimensi drainase ……………………………..

3.3.5

Rekapitulasi biaya……………………………………. 61

61

Analisa Penyebab Banjir ........................................................... 63 3.4.1 Umum............................................................................. 63 3.4.2 Faktor penyebab banjir di kota Pematangsiantar........... 64 3.4.3 Letak atau lokasi areal yang tergenang.......................... 67 3.4.4 Tinggi genangan dan lamanya genangan....................... 68

3.5

3.6

Pengelolaan Drainase kota Pematangsiantar............................. 68 3.5.1

Struktur organisasi ...................................................... 68

3.5.2

Disain detil...................................................................

3.5.3

Pembangunan .............................................................. 70

3.5.4

Penanganan banjir......................................................... 71

3.5.5

Operasi dan pemeliharaan............................................. 72

69

Pendanaan Drainase kota Pematangsiantar............................... 72 3.6.1

Anggaran Drainase kota Pematangsiantar..................... 72

3.6.2

Alokasi Anggaran Biaya Operasional Drainase............ 73

BAB IV PERUMUSAN BMP ( Best Management Practise ) Drainase Kota Pematangsiantar…………………………………………………….. 74 4.1

Umum ……………………………………………………….. 74

vii


4.2

Analisa penanganan sistem drainase kota Pematangsiantar........................................................................ 76 4.2.1

Prioritas penanganan drainase kota Pematangsiantar……………………………………….. 76

4.2.2

Sistim pengawasan, operasional dan pemeliharaan....... 77

4.2.3

Peningkatan/ perencanaan kembali sistem drainase….. 80

4.2.4 Pendanaan untuk penanganan sistem drainase............. 80 4.2.5

Realisasi APBD kota Pematangsiantar......................... 81

4.2.6

Alokasi APBD kota Pematangsiantar...……………… 81

4.2.7 Pengaruh banjir terhadap kesehatan dan lingkungan.... 82 4.2.8 Pengaruh banjir terhadap daerah komersil.................. . 83 4.3

Analisa Sistem Drainase serta hubungannya terhadap banjir………............................................................................... 84 4.3.1 Hasil analisa kondisi drainase saat ini............................. 88 4.3.2 Prioritas tindakan…….................................................. ... 92

4.3

Best Management Practise kota Pematangsiantar...................... 93

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN …………………………................

98

5.1 Kesimpulan……………………………………………………

98

5.2 Saran..........................................................................................

99

viii


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1

Konfigurasi sistem drainse perkotaan .....................................

9

Gambar 2.2

Konstruksi sistem drainase minor............................................

10

Gambar 2.3

Struktur saluran drainase perkotaan ........................................

10

Gambar 2.4a Kerangka saluran pembuang bentuk tegak..............................

12

Gambar 2.4b Kerangka saluran pembuang bentuk kipas..............................

12

Gambar 2.4c Kerangka saluran pembuang menurut area atau zona.............

13

Gambar 2.5

Profil dari saluran pembuang...................................................

15

Gambar 2.6

Proses pembangunan yang kurang melibatkan masyarakat ....

20

Gambar 2.7

Proses pembangunan yang melibatkan masyarakat sejak awal ................................................................................

21

Gambar 2.8

Siklus dan tahapan pembangunan yang lengkap.....................

22

Gambar 2.9

Alur proses pembangunan.......................................................

23

Gambar 2.10 Kemacetan lalu lintas akibat banjir di jalan Tol......................

27

Gambar 2.11 Daerah rawan banjir serta masyarakat kumuh ........................

28

Gambar 2.12 Pengembangan model kelembagaan .......................................

30

Gambar 3.1

Peta kota Pematangsiantar.......................................................

33

Gambar 3.2

Peta manajemen drainase kota Pematangsiantar.....................

40

Gambar 3.3

Peta pembagian watersheds kota Pematangsiantar .................

42

Gambar 3.4a Peta drainase primer-1 kota Pematangsiantar .........................

45

ix


Gambar 3.4b Peta drainase primer-2 kota Pematangsiantar .........................

46

Gambar 3.5a Peta drainase sekunder-1 kota Pematangsiantar .....................

47

Gambar 3.5b Peta drainase sekunder-2 kota Pematangsiantar .....................

48

Gambar 3.6

Peta RUTR Kota Pematangsiantar ..........................................

53

Gambar 3.7

Peta sistem Penggelontoran Kota Pematangsiantar ................

55

Gambar 3.8

Bagan alir curah hujan serta hubungannya dengan drainase ..

64

Gambar 3.9

Kondisi saluran yang penuh sampah/sedimen. .......................

65

Gambar 3.10 Gambar inlet saluran tertutup..................................................

65

Gambar 3.11 Dimensi saluran yang kurang tepat .........................................

66

Gambar 3.12 Penempatan fasilitas kota yang tidak teratur...........................

66

Gambar 3.13 Penempatan gorong-gorong yang kurang tepat.......................

66

Gambar 4.1

Bagan Alir Pengelolaan Drainase Perkotaan ..........................

75

Gambar 4.2

Digram Ishikawa permasalahan dan penyebab banjir Kota Pematangsiantar ............................................................

84

Gambar 4.3

Digram Pie kondisi saluran yang rusak ..................................

89

Gambar 4.4

Digram Pie kondisi saluran yang sumbat................................

90

Gambar 4.5

Digram Pie kondisi tenaga operasi dan pemeliharaan ............

91

Gambar 4.6

Digram Pie kondisi saluran akibat keperdulian masyarakat ...

92

Gambar 4.7

Bagan perencanaan sistem drainase .......................................

94

Gambar A.1

Pintu air di Jalan Ade irma .....................................................

104

Gambar A.2

Saluran di Jalan Ade irma .....................................................

104

Gambar A.3

Saluran penuh sampah dan sedimen dekat pajak Dwikora .....

105

x


Gambar A.4

Pintu air yang tidak terawat ...................................................

105

Gambar A.5

Situasi masyarakat yang berjualan di atas trotoar ..................

106

Gambar A.6

Kondisi box culvert penuh sampah dan pemasangan fasilitas kota yang tidak teratur ...........................................................

xi


106

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Type banjir, karakteristik dan dampak........................................

Tabel 3.1

Luas dan Proporsi Luas Wilayah Kecamatan

26

Kota Pematangsiantar .................................................................

32

Tabel 3.2

Curah Hujan Harian Maksimum Cara Gumbel...........................

57

Tabel 3.3

Koeffisien limpasan (runoff) .......................................................

59

Tabel 3.4

Debit pada daerah aliran kota Pematangsiantar ..........................

60

Tabel 3.5

Rekapitulasi biaya perawatan/perbaikan drainase primer...........

61

Tabel 3.6

Rekapitulasi biaya perawatan/perbaikan drainase sekunder .......

62

Tabel 3.7

Rekapitulasi biaya perawatan/perbaikan drainase tertier............

62

Tabel 4.1

Tugas dan tanggungjawab dalam operasi dan pemeliharaan drainase .......................................................................................

78

Tabel 4.2

Jumlah petugas lapangan dalam operasional dan pemeliharaan... 79

Tabel 4.3

Jumlah kunjungan penderita penyakit menurut kecamatan ........

82

Tabel 4.4

Kondisi drainase kota Pematangsiantar saat ini ..........................

85

Tabel 4.5

Kondisi saluran yang rusak .........................................................

89

Tabel 4.6

Kondisi saluran yang penuh sedimen..........................................

89

Tabel 4.7

Jumlah tenaga yang ideal untuk operasi dan pemeliharaan ........

90

Tabel 4.8

Kondisi saluran akibat kepedulian masayarakat .........................

90

Tabel B.1

Tabel saluran drainase Siantar barat ..........................................

115

Tabel B.2

Tabel saluran drainase Siantar selatan ........................................

118

Tabel B.3

Tabel saluran drainase Siantar utara ...........................................

119

xii


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A

Foto kondisi drainase............................................

Lampiran B

Perhitungan penampang drainase dan tabel saluran drainase....................................................

Lampiran C

Lampiran D

103

107

Kondisi genangan di beberapa wilayah kota Pematangsiantar....................................................

122

Struktur organisasi.................................................

127

xiii


DAFTAR NOTASI

P

= Stasiun pompa

TP

= Tempat pengolahan

ft/det

= Kecepatan minimum saluran

s

= Kemiringan dasar saluran

GL

= Level permukaan tanah

MH

= Lubang kontrol

R

= Curah hujan

R

= Curah hujan rata-rata

A

= Lebar permukaan penampang melintang saluran

B

= lebar dasar saluran

C

= tinggi saluran

xiv


BAB I PENDAHULUAN

1.1

Umum Drainase adalah suatu ilmu tentang pengeringan tanah (Haryono, 1999).

Drainase (drainage) berasal dari kata to drain yang berarti mengeringkan dan mengalirkan air. Terminologi ini digunakan untuk menyatakan sistem yang berkaitan dengan penanganan masalah kelebihan air, baik di atas maupun di bawah permukaan tanah.

Pengertian drainase tidak terbatas pada teknik pembuangan air yang

berlebihan namun lebih luas lagi menyangkut keterkaitannya dengan aspek kehidupan yang berada di dalam kawasan perkotaan. Secara singkat, sistim yang berkaitan dengan pembuangan limpasan air (excess water) disebut drainase. Drainase dapat dibedakan atas tiga jenis utama yakni: 1) Drainase perkotaan (urban drainage); 2) Drainase lahan terbuka (land drainage); 3) Drainase jalan raya (road drainage). Drainase sudah menjadi salah satu infrastruktur perkotaan (urban infrastructure) yang sangat penting. Menurut Suripin (2004), kualitas manajemen suatu kota dapat dilihat dari kualitas sistem drainase yang ada. Sistem drainase yang baik dapat membebaskan kota dari genangan air. Genangan air menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan jorok, sarang nyamuk, dan tempat sumber penyakit lainnya, yang pada gilirannya dapat menurunkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat

1


1.2

Latar Belakang Sebagai

kota

kedua

terpenting

dan

terbesar

setelah

Medan,

kota

Pematangsiantar terus berkembang dengan pertambahan jumlah penduduk yang tidak merata. Seiring dengan hal tersebut, Kota Pematangsiantar perlu meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan publik, perdagangan, industri, dan administrasi pemerintahan. Salah satu sarana dan prasarana yang dimaksud adalah sistem jaringan drainase perkotaan. Sistem jaringan drainase merupakan salah satu infrastruktur yang penting dalam pengembangan wilayah perkotaan, agar kota dapat terlihat lebih indah, bersih, tertata dan bebas dari genangan banjir. Sistem jaringan drainase perkotaan yang tidak baik akan merugikan kota dan masyarakat, karena mengganggu lingkungan, menghambat transportasi, mengganggu kesehatan dan memberikan dampak buruk terhadap sosial dan ekonomi. Topografi kota Pematangsiantar yang berbukit-bukit dan berlembah, serta datar di bagian pusat kota membantu pengaliran air secara gravitasi. Namun di beberapa kawasan di pusat kota masih terlihat genangan-genangan air pada saat hujan turun. Kondisi genangan banjir di Kota Pematangsiantar dengan tinggi genangan 30 cm sampai dengan 40 cm dengan lama genangan 30 menit sampai dengan 60 menit di lokasi-lokasi tertentu mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat demikian juga dengan sistem perekonomian. Seiring dengan pertumbuhan kota Pematangsiantar sebagai kota kedua terpenting setelah kota Medan dan sebagai kota lintas wisata menuju daerah wisata

2


Parapat, pemerintah kota Pematangsiantar berupaya untuk membenahi secara bertahap dan berkelanjutan prasarana kota yang diperlukan. Pada sektor drainase pembenahan dilakukan baik secara bersama-sama dengan instansi terkait maupun melalui program pemerintah kota Pematangsiantar sendiri melalui APBD (Angaran Pendapatan Belanja Negara) kota Pematangsiantar. Namun upaya yang telah dilakukan sejauh ini masih belum menuntaskan permasalahan genangan banjir di kota Pematangsiantar. Penanggulangan permasalahan banjir dapat dilakukan apabila penyebab dari permasalahan tersebut dapat diidentifikasi terlebih dahulu, sehingga penanganan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut dapat diketahui untuk dapat diimplementasikan. Dalam penelitian ini dilakukan identifikasi kondisi drainase pada daerah genangan banjir di kota Pematangsiantar dan penyebabnya secara umum, serta kondisi saluran parit. Sebagai contoh lokasi penelitian adalah kondisi saluran parit di Jalan Ade irma, pajak Dwikora, pajak Horas serta saluran daerah Jalan Achmad yani.

1.3

Permasalahan dan Pembatasan Masalah Masalah yang akan diteliti dalam tesis ini adalah: 1. Bagaimana kondisi genangan banjir di kota Pematangsiantar dan penye bab nya serta bagaimana manajemen penanggulangan genangan banjir yang dibutuhkan berdasarkan kondisi genangan tersebut

3


2. Bagaimana kondisi teknis saluran parit kota Pematangsiantar sehingga terjadi banjir sekitar lokasi tersebut dan bagaimana penanggulangan banjir yang dibutuhkan berdasarkan kondisi teknis tersebut. Pembatasan masalah dalam tesis adalah bahwa fokus tesis tertuju kepada sistem drainase kota yang tidak melibatkan analisa daerah tangkapan air secara meluas. Selain itu tesis ini bertumpu pada analisa sistem operasi dan pemeliharaan drainase kota Pematangsiantar serta dampaknya terhadap banjir.

1.4

Maksud dan Tujuan Maksud penulisan tesis ini adalah meninjau hubungan antar sistem

pengelolaan drainase kota Pematangsiantar dengan permasalahan banjir di kota tersebut. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk: 1. Mengidentifikasi kondisi genangan banjir di kota Pematangsiantar dan penyebabnya serta penanggulangan banjir yang dibutuhkan berdasarkan kondisi genangan tersebut. 2. Mengetahui kondisi teknis saluran parit di kota Pematangsiantar sehingga terjadi banjir di sekitar lokasi tersebut dan bagaimana penanggulangan banjir yang dibutuhkan berdasarkan kondisi teknis tersebut. 3. Merumuskan

BMP

(Best

Management

Pematangsiantar.

4


Practise)

drainase

kota

1.5

Metodologi Dalam mencapai maksud dan tujuan sebagaimana disebutkan di atas maka

metodologi penelitian ini bersifat deskriptif dengan daerah penelitian adalah titik-titik lokasi genangan banjir di kota Pematangsiantar. Adapun langkah-langkah penelitiannya adalah sebagai berikut: 1. Identifikasi kondisi eksisting sistem drainase kota Pematangsiantar untuk mengetahui distribusi debit drainase 2. Identifikasi

sistem

manajemen

dan

pembiayaan

drainase

kota

Pematangsiantar 3. Studi literatur manajemen drainase perkotaan 4. Evaluasi sistem operasi dan pemeliharaan drainase perkotaan 5. Merumuskan BMP untuk drainase kota Pematangsiantar.

1.6

. Sistematika Penulisan Bab I, Pendahuluan, menjelaskan tentang pengertian drainase secara umum, latar belakang penulisan tesis, permasalahan dan pembatasan masalah, maksud dan tujuan penulisan serta metodologi penulisan. Bab II, Studi literatur, menjelaskan teori-teori dan pengalaman yang telah peneliti yang relevan dengan problem banjir perkotaan. Bab III, Data, menjelaskan kondisi eksisting drainase kota Pematangsiantar. Bab IV, Analisa dan diskusi, menjelaskan interaksi antara data dengan studi literatur dan menghasilkan tesis. Bab V, Kesimpulan dan saran, menjelaskan kesimpulan dari hasil penulisan dan memberikan saran untuk kesempurnaan penulisan.

5


BAB II STUDI LITERATUR

2.1

Umum Perkotaan merupakan pusat segala kegiatan manusia, pusat produsen, pusat

perdagangan, sekaligus pusat konsumen. Di daerah perkotaan banyak fasilitas umum, transportasi, komunikasi, dan sebagainya. Saluran drainase di daerah perkotaan menerima tidak hanya air hujan, tetapi juga air buangan (limbah) rumah tangga dan limbah pabrik. Hujan yang jatuh di wilayah perkotaan kemungkinan terkontaminasi, manakala air itu memasuki dan melintasi atau berada pada lingkungan perkotaan tersebut. Sumber kontaminasi berasal dari udara (asap, debu, uap, gas, dan lain-lain), bangunan dan/atau permukaan tanah dan limbah domestik (rumah tangga) yang mengalir bersama air hujan. Setelah melewati lingkungan perkotaan, air hujan, dengan atau tanpa limbah domestik, membawa polutan ke badan air. Urbanisasi yang terjadi di hampir seluruh kota besar di Indonesia akhir-akhir ini menambah beban daerah perkotaan menjadi lebih berat. Kebutuhan akan lahan, baik untuk pemukiman maupun kegiatan perekonomian meningkat, sehingga fungsi lahan sebagai retensi dan resapan menurun. Akibatnya aliran permukaan bertambah besar. Perubahan fungsi lahan dari hutan atau kawasan terbuka menjadi daerah terbangun juga mengakibatkan peningkatan erosi. Setiap perkembangan kota harus diikuti dengan evaluasi dan/atau perbaikan sistem drainase secara menyeluruh, tidak hanya pada lokasi pengembang, tetapi juga daerah sekitarnya yang terpengaruh.

6


Sebagai contoh pengembangan suatu kawasan pemukiman di daerah hulu, perencanaan drainasenya tidak hanya dilakukan pada kawasan pemukiman tersebut, tetapi sistem drainase di hilir juga harus dievaluasi dan di redesain jika diperlukan.

