UPAYA MENINGKATKAN TINGKAT KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN

Jurnal Keuangan dan Bisnis Vol. 5, No. 1, Maret 2013

UPAYA MENINGKATKAN TINGKAT KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN

Syamsul Bahri ([email protected]) Dosen Tetap STIE Harapan Medan

ABSTRACT Annual Income Tax reporting level is one indicator of the performance of taxpayer compliance. The purpose of this study is to analyze the efforts made to increase the level of tax compliance in reporting SPT Personal Income Tax in KPP Pratama Medan Belawan. Data collected sourced from primary data collected using interview data collection techniques to related parties at the KPP Pratama Medan Belawan and analyzed by using analysis of tree. The results of this study indicate that there are several factors that lead to low levels of tax compliance reporting annual SPT Personal Income Tax, which is not optimal team performance Recipients SPT caused by specific causes lack of team personnel and the lack of motivation of the team. An alternative solution is to increase the number receiving SPT team involving other department is in the reception SPT. Then the optimal application of the rule has not been caused by a specific cause has not been optimal application of the rules of the drop box and not the optimal implementation of tax corner. Alternative solutions are distributing corner of taxes on strategic places. Furthermore, lack of awareness of the taxpayer against the tax liability due to a lack of understanding of the specific causes of taxes and less optimal enforcement of any taxpayer. An alternative solution is to arrange the socialization of taxation on individual taxpayer. Keywords: Compliance Rate, Annual Tax Return and Personal Income Tax

Keuangan Nomor 100 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak adalah mengelola pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang perpajakan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Tugas ini juga disematkan pada KPP Pratama Medan Belawan.

PENDAHULUAN Rencana strategis (Renstra) menjadi komitmen seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta berfungsi untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh potensi yang ada dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Renstra terdiri dari 136 program dan 41 indikator kinerja utama atau key performance indicator (KPI) untuk mengukur pencapaian sasaran organisasi DJP. Dalam upaya untuk memaksimalkan tujuan organisasi maka DJP dapat memaksimalkan peran dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang ada. Adapun tugas pokok KPP Pratama berdasarkan Peraturan Menteri

Salah satu indikator pengukuran KPI untuk sasaran tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah persentase penyampaian SPT Tahunan terhadap jumlah Wajib Pajak terdaftar, hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 18/PJ/2011, kantor pusat menetapkan rasio 47

47 - 59

Jurnal Keuangan & Bisnis

penyampaian SPT Tahunan PPh untuk tingkat kanwil di luar Kanwil Madya minimal pencapaiannya 62,5 persen sehingga semua KPP Pratama di bawah kanwil tersebut juga harus mencapai minimal 62,5 persen.

Maret

Saat ini rasio kepatuhan SPT Tahunan PPh untuk KPP Pratama Medan Belawan dalam 3 tahun terakhir, ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PPh KPP Pratama Medan Belawan Tahun Pajak

Jumlah WP. OP. Terdaftar

Jumlah S.P.T. Masuk

1 2010 2011 2012

2 45.802 51.989 57.452

3 18.924 17.889 18.589

% Ratio Kepatuhan 3:2 4 41% 34% 32%

Sumber : KPP Pratama Medan Belawan

Tabel 1 menunjukkan bahwa rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi PPh KPP Pratama Medan Belawan di bawah 62,5 persen seperti yang telah ditentukan dalam Surat Edaran DJP. Rendahnya tingkat rasio kepatuhan wajib pajak tersebut disinyalir diakibatkan karena belum optimalnya kinerja Tim Penerima SPT, belum optimalnya penerapan aturan dan kurangnya kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan, kurangnya jumlah personel tim dan kurangnya motivasi tim dan kurangnya kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pajak dan kurang optimalnya penegakan hukum atas Wajib Pajak Tidak Patuh.

TINJAUAN PUSTAKA Kepatuhan berasal dari kata dasar patuh, yang menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan, berdisiplin. Sedang kepatuhan berarti sifat patuh, ketaatan, tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan oleh Salamun (1991) adalah sebagai pemenuhan kewajiban pajak mulai dari menghitung, memungut, memotong, menyetorkan, hingga melaporkan kewajiban pajak oleh wajib pajak sesuai peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Definisi kepatuhan Wajib Pajak menurut Eliyani yang dikutip dari Kiryanto (1999) menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak di definisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya, tanpa ada tindakan pemeriksaan. Kepatuhan Wajib Pajak erat kaitannya dengan pelaksanaan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.

Rumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam tulisan ini adalah “Penyebab rendahnya tingkat rasio kepatuhan wajib pajak dan upaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Belawan”.

Dalam Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak (Direktorat

48

2013

Syamsul Bahri

Jenderal Pajak, 2008) dijelaskan Kewajiban Wajib Pajak adalah:

2. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

1. Kewajiban mendaftarkan diri 2. Kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan, dan pelaporan pajak 3. Kewajiban dalam hal diperiksa; pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dalam hal ditemukan adanya ketidakpatuhan maka DJP berwenang mengeluarkan ketetapan.

3. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah: a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.

4. Kewajiban memberi data

b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Hak Wajib Pajak adalah: 1. Hak atas pajak

kelebihan

pembayaran

2. Hak dalam hal Wajib dilakukan pemeriksaan

c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Pajak

3. Hak untuk mengajukan keberatan dan banding 4. Hak-hak Wajib Pajak lainnya, seperti hak kerahasiaan, hak penundaan pembayaran, hak pengangsuran pembayaran dan lainlain.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan memberikan kemudahan dalam hal pelaporan SPT Tahunan maka untuk tahun 2009 dikeluarkan aturan di bawah Undang-Undang yang mengatur tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan yaitu Peraturan Dirjen Pajak Nomor 19/PJ/2009 dan tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan pelaporan SPT Tahunan. Hal-hal penting yang diatur dalam peraturan tersebut adalah :

Tingkat pelaporan SPT Tahunan PPh merupakan salah satu indikator kinerja kepatuhan Wajib Pajak. Tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan : 1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan hurut Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

1. SPT yang berbentuk formulir kertas (hardcopy) dapat diambil langsung di tempat-tempat sebagai berikut : a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP); b. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP); c. Kantor Wilayah Jenderal Pajak;

49

Direktorat

47 - 59

Jurnal Keuangan & Bisnis

d. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;

8. Pada saat penerimaan SPT Tahunan di TPT/Mobil Pajak/Drop Box yang diserahkan Wajib Pajak pada prinsipnya tidak dapat ditolak.

e. Pojok Pajak; f. Mobil Pajak.

9. Pegawai yang ditunjuk sebagai Petugas Penerima SPT pada TPT/Pojok Pajak/Mobil Pajak/Drop Box wajib menggunakan tanda pengenal pegawai yang sah.

2. Aplikasi e-SPT yang dapat digunakan untuk membuat e-SPT dapat diambil langsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

10. Jadwal pelayanan dan lokasi Drop Box ditetapkan oleh Kepala KPP sebagai Penanggung Jawab Drop Box / pojok pajak dengan koordinasi Kepala Kantor Wilayah DJP.

3. SPT dan aplikasi e-SPT selain dapat diambil secara langsung oleh Wajib Pajak pada tempat-tempat juga dapat dilakukan dengan mengunduh / mendownload dari situs internet Direktur Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id.

11. Untuk mengatasi beban puncak dengan mempertimbangkan beban kerja, Kepala KPP dapat membentuk tim/satgas untuk melakukan proses penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan / e-SPT Tahunan.

4. Wajib Pajak dapat mencetak, menggandakan, dan/atau fotokopi sendiri SPT selama tidak mengubah bentuk, ukuran dan isi SPT.

12. Kantor Pelayanan Pajak wajib mengirimkan SPT Wajib Pajak yang tidak terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, kecuali untuk SPT Lebih Bayar (LB) paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak SPT diterima.

5. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan melalui: a. Secara langsung ke Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) atau Pojok Pajak/Mobil Pajak/Drop Box terdekat; b. Pos dengan bukti pengiriman surat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar; efiling melalui ASP. 6.

Maret

13. Setiap hari petugas menyerahkan berkas Pelayanan. Proses dituangkan dalam Serah Terima SPT.

Penyampaian SPT Tahunan/e-SPT Tahunan secara langsung disampaikan dalam amplop tertutup dengan menulis:

penerima SPT SPT ke Kasi serah terima Berita Acara

14. Merekam Tanda Terima dan informasi yang tertulis di dalam amplop SPT dan mencetak Daftar Nominatif pada Aplikasi Pengawasan Penerimaan SPT yang telah disiapkan oleh Direktorat TTKI. Proses selanjutnya pengolahan SPT di Seksi Pelayanan.

a. b. c. d.

