The Indonesian Budget Overview 2011

22

The Indonesian Budget Overview 2011

DAFTAR ISI

Daftar Isi Kata Pengantar Ringkasan Eksekutif

3 7 11

Bab I APBN Tahun 2011 & APBN-P 2011

17

Bab II Implementasi Sistem Penganggaran 2.1 Pelaksanaan Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah 2.2 Mengawal Perubahan Sistem Penganggaran Di Indonesia (PP 90 Tahun 2010)

73 105

BAB III Isu Aktual 3.1 Kebijakan Penghematan Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011 3.2 Mempertajam Akurasi Perencanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Melalui Revisi Anggaran 3.3 Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendaharawan Umum Negara 999.08 (Ba Bun 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Ba K/L) 3.4 Implementasi Reward and Punishment pada Tahun Anggaran 2011

145 149

BAB IV Reformasi PNBP Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997: Menuju Pengelolaan Yang Akuntabel Dan Kredibel

159

LAMPIRAN

169

117 133


3

44

Daftar Isi

Kata Pengantar Ringkasan Eksekutif

66


KATA PENGANTAR

Penyusunan buku ini merupakan upaya untuk memberikan gambaran dan informasi ringkas tentang tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Anggaran dan Kementerian Keuangan khususnya dalam proses pengelolaan keuangan negara, yang secara signifikan tercermin dalam proses penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2011 di tengah upaya untuk terus menciptakan good governance dalam pengelolaan keuangan Negara. Penulis materi untuk masing-masing topik adalah pegawai-pegawai Direktorat Jenderal Anggaran yang berkecimpung langsung dalam penyusunan dan pembahasan APBN 2011. Keberadaan bahan bacaan ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan memberikan pemahaman kepada Stakeholders tentang APBN 2011. Buku ini diberi judul “Sekilas APBN 2011” atau dalam versi Bahasa Inggrisnya “The Indonesian Budget Overview”. Sesuai dengan judulnya, diharapkan walaupun hanya sekilas buku ini dapat memberikan gambaran secara utuh bagaimana APBN 2011 disusun dan bagaimana mengimplementasikan kebijakan-kebijakan terkait dengan penetapan APBN. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan reformasi penganggaran yang telah dicanangkan sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kami juga menyajikan informasi mengenai pelaksanaan penganggaran berbasis


7

kinerja (Performance Based Budgeting - PBB) dan kerangka pengeluaran jangka menengah (Medium Term Expenditure Framework - MTEF) serta perubahan sistem penganggaran di Indonesia yang ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Di sisi belanja Pemerintah Pusat, dalam buku ini akan diulas mengenai isu-isu aktual yang muncul pada tahun 2011, diantaranya mengenai kebijakan penghematan

anggaran

kementerian

Negara/lembaga

yang

digulirkan

melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penghematan Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011. Isu lain yang sering muncul adalah mengenai revisi anggaran yang akan dikupas dalam kaitannya dengan akurasi perencanaan anggaran. Terkait dengan penyerapan anggaran, seperti kita ketahui bersama, bahwa Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 38/ PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010 Pada Tahun Anggaran 2011 Dan Pemotongan Pagu Belanja Kementerian Negara/Lembaga Pada Tahun Anggaran 2011 Yang Tidak Sepenuhnya Melaksanakan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2010, pada Triwulan pertama tahun 2011, tepatnya tanggal 2 Maret 2011. Dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas penganggaran, akan dikupas pula mengenai pergeseran anggaran belanja dari Bagian Anggaran Bendaharawan Umum Negara 999.08 ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Selain itu, hal yang penting dalam APBN adalah mengenai rencana revisi Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Perkembangan di bidang hukum, sosial, ekonomi dan politik selama empat belas tahun pasca reformasi 1998, telah memaksa pengelola PNBP untuk

88

Kata Pengantar

berbenah dan menyesuaikan diri dengan berbagai dinamika dalam masyarakat tersebut agar dapat mengumpulkan PNBP secara optimal dan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP sebagai ruh pengelolaan PNBP seakan digugat dari sisi filosofis, yuridis dan sosiologis oleh pemangku kepentingan PNBP. Revisi atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP merupakan pintu masuk sekaligus perangkat konstitusional untuk menjawab berbagai tantangan tersebut. Akhirnya, kami berharap buku Sekilas APBN 2011 ini dapat menjadi tambahan referensi dan pengetahuan bagi pembacanya. Jakarta, Desember 2011 Purwiyanto


9

10 10

Kata Pengantar

RINGKASAN EKSEKUTIF

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengambil tema pembangunan nasional dalam RKP 2011, yaitu “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung oleh Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat Daerah”. Kebijakan alokasi anggaran dalam tahun 2011 diarahkan untuk dapat mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi, memantapkan pengelolaan keuangan negara, serta mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Di samping itu, kebijakan alokasi anggaran juga tetap diarahkan untuk memberikan dorongan terhadap perekonomian dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal, menjaga stabilitas perekonomian, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran. Alokasi anggaran pada tahun 2011 akan difokuskan untuk memberikan dukungan terhadap: (1) pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas antara lain melalui pembangunan infrastruktur; (2) perlindungan sosial melalui perluasan akses terhadap layanan pendidikan (bantuan operasional sekolah/BOS), dan kesehatan (jaminan kesehatan masyarakat/Jamkesmas); (3) pemberdayaan masyarakat, antara lain melalui program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri dan Program Keluarga Harapan; (4) pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi; (5) perbaikan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan; (6) pengalokasian anggaran subsidi yang lebih tepat sasaran; serta (7) pemenuhan kewajiban pembayaran bunga utang secara tepat waktu.


11

Bagian kedua buku ini mengupas tentang pelaksanaan reformasi penganggaran yang telah dicanangkan sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam penerapan reformasi penganggaran tersebut difokuskan

pada Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). Kedua

pendekatan lainnya (penganggaran terpadu dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah/KPJM) mendukung penerapan PBK. Pendekatan anggaran terpadu merupakan prasyarat penerapan PBK. Sedangkan pendekatan KPJM merupakan jaminan kontinyuitas penyediaan anggaran kegiatan karena telah dirancang hingga tiga atau lima tahun ke depan. Selain itu, diulas juga mengenai perubahan sistem penganggaran di Indonesia yang ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pada prinsipnya PP Nomor 90 Tahun 2010 memuat dua perubahan. Yang pertama perubahan yang bersifat substansif sedangkan yang kedua perubahan yang bersifat teknis. Bagian ketiga buku ini akan mengupas isu-isu aktual terkait Anggaran Belanja Pemerintah Pusat. Isu pertama, Kebijakan Penghematan Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011. Pada tulisan ini akan diulas lebih lanjut mengenai kebijakan penghematan anggaran kementerian negara/lembaga yang digulirkan melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penghematan Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011. Isu kedua, Revisi Anggaran. Perencanaan akurat yang dituangkan di dalam dokumen Penganggaran

merupakan suatu kondisi

ideal. Dalam tataran

pelaksanaan, perencanaan tersebut akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang tidak teridentifikasi pada saat perencanaan seperti adanya kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah. Adanya undang-undang baru yang mengamanatkan

12 12

Ringkasan Eksekutif

pendanaan tertentu juga merupakan salah satu faktor penyebab perlunya penyesuaian terhadap perencanaan yang telah dibuat. Hal ini dikarenakan adanya Kegiatan yang semula tidak direncanakan harus dialokasikan dalam dokumen anggaran. Isu Ketiga, Pergeseran anggaran belanja dari Bagian Anggaran Bendaharawan Umum Negara 999.08 (BA BUN 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (BA K/L). Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas anggaran, pada tahun anggaran 2011 telah diperkenalkan satu kebijakan baru terkait revisi anggaran, yaitu pergeseran anggaran belanja dari Bagian Anggaran Bendaharawan Umum Negara 999.08 (BA BUN 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (BA K/L). Kewenangan untuk revisi tersebut didelegasikan Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) kepada pemerintah. Isu Keempat, Implementasi Reward and Punishment pada Tahun Anggaran 2011. Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 38/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga Tahun Anggaran 2010 Pada Tahun Anggaran 2011 Dan Pemotongan Pagu Belanja Kementerian Negara/Lembaga Pada Tahun Anggaran 2011 Yang Tidak Sepenuhnya Melaksanakan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2010, pada Triwulan pertama tahun 2011, tepatnya tanggal 2 Maret 2011. Sekilas mengingatkan, implementasi pemberian penghargaan (reward) pada tahun 2011 ini diilhami oleh amanat Pasal 16A UU Nomor 2 Tahun 2010 tentang APBN-P Tahun Anggaran 2010, yang menyatakan bahwa hasil optimalisasi pada Tahun Anggaran 2010 dapat digunakan pada Tahun Anggaran 2011. Sedangkan implementasi pengenaan sanksi (punishment) pada Tahun Anggaran 2011 ini merupakan penjabaran dari amanat Pasal 20 UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011, dimana pada pasal tersebut menyebutkan adanya mekanisme The Indonesian Budget Overview 2011

13

pemotongan pagu belanja K/L pada Tahun Anggaran 2011 yang tidak sepenuhnya melaksanakan belanja Tahun Anggaran 2010 diatur oleh Pemerintah. Bagian Keempat buku ini akan mengulas tentang Reformasi Penerimaan Negara Bukan Pajak. Perkembangan di bidang hukum, sosial, ekonomi dan politik selama empat belas tahun pasca reformasi 1998, telah memaksa pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk berbenah dan menyesuaikan diri dengan berbagai dinamika dalam masyarakat tersebut. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP sebagai ruh pengelolaan PNBP seakan digugat dari sisi filosofis, yuridis dan sosiologis oleh pemangku kepentingan PNBP. Revisi atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP merupakan pintu masuk sekaligus perangkat konstitusional untuk menjawab berbagai tantangan tersebut.

14 14

Ringkasan Eksekutif

BAB I

APBN 2011 APBN-P 2011

16 16

BAB 1 APBN 2011, APBN-P 2011


APBN Tahun 2011 Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2011 didasarkan pada ketentuan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah menjadi pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 Amendemen keempat yang berbunyi: “(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (2) Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah; (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu”. Selain itu, penyusunan APBN 2011 juga mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2011, sebagaimana telah disepakati dalam pembicaraan pendahuluan antara Pemerintah dan Dewan


17

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Di samping itu, proses dan mekanisme penyiapan, penyusunan, dan pembahasan APBN Tahun Anggaran 2011, juga dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Asumsi Ekonomi Makro Tahun 2011 Perhitungan berbagai besaran APBN 2011 didasarkan pada asumsi dasar ekonomi makro yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2011. Asumsi dasar ekonomi makro sebagai basis perhitungan APBN 2011 sebagai berikut. TABLE 1 ASUMSI EKONOMI MAKRO, 2010-2011

Indikator Ekonomi

2010 APBN-P

APBN

2011 APBN

1. Pertumbuhan Ekonomi (%)

5,5

5,8

6,4

2. Inflasi (%)

5,0

5,3

5,3

10.000

9.200

9.250

3. Nilai Tukar (Rp / USD) 4. Suku Bunga SBI-3 Bulan (%)

6,5

6,5

6,5

5. Harga Minyak ICP (USD)

65,0

80,0

80,0

6. Lifting Minyak (ribu barel / hari)

965

965

970

Sumber : Kementerian Keuangan

Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2011 Sejalan dengan tema pembangunan nasional dalam RKP 2011, yaitu “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung oleh Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat Daerah”, kebijakan alokasi anggaran dalam tahun 2011 diarahkan untuk dapat mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi, memantapkan pengelolaan keuangan negara, serta mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Di samping itu, kebijakan alokasi anggaran juga tetap diarahkan untuk memberikan

18 18


dorongan terhadap perekonomian dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal, menjaga stabilitas perekonomian, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran. Alokasi anggaran pada tahun 2011 akan difokuskan untuk memberikan dukungan terhadap: (1) pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas antara lain melalui pembangunan infrastruktur; (2) perlindungan sosial melalui perluasan akses terhadap layanan pendidikan (bantuan operasional sekolah/BOS), dan kesehatan (jaminan kesehatan masyarakat/Jamkesmas); (3) pemberdayaan masyarakat, antara lain melalui program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri dan Program Keluarga Harapan; (4) pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi; (5) perbaikan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan; (6) pengalokasian anggaran subsidi yang lebih tepat sasaran; serta (7) pemenuhan kewajiban pembayaran bunga utang secara tepat waktu. Berdasarkan arah dan strategi kebijakan fiskal tersebut di atas, maka postur APBN 2011 meliputi pokok-pokok besaran sebagai berikut: a.

Pendapatan negara dan hibah sebesar Rp1.104,9 triliun (15,7 persen terhadap PDB), atau mengalami kenaikan Rp112,5 triliun (11,2 persen) dari target APBN-P tahun 2010. Kenaikan pendapatan negara tersebut didukung dengan kenaikan target penerimaan perpajakan.

b. Total belanja negara sebesar Rp1.229,6 triliun (17,5 persen terhadap PDB). Jumlah ini berarti menunjukkan peningkatan Rp103,4 triliun atau 9,2 persen dari pagu belanja negara dalam APBN-P 2010. Belanja Pemerintah Pusat dalam tahun 2011 sebesar Rp836,6 triliun, yang berarti mengalami peningkatan Rp55,0 triliun atau 7,0 persen dari pagu APBN-P 2010. Sementara itu, anggaran transfer ke daerah dalam tahun 2011 sebesar Rp393,0 triliun, yang berarti naik Rp48,4 triliun atau 14,0 persen dari pagu APBN-P 2010.


19

c.

Defisit anggaran sebesar Rp124,7 triliun (1,8 persen terhadap PDB).

d. Pembiayaan defisit APBN 2011 berasal dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri sebesar Rp125,3 triliun, dan pembiayaan luar negeri (neto) sebesar negatif Rp0,6 triliun.

Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2011 Pendapatan negara dan hibah merupakan sumber yang sangat penting bagi pendanaan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKP. Prospek pulihnya perekonomian menjadi salah satu faktor utama untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan negara. Berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro pada tahun 2011, pendapatan negara dan hibah ditargetkan sebesar Rp1.104,9 triliun, terdiri atas penerimaan dalam negeri sebesar Rp1.101,2 triliun dan sebesar hibah Rp3,7 triliun. Apabila dibandingkan dengan targetnya dalam APBN-P tahun 2010, target dalam tahun 2011 tersebut mengalami peningkatan sebesar 11,3 persen. Sumber utama peningkatan tersebut diharapkan berasal dari penerimaan perpajakan yang ditargetkan meningkat sejalan dengan dilakukannya berbagai extra effort, antara lain melalui perbaikan administrasi perpajakan, penggalian potensi perpajakan, peningkatan pemeriksaan pajak, serta perbaikan mekanisme keberatan dan banding.