2.2

Konsep Sistem Drainase Perkotaan

2.2.1

Tipe dari Sistem Drainase Istilah drainase ditujukan untuk proses pemindahan kelebihan air untuk

mencegah hal yang tidak menyenangkan bagi publik, properti dan kehidupan. Di dalam area yang belum berkembang drainase terjadi secara alami sebagai bagian dari siklus hidrologi. Secara alamiah drainase tidak statis tetapi dapat berubah sesuai lingkungan dan kondisi fisik. Pengembangan dari area yang bertentangan dengan sifat alam akan menimbulkan kerawanan. Untuk ini diperlukan seorang ahli drainase agar pembangunan dilakukan tanpa merusak bagian yang penting di area tersebut. Sistem drainase dapat diklassifikasikan dalam beberapa kategori yaitu: a. Sistem drainase perkotaan b. Sistem drainase irigasi c. Sistem drainase jalan dan d. Sistem drainase lapangan udara

2.2.2 Sistem Drainase Perkotaan Di wilayah perkotaan, kontribusi curah hujan dapat meliputi 1) akibat air permukaan setelah hujan yaitu dari atap, lapangan/halaman, jalan dan lain-lain, 2) air

7


limbah dari rumah tangga, bangunan komersial dan industri. Pembuangan seluruh air hujan perlu dialirkan atau dibuang agar tidak terjadi genangan atau banjir. Caranya yaitu dengan pembuatan saluran yang menampung air hujan yang mengalir di permukaan tanah tersebut. Sistem saluran diatas selanjutnya dialirkan ke sistem yang lebih besar. Sistem yang paling kecil juga dihubungkan dengan saluran rumah tangga, sistem infra struktur lainnya. Sehingga apabila cukup banyak limbah cair yang berada dalam saluran tersebut perlu diolah (treatment). Sistem drainase perkotaan dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam sistem, yaitu: 1. Sistem drainase utama (Major urban drainage system) adalah sistem saluran/ badan air yang menampung dan mengalirkan air dari suatu daerah tangkapan air hujan (catchment area). Biasanya sistem ini menampung aliran yang berskala besar dan luas seperti saluran drainase primer, kanal-kanal atau sungai-sungai. Sistem drainase mayor ini disebut juga sebagai sistem saluran pembuang (maindrain) utama (Gambar 2.1). Sistem mayor biasanya meliputi saluran drainase pimer dan sekunder. Pada umumnya drainase mayor direncanakan untuk hujan dengan masa ulang 5 sampai 10 tahun sedangkan untuk pengendalian banjir untuk sunga-sungai besar dipakai periode ulang 25 sampai 50 tahun. 2. Sistem drainase lokal (Minor urban drainage System) adalah sistem saluran dan bangunan pelengkap drainase yang menampung dan mengalirkan air dari daerah tangkapan hujan dimana sebagian besar di dalam wilayah kota. Pada umumnya drainase minor direncanakan untuk hujan dengan masa ulang 2 dan 5 tahun tergantung pada tata guna tanah yang ada. Sistem drainase untuk lingkungan

8


pemukiman lebih cenderung sebagai sistem drainase minor. Sistem minor biasanya meliputi saluran drainase tersier dan kwarter. Dari segi konstruksinya sistem saluran/ drainase minor dapat dibedakan atas dua bagian yaitu: sistem saluran tertutup dan sistem saluran terbuka (Gambar 2.2), (Kodoatie dan Sjarief, 2005).

Gambar 2.1: Konfigurasi sistem drainase perkotaan (Grigg, 1996; Kodoatie dan Sjarief, 2005)

9


a. Saluran terbuka

b. Saluran tertutup

Plat Duikker

Gambar 2.2: Gambar konstruksi sistem drainase minor

2.2.3. Struktur Saluran Drainase Perkotaan Secara hirarki drainase perkotaan mulai dari yang paling kecil adalah saluran kwarter, saluran tersier, saluran sekunder dan saluran primer.

a a

b

c

c

c d

b

Gambar 2.3: Struktur saluran drainase perkotaan Keterangan gambar : a. Saluran primer adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran sekunder dan mengalirkannya ke badan penerima air

10


b. Saluran sekunder adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran tersier dan menyalurkannya ke saluran primer c.

Saluran tersier adalah saluran drainase yang menerima air dari sistemdrainase kwarter dan mengalirkannya ke saluran sekunder

d. Saluran kwarter adalah saluran kolektor jaringan drainase lokal

2.2.4

Kerangka Sistem Drainase Perkotaan Kerangka jaringan sistem saluran pembuangan yang meliputi pembagian

zone, dalam lingkaran sistem (Gupta, 1989) seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.4a, 2.4b, dan 2.4c. Komponen saluran pembuang mengalirkan debit dan cabang bagian saluran penerima memperhitungkan debit dari satu atau banyak cabang-cabang saluran penerima. Saluran pembuang utama akan menerima air limpasan dan kondisi air yang luar biasa akan melimpah pada aliran air yang mengalir ke muara.

11


Lateral sewer Submain sewer

Main or trunk Sewer

Gambar 2.4a: Kerangka saluran pembuang bentuk tegak (Gupta, 1989)

Main Lateral P P P

Submain P TP

Gambar 2.4b: Kerangka saluran pembuang bentuk kipas P=stasiun pompa; TP=tempat pengolahan (Gupta, 1989)

12


Overflow P

TP

Gambar 2.4c: Kerangka saluran pembuang menurut area atau zona (Gupta, 1989) Pada kerangka mendatar (penampang memanjang) saluran pembuang mengalir sepanjang sisi jalan atau bangunan utilitas. Pada denah dibuat saluran pembuang utama meninggalkan wilayah ke arah daerah rendah dan cabang-cabang saluran sisi (alam) mengitari wilayah. Pada cabang-cabang wilayah setiap saluran pembuang digambarkan dari garis ketinggian daerah. Pada kerangka vertikal, mempengaruhi kondisi profil tanah permukaan. Pada kedalaman galian minimum, saluran pembuang dibuat sejajar dengan muka tanah. Bagaimanapun ini tidak dapat dilaksanakan pada kondisi muka tanah yang tidak rata. Untuk sanitari saluran pembuang kemiringan dasar saluran kecepatan minimum

13


adalah 2 ft/s (0,6 m/det). Pada tanah dataran semua saluran dikumpulkan pada satu titik pertemuan dan selanjutnya dilakukan pemompaan. Pada sistim saluran terpisah dibangun di lokasi yang lebih tinggi dari elevasi area. Manholes (lubang inspeksi) untuk pemeliharaan saluran pembuang, dibangun dilokasi 1) pada tempat-tempat pertemuan saluran, 2) perubahan-perubahan kemiringan saluran, 3) perubahan dimensi saluran, 4) perubahan arah saluran, 5) bangunan-bangunan terjun, dan 6) sepanjang jalur saluran setiap jarak 90 s/d 150 m, jarak 150 m s/d 300 m pada saluran berdiameter besar. Ketinggian dasar manhole (lubang inspeksi) satu dengan lainnya tidak selalu sama pada satu elevasi. Bangunan manhole terjunan (Gambar 2.5), dalam perhitungannya disesuaikan dengan kemiringannya tanpa harus meninggikan kedalaman. Pada saluran pembuang dengan radius pendek atau ada belokan yang merubah arah saluran, perlu diperhatikan energi kehilangan tekanan. Pada kecepatan biasa, ada penurunan hingga 30 mm di invert (elevasi dasar) manhole. Pada setiap panjang saluran pembuang, pada potongan melintang digambarkan dan ditunjukkan 1) muka tanah asli, 2) lokasi boring, 3) lapisan batuan, 4) bangunan bawah tanah (utilitas), 5) elevasi pondasi dan bangunan bawah tanah, 6) perlintasan jalan, 7) lokasi dan jumlah manholes, 8) elevasi dasar saluran pembuang pada setiap manhole dan, 9) kemiringan dan dimensi saluran pembuang. Penampang seperti diilustrasikan pada (Gambar 2.5). Penampang membantu dalam perencanaan, estimasi biaya, dan konstruksi dari saluran pembuang

14


7

2 + 48.5

M.H. 101 3+ 40

6

Borehole 4

M.H. 100

Borehole 3

Borehole 2

8

Bar Borehole B h l 1

9

M.H. 102 4 + 16.2 200 mm

M.H. 103

water main

5 + 07.6

cellar 250 mm s =0.010

5

s = 0.0076

250 mm s= 0.0025

4 108.05 GL

3

107.10 GL

106.02 Invert elev 2 2.03 drop

106.52 GL

105.10 Invert elev 2.08 drop

104.45 Entering invert 103.28 Leaving invert 3.24 drop from GL

1 250

275

300

325

350

375

105.43 GL 103.05 Invert elev 2.38 drop 525 x

Gambar 2.5: Profil dari saluran pembuang (Steel and McGhee, 1979; Gupta, 1989)

2.2.5

Drainase Perkotaan serta Hubungannya dengan Banjir

2.2.5.1 Banjir Genangan air / banjir pada umumnya terjadi akibat adanya hujan lebat dengan durasi lama sehingga meningkatkan volume air dan mempercepat akumulasi aliran permukaan (run-off) pada permukaan tanah (Haryono, 1999). Pengaliran air di dalam drainase perkotaan disebabkan terutama oleh limbah rumah tangga dan hujan, tetapi yang paling dominan yang mengakibatkan banjir adalah air hujan.

15


Kajian masalah banjir terlebih dahulu harus menganalisa penyebab utamanya sebelum menyusun strategi mengantisipasinya. Secara teoritis terjadinya banjir dengan intensitas yang cenderung meningkat merupakan akibat dari masukan sistem yang berlebihan, dalam hal ini curah hujan yang melebihi normalnya, atau sering dikenal dengan curah hujan perkecualian (eksepsional). Selain itu kejadian banjir yang terus berulang merupakan hasil (resultan) dari kerusakan sistem yang ada, dalam hal ini adalah daerah aliran sungai (DAS). Rekayasa dan rancang bangun untuk mengantisipasi serta meminimalisasi resiko banjir dapat dilakukan dengan pendekatan-pendekatan: a. Pendekatan dengan menganalisa curah hujan perkecualian (eksepsional) Perubahan iklim global yang terjadi belakangan ini ternyata berdampak pada terjadinya akumulasi curah hujan tinggi dalam waktu singkat. Dengan curah hujan tahunan yang relatif sama, namun dengan durasi yang singkat akan berdampak pada meningkatnya intensitas banjir yang terjadi. Apalagi kalau curah hujannya menyimpang jauh lebih tinggi dibandingkan normalnya, maka banjir yang akan terjadi akan semakin besar. Pendekatan dengan menganalisa curah hujan perkecualian ini sangat berguna untuk mengantisipasi serta meminimalkan resiko banjir yang lebih besar. b. Pendekatan dengan menganalisa kerusakan sistem daerah aliran sungai (DAS) Kerusakan daerah aliran sungai (DAS) merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat

16


tinggi dan terkonsentrasi pada wilayah tertentu menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan. Lahan yang dulunya merupakan areal pertanian, akibat bertambahnya jumlah penduduk, lahan-lahan tersebut berubah menjadi daerah permukiman, dimana sering juga ditemukan pada daerah permukiman penggunaan lahan melampaui daya dukungnya. Pembabatan hutan, budi daya tanaman pangan pada lahan berlereng terjal tanpa konservasi tanah dan air yang memadai merupakan ilustrasi penyebab rusaknya sistem hidrologi daerah aliran sungai. Akibat tambahan cadangan air tanah pada musim hujan sangat terbatas sehingga persediaan air di musim kemarau menjadi rendah dan menyebabkan pertumbuhan vegetasi semakin terbatas sehingga pada musim hujan kemampuan daerah aliran sungai menyerap dan menahan aliran permukaan sangat rendah sehingga sebagian hujan ditransfer menjadi debit sungai dan menyebabkan terjadinya banjir.

2.2.5.2 Efektifitas Sistem Penanggulangan Banjir Perkotaan Ada beberapa persoalan yang dapat dikemukakan di sini berkaitan dengan rendahnya efektifitas sistem penanggulangan banjir di perkotaan (Suripin, 2004), yaitu antara lain: a. Persoalan teknis • Upaya penanggulangan banjir yang telah dilakukan maupun yang diprogramkan belum menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya,

17


hanya menangani masalah permukaannya saja, sehingga penanggulangan banjir tidak tuntas. • Master plan pengendalian banjir / drainase belum ada sehingga penanganan masih bersifat setempat dan masing-masing, sehingga terjadi ketidaksingkronan sistem penanggulangan banjir / drainase yang terbangun yang ditangani oleh berbagai instansi / lembaga. • Perubahan karakteristik watak banjir, puncak banjir makin besar, dan waktu datangnya makin singkat. • Kawasan di dataran banjir telah berkembang dengan sangat pesat menjadi kawasan permukiman, industri, perdagangan yang padat, sehingga upaya penanggulangan banjir lebih banyak bersifat tambal sulam dan represif. • Pemanfaatan bantaran sungai atau daerah sempadan sungai yang tidak pada tempatnya, banyak bangunan berada di bantaran, bahkan di badan sungai dan di atas saluran tanpa ada tindakan penertiban. • Pengambilan air bawah tanah yang melebihi potensi yang ada sering berlangsung terus, bahkan makin meningkat, sehingga berakibat pada penurunan muka tanah. • Kinerja sistem penanganan banjir yang telah ada tidak optimal akibat tidak adanya program dan pendanaan operasioanal dan pemeliharaan (O & P) yang memadai.

18


• Penanganan masalah banjir secara teknis sering tidak mengenal batas administrasi dan merupakan satu sistem, namun dari segi administrasi sering harus dipisah. b. Persoalan non teknis • Upaya menangani banjir selama ini masih berorientasi proyek dan bersifat top down dan represif terstruktur, sehingga peran serta masyarakat masih sangat rendah. Banyak “ para birokrat bidang pengairan” masih berpedoman bahwa “asal disediakan dana, permasalahan banjir dapat diatasi dengan tuntas” • Persepsi masyarakat yang kurang pas terhadap upaya penanganan banjir yang

dilakukan

oleh

pemerintah

secara

terstruktur.

Masyarakat

menganggap bahwa upaya yang dilakukan akan selalu dapat menuntaskan permasalahan banjir di kawasan tersebut. • Kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk memelihara sarana dan prasarana sistem drainase masih sangat rendah. Masyarakat masih menganggap bahwa saluran air / sungai merupakan back yard, yaitu tempat pembuangan segala jenis limbah baik padat maupun cair • Masyarakat luas belum memahami sepenuhnya tentang fenomena banjir yang bersifat dinamis • Potensi konflik antar daerah sangat mungkin sehubungan dengan batas administrasi yang berbeda dengan batas sistem drainase. • Penegakan hukum belum berjalan dengan baik.

19


Pada hakekatnya pengendalian banjir merupakan suatu yang kompleks. Pertambahan penduduk yang tidak diimbangi dengan penyediaan infrastruktur yang memadai mengakibatkan pemanfaatan lahan perkotaan yang menjadi acak-acakan, tidak tertib, yang menyebabkan persoalan drainase diperkotaan menjadi kompleks (Suripin, 2004). Hal ini disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat yang kurang perduli terhadap infrastruktur kota, dan belum mengakarnya kesadaran terhadap hukum, perundangan, dan kaidah-kaidah yang berlaku. Kecenderungan ini timbul karena proses pembangunan yang selama ini berlangsung kurang melibatkan masyarakat secara aktif (Gambar 2.6)

Dinyatakan dapat

Bisa

dinyatatakan diterima Suber Daya

Lingkungan

Proses Pelaksanaan Pembangunann

Produk Pelaksanaan Pembanguna

Oleh Pemerintah

Proses Penilaian Penerimaa n produk

diTOLAK Produk Penilaian

Oleh Masyarakat

Gambar 2.6: Proses pembangunan infrastruktur yang kurang melibatkan masyarakat (Suripin, 2004) Oleh sebab itu, mulai saat ini konsep kebijakan publik dalam mengambil keputusan harus melibatkan masyarakat. Baik itu berupa pembangunan fisik maupun non fisik, mulai dari ide pembangunan infrastruktur sampai dengan pengoperasiannya (Gambar 2.7)

20


Dinyatakan dapat diterima dinyatakan diterima

Proses Pelaksanaan Pembangunan

Sumber

Pasti

Proses Penilaian Penerimaan produk

Produk Pelaksanaan Pembanguna

Oleh Pemerintah atau masyarakat

Produk Penilaian

Oleh Masyarakat

Gambar 2.7: Proses pembangunan yang melibatkan masyarakat sejak awal, sehingga hasilnya diterima masyarakat (Suripin, 2004) Dalam

siklus

pembangunan,

dulu

dikenal

SIDLACOM

(Survey,

Identification, Design, Land Acquisition, Construction, Operation, and Maintenance), merupakan siklus yang kurang lengkap, karena tidak mencantumkan evaluasi dan monitoring.