Nama Wajib Pajak; NPWP; Tahun Pajak; Status SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar); e. Nomor Telepon.

Pojok Pajak dan Mobil Pajak sebagai tempat lain pengambilan dan penerimaan SPT Tahunan diatur dengan Peraturan DJP No. 43/PJ/2008 dirubah dengan Peraturan DJP No. 18/PJ/2009 sebagai berikut : Pojok Pajak adalah

7. SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak diberikan tanda terima SPT tanpa dilakukan penelitian terlebih dahulu.

50

2013

Syamsul Bahri

sarana penyuluhan dan pelayanan perpajakan bagi masyarakat dan/atau Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang ditempatkan di pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat bisnis, pameran-pameran atau tempattempat tertentu lainnya di seluruh Indonesia.

transparansi, independent, pemberdayaan, non diskriminasi, dan semangat berkompetensi (Hadiati dan Sukadarto, 2008). METODE PENELITIAN Untuk mengidentifikasi berbagai penyebab permasalahan tidak tercapainya target rasio kepatuhan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Belawan, serta untuk menemukan alternatif solusi maka penelitian ini berjenis penelitian deskriptif.

Dalam penerimaan dan pengelolaan SPT Tahunan, sumber daya manusia sebagai salah satu unsur manajemen merupakan penggerak utama organisasi. Menurut kamus online Wikipedia, sumber daya manusia (SDM) adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Prestasi kerja harus terus ditingkatkan dengan melakukan penilaian kinerja pada SDM yang bersangkutan.

Data yang dikumpulkan bersumber dari data primer yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dengan menggunakan interview guide kepada pihak-pihak terkait di Direktorat Jenderal Pajak. Untuk melakukan analisis penulis menggunakan alat bantu analisis pohon (Lembaga Administrasi Negara, 2008) yang terdiri dari:

Penilaian kinerja atau penilaian prestasi kerja tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses kegiatan manajemen SDM. Menurut Davis (1996) sebagaimana dikutip oleh Hadiati dan Sukadarto (2008) penilaian kinerja dapat diartikan sebagai proses dimana organisasi menilai kinerja individual pegawai. Penilaian ini dapat meliputi produktivitas, sikap, disiplin, kompetensi, dan sebagainya untuk menemukan di level mana seorang pegawai melaksanakan tugasnya.

1. Pohon masalah adalah suatu teknik untuk mengidentifikasi semua masalah dalam suatu situasi tertentu dan memperagakan informasi sebagai rangkaian hubungan sebab akibat. 2. Pohon sasaran adalah suatu teknik untuk mengidentifikasi sasaran yang ingin diwujudkan. Pohon sasaran merupakan rangkaian sebab akibat yang pernyataannya merupakan kebalikan dari pernyataan pada pohon masalah.

Tujuan dari penilaian kinerja adalah menyediakan gambaran akurat dari kinerja pegawai di masa lalu dan prediksi untuk masa depan. Untuk mencapai hal tersebut perlu disusun suatu standar kinerja yang berdasarkan kepada kriteria pekerjaan. Pengukuran dan penilaian kinerja harus dilaksanakan secara langsung dan obyektif. Ada tiga pihak yang terlibat dalam penilaian kinerja yaitu unit SDM, atasan langsung, dan pegawai yang bersangkutan. Demi menjaga obyektifitas penilaian maka prinsip-prinsip penilaian harus diperhatikan yaitu keadilan,

3. Pohon alternatif merupakan serangkaian pernyataan hasil pemilihan dari cabang yang ada pada pohon sasaran setelah cabang tersebut dikaji berdasarkan keterbatasan sumber. Cabang yang dipilih dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk memecahkan masalah yang dihadapi unit kerja. Selanjutnya dilakukan beberapa metode analisis untuk memperoleh

51

47 - 59

Jurnal Keuangan & Bisnis

penyebab spesifik dominan dari masingmasing penyebab pokok dan mencari alternatif terpilih yang akan dilanjutkan untuk membuat Matrik Rincian Kerja (MRK). Metode Analisis yang dipergunakan dalam penulisan ini antara lain : 1.

