TINGKAT KEBERHASILAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI TAHUN 2009 DENGAN KEGIATAN PENYULUHAN (STUDI KASUS DI KP2KP WONOGIRI)

TINGKAT KEBERHASILAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI TAHUN 2009 DENGAN KEGIATAN PENYULUHAN (STUDI KASUS DI KP2KP WONOGIRI)

TUGAS AKHIR Disusun untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan Oleh : Ardiana Widiastuti F3407016

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010

i

ii

iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN



Bismillahirrohmanirrohim



Ku memutuskan bersamamu bukan karna keindahanmu tapi karena kepribadianmu (penulis)



Sahabat yang sebenarnya haruslah mampu membantu sahabatnya dikala butuh, bukan hanya ada hanya dikala kita gembira.



Keindahan dunia tiada artinya karena di dunia ini kita hanya mampir dan pada akhirnya kita akan kembali kepadaNya. (penulis)

Karya

sederhana

ini

kupersembahkan untuk: 1. Allah SWT atas ijinNya tugas akhir ini dapat selesai. 2. Ayah tercinta 3. Mama di surga 4. Kakak-kakakku tersayang 5. Seluruh keluarga besar saya 6. Sahabat-sahabat tercinta dan yang tercinta 7. Almamaterku

iv

KATA PENGANTAR

Assalammu’alaikum Wr. Wb Dengan segala kerendahan hati, penulis memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis

dapat

menyelesaikan

tugas

akhir

yang

berjudul

“TINGKAT

KEBERHASILAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI TAHUN 2009 DENGAN KEGIATAN PENYULUHAN ” dengan baik dan tepat waktu. Adapun tugas akhir ini disusun dengan maksud untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mencapai derajat Ahli Madya pada Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis memperoleh bantuan, dorongan dan keterlibatan beberapa pihak baik materiil maupun non materiil, yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1. Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah serta kesehatan sehingga tuga akhir ini selesai pada waktunya. 2. Ayah tercinta yang telah memberikan dorongan moral serta materiil. 3. Mama di surga,Ma.......adik udah mau diwisuda. 4. Bapak Prof. Dr. Bambang Sutopo, M.Com.,Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

v

5. Bapak Sri Suranta, SE., Msi.,Ak selaku ketua Program Diploma III Fakultas Ekonomi Sebelas Maret Surakarta. 6. Bapak Drs. Agus Budiatmanto, M.Si, Ak selaku pembimbing Tugas Akhir yang telah banyak membantu dalam memberikan masukan kepada penulis 7. Bapak Eko Arief S, Msi., Ak selaku pembimbing akademik. 8. Seluruh dosen dan staff pengajaran Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 9. Bapak Eko Hariyanto selaku Kepala KP2KP Wonogiri yang telah banyak membantu penulis dalam membuat Tugas Akhir ini. 10. Seluruh jajaran karyawan KP2KP Wonogiri (mas Hari, mas Timor, mbak Ari, pak Dib, mas Bowo, mas Doni, mas Edi, pak Pur, pak Ratno yang sudah pindah tugas di KPP Klaten) terimakasih telah memberikan masukan terhadap Tugas Akhir ini dan terimakasih telah membimbing penulis selama magang. 11. Kakak-kakak tersayang, mas Aji, mbak Dini, mas Nur, mbak Ine, terimakasih dukungannya. 12. Seluruh keluarga besarku di Wonogiri. 13. Keluarga besar di Dawung Kulon, terimakasih atas perhatiannya selama ini. 14. Teman-teman saya Annisa, Eka, Endah, Ardha, Galih (itemp) terimakasih wara-wiri nya selama ini. 15. Yang slalu dihati, Fajar Mur Pratomo, terimakasih kebersamannya selama ini dan kita memang harus slalu bersama.Amien.... 16. Akang Fitra Putra Atmaja, Utomo Ari Kusno yang slalu memberi smangat pada penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir. 17. Dheanlova,,,,,makasih teman sudah menjadi ojek ku....

vi

18. Semua Fullovers terimakasih dukungannya 19. Sahabat-sahabat SMA saya.... 20. Teman-temanku di D3 Perpajakan A dan B. 21. Seluruh teman-teman SFC seluruh Indonesia, teman-teman FB, serta pengunjung blog saya, terimakasih atas support nya. 22. Semua pihak yang telah membantu tapi tidak dapat dituliskan disini. Terimakasih semuanya. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ii masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk menyenpurnakan Tugas Akhir ini. Sehingga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua.Amin

Wassalamualaikum Wr, Wb

Surakarta, Juli 2010

Penulis

vii

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL........................................................................................ i ABSTRAK ....................................................................................................... ii LEMBAR PERSETUJUAN............................................................................. iii HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................... iv MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................... v KATA PENGANTAR ..................................................................................... vi DAFTAR ISI .................................................................................................... ix DAFTAR TABEL ............................................................................................ xi DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xii BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang ......................................................................... 1 B. Rumusan Masalah .................................................................... 3 C. Tujuan Penelitian ..................................................................... 3 D. Manfaat Penelitian ................................................................... 3 E. Metode Penelitian..................................................................... 4

BAB II

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum ..................................................................... 6 1.Gambaran Umum KPP....................................................... 6 2.Pengertian Pajak ................................................................. 20

viii

3.Fungsi Pajak ....................................................................... 21 4.Pengelompokan Pajak ........................................................ 21 5.Syarat dalam Pemungutan Pajak ........................................ 22 6.Sistem Pemungutan Pajak .................................................. 23 7.Pengertian SPT ................................................................... 24 8.Jenis SPT ............................................................................ 24 9. Penyuluhan Perpajakan ..................................................... 26 B. Analisis dan Pembahasan 1. Pelaksanaan penyuluhan di Tahun 2009 ........................... 30 2. Tujuan Penyuluhan Bagi WP OP ...................................... 44 BAB III

TEMUAN A. Kelebihan ................................................................................. 46 B. Kekurangan (Kendala) ............................................................ 47

BAB IV

PENUTUP A. Kesimpulan .............................................................................. 48 B. Rekomendasi ........................................................................... 49

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

ix

DAFTAR TABEL TABEL

HALAMAN

II.1

Kegiatan penyuluhan bulan Januari .............................................. 30

II.2

Kegiatan penyuluhan bulan Februari ............................................ 31

II.3

Kegiatan penyuluhan bulan Maret ............................................... 32

II.4

Kegiatan penyuluhan bulan April ................................................. 33

II.5

Kegiatan penyuluhan bulan Mei ...................................................... 36