Penerimaan Perpajakan Dalam rangka menggali potensi penerimaan pajak dalam tahun 2011, beberapa program yang dilakukan oleh Pemerintah, antara lain (1) program ekstensifikasi perpajakan dalam menambah wajib pajak (WP) baru; (2) program intensifikasi penggalian potensi perpajakan berbasis profile WP, penggalian potensi sektorsektor tertentu, serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan (OPDP); (3) pemberian pendidikan perpajakan (tax education) dalam rangka meningkatkan

20 20


kepatuhan WP (tax payer compliance); dan (4) reformasi perpajakan dalam bentuk reformasi perpajakan jilid II, antara lain dilakukan melalui program Project for Indonesia Tax Administration Reform (PINTAR), yang penyelesaiannya membutuhkan waktu dalam jangka menengah (2009–2013). Selain keempat upaya tersebut, optimalisasi penerimaan pajak tahun 2011 juga didukung oleh upaya peningkatan kualitas pemeriksaan pajak. Dalam hal ini, beberapa kebijakan yang diambil Pemerintah adalah (1) menyusun kebijakan teknis pemeriksaan atas hasil pemeriksaan WP yang tergabung dalam satu grup; (2) melakukan kajian atas perlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk barang hasil tambang; (3) meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi terkait sehubungan dengan pencairan piutang pajak dan prioritas pencairan kepada penunggak pajak terbesar; dan (4) harmonisasi Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang Kepailitan, serta Undang-undang terkait tentang hak mendahulukan negara atas piutang pajak terhadap WP yang dinyatakan pailit. Pada tahun 2011, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp850,3 triliun, atau meningkat 14,4 persen dari targetnya dalam APBN-P tahun 2010. Beberapa faktor yang berpengaruh dalam peningkatan penerimaan perpajakan adalah (1) pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, baik secara global maupun domestik; (2) perbaikan administrasi pajak, kepabeanan dan cukai yang dilakukan secara terus menerus; (3) upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan; dan (4) tingginya tax compliance masyarakat. Selanjutnya, mengenai perkembangan lebih detil mengenai komponen penerimaan perpajakan dalam APBN 2011 dapat diuraikan sebagai berikut. Pajak penghasilan (PPh) ditargetkan sebesar Rp420,5 triliun pada tahun 2011, atau meningkat 16,1 persen bila dibandingkan dengan targetnya dalam APBN-P tahun


21

2010. Termasuk dalam target penerimaan PPh adalah fasilitas pajak ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp3,5 triliun, yang terdiri atas PPh DTP untuk panas bumi sebesar Rp1,0 triliun, PPh DTP untuk bunga obligasi internasional sebesar Rp1,5 triliun, dan PPh DTP untuk hibah dan kerjasama keuangan internasional sebesar Rp1,0 triliun. Dari keseluruhan penerimaan PPh pada tahun 2011, PPh migas ditargetkan sebesar Rp55,6 triliun, atau 13,2 persen kontribusi terhadap penerimaan PPh. Bila dibandingkan dengan targetnya pada APBN-P tahun 2010, target PPh migas tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 0,3 persen. Sasaran penerimaan PPh migas tahun 2011 didasarkan antara lain pada: (1) asumsi ICP USD80,0 per barel; (2) nilai tukar rupiah rata-rata Rp9.250 per USD; dan (3) lifting minyak sebesar 970 ribu bph. Pada tahun 2011, PPh nonmigas ditargetkan mencapai Rp364,9 triliun, meningkat 18,9 persen dibandingkan dengan taget APBN-P 2010. Peningkatan PPn nonmigas tersebut terutama berasal dari peningkatan penerimaan PPh Pasal 25/29 badan dan PPh Pasal 21 yang masing-masing ditargetkan tumbuh 29,3 persen dan 0,8 persen pada tahun 2011. Secara umum, faktor utama yang mendorong peningkatan penerimaan PPh nonmigas adalah tingginya pertumbuhan ekonomi dan stabilnya faktor-faktor fundamental ekonomi makro Indonesia. Selain itu, faktor lain yang berpengaruh terhadap peningkatan PPh nonmigas adalah diterapkannya berbagai kebijakan perpajakan yang antara lain meliputi: (1) kegiatan pasca sunset policy yang menitikberatkan pada law enforcement dan pembinaan kepada wajib pajak; (2) perluasan basis pajak; (3) kegiatan intensifikasi melalui mapping, profiling, dan benchmarking; dan (4) upaya extra-effort melalui pemeriksaan dan penagihan. Pada tahun 2011, target PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) adalah sebesar Rp312,1 triliun, atau meningkat 18,7 persen dari perkiraannya dalam APBN-P tahun 2010. Peningkatan ini dampak dari asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2011 yang mencapai 6,4 persen, dari perkiraan

22 22


pertumbuhan ekonomi pada APBN-P tahun 2010 sebesar 5,8 persen. Konsumsi masyarakat dan Pemerintah yang masing-masing diperkirakan tumbuh di atas 5,0 persen dan 6,0 persen diharapkan dapat mendorong peningkatan penerimaan PPN dan PPnBM dalam negeri. Demikian juga dengan aktivitas perdagangan dunia yang diperkirakan tumbuh di atas 6 persen akan menjadi salah satu pendorong peningkatan penerimaan PPN dan PPnBM impor. Penerimaan dari pajak bumi dan bangunan (PBB) ditargetkan sebesar Rp27,7 triliun pada tahun 2011, atau meningkat 9,3 persen dari targetnya pada APBN-P tahun 2010. Target penerimaan PBB tersebut sudah mengantisipasi kebijakan pengalihan administrasi PBB sektor perdesaan dan perkotaan dari pusat ke daerah yang sudah siap untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sementara itu, sebagai komponen terbesar, PBB pertambangan ditargetkan sebesar Rp20,8 triliun, atau naik 21,7 persen dari targetnya pada APBN-P tahun 2010. Sehubungan dengan kebijakan pengalihan administrasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah, maka tidak ada penerimaan BPHTB pada APBN tahun 2011. Target penerimaan cukai pada tahun 2011 adalah sebesar Rp62,8 triliun, terdiri atas cukai hasil tembakau sebesar Rp60,1 triliun, serta cukai minuman mengandung ethil alkohol (MMEA) dan ethil alkohol (EA) sebesar Rp2,7 triliun. Bila dibandingkan dengan APBN-P tahun 2010, target cukai 2011 mengalami peningkatan 5,9 persen, didukung oleh peningkatan cukai hasil tembakau sebesar 7,5 persen. Beberapa faktor yang berpengaruh pada peningkatan penerimaan cukai adalah (1) peningkatan tarif cukai hasil tembakau sesuai dengan roadmap cukai hasil tembakau; (2) perbaikan administrasi kepabeanan dan cukai; dan (3) extra effort untuk mengurangi peredaran barang kena cukai secara ilegal. Pada tahun 2011, pajak lainnya ditargetkan sebesar Rp4,2 triliun, atau 9,3 persen


23

bila dibandingkan dengan targetnya pada APBN-P tahun 2010. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya transaksi yang menggunakan benda meterai. Penerimaan bea masuk pada tahun 2011 ditargetkan sebesar Rp17,9 triliun. Bila dibandingkan dengan target APBN-P tahun 2010, terjadi peningkatan sebesar 4,6 persen. Target penerimaan bea masuk pada tahun 2011 tersebut termasuk bea masuk yang ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp2,0 triliun. Parameter yang dijadikan pertimbangan dalam penetapan target bea masuk adalah (1) pertumbuhan ekonomi 6,4 persen; (2) nilai tukar rupiah rata-rata Rp9.250 per USD; dan (3) meningkatnya volume impor sebagai dampak dari meningkatnya volume perdagangan internasional. Kebijakan bea keluar tidak semata-mata ditujukan untuk menghimpun penerimaan negara, namun terdapat tujuan lain seperti stabilitas harga nasional dan kelestarian sumber daya alam. Dalam tahun 2011, bea keluar ditargetkan sebesar Rp5,1 triliun atau 6,4 persen lebih rendah bila dibandingkan dengan target APBN-P tahun 2010. Penerimaan bea keluar sangat tergantung pada kebijakan Pemerintah dalam penerapan besarnya bea keluar, antara lain: (1) harga referensi crude palm oil (CPO )dan turunannya, serta harga referensi biji kakao yang ditetapkan Pemerintah dan menjadi dasar besarnya tarif bea keluar yang dikenakan; dan (2) penetapan harga patokan ekspor sebagai dasar perhitungan besarnya pungutan bea keluar. Selain itu, terdapat parameter yang uncontrollable yaitu volume ekspor dari komoditas tersebut.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dalam tahun 2011, Pemerintah mengupayakan optimalisasi penerimaan dari PNBP guna mendukung sumber penerimaan dalam negeri. Dalam APBN 2011, peranan penerimaan sumber daya alam (SDA) khususnya penerimaan migas,

24 24


diperkirakan masih dominan. Berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan, terutama indikator Indonesia crude price (ICP), nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan produksi/lifting minyak bumi, serta langkah-langkah kebijakan guna mengoptimalkan penerimaan, maka PNBP 2011 ditargetkan sebesar Rp250,9 triliun. Target PNBP tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp3,7 triliun atau 1,5 persen bila dibandingkan dengan perkiraan dalam APBN-P 2010. Peningkatan ini lebih disebabkan oleh peningkatan PNBP lainnya dan pendapatan badan layanan umum (BLU). Kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam mencapai target PNBP tahun 2011 adalah: (1) optimalisasi penerimaan SDA, terutama SDA migas melalui upaya pencapaian target produksi/lifting minyak mentah; (2) peningkatan produksi komoditas tambang dan mineral serta perbaikan peraturan di sektor pertambangan; (3) menggali potensi penerimaan di sektor kehutanan selain dari hutan kayu dan nonkayu; (4) optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tetap mempertimbangkan peningkatan efisiensi dan kinerja BUMN melalui optimalisasi investasi (capital expenditure); dan (5) peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi pada PNBP kementerian negara/ lembaga (K/L); serta (6) review atas peraturan yang terkait dengan jenis dan tarif PNBP K/L. Lebih lanjut mengenai alokasi dari komponen PNBP dalam APBN 2011, dapat dijelaskan sebagai berikut. Penerimaan SDA dalam tahun 2011 ditargetkan sebesar Rp163,1 triliun yang berasal dari migas dan nonmigas. Dalam tahun 2011, penerimaan SDA migas ditargetkan sebesar Rp149,3 triliun, menurun sebesar Rp2,4 triliun atau 1,6 persen jika dibandingkan dengan targetnya dalam APBN-P 2010. Sumber penerimaan SDA migas terdiri atas penerimaan minyak bumi sebesar Rp107,5 triliun dan penerimaan gas bumi sebesar Rp41,8 triliun. The Indonesian Budget Overview 2011

25

Lebih rendahnya target penerimaan SDA dalam tahun 2011 tersebut terutama disebabkan karena adanya kenaikan komponen pengurang (pajak dan pungutan lainnya) yang digunakan sebagai dasar perhitungan penerimaan SDA migas 2011. Selain itu, lebih rendahnya target tahun 2011 juga disebabkan karena pada APBN-P 2010 termasuk tambahan penerimaan SDA migas di luar rutin yang berasal dari penyelesaian kewajiban migas PT Pertamina (Persero) sebesar Rp5,0 triliun, yang seluruhnya akan dipergunakan untuk pembayaran kepada PT Pertamina (Persero) atas penggunaan bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) oleh TNI. Penerimaan PNBP bagian Pemerintah atas laba BUMN dalam tahun 2011 ditargetkan sebesar Rp27,6 triliun, yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp1,9 triliun atau 6,5 persen jika dibandingkan dengan targetnya dalam APBN-P 2010 sebesar Rp29,5 triliun. Lebih rendahnya target penerimaan PNBP bagian Pemerintah atas laba BUMN dalam tahun 2011 tersebut terutama disebabkan karena kondisi ekonomi makroekonomi yang masih rentan terhadap defisit angggaran negara-negara Organization for Economic Cooperation Development (OECD) terutama Uni Eropa dan Amerika Serikat di tahun 2010, sehingga akan menyebabkan kinerja BUMN menurun di tahun 2011, serta kebijakan Pemerintah terhadap BUMN sektor perbankan untuk meningkatkan non performing loan (NPL) yang menjadi komponen pengurang laba BUMN perbankan sehubungan dengan cadangan umum penyisihan penghapusan aset produktif. Dalam tahun 2011, target PNBP lainnya ditargetkan sebesar Rp45,2 triliun, sedikit mengalami peningkatan sebesar Rp1,7 triliun atau 3,9 persen bila dibandingkan dengan target dalam APBN-P 2010 sebesar Rp43,5 triliun. Pendapatan BLU dalam tahun 2011 ditargetkan sebesar Rp15,0 triliun. Penerimaan ini lebih tinggi Rp5,5 triliun atau 58,4 persen dari target dalam APBN-P tahun

26 26


2010 sebesar Rp9,5 triliun. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh bertambahnya jumlah perguruan tinggi negeri termasuk 7 perguruan tinggi negeri (PTN) ex-badan hukum milik negara (BHMN) yang menerapkan pola BLU dan telah diterapkannya pola pengelolaan BLU oleh seluruh rumah sakit Pemerintah.

Penerimaan Hibah Penerimaan hibah dalam tahun 2011 ditargetkan sebesar Rp3,7 triliun. Target tersebut lebih tinggi Rp1,8 triliun atau 97,2 persen jika dibandingkan dengan target APBN-P 2010 sebesar Rp1,9 triliun. Peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi oleh semakin tingginya komitmen negara donor untuk membantu Indonesia terkait masalah perubahan iklim serta semakin efektifnya sistem administrasi dan pencatatan penerimaan hibah dalam APBN. Selain itu juga, dikarenakan menampung hibah aset dari PT Pertamina dan PT PLN (Persero) yang akan digunakan untuk penyertaan modal negara (PMN) terhadap PT Geo Dipa Energi sebesar Rpo,4 triliun. TABEL 2 TABEL 2 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH, 2010-2011 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH, 2010 − 2011 (triliun rupiah)

(triliun rupiah) 2010 Uraian Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Dalam Negeri 1 . Penerimaan Perpajakan a. Pajak Dalam Negeri i. Pajak penghasilan 1 .Migas 2.No nmigas ii. Pajak pertambahan nilai iii. Pajak Bumi dan Bangunan iv . BPHTB v . Cukai v i. Pajak lainny a b. Pajak Perdagangan Internasional i. Bea masuk ii. Bea keluar 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak a. Penerimaan SDA i. Migas ii. Nonmigas b. Bagian Laba BUMN c . PNBP Lainny a d. Pendapatan BLU II. Hibah

APBN-P 992,4 990 ,5 7 43,3 7 20 ,8 362,2 5 5 ,4 30 6,8 263,0 25 ,3 7 ,2 5 9,3 3,8 22,6 1 7 ,1 5 ,5 247 ,2 1 64,7 1 5 1 ,7 1 3,0 29,5 43,5 9,5 1 ,9

2011

% thd PDB 1 5 ,9 1 5 ,8 1 1 ,9 1 1 ,5 5 ,8 0 ,9 4,9 4,2 0 ,4 0 ,1 0 ,9 0 ,1 0 ,4 0 ,3 0 ,1 4,0 2,6 2,4 0 ,2 0 ,5 0 ,7 0 ,2 0 ,0

APBN 1 .1 0 4,9 1 .1 0 1 ,2 85 0 ,3 827 ,2 420 ,5 5 5 ,6 364,9 31 2,1 27 ,7 0 ,0 62,8 4,2 23,0 1 7 ,9 5 ,1 25 0 ,9 1 63,1 1 49,3 1 3,8 27 ,6 45 ,2 1 5 ,0 3,7

% thd PDB 1 5 ,7 1 5 ,7 1 2,1 1 1 ,8 6,0 0 ,8 5 ,2 4,4 0 ,4 0 ,0 0 ,9 0 ,1 0 ,3 0 ,3 0 ,1 3,6 2,3 2,1 0 ,2 0 ,4 0 ,6 0 ,2 0 ,1

Su m ber : Kem enter ia n Keu a nga n


27

Belanja Negara Tahun 2011 Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2011 Dengan mengacu kepada sasaran strategis, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dalam RKP tahun 2011, maka kebijakan belanja negara dalam tahun 2011 akan diarahkan untuk memberikan dorongan terhadap perekonomian dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal, menjaga stabilitas perekonomian, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja negara. Sesuai dengan arah kebijakan tersebut, maka alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam tahun 2011 akan lebih difokuskan untuk memberikan dukungan terhadap: (1) pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi; (2) pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas antara lain melalui pembangunan infrastruktur; (3) perlindungan sosial melalui perluasan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan (Jamkesmas); (4) pemberdayaan masyarakat antara lain melalui PNPM mandiri dan Program Keluarga Harapan; (5) perbaikan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan; (6) pengalokasian anggaran subsidi yang lebih tepat sasaran; serta (7) pemenuhan kewajiban pembayaran bunga utang secara tepat waktu. Terkait dengan layanan pendidikan, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2011, mekanisme penyaluran dana BOS yang selama ini dialokasikan melalui anggaran Kementerian Pendidikan Nasional, mulai tahun 2011 direalokasi menjadi bagian dari anggaran transfer ke daerah mengikuti pola desentralisasi fiskal, dengan pertimbangan bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar merupakan urusan daerah sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, maka alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam APBN tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp836,6 triliun (11,9 persen dari PDB). Jumlah ini berarti lebih tinggi sebesar Rp55,0 triliun, atau 7,0 persen bila dibandingkan dengan volume anggaran belanja