2.

Maret

perkiraan berapa besar manfaat yang didapat apabila dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan, dengan dibobot berdasarkan gradasi/skala penilaian. Kemudian nilai manfaat dibagi nilai biaya, dimana semakin besar manfaat yang didapat dan semakin kecil biaya yang dikeluarkan maka semakin tinggi nilai bobotnya. Rasio tertinggi merupakan prioritas yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

Metode USG adalah metode untuk menyusun permasalahan prioritas dengan menjumlahkan U (Urgent), S (Serious) dan G (Growth) setelah sebelumnya diberi bobot. Masalah yang mempunyai nilai bobot tertinggi akan menjadi prioritas yang harus segera diatasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN Dari masalah utama dilakukan identifikasi untuk memperoleh 3 (tiga) penyebab pokok, yang dapat dilihat pada Gambar 1.

Metode Matrik Cost Benefit atau Metode Biaya-Manfaat adalah metode untuk menyusun skala prioritas suatu masalah dengan

Tidak tercapainya target rasio kepatuhan SPT Tahunan PPh KPP Pratama Medan Belawan

AKIBAT

Tidak tercapainya target rasio kepatuhan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi KPP Pratama Medan Belawan SEBAB

`

Belum Optimalnya kinerja Tim Penerima SPT

Kurangnya Jumlah Personel Tim

Belum Optimalnya Penerapan Aturan

Kurangnya kesadaran wajib Pajak Terhadap kewajiban Perpajakan

Belum Belum Kurangnya Kurangnya Optimalnya Optimalnya Pemahaman Motivasi PelaksanaanMasalah Penerapan Aturan Masyarakat 1 : Analisis Pohon Tim Gambar Drop box Pojok Pajak Tentang Pajak

Kurang Optimalnya Penegakan Hukum Atas Wajib Pajak Tidak Patuh

Sumber : Data Primer Diolah

Gambar 1. Analisis Pohon Masalah

Penyebab pokok tidak tercapainya target rasio kepatuhan SPT Tahunan PPh KPP Pratama Medan Belawan antara lain : 1.

34/WPJ.01/KP.0401/2011 tentang penunjukan operator tim dan tim penerima SPT melalui Drop Box . Tim ini terdiri dari 16 orang penerima SPT melalui Drop Box.

Belum Optimalnya Kinerja Tim Penerima SPT

Dari masalah pokok kurang optimalnya kinerja tim penerima SPT, selanjutnya masalah diidentifikasi lagi untuk mencari

Tim Penerima SPT dibentuk dengan dengan Nota Dinas ND No :

52

2013

Syamsul Bahri

penyebab yang lebih spesifik dari masing-masing masalah pokok. Penyebab masalah spesifik adalah sebagai berikut : a.

Kurangnya Tim

Jumlah

menyebabkan jumlah SPT yang masuk sangat rendah. Hal ini juga turut menurunkan motivasi dari tim karena ketika drop box ditempatkan pada suatu lokasi antusias dari Wajib Pajak sangat rendah. Sehingga banyak waktu dari tim terbuang untuk menunggu Wajib Pajak memasukkan SPT melalui drop box.

Personel

Wilayah kerja KPP Pratama Medan Belawan meliputi empat wilayah kerja, yaitu Wilayah kerja Medan Labuhan, Wilayah Kerja Medan Marelan, Wilayah Kerja Medan Deli dan Wilayah Kerja Medan Belawan dengan luas wilayah sebesar 127,81 KM2. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan tahun 2010 sebanyak 45.802, tahun 2011 sebanyak 51.989 dan tahun 2012 sebanyak 57.452 wajib pajak. Tim penerima SPT terdiri dari 16 personel. Dalam pelaksanaan di lapangan 16 personel ini tidak bisa bekerja optimal karena luasnya wilayah kerja KPP Pratama Medan Belawan dan jumlah Wajib Pajak yang menyebar di empat wilayah kerja. b.