II.6

Kegiatan penyuluhan bulan Juni ...................................................... 37

II.7

Kegiatan penyuluhan bulan Juli ...................................................... 38

II.8

Kegiatan penyuluhan bulan Agustus .............................................. 39

II.9

Kegiatan penyuluhan bulan September ............................................ 40

II. 10

Kegiatan penyuluhan bulan Oktober ............................................... 41

II.11

Kegiatan penyuluhan bulan November ............................................ 43

II.12

Kegiatan penyuluhan bulan Desember ............................................. 44

II.12

Penyampaian SPT Tahunan tahun 2008 dan 2009 ........................... 44

x

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR

halaman

Gambar II.1 Bagan Organisasi KPP Pratama ………………………

12

Gambar II.2 Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Penyuluhan & Konsultasi Perpajakan…………………………………………….

xi

13

ABSTRACT TINGKAT KEBERHASILAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI TAHUN 2009 DENGAN KEGIATAN PENYULUHAN

ARDIANA WIDIASTUTI F3407016

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat serta pengaruh yang didapat dengan adanya penyuluhan perpajakan yang di lakukan oleh KP2KP Wonogiri untuk menambah tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan. Langkah yang dilakukan dalam penelitia ini adalah mencari data kepatuhan tahun 2008 dan 2009 lalu dihitung menggunakan rasio efektifitas. Hasil yang didapat digunakan untuk membandingkan data sebelum adanya penyuluhan dan setelah adanya penyuluhan. Dari penelitian yang telah penulis lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa masih banyaknya Wajib Pajak di daerah-daerah yang masih tidak mengerti apa artinya pajak bagi negara dan mereka juga tidak bisa mengisi SPT Tahunan sehingga mereka masih malas menyampaikan pajak terutangnya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis mengajukan beberapa saran yaitu memanfaatkan penggunaan Mobil Tax Unit untuk melakukan penyuluhan perpajakan di daerah-daerah yang terpencil, meningkatkan kualitas aparat perpajakan baik kualitas pengetahuan mengenai perpajakan dan pelayanan pajak serta kualitas moral aparatur pajak, meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak antara lain dengan memberikan kemudahan pembayaran pajak.

Kata kunci: Penyuluhan, Perpajakan, SPT Tahunan

ABSTRACT LEVEL OF ACHIEVEMENT IN INFORMING ANNUALY SPT 2009 BY SOCIALIZATION

ARDIANA WIDIASTUTI F3407016 The purpose of this study is to determine the benefits and the influence gained by the elucidation of taxation which is done by KP2KP Wonogiri to increase the level of compliance of submission tax returns. Steps taken in this resaearch is seeking compliance data in 2008 and 2009 and then calculated using the ratio of effectiveness. The results obtained were used to compare data before and after the extension of the counseling. From the research done by the writer can conclude that there are still many taxpayers in areas that still do not understand what it means for the state tax and they also can not fill out tax returns so they are still lazy submit taxes become due. Based on these results the authors propose some suggestions that exploit the use of Car Tax Unit to conduct counseling taxation in remote areas, improve the quality of both the quality of knowledge of the tax authorities on taxation and tax services as well as the moral quality of tax officials, to improve the quality of service to taxpayers between others by providing easy tax payment. Key word: Socialization, Tax, SPT Tahunan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila

dan

Undang-undang

Dasar

1945,

bertujuan

untuk

mewujudkan masyarakat yang taat kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi setiap warga negara. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan dana besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri. Setelah berlalunya era booming penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi, tulang punggung sisi penerimaan APBN berpaling kepada sektor perpajakan. Salah satu bentuk konsekuensi sebagai primadona penerimaan negara adalah peningkatan target penerimaan pajak secara dinamis dan signifikan dari tahun ke tahun. Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Diantaranya adalah dengan diterapkannya Self Assessment System yaitu Wajib Pajak diberikan kepercayaan secara penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan

1

sendiri kewajiban perpajakannya. Disamping itu juga diterapkan With Holding System yaitu pemberian wewenang kepada pihak ketiga untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak. Pengawasan terhadap pembayaran dan pelaporan pajak mutlak diperlukan agar Wajib Pajak melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara benar. Dalam hal ini diperlukan peran aktif dari fiskus, sehingga fiskus dituntut untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak termasuk pengawasan serta penegakkan pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku. Sehubungan

dengan

tingkat

kepatuhan

masyarakat

akan

pembayaran dan pelaporan pajak yang rendah, maka pemerintah berupaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan mengadakan penyuluhan perpajakan di daerah-daerah wajib pajak. Metode ini merupakan pelayanan pajak agar Wajib Pajak patuh terhadap peraturan perpajakan serta patuh dalam penyampaian SPT tahunan. Penyuluhan ini dilakukan di berbagai daerah secara bergiliran. Kegiatan ini dilakukan agar masyarakat lebih mengenal pelayanan pajak serta memahami kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengetahui pengaruh penyuluhan perpajakan yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan 2009 karena yang penulis ketahui bahwa masih banyak masyarakat yang buta akan pajak dan tidak tahu masalah pengisian SPT Tahunan. Dari latar belakang tersebut, penulis

2

mengangkat judul ”TINGKAT KEBERHASILAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN PENYULUHAN”

B. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis ingin merumuskan beberapa masalah, sebagai berikut ini. 1. Apa saja pelaksanaan penyuluhan di tahun 2009? 2. Apa saja tujuan penyuluhan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi?

C. TUJUAN Berdasarkan masalah yang diambil penulis, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut 1. Untuk mengetahui kinerja pada saat penyuluhan perpajakan. 2. Untuk mengetahui tujuan dari penyuluhan yang dilakukan. 3. Dapat

mengambil

kesimpulan

kelebihan

dan

kekurangan

penyuluhan perpajakan. D. MANFAAT 1. Bagi Penulis Menambah pengetahuan mengenai manfaatt penyuluhan bagi daerah-daerah yang sebelumnya masih buta mengenai pajak.

3

2. Bagi pemerintah Sebagai

bahan

masukan

dan

evaluasi

kinerja

khususnya

pendapatan negara yang didapat melalui pajak. 3. Bagi pihak lain Penulis berharap karya ini bisa bermanfaat digunakan sebagai sumber informasi, referensi serta bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang membutuhkannya.