28 28


Pemerintah Pusat dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp781,5 triliun (12,5 persen dari PDB). Peningkatan volume anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam APBN tahun 2011 tersebut terutama berkaitan dengan meningkatnya alokasi anggaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran bunga utang. Alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam APBN tahun 2011 tersebut, akan digunakan terutama untuk mendukung pendanaan bagi berbagai program pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga (K/L) sesuai tugas dan fungsi masing-masing K/L, maupun program-program yang bersifat lintas sektoral, dan/atau belanja non-K/L, sesuai dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2011. Lebih lanjut mengenai perkembangan alokasi dari komponen belanja Pemerintah Pusat menurut klasifikasi ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam APBN tahun 2011, alokasi anggaran untuk belanja pegawai ditetapkan sebesar Rp180,8 triliun atau 2,6 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp18,2 triliun atau 11,2 persen bila dibandingkan dengan pagu anggaran belanja pegawai dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp162,7 triliun. Peningkatan ini terutama berkaitan dengan berbagai langkah kebijakan yang diambil Pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi, baik dalam memperbaiki dan menjaga kesejahteraan aparatur Pemerintah dan pensiunan maupun dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Anggaran belanja pegawai tersebut terdiri atas belanja gaji dan tunjangan, belanja honorarium, vakasi, lembur dan lain-lain, serta belanja kontribusi sosial. Alokasi anggaran belanja barang dalam APBN tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp137,8 triliun atau 2,0 persen terhadap PDB. Jumlah ini, menunjukkan peningkatan sebesar Rp25,3 triliun atau 22,4 persen bila dibandingkan dengan pagu anggaran belanja barang yang ditetapkan dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp112,6 triliun (1,8 persen terhadap PDB). Alokasi anggaran pada pos belanja barang tersebut, The Indonesian Budget Overview 2011

29

terutama diarahkan untuk: (1) menjaga kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pemeliharaan aset, termasuk penyediaan belanja operasional bagi satuan kerja baru; dan (2) menyediakan dana untuk biaya perjalanan dalam rangka mendukung tugas pokok. Anggaran belanja barang dalam APBN tahun 2011 tersebut dialokasikan untuk pos belanja barang dan jasa, pos belanja pemeliharaan, dan pos belanja perjalanan. Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran-sasaran pembangunan sesuai dengan arah kebijakan, tema, dan prioritas pembangunan dalam RKP tahun 2011, alokasi anggaran belanja modal dalam APBN tahun 2011 ditetapkan mencapai Rp135,9 triliun atau 1,9 persen terhadap PDB. Jumlah ini, berarti mengalami peningkatan sebesar Rp40,8 triliun, atau 43,0 persen bila dibandingkan dengan pagu anggaran belanja modal yang ditetapkan dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp95,0 triliun (1,5 persen terhadap PDB). Peningkatan alokasi anggaran belanja modal dalam tahun 2011 tersebut, sejalan dengan upaya Pemerintah untuk melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan. Pembayaran bunga utang pada APBN tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp115,2 triliun, atau 1,6 persen terhadap PDB. Beban bunga utang tersebut, diperuntukkan bagi pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp79,4 triliun dan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp35,8 triliun. Dalam memperhitungkan beban utang dalam APBN 2011, beberapa variabel ikut mempengaruhi, antara lain: (1) asumsi nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat, dan beberapa mata uang kuat lainnya; (2) tingkat suku bunga SBI-3 bulan yang digunakan sebagai referensi bunga instrumen variable rate SBN; (3) asumsi tingkat bunga LIBOR dengan tingkat bunga mengambang yang digunakan sebagai referensi untuk menghitung instrumen pinjaman; (4) outstanding utang; dan (5) perkiraan utang baru tahun 2011.

30 30


Alokasi anggaran subsidi dalam APBN 2011, ditetapkan mencapai Rp187,6 triliun (2,7 persen terhadap PDB). Jumlah ini berarti turun sebesar Rp13,6 triliun, atau 6,8 persen bila dibandingkan dengan belanja subsidi dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp201,3 triliun. Pemberian subsidi pada APBN tahun 2011 ditujukan untuk hal-hal yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak, terutama masyarakat yang kurang mampu, serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Sebagian besar dari alokasi anggaran belanja subsidi dalam APBN tahun 2011 tersebut direncanakan akan disalurkan untuk subsidi energi sebesar 72,8 persen, yaitu subsidi BBM sebesar 51,1 persen dan subsidi listrik sebesar 21,7 persen, sedangkan sisanya, yaitu sebesar 27,2 persen akan disalurkan untuk subsidi nonenergi, yaitu: (1) subsidi pangan; (2) subsidi pupuk; (3) subsidi benih; (4) bantuan/ subsidi PSO; (5) subsidi bunga kredit program; dan (6) subsidi pajak. Anggaran subsidi BBM pada tahun 2011 disediakan untuk beberapa jenis BBM tertentu, yaitu: (1) minyak tanah; (2) premium dan biopremium; (3) minyak solar dan biosolar; dan (4) LPG tabung 3 kilogram. Dengan subsidi BBM jenis tertentu dan subsidi LPG Tabung 3 kilogram tersebut diharapkan kebutuhan masyarakat akan BBM dan LPG dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Anggaran subsidi BBM jenis tertentu dan LPG Tabung 3 kilogram dalam APBN 2011 ditetapkan mencapai Rp95,9 triliun (1,4 persen terhadap PDB). Jumlah ini berarti mengalami kenaikan sebesar Rp7,0 triliun atau 7,9 persen bila dibandingkan dengan anggaran belanja subsidi BBM jenis tertentu dan LPG Tabung 3 kilogram dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp88,9 triliun (1,4 persen terhadap PDB). Peningkatan beban anggaran subsidi BBM jenis tertentu dan LPG Tabung 3 kilogram dalam APBN 2011 tersebut, berkaitan dengan perubahan alpha BBM, volume konsumsi BBM jenis tertentu, dan volume konversi minyak tanah ke LPG Tabung 3 kilogram. Besaran subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 kilogram dalam APBN tahun 2011 didasarkan atas parameter-parameter sebagai berikut: (1) ICP The Indonesian Budget Overview 2011

31

sebesar USD80,0 per barel; (2) volume konsumsi BBM jenis tertentu diperkirakan mencapai 38,6 juta kiloliter (kl) dan konsumsi LPG Tabung 3 Kilogram sebesar 3,52 metrik ton; (3) alpha BBM sebesar Rp595,5/liter; dan (4) nilai tukar rupiah sebesar Rp9.250 per dolar Amerika Serikat. Dalam tahun 2011, subsidi listrik masih perlu disediakan, dengan pertimbangan masih lebih rendahnya tarif tenaga listrik (TTL) yang berlaku bila dibandingkan dengan biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik. Sebagaimana pedoman dalam RKP tahun 2011, Pemerintah mengupayakan beberapa kebijakan dalam rangka mengendalikan anggaran subsidi, khususnya subsidi BBM dan subsidi listrik. Selama beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran subsidi listrik mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk mengendalikan anggaran subsidi listrik, maka Pemerintah bersama PT PLN (Persero) secara bertahap terus melakukan langkah-langkah dan upaya untuk menurunkan BPP tenaga listrik, antara lain dengan: (1) program penghematan pemakaian listrik (demand side) melalui penurunan susut jaringan (losses); dan (2) program diversifikasi energi primer di pembangkit tenaga listrik (supply side), melalui optimalisasi penggunaan gas, penggantian High Speed Diesel (HSD) dengan Marine Fuel Oil (MFO), peningkatan penggunaan batubara, pemanfaatan biofuel, dan panas bumi. Selain berbagai kebijakan tersebut di atas, perhitungan beban subsidi listrik dalam tahun 2011 juga berdasarkan pada asumsi dan parameter-parameter sebagai berikut: (1) ICP sebesar USD80,0/barel; (2) nilai tukar rupiah sebesar Rp9.250 per dolar Amerika Serikat; (3) margin usaha PT PLN sebesar 8 persen; (4) perkiraan peningkatan penjualan tenaga listrik berkisar 7,4 persen dari penjualan tahun 2010; dan (5) susut jaringan (losses) sebesar 8,55 persen. Anggaran subsidi listrik dalam APBN tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp40,7 triliun (0,6 persen terhadap PDB). Jumlah ini berarti lebih rendah sebesar Rp14,4 triliun, atau 26,1 persen dari beban anggaran belanja subsidi listrik dalam tahun

32 32


2010 sebesar Rp55,1 triliun (0,9 persen terhadap PDB). Lebih rendahnya alokasi anggaran subsidi listrik dalam APBN tahun 2011 tersebut, terutama berkaitan dengan penundaan pembayaran utang subsidi listrik tahun 2009 sebesar Rp4,6 triliun, penurunan susut jaringan (losses) dan pemenuhan pasokan gas (fuel mix). Dalam APBN tahun 2011, alokasi anggaran belanja hibah ditetapkan sebesar Rp771,3 miliar, yang berarti terjadi peningkatan sebesar Rp528,1 miliar bila dibandingkan dengan pagu anggaran belanja hibah yang ditetapkan dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp243,2 miliar. Kebijakan alokasi anggaran hibah kepada daerah untuk tahun 2011 masih dititikberatkan pada kelanjutan dari program tahun 2010, yaitu diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kapasitas Pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar umum dalam bidang pendidikan, air minum, sanitasi dan perhubungan. Alokasi anggaran bantuan sosial dalam APBN tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp63,2 triliun atau 0,9 persen terhadap PDB. Jumlah ini, menunjukkan penurunan sebesar Rp8,0 triliun atau 11,2 persen bila dibandingkan dengan pagu anggaran bantuan sosial yang ditetapkan dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp71,2 triliun (1,1 persen terhadap PDB). Alokasi anggaran bantuan sosial dalam tahun 2011 tersebut, terdiri atas: (1) alokasi dana penanggulangan bencana alam sebesar Rp4,0 triliun, dan (2) alokasi bantuan sosial yang disalurkan melalui kementerian negara/lembaga sebesar Rp59,2 triliun. Alokasi anggaran belanja lain-lain dalam APBN tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp15,3 triliun, atau 0,2 persen terhadap PDB. Jumlah ini, berarti menunjukkan penurunan sebesar Rp17,7 triliun, atau 53,7 persen bila dibandingkan dengan pagu anggaran belanja lain-lain dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp32,9 triliun (0,5 persen terhadap PDB). Alokasi anggaran belanja lain-lain dalam tahun 2011 tersebut terdiri dari: (1) dana cadangan risiko fiskal (policy measures) sebesar Rp4,2 triliun; dan (2) belanja lainnya Rp11,1 triliun. Lebih rendahnya alokasi anggaran belanja The Indonesian Budget Overview 2011

33

lain-lain dalam tahun 2011, antara lain berkaitan dengan dilakukannya realokasi beberapa pos anggaran dari belanja lain-lain ke belanja K/L, seperti pendanaan untuk biaya pemungutan PBB, anggaran operasional beberapa komite/lembaga, dan sebagian belanja penunjang. Selain itu, juga dilakukan realokasi anggaran penyertaan modal negara (PMN) kepada lembaga keuangan internasional dari belanja lainnya ke pos pembiayaan. Realokasi tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas APBN agar lebih transparan, akuntabel, dan tertib administrasi, karena K/L pelaksana anggaran harus bertanggung jawab terhadap kegiatannya, baik administrasi maupun substansi. Terkait dengan alokasi belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi dalam APBN 2011 dapat dijelaskan sebagai berikut. TABEL TABEL 3 3 PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2010-2011 PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2010-2011 (triliun rupiah) (triliun rupiah)

201 0 No.

Uraian

201 1

APBN-P

% thd PDB

APBN

% thd PDB

1.

Belanja Pegawai

1 62,7

2,6

1 80,8

2,6

2.

Belanja Barang

1 1 2,6

1 ,8

1 37 ,8

2,0

3.

Belanja Modal

95,0

1 ,5

1 35,9

1 ,9

4.

Pembay aran Bunga Utang

1 05,7

1 ,7

1 1 5,2

1 ,6

5.

Subsidi

201 ,3

3,2

1 87 ,6

2,7

6.

Belanja Hibah

0,2

0,0

0,8

0,0

7.

Bantuan Sosial

7 1 ,2

1 ,1

63,2

0,9

8.

Belanja lain-lain

32,9

0,5

1 5,3

0,2

Jumlah

7 81 ,5

1 2,5

836,6

1 1 ,9

Sum ber : Kem enterian Keuangan

Dari alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp836,6 triliun, alokasi anggaran untuk belanja K/L ditetapkan mencapai Rp432,8

34 34


triliun (6,2 persen terhadap PDB), sedangkan alokasi belanja non-K/L (bagian anggaran bendahara umum negara) ditetapkan sebesar Rp403,8triliun (5,8 persen terhadap PDB). Dengan demikian, alokasi anggaran belanja K/L dalam APBN tahun 2011 tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp66,6 triliun atau 18,2 persen bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp366,1 triliun (5,9 persen terhadap PDB). Peningkatan alokasi anggaran belanja K/L yang cukup signifikan dalam APBN tahun 2011 tersebut berkaitan dengan kerangka strategi upfront loading dalam pendanaan RPJMN 2010-2014. Selain itu peningkatan tersebut juga terkait dengan dilakukannya realokasi beberapa kegiatan dalam program anggaran lain-lain ke bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Landasan berpikir dari strategi tersebut adalah bahwa pada awal pemulihan dari krisis ekonomi, belanja Pemerintah merupakan stimulan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga pada tahun-tahun awal pelaksanaan RPJMN 2010-2014 diperlukan daya dorong belanja yang cukup besar, terutama untuk pembangunan infrastruktur. Namun demikian, peningkatan alokasi anggaran tersebut menuntut perbaikan kualitas belanja, baik dalam tahap perencanaan, penganggaran, maupun pertanggungjawabannya, agar diperoleh manfaat yang optimal berkaitan dengan pencapaian sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RKP 2011. Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja K/L akan lebih diarahkan pada berbagai kegiatan yang secara efektif dapat memberikan dampak dan/atau kontribusi langsung bagi pencapaian sasaransasaran pembangunan. Berikut uraian singkat mengenai alokasi anggaran belanja negara untuk 5 K/L terbesar dalam APBN 2011.


35

BAB I [THE INDONESIAN BUDGET IN BRIEF 2011] TAHUN 2011 GRAFIK 1 PROPORSI ANGGARAN BELANJA 10 K/L DENGAN NILAI BELANJA TERBESAR TH 2011

Kemenag; 7,4%

Kemenhan; 11,0% Kemendiknas; 12,9%

Polri; 6,9%

Kemenkes; 6,4%

Kemenhub; 5,1% Kementan; 4,1% Kemenkeu; 3,6%

Kemen ESDM; 3,5%

Kemen PU; 13,4%

Sumber: Kemnterian Keuangan

Berikut uraian singkat mengenai alokasi anggaran belanja negara untuk 5 K/L terbesar dalam

1. Kementerian Pekerjaan Umum

APBN 2011.