Setelah dilakukan analisis terhadap penyebab pokok dan penyebab spesifik dari masalah utama, dilanjutkan dengan pemilihan penyebab dominan dengan menggunakan matriks USG pada Tabel 2. Tabel 2 Matrik USG Memilih Penyebab Dominan: Belum Optimalnya Kinerja Tim Penerima SPT No

Penyebab

U

S

G

Total

1

Kurangnya jumlah personel tim Kurangnya motivasi tim

5

4

4

13

3

4

4

11

2

Kurangnya Motivasi Tim

Sumber: Data Primer Diolah

Tim Penerima SPT yang terdiri dari 16 pegawai berasal dari beberapa seksi yang memiliki tupoksi tersendiri diluar penerimaan dan pengelolaan SPT Tahunan. Oleh karena tim penerima SPT diambil dari beberapa seksi, dimana mereka masih mempunyai tugas rutin yang harus diselesaikan, akibatnya tim tidak bisa bekerja optimal. Meskipun jadwal penempatan drop box sudah dibuat, seringkali jadwal tidak dapat diikuti karena kepentingan tugas rutin dari masing-masing personel tim. Selain itu dukungan pemberi kerja untuk memotivasi pegawainya untuk memasukkan SPT sangat rendah

Berdasarkan hasil analisis USG diperoleh nilai untuk penyebab kurangnya jumlah personel tim lebih besar daripada penyebab kurangnya motivasi tim. Penulis memilih penyebab kurangnya jumlah personel tim lebih dominan karena dari segi urgensinya jumlah personel tim sangat berpengaruh terhadap pelayanan penerimaan SPT. Hal ini disebabkan personel tim diambil dari beberapa seksi yang memiliki tupoksi berbeda dengan tupoksi penerimaan dan pengolahan SPT. Sehingga agar tidak menggangu kinerja di seksi dan pelayanan penerimaan SPT

53

47 - 59

Jurnal Keuangan & Bisnis

tetap lancar maka perlu ditambah jumlah personel tim.

Tidak Lengkap dan Wajib Pajak tidak mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi karena alasan keengganan atau tidak memiliki telepon.

2. Belum Optimalnya Penerapan Aturan Untuk mendukung kegiatan penerimaan SPT melalui Drop Box, KPP Pratama menyiapkan sarana dan prasarana pendukung dan menyusun jadwal kegiatan. Sebelum tim mulai bekerja, kepala kantor melalui surat resmi menghubungi Pimpinan dari perusahaan-perusahaan yang mempunyai jumlah karyawan yang cukup besar di daerah wilayah kerja KPP Pratama Medan Belawan untuk menyiapkan lokasi penempatan drop box.

Pada tanggal terakhir jatuh tempo pemasukan SPT Tahunan, KPP Pratama juga membuat tempat-tempat penerimaan SPT drop box di depan kantor. Banyak bendahara yang membawa SPT Tahunan pegawai instansi tanpa memasukkan ke dalam amplop. Karena keterbatasan waktu akhirnya SPT tetap diterima tetapi ketika akan dilakukan penelitian ternyata masuk kriteria SPT Tidak Lengkap dan WP tidak bisa dihubungi karena data di SPT tidak mencantumkan alamat dan nomor telepon. Sementara karena SPT tersebut telah bercampur di dalam drop box, maka timbul kesulitan ketika akan menghubungi bendaharanya untuk meminta kelengkapan SPT.

Dalam pelaksanaannya kegiatan penerimaan SPT melalui drop box belum berjalan optimal. Hal ini bisa dilihat dari rendahnya rasio penyampaian SPT Tahunan PPh OP tahun 2010 dan 2011 di KPP Pratama Medan Belawan. Dari masalah pokok belum optimalnya penerapan aturan, selanjutnya masalah diidentifikasi lagi untuk mencari penyebab yang lebih spesifik dari masing-masing masalah pokok. Penyebab masalah spesifik adalah sebagai berikut : a.

Maret

b.

Belum optimalnya penerapan aturan drop box Drop box yang tersedia di KPP Pratama Medan Belawan berjumlah 8 kotak. Masingmasing kotak menjadi tanggung jawab tim kecil yang terdiri dari 2 (dua) orang. Berdasarkan jadwal yang sudah disusun, tiap-tiap tim bertanggung jawab atas beberapa lokasi. Dalam pelaksanaan kegiatan, SPT Tahunan yang masuk melalui drop box banyak yang tidak dapat diolah lebih lanjut sehingga Wajib Pajak dianggap tidak memasukkan SPT Tahunan. Hal ini disebabkan SPT yang diterima adalah SPT