E. METODE PENELITIAN Metode penelitian mengemukakan secara tertulis tata kerja dari suatu penelitian. Metode dan ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1. Lokasi Penelitian Penulis melakukan penelitian tingkat kepatuhan dalam penyampaian SPT Tahunan 2009 ini di wilayah kerja Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Wonogiri yang beralamat di jalan Mayor Jendral Sutoyo No 6 Wonokarto Wonogiri. 2. Jenis Penelitian Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu cara penelitian dengan menggambarkan sejelas dan sedetail mungkin dari berbagai sumber serta dari sudut pandang penulis. 3. Jenis dan Alat Pengumpul Data

4

a. Jenis Data 1) Primer Data ini diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan pegawai atau staff yang berkaitan di KP2KP Pratama Wonogiri. 2) Data Sekunder Data ini diperoleh melalui studi pustaka yang berupa keterangan atau fakta dengan cara mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan, jurnal perusahaan dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. b. Teknik Pengumpulan Data 1) Wawancara Dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung atau tidak langsung dilaksanakan secara tatap muka dengan pihak-pihak yang berkaitan di KP2KP Pratama Wonogiri. 2) Observasi Dengan ikut langsung dalam acara penyuluhan perpajakan.

5

BAB II ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM 1. Sejarah Berdirinya KPP Pratama Upaya Pemerintah melalui Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kinerja pelayanan perpajakan kepada masyarakat salah satunya pada tahun 2005 mulai membentuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang merupakan penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIKPA). Namun walau telah digabungkan menjadi satu, tugas pokok yang melekat pada masingmasing kantor tetap terakomodasi. Karakteristik utama yang diunggulkan dari KPP Pratama adalah pelayanan pada satu unit, yang pada awalnya terpisah yakni berupa pelayanan untuk Pajak, PBB dan Pemeriksaan/ penyidikan pajak. Sistem administrasi tidak lagi berdasar jenis pajak, melainkan berdasarkan fungsi. Segmen Wajib Pajak yang dikelola oleh KPP Pratama ini adalah segmen Wajib Pajak kecil yang terbagi atas wilayah-wilayah tertentu yang pengawasannya dilakukan oleh Account Representative. Menindaklanjuti upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan berdirinya KPP Pratama dan

6

juga sebagai upaya pelaksanaan “GOOD GOVERNANCE”, Menteri Keuangan No. 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.55/PMK.01/2007. Salah satu hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan NO.55/PMK.01/2007 tersebut adalah mengenai terbentuknya Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang telah dioperasikan sejak tanggal 31 Oktober 2007. Kedudukan dari KP2KP adalah langsung berada dibawah pengawasan KPP Pratama. Tugas dan Fungsi dari KP2KP sendiri adalah membantu KPP Pratama dalam pelaksanaan kegiatannya agar pelayanan kepada masyarakat yang berkedudukan jauh dari pusat bisa dilayani. Adapun Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan sendiri sebelum terbit Peraturan Menteri Kuangan No.55/PMK.01/2007 masih berupa Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4). Di Kantor Wilayah Jawa Bagian Tengah II berdasar Peraturan Menteri Keuangan No.55/PMK.01/2007 tersebut, telah dibentuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) sebagai berikut : 1. KPP Pratama Boyolali, 2. KPP Pratama Cilacap, 3. KPP Pratama Karanganyar,

7

4. KPP Pratama Kebumen, 5. KPP Pratama Klaten, 6. KPP Pratama Magelang, 7. KPP Pratama Purbalingga, 8. KPP Pratama Purwokerto, 9. KPP Pratama Purworejo, 10. KPP Pratama Sukoharjo, 11. KPP Pratama Surakarta, 12. KP2KP Banjarnegara, 13. KP2KP Wonogiri, 14. KP2KP Wonosobo, dan 15. KP2KP Sragen. KPP Pratama Sukoharjo sendiri merupakan pecahan dari KPP Klaten setelah adanya reorganisasi kantor sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.55/PMK.01/2007. Selain itu, KPP Pratama Sukoharjo juga membawahi Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Wonogiri.

8

a. Tempat Kedudukan KPP Pratama Sukoharjo sementara ini masih menempati gedung lama KPP Klaten dengan alamat di Jalan Kopral Sayom (Ring Road) Klaten dikarenakan beberapa alasan, antara lain belum mendapatkan gedung yang sesuai untuk tempat kedudukan KPP Pratama Sukoharjo di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang luas dan strategis sesedera mungkin, serta agar sementara mencari gedung yang cocok dapat terus melayani Wajib Pajak. Sementara itu, KP2KP Wonogiri selama beberapa bulan bertempat kedudukan di gedung KP4 lama jalan jaksa Agung R.Suprapto No.7 Sukoharjo, baru kemudian mulai awal Maret 2008 pindah ke Jalan Mayor Jenderal Sutoyo No. 6 Wonokarto Wonogiri. b. Wilayah Kerja Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo meliputi 2 Kabupaten yaitu: 1) Kabupaten Sukoharjo meliputi 12 kecamatan, dan 2) Kabupaten Wonogiri meliputi 24 kecamatan c. Struktur Organisasi Agar dalam menjalankan tugasnya melayani kegiatan Wajib Pajak berkaitan dengan Perpajakan dapat berjalan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dibutuhkan kerjasama dari seluruh

9

karyawan KPP Pratama. Oleh karena itu, adanya struktur organisasi yang jelas dan transparan dalam tubuh KPP Pratama Sukoharjo, diharapkan dapat membantu terwujudnya tujuan tersebut. Struktur organisasi KPP Pratama Sukoharjo secara umum sama dengan struktur organisasi KPP Pratama lainnya, yaitu berdasarkan fungsinya terdiri dari: 1) Kepala Kantor 2) Sub Bagian Umum, 3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), 4) Seksi Pelayanan, 5) Seksi Penagihan, 6) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, 7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, 8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, 9) Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, 10) Seksi Pemeriksaan, 11) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, 12) Kelompok Pejabat Fungsional, dan 13) Kepala KP2KP.

10

Berikut ini adalah gambar struktur organisasi KPP Pratama berdasarkan uraian di atas.

Kepala KPP Pratama

Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pemeriksaan

Kepala Seksi Penagihan

Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Kelompok Pejabat Fungsional

Kepala KP2KP

Gambar

II.1 Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama

11

Adapun bagan organisasi dalam KP2KP itu sendiri adalah sebagai berikut.

Kepala KPP Pratama

Bendahara Pengeluaran

Petugas/ pelaksana

Petugas/ pelaksana

Petugas/ pelaksana

Petugas/ pelaksana

Petugas/ pelaksana

Petugas/ pelaksana

Petugas/ pelaksana

Gambar II.2 Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan d. Tugas dan Kegiatan Masing-masing bagian atau seksi dalam struktur organisasi KPP Pratama memiliki tugas dan kegiatan sendiri-sendiri. Adapun tugas dan kegiatan masing-masing seksi berdasarkan gambar II.1 yaitu Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah sebagai berikut.