Dalam APBN tahun 2011, 1. Kementerian Pekerjaan UmumKementerian Pekerjaan Umum ditetapkan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp58,0 triliun. Jumlah ini secara nominal meningkat

Dalam APBN tahun 2011, Kementerian Pekerjaan Umum ditetapkan mendapat alokasi

sebesar Rp21,9 triliun atauJumlah 60,6 persen bila dibandingkan dengansebesar pagu alokasi anggaran sebesar Rp58,0 triliun. ini secara nominal meningkat Rp21,9 triliun atau 60,6 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum dalam APBN-Pbelanja tahun Kementerian 2010 Pekerjaan Umum dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp36,1 triliun. Alokasi anggaran belanja

sebesar Rp36,1 triliun. Alokasi anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Pekerjaan Umum dalam APBN tahun 2011 tersebut bersumber dari rupiah murni

dalam APBN tahun 2011 tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp47,5

sebesar Rp47,5 triliun, PHLN sebesar Rp10,4 triliun, dan pagu penggunaan PNBP sebesar

PHLN sebesarbelanja Rp10,4Kementerian triliun, dan pagu penggunaan sebesar Rp50,7triliun, miliar. Anggaran Pekerjaan UmumPNBP dalam tahun Rp50,7 2011 tersebut, akan miliar. dimanfaatkan melaksanakan antara tahun lain: 2011 (1) program Anggaranuntuk belanja Kementerian berbagai Pekerjaanprogram, Umum dalam penyelenggaraan jalan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp29,8 triliun; (2) program

tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain:

pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman, dengan alokasi anggaran sebesar

(1) program penyelenggaraan jalan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp29,8

Rp13,1 triliun; serta (3) program pengelolaan sumber daya air, dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,6triliun; triliun.(2) program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman,

dengan alokasi anggaran sebesar Rp13,1 triliun; serta (3) program pengelolaan 2. Kementerian Pendidikan Nasional sumber daya air, dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,6 triliun. 16

36 36


2. Kementerian Pendidikan Nasional Dalam APBN tahun 2011, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) ditetapkan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp55,6 triliun. Jumlah ini turun sebesar Rp7,8 triliun atau 12,3 persen bila dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja Kementerian Pendidikan Nasional dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp63,4 triliun. Alokasi anggaran Kementerian Pendidikan Nasional dalam tahun 2011 tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp42,4 triliun, PHLN sebesar Rp2,5 triliun, dan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp10,7 triliun. Alokasi anggaran pada Kemendiknas dalam tahun 2011 tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program pendidikan taman kanak-kanak dan pendidikan dasar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6,7 triliun. Mulai tahun 2011, direncanakan adanya kebijakan realokasi anggaran untuk dana bantuan operasional sekolah (BOS), yang selama ini dialokasikan melalui anggaran Kementerian Pendidikan Nasional, kemudian dipindahkan menjadi bagian dari anggaran transfer ke daerah. Realokasi anggaran tersebut sebesar Rp16,8 triliun yang terdiri dari: (a) dana BOS sebesar Rp16,6 triliun; dan (b) dana cadangan (buffer funds) sebesar Rp0,2 triliun; (2) program pendidikan tinggi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp28,6 triliun; serta (3) program peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp11,5 triliun.

3. Kementerian Pertahanan Dalam APBN tahun 2011, Kementerian Pertahanan ditetapkan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp47,5 triliun. Jumlah ini secara nominal naik sebesar Rp4,6 triliun atau 10,7 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran Kementerian Pertahanan dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp42,9 triliun. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp41,1 triliun,


37

dan PHLN/PDN sebesar Rp6,4 triliun. Alokasi anggaran Kementerian Pertahanan dalam tahun 2011 tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain untuk: (1) program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra darat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp17,9 triliun; (2) program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra laut, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4,6 triliun; serta (3) program modernisasi alutsista dan nonalutsista serta pengembangan fasilitas dan sarpras matra udara, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4,2 triliun.

4. Kementerian Agama Kementerian Agama dalam APBN tahun 2011 ditetapkan mendapat alokasi anggaran Rp32,1 triliun. Jumlah ini secara nominal naik sebesar Rp2,0 triliun atau 6,6 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran belanja Kementerian Agama dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp30,1 triliun. Alokasi anggaran belanja Kementerian Agama dalam APBN tahun 2011 tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp30,7 triliun, PHLN sebesar Rp756,7 miliar, dan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp652,8 miliar. Alokasi anggaran belanja Kementerian Agama dalam APBN tahun 2011 tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, diantaranya yaitu: (1) program pendidikan islam, dengan alokasi anggaran sebesar Rp25,8 triliun; (2) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Agama, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,3 triliun; serta (3) program bimbingan masyarakat islam, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,0 triliun.

5. Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam APBN tahun 2011, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ditetapkan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp29,8 triliun. Jumlah ini meningkat sebesar Rp2,0 triliun atau 7,1 persen apabila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran

38 38


belanja Polri dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp27,8 triliun. Alokasi anggaran Polri dalam APBN tahun 2011 tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp24,8 triliun, PHLN/PDN sebesar Rp1,8 triliun, dan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp3,1 triliun. Alokasi anggaran Polri dalam tahun 2011 tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, diantaranya yaitu: (1) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp19,9 triliun; (2) program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4,4 triliun; serta (3) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4,1 triliun. Selanjutnya, mengenai alokasi belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi pada APBN 2011 didominasi oleh fungsi pelayanan umum, yang kemudian diikuti secara berturut-turut oleh fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi pertahanan, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi kesehatan, dan fungsi-fungsi lainnya, seperti fungsi lingkungan hidup, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama dan fungsi perlindungan sosial. Relatif tingginya porsi alokasi anggaran pada fungsi pelayanan umum tersebut menunjukkan bahwa pemberian fungsi pelayanan umum kepada masyarakat merupakan fungsi utama pemerintah, yang terdiri dari pemberian subsidi, pembayaran bunga utang, dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, peyelenggaraan diplomasi dan kerjasama internasional, penataan administrasi kependudukan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan daerah, serta penelitian dan pengembangan iptek. Perbandingan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi tahun 2010-2011 dapat dilihat dalam Tabel 4.


39

BAB I [THE INDONESIAN BUDGET IN BRIEF 2011]

Penjelasan lebih lanjut mengenai beberapa alokasi anggaran Belanja Pemerintah

Perbandingan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi tahun 2010-2011

Pusat fungsi sebagai berikut. dapatmenurut dilihat dalam Tabeladalah 4.

TABEL44 TABEL 1) BELANJA PEMERINTAH PUSAT, PUSAT,MENURUT FUNGSI, 2010-2011 2010-2011 BELANJA PEMERINTAH MENURUT FUNGSI, (triliunrupiah) rupiah) (triliun

2010

FUNGSI

KODE

01

PELAYANAN UMUM

APBN

% thd PDB

495,32

8,3

20,97 14,93

2011 % thd PDB

APBN

% thd PDB

528,77

8,5

517,17

7,4

0,4

21,43

0,3

47,42

0,7

0,2

16,91

0,3

22,07

0,3

57,36

1,0

61,20

1,0

101,41

1,4

7,89

0,1

8,58

0,1

11,07

0,2

APBN-P

02

PERTAHANAN

03

KETERTIBAN DAN KEAMANAN

04

EKONOMI

05

LINGKUNGAN HIDUP

06

PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

20,91

0,3

21,51

0,3

23,42

0,3

07

KESEHATAN

18,00

0,3

19,80

0,3

13,65

0,2

08

PARIWISATA DAN BUDAYA

0,0

1,53

09

AGAMA

10

PENDIDIKAN

11

PERLINDUNGAN SOSIAL

1,42 0,91

JUMLAH

0,0

0,94

0,0

2,90

0,0

0,0

1,40

0,0

84,09

1,4

97,23

1,6

91,48

1,3

3,46

0,1

3,61

0,1

4,58

0,1

836,57

11,9

725,26

12,1

781,51

12,5

1) Perbedaan satu angka di belakang koma dalam angka penjumlahan adalah karena pembulatan Sumber: Kementerian Keuangan

Penjelasan lebih lanjut mengenai beberapa alokasi anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi adalah sebagai berikut.

1. Alokasi Anggaran Fungsi Pelayanan Umum 1. Alokasi Anggaran Fungsi Pelayanan Umum

Dalam APBN tahun 2011, anggaran yang dialokasikan pada fungsi pelayanan

Dalam APBN tahun 2011, anggaran yang dialokasikan pada fungsi pelayanan umum sebesar

Rp517,2sebesar triliun (7,4 persen terhadap yang berarti lebih rendah Rp11,6 atau lebih sekitar umum Rp517,2 triliun PDB), (7,4 persen terhadap PDB), yangtriliun berarti 2,2 persen bila dibandingkan dengan fungsi pelayanan umum pada APBN-P tahun 2010 sebesar

rendah Rp11,6 triliun atau sekitar 2,2 persen bila dibandingkan dengan fungsi

Rp528,8 triliun (8,5 persen tehadap PDB). Jumlah tersebut, terdiri dari: (1) alokasi anggaran

pelayanan umum pada APBN-P tahun 2010 triliun (8,5 persen pada subfungsi pelayanan umum lainnya sebesarsebesar Rp294,7Rp528,8 triliun, atau 57,0 persen dari anggaranPDB). fungsi Jumlah pelayanan umum; (2) alokasi anggaran pada subfungsi pinjaman pemerintah tehadap tersebut, terdiri dari: (1) alokasi anggaran pada subfungsi sebesar Rp115,3 triliun (22,3 persen); (3) alokasi anggaran pada subfungsi lembaga eksekutif

pelayanan umum lainnya sebesar Rp294,7 triliun, atau 57,0 persen dari anggaran

dan legislatif, keuangan dan fiskal serta urusan luar negeri sebesar Rp89,6 triliun (17,3 persen);

fungsi pelayanan umum; (2) alokasi anggaran pada subfungsi pinjaman pemerintah 19

sebesar Rp115,3 triliun (22,3 persen); (3) alokasi anggaran pada subfungsi lembaga

eksekutif dan legislatif, keuangan dan fiskal serta urusan luar negeri sebesar Rp89,6

40 40


triliun (17,3 persen); dan (4) sisanya sebesar Rp17,6 triliun (3,4 persen) tersebar pada subfungsi-subfungsi lainnya, yaitu subfungsi pelayanan umum, subfungsi penelitian dasar dan pengembangan iptek, subfungsi litbang pelayanan umum dan subfungsi pembangunan daerah.

2. Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang mencerminkan upaya pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, dari tahun ke tahun diupayakan untuk terus meningkat. Peningkatan alokasi anggaran pada fungsi pendidikan tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan amanat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sekurangkurangnya 20 persen dari APBN. Pada tahun 2011, sebagai hasil kompilasi dari anggaran berbagai program/kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh beberapa kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pada fungsi pendidikan K/L mencapai Rp91,5 triliun (1,3 persen terhadap PDB). Jumlah tersebut, terdiri dari: (1) alokasi anggaran pada subfungsi pendidikan dasar sebesar Rp10,3 triliun atau 11,3 persen dari anggaran fungsi pendidikan; (2) alokasi anggaran pada subfungsi pendidikan menengah sebesar Rp3,9 triliun (4,3 persen); (3) alokasi anggaran pada subfungsi pendidikan tinggi sebesar Rp35,2 triliun (38,5 persen); (4) alokasi anggaran pada subfungsi pelayanan bantuan terhadap pendidikan sebesar Rp16,7 triliun (18,2 persen); (5) alokasi anggaran pada subfungsi pendidikan lainnya sebesar Rp14,0 triliun (15,3 persen); dan (6) sisanya sebesar Rp11,4 triliun (12,4 persen) tersebar pada subfungsi-subfungsi lainnya, yang meliputi alokasi anggaran pada subfungsi pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan informal, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, dan litbang pendidikan, serta pendidikan dan pembinaan kepemudaan dan olahraga. Pada APBN tahun 2011, total anggaran pendidikan sebesar Rp249,0 triliun atau


41

20,25 persen dari total belanja negara, yang terdiri dari : (1) anggaran pendidikan pada K/L sebesar Rp89,7 triliun yang merupakan alokasi anggaran pendidikan termasuk untuk pembayaran gaji pendidik, diluar alokasi anggaran untuk pendidikan kedinasan; (2) anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah sebesar Rp158,2 triliun; dan (3) dana pengembangan pendidikan nasional Rp1,0 triliun.

3. Alokasi Anggaran Fungsi Ekonomi Upaya percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan transportasi, pertanian, infrastruktur, dan energi didanai dengan anggaran pada fungsi ekonomi. Dalam tahun 2011, alokasi anggaran pada fungsi ekonomi sebesar Rp101,4 triliun (1,4 persen terhadap PDB), yang bila dibandingkan dengan fungsi ekonomi pada APBN-P tahun 2010 sebesar Rp61,2 triliun, berarti lebih tinggi sebesar Rp40,2 triliun atau naik sekitar 65,7 persen. Jumlah tersebut, terdiri dari: (1) alokasi anggaran pada subfungsi transportasi sebesar Rp47,0 triliun atau 46,3 persen dari anggaran fungsi ekonomi; (2) alokasi anggaran pada subfungsi pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan sebesar Rp15,9 triliun (15,7 persen); (3) alokasi anggaran pada subfungsi pengairan sebesar Rp12,1 triliun (12,0 persen); (4) alokasi anggaran pada subfungsi bahan bakar dan energi sebesar Rp10,9 triliun (10,7 persen); dan (5) sisanya sebesar Rp15,5 triliun (15,3 persen) tersebar pada subfungsi-subfungsi lainnya, yang meliputi subfungsi perdagangan, pengembangan usaha, koperasi dan UKM, tenaga kerja, pertambangan, industri dan konstruksi, telekomunikasi, litbang ekonomi, dan subfungsi ekonomi lainnya.

4. Alokasi Anggaran Fungsi Pertahanan Sementara itu, alokasi anggaran pada fungsi pertahanan dalam APBN tahun 2011 diupayakan meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan alokasi anggaran pada fungsi pertahanan tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah untuk

42 42


meningkatkan kemampuan pertahanan negara sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam tahun 2011, alokasi anggaran pada fungsi pertahanan, yang merupakan hasil kompilasi dari anggaran berbagai program pertahanan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan/TNI (termasuk didalamnya Mabes, AD, AL dan AU), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), ditetapkan sebesar Rp47,4 triliun (0,7 persen terhadap PDB). Bila dibandingkan dengan APBN-P 2010 sebesar Rp21,4 triliun (0,3 persen terhadap PDB), maka alokasi anggaran pada fungsi pertahanan dalam tahun 2011 tersebut, lebih tinggi Rp26,0 triliun atau 121,2 persen dari pagu alokasi anggaran fungsi pertahanan pada APBN-P 2010. Jumlah tersebut, terdiri dari: (1) alokasi anggaran pada subfungsi pertahanan negara sebesar Rp43,1 triliun (90,9 persen dari anggaran fungsi pertahanan); (2) alokasi anggaran pada subfungsi dukungan pertahanan sebesar Rp4,2 triliun (8,9 persen); dan (3) alokasi anggaran pada subfungsi litbang pertahanan sebesar Rp108,9 miliar (0,2 persen).

5. Alokasi Anggaran Fungsi Ketertiban dan Keamanan Sementara itu, alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan, yang menunjukkan besaran anggaran yang dialokasikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ketertiban dan keamanan, juga diupayakan meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan amanat konstitusi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Dalam tahun 2011, alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan yang merupakan hasil kompilasi dari anggaran berbagai kegiatan ketertiban dan keamanan yang dilaksanakan oleh beberapa kementerian negara/lembaga, mencapai Rp22,1 triliun (0,3 persen terhadap PDB). The Indonesian Budget Overview 2011

43

Bila dibandingkan dengan APBN-P nya dalam tahun 2010 sebesar Rp16,9 triliun (0,3 persen terhadap PDB), berarti lebih tinggi Rp5,2 triliun atau 30,5 persen. Alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan dalam tahun 2011 tersebut, terdiri dari: (1) alokasi anggaran pada subfungsi kepolisian sebesar Rp10,5 triliun atau 47,7 persen dari anggaran fungsi ketertiban dan keamanan; (2) alokasi anggaran pada subfungsi peradilan sebesar Rp6,1 triliun atau 27,7 persen dari anggaran fungsi ketertiban dan keamanan; (3) alokasi anggaran pada subfungsi pembinaan hukum sebesar Rp2,5 triliun (11,1 persen); (4) alokasi anggaran pada subfungsi ketertiban dan keamanan lainnya sebesar Rp2,1 triliun (9,7 persen); (5) alokasi anggaran pada subfungsi penanggulangan bencana sebesar Rp812,7 miliar (3,7 persen); dan (6) alokasi pada subfungsi litbang ketertiban dan keamanan sebesar Rp23,0 miliar (0,1 persen).