Kurang lengkapnya siklus tersebut menyebabkan arus informasi

terputus, sehingga keberhasilan atau kegagalan hasil pembangunan, sistem drainase pada khususnya dan infrastruktur pada umumnya, yang telah lalu tidak terinventarisasi

untuk

dijadikan

bahan

pijakan

dan

pertimbangan

dalam

pengembangan di masa mendatang. Siklus pembangunan yang lengkap seperti pada Gambar 2.8

21


Identifikasi proyek

Pra studi kelayakan

Studi kelayakan

Perencanaan rinci

PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN

EVALUASI DAN MONITORING Laporan Proyek Selesai

OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Konstruksi

Persiapan Konstruksi

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Gambar 2.8: Siklus dan tahapan pembangunan yang lengkap (Suripin, 2004)

2.2.6 Manajemen Sistim Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan Manajemen adalah kebijakan atau pengelolaan sebuah aktifitas yang dimulai dari perencanaan meliputi tahap-tahap studi, penentuan alternatif dan atau skala prioritas maupun perancangan. Selanjutnya dilanjutkan dengan pelaksanaan fisik yang mengacu pada akhir perencanaan. Setelah pelaksanaan fisik selesai maka tahapan berikut adalah melakukan operasional dan selama proses operasional harus selalu dilakukan pemeliharaan yang kontinyu (Kodoatie dan Sjarief, 2005). Keseluruhan proses dapat kita lihat pada Gambar 2.9 di bawah

22


ini.

Ide/ gagasan

Tahapan studi

Pra-studi dan Studi kelayakan: Aspek-aspek teknik, SosBud, Ekonomi, Kelembagaan, Hukum dan lingkungan ya Layak

Kaji ulang tidak

Tahapan perancangan

Penentuan/ pemilihan alternatif Berhenti Perancangan/ perencanaan

Tahapan implementasi Tahapan O dan M

Pelaksanaan pembangunan Operasi dan pemeliharaan

Gambar 2.9: Alur proses pembangunan (Kuiper, 1971 dan 1989; Kodoatie,1995)

2.2.6.1 Tahapan Studi Tahapan studi adalah ide atau sasaran atau tujuan yang mau dicapai dan ide ini diterjemahkan atau diaplikasikan dalam bentuk studi, selanjutnya apakah ide itu layak diimplementasikan sehingga bisa ditindak-lanjuti dengan analisis yang lebih detail. Bila mana hasil rekomendasi menyatakan bahwa kegiatan tersebut layak secara komprehensif maka dapat dilanjutkan dengan studi kelayakan. 2.2.6.2 Tahap Perancangan Hasil rekomendasi dari studi kelayakan menyodorkan beberapa alternatif berdasarkan aspek-aspek teknis, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kelembagaan dan

23


lingkungan secara detail. Selanjutnya dilakukan seleksi perancangan dengan berbagai pertimbangan baik dukungan maupun kendala. Contoh untuk dukungan, adanya kesiapan dana yang cukup, dukungan dari unsur pemerintah dan para pihak lainnya. Contoh untuk kendala, terbatasnya sumber dana, lahan ataupun kendala dari sudut lingkungan. Perlu diingat bahwa dukungan dan kendala tersebut, baik berupa kelebihan, keuntungan dan kerugian, skala prioritas dan hal-hal lain yang terkait telah diungkapkan dalam studi kelayakan.

2.2.6.3 Tahap Pelaksanaan Tahap pelaksanaan merupakan implementasi dari apa yang sudah dihasilkan dari tahap sebelumnya, berupa rencana/design proyek dan terdiri dari tiga (3) sub tahapan yakni 1) Pra pelaksanaan yaitu penyusunan program, penyusunan rencana/desain rinci, penyusunan anggaran biaya, penyusunan organisasi dan personalia, pembebasan lahan, 2) Pelaksanaan kontrak yaitu penyerahan lapangan, surat perintah mulai kerja, rapat persiapan pelaksanaan, mobilisasi alat dan tenaga, pemeriksaan bersama (mutual check dan review design), shop drawing, pelaporan, pemeriksaan pekerjaan, pembayaran prestasi pekerjaan, perubahan pekerjaan (bila ada), perpanjangan waktu pelaksanaan (bila perlu), Denda (bila ada), Show cause meeting; 3) Penyerahan pekerjaan (proyek) merupakan tahap akhir dari rangkaian kegiatan yang penyerahannya dilaksanakan paling lambat tiga bulan setelah proyek selesai, didukung dengan laporan proyek selesai atau yang dikenal dengan project completion report (PCR).

24


2.2.6.4 Tahap Operasi dan Pemeliharaan Tahap operasi dan pemeliharaan sistem drainase adalah sangat penting, karena merupakan salah satu sasaran utama pembangunan sistem drainase. Berhasilnya pengoperasian dan terpeliharanya suatu hasil pembangunan sistem drainase menjadi indikator kinerja bagi pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai dasar pengelolaan operasi dan pemeliharaan yang effektif dan effisien diperlukan proses perencanaan dan pemograman, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi dan monitoring operasi dan pemeliharaan yang serupa dengan proses perencanaan, pemograman, dan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan sistem drainase merupakan investasi dana masyarakat dan pemerintah yang cukup besar. Oleh sebab itu agar pengoperasian dan pemeliharaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur operasi standar (SOP=Standard Operation Procedure) yang direncanakan, maka semua bangunan dan atau barang yang telah dibuat atau diadakan harus diinventarisasi dan didokumentasi yang sebaik-baiknya.

2.3

Urban Stormwater Runoff dan Dampak Banjir Kondisi kota sangat dipengaruhi oleh masalah drainase, genangan dan aliran

air yang berlebihan di permukaan dan biasanya disebabkan oleh saluran yang tidak mampu menampung debit air yang pada gilirannya menimbulkan banjir. Ada tiga kategori yang diidentifikasi yaitu tipe banjir, karakteristik serta dampaknya. Tipe banjir yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan dikategorikan sebagai tipe-A, yang berhubungan kepada gangguan sistem transportasi sebagai tipe-B dan yang

25


berhubungan

kepada kerusakan struktural sebagai tipe-C. Ketiga tipe banjir

tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2.1: Tipe banjir, karakteristik dan dampak banjir Tipe Banjir

Karakteristik banjir dan berdampak pada

Tipe A

Banjir yang disebabkan oleh drainase yang tidak mampu menampung aliran air kelebihan yang dapat terjadi hampir setiap kali karena infrastruktur drainase sangat lemah. Dampak yang utama dari peristiwa ini dihubungkan dengan kondisi kesehatan lingkungan khususnya yang berhubungan dengan penyakit terkait dengan air.

Tipe B

Banjir tipe B lebih sedikit yang terjadi dibanding jenis A tetapi mempengaruhi area lebih besar. Dampak meliputi gangguan ke sistem transportasi.

Tipe C

Banjir dengan area yang luas menyebabkan kerusakan dan gangguan tersebar luas yang mempengaruhi masyarakat dan bisnis sepanjang seluruh kota besar. Dampaknya kepada kerusakan struktural.

Sumber: Jonathan Parkinson (2003), email: Parkinson [email protected]

2.3.1

Dampak Fisik Gambar 2.10 menggambarkan kejadian banjir yang menyebabkan gangguan

sistem transportasi dan komunikasi serta kerusakan pada bangunan dan infrastruktur.

26


Dampak dari banjir ini yang paling menderita adalah masyarakat miskin atau yang berada di daerah kumuh. Sifat alami peristiwa penggenangan berhubungan dengan konteks phisik dan mempengaruhi masyarakat. Walaupun banjir sering dihubungkan dengan peristiwa besar-besaran dengan konsekwensi celaka, ada juga banjir lebih sering berhubungan dengan faktor pada suatu tingkatan lokal, yang dapat menyebabkan permasalahan banyak orang dilingkungan yang berkenaan dengan kota.

Gambar 2.10 : Kemacetan akibat banjir melanda jalan tol di Tangerang-Merak, Jakarta 6 Februari 2007

2.3.2 Dampak Lingkungan dan Kesehatan Banjir dan genangan air mempunyai suatu dampak penting pada kelaziman penyakit, dan penggenangan itu mengganggu kesehatan dan mengakibatkan penyakit

27


epidemics. Air dari limbah rumah tangga sangat perlu diperhatikan dan berkaitan dengan kota serta penjagaan kesehatan karena dapat menimbulkan penyebaran pathogens di sekitar masyarakat (Gambar 2.11). Sumur wc tergenang dan saluran air yang alirannya tidak jalan mengakibatkan lokasi nyamuk aedes, yang memancarkan penyakit seperti demam berdarah. Nyamuk nyamuk anopheles yang menimbulkan penyakit malaria, adalah juga suatu resiko di dalam wilayah perkotaan.

Gambar 2.11: Daerah rawan banjir serta kehidupan masyarakat kumuh di Jakarta. Genangan air menyebabkan tempat untuk nyamuk berkembang biak. Hal ini mengakibatkan tercemarnya lingkungan.

Dampak banjir yang sangat tragis adalah di komunitas masyarakat miskin atau masyarakat yang hidup di daerah kumuh dan masalah banjir biasanya sudah menjadi bagian dari hidup dan sering mengganggu kesehatan serta mata pencaharian mereka.

28


Mereka hanya mempunyai sumber daya minim yang tersedia untuk membangun kembali dan mereka biasanya sangat membutuhkan bantuan eksternal untuk memulihkan keadaan mereka dari banjir yang mereka alami. Mata pencarian mereka terganggu berhubungan dengan genangan yang menimpa tempat tinggal mereka dan material konstruksi tidak langsung tersedia untuk digunakan membangun rumah. Konsekwensi peristiwa banjir dapat membinasakan komunitas ini.

2.3.3

Keikutsertaan dan Pengaturan Kelembagaan di dalam Urban storm water Unsur kunci untuk implementasi yang sukses dari program manajemen

stormwater adalah suatu pendekatan inclusive, yang mempromosikan keikutsertaan stakeholders di dalam pengembangan dan implementasi dari perencanaan drainase. Di dalam bagian ini penting dibahas keikutsertaan program manajemen stormwater, hubungan dengan partnerships, pengaturan kelembagaan bagi manajemen dan implementasi. Keikutsertaan publik adalah suatu kesempatan untuk otoritas yang berkenaan dengan kota untuk menilai kelayakan yang sosial dalam sistim manajemen dalam menanggapi strategi banjir. Dukungan publik merupakan suatu motivasi yang kuat kepada program sistem manajemen stormwater. Jadi prakarsa implementasi ini melibatkan orang banyak atau masyarakat dan dukungan pejabat/instansi setempat berdasarkan sumber daya dan pengetahuan bekerja sama dengan sistem manajemen dan organisasi sosial setempat.

29


KELEMBAGAAN STANDAR

LENGKAP Memiliki : • Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) • Rencana kerja • Target-target yang harus dicapai • Prosedur operasonal yang standar

HANDAL Memiliki : • Dukungan SDM yang berkualitas • Dukungan Sumber pendanaan yang kuat

KUAT Memiliki : • Dukungan politis yang legitimed dari eksekutif maupun legislative • Dukungan dari masyarakat yang merasakan manfaat kelembagaan

Sumber: Sunarno dan Royat, 2004 Gambar 2.12: Pengembangan Model Kelembagaan menjadi Model Kelembagaan Baru (Studi kasus tingkat koordinasi pengelolaan banjir perkotaan)

30


BAB III DATA KOTA PEMATANGSIANTAR

3.1

Umum Manajemen drainase perkotaan tidak bisa hanya berdasar pada satu

kepentingan sarana maupun prasarana tertentu, tetapi harus direncanakan secara terintegrasi dan komperehensif terhadap sarana dan prasarana lain yang didasarkan pada rencana tata ruang wilayah kota. Agar drainase yang telah direncanakan tersebut dapat berfungsi optimal, maka diperlukan sistim pengelolaan drainase yang efisien dan efektif dengan tujuan memperkecil biaya operasional dan memperpanjang usia konstruksi (live time). Untuk itu diperlukan data-data eksisting dari dinas terkait dalam operasional dan pemeliharaan drainase kota, agar dapat dievaluasi hal-hal yang menunjang best practice dalam manajemen drainase kota.

3.2

Kondisi Eksisting Kota Pematangsiantar

3.2.1

Letak Geografis dan Administratif Secara geografis wilayah Kota Pematangsiantar terletak diantara 3◦ 01’40”

lintang utara dan

99◦ 06’23”- 99◦ 01’10” bujur timur (Gambar 3.1). Secara

administrasi Kota Pematangsiantar terdiri atas 6 (enam) kecamatan dan 43 (empat puluh tiga) kelurahan. Luas wilayah kota Pematangsiantar adalah sekitar 7.997,06 ha dengan perincian luas dan proporsi luas setiap kecamatan dapat terlihat pada Tabel 3.1.

31


Tabel 3.1: Luas dan proporsi luas wilayah kecamatan Kota Pematangsiantar

No

Kecamatan

Luas areal

Jumlah

Proporsi luas

( Ha )

kelurahan

Wilayah ( % )

1.

Siantar Marihat

2.583,10

7

32,30

2.

Siantar Selatan

202,00

6

2,53

3.

Siantar Barat

320,50

8

4,01

4.

Siantar Utara

365,00

7

4,56

5.

Siantar Timur

452,00

7

5,65

6.

Siantar Martoba

4.074,50

8

50,95

TOTAL

7.997,10

43

100

Secara administratif Kota Pematangsiantar berbatasan/diintari oleh desa–desa di kabupaten Simalungun seperti: •

Sebelah Timur berbatasan dengan desa Karang Sari, Rambung merah dan Merihat baris, kabupaten Simalungun

•

Sebelah Barat berbatasan dengan desa Talun kondot, Nagoti simpang Pane dan Siborna, kabupaten Simalungun

•

Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Marihat baris, Silampuyang dan Bah Sampuran, kabupaten Simalungun

•

Sebelah Utara berbatasan dengan desa Bah kapul dan desa Sinaksak, kabupaten Simalungun

32


Gambar 3.1: Peta Kota Pematangsiantar

33


3.2.2 Topografi Topografi kota Pematangsiantar bervariasi antara datar hingga bergelombang. Daerah bergelombang sampai berbukit disebelah utara dan barat, sementara di daerah selatan dan timur merupakan daerah landai dengan kemiringan lahan antara 0% sampai 15%. Kondisi demikian akan memberikan kemudahan dalam pengembangan jaringan drainase, sebab dengan tingkat kemiringan yang bergelombang pengaliran dengan memanfaatkan gaya gravitasi lebih mudah.

3.2.3 Iklim Kota Pematangsiantar terletak di dalam kabupaten Simalungun dengan ketinggian 400 sampai dengan 500 m diatas permukaan laut. Sehingga iklim di kota Pematangsiantar menunjukkan iklim sedang dengan suhu maksimal rata rata 34,4ºC dan minimal rata rata 19,9ºC pada tahun 2003. Selama tahun 2003 kelembaban udara rata rata 84,30%, sedangkan kelembaban tertinggi pada bulan Januari mencapai 86,68%. Curah hujan rata rata 256 mm, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan September yaitu mencapai 537 mm.

3.2.4

Kependudukan Menurut data yang diperoleh, dari tahun 2000 sampai dengan 2005

pertumbuhan penduduk sebesar 2.7% atau sebesar 285.434 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk saat ini 3.117,6 jiwa/km2. Penyebaran penduduk di kota

34


Pematangsiantar masih terkonsentrasi pada pusat kota (Kecamatan Siantar utara) dan terjarang di Kecamatan Siantar marihat. Penduduk kota Pematangsiantar adalah mayoritas suku batak (simalungun, toba, karo dan mandailing) disamping suku lain yang menyebar di setiap kecamatan. Jumlah penduduk usia produktif di kota Pematangsiantar mencapai 28,61% dari 17,643 orang angkatan kerja. Data mengenai pola pergerakan penduduk kota Pematangsiantar baik internal (di lingkungan kota Pematangsiantar) maupun eksternal (keluar dari kota menuju lokasi lain) belum diperoleh secara rinci. Namun berdasarkan rencana tata ruang wilayah Sumatera Utara terlihat bahwa penduduk kota Pematangsiantar melakukan migrasi keluar dari kota Pematangsiantar dan beorientasi ke kota Medan sebagai ibukota propinsi, baik untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi atau pendidikan yang lebih baik, bekerja, rekreasi maupun untuk kegiatan lain.

3.2.5

Air Bersih Keperluan akan air bersih di kota Pematangsiantar dilayani oleh PDAM Tirta

Uli dengan jumlah pelanggan pada tahun 1999 sejumlah 39.446 pelanggan dan pada tahun 2000 naik menjadi 41.772 pelanggan atau mengalami peningkatan sebanyak 5,89% dari tahun 1999. Jumlah rumah tangga di kota Pematangsiantar 54.281 rumah tangga, sementara yang menikmati air hanya 40.116 rumah tangga (73,90%). Jadi yang masih belum menikmati air bersih untuk kepentingan rumah tangga yang bersumber dari PDAM ada 14.165 rumah tangga (sumber: Pematangsiantar dalam angka tahun 2000). Sementara sumber airnya berasal dari mata air dan air sumur

35


dalam dengan cara pengaliran gravitasi dan pompanisasi. Dengan menggunakan data perkembangan penduduk berdasarkan pendistribusian maka dapat diperkirakan berapa volume kebutuhan air bersih. Ketersediaan air bersih dimanfaatkan juga bagi keperluan rumah tangga dan kebutuhan non rumah tangga, perdagangan/komersil, perkantoran dan sarana sosial lainnya.

3.2.6

Sampah/Limbah Masalah sampah/limbah merupakan masalah yang sangat kompleks dan dapat

mengakibatkan masalah wabah penyakit kalau tidak ditangani dengan benar. Sampah/limbah adalah zat-zat atau benda-benda yang sudah tidak terpakai lagi, baik berupa buangan yang berasal dari rumah tangga maupun dari pabrik sebagai sisa proses industri. Sampah dapat dibagi menjadi beberapa golongan antara lain: 1. Human Excreta, merupakan bahan buangan yang dikeluarkan dari tubuh manusia meliputi tinja ( faces), air seni ( urine). 2. Seewage, merupakan air limbah yang dibuang oleh pabrik maupun rumah tangga Contoh: bekas air cucian pakaian yang masih mengandung larutan deterjen 3. Refuse, merupakan bahan pada sisa proses industri atau hasil sampingan kegiatan rumah tangga 4. Industrial Waste, merupakan bahan-bahan buangan dari sisa-sisa proses industri Apabila sampah sampah /limbah tersebut diatas dibuang dengan sembarang pada saluran-saluran drainase yang dapat menyebabkan menyebarnya wabah penyakit

36


dan

terjadinya

banjir

pada

daerah

tersebut.