12

1. Sub Bagian Umum a). Bagian Kepegawaian Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian Sub Bagian Umum antara lain: 1) Menerbitkan Surat Kenaikan Gaji Berkala, 2) Membuat Usulan Kenikan Pangkat, 3) Menerbitkan Surat Izin Cuti, 4) Mengirim pegawai yang menerima panggilan untuk mengikuti diklat-diklat, meliputi Diklat Sistem Administrasi Modern, Diklat Dasar Pemeriksa Pajak, Diklat Internalisasi Kode Etik Pegawai, dan 5) Menyusun dan melaporkan laporan-laporan kepegawaian, meliputi Laporan Daftar Penyebaran Pegawai, laporan Penegakan Disiplin Pegawai, Laporan Absensi Pegawai, Laporan Kegiatan Kepangkatan dan Daftar Pejabat yang meninggalkan wilayah kerja. b). Bagian Keuangan Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bagian Keuangan Sub bagian

Umum antara lain:

1) Membagikan gaji kepada pegawai KPP Pratama,

13

2) Membagikan uang makan kepada pegawai KPP Pratama, 3) Menyusun dan melaporkan laporan-laporan yang menjadi tanggung jawab Bagian Keuangan, dan 4) Menyusun daftar permintaan lembur bagi pegawai yang lembur. c). Bagian Rumah Tangga Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bagian Rumah Tangga Sub Bagian Umum antara lain sebagai berikut: 1) Melakukan inventarisasi (pemisahan) barang-barang inventaris milik KPP Pratama, dan melakukan perekaman inventaris dan penghapusan Barang Milik Negara pada KPP Pratama. 2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) Merupakan gabungan dari seksi DAI dan Seksi Penerimaan, Peralihan dari Seksi Penerimaan dan Keberatan pada KPP, Subsie penerimaannya beralih ke Seksi PDI, sedangkan Subsie Keberatannya ditangani oleh Kantor Wilayah (Kanwil) modern. Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) antara lain sebagai berikut: a) Membatu instalasi aplikasi e-NPWP di Seksi Ekstensifikasi,

14

b) Melakukan pendaftaran Wajib Pajak secara massal dan pencetakan Kartu NPWP dengan aplikasi PWPM dan eNPWP, c) Melakukan perekaman mutakir dan NIR (Nilai Indikasi Ratarata) untuk penetapan NJOP PBB tahun berikutnya, d) Melakukan simulasi perhitungan pokok ketetapan PBB tahun berikutnya, e) Melakukan perekaman SPT Masa dan SPT Tahunan, f) Menyimpan data-data informasi perpajakan untuk keperluan penyajian data, g) Membantu seksi lain jika mengalami kesulitan/kerusakan pada komputer, h) Mengawasi pemasangan jaringan dan perangkat komputer yang dilakukan oleh pihak ketiga, i) Memberikan aplikasi e-SPT PPN versi terbaru kepada Wajib Pajak dan membantu proses pelaporan jika mengalami kesulitan, j) Membuat Laporan Penerimaan PBB dan BPHTB, k) Melakukan persipan hardware dan software sehubungan dengan kegiatan cetak,

15

1) Membantu Seksi Pelayanan dalam mencetak label SPT Tahunan, 2) Melakukan penataan IP address untuk jaringan komputer, dan melakukan perekaman data objek PBB berdasarkan permohonan Wajib Pajak. 3. Seksi Pelayanan Merupakan perubahan nama dari Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP) pada KPP dan Seksi Penetapan KPPBB Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan antara lain sebagai berikut: a) Menerbitkan Kartu NPWP dan PKP bagi Wajib Pajak baru, b) Menatausahakan formulir SPT Tahunan PPh dalam rangka persiapan pengiriman SPT Tahunan kepada Wajib Pajak, c) Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan d) Memberikan jawaban permintaan konfirmasi dan klarifikasi data dari KPP lain 4. Seksi Penagihan Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh seksi Penagihan antara lain sebagai berikut:

16

a) Melaksanakan

pencabutan

STTS

PBB

Tahun

Pajak

Konfirmasi

STTS

PBB

Tahun

Pajak

sebelumnya, b) Melaksanakan

sebelumnya dalam sektor perkotaan, c) Melakukan

pemanggilan

dan

himbauan

pembayaran

tunggakan pajak, d) Bedah tunggakan Wajib Pajak, e) Melakukan penagihan aktif terhadap tunggakan pajak yang telah jatuh tempo, dan f) Menyusun data 100 besar tunggakan PBB untuk dilaporkan. 5. Seksi Pengawasan dan konsultasi Merupakan gabungan dari Seksi PPh Orang Pribadi, PPh Badan, PPh Putpot dan PPN. Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi antara lain sebagai berikut: a) Pembuatan profil Wajib Pajak, b) Pembuatan ikhtisar Wajib Pajak, c) Penyelesaian Permohonan Pemindahbukuan Wajib Pajak, dan

17

d) Pengawasan terhadap mekanisme dan tatacara pembayaran penyetoran maupun pelaporannya termasuk dalam penerapan aturan-aturan perpajakannya. 6. Seksi Pemeriksaan Merupakan peralihan dari Tata Usaha/Administrasi Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Seksi Pemeriksaan antara lain sebagai berikut: a) Menyusun rencana kerja, b) Menyusun dan mengkoordinasikan Daftar Nominatif WP yang akan diperiksa, c) Menerbitakan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) dan mendistribusikannya ke Seksi Fungsional, d) Melaksanakan pengawasan, pelaksanaan jadwal pemeriksaan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, e) Melakukan pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, f) Memproses permohonan SPT LB Wajib Pajak Patuh, g) Melakukan administrasi pemeriksaan pajak lainnya, h) Menyusun laporan/surat tanggapan atas permasalahan yang berkaitan dengan Seksi Pemerisaan,

18

i) Menyusun laporan-laporan Seksi Pemeriksaan, dan j) Mengadministrasikan berkas laporan hasil pemeriksaan. 7. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Merupakan peralihan dari Seksi Pendataan dan Penilaian pada Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB). Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Seksi Ekstensifikasi Perpajakan antara lain sebagai berikut: a) Menyampaikan Usulan Surat Keputusan Klasifikasi dan Besarnya NJOP sebagai dasar penetapan PBB, b) Menyampaikan usulan besarnya Standar Investasi Tanaman (SIT) Perkebunan ke Kanwil DJP Jawa Tengah II, c) Membuat Laporan Data Potensi Wilayah KPP Pratama, d) Menyelasaikan Laporan NJOP PBB, e) Menyelesaikan pemberian NPWP OP melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah, dan f) Membuat Laporan Kegiatan penerbitan NPWP Ekstensifikasi WP OP karyawan KPP Pratama. 8. Kelompok Pejabat Fungsional Merupakan peralihan dari Fungsional Pemeriksa di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak.