Tranfer ke Daerah Tahun 2011 Kebijakan anggaran transfer ke daerah pada tahun 2011 akan diarahkan untuk (1) meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah (vertical fiscal imbalance) dan antardaerah (horizontal fiscal imbalance); (2) menyelaraskan kebutuhan pendanaan di daerah sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; (3) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; (4) mendukung kesinambungan fiskal nasional (fiscal sustainability) dalam rangka kebijakan ekonomi makro; (5) meningkatkan daya saing daerah; (6) meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah; (7) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; dan (8) meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah. Guna mendukung arah kebijakan transfer ke daerah tersebut, dalam APBN 2011

44 44


alokasi anggaran Transfer ke Daerah ditetapkan sebesar Rp393,0 triliun, atau 5,6 persen terhadap PDB. Secara nominal, jumlah tersebut berarti mengalami kenaikan Rp48,4 triliun, atau 14,0 persen dari alokasi anggaran Transfer ke Daerah dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp344,6 triliun. Kenaikan anggaran Transfer ke Daerah dalam APBN 2011 tersebut selain disebabkan adanya kenaikan Dana Perimbangan, juga disebabkan oleh adanya peningkatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Penyesuaian terutama adanya komponen baru pada pos Dana Penyesuaian, yaitu bantuan operasional sekolah (BOS) dan dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID). Lebih lanjut mengenai perkembangan alokasi dari komponen transfer ke daerah dalam APBN 2011 dapat diuraikan sebagai berikut. Dalam APBN 2011, alokasi Dana Perimbangan ditetapkan sebesar Rp334,3 triliun, atau 4,8 persen terhadap PDB. Secara nominal, jumlah tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp20,0 triliun, atau 6,3 persen dari alokasi Dana Perimbangan dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp314,4 triliun. Dari jumlah alokasi Dana Perimbangan tersebut, sebesar 25,0 persen merupakan DBH, sebesar 67,5 persen merupakan DAU, dan sebesar 7,5 persen merupakan DAK. Dalam APBN 2011, alokasi Dana Otonomi Khusus ditetapkan sebesar Rp10,4 triliun, dengan rincian sebagai berikut: (1) Dana Otonomi Khusus untuk Papua sebesar Rp4,5 triliun. Sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2008, Dana Otonomi Khusus untuk Papua tersebut dibagikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. (2) Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi NAD sebesar Rp4,5 triliun. (3) Dana Tambahan Otsus Infrastruktur Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp1,4 triliun. Sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2008, Dana Tambahan Infrastruktur Papua dan Papua Barat tersebut dibagikan kepada Provinsi Papua The Indonesian Budget Overview 2011

45

dan Provinsi Papua Barat. Selanjutnya, dalam APBN 2011, dialokasikan dana penyesuaian sebesar Rp48,2 trilliun yang terdiri atas: (1) Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp18,5 triliun.

Alokasi TPG sejalan dengan telah ditetapkan PP Nomor 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, yang dialokasikan mulai tahun 2010. Dana tersebut diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya, sesuai dengan kewenangannya.

(2) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp16,8 triliun.

BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non-personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan Nasional.

(3) Dana tambahan penghasilan guru PNSD sebesar Rp3,7 triliun.

Dana ini diberikan kepada guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru. Besarnya dana yang diberikan adalah Rp250.000,00 per bulan selama 12 bulan.

(4) Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp1,4 triliun.

Dana Insentif Daerah terutama ditujukan kepada daerah berprestasi yang memiliki kriteria keuangan dan kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan yang baik, serta tetap mengupayakan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

(5) Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) sebesar Rp7,7 triliun.

Dana ini merupakan dana penyesuaian yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dalam rangka

46 46


pelaksanaan desentralisasi fiskal. (6) Kurang bayar dana sarana dan prasana infrastruktur Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp100,5 miliar. (7) Penyaluran kurang bayar ini dilaksanakan setelah adanya laporan review oleh aparat pengawas (BPK atau BPKP). TABEL 55 TABEL TRANSFER KEKE DAERAH, 2010-2011 TRANSFER DAERAH, 2010 - 2011 (triliun rupiah) (triliun rupiah)

2010

2011 % thd PDB

APBN-P I. DANA PERIMBANGAN A. DANA BAGI HASIL B. DANA ALOKASI UMUM C.

DANA ALOKASI KHUSUS

II. DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN A. DANA OTONOMI KHUSUS 1. Dana Otsus 2. Dana tambahan Otsus Infrastruktur Prov Papua B. DANA PENYESUAIAN J U M L A H

314,4

5,0

% thd PDB

APBN 334,3

4,8 0,0

89,6

0,0

83,6

203,6

3,3

225,5

3,2

21,1

0,3

25,2

0,4

30,2

0,5

58,7

0,8

9,1 7,7 1,4

0,1 0,1 0,0

10,4 9,0 1,4

0,1 0,1 0,0

21,2

0,3

48,2

0,7

344,6

5,5

393,0

5,6

Sumber : Kementerian Keuangan

Pembiayaan Anggaran Tahun 2011 Dalam APBN tahun 2011, defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp124,7 triliun atau 1,8

persen

dipenuhi

terhadap

melalui

PDB.

Pembiayaan

sumber-sumber

sumber

pembiayaan

(secara

neto)

dalam

nonutang. tahun

defisit

pembiayaan Pembiayaan

2011

anggaran utang

dari

direncanakan

dan

sumber sebesar

ini

akan

sumbernonutang negatif

Rp2,4 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran yang bersumber dari utang (secara neto) direncanakan mencapai Rp127,0 triliun atau 1,8 persen terhadap PDB. The Indonesian Budget Overview 2011

47

Dengan demikian, dalam tahun 2011 pembiayaan utang masih menjadi sumber utama pembiayaan APBN. Pembiayaan utang ditargetkan sebesar Rp127,0 triliun yang terdiri dari SBN neto sebesar Rp126,7 triliun, pinjaman luar negeri neto sebesar negatif Rp0,6 triliun dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp1,0 triliun. Pembiayaan melalui utang merupakan konsekuensi dari kebijakan anggaran defisit, meskipun dalam kebijakan anggaran berimbang atau surplus, pembiayaan utang tetap dilakukan, antara lain untuk: (a) membiayai pengeluaran pembiayaan, termasuk utang yang jatuh tempo; (b) menciptakan benchmark risk free asset di pasar keuangan dan pengelolaan portofolio utang pemerintah; (c) melaksanakan perikatan perjanjian pinjaman dengan lender, dan kemungkinan masih berlangsung masa penarikannya, terutama untuk multi years project, baik untuk proyek K/L maupun penerusan pinjaman Pemerintah kepada BUMN dan/atau Pemda. Dalam APBN tahun 2011, kebutuhan pengeluaran pembiayaan yang harus dipenuhi diperkirakan mencapai Rp150,5 triliun (2,1 persen terhadap PDB), yang meliputi pembayaran pokok SBN yang jatuh tempo sebesar Rp75,0 triliun, penerusan pinjaman Rp11,7 triliun, pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar Rp47,8 triliun, dan kebutuhan pengeluaran pembiayaan nonutang yang diperkirakan mencapai sebesar Rp16,0 triliun. Apabila ditambahkan dengan kebutuhan pembiayaan defisit anggaran sebesar Rp124,7 triliun, maka seluruh kebutuhan penerimaan pembiayaan (bruto) yang diperlukan dalam tahun 2011 akan mencapai Rp275,2 triliun. Walaupun Pemerintah berupaya memaksimalkan sumber penerimaan pembiayaan bruto melalui sumber-sumber nonutang, namun diperkirakan hanya mampu memenuhi sekitar 4,9 persen dari seluruh kebutuhan penerimaan pembiayaan bruto, karena keterbatasan sumber dan jumlahnya. Penerimaan pembiayaan yang berasal dari utang secara bruto dalam tahun 2011 direncanakan mencapai sebesar Rp261,6 triliun (3,7 persen terhadap PDB). Jumlah

48 48


ini meliputi penerbitan SBN sebesar Rp201,7 triliun, penarikan pinjaman dalam negeri sebesar Rp1,0 triliun, dan penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp58,9 triliun. Pinjaman luar negeri tersebut terdiri atas pinjaman program sebesar Rp19,8 triliun dan penarikan pinjaman proyek sebesar Rp39,1 triliun. Dari jumlah rencana penarikan pinjaman proyek tersebut, sebesar Rp11,7 triliun diantaranya akan diteruspinjamkan kepada BUMN dan/atau pemerintah daerah. Pembiayaan anggaran yang bersumber dari nonutang (secara neto) dalam APBN tahun 2011 direncanakan sebesar negatif Rp2,4 triliun, yang berarti menurun sebesar Rp27,8 triliun apabila dibandingkan dengan targetnya dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp25,4 triliun. Jumlah pembiayaan nonutang yang bersifat negatif tersebut, menunjukkan bahwa pengeluaran pembiayaan lebih besar dari penerimaan pembiayaan. Hal ini terutama disebabkan penggunaan SAL sebagai sumber pembiayaan nonutang 2011 yang jauh lebih rendah dibandingkan APBN-P 2010. Pembiayaan anggaran nonutang dalam APBN tahun 2011, terdiri dari : (1) perbankan dalam negeri melalui penerimaan pengembalian penerusan pinjaman sebesar Rp6,8 triliun; (2) RKUN untuk pembiayaan kredit investasi pemerintah sebesar Rp853,9 miliar; (3) SAL sebesar Rp5,0 triliun; (4) penerimaan privatisasi sebesar Rp340,0 miliar; (5) penerimaan hasil pengelolaan aset sebesar Rp583,1 miliar; (6) dana investasi pemerintah dan PMN sebesar negatif Rp13,9 triliun; (7) dana pengembangan pendidikan nasional sebesar negatif Rp1,0 triliun dan (8) kewajiban penjaminan sebesar negatif Rp1,0 triliun.


49

APBN-P Tahun 2011 Perkembangan pelaksanaan APBN 2011, dan proyeksinya sampai dengan akhir tahun dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama: (a) perkembangan indikator [THE INDONESIAN BUDGET IN BRIEF 2011] ekonomi makro BAB I yang menjadi basis perhitungan besaran APBN; (b) pelaksanaan

langkah-langkah kebijakan yang telah direncanakan dalam APBN tahun 2011; TABEL 66 Tabel

RINGKASAN APBN, 2010-2011 RINGKASAN APBN, 2010 - 2011 (triliun rupiah) (triliun rupiah)

A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH I. PENERIMAAN DALAM NEGERI 1. PENERIMAAN PERPAJAKAN Tax Ratio (% thd PDB) a. Pajak Dalam Negeri b. Pajak Perdagangan Internasional 2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK a. Penerimaan SDA b. Bagian Laba BUMN c. PNBP Lainnya d. Pendapatan BLU II. HIBAH B. BELANJA NEGARA I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT Belanja K/L Belanja Non K/L II. TRANSFER KE DAERAH 1. Dana Perimbangan a. Dana Bagi Hasil b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus 2. Dana Otonomi Khusus dan Peny. C. KESEIMBANGAN PRIMER D. SURPLUS /DEFISIT ANGGARAN (A - B) % Defisit Terhadap PDB E. PEMBIAYAAN (I + II) I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) Sumber : Kementerian Keuangan

50 50


2010

2011

APBN-P

APBN

992,4

1.104,9

990,5

1.101,2

743,3

850,3

11,9 720,8 22,6

12,1 827,2 23,0

247,2 164,7 29,5 43,5 9,5

250,9 163,1 27,6 45,2 15,0

1,9

3,7

1.126,1 781,5 366,1 415,4

1.229,6 836,6 432,8 403,8

344,6 314,4 89,6 203,6 21,1 30,2

393,0 334,3 83,6 225,5 25,2 58,7

(28,1)

(9,4)

(133,7)

(124,7)

(2,1)

(1,8)

133,7

124,7

133,9

125,3

(0,2)

(0,6)

(c) kebutuhan tambahan anggaran belanja prioritas dalam tahun 2011; serta (d) langkah-langkah antisipasi dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN 2011. Dalam kerangka tersebut, perubahan APBN 2011 ditujukan antara lain untuk: (a) mengantisipasi perubahan indikator ekonomi makro dalam tahun 2011 agar berbagai besaran APBN-P menjadi lebih realistis dan dapat dilaksanakan secara baik; (b) menjaga stabilitas harga barang dan jasa di dalam negeri; serta (c) mempercepat pelaksanaan program-program prioritas pembangunan nasional dalam tahun 2011 dan jangka menengah. Perubahan APBN 2011 tersebut dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan dalam pendapatan, belanja, serta defisit dan pembiayaan anggaran.

Perubahan Asumsi Ekonomi Makro APBN 2011 Dengan memperhatikan perkembangan kondisi ekonomi global dan domestik, maka perlu dilakukan penyesuaian asumsi ekonomi makro yang merupakan dasar penyusunan APBN-P 2011 agar menjadi lebih realistis. TABEL TABEL 77 ASUMSI EKONOMI MAKRO, 2010-2011 ASUMSIDASAR DASAR EKONOMI MAKRO 2011 Indikator Ekonomi

1

2011 APBN

Pertumbuhan Ekonomi (%)

6,4

6,5

5,3

5,65

9.250

8.700

2 Inflasi (%) 3 Nilai Tukar (Rp/USD)

APBN-P

4 Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)

6,5

5,6

*)

5 Harga Minyak ICP (USD/barel)

80,0

95,0

6 Lifting Minyak (ribu barel/hari)

970,0

945,0

*) APBN 2011 menggunakan asumsi suku bunga SBI 3 Bulan.

Sumber: Kementerian Keuangan The Indonesian Budget Overview 2011

51

Pokok-Pokok Perubahan APBN Tahun 2011 Dalam APBN-P 2011, pendapatan negara dan hibah direncanakan mengalami perubahan dari Rp1.104,9 triliun dalam APBN tahun 2011 menjadi Rp1.169,9 triliun, atau mengalami peningkatan Rp65,0 triliun (5,9 persen). Peningkatan perkiraan pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P tahun 2011 tersebut bersumber, baik dari penerimaan perpajakan maupun dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Penerimaan perpajakan direncanakan mengalami peningkatan Rp28,4 triliun (3,3 persen) dari sasaran semula Rp850,3 triliun dalam APBN tahun 2011 menjadi Rp878,7 triliun. Sementara itu, PNBP diharapkan meningkat Rp35,7 triliun (14,2 persen) dari sasaran semula Rp250,9 triliun dalam APBN tahun 2011 menjadi Rp286,6 triliun. Demikian pula, penerimaan hibah juga mengalami perubahan, yakni dari Rp3,7 triliun dalam APBN tahun 2011 menjadi Rp4,7 triliun, atau meningkat Rp922,6 miliar (24,7 persen). Perubahan rencana pendapatan negara dan hibah dalam tahun 2011 tersebut dipengaruhi oleh beberapa kondisi berikut. Pertama, perubahan proyeksi ekonomi makro, seperti harga ICP dari USD80 menjadi USD95 per barel, penurunan target lifting minyak dari 970 ribu barel per hari (bph) menjadi 945 ribu bph, serta apresiasi nilai tukar rupiah dari Rp9.250 menjadi Rp8.700 per USD, yang kesemuanya mempengaruhi penerimaan perpajakan dan PNBP dari migas. Kedua, meningkatnya kegiatan ekonomi, terutama dari perdagangan luar negeri, serta tingginya harga CPO yang memacu peningkatan penerimaan kepabeanan. Anggaran belanja negara dalam APBN-P tahun 2011 direncanakan mengalami perubahan dari pagu semula sebesar Rp1.229,6 triliun dalam APBN tahun 2011 menjadi Rp1.320,8 triliun atau mengalami peningkatan Rp91,2 triliun (7,4 persen). Peningkatan perkiraan belanja negara dalam tahun 2011 tersebut bersumber dari peningkatan belanja Pemerintah Pusat dan transfer ke daerah. Belanja Pemerintah Pusat direncanakan mengalami perubahan dari Rp836,6 triliun dalam APBN tahun

