TINDAKAN ADMINISTRATIF TERHADAP PNS YANG TELAH DIPUTUS PENGADILAN TERBUKTI MELAKUKAN KEJAHATAN TINDAK PIDANA. (P P. NO. 32 THN. 1979) PNS yang telah dinyatakan oleh Pengadilan terbukti melakukan kejahatan tindak pidana dan dijatuhi hukuman pidana penjara dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekutan hukum tetap (incraccth), baik bagi PNS yang sebelumnya telah diberhentikan sementara dari jabatan organik, maupun bagi PNS yang tidak diberhentikan sementara dari jabatan organik, maka tindak lanjut dibidang administrasi kepegawaian dilakukan sbb; 1. PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatannya, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS .( Pasal 23 ayat (5) UU No. 43 Thn 1999 dan Pasal 9 hurup a PP No. 32 Thn 1979)
2.
PNS yang melakukan kejahatan tindak pidana yang bukan merupakan kejahatan jabatan atau tidak ada hubungannya dengan jabatannya, maka sepanjang ancaman hukumannya pada Pasal Kitap Undang –Undang yang dinyatakan terbukti dilanggarnya dalam putusan pengadilan 4 (ampat) tahun atau lebih, maka PNS tersebut harus diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.( Pasal 23 ayat (4) UU No. 43 Thn 1999 dan Pasal 8 hurup b PP No. 32 Thn 1979) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas merupakan pemutusan hubungan kerja dengan pemerintah (bukan hukuman disiplin), oleh karena itu prosedur penyelesaiannya adalah sbb; a). Ambil seluruh salinan lengkap putusan pengadilan atas kasus pidana yang bersangkutan (tidak perlu di BAP). b). Pelajari dan telaah putusan pengadilan tersebut untuk mengetahui apakah perbuatan pidana yang bersangkutan berkaitan dengan tugas jabatanya sebagai PNS atau diluar tugas jabatanya sebagai PNS.
c). Apabila perbuatannya tersebut berkaitan dengan tugas jabatanya, maka buatkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, tetapi apabila perbuatan pidananya tidak berkaitan dengan tugas jabatanya sebagai PNS maka buatlah surat keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat( tergantung hasil pertimbangan PPK) dengan ketentuan; di dalam “ faktor Menimbang” harus mencantumkan nomor dan tanggal putusan pengadilan yang telah incracth tersebut serta hukuman pidana penjara, denda dan kewajiban ganti rugi yang dijatuhkan kepadanya. di dalam “faktor Mengingat” tidak boleh mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
didalam “ faktor Memutuskan/ Menetapkan” harus secara jelas dicantumkan “ Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS” saudara/i ……. ( jangan disebut Menjatuhkan hukuman disiplin), dicantumkan TMT pemberhentiannya yaitu akhir bulan putusan pengadilan incracth. d). Serahkan surat keputusan tersebut kepada yang bersangkutan atau orang lain yang dianggap mewakilinya disertai dengan tanda bukti serah/terima.
3. PNS yang melakukan kejahatan tindak pidana yang bukan merupakan kejahatan jabatan atau tidak ada hubungannya dengan jabatannya sebagai PNS, dan ancaman hukumannya pada Pasal Kitap UndangUndang yang dinyatakan terbukti dilanggarnya dalam putusan pengadilan kurang dari 4 (ampat) tahun, maka PNS tersebut dapat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atau tidak diberhentikan sebagai PNS. (Pasal 23 ayat (3) UU No.43 Thn 1999 dan PP No. 53 Thn 2010 ). Apabila diberhentikan, maka pemberhentian tersebut adalah pemberhentian sebagai hukuman disiplin ( PP No. 32 Thn 1979 tidak mengatur kejahatan tindak pidana yang ancaman hukumannya kurang dari 4 tahun). Juga apabila PNS tersebut tidak diberhentikan, maka tetap harus dijatuhi sala satu jenis hukuman disiplin diluar pemberhentian karena perbuatanya , oleh karena itu prosedur penyelesaiannya harus sesuai ketentuan PP No. 53 Tahun 2010.