19

Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Seksi Fungsional antara lain sebagai berikut: a) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak (SPPP) kepada Wajib Pajak, dan b) Menyelesaikan pemeriksaan SPPP dengan diterbitkan Laporan Pemeriksaan Pajak. f. Visi dan Misi 1. Visi Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen Perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat. 2. Misi Menghimpun pembiayaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu

menunjang

berdasarkan

kemandirian

Undang-Undang

pembiayaan

Perpajakan

Pemerintah

dengan

tingkat

efektivitas dan efisiensi. 2. Pengertian Pajak Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UndangUndang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Waluyo dan Wirawan,2002).

20

3. Fungsi Pajak Pajak memiliki fungsi dalam kegiatan bernegara yang sangat mendasar, yaitu: a. Fungsi Budgetair (Penerimaan) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. b. Fungsi Regulerend (Mengatur) Pajak

sebagai

alat

untuk

mengatur

atau

melaksanakan

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. (Mardiasmo,2002) 4. Pengelompokan Pajak Pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam yaitu: a. Menurut Golongannya ( Mardiasmo,2002) 1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan 2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

21

b. Menurut Sifatnya (Mardiasmo,2002) 1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. 2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. c. Menurut Lembaga Pemungutnya (Mardiasmo,2002) 1. Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 5. Syarat dalam pemungutan Pajak oleh pihak fiskus, antara lain: a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, UndangUndang

dan

pelaksanaan

pemungutan

pajak

harus

adil.

Diantaranya adalah mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing Wajib Pajak. Sedang adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding. b. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

22

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. c. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis) Negara Indonesia, pajak telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yaitu Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) tahun 2007. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana Dengan sistem ini maka akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 6. Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 macam, yaitu : a. Official Assesment System Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh sesesorang.

23

b. Self Assesment System Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. c.With Holding System Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 7. Pengertian SPT SPT atau Surat Pemberitahuan adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak dan atau harta dan Kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 8. Jenis SPT Surat Pemberitahuan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan a. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak, terdiri dari: a) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26; b) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22;

24

c) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26; d) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25; e) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); f) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15; g) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai; h) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut i) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan atas Barang Mewah; j) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan Pajak. b. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang terdiri dari: a) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan; b) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat; c) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi; d) Surat Pemberitahunan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21

25

9. Penyuluhan Perpajakan Penyuluhan perpajakan yang dilakukan KP2KP adalah merupakan suatu

system

penyampaian

informasi

bimbingan

perpajakan

berkesinambungan yang adalah ujung tombak dalam pelaksanaan Self Assesment System agar masyarakat tergugah dan sadar untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Dalam bahasa Indonesia, istilah penyuluhan berasal dari kata dasar "suluh" yang berarti pemberi terang di tengah kegelapan. Dengan demikian, penyuluhan dapat diartikan sebagai proses untuk memberikan penerangan kepada masyarakat tentang segala sesuatu yang belum diketahui (dengan jelas). Namun, penerangan yang dilakukan tidaklah sekedar memberi penerangan, tetapi penerangan yang dilakukan harus terus menerus dilakukan sampai segala sesuatu yang diterangkan benarbenar dipahami, dihayati dan dilaksanakan oleh masyarakat

Tujuan yang sebenarnya dari penyuluhan adalah terjadinya perubahan perilaku sasaran nya. Hal ini merupakan perwujudan dari : pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung dengan indera manusia. Dengan demikian, penyuluhan dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku (pengetahuan, sikap, dan keterampilan) di kalangan masyarakat. Dengan kata lain, mendefinisikan penyuluhan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana pola perilaku manusia terbentuk, bagaimana perilaku manusia dapat berubah atau diubah sehingga mau meninggalkan kebiasaan yang lama dan menggantinya

26

dengan perilaku baru yang berakibat pada kualitas kehidupan yang lebih baik.

Melalui penyuluhan juga harus diupayakan tidak terciptanya "ketergantungan" masyarakat kepada penyuluhnya. Penyuluh hanya sekadar sebagai fasilitator dan dinamisator untuk memperlancar proses pembangunan yang direncanakan. Dengan kata lain, melalui penyuluhan, ingin dicapai suatu masyarakat yang memiliki pengetahuan luas tentang berbagai ilmu dan teknologi, memiliki sikap yang progresif untuk melakukan perubahan dan inovatif terhadap sesuatu (informasi) yang baru, serta terampil dan mampu berswadaya untuk mewujudkan keinginan dan harapan-harapannya demi tercapainya perbaikan kesejahteraan keluarga atau masyarakatnya.

Dari uraian diatas terkandung pengertian bahwa :

(1) Penyuluh

harus

bekerjasama

dengan

masyarakat.

Kehadiran

penyuluh bukan sebagai penentu atau pemaksa, tetapi ia harus mampu menciptakan suasana dialogis dengan amsyarakat dan mampu menumbuhkan,

menggerakkan,

serta

memelihara

partisipasi

masyarakat.

(2) Penyuluhan tidak menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu mendorong

semakin

terciptanya

kreativitas

dan

kemandirian

masyarakat agar semakin memiliki kemampuan untuk berswakarsa, swadaya, swadana, dan swakelola bagi terselenggaranya kegiatan-

27

kegiatan guna tercapainya tujuan, harapan, dan keinginan-keinginan masyarakat sasarannya.

(3) Penyuluhan yang dilaksanakan harus selalu mengacu kepada terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat dan peningkatan harkatnya sebagai manusia.