52 52


2011 menjadi Rp908,2 triliun, atau mengalami peningkatan Rp71,7 triliun (8,6 persen). Sementara itu, transfer ke daerah direncanakan mengalami perubahan dari Rp393,0 triliun dalam APBN tahun 2011 menjadi Rp412,5 triliun, atau meningkat Rp19,5 triliun (5,0 persen). Perubahan anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam tahun 2011 tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, perubahan asumsi ekonomi makro terutama harga minyak ICP menjadi USD95/barel, yang berakibat pada bertambahnya anggaran subsidi energi. Kedua, perubahan parameter subsidi listrik, terutama akibat keterlambatan penyelesaian commercial operation date (COD) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Ketiga, belum berjalannya kebijakan pembatasan BBM bersubsidi yang diperkirakan berdampak pada meningkatnya volume konsumsi BBM bersubsidi, sehingga menambah beban subsidi BBM pada tahun 2011. Keempat, menampung tambahan anggaran belanja untuk kebutuhan mendesak dan prioritas guna mempercepat pembangunan pada tahun 2011. Perubahan anggaran belanja Pemerintah Pusat tersebut dilakukan dalam rangka mengakomodir pendanaan bagi langkah-langkah kebijakan dan berbagai program prioritas baru, antara lain (a) tambahan stabilisasi harga pangan, (b) tambahan program pro rakyat kluster 4, dan (c) anggaran untuk reward and punishment belanja K/L. Kelima, penambahan anggaran pendidikan sebagai dampak dari kenaikan volume belanja negara, untuk menjaga rasio anggaran pendidikan tetap 20 persen. Keenam, penguatan nilai tukar rupiah dari yang diproyeksikan di APBN tahun 2011 yang berdampak pada penghematan pembayaran bunga utang luar negeri. Sementara itu, perubahan transfer ke daerah dalam APBN-P tahun 2011 terutama disebabkan oleh kenaikan dana bagi hasil sebagai akibat dari kenaikan target PNBP SDA Migas dalam tahun 2011, dari sebesar Rp149,3 triliun menjadi Rp173,2 triliun. Rencana kenaikan pendapatan negara dan hibah sebesar Rp65,0 triliun (5,9 persen) dan kenaikan belanja negara Rp91,2 triliun dalam APBN-P 2011, telah The Indonesian Budget Overview 2011

53

mengakibatkan bertambahnya target defisit anggaran Rp26,2 triliun, yakni dari sasaran semula sebesar Rp124,7 triliun (1,8 persen PDB) dalam APBN 2011 menjadi sebesar Rp150,8 triliun (2,1 persen PDB). Peningkatan defisit anggaran dalam APBN-P 2011 tersebut direncanakan akan dibiayai dari peningkatan pembiayaan dalam negeri, dari rencana semula sebesar Rp125,3 triliun dalam APBN 2011 menjadi sebesar Rp153,6 triliun, sedangkan pembiayaan luar negeri neto akan mengalami perubahan minus Rp2,2 triliun, dari sebesar minus Rp609,5 miliar menjadi sebesar minus Rp2,8 triliun. Perubahan rencana pembiayaan dalam negeri pada tahun 2011 tersebut terutama berasal dari: (a) peningkatan penggunaan dana saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp30,4 triliun, dari rencana semula sebesar Rp5,0 triliun dalam APBN tahun 2011 TABEL TABEL 88 RINGKASAN APBN DAN APBN-P 2011 RINGKASAN APBN DAN APBN-P, 2010-2011 (triliun rupiah) rupiah) (triliun URAIAN

A. Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak II. Penerimaan Hibah B. Belanja Negara

APBN-P

Selisih thd APBN

1.104,9

1.169,9

65,0

1.101,2 850,3

1.165,3 878,7

64,1 28,4

250,9

286,6

35,7

3,7

4,7

0,9

1.229,6

1.320,8

91,2

I. Belanja Pemerintah Pusat A. Belanja K/L B. Belanja Non K/L

836,6 432,8 403,8

908,2 461,5 446,7

71,7 28,7 42,9

II. Transfer ke Daerah

393,0

412,5

19,5

(9,4) (124,7) (1,8)

(44,3) (150,8) (2,1)

(34,8) (26,2) (0,3)

124,7 125,3

150,8 153,6

26,2 28,3

C. Keseimbangan Primer D. Surplus/(Defisit) Anggaran (A-B) % Defisit Terhadap PDB E. Pembiayaan (I + II) I. Pembiayaan Dalam Negeri II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto) Sumber: Kementerian Keuangan

54 54

APBN


(0,6)

(2,8)

(2,2)

menjadi sebesar Rp35,3 triliun; serta (b) penambahan dana investasi pemerintah dan penyertaan modal negara untuk mendukung pembangunan infrastuktur, pengembangan kredit usaha rakyat, dan pembangunan perumahan.

Perubahan Pendapatan Negara dan Hibah Perubahan pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P 2011 didasarkan atas beberapa pertimbangan utama yaitu (a) perubahan asumsi ekonomi makro yang signifikan terutama prognosis deviasi ICP yang melebihi 10 persen pada tahun 2011; (b) pencapaiaan realisasi tahun 2010 dan tahun berjalan; dan (c) perkembangan perekonomian dunia dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia terutama yang berhubungan dengan komoditas pangan dan energi. Berdasarkan hal tersebut, pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P 2011 ditargetkan sebesar Rp1.169,9 triliun. Secara rinci, target tersebut terdiri atas penerimaan dalam negeri sebesar Rp1.165,3 triliun dan hibah sebesar Rp4,7 triliun. Apabila dibandingkan dengan target dalam APBN 2011 yang mencapai Rp1.104,9 triliun, target pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P 2011 lebih tinggi Rp65,0 triliun atau 5,9 persen. Beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan penerimaan tersebut antara lain: (a) perubahan asumsi ICP dari USD80,0 per barel menjadi USD95,0 per barel; (b) pencapaian realisasi pendapatan negara 2010 yang melebihi dari target yang direncanakannya; dan (c) perkembangan indikator ekonomi makro yang cukup stabil. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010, target pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P 2011 tersebut mengalami kenaikan Rp174,6 triliun atau 17,5 persen, dengan perincian: penerimaan dalam negeri naik sebesar 17,4 persen dan hibah naik sebesar 54,2 persen.


55

Perubahan Penerimaan Perpajakan Dalam APBN-P 2011 penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai Rp878,7 triliun atau mengalami peningkatan sebesar Rp28,4 triliun (3,3 persen) bila dibandingkan dengan targetnya dalam APBN 2011. Jumlah tersebut belum memperhitungkan piutang-piutang pajak yang hingga saat ini belum dapat diselesaikan. Penerimaan perpajakan tersebut terdiri atas pajak dalam negeri yang diperkirakan mencapai Rp831,7 triliun atau naik sebesar Rp4,5 triliun (0,5 persen) dan pajak perdagangan internasional sebesar Rp46,9 triliun atau naik sebesar Rp23,9 triliun (104,0 persen) bila dibandingkan dengan target APBN 2011. Sebagian besar penerimaan pajak dalam negeri dalam APBN-P 2011 merupakan kontribusi dari penerimaan PPh yang mencapai Rp432,0 triliun atau naik Rp11,5 triliun atau 2,7 persen dari target dalam APBN 2011, yang sebesar Rp420,5 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya asumsi ICP dan basis realisasi yang menjadi dasar perhitungan PPh migas. Asumsi ICP yang digunakan untuk menghitung PPh migas dalam APBN-P 2011 dan APBN 2011 masing-masing adalah sebesar USD95,0 per barel dan USD80,0 per barel. Penerimaan PPh migas dalam APBN-P 2011 ditargetkan mencapai sebesar Rp65,2 triliun atau meningkat Rp9,7 triliun (17,4 persen) dari APBN 2011. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010, penerimaan PPh migas dalam APBN-P 2011 meningkat sebesar Rp6,4 triliun atau 10,8 persen. Pada tahun 2010, realisasi penerimaan PPh migas mencapai sebesar Rp58,9 triliun dan realisasi ICP sebesar USD79,4 per barel. Dalam APBN-P 2011, target penerimaan PPN dan PPnBM diperkirakan mencapai Rp298,4 triliun, atau mengalami penurunan sebesar Rp13,7 triliun atau negatif 4,4 persen dari target APBN 2011 sebesar Rp312,1 triliun. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penyesuaian basis perhitungan (baseline) berdasarkan realisasi tahun 2010 dengan tanpa memperhitungkan pajak ditanggung Pemerintah (DTP). Namun apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010,

56 56


target PPN dan PPnBM APBN-P 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp67,8 triliun atau 29,4 persen. Hal tersebut terutama didukung oleh meningkatnya PPN impor sebesar 54,8 persen yang disebabkan oleh tingginya realisasi impor. Dalam APBN-P 2011, penerimaan PBB diperkirakan mencapai Rp29,1 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp1,4 triliun (5,0 persen) bila dibandingkan dengan target APBN 2011. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya nilai jual objek pajak (NJOP) sebagai dasar penghitungan PBB jika dibandingkan dengan NJOP tahun sebelumnya. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010, perkiraan penerimaan PBB dalam APBN-P 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp477,2 miliar atau 1,7 persen. Penerimaan cukai dalam APBN-P 2011 diperkirakan mencapai Rp68,1 triliun atau naik sebesar Rp5,3 triliun (8,5 persen) bila dibandingkan dengan target APBN 2011. Hal tersebut terutama didukung oleh keberhasilan pelaksanaan program pemberantasan cukai ilegal. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan cukai tahun 2010 sebesar Rp66,2 triliun, perkiraaan penerimaan cukai dalam APBN-P 2011 meningkat sebesar Rp1,9 triliun (2,9 persen). Kenaikan tersebut diperkirakan oleh meningkatnya produksi cukai hasil tembakau dan produksi minuman mengandung ethyl alkohol (MMEA) yang sampai dengan Mei 2011 masing-masing meningkat sebesar 9,7 persen dan 25,5 persen bila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam APBN-P 2011, penerimaan pajak lainnya diperkirakan mencapai Rp4,2 triliun atau hampir sama dengan target dalam APBN 2011. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2010, penerimaan pajak lainnya diperkirakan mengalami kenaikan sebesar Rp225,0 miliar atau 5,7 persen. Kenaikan tersebut diperkirakan terjadi karena adanya peningkatan jumlah transaksi ekonomi yang menggunakan dokumen bermeterai seiring dengan mulai membaiknya ekonomi global dan domestik pada tahun 2011. The Indonesian Budget Overview 2011

57

Dalam APBN-P 2011 penerimaan bea masuk diperkirakan mencapai sebesar Rp21,5 triliun atau naik sebesar Rp3,6 triliun (20,1 persen) bila dibandingkan dengan targetnya dalam APBN 2011. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010, penerimaan bea masuk dalam APBN-P 2011 mengalami peningkatan sebesar 7,4 persen. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya nilai impor nonmigas, yang sampai dengan Juni 2011 mencapai USD64,4miliar atau naik sebesar 29,2 persen bila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya. Dari total nilai impor tersebut, sebagian besar berasal dari negara ASEAN sebesar 22,6 persen, China 18,7 persen dan Jepang 13,4 persen yang masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 26,8 persen, 33,2 persen dan 13,4 persen bila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya. Target penerimaan bea keluar dalam APBN-P 2011 diperkirakan mencapai sebesar Rp25,4 triliun, atau mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp20,3 triliun (398,1 persen) bila dibandingkan dengan targetnya dalam APBN 2011. Tingginya perkiraan penerimaan bea keluar tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan tarif bea keluar yang disebabkan oleh meningkatnya harga crude palm oil (CPO) di pasar Internasional.

Perubahan Penerimaan Negara Bukan Pajak Berdasarkan perubahan asumsi ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan PNBP yang akan diterapkan, PNBP dalam APBN-P 2011 ditargetkan sebesar Rp286,6 triliun, lebih tinggi Rp35,7 triliun atau 14,2 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2011. Penerimaan SDA dalam tahun 2011 ditargetkan mencapai Rp192,0 triliun, lebih tinggi Rp28,9 triliun atau 17,7 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2011 sebesar Rp163,1 triliun. Perubahan atas target penerimaan SDA tersebut terutama

58 58


dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan SDA migas yang diperkirakan mencapai Rp173,2 triliun. Penerimaan SDA migas dalam tahun 2011 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp23,8 triliun atau 16,0 persen bila dibandingkan dengan target dalam APBN 2011 sebesar Rp149,3 triliun. Sedangkan untuk penerimaan SDA nonmigas yang terdiri atas penerimaan pertambangan umum, kehutanan, perikanan, dan pertambangan panas bumi diperkirakan sebesar Rp18,8 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 36,5 persen dari targetnya dalam APBN 2011. Sementara itu, penerimaan yang berasal dari bagian Pemerintah atas laba BUMN (dividen) dalam APBN-P 2011 diperkirakan sebesar Rp28,8 triliun. Hal tersebut sejalan dengan telah terealisasinya laba operasional tahun 2010 yang menjadi dasar perhitungan dividen 2011. Jumlah tersebut termasuk pemberian PMN ke PT Inhutani yang di set-off dengan deviden sebesar Rp5,0 miliar. Sumber penerimaan PNBP lainnya antara lain berasal dari (a) kegiatan jasa pelayanan dan pengaturan yang dilaksanakan oleh masing-masing K/L kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; (b) Domestic Market Obligation (DMO) minyak mentah; dan (c) penjualan hasil tambang. Dalam APBN-P 2011, target penerimaan PNBP lainnya direncanakan mencapai Rp50,3 triliun, lebih tinggi 11,5 persen jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBN 2011. Peningkatan target PNBP lainnya tersebut bersumber dari kenaikan target pendapatan DMO minyak mentah yang disebabkan oleh perubahan asumsi ICP dan penguatan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Selanjutnya, target pendapatan BLU dalam APBN-P tahun 2011 sedikit mengalami peningkatan yaitu dari Rp15,0 triliun menjadi Rp15,4 triliun atau meningkat sebesar Rp385,2 miliar. Hal tersebut terutama disebabkan jumlah satuan kerja (satker) yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU terus mengalami penambahan. Sampai akhir Maret 2011, jumlah satker yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU telah mencapai 114 unit, dan kemungkinan masih akan terus bertambah lagi. The Indonesian Budget Overview 2011

59

Perubahan Penerimaan Hibah Dalam APBN–P 2011, penerimaan hibah diperkirakan mencapai Rp4,7 triliun, atau meningkat Rp922,6 miliar (24,7 persen) bila dibandingkan dengan rencananya dalam APBN 2011. Salah satu kebijakan alokasi penggunaan hibah tersebut diarahkan untuk mendanai program-program mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Sedangkan sebagian lainnya akan dialokasikan kepada Kementerian Negara/Lembaga. Selain itu, dana hibah akan digunakan untuk membiayai beberapa program dan proyek yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Indonesia dan pihak pemberi hibah (donor) berdasarkan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding).

Perubahan Belanja Negara Dalam kerangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2011, maka penyesuaian atas berbagai sasaran APBN, termasuk belanja negara menjadi penting untuk dilakukan. Melalui proses penyesuaian tersebut, anggaran belanja negara diharapkan menjadi lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan ekonomi tahun 2011 dan jangka menengah, khususnya dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi nasional guna memacu dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan mengurangi kemiskinan, serta menjamin terlaksananya prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RKP 2011. Sebagai dampak dari berbagai perkembangan dan perubahan tersebut, volume anggaran belanja negara dalam APBN-P Tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp1.320,8 triliun (18,3 persen terhadap PDB). Jumlah tersebut, berarti menunjukkan peningkatan Rp91,2 triliun atau 7,4 persen dari pagu anggaran belanja negara yang ditetapkan dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp1.229,6 triliun. Sebagian

60 60


besar, yaitu sekitar 68,8 persen dari jumlah anggaran belanja negara tersebut dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat, sedangkan 31,2 persen lainnya dialokasikan untuk transfer ke daerah. Selanjutnya, ringkasan alokasi anggaran belanja negara dalam APBN dan APBN-P BAB I [THE INDONESIAN BUDGET IN BRIEF 2011]

tahun 2011 disajikan dalam tabel 9.