Kesadaran

penduduk

kota

Pematangsiantar mengenai masalah sampah masih kurang, ini dapat kita lihat di beberapa wilayah. Ini merupakan suatu sikap yang kurang baik dari penduduk kita yaitu kurangnya kesadaran akan kebersihan. Kondisi yang sama juga terjadi pada kecamatan Siantar barat, kecamatan Siantar selatan, kecamatan Siantar utara. Untuk penanganan sampah/limbah perlu mendapat penanganan yang serius. Diharapkan kerja sama antara pihak pemerintah kota dengan masyarakat setempat.

3.2.7

Kondisi Drainase Kota Pematangsiantar Sistim drainase kota Pematangsiantar menggunakan cara kerja gravitasi

bumi, air mengalir dengan sendirinya dengan kemiringan yang memang sudah memadai yaitu 0%-15%, diharapkan sistim drainase dan cara kerja drainase itu dapat bekerja dengan semestinya (air tidak meluap dan dapat mengalir ke saluran primer tanpa menyebabkan banjir di badan jalan ataupun di daerah pemukiman). Tetapi melihat kondisi yang sekarang banyak daerah pemukiman, badan jalan yang mengalami banjir di saat hujan menunjukkan bahwa kemiringan yang ada sudah tidak memadai lagi. Untuk itu disamping pendimensian ulang juga perlu merubah kemiringan dari saluran itu sendiri mulai dari saluran tersier ke saluran sekunder kemudian ke saluran primer. Diharapkan dengan kemiringan tertentu mis: 5% maka air, sampah dan limbah lain dapat mengalir dengan lancar mengikuti gravitasi sehingga saat hujan turun sampah tidak lagi menghambat aliran air.

37


3.2.7.1 Data Primer Deskripsi studi dan hasil survey langsung ke lapangan, kota Pematangsiantar sudah memiliki sistem drainase yang baik yang dibangun pada zaman Belanda dahulu, antara lain di Jalan Dr. Wahidin saluran dengan riol berdiameter kira-kira 1 m lebih dan bak kontrol dari besi yang membuang air ke sungai Bah bolon dibangun pada tahun 1918, Jalan Merdeka, Jalan Sutomo, Pajak Horas (ada spoleading namun tidak difungsikan dengan baik). Dalam hal ini sebenarnya sistem drainase yang ada bukan hanya untuk mengalirkan air hujan atau hanya menampung air limbah dari pemukiman ataupun kawasan industri saja, tetapi sistim yang ada juga berfungsi sebagai sarana untuk penggelontoran kota (sediment transportation). Tetapi sekarang sistim ini kurang berfungsi sebagaimana mestinya disebabkan oleh daya tampung saluran, kemiringan dasar saluran, penyempitan saluran dimana saluran ditutup oleh masyarakat dengan mendirikan kios, endapan atau timbunan sampah dalam saluran, juga bangunan penunjang drainase yang ada seperti gorong-gorong tersumbat, jalan masuk air dari jalan ke drainase (street inlet) tidak lancar, bangunan pintu air kurang dirawat, dan bangunan penunjang lainnya, data ini

diperoleh dari melakukan

observasi visual lapangan. data primer (terlampir).

3.2.7.2 Data Sekunder Data sekunder adalah dengan mereview data-data yang diperoleh dari institusi dan lembaga yang mengeluarkan data yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu :

38


a. Data lokasi genangan di kota Pematangsiantar direview dari laporan titik lokasi genangan yang dicatat dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar. b. Data curah hujan direview dari data curah hujan maksimum yang terjadi selama kurun waktu tertentu yang dibutuhkan, yang diperoleh dari hasil pencatatan Badan Pusat statistik. c. Data Manajemen drainase kota Pematangsiantar (Gambar 3.2) d. Data Drainase primer, sekunder dan tertier kota Pematangsiantar (Gambar 3.4a, 3.4b dan Gambar 3.5a dan 3.5b) e. Data tencana tata ruang Kota Pematangsiantar (Gambar 3.6) f. Data sistem penggelontoran drainase kota Pematangsiantar (Gambar 3.7)

39


Gambar 3.2: Peta manajemen drainase Kota pematangsiantar

40


3.2.8

Pembagian Sistim Drainase Pada sistem drainase kota Pematangsiantar yang menjadi Major drain sistem

adalah: 1) Sungai Bah bolon, sebagai saluran utama untuk penampungan air dalam menghindari genangan atau banjir di daerah Selatan kota Pematangsiantar dan daerah pelayanan meliputi kecamatan Siantar Marihat, kecamatan Siantar Selatan dan sebahagian wilayah kecamatan Siantar Timur 2) Sungai Bah kaehan, sebagai saluran utama untuk penampungan air dalam menghindari genangan atau banjir di daerah Utara Kota Pematangsiantar dan daerah pelayanan meliputi kecamatan Siantar Timur dan sebahagian wilayah kecamatan Siantar Utara 3) Sungai Bah kapul, sebagai saluran utama untuk penampungan air dalam menghindari genangan atau banjir di daerah Utara Kota Pematangsiantar dan daerah pelayanan meliputi kecamatan Siantar Utara dan sebahagian wilayah kecamatan Siantar Barat. Sedangkan Sungai Bah Sigulang–gulang direncanakan sebagai saluran utama penampungan air untuk menghindari genangan atau banjir didaerah Barat kota Pematangsiantar. Sistim mayor biasanya meliputi saluran drainase primer dan sekunder. Sedangkan yang menjadi Minor drain sistem adalah saluran sepanjang sisi jalan, saluran/selokan air hujan di sekitar bangunan, gorong-gorong, saluran drainase kota dan lain sebagainya dimana debit air yang dapat ditampungnya tidak terlalu besar. Sistim minor biasanya meliputi saluran drainase tersier dan kuarter. Gambar 3.3 menunjukkan pembagian watersheds dan saluran-saluran yang menjadi Major drain dan Minor drain.

41


Keterangan: Watersheds A Watersheds B Watersheds C Watersheds D Watersheds E Watersheds F Watersheds G Major Drain Minor Drain

Gambar 3.3: Pembagian Watersheds Kota Pematangsiantar

42


3.2.8.1 Drainase Primer Sebagai drainase primer kota Pematangsiantar adalah sungai Bah bolon. Di samping sungai Bah Bolon ada lagi sungai Bah biak, Bah Kapul, Sungai Bah Kaehan (Gambar 3.4a dan 3.4b). Kondisi sungai sungai ini terutama sungai Bah bolon yang terbentang dari Barat ke Timur kota Pematangsiantar memiliki lebar kurang lebih 31 meter dan dalam 6 meter yang sanggup menampung air dari seluruh saluran dan paling dominan sebagai saluran pembuang. Demikian juga kota Pematangsiantar memiliki sistem penggelontoran (spoleading) yang berfungsi membersihkan saluran dan terbagi dalam dua bagian yakni 1) Untuk spoleading kawasan Cornel Simanjuntak air diambil dari sungai Bah biak dimana air dibendung terlebih dulu untuk irigasi persawahan lalu dilanjutkan untuk spoleading pada kawasan Siantar Selatan; 2) Untuk spoleading Rajawali air diambil dari sungai Bah kadang untuk kawasan Siantar Barat, Siantar Utara, dan Siantar Timur.

3.2.8.2 Drainase Sekunder Drainase sekunder adalah sistim drainase disepanjang badan jalan di kota Pematangsiantar yang umumnya merupakan drainase tertutup (Gambar 3.5a dan 3.5b). Drainase ini umumnya ditutup karena berfungsi juga sebagai trotoar jalan seperti di Jalan Malanton Siregar, Jalan Laguboti, Jalan Narumonda bawah/atas, Jalan Sibolga, Jalan Toba, Jalan Gereja, Jalan Diponegoro, Jalan Sutomo dan, Jalan Merdeka. Dengan laju pertambahan penduduk dimensi saluran yang ada sudah tidak dapat lagi menampung air dari aliran tersier terlebih pada saat hujan turun dimana air

43


meluap ke jalan dan menyebabkan banjir. Drainase sekunder kota Pematangsiantar 136,40 km dengan kondisi 60% rusak. (sumber: Pematangsiantar dalam angka tahun 2003)

3.2.8.3 Drainase Tersier Drainase tersier di kota Pematangsiantar adalah saluran yang berasal dari kawasan perumahan atau industri yang menampung langsung limbah rumah tangga atau limbah industri dan mengalirkannya ke saluran sekunder. Drainase ini biasanya disebut juga dengan drainase lokal. Drainase ini ada yang terbuka (tanah langsung dikeruk dengan lebar tertentu atau dengan riol terbuka). Ada juga drainase yang tertutup dibangun dengan menggunakan riol tertutup. Tetapi pada umumnya masyarakat kota Pematangsiantar masih menggunakan drainase tersier terbuka. Kondisi drainase tersier saat ini sudah tidak dapat lagi menampung debit air hujan karena sedimen maupun sampah yang selalu menumpuk dalam saluran terlihat pada beberapa lokasi di pusat kota Pematangsiantar. Kondisi saluran tertier yang penuh sedimen dapat dilihat pada Gambar (terlampir). Drainase tertier yang ada di kota Pematangsiantar sepanjang 363 km dengan kondisi 50% rusak. (sumber : Pematangsiantar dalam angka tahun 2003)

44


Gambar 3.4a: Peta drainase Primer-1

45


Gambar 3.4b: Peta drainase Primer-2

46


Gambar 3.5a: Peta drainase Sekunder-1

47


Gambar 3.5b: Peta drainase sekunder-2

48


3.2.9 Jembatan dan Gorong-gorong Gorong–gorong adalah saluran tertutup yang mengalirkan air melewati jalan raya, jalan kereta api, atau timbunan lainnya yang biasanya terbuat dari beton atau baja dan bentuk penampang melintang gorong–gorong ada yang bulat juga persegi. Pada kota Pematangsiantar dari zaman Belanda sudah dibangun gorong–gorong dari besi baja cukup kokoh dan sampai saat ini masih berfungsi, yaitu disekitar jalan Sutomo juga jalan Sudirman melalui Adam Malik yang langsung membuang air ke Sungai Bahbolon. Drainase sekunder di kota Pematangsiantar disertai gorong-gorong untuk membawa air dari sungai melewati bawah jalan dan membawa air dari parit sisi jalan yang satu ke sisi jalan lain. Namun culvert ini tidak lagi berfungsi optimal karena saluran sekunder sepanjang badan penuh sampah dan sedimen; contoh di jalan Ahmad Yani, jalan Merdeka. Jembatan di Kota Pematangsiantar pada umumnya terletak pada jalan yang melintang dengan Sungai Bahbolon merupakan drainase primer yang terbentang dari Barat ke Timur Kota Pematangsiantar. Perbedaan jembatan dan gorong–gorong adalah gorong–gorong diletakkan dibawah perkerasan jalan, sedangkan dek jembatan merupakan bagian perkerasan. Biasanya jembatan mempunyai bentang yang lebih panjang dari gorong–gorong.

3.2.10 Drainase Jalan Drainase jalan di kota Pematangsiantar banyak tidak berfungsi akibat sampah dan sedimen yang menumpuk disaluran hal ini menyebabkan genangan air dipermukaan jalan dan kerusakan jalan serta daerah sekitarnya. Hal ini terjadi karena

49


tidak adanya pengelolaan yang baik dari perencana dan pelaksana dalam pemeliharaan drainase pada jalan tersebut. Dalam pelaksanaan pekerjaan jalan hal yang paling terpenting untuk diperhatikan dalam pembangunan jalan tersebut adalah masalah drainasenya namun hal ini selalu dianggap tidak begitu penting dan kurang menjadi perhatian pelaksana sehingga dalam kurun waktu yang tidak lama jalan kropos akibat genangan air yang merupakan musuh bagi aspal. Pada kota Pematangsiantar masih ada kita jumpai elevasi dari drainase lebih tinggi dari jalan jadi air dipermukaan jalan mengalir bukan ke drainase tapi karena keadaan topografi yang membantu air mengalir serta sungai–sungai yang cukup besar menampung debit air. Juga masih terdapatnya jalan yang tidak ada drainase dan mengakibatkan jalan cepat kropos serta kerusakan jalan sangat parah.

3.2.11 Air Buangan Kamar mandi dengan Drainase Air buangan dari penduduk di kota Pematangsiantar yang mengalir ke drainase tertier demikian juga dari kawasan perumahan dan selanjutnya mengalir ke saluran sekunder. Untuk daerah kawasan perumahan, rumah penduduk di kota dalam hal air buangan sudah memakai pipa (wastewater) namun masih ada juga yang masih mempergunakan riol diameter 25 cm bahkan ada juga yang masih membuang limbah langsung ke drainase primer bagi penduduk yang tinggal di sekitar sungai. Air buangan kamar mandi dari penduduk di kawasan jalan Jorlang Hataran dikawasan tersebut ada pintu air dari sungai Bah kadang yang mencuci saluran namun debit air menjadi berkurang karena di belokkan masyarakat setempat untuk

50


keperluan kolam kolam ikan yang mengakibatkan pencucian drainase terganggu ditambah lagi dengan sampah sampah yang banyak terdapat di saluran sehingga air yang bersumber dari Sungai Bah kadang ini terganggu (kecepatan aliran tidak lagi deras) dalam fungsinya guna membersihkan saluran tersebut sampai pajak Horas.

3.2.12 RUTR ( Rencana Umum Tata Ruang) Hubungan antara tata ruang kota dengan sistim drainase kota sangat berkaitan erat (Gambar 3.6), akibat tidak terkontrolnya pengendalian tata ruang oleh lembaga terkait, menyebabkan terjadinya banjir, yang selanjutnya menjadi permasalahan banjir. Untuk mengatasi banjir yang terjadi menurut Kodoatie dan Sjarief (2005) perlu dilakukan pengelolaan secara struktur dan non-struktur yang dominannya pada negara-negara maju adalah melaksanakan metode non-struktur yang pada umumnya melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan (Grigg, 2003). Perubahan tata ruang yang tidak dibarengi dengan penyesuaian sistim drainase akan mengakibatkan limpasan air hujan atau banjir. Instansi tataruang harus tetap dilibatkan didalam setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pematokan lokasi dilapangan.

3.2.13 Land Use (Tata guna lahan) Di wilayah pusat kota Pematangsiantar saat ini memang sedang maraknya pembangunan rumah namun telah terjadi perubahan tata bangunan yang berubah yakni dari rumah tinggal menjadi rumah toko. Sehubungan dengan pembangunan

51


tersebutl ini pemerintah kota harus menginstruksikan kepada para Developer untuk memperhitungkan runoff yaitu membuat kolam resapan seluas 30% dari luas areal yang akan dibangun. Demikian juga dalam hal perencanaan buangan air limbah dari penduduk perumahan tersebut, juga tidak hanya mementingkan kenyamanan perumahan itu dengan meninggikan elevasi lantai tapi harus sesuai alur dari saluran yang ada di areal wilayah perumahan tersebut. Untuk riol yang sudah ada di wilayah kota Pematangsiantar serta saluran terbuka sudah banyak yang digunakan masyarakat setempat menjadi tanah milik pribadi contoh dapat kita lihat di jalan Karo, juga riol yang dimanfaatkan masyarakat dengan membangun kios–kios di sekitar pajak Horas.

52


Gambar 3.6 : Rencana umum tata ruang wilayah Kota Pematangsiantar

53


3.2.14 Penggelontoran Kota Kota Pematangsiantar mempunyai dua bagian dalam penggelontoran kota dengan pintu air (spoleading) yakni 1) Penggelontoran Cornel Simanjuntak yang membersihkan kawasan Siantar Selatan; 2) Penggelontoran Rajawali membersihkan kawasan Siantar Utara, Siantar Barat; Siantar Timur. Pintu air yang di bangun oleh Belanda pada tahun 1942 dengan fungsinya adalah pintu pertama di buka pada saat hujan turun dan air membuang ke sungai dalam hal ini sebagai reservoar dan pintu ke dua untuk penggelontoran kota dan mencuci pajak Dwikora dan pajak Horas (Gambar 3.7). Kondisi pintu ini masih berfungsi dengan baik namunada beberapa yang rusak seperti disekitar jalan Toba dan Tarutung juga di jalan Cornel Simanjuntak. Dari hasil pengamatan langsung di lapangan pintu air yang masih berfungsi kurang terawat dan hasil wawancara dengan instansi yang selama ini bertugas dan bertanggungjawab dalam

pengoperasiannya

bahwa

keadaan

genangan

yang

terjadi

di

kota

Pematangsiantar ada pengaruh dari pintu air yang tidak difungsikan pada saat hujan turun sehingga menambah debit air pada saluran. Menurut informasi dari kepala seksi pemeliharaan drainase Departemen Pekerjaan Umum bahwa tanggung jawab pengoperasian pintu air sudah diberikan kepada masing-masing Lurah setempat.