Dapat diartikan bahwa tujuan penyuluhan perpajakan adalah : 1. agar para wajib Pajak sadar akan kewajiban perpajakannya, 2. agar para Wajib Pajak mengetahui bagaimana cara pelaporan pajak, pengisian SPT Tahunan, 3. agar para Wajib Pajak mengetahui secara pasti arti pentingnya pajak bagi Negara Indonesia. B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1. Pelaksanaan penyuluhan di tahun 2009 Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Wonogiri di tahun 2009 mengadakan seraangkaian kegiatan penyuluhan baik itu penyuluhan melalui dialog interaktif di radio atau juga melalui telepon atau juga melalui acara-acara yang sudah direncanakan dengan matang. Rangkaian penyuluhan perpajakan yang dilakukan pada tahun 2009 disajikan menggunakan tabel seperti berikut ini:

28

Tabel II.1

tanggal 5-012009

Kegiatan Penyuluhan Bulan Januari 2009

Tempat pelaksanaan Aula KP2KP wonogiri

peserta diundang hadir 100 79

peserta

metode

WP OP karyawan swasta

Penyuluhan secara langsung

materi -

19-1-2009 Ruang data Sekda Wonogiri

150

143

PNS di lingkungan Sekda Wonogiri


-

-

20-1-2009 Aula PWRI Kec Wonogiri

200

160

WP OP Pensiunan atau Veteran

Peyuluhan secara langsung

-

26-1-2009 Aula KP2KP Wonogiri

100

76

WP OP Usahawan


-

-

29

Pengenalan NPWP (pendaftaran, manfaat, dan kewajiban perpajakannya) Tata cara pengisian SPT 1770SS yang wajib diisi oleh karyawan. Pengenalan NPWP (pendaftaran, manfaat, dan kewajiban perpajakannya) Tata cara pengisian SPT Tahunan 1770SS dan 1770S yang wajib diisi PNS. Pengenalan NPWP (pendaftaran, manfaat, dan kewajiban perpajakannya) Tata cara pengisian SPT 1770 SS Tata cara pelaporan dan batas waktu pelaporan Pengenalan NPWP (pendaftaran, manfaat, dan kewajiban perpajakannya) Tata cara pengisian SPT 1770

Tabel II.2

tanggal

6-2-2009

kegiatan Penyuluhan Bulan Februari 2009

Tempat

peserta

Pelaksanaan

diundang Hadir

Peserta

metode

Materi

Bendaharawan

Penyuluhan

-

Pengembangan PPA

Instansi vertical di

secara

-

Pengertian Pungutan dan Potongan

Kab Wonogiri

langsung

Bendahara BOS SD

Penyuluhan

-

Pengembangan PPA

pendidikan

dan SMP se

secara

-

Pengertian Pungutan dan Potongan

Kab. Wonogiri

Kab.Wonogiri

langsung

WP Badan

Penyuluhan

-

Cara pengisian SPT 1771

secra

-

Pembahasan UU PPN th 2009

langsung

-

Tarif pajak

Anggota Polri Kab.

Penyuluhan

-

Pengadaan NPWP

Wonogiri

secara

-

Penjelasan PTKP

langsung

-

Pengisian SPT 1770S dan 1770SS

Aula KP2KP

50

36

Wonogiri

11-2-2009 Dinas

16-2-2009 Aula KP2KP

150

75

100

50

Wonogiri

17-2-2009 POLRES Wonogiri

350

300

30

Pajak

Pajak

Tabel II.3 tanggal 3-3-2009

9-3-2009

Kegiatan Penyuluhan Bulan Maret 2009 Tempat Pelaksanaan KUD Sumber Alam Selogiri

Radio GIS Wonogiri

11-3-2009 Aula KP2KP Wonogiri


-

-

75

50

Peserta

metode

Keluarga binaan KUD Alam Selogiri yaitu: - Kelompok usaha tani - Kelompok usaha ternak Pendengar Radio GIS

Penyuluhan secara lansung

Pengusaha jasa konstruksi

Sumber: KP2KP Wonogiri, 2009

31

Penyuluhan secara tidak langsung (melalui dialog interaktif) Penyuluhan secara langsung

Materi -

Pengenalan NPWP dan keuntungannya PPh OP PPh Badan

Materi seputar SPT Tahunan PPh tahun 2009

Tata cara pengisian SPT Tahunan beserta tariff-tarif yang berlaku

Tabel II.4 tanggal

Kegiatan Penyuluhan Bulan April 2009 Tempat Pelaksanaan

5-4-2009

Radio GIS

peserta diundang

hadir

-

-

Peserta

metode

Materi

Pendengar Radio

Penyuluhan Materi seputar SPT Tahunan PPh tahun 2009

GIS

secara tidak langsung (melalui dialog interaktif)

6-4-2010

9-4-2009

Kec. Bulukerto 50

Kec. Purwantoro

75

41

54

Kepala desa, petugas

Penyuluhan Sosialisasi penyampaian SPT PBB Tahun

BPR, BKK, LPM,

secara

BPD kec Bulukerto

langsung



BPR, BKK, LPM,

secara

BPD kec Purwantoro langsung

32

2009

2009

10-4-2009 Kec. jatisrono

13-4-2009 Kec. Girimarto

75

40

14-4-2009 Kec. Ngadirojo 60

16-4-2009 Kec. Giritontro 50

17-4-2009 Kec. Baturetno

22-4-2009 Kec. Pracimnatoro

60

50

53

27

47

34

47

37



BPR, BKK, LPM,

secara

BPD kec Jatisrono

langsung



BPR, BKK, LPM,

secara

BPD kec Girimarto

langsung



BPR, BKK, LPM,

secara

BPD kec Ngadirojo

langsung



BPR, BKK, LPM,

secara

BPD kec Giritontro

langsung



BPR, BKK, LPM,

secara

BPD kec Baturetno

langsung



BPR, BKK, LPM,

secara

BPD kec

langsung

Pracimantoro

33

2009

2009

2009

2009

2009

2009

23-4-2009 Kec. Manyaran 50

24-4-2009 Kec. Wonogiri

50

36

41



BPR, BKK, LPM,

secara

BPD kec Manyaran

langsung



BPR, BKK, LPM,

secara

BPD kec

langsung


34

2009

2009

Tabel II.5

Kegiatan Penyuluhan Bulan Mei 2009

Tanggal

Tempat Pelaksanaan 13-5-2009 KP2KP Wonogiri


26-5-2009 KP2KP Wonogiri

75

50

Peserta Anggota: - Gapensi - Aspekindo - Gapeknas

Bendahara BOS lingkungan Yayasan Swasta


35

metode

materi

Penyuluhan Tata cara pengisian laporan Masa: secara - PPh ps.25 langsung - PPh ps.22 - PPh ps.4 ayat 2 - PPN - Simulasi UU PP nth 2009 tentang jasa konstruksi Penyuluhan PPn dan PPN BM secara langsung