TABEL 9 9 TABEL BELANJA NEGARA, 2011 BELANJA NEGARA, 2011 (triliun rupiah) (triliun rupiah)

APBN

Uraian

% thd PDB

Jumlah

I. Belanja Pemerintah Pusat

APBN-P % thd PDB

Jumlah

836,6

11,9

908,2

12,6

1. Belanja Pegawai

180,8

2,6

182,9

2,5

2. Belanja Barang

137,8

2,0

142,8

2,0 2,0

3. Belanja Modal

135,9

1,9

141,0

4. Pembayaran Bunga Utang

115,2

1,6

106,6

1,5

5. Subsidi

187,6

2,7

237,2

3,3

6. Belanja Hibah

0,8

0,0

0,4

0,0

7. Bantuan Sosial

63,2

0,9

81,8

1,1

8. Belanja Lain-lain

15,3

0,2

15,6

0,2

II. Transfer Ke Daerah

393,0

5,6

412,5

5,7

1. Dana Perimbangan

334,3

4,8

347,5

0,0

58,7

0,8

65,0

0,0

1.229,6

17,5

1.320,8

18,3

2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian JUMLAH Sumber: Kementerian Keuangan

Perubahan Belanja Pemerintah Pusat Perubahan

anggaran

belanja

pemerintah

pusat

merupakan

Perubahan Belanja Pemerintah Pusat

konsekuensi

dari

dinamika

perkembangan berbagai indikator ekonomi makro, kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan,

dan

ditempuhnya

langkah-langkah

kebijakan

serta

langkah-langkah

Perubahan anggaran belanja pemerintah pusat merupakan konsekuensi 40

dari dinamika perkembangan berbagai indikator ekonomi makro, kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan, dan ditempuhnya langkah-langkah kebijakan serta langkah-langkah administratif menuju tercapainya alokasi belanja pemerintah pusat yang optimal. Berkaitan dengan asumsi ekonomi makro,


61

perubahan anggaran belanja pemerintah pusat 2011 terjadi antara lain karena perubahan asumsi kurs rupiah dari semula Rp9.250 per USD menjadi Rp8.700,0 per USD, dan perubahan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dari rata-rata USD80 per barel menjadi rata-rata USD95 per barel, yang menyebabkan kenaikan beban subsidi, terutama subsidi energi, baik subsidi BBM maupun subsidi listrik. Selain itu, perubahan anggaran belanja pemerintah pusat merupakan implikasi fiskal dari langkah-langkah kebijakan dan berbagai program prioritas baru, seperti (a) perubahan komposisi pembiayaan utang dan adanya penurunan asumsi yield akibat semakin membaiknya kondisi pasar keuangan domestik; (b) tambahan belanja alutsista; (c) pembangunan perumahan eks pengungsi Timor Timur; (d) tambahan anggaran atas kekurangan dana Sea Games; (e) tambahan anggaran untuk reformasi birokrasi pada sejumlah K/L; (f) tambahan anggaran untuk program stabilisasi harga pangan; (g) tambahan anggaran untuk program pro rakyat (klaster 4); dan (h) anggaran untuk reward dan punishment belanja K/L. Dengan berbagai perkembangan di atas, maka anggaran belanja pemerintah pusat dalam APBN-P tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp908,2 triliun, atau 12,6 persen terhadap PDB. Jumlah ini, berarti Rp71,7 triliun atau 8,6 persen lebih tinggi bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran belanja pemerintah pusat yang ditetapkan dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp836,6 triliun. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam tahun anggaran 2010 sebesar Rp697,4 triliun, maka alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam APBN-P tahun 2011 tersebut, berarti menunjukkan peningkatan Rp210,8 triliun, atau 30,2 persen. Jumlah anggaran belanja pemerintah pusat tersebut terdiri dari 50,8 persen atau sebesar Rp461,5 triliun belanja K/L, dan 49,2 persen atau Rp446,7 triliun belanja non-K/L. Alokasi anggaran belanja K/L tersebut berarti mengalami kenaikan 31,9 persen atau Rp106,3 triliun dari realisasi belanja K/L tahun 2010 sebesar Rp332,9

62 62


triliun, sedangkan alokasi belanja non-K/L juga mengalami peningkatan 28,7 persen atau Rp104,7 triliun dari realisasi belanja non-K/L tahun 2010 sebesar Rp364,5 triliun. Lebih lanjut mengenai perubahan belanja Pemerintah Pusat menurut klasifikasi ekonomi dapat diuraikan sebagai berikut. Alokasi anggaran belanja pegawai dalam APBN-P 2011 ditetapkan sebesar Rp182,9 triliun, yang berarti meningkat Rp2,1 triliun atau 1,1 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp180,8 triliun. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja pegawai dalam tahun 2011 tersebut, terutama berkaitan dengan adanya perubahan alokasi anggaran pada pos belanja honorarium, vakasi, lembur dan lain-lain. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun 2010 yang mencapai Rp148,1 triliun, maka alokasi belanja pegawai tahun 2011 tersebut meningkat sebesar Rp34,8 triliun, atau 23,5 persen. Alokasi anggaran belanja barang dalam APBN-P 2011 ditetapkan sebesar Rp142,8 triliun. Jumlah ini, berarti Rp5,0 triliun (3,6 persen) lebih tinggi dari pagunya dalam APBN 2011 sebesar Rp137,8 triliun. Lebih tingginya pagu anggaran belanja barang dalam APBN-P tahun 2011 tersebut, terutama berkaitan dengan adanya tambahan anggaran untuk program reward dan punishment belanja K/L, dan tambahan anggaran untuk penyelenggaraan SEA Games 2011. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja barang dalam tahun 2010 sebesar Rp97,6 triliun, maka alokasi anggaran belanja barang dalam APBN-P 2011 lebih tinggi sebesar Rp45,2 triliun atau 46,3 persen. Alokasi anggaran belanja modal dalam APBN-P tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp141,0 triliun, yang berarti Rp5,1 triliun, atau 3,8 persen lebih tinggi dari pagu alokasi anggaran belanja modal yang ditetapkan dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp135,9 triliun. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja modal dalam APBN-P


63

tahun 2011 tersebut, terutama berkaitan dengan tambahan alokasi anggaran pada beberapa kementerian negara/lembaga untuk menampung berbagai program/ kegiatan yang menjadi prioritas, yang harus diselesaikan pada tahun 2011. Program-program tersebut diantaranya adalah: (i) tambahan anggaran untuk pengadaan alutsista pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp2,0 triliun; dan (ii) pengalihan anggaran dari BA BUN untuk alutsista laut dan sarana kesehatan sebesar Rp41,5 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja modal dalam tahun 2010 sebesar Rp80.287,1 miliar, maka alokasi anggaran belanja modal dalam APBN-P tahun 2011 tersebut berarti lebih tinggi Rp60,7 triliun atau 75,6 persen. Pembayaran bunga utang disusun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian pada akhir tahun 2010 sampai dengan awal tahun 2011, yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam menetapkan asumsi imbal hasil (yield) SBN yang akan diterbitkan pada tahun 2011, asumsi rata-rata SBI 3 bulan, dan asumsi nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat. Pada saat penyusunan APBN tahun 2011, yield SBN yang akan diterbitkan dalam tahun 2011 diasumsikan berada pada kisaran rata-rata 10 persen untuk SBN jangka panjang, dan rata-rata 6 persen untuk SBN jangka pendek. Asumsi tersebut mengacu pada pergerakan yield pada akhir tahun 2009 sampai dengan paruh pertama tahun 2010 yang berfluktuasi pada kisaran 5 – 10 persen pada bulan Oktober 2009, kemudian naik sedikit menjadi 6–10 persen pada bulan Desember 2009, dan meningkat lagi menjadi 7–10 persen pada bulan Maret 2010. Untuk tingkat bunga SBI 3 bulan, dan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengacu pada asumsi yang ditetapkan dalam APBN, yaitu masing-masing sebesar 6,5 persen dan Rp9.250 per USD. Berdasarkan hal tersebut, pembayaran bunga utang dalam APBN tahun 2011 direncanakan sebesar Rp115,2 triliun, terdiri dari bunga utang dalam negeri sebesar Rp79,4 triliun, dan bunga utang luar negeri sebesar Rp35,8 triliun.

64 64


Sementara itu, dalam APBN-P tahun 2011, anggaran belanja subsidi ditetapkan sebesar Rp237,2 triliun, yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp49,6 triliun, atau 26,4 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBN 2011 sebesar Rp187,6 triliun. Kenaikan beban anggaran belanja subsidi yang signifikan dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2011 tersebut, terutama disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: (1) implikasi dari adanya penyesuaian beberapa parameter subsidi dengan perkembangan terkini, seperti harga minyak mentah Indonesia (ICP), volume konsumsi BBM, dan kurs rupiah; (2) antisipasi risiko fiskal subsidi listrik; (3) menampung kurang bayar subsidi pupuk tahun 2008 dan 2009; dan (4) penyesuaian terhadap perubahan outstanding dan plafon kredit program. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja subsidi dalam tahun 2010 sebesar Rp192,7 triliun, maka alokasi anggaran belanja subsidi dalam APBN-P tahun 2011 tersebut berarti lebih tinggi sebesar Rp44,5 triliun, atau sekitar 23,1 persen. Berdasarkan perubahan-perubahan tersebut, beberapa jenis subsidi mengalami perubahan alokasi anggaran dalam APBN-P 2011, yaitu subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi pupuk, PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak (DTP). Dalam APBN-P 2011, alokasi anggaran belanja hibah diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp366,4 miliar atau 47,5 persen dari pagu yang dianggarkan dalam APBN 2011 sebesar Rp771,3 miliar menjadi sebesar Rp404,9 miliar. Adapun rincian belanja hibah dalam APBN-P tahun 2011 adalah sebagai berikut: (1) Mass Rapid Transit (MRT) project sebesar Rp44,2 miliar; (2) Program Local Basic Education Capacity (L-BEC) sebesar Rp109,3 miliar; (3) Program Hibah Air Minum sebesar Rp162,2 miliar; (4) Program Hibah Air Limbah Terpusat sebesar Rp16,9 miliar; (5) Water and sanitation Program-Subprogram D (WASAP-D) sebesar Rp18,0 miliar; dan (6) Infrastructure Enhancement Grant (IEG) – Sanitasi sebesar Rp54,4 miliar. Perubahan alokasi belanja hibah dalam APBN-P 2011 tersebut terutama


65

disebabkan oleh adanya penurunan perkiraan realisasi belanja hibah pada program MRT sebesar Rp547,9 miliar. Hal ini terkait dengan belum dilaksanakannya kegiatan pembangunan konstruksi pada tahun 2011, karena proses tender yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diperkirakan baru akan selesai pada akhir tahun 2011. Pada sisi lain, perubahan tersebut juga dipengaruhi oleh adanya peningkatan anggaran yang disebabkan oleh adanya luncuran kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun 2010, dan adanya tambahan hibah dari Pemerintah Australia melalui AusAid dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi. Alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam APBN-P 2011 ditetapkan sebesar Rp81,8 triliun. Jumlah ini berarti lebih tinggi Rp18,6 triliun atau 29,5 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp63,2 triliun. Kenaikan pagu anggaran belanja bantuan sosial dalam APBN-P tahun 2011 tersebut, terutama berkaitan dengan adanya tambahan anggaran yang antara lain digunakan untuk: (1) program PNPM Mandiri tahun 2011 sebesar Rp1,8 triliun dan luncuran DIPA PNPM Mandiri tahun 2010 sebesar Rp370,8 miliar; (2) pembangunan perumahan warga eks pengungsi Timor-Timur sebesar Rp300,0 miliar; (3) realokasi dari belanja lain-lain yang digunakan untuk ganti rugi tanaman PUSO/gagal panen sebesar Rp374,7 miliar; serta (4) penyesuaian dana pendidikan sebesar Rp15.612,0 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja bantuan sosial dalam tahun 2010 sebesar Rp68,6 triliun, maka alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam APBN-P tahun 2011 sebesar Rp81,8 triliun tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp13,2 triliun, atau sekitar 19,2 persen. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja lain-lain dalam APBN-P Tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp15,6 triliun. Jumlah ini berarti meningkat sebesar Rp335,2 miliar, atau 2,2 persen jika dibandingkan dengan pagunya yang ditetapkan dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp15,3 triliun. Perubahan alokasi anggaran belanja lain-

66 66


lain dalam APBN-P tahun 2011 tersebut disebabkan oleh: (1) realokasi anggaran dari belanja lain-lainke beberapa pos belanja Kementerian Negara/Lembaga; (2) penambahan cadangan risiko perubahan asumsi makro; (3) pengurangan cadangan risiko kenaikan harga tanah (land capping); (4) alokasi anggaran penugasan kepada PT SMI untuk fasilitasi penyiapan proyek KPS Kereta Api Bandara Soekarno HattaManggarai dan proyek KPS Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan; dan (5) tambahan anggaran untuk selang dan regulator tabung gas 3 kg.

Perubahan Transfer ke Daerah Dengan tetap memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan, serta berpijak pada hasil evaluasi selama implementasi sampai dengan tahun 2010, kebijakan Transfer ke Daerah pada tahun 2011 lebih dipertajam untuk: (1) mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah (vertical fiscal imbalance) dan antardaerah (horizontal fiscal imbalance); (2) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; (3) mendukung kesinambungan fiskal nasional (fiscal sustainability) dalam rangka kebijakan ekonomi makro; (4) meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah; (5) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; serta (6) meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah. Dalam rangka mendukung arah kebijakan Transfer ke Daerah tersebut, dalam APBN-P tahun 2011 alokasi anggaran Transfer ke Daerah ditetapkan sebesar Rp412,5 triliun, atau 5,7 persen terhadap PDB. Secara nominal, jumlah tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp19,5 triliun, atau 5,0 persen dari pagu anggaran Transfer ke Daerah dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp393,0 triliun. Demikian pula, apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun 2010 sebesar Rp344,7 triliun, alokasi anggaran Transfer ke Daerah dalam APBN-P tahun


67

2011 tersebut, berarti mengalami peningkatan sebesar Rp67,8 triliun, atau 19,7 persen. Peningkatan Transfer ke Daerah dalam APBN-P tahun 2011 tersebut apabila dibandingkan dengan pagu anggarannya dalam APBN 2011 antara lain disebabkan terutama oleh adanya peningkatan alokasi DBH dan dana penyesuaian. Alokasi anggaran Transfer ke Daerah dalam APBN-P tahun 2011 tersebut, terdiri atas Dana Perimbangan sebesar 84,3 persen, serta Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 15,7 persen. Lebih lanjut mengenai perubahan alokasi dari komponen transfer ke daerah dalam tahun 2011 dapat diuraikan sebagai berikut. Dalam APBN-P tahun 2011, alokasi anggaran Dana Perimbangan ditetapkan mencapai Rp347,5 triliun, atau 4,8 persen terhadap PDB. Jumlah ini apabila dibandingkan dengan pagu alokasi dana perimbangan dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp334,3 triliun, berarti mengalami peningkatan sebesar Rp13,2 triliun atau 4,0 persen. Demikian pula, apabila dibandingkan dengan realisasi Dana Perimbangan dalam tahun 2010 sebesar Rp316,7 triliun, perkiraan realisasi Dana Perimbangan dalam APBN-P tahun 2011 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp30,8 triliun atau 9,7 persen. Perkiraan realisasi Dana Perimbangan dalam APBN-P tahun 2011 tersebut terdiri atas DBH sebesar 27,8 persen, DAU sebesar 64,9 persen, dan DAK sebesar 7,3 persen. Realisasi Dana Otonomi Khusus dalam APBN-P tahun 2011 diperkirakan mencapai Rp10,4 triliun, yang berarti sama dengan pagunya dalam APBN tahun 2011. Apabila dibandingkan dengan realisasi Dana Otonomi Khusus dalam tahun 2010 sebesar Rp9,1 triliun, jumlah tersebut berarti lebih tinggi sebesar Rp1,3 triliun atau 14,5 persen. Realisasi dana penyesuaian dalam APBN-P tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp54,5 triliun, atau mengalami peningkatan sebesar Rp6,3 triliun dari pagunya dalam APBN tahun 2011.