54


SPOELEADING

Lok asi Gen ang an

Gambar 3.7: Peta Sistem Penggelontoran Drainase Kota Pematangsiantar

55


3.3

Hidrologi

3.3.1 Data curah hujan Curah hujan yang diperlukan untuk menyusun suatu rancangan pemanfaatan air, dan rancangan pengendalian banjir adalah curah hujan rata-rata di seluruh daerah yang bersangkutan, bukan curah hujan pada suatu titik tertentu. Curah hujan ini disebut curah hujan wilayah/daerah dan dinyatakan dalam satuan milimeter ( Soemarto, 1995) Besarnya tinggi rata-rata curah hujan untuk daerah yang bersangkutan didapatkan dengan mengambil nilai rata-rata (Tabel 3.2).

56


Tabel 3.2: Curah hujan harian maksimum dengan cara Gumbel

(R - R )

2

No

Tahun

Curah hujan (mm)

R - R (mm)

1

1981

678

229.25

52555.5625

2

1982

619

170.25

28985.0625

3

1983

606

157.25

24727.5625

4

1984

577

128.25

16.448.0625

5

1985

564

115.25

13282.5625

6

1986

537

88.25

7788.0625

7

1987

521

72.25

5220.0625

8

1988

519

70.25

4935.0625

(mm)

9

1989

489

40.25

1620.0625

10

1990

468

19.25

370.5625

11

1991

464

15.25

232.5625

12

1992

443

-5.75

33.0625

13

1993

440

-8.75

76.5625

14

1994

439

-9.75

95.0625

15

1995

420

-28.75

826.5625

16

1996

396

-52.75

2782.5625

17

1997

364

-84.75

7182.5625

18

1998

335

-113.75

12939.0625

19

1999

76

-372.75

138942.563

20

2000

20

-428.75

183826.563

∑ R

∑

= 8975 = 448.75

Sumber: Badan Pusat statistik R = curah hujan R = curah hujan rata - rata

Rata-rata curah hujan harian maksimum adalah: R maks =

∑ R = 8975 = 448,75 N

20

.......................(3.1)

57


=502869,75

3.3.2

Kriteria Perhitungan Debit Banjir

Menghitung debit banjir rencana tergantung pada data yang tersedia (Soemarto, 1995). Asumsi dasar yang ada selama ini adalah bahwa kala ulang debit ekivalen dengan kala ulang hujan. Debit rencana untuk daerah perkotaan umumnya dikehendaki pembuangan air yang secepatnya, agar jangan ada genangan air/banjir pada daerah perkotaan tersebut. Untuk memenuhi tujuan ini saluran-saluran harus disesuaikan dengan debit rancangan. Faktor-faktor yang menentukan sampai berapa tinggi genangan air yang diperbolehkan agar tidak menimbulkan kerugian pada masyarakat perkotaan adalah : a. berapa luas daerah yang akan digenangi b. berapa lama waktu penggenangan Kriteria perhitungan debit banjir menggunakan metode rasional, dengan koefisien limpasan (run-off) sebagai berikut :

58


Tabel 3.3: Koefisien Limpasan (Run-Off) No

Tata Guna Lahan

Koef. Run off

1

Daerah Komersial / Perdagangan

0,75 – 0,95

2

Daerah Industrti

0,50 – 0,90

3

Daerah Pemukiman dengan kepadatan: •

Rendah, < 20 rumah / ha

0,25 – 0,40

•

Sedang, 20 – 40 rumah / ha

0,40 – 0,60

•

Tinggi, > 40 rumah / ha

0,60 – 0,75

4

Daerah Pertanian

0,45 – 0,55

5

Daerah Perkebunan

0,20 – 0,30

6

Daerah kosong, datar dan kemiringan •

Kemiringan < 20 %

0,10 – 0,50

•

Kemiringan = 2 % – 7 %

0,10 – 0,15

Sumber : Haryono, (1999)

3.3.3 Kriteria perhitungan hidrolika

Perhitungan hidrolika dilakukan untuk memperoleh debit aliran air yang terjadi berdasarkan kapasitas saluran ataupun sebaliknya, untuk memperoleh kapasitas rencana saluran berdasarkan debit banjir rencana yang diperoleh pada Tabel 3.4 dibawah ini.

59


Tabel 3.4: Debit pada daerah aliran kota Pematangsiantar No. Luas (ha)

Debit m3/det)

Debit m3/det) Debit m3/det)

5 Tahun

10 Tahun

Nama Kelurahan

25 Tahun

KECAMATAN SIANTAR TIMUR 1

46.00

41.089

48.973

58.935 Kel. Asahan

2

23.00

20.544

24.487

29.467 Kel. Merdeka

3

25.50

22.777

27.148

32.670 Kel. Pardomuan

4

42.00

37.516

44.715

53.809 Kel.Pahlawan

5

91.00

61.286

96.883

6

37.50

33.496

39.924

7

187.00

167.040

199.09

116.587 Kel.Tomuan 48.043 Kel.Kebun Sayur 239.583 Kel.Siopat Huta

KECAMATAN SIANTAR BARAT 1

68.00

60.741

72.396

87.120 Kel. Bantan

2

36.00

32.257

38.326

46.122 Kel. Banjar

3

42.00

43.769

44.715

53.089 Kel. Simarito

4

37.50

33.496

39.924

48.043 Kel. Timbanggalung

5

38.50

34.390

40.989

49.326 Kel. Proklamasi

6

25.00

22.330

26.616

32.029 Kel. Dwikora

7

36.00

32.157

38.326

46.122 Kel. Reladan

8

37.50

33.496

39.924

48.043 Kel.Sipinggol-pinggol

KECAMATAN SIANTAR UTARA 1

117.00

104.512

124.561

149.899 Kel. Bane

2

58.00

51.808

61.749

74.308 Kel. Sigulang-gulang

3

45.00

40.197

47.908

57.652 Kel. Kahaen

4

51.00

45.556

54.297

65.340 Kel.Sudadame

5

32.00

28.684

34.068

41.001 Kel.Martoba

6

25.00

22.330

26.616

32.029 Kel. Baru

7

37.00

33.049

39.391

47.403 Kel. Melayu

KECAMATAN SIANTAR SELATAN 1

26.50

23.671

28.212

33.951 Kel. Simalungun

2

33.50

29.923

35.665

42.919 Kel. Karo

3

28.00

25.011

29.809

35.872 Kel. Toba

4

37.50

33.496

39.924

48.043 Kel. Kristen

5

49.50

44.215

52.699

63.418 Kel. Martimbang

6

27.00

24.117

28.744

34.591 Kel. Aek Nauli

60


3.3.4 Disain Dimensi Drainase

Dalam menentukan dimensi sistim drainase, intensitas hujan dengan periode ulang tertentu di suatu sistim jaringan drainase serta debit banjir dipakai sebagai dasar analisis perhitungan penampang drainase (data perhitungan terlampir)

3.3.5 Rekapitulasi Biaya

Setelah perencanaan dimensi saluran juga dilakukan rencana anggaran biaya perawatan/perbaikan saluran primer, sekunder dan tertier. Rencana anggaran biaya saluran lihat pada Tabel 3.5 di bawah ini:

Tabel 3.5: Rekapitulasi biaya perawatan/ perbaikan drainase primer Rekapitulasi RAB Drainase Biaya per M1 Saluran Drainase Primer

Item

Kuantitas

Harga satuan

Jumlah harga

Sat

(Rp)

(Rp)

Galian

1,74

M3

35.750,00

62.205,00

Bekesting

2,76

M2

75.000,00

207.000,00

Beton + bt kali

0,564

M3

755.000,00

425.820,00 695.025,00

Perawatan dan perbaikan (2-4% /th biaya konstruksi)

13.900,50

61


Tabel 3.6: Rekapitulasi biaya perawatan/perbaikan drainase sekunder Rekapitulasi RAB Drainase Biaya per M1 Saluran Drainase Sekunder

Item

Kuantitas

Harga satuan

Jumlah harga

Sat

(Rp)

(Rp)

Galian

0,28

m3

35.750,00

10.010,00

Bekesting

1,60

m2

75.000,00

120.000,00

Beton + bt.kali

0,24

m3

755.000,00

181.200,00 311.210,00


12.448,40

Tabel 3.7: Rekapitulasi biaya perawatan/perbaikan drainase tertier Rekapitulasi RAB Drainase Biaya per M1 Saluran Drainase Tertier

Item

Harga satuan

Jumlah harga (Rp)

Kuantitas

Sat

(Rp)

Galian

1,74

m3

35.750,00

5.362,50

Bekesting

2,76

m2

75.000,00

105.000,00

Beton + bt kali

0,564

m3

755.000,00

158.550,00 268.912,50


10.756,50

62


3.4

Analisa Penyebab Banjir

3.4.1

Umum

Banjir pada wilayah perkotaan (urban storm water) dapat terjadi karena curah hujan yang jatuh pada wilayah perkotaan tersebut terhambat pengalirannya ke laut/danau/sungai. Aliran curah hujan yang jatuh (runoff), dan hubungannya dengan drainase sebagai sistim yang berkaitan dengan pembuangan limpasan air (lihat Gambar 3.8). Besarnya volume hujan tergantung pada tingkat derasnya hujan (rainfall intensity) dalam periode waktu tertentu, dan dalam hidrologi penetapan besaran volume curah hujan dikenal sebagai penetapan periode ulang (return period) banjir. Dalam hal ini makin besar return period yang ditetapkan maka makin besar pula volume curah hujan (debit) yang harus ditampung oleh saluran drainase.

63


Hujan

Detailed Engineering Design

Runoff

Drainase

tdk

tdk Sampah Sedimen

Evaluasi Berfungsi Optimal ?

ya

ya

Pemeliharaan Operasional

Gambar 3.8 : Bagan alir curah hujan serta hubungannya dengan drainase

3.4.2

Faktor Penyebab Banjir di Kota Pematangsiantar

Pada Kota Pematangsiantar yang pertumbuhan penduduknya yang tidak merata dari tahun ke tahun yang mengalami peningkatan dan pertumbuhan ini menyebar di 6 (enam) kecamatan. Dengan pertumbuhan penduduk yang tidak merata di kota Pematangsiantar ini sangat berdampak kepada kapasitas dari saluran drainase Secara umum terjadinya genangan disebabkan oleh:

64


a.

Tidak berfungsinya saluran-saluran drainase dengan semestinya, disebabkan banyaknya sedimentasi, sampah yang terdapat di dalam saluran terbuka maupun saluran tertutup (Gambar 3.9)

Gambar 3.9: Kondisi saluran yang penuh sampah/ sedimen b.

Kerusakan atau ketidaksempurnaan dari konstruksi saluran dan bangunan pelengkap. Yang paling banyak ditemui adalah kurangnya inlet drainase dari saluran-saluran tertutup yang ada di sisi jalan (Gambar 3.10)

Gambar 3.10: Gambar inlet saluran tertutup c.

Kurang besarnya dimensi saluran yang ada karena perencanaan yang tepat atau perubahan dari catchment area yang kurang di diperhitungkan sebelumnya (Gambar 3.11)

65


Gambar 3.11: Dimensi saluran yang kurang tepat d.

Perencanaan fasilitas kota yang tidak teratur, seperti pemasangan pipa-pipa air minum, pemasangan kabel-kabel listrik maupun telkom(Gambar 3.12)

Gambar 3.12: Penenempatan fasilitas kota yang tidak teratur e.

Penempatan gorong-gorong yang kurang tepat sehingga mengganggu jalannya aliran air terutama pada arah melintang (Gambar 3.13)

Gambar 3.13: Penempatan gorong-gorong yang kurang tepat

66


f. Operasional dan pemeliharaan yang kurang optimal g. Kebijakan Pemerintah atas dukungannya dalam pengembangan dan implementasi perencanaan drainase h. Partisipasi masyarakat agar perduli dengan menjaga dan dan memelihara kebersihan drainase

3.4.3 Letak atau Lokasi Areal yang Tergenang ( Gambar terlampir)

Dari hasil survei di lapangan maka diperoleh beberapa data lokasi genangan : 1. Banjir pada badan jalan persimpangan jalan Sibolga dan jalan Pane, akibat parit tidak mampu lagi menampung air hujan (Foto 1) 2. Drainase tersier dari kawasan penduduk di jalan Gereja tidak mampu menampung air hujan sehingga mengakibatkan banjir (Foto 2) 3. Banjir pada jalan akibat saluran tidak mampu lagi menampung air hujan dipersimpangan jalan Sibolga dengan jalan Laguboti (Foto 3) 4. Bak-bak kontrol perlu di fungsikan lagi seperti di jalan Bahagia (Foto 4) 5. Pada persimpangan jalan Persatuan dan Pergaulan daerah terminal saluran tersier tidak mampu lagi menampung air hujan sehingga meluap ke badan jalan maka perlu ditinjau dimensi saluran sesuai kebutuhan (Foto 5) 6. Pintu-pintu spoleading perlu perawatan dan difungsikan dengan sebaikbaiknya, karena ada beberapa pintu yang sudah tidak berfungsi karena rusak (Foto 6) 7. Pada jalan Ade Irma Suryani, saluran sekunder (saluran penampang dari saluran tertier tidak

mampu lagi menampung debit air yang masuk

sehingga dimensi yang sekarang perlu ditinjau kembali. (Foto 7)

67


8. Banjir di jalan Wahidin akibat drainase yang tidak mampu lagi menampung air (Foto 8)

3.4.4

Tinggi Genangan dan Lamanya Genangan

Dari hasil wawancara dengan penduduk daerah setempat bahwasanya setelah hujan berhenti permukaan jalan tergenang air setinggi 30 sampai dengan 40 cm selama 30 sampai dengan 60 menit, dan rata rata genangan sudah menutupi trotoar. Kondisi genangan yang paling rawan adalah sekitar pajak Horas yaitu jalan Wahidin, jalan Merdeka dan jalan Ade irma

3.5

Pengelolaan Drainase Kota Pematangsiantar

3.5.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi tercantum pada: Peraturan daerah Kota Pematangsiantar no:2 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja dinas daerah Kota Pematangsiantar (terlampir), dalam Bab III Pasal 3 berisi: 1). Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah daerah, yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada kepala daerah (Walikota) melalui sekretaris daerah (Sekda). 2). Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah daerah dalam bidang pekerjaan umum. 3). Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2); Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :

68


Perumusan kebijakan teknis dibidang pemukiman dan prasarana wilayah Kota Pematangsiantar;

Pemberian perijinan dan pelaksanaan umum;

Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dibidang permukiman dan prasarana wilayah Kota Pematangsiantar;

3.5.2

Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas. Disain Detil

Dalam perencanaan infrastruktur perlu SDM yang kuat, hal ini diperlukan dalam proses memilih dan menentukan langkah yang akan datang. Dalam susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum kota Pematangsiantar sudah tercantum seksi untuk perencanaan namun wadah desain detil engeneering belum terpenuhi. Dalam keputusan Walikota Pematangsiantar dalam Surat No. 200a tahun 2001 tentang penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar dalam Pasal 8c dan Pasal 9c yang menerangkan bahwa sudah tegas adanya susunan tugas untuk perencanaan drainase kota Pematangsiantar. Namun sumber daya manusianya yang kurang berfungsi dalam mengawasi pekerjaan perencanaan sampai pengawasan. Hal ini terlihat dari ukuran dimensi drainase tertier dan sekunder yang hampir bersamaan dimensinya dilapangan bahkan ada yang besar di hulu dan kecil di muara. Seksi perencanaan drainase dan pengairan pada Sub dinas bina program dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berlatar belakang sarjana teknik sipil.

69


3.5.3

Pembangunan

Kondisi fisik Kota Pematangsiantar yang cukup baik seharusnya ditindak lanjuti dengan layout yang benar dalam pembangunan Drainase yang memerlukan design yang benar benar sesuai dengan wilayah atau lokasi bersangkutan agar dapat dengan segera membuang limpasan air hujan atau genangan, namun pada kenyataan pembangunan Drainase pada kota Pematangsiantar hanya membangun fisik drainase tanpa memperhitungkan keadaan lokasi, air yang datang, kemiringan saluran, air buang kemana, elevasi dari jalan dan daerah sekitar. Demikian juga lemahnya koordinasi dan sinkronisasi dengan komponen infrastruktur lainnya sehingga sering dijumpai Pipa air bersih (PDAM) memotong saluran pada penampang basahnya, penggalian saluran drainase dengan tak disengaja merusak prasarana yang telah terlebih dulu tertanam dalam tanah. Pemanfaatan lahan yang tidak tertib inilah yang mengakibatkan persoalan drainase di perkotaan menjadi sangat kompleks. Keterlibatan masyarakat secara aktif juga sangat perlu dalam proses pembangunan fisik maupun non fisik dalam segala kebijakan publik, sejak awal munculnya ide pembangunan infrastruktur sampai dengan pengoperasian atau proses pembangunan yang melibatkan masyarakat sejak awal, sehingga hasilnya diterima oleh masyarakat. Pada seksi drainase pada Sub Dinas peningkatan dan pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berlatar belakang sarjana teknik sipil.

70


3.5.4 Penanganan Banjir

Masalah penanganan banjir di Kota Pematangsiantar ini masih terfokus kepada penanganan masalah perbaikan/peningkatan dimensi tampang saluran saja, tetapi permasalahan drainase ada pada pemeliharaaan dari drainase dan koordinasi antara pemerintah kota dalam masalah tugas dan tanggung jawab dalam operasi dan pemeliharaan. Demikian juga masih ada daerah yang belum mempunyai drainase, untuk itu perlu penanganan alur sungai (in stream) dalam pembuatan drainase pada daerah dimaksud.