Tabel II.6

Tanggal 4-6-2009

18-6-2009

23-6-2009

Kegiatan Penyuluhan Bulan Juni

Tempat Pelaksanaan UPT Dinas Kec. Selogiri


Depag Kab. Wonogiri

100

UPT Dinas 85 kec. Wuryantoro Sumber: KP2KP Wonogiri, 2009

Peserta

metode

Bendahara gaji/ pemegang kas

84


71


36

materi

Penyuluhan Tata cara pemotongan dan pemungutan PPh secara langsung Penyuluhan Tata cara pemotongan dan pemungutan PPh secara langsung Penyuluhan Tata cara pemotongan dan pemungutan PPh secara langsung

Tabel II.7 Tanggal

Kegiatan Penyuluhan Bulan Juli 2009 Peserta

metode

63

WP yang membayar atau pengeluaran gaji Bendaharawan BOS

100

83

Bendaharawan BOS

UPT Diknas 100 Kec. Nguntoronadi Sumber: KP2KP Wonogiri, 2009

85

Bendaharawan BOS

Penyuluhan secara langsung Penyuluhan secara langsung Penyuluhan secara langsung Penyuluhan secara langsung

21-7-2009

22-7-2009

27-7-2009

30-7-2009

Tempat Pelaksanaan Aula KP2KP Wonogiri


UPT Dinas Kec. Wuryantoro UPT Diknas Kec. Sidoharjo

80

37

materi Per-31 atau PER 32/PJ/2009

Pemotongan atau pemungutan PPh dan PPN



Table II.8 Tanggal

Kegiatan Penyuluhan Bulan Agustus Tempat Pelaksanaan UPT Diknas Kec.Giriwoyo


Bend BOS

UPT Diknas Kec. Puh Pelem UPT Diknas Kec. Pracimantoro UPT Diknas Kec. Girimarto

80

66

Bend BOS

120

93

Bend BOS

90

62

Bend BOS

UPT Diknas Kec. Batuwarno UPT Diknas Kec.Giritontro

50

36

Bend BOS

60

40

Bend BOS

18-8-2009

UPT Diknas Kec. Purwantoro

120

95

Bend BOS

19-8-2009

UPT Diknas Kec. Jatisrono

80

60

Bend BOS

4-8-2009

5-8-2009

6-8-2009

10-8-2009

12-8-2009

13-8-2009

Peserta

metode

materi

Penyuluhan secara langsung Penyuluhan secara langsung Penyuluhan secara langsung Penyuluhan secara langsung Penyuluhan secara langsung Penyuluhan secara langsung Penyuluhan secara langsung








Penyuluhan Pemotongan atau pemungutan PPh dan PPN secara langsung


38

Tabel II. 9 Tanggal

Kegiatan Penyuluhan Bulan September

29-9-2009

Tempat Pelaksanaan Kec. Wonogiri


30-9-2009

Kec. Selogiri

30

25

Peserta

metode

Bend Pengeluaran Pengelola PNPM Bend Pengeluaran Pengelola PNPM

Sumber KP2KP Wonogiri, 2009

39

materi

Penyuluhan Pemungutan dan Pemotongan PPh dan PPN secara langsung Penyuluhan Pemungutan dan Pemotongan PPh dan PPN secara langsung

Tabel II.10

Kegiatan Penyuluhan Bulan Oktober

Tanggal

Tempat Pelaksanaan 7-10-2009 Kec. Wuryantoro


8-10-2009 Kec. Pracimantoro

50

33

12-102009

Kec. Giriwoyo

60

48

15-102009

Kec. Giritontro 35

25

21-102009

Kec. Batuwarno

45

30

26-102009

KP2KP Woogiri

40

27

Peserta -

Bendahara pengeluaran - Pengelola PNPM - Bendahara pengeluaran - Pengelola PNPM - Bendahara pengeluaran - Pengelola PNPM - Bendahara pengeluaran - Pengelola PNPM - Bendahara pengeluaran - Pengelola PNPM WP OP Pensiunan (PWRI Kec. Selogiri)

40

metode

materi

Penyuluhan Pemungutan dan Pemotongan PPh dan PPN secara langsung Penyuluhan Pemungutan dan Pemotongan PPh dan PPN secara langsung Penyuluhan Pemungutan dan Pemotongan PPh dan PPN secara langsung Penyuluhan Pemungutan dan Pemotongan PPh dan PPN secara langsung Penyuluhan Pemungutan dan Pemotongan PPh dan PPN secara langsung Penyuluhan Pengisian SPT Tahunan 1770 SS secara

langsung 27-102009

Kec. Tirtomoyo

60

45

-

Bendahara pengeluaran Pengelola PNPM

Sumber KP2KP Wonogiri, 2009

41

Penyuluhan Pemungutan dan Pemotongan PPh dan PPN secara langsung

Tabel II.11

kegiatan Penyuluhan Bulan November

Tanggal

Tempat Pelaksanaan 3-11-2009 Kec. Ngadirojo


Peserta -

11-112009

Kec. Jatipurno

40

27

-

17-112009

Kec. Jatisrono

50

36

-

25-112009

Kec. Purwantoro

60

46

-

30-112009

Kec. Bulukerto 50

32

-

Bendahara pengeluaran pengelola PNPM Bendahara pengeluaran Pengelola PNPM Bendahara pengeluaran Pengelola PNPM Bendahara pengeluaran Pengelola PNPM Bendahara pengeluaran Pengelola PNPM


42

metode

materi

Penyuluhan Pemungutan dan Pemotongan PPh dan PPN secara langsung Penyuluhan Pemungutan dan Pemotongan PPh dan PPN secara langsung Penyuluhan Pemungutan dan Pemotongan PPh dan PPN secara langsung Penyuluhan Pemungutan dan Pemotongan PPh dan PPN secara langsung Penyuluhan Pemungutan dan Pemotongan PPh dan PPN secara langsung

Tabel II. 12 Tanggal

Kegiatan Penyuluhan Bulan Desember

14-122009

Tempat Pelaksanaan Aula KP2KP Wonogiri


28-122009

Aula KP2KP Wonogiri

70

50

29-122009

KODIM Wonogiri

300

240

Peserta Pensiunan POLRI/ TNI (anggota ASABRI)