Belum optimalnya pelaksanaan pojok pajak Di KPP Pratama Medan Belawan, pojok pajak belum dilaksanakan optimal sesuai tugas dan fungsinya. Pada saat penerimaan SPT Tahunan di lokasi luar KPP Pratama Medan Belawan, pojok pajak belum dilaksanakan secara optimal dan belum disosialisasikan kepada masyarakat tentang pojok pajak. Sehingga ketika dibuat lokasi penerimaan SPT diluar KPP Pratama Medan Belawan belum mendapat apresiasi baik dari masyarakat. Setelah dilakukan analisis terhadap penyebab pokok dan penyebab spesifik pada masalah utama, dilanjutkan dengan pemilihan penyebab

54

2013

Syamsul Bahri

dominan dengan menggunakan matriks USG pada Tabel 3.

Tahunan, dimana rasio kepatuhan SPT Tahunan PPh Orang pribadi tahun 2010 sebesar 41% dan tahun 2011 sebesar 32% , ratio tersebut masih jauh berada di bawah rasio target rasio kepatuhan nasional untuk KPP Pratama yaitu sebesar 62,5 persen. Dari masalah pokok kurangnya kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan, selanjutnya masalah diidentifikasi lagi untuk mencari penyebab yang lebih spesifik dari masing-masing masalah pokok. Penyebab masalah spesifik adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Matrik USG Memilih Penyebab Dominan: Belum Optimalnya Penerapan Aturan No

Penyebab

U

S

G

Total

1

Belum optimalnya penerapan aturan drop box Belum optimalnya pelaksanaan pojok pajak

4

4

3

11

5

5

3

13

2

a.

Pemahaman masyarakat dipengaruhi oleh informasi perpajakan yang mereka terima serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Di KPP Pratama Medan Belawan setiap Wajib Pajak yang baru mendaftarkan diri akan memperoleh informasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak beserta brosur perpajakan. Selain itu telah disediakan ruang konsultasi apabila ada Wajib Pajak yang ingin berkonsultasi masalah teknis perpajakan. Akan tetapi respon Wajib Pajak yang ada di wilayah kerja KPP Pratama Medan Belawan terhadap hak dan kewajiban masih sangat rendah. Hal ini tampak dari rendahnya tingkat pelaporan di Tempat Pelayanan Terpadu dan masih banyaknya pembayaran pajak nihil atau pembayaran pajak tidak sesuai potensi. Salah satu penyebabnya adalah motivasi masyarakat untuk mendapatkan NPWP lebih kepada kepentingan pribadi karena perintah pemberi kerja, keperluan bebas fiskal, atau keperluan pinjaman dan selain itu rendahnya tingkat kepercayaan terhadap

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan analisis USG diperoleh nilai untuk penyebab belum optimalnya pelaksanaan pojok pajak lebih besar daripada belum optimalnya penerapan aturan drop box. Penulis tidak memilih belum optimalnya penerapan aturan drop box sebagai penyebab dominan karena apabila tim penerima SPT di lapangan lebih teliti terhadap SPT yang masuk maka akan meminimalisir jumlah SPT Tidak Lengkap. Sementara itu berdasarkan pelaksanaan pojok pajak, dengan luasnya wilayah kerja KPP Pratama Medan Belawan maka pihak KPP harus dapat melakukan jemput bola dengan membuka pojok pajak pada tempat-tempat strategis. 3.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pajak

Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kewajiban Perpajakan. Di KPP Pratama Medan Belawan tingkat kesadaran terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan masih rendah. Salah satu indikator yang bisa diukur adalah tingkat kepatuhan penyampaian SPT 55

47 - 59

Jurnal Keuangan & Bisnis

pelayanan publik menyebabkan masyarakat enggan membayar pajak, karena muncul persepsi di masyarakat bahwa pemanfaatan uang pajak bukan untuk kepentingan masyarakat. b.