3.5.5 Operasi dan Pemeliharaan

Untuk operasi dan pemeliharaan drainase pada kota Pematangsiantar sangat minim dan tidak terawat, juga kurangnya koordinasi antara dinas atau instansi dalam perawatan kebersihan saluran dari sampah dan sedimen demikian juga dalam mengoperasikan spoleading untuk penggelontoran, sehingga pada saat hujan banyak kita jumpai genangan air dibadan jalan yang sebenarnya kondisi ini tidak terjadi karena kota Pematangsiantar punya topografi yang baik, sungai yang cukup besar menampung debit serta pintu pintu air yang dibuka pada saat hujan turun. Dalam hal ini perlu sekali hubungan pemerintah kota serta masyarakat bersama–sama dalam menjaga kebersihan, keindahan dan ketentraman kota. Dalam Keputusan walikota Pematangsiantar dalam penjabaran tugas No: 200 a tahun 2001 Pasal 3 butir 2d, bahwa pemeliharaan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan dalam Pasal 13, 14, dan 15 sangat tegas tentang pemeliharaan Drainase Kota Pematangsiantar

71


tersebut. Demikian juga setiap tahun ada anggaran rutin untuk operasi dan pemeliharaan drainase ini, dalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) sumber dana dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan ADB LOAN (Asia Development Bank Loan).

Pada seksi Pemeliharaan Drainase pada Sub Dinas Pemeliharaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berlatar belakang sarjana teknik sipil. Dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi operasi dan pemeliharaan, bahwa pembangunan dan peningkatan drainase kota Pematangsiantar adalah tanggung jawab dari Dinas Pekerjaan Umum dan mengangkat sedimen atau sampah yang di sisi saluran adalah tanggung jawab Dinas Kebersihan.

3.6

Pendanaan Drainase Kota Pematangsiantar

3.6.1

Anggaran Drainase Kota Pematangsiantar

Dalam undang-undang otonomi Daerah Republik Indonesia no:32 dan no:33 tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pasal 18A ayat (2) Undang–Undang Dasar tahun 1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang–Undang.

72


Anggaran untuk pekerjaan drainase kota Pematangsiantar tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara melalui Dana Alokasi umum, Dana alokasi Khusus dan ADB (Asean development Bank) Loan. 3.6.2 Alokasi Anggaran Biaya Operasional Drainase

Dalam setiap tahunnya sesuai dengan usulan yang telah dibuat, di kucurkan dana dari pemerintah melaluli APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) untuk peningkatan drainase. Dana peningkatan ini didistribusikan untuk tahapan kegiatan kegiatan mulai dari studi kelayakan, perencanaan, pelaksanaan konstruksi serta operasi dan pemeliharaan. Dari alokasi dana untuk pelaksanaan konstruksi sehingga dapat diketahui berapa panjang saluran yang mampu dibangun dengan biaya perawatan/perbaikan per M´ saluran drainase. Untuk operasi dan pemeliharaan disediakan dana sebesar 4% dari anggaran yang tersedia untuk pekerjaan drainase. Sesuai dengan kemampuan dana untuk pelaksanaan dan operasional/ perawatan drainase kota Pematangsiantar ini harus ditinjau kembali kondisi eksisting dari drainase sekunder yang rusak dan drainase tertier yang rusak agar disesuaikan dengan kemampuan dana yang tersedia.

73


BAB IV ANALISA PENGELOLAAN DRAINASE dan PERUMUSAN BEST MANAGEMENT PRACTISE (BMP)

4.1

Umum

Perumusan Best Management Practise untuk pengelolaan drainase seyogianya mencakup aspek teknik, aspek regulasi, aspek organisasi dan aspek ekonomi. Untuk mencapai BMP kita harus menentukan base line terlebih dahulu (Robert. J. Reinold, 1998) yaitu: 1) Penentuan batas batas drainase dalam hal ini major sistim dan minor sistim; 2) Pendokumentasian drainase mana saja yang mengakibatkan banjir; 3) Uraian kondisi eksisting bagaimana pengoperasian drainase dan pemeliharan serta struktur organisasi; 4) Evaluasi pengoperasian dan pemeliharaan drainase kota serta struktur organisasinya; 5) Analisis untuk pemecahan masalah dan BMP sistim Drainase Kota. Bagan ilustrasi dari proses pengelolaan drainase perkotaan dapat kita lihat pada Gambar 4.1 dimana kondisi eksisting fisik dan manajemen melengkapi data sekunder yang merupakan satu kesatuan input yang saling berhubungan. Kemudian input informasi ini dievaluasi, apakah drainase berfungsi optimal dan selanjutnya muncul alternatif dan diseleksi. Dengan memahami kondisi eksisting dan permasalahannya

serta

alternatif-alternatif

74

pemecahan,


maka

BMP

dapat

diformulasikan. Selanjutnya BMP ini menjadi umpan balik bagi proses yang ada dalam rangka perbaikan sistim secara terus menerus.

Start

Kondisi eksisting fisik

Manaje ment eksisting Evaluasi

Alternatif Solusi

Data sekunder Selection Process

BMP (Best Management Practise)

Gambar 4.1: Proses pengelolaan drainase perkotaan

75


Aspek teknik, aspek organisasi dan aspek ekonomi telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini aspek-aspek tersebut kecuali aspek regulasi kembali dikupas untuk diarahkan kepada BMP dalam pengelolaan drainase kota Pematangsiantar.

4.2

Analisa Penanganan Sistem Drainase serta Dampaknya terhadap Banjir

4.2.1

Prioritas Penanganan Drainase

a) Penanganan drainase Kota Pematangsiantar masih berorientasi pada proyek dampaknya adalah: Alokasi tidak tepat sesuai dengan kebutuhan, tanggapan masyarakat di daerah kawasan banjir tidak lagi positif terhadap Pemerintah, mutu pekerjaan masih kurang baik dan, peran serta masyarakat rendah dalam pemeliharaan drainase b) Master plan belum tersedia dampaknya adalah sistem pengelolaan drainase Kota Pematangsiantar tidak

terpadu

dan

terjadi

ketidak

singkronan terhadap penanggulangan banjir c) Kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegah banjir sangat rendah dampaknya adalah masyarakat membuang sampah sembarangan dan kurang perduli dengan lingkungan terlebih sampah di saluran di depan rumah d) Pemasangan fasilitas Kota yang tidak teratur dan tidak terkoordinasi dampaknya terjadi penyumbatan di saluran karena sampah bernaung di pipa sehingga menghambat aliran air pada saluran

76


e) Sumber Daya Manusia untuk pemeliharaan saluran secara teratur dan bertanggungjawab belum optimal dampakya adalah hampir di seluruh saluran Kota Pematangsiantar aliran air tidak lancar akibat tidak terpeliharanya drainase sehingga air hanya tergenang atau tidak mengalir sebagaimana mestinya mengakibatkan lingkungan yang kotor dan menimbulkan penyakit.

4.2.2 Sistem Pengawasan, Operasional dan Pemeliharaan

Tahap operasi dan pemeliharaan adalah sangat penting dan merupakan dua kegiatan yang berbeda namun tidak dapat saling dipisahkan karena saling mempengaruhi satu sama lain. Didalam pengelolaan operasi dan pemeliharaan tentunya ada pengawasan. Tugas dan tanggungjawab dalam operasi dan pemeliharaan drainase tertuang dalam Tabel 4.1

77


Tabel 4.1: Tugas dan tanggung jawab dalam operasi dan pemeliharaan drainase

No

Jabatan

Tugas

Tanggung jawab

Jangkauan wilayah

1

Kepala

Memberikan

seksi

pengarahan staff

Menerima laporan dari Seluruh drainase kepada staff

teknik

teknik

masing- masing

masing sektor tentang menganalisa program

dan

sistim mengevaluasi

kerja

dan dasar

mengevaluasinya 2

Staff

Memberi

teknik

kepada

wilayah dan sebagai dalam

mengambil keputusan

pengarahan Menerima laporan dari Seluruh drainase petugas petugas lapangan dan per kecamatan

lapangan tentang apa menginventaris yang harus dikerjakan, dilaporkan didata dan dilaporkan 3

masing- wilayah Kota

untuk kepada

kepala seksi

Petugas

Melaksanakan inspeksi Membuat

laporan Seluruh ke

lapangan

langsung

tentang Pembagian

ke

lokasi mingguan

(saluran), mengangkat kondisi saluran

seksi-seksi

sampah/ sedimen serta

maka tugas dan

membersihkan saluran

tanggung jawab dari seksi operasi dan lurahan

78


Manajemen untuk pelaksanaan petugas lapangan yaitu berapa jumlah petugas lapangan, berapa jangkauan wilayah pekerjaan dan berapa honor petugas yang disesuaikan dengan jangkauan wilayah pekerjaannya (Tabel 4.2).

Tabel 4.2: Jumlah petugas lapangan dalam pemeliharaan drainase No

1

Uraian

Drainase

Panjang

Jangkauan

Jumlah

Honor petugas/

eksisting

wilayah kerja

petugas

hari/ orang

(km)

(km)

(orang)

(Rp)

136,40

10

14

50.000,00

363,00

10

36

50.000,00

Sekunder 2

Drainase Tertier

Dari uraian di atas pada tabel 4.2 dapat disimpulkan biaya operasional dan pemeliharaan drainase sekunder dan tertier dalam setiap bulan adalah: 1. Untuk drainase sekunder sepanjang 10 km ada petugas yang bekerja 2 (dua) orang dan bekerja 2 (dua) kali dalam seminggu 2. Untuk drainase tertier sepanjang 10 km ada petugas yang bekerja 4 (empat) orang dan bekerja 2 (dua) kali seminggu 3. Jumlah petugas bekerja dalam 1 (satu) bulan sebanyak 8 (delapan) kali

79


4. Maka biaya operasional pemeliharaan dalam satu (satu) bulan untuk 50 orang petugas adalah 50 x 8 x Rp 50.000,00 = Rp 20.000.000,00 ( Dua puluh juta rupiah) 4.2.3

Peningkatan/perencanaan kembali Sistem Drainase

B erdasarkan data yang ada, panjang drainase sekunder Kota Pematangsiantar adalah 136,40 km dan rusak 60% yaitu sepanjang 81,84 km sedangkan panjang drainase tertier adalah 363 km dan rusak 50% yaitu sepanjang 181,50 km

Peningkatan sistem drainase perlu diupayakan untuk sepanjang drainase yang rusak. Manajemen pekerjaan saluran drainase dimulai dari pekerjaan galian sebesar 30% dari harga satuan, pekerjaan bekisting sebesar 75% dari harga satuan kemudian pekerjaan beton 75% harga satuan. Peningkatan drainase untuk Sungai Bahbolon, Sungai Bahkahean dan Sungai Bahkapul sebagai drainase primer dilakukan dengan normalisasi penampang floodway yang meliputi penampang melintang dan memanjang. Penampang

melintang sungai harus dipertimbangkan terhadap pengaliran yang baik, angkutan sedimen, erosi maupun sedimentasi dan longsoran tebing sedangkan penampang memanjang harus stabil terhadap erosi maupun sedimentasi (Kodoatie, 2002).

4.2.4

Pendanaan Untuk Penanganan Sistim Drainase Kota Pematangsiantar

Pembiayaan suatu program kegiatan secara ideal harus selalu dikaitkan dengan kondisi daerah serta ketersediaan dana. Hal ini sangat penting diperhatikan agar penyusunan program, perencanaan pekerjaan dan pelaksanaan proyek dapat

80


diwujudkan dalam batasan dana yang ada. Dana rutin yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur kota Pematangsiantar diharapkan dapat dimobilisasi secara maksimal. Sumber dana yang diperoleh perlu menjadi pertimbangan mengingat prioritas program sangat terkait dengan rencana nasional, regional dan kelayakan proyek. Pembiayaan proyek melalui APBD kota Pematangsiantar dapat diusulkan karena Pemerintah daerah memiliki hak untuk menggunakannya. Faktor partisipasi masyarakat dari segala bidang perlu di tumbuh kembangkan guna mengimbangi gerak laju pembangunan yang di laksanakan oleh Pemerintah daerah.

4.2.5

Realisasi APBD Kota Pematangsiantar

Manfaat dari pelaksanaan pekerjaan drainase ini akan menghasilkan daerah/ kawasan yang baik, rapi dan terhindar dari banjir dan di harapkan dengan adanya acuan analisa financial pengelolaan drainase ini, sistem drainase terencana dapat di laksanakan tahap demi tahap dengan menentukan derah mana yang memerlukan penanganan lebih dahulu. Usulan

anggaran

pembiayaan

khusus

pengelolaan

drainase, realisasinya adalah dari Dana alokasi khusus.

4.2.6

Alokasi APBD Kota Pematangsiantar.

Dari besarnya realisasi APBD Kota Pematangsiantar khusus untuk drainase tersebut dapat di jadikan acuan untuk pengalokasian anggaran tersebut pertahunnya sesuai dengan dana peningkatan dan pemeliharaan drainase Kota Pematangsiantar

81


dan alokasi kemampuan dana APBD sesuai dengan perioritasnya. Untuk pelaksanaan konstruksi sebesar 80% dari anggaran serta untuk operai dan pemeliharaan sebesar 4% dari anggaran.

4.2.7

Pengaruh Banjir terhadap Kesehatan dan Lingkungan

Akibat genangan air dan saluran drainase yang tidak lancar akan berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Lingkungan yang kotor akan menimbulkan penyakit seperti gatal-gatal serta diare. Berikut adalah daftar kunjungan penderita penyakit yang berobat ke Puskesmas atau Rumah sakit di Pematangsiantar pertahunnya (Tabel 4.3).

Tabel 4.3: Kunjungan penderita penyakit menurut kecamatan

No

Kecamatan

Penyakit Kulit dan Jaringan bawah kulit

Diare

1.

Siantar Marihat

1.535,65

682,15

2.

Siantar Selatan

3.314,06

1.472,915

3.

Siantar Barat

2.265,29

1.006,797

4.

Siantar Utara

2.495,14

1.108,951

5.

Siantar Timur

2.204,30

979,8356

6.

Siantar Martoba

2.456,92

1.091,966

TOTAL

14.271,70

6.342,978

Sumber: Badan Pusat statistik

82


Jumlah pengunjung penderita penyakit total 20.614,678 pengunjung/ tahun, apabila biaya perkunjungan Rp 10.000,-/ pengunjung maka total biaya untuk semua pengunjung/ tahun mencapai = 20.614,678 x Rp 10.000,- = Rp. 206.146.780,00 Dengan asumsi apabila saluran drainase diperbaiki dan dikelola dengan baik maka akan mengurangi dampak kesehatan masyarakat dan jumlah pengunjung penderita penyakit akan berkurang dan bila diasumsikan 50% berkurang maka akan menghemat biaya perobatan sebesar 50% x Rp. 206.146.780,00 = Rp. 103.073.390,00

4.2.8 Pengaruh Banjir terhadap Daerah Komersil

Di daerah Pasar Horas dalam kurun waktu 20 menit hujan deras turun maka akan menimbulkan genangan akibat luapan saluran drainase. Luapan saluran ini akibat kapasitas saluran yang tidak mampu lagi menampung air hujan dan menimbulkan genangan yang bisa mencapai 30 menit, hal ini berdampak terhadap kegiatan pasar PDRB kota Pematangsiantar sebesar Rp 925.854.000,00. Kegiatan pasar yang terbesar adalah dari sektor perdagangan yang mencapai 30% atau sebesar Rp. 277.756.200,00.

83


4.3

Analisa Sistem Drainase serta hubungannya terhadap Banjir

Faktor-faktor

penyebab

terjadi

banjir

di

beberapa

wilayah

Kota

Pematangsiantar yang berhubungan dengan sistem drainase kota ditinjau dari unsur fisik maupun non fisik dituangkan pada diagram Ishikawa (Total Quality Management, 1994) di bawah ini(Gambar 4.2)

PENYEBAB Kapasi tas saluran

Penempa tan fasilitas kota

PERMASALAHAN

Konstruksi yg tidak sempurna

Sampah /Sedimen Banjir Kota Pematang siantar

Partisi pasi masyarakat

Operasional dan pemeliharaan drainase

Kebijakan Pemerintah

Gambar 4.2: Diagram Ishikawa Permasalahan dan faktor-faktor penyebab banjir Kota Pematangsiantar.

Dari diagram Ishikawa tersebut di atas dapat kita simpulkan kondisi drainase Kota Pematangsiantar saat ini

dan bagaimana usulan atau tindakan yang akan

dilakukan dalam penanggulangan banjir yang dibutuhkan berdasarkan kondisi teknis drainase Kota Pematangsiantar (Tabel 4.4).

84


Tabel 4.4: Kondisi drainase Kota Pematangsiantar saat ini N Kondisi saat ini

Usulan perbaikan

1 Sampah/sedimen

Hampir seluruh drainase di Kota Pematangsiantar penuh dengan sampah maupun sedimen yang volumenya hampir setinggi permukaan air saluran. Sampah ini kurang diperhatikan terlebih pada areal pasar yang letaknya di Kota dan sedimen dari masyarakat yang membangun rumah dengan membiarkan material bangunan berserakan bahkan menumpuk di saluran.