Prajurit KODIM Wonogiri


43

metode Penyuluhan secara langsung Penyuluhan secara langsung Penyuluhan secara langsung

materi -

penyuluhan NPWP SPT 1770SS

-

penyuluhan NPWP SPT 1770SS

-

penyuluhan NPWP SPT 1770SS Pengisian

Dari tabel diatas dapat dilihat apa saja meteri yang disampaikan pada saat penyuluhan dilakukan. Dapat dilihat pula jumlah undangan yang disebar serta undangan yang hadir untuk mengikuti acara tersebut. Dari data jumlah undangan yang disajikan masih banyak WP yang tidak hadir dalam acara penyuluhan. Yang tidak menghadiri kira-kira 23% dari undangan yang disebar. Penyampaian SPT Tahunan tahun 2008 dan 2009 dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel II.13 Penyampaian SPT Tahunan 2008 dan 2009 Tahun

NPWP terdaftar

Yang menyampaikan Jumlah kesalahan

2008

14.666

6.136

736

2009

21.997

13.767

240

Sumber: KP2KP Wonogiri 2. Tujuan Penyuluhan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dari serangkaian penyuluhan yang dilakukan, penyuluhan tersebut memiliki tujuan sebagai berikut: a) Menambah ilmu atau wawasan seputar Pajak Penghasilan dan mengetahui manfaat NPWP serta menfaat pajak bagi perkembangan negara Indonesia. b) Wajib Pajak dapat belajar cara mengisi SPT Tahunan 1770 OP dengan benar yang berarti lengkap dan menyampaikan secara tepat waktu c) WP bisa mengerti dan mengetahui Peraturan dan Ketentuan Perpajakan yang berlaku. d) WP bisa menghitung sendiri pajaknya sesuai dengan Self Assesment System yaitu WP menghitung, membayar serta melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

44

BAB III TEMUAN A. KELEBIHAN Dengan penyuluhan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP Wonogiri) maka penulis dapat mengetahui kelebihankelebihan yang ada, antara lain: 1. Pada tahun 2008 Wajib Pajak Orang Pribadi Kab. Wonogiri yang terdaftar adalah 14.666 dan yang menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 6.136. Pada tahun 2009 KP2KP Wonogiri menggiatkan kegiatan penyuluhan secara rutin dan menambah jadwal keliling Mobil Tax Unit (MTU) di seluruh kecamatan di Kabupaten Wonogiri maka terjadi peningkatan penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar tahun 2009 sebanyak 21.997 dan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan 2009 sebanyak 13.767. 2. Berkurangnya tingkat kesulitan (kesalahan dalam pengisian SPT Tahunan maupun kelengkapan data) pelaporan SPT Orang Pribadi tahun 2009. Pada tahun 2008, kesalahan yang ada sejumlah 736 kesalahan, namun pada tahun 2009 menurun mejadi 240 kesalahan. 3. Wajib Pajak merasa terbantu atau dengan adanya penyuluhan semakin memudahkan Wajib Pajak dalam mengatasi permasalahan perpajakan, sehingga penyuluhan juga bisa menambah pengetahuan bagi Wajib Pajak.

45

B. KELEMAHAN (KENDALA) 1. Masih adanya Wajib Pajak yang terdaftar dalam undangan namun tidak hadir dalam penyuluhan yang telah ditetapkan tanggal dan waktu pelaksanaannya. 2. Minimnya jumlah petugas KP2KP Wonogiri yang melayani pelaporan SPT Tahunan sehingga pengecekan kelengkapan formulir SPT tidak berjalan maksimal. 3. Cakupan wilayah kerja dari KP2KP Wonogiri yang luas terdiri dari 24 kecamatan dan tidak adanya pelayanan pelaporan SPT di daerah yang jauh dari Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan membuat tidak maksimalnya pelaporan SPT Tahunan. 4. Banyaknya jenis usaha atau bentuk usaha yang dilakukan Wajib Pajak sehingga penghitungan di SPT PPh OP untuk jenis usaha tertentu sulit dilakukan karena Wajib Pajak hanya mengetahui gambaran penghitugannya saja.

46

BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Dengan berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan di KP2KP Wonogiri mengenai pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi tahun 2009, penulis dapat mengambil mengambil kesimpulan bahwa:  Penyuluhan yang dilakukan oleh KP2KP Wonogiri berlangsung setiap bulan dengan cara bergiliran di Kab. Wonogiri.  Penyuluhan yang dilakukan bukan hanya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi namun juga bagi Wajib Pajak Badan dan Bendaharawan pemerintah ataupun sekolah.  Pada waktu penyuluhan masih saja ada Wajib Pajak yang tidak datang pada waktu acara. Dari undangan yang disebar, yang tidak datang dapat diperkirakan sebesar 23% dalam 1 tahun.  Peserta penyuluhan diharapkan setelah mengikuti kegiatan penyuluhan menjadi tahu apa guna NPWP serta seluk beluk perpajakan dan pengisian formulir-formulir SPT Tahunan. B. SARAN Melihat kesimpulan di atas yang menjelaskan mengenai kelemahan dan kendala yang dihadapi Wajib Pajak maupun petugas dalam pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan, maka penulis memberikan saran dan rekomendasi yang diharapkan

47

dapat memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan. Saran dan rekomendasi tersebut antara lain: 1. Memanfatkan penggunaan Mobil Tax Unit (MTU) utuk melakukan penyuluhan di daerah-daerah terpencil. 2. Bagi Account Reprensitative yang bekerja di wilayah Kabupaten Wonogiri diharapkan lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum kepada Wajib Pajak ini akan membuat Wajib Pajak tidak berani melakukan pelanggaran sehingga akan tercipta kepatuhan yang maksimal dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan di wilayah Kabupaten Wonogiri 3. KP2KP Wonogiri perlu menambah personil petugas yang melayani pelaporan SPT Tahunan agar pengecekannya berjalan dengan maksimal dan memperkecil jumlah kesalahan dalam pengisian formulir.

48

DAFTAR PUSTAKA

Analisa pengaruh penyuluhan perpajakan terhadap jumlah kepatuhan Wajib Pajak. Tgl 12 Maret 2009, www.google.com Fitriandi, Primandita, Tejo Birowo dan Yuda Aryanto. 2007. Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap. Salemba Empat: Jakarta. Mardiasmo. 2002. Perpajakan. Andi: Yogyakarta. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34 / PJ/2009 Suandy, Erly. 2002. Hukum Pajak. Edisi Kedua (Revisi). Salemba Empat: Jakarta. Suandy, Erly. 2006. Perpajakan. Edisi 2. Salemba Empat: Jakarta Waluyo, dan Wirawan B. Ilyas. 2003. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat: Jakarta.

49

LAMPIRAN

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

TINGKAT KEBERHASILAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI TAHUN 2009 DENGAN KEGIATAN PENYULUHAN (STUDI KASUS DI KP2KP WONOGIRI)

Recommend Documents