Maret

Tabel 4 Matrik USG Memilih Penyebab Dominan: Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kewajiban Perpajakan

Kurang optimalnya penegakan hukum atas Wajib Pajak Tidak Patuh Penegakan hukum atas Wajib Pajak dimulai saat dikeluarkannya ketetapan baik berupa Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan. Apabila Wajib Pajak tidak menanggapi ketetapan tersebut maka akan dilakukan tindakan penagihan. Sebelum dilakukan moderenisasi di DJP, ketetapan yang seharusnya dikeluarkan oleh KPP Pratama Medan Belawan karena ketidakpatuhan Wajib Pajak masih rendah. Akibatnya Wajib Pajak merasa tidak ada konsekuensi yang harus ditanggung karena tidak melakukan kewajiban perpajakan. Sejak dilakukan moderenisasi tindakan penegakan hukum baik dikeluarkannya ketetapan dan tindakan penagihan mulai dibenahi sehingga kinerja penagihan di KPP Pratama Medan Belawan melampaui target. Akan tetapi telah muncul persepsi di masyarakat bahwa tidak ada konsekuensi yang harus ditanggung karena tidak melakukan kewajiban perpajakan.

No

Penyebab

U

S

G

Total

1

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pajak Kurang optimalnya penegakan hukum atas Wajib Pajak Tidak Patuh

5

4

4

13

3

4

4

11

2

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan hasil analisis USG diperoleh nilai untuk penyebab kurangnya pemahaman masyarakat tentang pajak lebih besar daripada penyebab kurang optimalnya penegakan hukum atas Wajib Pajak Patuh. Penulis memilih penyebab kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perpajakan lebih dominan karena bagi masyarakat di wilayah KPP Pratama Medan Belawan istilah pajak masih menjadi sesuatu yang asing. Meskipun pada saat mendaftar NPWP telah dijelaskan hak dan kewajiban perpajakan. Hal ini menyebabkan tingkat kepatuhan untuk Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan rendah.

Setelah dilakukan analisis terhadap penyebab pokok dan penyebab spesifik dari masalah utama, dilanjutkan dengan pemilihan penyebab dominan dengan menggunakan matriks USG pada Tabel 4.

Setelah melakukan identifikasi dan analisis atas penyebab masalah dominan, serta merumuskan sasaran, maka selanjutnya adalah melakukan identifikasi alternatif atau pemecahan masalah Untuk mewujudkan sasaran yang telah ditentukan. Alternatif solusi ditentukan terhadap penyebab-penyebab dominan yang telah diperoleh

56

2013

Syamsul Bahri

sebelumnya. Alternatif solusi untuk setiap penyebab dominan dapat diikhtisarkan sebagai berikut: 1.

Tabel 6 Matriks Cost Benefit untuk Memilih Solusi Terbaik dari Belum Optimalnya Pelaksanaan Pojok Pajak

Atas penyebab dominan kurangnya jumlah personil Tim Penerima SPT dapat diatasi dengan solusi (Tabel 5) :

No

1. Tabel 5 Matriks Cost Benefit untuk Memilih Solusi Terbaik dari Kurangnya Jumlah Personil Tim Penerima SPT No

Alternatif

Manfaat

Menambah jumlah personel tim penerima SPT Melibatkan seksi-seksi lain di lingkungan KPP dalam penerimaan SPT

1.

2.

Biaya

2.

Rasio

7

7

1

7

4

1,75

Biaya

Rasio

9

6

1,5

6

9

0.66

Penyebaran Pojok Pajak pada tempattempat strategis Peningkatan pelayanan di setiap Pojok Pajak

Berdasarkan hasil Matrik Cost Benefit pada Tabel 6 terhadap kedua alternatif solusi tersebut didapat solusi terbaik yaitu penyebaran pojok pajak pada tempat-tempat strategis. Penyebaran pojok pajak dilaksanakan antara tim penerima SPT dengan KP2KP melalui pembagian lokasi yang efektif dan efisien. 3. Atas penyebab dominan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pajak dapat ditempuh solusi (Tabel 7) :

Berdasarkan hasil Matrik Cost Benefit pada Tabel 5 terhadap kedua alternatif solusi tersebut di atas, didapat solusi terbaik yaitu melibatkan seksi-seksi lain yang berada dilingkungan KPP Pratama Medan Belawan dalam penerimaan SPT. Dengan melibatkan seksi-seksi lainnya maka tidak perlu menambah personil. Selain itu dari segi biaya akan lebih efisien karena tidak perlu menambah personil baru sehinnga dapat meminimize biaya yang dibebankan ke KPP. Hal ini menyebabkan pelayanan penerimaan SPT bisa optimal. Atas penyebab dominan belum optimalnya pelaksanaan pojok pajak dapat ditempuh solusi (Tabel 6) :

Manfaat

Sumber: Data Primer Diolah

Sumber: Data Primer Diolah

2.