Sistem pengawasan dan dan pemeliharaan sangat perlu dilaksanakan secara kontinu dan teratur karena permasalahan sampah di Kota Pematangsiantar ini merupakan masalah penting dalam infrastruktur yang juga sebagai Kota lintas wisata menuju Kota wisata Parapat dan harus sedini mungkin dimulai sistem pengawasan dan pemeliharaan drainase Kota untuk menghindari genangan pada saat hujan

2 Tata guna lahan

Pembangunan perumahan/pemukiman semakin bertambah namun kurang memberikan perhatian kepada sistem drainase dan runoff

Diharapkan para developer pembangunan perumahan/pemukiman untuk untuk memperhitungkan runoff serta jangan mementingkan kenyamanan sendiri seperti meninggikan elevasi lantai rumah tapi mengikuti sistem drainase sekitar areal perumahan/ pemukiman

Faktor per pengaruh o

Saluran saluran Kepada pemerintah terbuka dimanfaatkan kota masih perlu lagi sebagai milik pribadi pembenahan untuk tata

85


dengan menutup saluran guna lahan di untuk membangun kios Pematangsiantar ataupun tempat parkir di depan rumah 3 Perencanaan fasilitas Kota Pematangsiantar

4 Drainase

Kota

Perencanaan fasilitas kota yang tidak teratur, seperti pemasangan pipa air minum, kabel listrik maupun telkom. Ketidak teraturan ini jelas kita lihat pada saluran-saluran terbuka dan pipa-pipa tersebut penuh dengan sampah

Pemerintah kota Mengkoordinasikan semua instansi yang terkait yang berhubungan dengan fasilitas kota untuk duduk bersama dalam merencanakan posisi atau letak dari fasilitas-fasilitas kota tersebut dan melibatkan instruksi terkait dalam hal perencanaanpembangunan tata ruang Kota

Master plan tidak diikuti sehingga penanganan drainase masih bersifat setempat sehingga terjadi ketidaksingkronan sistem drainase dengan penanggulangan banjir Kota Pematangsiantar

Perlu dibuat kembali secara terpadu dan terkoordinasi dengan unsur-unsur lain seperti Telkom, PDAM serta Listrik

Kerusakan atau ketidaksempurnaan dari konstruksi saluran dan bangunan pelengkap seperti inlet drainase dari saluran tertutup yang ada disisi jalan

Perlunya koordinasi antar instansi dalam rehabilitasi disain konstruksi drainase yang rusak. Perencanaan dan program pengembangan atau perbaikan sistem drainase disesuaikan dengan berbagai macam aspek yaitu: aspek teknik, ekonomi, sosial budaya,

86


perundang-undangan, kelembagaan dan lingkungan.

Kurang besarnya dimensi saluran yang ada karena perencanaan yang tidak tepat atau perubahan catchment area yang kurang diperhitungkan sebelumnya khusus dalam hal perubahan peruntukan lahan

5 Masyarakat

Setiap perencanaan harus tetap memperhitungkan pertambahan penduduk serta meninjau ke lapangan untuk memeriksa apakah penampang yang di rencanakan sudah sesuai dengan konstruksi dilapangan

Penempatan goronggorong yang kurang tepat dan tersumbat sehingga menghambat aliran air terutama pada arah melintang jalan

Perlu koordinasi antara Pemerintah dengan masyarakat dan instansi terkait dalam penempatan gorong-gorong serta pemeliharaan nya agar tidak membuang sampah ke saluran ini

Masayarakat belum memahami sepenuhnya tentang fenomena banjir yang bersifat dinamis

Perlu kerja sama antara pihak Pemerintah kota dengan Masyarakat dalam penyuluhan masalah banjir

Masyarakat kota Pematangsiantar belum memahami seluruh peraturan tentang lingkungan hidup

Perlu dilakukan penyuluhan tentang peraturan lingkungan hidup

Kesadaran penduduk Kota Pematangsiantar mengenai kebersihan masih minim

Perlu kerja sama antar pihak Pemerintah dengan memotivasi masyarakat agar tidak membuang

87


sampah sembarang

6 Kebijakan Pemerintah

Kebijakan yang dituangkan dalam peraturan daerah masih belum mengikat dalam pelestarian lingkungn

Perlunya kerja sama semua pihak baik Pemerintah Kota, tokohtokoh masyarakat, pengusaha/stakeholders. DPRD dalam menyusun suatu kebijakan pelestarian lingkungan

7 Manajemen

Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, operasi dan pemeliharaan, organisasi , kepemimpinan, pengendalian sampai controling serta mitigasi dalam penanganan banjir di Kota Pematangsiantar belum optimal

Perlu diterapkan Best Mangement Practise untuk pengelolaan drainase kota Pematangsiantar mulai dari manajemen struktur organisai pengelolaan drainase, manajemen pendanaan, dampak banjir dan, kelembagaan

pengelolaan drainase

4.3.1

Hasil Analisa Kondisi drainase saat ini

1. Kondisi saluran yang rusak Dari kondisi eksisting drainase sekunder sepanjang 136.4 km dan tertier 363 km terdapat saluran yang rusak dan hal ini dapat kita lihat pada Tabel 4.5 di bawah ini.

88


Tabel 4.5: Kondisi saluran yang rusak No Saluran Drainase 1

Sekunder

2

Tersier

Panjang

Baik

Rusak

136.4

54.56

81.84

363

181.5

181.5

Kerusakan Drainase Sekunder

Kerusakan Drainase Tersier 1Baik 40%

2 Rusak 60%

2 Rusak 50%

1

1Baik 50%

2

Gambar 4.3: Gambar kondisi saluran yang rusak 2. Sedimentasi Pada saluran Drainase sekunder dan tertier kota Pematangsiantar hampir 90% kita temukan sedimen. Hal ini dapat kita lihat pada Tabel 4.6 di bawah ini. Tabel 4.6: Kondisi saluran yang penuh sedimen No

Saluran Drainase

1

Sekunder

2

Tersier

Panjang

Bersih

Sedimen

136.4

13.64

122.76

363

54.45

308.55

89


Sedim entasi Drainase Sekunder

Sedim entasi Drainase Tersier 1 Sumbat 15%

1Sumbat 10% 1 2 Lancar 90%

2

2 Lancar 85%

Gambar 4.4: Kondisi saluran sumbat akibat sedimen dan sampah 3.

Tenaga Operasional dan Perawatan

Akibat kondisi saluran drainase kota Pematangsiantar yang penuh sampah dan sedimen sangat perlu ditingkatkan sistem operasional dan perawatan. Dalam hal ini dibutuhkan tenaga yang ideal untuk mengerjakan sesuai dengan panjang saluran. Jumlah tenaga yang ideal dapat kita lihat pada Tabel 4.7 di bawah ini.

Tabel 4.7: Jumlah tenaga yang ideal untuk operasional dan perawatan

No

Saluran Drainase

1

Sekunder

2

Tersier

Panjang

Ideal

Yang ada

136.4

14

5

363

36

5

90


Operasional dan Perawatan Drainase Sekunder

2 Yang ada 33%

1 Idealnya 67%

O pe rasional dan Pe rawatan Drainase Tertie r

1 2 Yang ada 26%

2 1 Idealnya 74%

Gambar 4.5: Kondisi tenaga kerja untuk operasional dan perawatan 4. Sosial Budaya Masyarakat terhadap kebersihan saluran Dalam kondisi saluran drainase kota Pematangsiantar yang kotor hanya beberapa kelompok masyarakat saja yang perduli dalam hal kebersihan saluran. Pada Tabel 4.8 dapat kita lihat berapa kilometer saluran yang tersumbat dan berapa yang lancar akibat sosial budaya masyarakat yang perduli dengan kebersihan.

91


Tabel 4.8: Kondisi saluran akibat kepedulian Masyarakat No

Saluran Drainase

1

Sekunder

2

Tersier

Panjang

Lancar

Sumbat

136.4

47.74

88.66

363

188.76

174.24

Kondisi Saluran akibat keperdulian masyarakat pada Drainase Tertier

Kondisi Saluran akibat keperdulian masyarakat pada Drainase Sekunder

1 Yang lancar 35%

1 Yang lancar 53% 2 Yang sumbat 47 %

1 2

2 Yang sumbat 65 %

Gambar 4.6: Kondisi saluran akibat keperdulian masayarakat

4.3.2

Prioritas Tindakan

Yang menjadi prioritas utama dalam usulan perbaikan siste manajemen drainase Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut: 1. Pengoperasian serta pemeliharaan drainase perlu di optimalkan seperti penambahan tenaga /pegawai yang ideal, karena prosentase penyebab banjir dari penyumbatan akibat sampah sangat dominan dan biaya yang dikeluarkan masih lebih kecil dibanding dengan rekonstruksi. 2. Perlu dibuat kembali Master plan secara terpadu dan terkoordinasi 3. Pemakaian tata guna lahan perlu di disiplinkan kembali 4. Melakukan peningkatan kapasitas penampang saluran

92


5. Perlunya suatu kelembagaan yang kuat dan handal 6. Peran serta masyarakat harus di ikutsertakan dalam setiap pembangunan 7. Pemerintah Kota perlu menyusun anggaran untuk menyelesaikan permasalahan drainase serta dampaknya terhadap genangan 8. Harus ada manajemen pengelolaan drainase Kota Pematangsiantar

4.4

Best Management Practise Kota Pematangsiantar

Pengertian manajemen didefenisikan sebagai suatu aktifitas yang dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, operasi dan pemeliharaan, organisasi, kepemimpinan, pengendalian sampai evaluasi dan monitoring serta mitigasi. Berdasarkan uraian sebelumnya, Best Management Practise yang perlu diterapkan untuk pengelolaan drainase kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut: 1. ORGANISASI BMP organisasi pada tahap perencanaan adalah sebagai berikut:

Perencanaan dan program pengembangan atau perbaikan sistim drainase yang disesuaikan dengan berbagai macam aspek yaitu teknik, ekonomi dan financial, sosial budaya, perundang undangan, kelembagaan dan lingkungan.

Seleksi perancangan dengan pertimbangan baik dukungan maupun kendala. Pertimbangan dukungan artinya ada kesiapan dana yang cukup dan dukungan koordinasi dan keterlibatan aktif dari unsur pemerintah dan para pihak lainnya. Pertimbangan kendala misalnya terbatasnya sumber dana, lahan maupun kendala dari sudut lingkungan.

93


Hasil dari suatu perencanaan harus didokumentasikan dengan baik dan hasil dari perencanaan menghasilkan alternatif terbaik. Bagan prosedur perencanaan sistem drainase untuk mdenghasilkan alternatif terbaik (Gambar 4.7) Tujuan, kebijakan, master plan, sumber daya, rencana kerja, anggaran

Data base drainase

Studi kelayakan - teknis - ekonomi/financial -sosial budaya -lingkungan -legalitas - kelembagaan

Survey investigasi -topografi -geologi -hidrologi -genangan -tata guna lahan -sistem drainase

Survey dan investigasi

Amdal

Studi kelayakan

Rencana kerja, spesifikasi, gambar desain Alternatif/prioritas Detail desain Rencana Kerja, Spesifikasi

Pelaksanaan Konstruksi

Evaluasi hasil

Informasi Pengelolaan

Perencanaan menghasilkan alternatif terbaik

Pengembangan sistem operasi dan pemeliharaan

Gambar 4.7: Bagan Perencanaan sistem drainase (WHO, 1994), modifikasi.

94


BMP organisasi pada tahap pelaksanaan adalah sebagai berikut:

Implementasi perencanaan berlangsung secara kontinu dan konsisten.

Gambar detail desain diwujudkan dalam fisik.

Para pelaku pembangunan (kontraktor) harus mematuhi gambar kerja, rencana kerja dan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh direksi.

Para pelaku pembangunan (kontraktor) harus mematuhi gambar kerja, rencana kerja dan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh direksi.

Pelaksanaan konstruksi dilaksanakan sesuai dengan rencana yang tertera pada Gambar 4.7

BMP organisasi pada tahap operasi dan pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Dana operasi dan pemeliharaan harus tersedia sebesar 4% dari dana untuk pembangunan fisik dengan perincian operasi 0.7%, pemeliharaan 1.3% dan bencana alam 2% Petugas lapangan yang berfungsi dalam pemeliharaan dan perawatan drainase

mengkontrol drainase seluruh kelurahan per 10 km

/petugas secara periodik setiap 2 kali dalam seminggu.

Sosialisasi dilaksanakan secara terus menerus baik melalui aparat pemerintah ataupun sosialisasi langsung melalui berbagai metode untuk ikut berpartisipasi untuk memelihara drainase.

95


Sistem operasi dan pemeliharaan adalah pengembangan dari informasi pengelolaan dari perencanaan pada Gambar 4.7 agar sistem drainase dapat berfungsi dengan baik. BMP organisasi pada tahap evaluasi dan monitoring sebagai berikut:

Tahap ini merupakan bagian yang essensial dalam Manajemen Sistim Drainase mulai dari perencanaan sampai kepada operasi dan pemeliharaan (meliputi kelayakan teknis, ekonomi,

sosial budaya, lingkungan, perundang

undangan juga kelembagaan) sehingga dalam pelaksanaan dapat diminimalisir kerugian dan dampak negatif lainnya

Pengawasan biasanya dilakukan oleh suatu badan khusus yang dikenal dengan sebutan konsultan pengawas

2. PENDANAAN

Penentuan anggaran yang terencana dan tersistimatis merupakan salah satu strategis penting dalam manajemen.

Pengelolaan anggaran secara menyeluruh merupakan penghubung dari prosesproses perencanaan, operasional, pemeliharaan, pemanfaatan sampai pada proses kontrol, evaluasi dan monitoring

96


3. KELEMBAGAAN

Peraturan kelembagaan dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi yang tertuang dalam Tupoksi kota Pematangsiantar disosialisasikan, diedukasi dan diterapkan secara konsisten dan dinamik.

Lembaga yang yang handal dan kuat didukung oleh SDM yang berkualitas.

97


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan

Dari hasil identifikasi kondisi drainase Kota Pematangsiantar tidak berfungsi optimal disebabkan oleh: ¾

Drainase yang tersumbat oleh sampah dan sedimen di dalam saluran

sehingga pada saat hujan aliran air tidak lancar dan meluap menimbulkan banjir ataupun genangan air. ¾

Kapasitas penampang drainase yang sudah tidak memadai lagi untuk

menampung

debit sesuai laju pertambahan penduduk maka penampang

perlu di tingkatkan kembali ¾

Pelaksanaan konstruksi penampang yang tidak sesuai karena terlihat

penampang di hilir lebih kecil dari pada di hulu juga kemiringannya ¾

Kelembagaan dalam sistem pengawasan, operasional dan pemeliharaan

sangat lemah sehingga hampir seluruh saluran Kota Pematangsiantar kotor ¾

Kurangnya koordinasi antara Pemerintah dan instansi terkait yang

berhubungan dengan pekerjaan fasilitas kota serta masyarakat setempat yang membuat perletakan fasilitas kota yang tidak terarah ¾

Masyarakat yang masih kurang perduli akan kebersihan dengan

membuang sampah sembarangan ke dalam saluran

98


5.2

Saran

Dalam upaya mengurangi genangan di kota Pematangsiantar perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: ¾ Dimensi penampang saluran dihilir perlu diperlebar pada beberapa lokasi ¾ Pintu–pintu air perlu difungsikan di setiap kelurahan atau sistim

penggelontoran difungsikan pada waktu hujan dan saat tidak turun hujan di kota Pematangsiantar ¾ Dibentuk institusi yang khusus dalam pengoperasian dan pemeliharaan

drainase serta menangani permasalahan banjir di kota Pematangsiantar ¾ Sosialisasi yang terus menerus keepada masyarakat dalam memelihara

kebersihan lingkungan drainase serta pemeliharaan daerah aliran sungai dari sampah ¾ Dalam setiap kebijakan publik baik fisik maupun non fisik perlu melibatkan

masyarakat sejak awal munculnya ide pembangunan infra struktur sampai dengan pengoperasiannya

99


DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik kodya Medan. ( 2003). Siantar Dalam Angka. Medan. Chow, Ven Te. (1992). Open Cannel Hydraulics. Mc.Graw-Hill Company, New York. 608P. Dinas Pekerjaan Umum. (2005). Petunjuk Operasional (PO), Program Pemeliharaan Rutin Drainase . Kota Pematangsiantar. Dinas Pekerjaan Umum. (2003). Data Base Peta Kota Pematangsiantar. Dinas Pekerjaan Umum. (2003). Data Base Manajemen Drainase. Kota Pematangsiantar. Dinas Pekerjaan Umum. (2003). Data Base Jaringan Drainase Primer. Kota Pematangsiantar. Dinas Pekerjaan Umum. (2003). Data Base Jaringan Drainase Sekunder. Kota Pematangsiantar. Dinas Pekerjaan Umum. (2003). Data Base Jaringan Spoleading. Kota Pematangsiantar. Dinas Pekerjaan Umum (2003). Data Base RUTR. Kota Pematangsiantar. Grigg, Neil. (2003). Water, Waste Water, and Storm Water Infrastructure Management. by CRC Press LLC. 237P. Grigg, Neil. (1996). Water Resourcess Management Principles, Regulations, and Cases. Mc Graw- Hill.

100


Haryono, Sukarto. (1999). Drainase Perkotaan. Penerbit PT Mediatama Saptakarya, Jakarta.

Hasibuan, G.M. (2005). Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan Terpadu dalam Pengelolaan Banjir di Kota Medan. Medan. 104P. Jonathan Parkinson. (2002). Drainage and Storm Water Management. Parkinson j @ big foot. Com, Vol 12. 126P. Kodoatie R.J. dan Sjarief, R. (2005). Pengelolaan Sumber daya air terpadu. Penerbit Andi, Yogyakarta. 357P. Kodoatie R.J. dan Sugiyanto. (2002). Banjir. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 349P. Kodoatie, R. J. (1995). Analisis Ekonomi Teknik. Penerbit Andi, Yogyakarta Kuiper, E. (1971). Water Resourcess Project Economics. Butterworths, London, England. Kuiper, E. (1989). Engineering Economics. Three Weeks Intensive Course Seminar for Professionsal Development Project, Water. Sector, Denpasar, Indonesia. Linsley, RK, Joseph Franzini. (1996). Teknik Sumber Daya Air (Terjemahan). Edisi ketiga, Penerbit Erlangga, Jakarta. 364P. Mc Graw-Hill inc. (1994). Beyond Total Quality Management. Toward The Emerging Paradigm, Monotype Composition Company. 619P. RAMS.GUPTA. (1989). Hidrologi & Hydraulic Systems. Northerst Development Engineers, Inc., Middle town, RI. 393P.