Alternatif

Tabel 7 Matriks Cost Benefit untuk Memilih Solusi Terbaik dari Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Pajak No 1.

2.

Alternatif

Manfaat

Biaya

Rasio

8

8

1

5

6

0.83

Mengadakan sosialisasi perpajakan Memberikan konsultasi pada Wajib Pajak Baru

Sumber: Data Primer Diolah

57

47 - 59

Jurnal Keuangan & Bisnis

Berdasarkan hasil Matrik Cost Benefit pada Tabel 7 terhadap kedua alternatif solusi tersebut didapat solusi terbaik yaitu mengadakan sosialisasi perpajakan. Apabila dibandingkan tingkat efektivitasnya maka program sosialisasi perpajakan lebih baik karena biasanya melibatkan Wajib Pajak.

Maret

tentang pajak. Selanjutnya ditentukan alternatif solusi yaitu mengadakan sosialisasi perpajakan.

Saran Berdasarkan kesimpulan maka dapat disarankan beberapa hal berikut : 1. Perlu adanya dukungan Informasi Teknologi yang memadai untuk memudahkan petugas membuat tanda terima SPT tahunan yang diserahkan oleh wajib pajak dan mempercepat proses pengadministrasian nya.

KESIMPULAN dan SARAN Kesimpulan Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

2. Perlu adanya pemberitahuan melalui media cetak, media elektronik dan selebaran kepada wajib pajak mengenai tempat dan lokasi pojok pajak disertai dengan jadwal dan jam kerja yang pasti sehingga wajib pajak dapat menggunakan layanan pojok pajak dengan semaksimal mungkin.

1. Belum optimalnya kinerja Tim Penerima SPT disebabkan oleh penyebab spesifik kurangnya jumlah personel tim dan kurangnya motivasi tim. Setelah dilakukan analisis USG dapat diidentifikasi penyebab spesifik dominan adalah kurangnya jumlah personel tim. Selanjutnya ditentukan alternatif solusi yaitu menambah jumlah tim penerima SPT dengan melibatkan seksi seksi lain yang ada di lingkungan KPP Pratama Medan Belawan dalam penerimaan SPT.

3. Perlu adanya kerja sama yang lebih erat dengan KPP Madya untuk mensosialisasikan tata cara pengisian SPT tahunan kepada seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah kerja KPP Madya untuk menyampaikan SPT tahunan PPh Orang Pribadi di KPP-KPP Pratama terdekat, lokasi Drop Box dan pojok pajak.

2. Belum optimalnya penerapan aturan disebabkan oleh penyebab spesifik belum optimalnya penerapan aturan drop box dan belum optimalnya pelaksanaan pojok pajak. Setelah dilakukan analisis USG dapat diidentifikasi penyebab spesifik dominan adalah belum optimalnya pelaksanaan pojok pajak. Selanjutnya ditentukan alternatif solusi yaitu penyebaran pojok pajak pada tempat-tempat strategis.

DAFTAR PUSTAKA Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-111/PJ/2008 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak.

3. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan disebabkan oleh penyebab spesifik kurangnya pemahaman masyarakat tentang pajak dan kurang optimalnya penegakan hukum atas Wajib Pajak Tidak Patuh. Setelah dilakukan analisis USG dapat diidentifikasi penyebab spesifik dominan adalah kurangnya pemahaman masyarakat

Lembaga Administrasi Negara (2008). Pola Kerja Terpadu. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak.

58

2013

Syamsul Bahri

Hadiati, Sri dan Sukadarto. (2008). Manajemen Keuangan dan Materiil. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.

Direktorat Jenderal Pajak. (2008). Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Salamun, A.T. (1991). Citra Pajak dan Upaya Pembaharuannya. Jakarta: Bina Rena Pariwara Kiryanto. (1999). Perubahan Lingkungan Perpajakan Kita. Jurnal Kipas Vol. 1 Nomor 13, Oktober.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 18/PJ/2009 Tentang Perubahan Peraturan DJP Nomor 43/PJ/2008 tentang Pojok Pajak dan Mobil Pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 18/PJ/2011 Tentang Target Ratio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan.

59