101


Robert J.Reinold. (1998). Watersheds Management. Mc.Graw-Hill Company, New York. 391P. Soemarto. (1995). Hidrologi teknik. Penerbit Erlangga, Jakarta. Suripin. (2004). Sistim Drainase Perkotaan Berkelanjutan. Penerbit Andi, Yogyakarta. 384P. Sunarno dan Royat. (2004). Pengembangan Model Kelembagaan menjadi Model Kelembagaan Baru (Studi kasus tingkat Koordinasi Pengelolaan banjir Perkotaan). Thomas A.Seybert. (2006). Stormwater Management For Land Development. Methods and Calculations for quantity Control. 329P. Undang-undang Otonomi Daerah. (2004). Penerbit Fokus Media. Bandung. 339P. W.Ronald Hudson. (1997). Infrastructure Management. Mc.Graw-Hill Company, New York. 393P. World Health Organization. (1994). Operation and Maintenance of Urban Supply and Sanitation Systems. A Guide For Manager, Geneva. 101P.

102


Lampiran. A

• Foto Kondisi Drainase

103


Gambar A.1: Pintu air di Jl. Ade Irma, pintu kiri berfungsi untuk penggelontoran saluran sampai ke pajak Dwikora dan pintu kanan berfungsi untuk mengatasi banjir. Pada saat hujan turun pintu dibuka agar air mengalir ke sungai (drainase primer sebagai saluran pembuang)

Gambar A.2: Saluran yang penuh sampah dan sediment di Jl. Ade Irma

104


Gambar A.3: Saluran yang penuh sedimen dan sampah di jl. Ade irma dekat pajak Dwikora

Gambar A.4 Pintu air di persimpangan Jl. Patuan Nagari dan Patuan Anggi yang tidak terawa

105


Gambar A.5: Situasi masyarakat yang berjualan di atas trotoar maupun di atas saluran tanpa perduli sampah sudah menumpuk di dalam saluran

Gambar A.6: Kondisi Box Culvert di jalan Ahmad Yani penuh sampah dan sedimen juga pemasan pipa yang tidak teratur

106


Lampiran. B Perhitungan Penampang Drainase dan Tabel Saluran Drainase

107


Lampiran B.1: Perhitungan Penampang Drainase Debit pada aliran watersheds Kota Pematangsiantar No

Luas

Q1

Q2

Q total

(ha)

(m3/det)

(m3/det)

(m3/det)

Watersheds

1

A

1,615.950.00

96.2319

48.1159

144.3478

2

B

3,021.354.00

179.9256

89.9627

269.8880

3

C

841.806.00

50.1306

25.0653

75.1959

4

D

1,342.278.00

79.9344

39.9672

119.9016

5

E

886.410.00

52.7869

26.3934

79.1803

6

F

1,118.124.00

66.5857

33.2928

99.8785

7

G

1,576.638.00

93.8909

46.9454

140.8363

Untuk watersheds - A ¾ Prakiraan luas penampanguntuk periode 5 tahun -

Debit drainase = 144.3478 m3/det

-

Kemiringan (I) saluran arah memanjang = 3 %

-

Kemiringan talud 60 °

-

m (kemiringan dinding saluran) = 0,577 h ≈ 0,6h

108


15

h cm

b cm

m

m

- Maka Luas basah : At = ( b + m.h) h = b.h + 0,6h -

Keliling basah

: P = b + 2h 1 + m = b + 2h + 0,6h

-

Jari-jari hidrolis : R = P/A

-

Dengan b = 1 Q = V.A = 1/n . R2/3 . I1/2 .A 144.3478 = 1/0,025 { 1.h + 0,6h / 1 + 2h + 0,6h } x (0,03) x h + 0,6 h Maka dengan cara coba-coba diperoleh h = 1 meter; b = 1 meter

¾ Debit drainase dialirkan ke 16 saluran drainase primer maka debit saluran

primer untuk tiap watershed dapat kita lihat pada Tabel dibawah ini

109


Disain dimensi drainase primer Jumlah

b

h

(m /det)

(m)

(m)

16

9.022

1

1.06

269.8880

25

10.796

1

1.21

841.806.00

75.1959

8

9.399

1

1.09

D

1,342.278.00

119.9016

10

11.990

1

1.31

5

E

886.410.00

79.1803

8

9.898

1

1.13

6

F

1,118.124.00

99.8785

10

9.988

1

1.14

7

G

1,576.638.00

140.8363

14

10.060

1

1.15

Luas

Q

(ha)

3

(m /det)

saluran

A

1,615.950.00

144.3478

2

B

3,021.354.00

3

C

4

No

Watersheds

1

Watersheds – A

Debit = 9.022 m3/det -

Kemiringan(I) = 3 %

-


-

m = 0,577 h ≈ 0,6h

-

Maka Luas basah : At = ( b + m.h) h = b.h + 0,6h

-

Keliling basah

: P = b + 2h 1 + m = b + 2h + 0,6h

-


-

Dengan b = 1 Q = V.A

110


Q saluran 3

= 1/n . R2/3 . I1/2 .A 9.022 = 1/0,025 { 1.h + 0,6h / 1 + 2h + 0,6h } x (0,03) x h + 0,6 h Maka dengan cara coba-coba diperoleh h = 1.06 meter; b = 1 meter. 15

110 cm

m

100 cm

m

Debit drainase dialirkan ke 10 saluran sekunder maka debit saluran sekunder untuk tiap watersheds dapat kita lihat pada Tabel dbawah ini Disain dimensi drainase sekunder

No

Watersheds

Luas (ha)

Q (m3/det)

Jumlah saluran

b (m)

h (m)

1

A

10,099.69

0.902174

10

0.6

0.37

2

B

12,085.42

1.079553

10

0.6

0.38

6

C

10,522.58

0.939950

10

0.6

0.37

7

D

13,422.78

1.199016

10

0.6

0.39

8

E

11,080.13

0.989754

10

0.6

0.37

9

F

11,181.24

0.998786

10

0.6

0.37

10

G

11,261.70

1.005973

10

0.6

0.38

111


Watersheds – A

Debit = 0.902174 m3/det -

Kemiringan(I) = 3 %

-


-

m = 0,577 h ≈ 0,6h

-


-

Keliling basah

: P = b + 2h 1 + m = b + 2h + 0,6h

-


-

Dengan b = 1 Q = V.A = 1/n . R2/3 . I1/2 .A 0.902174 = 1/0,025 { 1.h + 0,6h / 1 + 2h + 0,6h } x (0,03) x h + 0,6 h Maka dengan cara coba-coba diperoleh h = 0.37 meter; b = 0.60 meter.

112


15

40 cm

m

m

60 cm

Debit drainase dialirkan ke 10 saluran tertier maka debit saluran tertier untuk tiap watersheds dapat kita lihat pada Tabel dibawah ini

Disain dimensi drainase tertier

No

Luas

Q

Jumlah

b

h

(ha)

(m3/det)

saluran

(m)

(m)

Watersheds

1

A

1,009.97

0.090217

10

0.4

0.31

2

B

1,208.54

0.107955

10

0.4

0.31

6

C

1,052.26

0.093995

10

0.4

0.31

7

D

1,342.28

0.119902

10

0.4

0.31

8

E

1,108.01

0.098975

10

0.4

0.31

9

F

1,118.12

0.099879

10

0.4

0.31

10

G

1,126.17

0.100597

10

0.4

0.31

113


Untuk watersheds A :

Debit = 0.090217m3/det -

Kemiringan (I) = 3 %

-


-

m = 0,577 h ≈ 0,6h

-


-

Keliling basah

: P = b + 2h√ 1 + m = b + 2h + 0,6h

-


-

Dengan b = 1 Q = V.A = 1/n . R2/3 . I1/2 .A 0.090217 = 1/0,025 { 1.h + 0,6h / 1 + 2h + 0,6h } x (0,03) x h + 0,6 h

Maka dengan cara coba-coba diperoleh h = 0.31 meter; b = 0.4 meter.

15

30 cm

m

m

40 cm

114


115


116


117


118


119


120


121


Lampiran. C

Kondisi Genangan Air di Beberapa Wilayah Kota Pematangsiantar

122


1. Banjir di Persimpangan Jl. Sibolga dan Jl. Pane

2. Drainase tersier di Jl. Gereja

123


3. Banjir di persimpangan Jl. Sibolga dan Jl. Laguboti

4. Bak Kontrol di Jl. Bahagia

124


5. Banjir di Persimpangan Jl. Persatuan dan Pergaulalan

6. Pintu air di Jl. Bahagia, tidak berfungsi

125


7. Banjir di Jl. Ade Irma Suryani

8. Banjir di Jl. Wahidin

126


Lampiran. D Struktur Organisasi

127


Tabel B.3: TABEL SALURAN DRAINASE SIANTAR UTARA

A KECAMATAN KELURAHAN

: SIANTAR UTARA

C

: SUKADAME

B

NO.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

JALAN

Rela Musyawarah Mufakat Sekata Tenteram Pergaulan Gotong Royong Persatuan

KELURAHAN NO.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

UKURAN SALURAN A (m)

B (m)

C (m)

0.60 0.55 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.6

0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.4

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.5

PANJANG LUAS SALURAN (M2) SALURAN (m)

0.25 0.24 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

650.00 800.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00

KONDISI

JENIS

BETON

TANAH

SALURAN

SALURAN

Pas. Batu Pas. Batu Pas. Batu Pas. Batu Pas. Batu Pas. Batu Pas. Batu Pas. Batu

-

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

Tersier Tersier Tersier Tersier Tersier Tersier Tersier Tersier

KONSTRUKSI

KETERANGAN Sampah Sampah Sedimen Sedimen Sediman Sampah Sampah Sampah

: KAHAEN

JALAN

Gotong Royong Cendana Kemiri Beringin Jati Gaharu Marjan Meranti Tusam


B (m)

C (m)

0.60 0.60 0.40 0.50 0.40 0.50 0.50 0.40 0.5

0.40 0.50 0.35 0.40 0.35 0.40 0.40 0.35 0.4

0.60 0.60 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

LUAS SALURAN PANJANG (M2) SALURAN (m)


0.30 0.33 0.19 0.23 0.19 0.23 0.23 0.19 0.23

650.00 800.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 550.00

KONDISI

JENIS

BETON

TANAH

SALURAN

SALURAN

Pas. Batu Pas.batu Pas.batu Pas.batu Pas.batu Pas.batu Pas.batu Pas.batu Pas.batu

-

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

Tersier Tersier Tersier Tersier Tersier Tersier Tersier Tersier Tersier

JENIS SALURAN

KETERANGAN Sampah Sedimen Sampah/Sedimen Sampah Sedimen Sampah/Sedimen Sampah/Sedimen Sampah/Sedimen Sampah/Sedimen

TABEL SALURAN DRAINASE

KECAMATAN KELURAHAN

A

: SIANTAR UTARA : SIGULANG-GULANG

C B

NO.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10.

JALAN

Bah Birong Sisingamangaraja Bah Bolon Bah Binonom Bah Tongguran Bah Kapul Bah Bias Bah Biak Pendidikan Gotong Royong Rakuta Sembiring

KELURAHAN NO.


B (m)

C (m)

0.75 0.35 0.40 0.50 0.50 0.40 0.60 0.35 0.55 0.6 0.6

0.50 0.35 0.35 0.40 0.40 0.35 0.40 0.35 0.4 0.4 0.5

0.70 0.35 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.35 0.50 0.60 0.60


0.44 0.12 0.19 0.23 0.23 0.19 0.25 0.12 0.24 0.30 0.33

650.00 800.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 550.00 450.00 1250.00

KONDISI

JENIS

BETON

TANAH

SALURAN

SALURAN

Pas. Batu Pas. Batu Pas. Batu Pas. Batu Pas. Batu Pas. Batu Pas. Batu Pas. Batu Pas. Batu Pas. Batu Pas. Batu

-

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

Tersier Tersier Tersier Tersier Tersier Tersier Tersier Tersier Tersier Tersier Tersier

JENIS SALURAN

KETERANGAN

: BANE JALAN

1.

Kain Batik

2. 3.

Selendang II Selendang I

4.

Uisgara I

5.

Uisgara II

6.

Sadum

UKURAN SALURAN

R-L

A (m)

B (m)

C (m)

0.40 0.40

0.40 0.30

0.50 0.50

L R

0.70 0.60 0.55 0.50 0.80 0.40 0.50 0.40

0.70 0.40 0.45 0.45 0.40 0.30 0.60 0.40

0.20 0.40 0.50 0.50 0.40 0.50 0.30 0.30

L R L R L R L R



0.20

420.00

0.00 0.14 0.20 0.25 0.24 0.24 0.18 0.17 0.12

630.00 470.00 480.00 450.00 451.00 452.00 453.00

KONSTRUKSI BETON

TANAH

Pas. Batu Tanah Pas. Batu Pas. Batu Pas. Batu Pas. Batu Tanah Pas. Batu Pas. Batu Pas. Batu

KONDISI

KONDISI

SALURAN

SALURAN

Baik Baik Rusak Sumbat Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

Tersier Tersier Tersier Tersier Tersier Tersier Tersier Tersier Tersier Tersier

KETERANGAN

Sudah tertutup sampah Sampah/sedimen Sedikit sampah Saluran lancar Saluran lancar Sampah/sedimen Saluran lancar Saluran lancar Saluran lancar

TABEL SALURAN DRAINASE A KECAMATAN KELURAHAN

: SIANTAR UTARA : MARTOBA

C B

NO.

1. 2. 3. 4. 5.

JALAN

Angkola Singosari Ade Irma Suryani Surapati Erlangga

KELURAHAN NO.

1. 2. 3.


B (m)

C (m)

0.60 0.50 0.80 0.60 0.60

0.50 0.40 0.50 0.50 0.50

0.60 0.50 0.60 0.60 0.60


0.33 0.23 0.39 0.33 0.33

KONSTRUKSI BETON

TANAH

KONDISI

KONDISI

SALURAN

SALURAN

250.00 630.00 800.00 200.00 200.00

KETERANGAN

Tersier Tersier Tersier Tersier Tersier

: BARU

JALAN

HOS Cokroaminoto Sriwijaya Mojopahit


B (m)

C (m)

0.60 0.50 0.80

0.50 0.40 0.50

0.60 0.50 0.60

LUAS SALURAN PANJANG (M2) SALURAN (m)


0.33 0.23 0.39

250.00 630.00 800.00

KONDISI

KONDISI

BETON

TANAH

SALURAN

SALURAN

Pas. Batu Pas. batu Pas. batu

-

Baik Baik Baik

Tersier Tersier Tersier

KONSTRUKSI

KETERANGAN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PEMATANG SIANTAR

Pemerintah Daerah Kota P.Siantar Sekretaris Daerah

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kepala Bagian Tata Usaha

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Bagian Umum

Sub Bagian Keuangan

Sub Dinas Bina Program

Sub Dinas Peningkatan dan Pembangunan

Sub Dinas Pemeliharaan

Sub Dinas Pembinaan Jasa Konstruksi

Seksi Perencanaan Umum

Seksi Jalan dan Jembatan

Seksi Lingkungan dan Permukiman

Seksi Penelitian dan Pengembangan

Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan

Seksi Drainase

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Seksi Pembinaan Pemberdayaan dunia usaha

Seksi Perencanaan Drainase & Pengairan


Seksi Pemeliharaan Drainase

Seksi Perizinan

Seksi Perencanaan Lingk. dan Permukiman

Seksi Pengairan

Seksi Pemeliharaan Pengairan

Seksi Pengendalian

Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Cabang Dinas

UPTD


Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian Perlengkapan

STRUKTUR ORGANISASI PEMKO KOTA PEMATANGSIANTAR

PEMERINTAH DAERAH KOTA P.SIANTAR (WALIKOTA)

DPRD

WAKIL WALIKOTA JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS DPRD

SEKRETARIS DAERAH KOTA

ASISTEN SOSIAL INFORMASI DAN EKONOMI PEMBANGUNAN

ASISTEN TATA PRAJA

BADAN

DINAS

DINAS KESEHATAN KOTA P. SIANTAR

KANTOR

DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KOTA P.SIANTAR

BAGIAN

ASISTEN ADMINISTRASI

INSTUSI VERTIKAL LAINYA

DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA(KADIS PU) P.SIANTAR Kepala Bagian Tata Usaha

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Bagian Umum

Sub Bagian Keuangan

Sub Dinas Bina Program

Sub Dinas Peningkatan dan Pembangunan

Sub Dinas Pemeliharaan

Sub Dinas Pembinaan Jasa Konstruksi

Seksi Perencanaan Umum

Seksi Jalan dan Jembatan


Seksi Penelitian dan Pengembangan

Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan

Seksi Drainase

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Seksi Pembinaan Pemberdayaan dunia usaha

Seksi Perencanaan Drainase & Pengairan


Seksi Pemeliharaan Drainase

Seksi Perizinan

Seksi Pengairan

Seksi Pemeliharaan Pengairan

Seksi Pengendalian

Seksi Perencanaan Lingk. dan Permukiman Seksi Evaluasi dan Pelaporan


Cabang Dinas

UPTD

Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian Perlengkapan

TINJAUAN MANAJEMEN SISTEM DRAINASE KOTA PEMATANG SIANTAR TESIS. Oleh: Tiurma Elita Saragi NIM:

Recommend Documents