68 68


Perubahan Pembiayaan Anggaran Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah mengajukan APBN-P 2011 yang di dalamnya mencakup perubahan besaran asumsi ekonomi makro, pendapatan negara dan hibah, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Dalam APBN-P 2011 pertumbuhan ekonomi menjadi 6,5 persen, inflasi menjadi 5,65 persen, tingkat suku bunga SPN 3 bulan menjadi 5,6 persen, nilai tukar rupiah menguat dari Rp9.250 per USD menjadi Rp8.700 per USD, harga minyak menjadi USD95,0 per barel, dan lifting minyak mentah menjadi 945,0 ribu barel per hari. Dengan perubahan asumsi makro, serta melihat perkembangan realisasi penerimaan perpajakan dan PNBP sampai dengan semester I 2011, dan memperhatikan arah kecenderungannya ke depan, anggaran pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P 2011 mencapai sebesar Rp1.169,9 triliun. Jumlah tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp65,0 triliun, atau 5,9 persen apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBN 2011. Sementara itu, anggaran belanja negara mencapai sebesar Rp1.320,8 triliun. Jumlah tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp91,2 triliun atau 7,4 persen apabila dibandingkan dengan pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBN 2011. Perubahan pendapatan negara dan hibah serta belanja negara tersebut pada akhirnya juga mengakibatkan perubahan pada besaran defisit anggaran, yaitu dari Rp124,7 triliun (1,8 persen terhadap PDB) menjadi sebesar Rp150,8 triliun (2,1 persen terhadap PDB). Kebutuhan pembiayaan anggaran dalam APBN-P 2011 diperkirakan mencapai sebesar Rp150,8 triliun. Jumlah tersebut berarti meningkat Rp26,2 triliun (21,0 persen) bila dibandingkan dengan pembiayaan anggaran yang ditetapkan dalam ditetapkan sebesar Rp124,7 triliun. Peningkatan pembiayaan anggaran dalam APBN-P 2011 tersebut direncanakan akan dibiayai dari sumber pembiayaan nonutang yaitu dari SAL sebesar Rp40,3 triliun. Lebih besarnya tambahan The Indonesian Budget Overview 2011

69

penggunaan SAL tersebut disebabkan tambahan SAL tidak hanya dipergunakan untuk menutup tambahan defisit anggaran, namun juga dipergunakan untuk membiayai tambahan pengeluaran pembiayaan. Dengan demikian, komposisi pembiayaan anggaran mengalami perubahan, apabila dalam APBN 2011 pembiayaan nonutang adalah negatif Rp2,4 triliun atau negatif 1,9 persen dan pembiayaan utang sebesar Rp127,0 triliun atau 101,9 persen, maka dalam APBN-P 2011 pembiayaan nonutang adalah Rp25,5 triliun atau 16,9 persen dan pembiayaan utang sebesar Rp125,3 triliun atau 83,1 persen. Pembiayaan utang dalam APBN-P 2011 terdiri dari: (1) pembiayaan luar negeri (neto) sebesar negatif Rp2,8 triliun; (2) Surat Berharga Negara (neto) sebesar Rp126,6 triliun; serta (3) Pinjaman Dalam Negeri (neto) sebesar Rp1,5 triliun. Selanjutnya, untuk pembiayaan nonutang dari perbankan dalam negeri terdiri dari: penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman sebesar Rp8,2 triliun, rekening KUN untuk pembiayaan kredit investasi Pemerintah sebesar Rp853,9 miliar, saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp40,3 triliun, rekening pembangunan hutan sebesar negatif Rp766,8 miliar, dan rekening cadangan dana reboisasi sebesar Rp167,9 miliar. Sedangkan pembiayaan nonutang dari nonperbankan dalam negeri terdiri dari: penerimaan privatisasi sebesar Rp425,0 miliar, hasil pengelolaan aset sebesar Rp965,7 miliar, dana investasi Pemerintah sebesar negatif Rp1,9 triliun, penyertaan modal negara sebesar negatif Rp10,5 triliun, dana bergulir sebesar negatif Rp8,8 triliun, dana pengembangan pendidikan nasional sebesar negatif Rp2,6 triliun, dan kewajiban penjaminan sebesar negatif Rp904,0 miliar.

70 70


BAB II

Implementasi Sistem Penganggaran Pelaksanaan Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) Dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)

Mengawal Perubahan Sistem Penganggaran Di Indonesia (PP 90 Tahun 2010)

72 72

BAB II Implementasi Sistem Penganggaran

BAB 2 Implementasi Sistem Penganggaran

PELAKSANAAN PENERAPAN PBK DAN KPJM Indonesia memulai penerapan reformasi penganggaran dengan mengubah dasar hukum yang digunakan dalam proses penganggaran, yaitu

Undang-Undang

No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang (UU) tersebut mengamanatkan penerapan tiga pendekatan dalam penganggaran yaitu: Penganggaran Terpadu, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), dan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). Dalam penerapannya, pendekatan tersebut di atas fokus pada PBK. Kedua pendekatan lainnya (penganggaran terpadu dan KPJM) mendukung penerapan PBK. Pendekatan anggaran terpadu merupakan prasyarat penerapan PBK. Sedangkan pendekatan KPJM merupakan jaminan kontinyuitas penyediaan anggaran kegiatan karena telah dirancang hingga tiga atau lima tahun ke depan. Informasi kinerja dalam sistem penganggaran Indonesia tidak hanya digunakan sebagai informasi dalam pelaporan pelaksanaan kinerja namun digunakan juga sebagai dasar keputusan pengalokasian anggaran ditahun berikutnya. Informasi kinerja yang dibutuhkan dalam pengalokasian anggaran harus dituangkan dalam dokumen penganggaran (RKA-K/L). Bentuk kongkrit pelaksanaan PBK pada 2011 adalah pemberian penghargaan dan sanksi berupa penambahan dan pengurangan pagu anggaran bagi beberapa K/L untuk mendorong peningkatan kinerja K/L. Di samping mempersiapkan anggaran tahunan dengan menggunakan informasi


73

kinerja (PBK), pengaggaran juga menghitung implikasi anggaran untuk seluruh program dan kegiatan yang akan terjadi ditahun-tahun yang akan datang melalui penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). KPJM merupakan pendekatan yang komprehensif untuk memfasilitasi peritungan implikasi anggaran untuk beberapa tahun kedepan. Perhitungan implikasi anggaran atau prakiraan maju didalam KPJM menggunakan parameter-parameter yang menjaga aktualitas perhitungan anggaran sehingga dapat digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. Penerapan KPJM memunculkan terminologi baru dalam proses penganggaran yaitu Angka Dasar (Baseline) dan Inisiatif Baru (new Initiative). Angka Dasar merupakan indikasi pagu prakiraan maju dari Kegiatan-kegiatan yang berulang dan/atau kegiatan-kegiatan tahun jamak berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dan menjadi acuan penyusunan Pagu Indikatif dari tahun anggaran yang direncanakan yang dibuat ketika menyusun anggaran. Sedangkan Inisiatif Baru kebijakan baru atau perubahan kebijakan berjalan yang menyebabkan adanya konsekuensi anggaran, baik pada anggaran baseline maupun anggaran ke depan. Inisiatif baru dapat berupa penambahan program (focus prioritas)/outcome/kegiatan/output baru, penambahan volume target, atau percepatan pencapaian target. Sejak tahun 2005 hingga saat ini, pemerintah secara bertahap melakukan penyempurnaan Sistem Penganggaran dalam kerangka penerapan PBK dan KPJM untuk meningkatkan kualitas pengalokasi anggaran dan kualitas laporan keuangan sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dapat diwujudkan.

74 74


PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA (PBK) DAN PENERAPANNYA KONSEP PBK Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut. Yang dimaksud kinerja adalah prestasi kerja yang berupa keluaran dari suatu Kegiatan atau hasil dari suatu Program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Box-1 Tujuan dan Landasan Konseptual PBK

Diagram 1 Hubungan antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Agar penerapan PBK tersebut dapat dioperasionalkan maka, PBK menggunakan instrumen sebagai berikut: 1. Indikator kinerja, merupakan instrumen yang ditetapkan dan digunakan untuk Diagram 2 Kerangka PBK mengukur pencapaian Kinerja;

2. Standar biaya, adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran; 3. Evaluasi Kinerja, merupakan penilaian terhadap efisiensi dan efektifitas pencapaian Sasaran Kinerja, konsistensi perencanan dan implementasi, serta realisasi penyerapan anggaran.


75

Penetapan suatu indikator kinerja harus jelas (clear), sejalan dengan pencapaian tujuan organisasi, tersedia biayanya, mempunyai dasar atau argumentasi yang cukup untuk ditetapkan (adequate), dan dapat dimonitor keberhasilannya. Penyusunan anggaran yang mengacu kepada indikator kinerja dicerminkan dalam satuan output yang terukur. Pendekatan ini menekankan bahwa program dan kegiatan K/L harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Penyusunan anggaran juga didasarkan atas harga per unit satuan keluaran atau kegiatan guna mencapai efisiensi. Dalam penerapan penganggaran perlu ditentukan metode perhitungan biaya untuk masing-masing unit keluaran dan memperhitungkan biaya bersama (common cost) –suatu biaya yang diakibatkan oleh pemanfaatan fasilitas secara bersama untuk menghasilkan beberapa keluaran. Evaluasi kinerja sebagai suatu alat berfungsi membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Melalui evaluasi kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu program/kegiatan berhasil atau kurang tercapai. Berdasarkan landasan konseptual, tujuan penerapan PBK, dan instrumen yang digunakan dapat disimpulkan bahwa secara operasional prinsip utama penerapan PBK adalah adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen perencanaan nasional dan alokasi anggaran yang dikelola K/L sesuai tugas-fungsinya (yang tercermin dalam struktur organisasi K/L). Dokumen perencanaan tersebut meliputi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Renja-K/L. Sedangkan alokasi anggaran yang dikelola K/L tercermin dalam dokumen RKA-K/L dan DIPA yang juga merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang bersifat tahunan serta mempunyai keterkaitan erat. Hubungan antara dokumen tersebut digambarkan di bawah ini.

76 76


Diagram 1 Hubungan antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Diagram 1 Hubungan antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Diagram 2 Kerangka PBK Pemerintah menentukan prioritas pembangunan beserta kegiatan-kegiatan

yang akan dilaksanakan dalam dokumen RKP. Hasil yang diharapkan adalah hasil secara nasional (national outcomes) sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar. Selanjutnya berdasarkan tugas-fungsi yang diemban dan mengacu RKP dimaksud, K/L menyusun : Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) Program, dan hasil pada Unit Eselon I sesuai dengan tugas-fungsinya; Kegiatan, Indikator kinerja Kegiatan (IKK), dan keluaran pada Unit pengeluaran (spending unit) pada tingkat Satker atau Eselon II di lingkungan Unit Eselon I sesuai Program yang menjadi tanggung jawabnya. Perumusan Hasil pada Program dan Keluaran pada kegiatan dalam penerapan PBK merupakan hal penting disamping perumusan indikator kinerja program/kegiatan. Rumusan indikator kinerja ini menggambarkan tanda-tanda keberhasilan program/ kegiatan yang telah dilaksanakan beserta Keluaran/Hasil yang diharapkan. Diagram 3 Struktur Anggaran Penerapan PBK Indikator kinerja inilah yang akan digunakan sebagai alat ukur setelah berakhirnya program/kegiatan, berhasil atau tidak. Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, perlu pemahaman mendasar dalam penyusunan anggaran mengenai alur pemikiran: 1. Keterkaitan antara kegiatan dengan program yang memayungi. 2. Kegiatan menghasilkan kinerja berupa Keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa. The Indonesian Budget Overview 2011

77

3. Indikator kinerja merupakan alat ukur penilaian kinerja kegiatan. 4. Kegiatan didukung oleh komponen input dalam pencapaiannya. 5. Keterkaitan keluaran kegiatan dengan cara pencapaiannya melalui Komponen Keterkaitan antar komponen sebagai tahapan dalam rangka pencapaian Keluaran, sehingga tidak ditemukan adanya tahapan kegiatan (komponen) yang tidak relevan. PENERAPAN PBK TAHUN 2005 s.d 2011 Ketersediaan sumber anggaran yang terbatas untuk mendanai penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat memerlukan upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber penganggaran. Pengalaman dalam menerapkan anggaran rutin dan anggaran pembangunan, semula diharapkan dapat memberikan hasil pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, secara maksimal ternyata telah menghasilkan inefisiensi. Dikotomi dalam kegiatan dan proyek menimbulkan duplikasi dalam pendanaan. Demikian juga sistem penganggaran yang kurang menekankan pada pencapaian keluaran menyebabkan kinerjanya sulit diukur dan tidak akuntabel. Penganggaran berbasis kinerja menghendaki anggaran disusun berdasarkan prestasi kerja yang hendak dicapai pada tahun yang direncanakan diterapkan untuk menggantikan penganggaran yang bersifat line item. Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja seiring dengan Anggaran Terpadu, dan KPJM yang ketiganya berupaya untuk lebih meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui penerapan ketiga pendekatan tersebut K/L diberikan keleluasaan untuk menjabarkan programprogram Pemerintah ke dalam kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Melalui sistem ini keberhasilan suatu K/L dalam melaksanakan program dan kegiatannya bukan diukur dari besarnya anggaran yang telah diserap,

78 78


melainkan kemampuan untuk mewujudkan output-outputnya yang terukur secara efisien, ekonomis, efektif serta tetap akuntabel. Secara khusus perkembangan penerapan penganggaran berbasis kinerja dari tahun anggaran 2005 (tahun pertama penerapan reformasi sistem penganggaran) sampai dengan tahun anggaran 2010 dapat diuraikan sebagai berikut: • Pada tahun 2005 mulai diperkenalkan formulir-formulir RKA-K/L yang mengakomodir pencantuman output. Formulir output ini sangat strategis untuk diisi oleh K/L dan menunjukkan adanya perubahan yang fundamental dalam proses penganggaran, yaitu bahwa penganggaran bukan semata didasarkan pada uraian mengenai penggunaan dana yang dijabarkan menurut input dari kegiatan/subkegiatan, tetapi seharusnya lebih didasarkan pada uraian penggunaan dana yang dijabarkan menurut output kegiatan/subkegiatan yang kuantitatif dan terukur (measurable). • Pada tahun 2006, konsep penerapan PBK sedang dalam tahap pengembangan. Beberapa perbaikan di tahun 2006 dalam rangka PBK, antara lain mulai diperkenalkannya standar biaya sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran sebagai bagian dari penerapan PBK. • Pada tahun 2007, dilakukan sinkronisasi kegiatan-kegiatan K/L dengan program yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Selanjutnya, pihak K/L juga diminta untuk dapat mengidentifikasikan output kegiatan dan mengisi/ melengkapi kolom-kolom yang terkait dengan output kegiatan. • Pada tahun 2008, beberapa perbaikan dalam penerapan pendekatan PBK pada tahun anggaran 2008 berupa perbaikan substansi RKA-K/L yang menitikberatkan pada keterkaitan antara RKP dan Renja-KL dengan menerjemahkan ke dalam dokumen anggaran (RKA-K/L). Perbaikan tersebut bertujuan agar konsep hubungan antara Renja-K/L dengan RKA-K/L secara operasional terwujud.


79

• Pada tahun 2009 penerapan sistem penganggaran lebih memberikan fokus pada pendekatan penganggaran PBK melalui pemantapan substansi RKA-K/L yang menitikberatkan pada perumusan keluaran kegiatan dan indikatornya yang dikaitkan dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Tahun 2009 dilakukan pemantapan penggunaan SBK sebagai sebuah alat (tools) untuk meningkatan relevansi antara alokasi anggaran dengan keluaran (output) serta meningkatkan efisiensi anggaran dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan. • Pada tahun anggaran 2010 dilakukan beberapa perbaikan dan penyempurnaan yaitu dengan restrukturisasi program dan kegiatan pada seluruh K/L yang merupakan prasyarat untuk penerapan PBK dan selanjutnya memperkenalkan konsep baseline dan new initiative sebagai bagian dari penerapan KPJM yang merupakan kesinambungan dari pendekatan PBK. Untuk menjaga penerapan PBK dan KPJM dilakukan monitoring dan evaluasi penganggaran yang hasilnya akan digunakan sebagai pertimbangan pengalokasian anggaran. Tahun 2011 merupakan tahun pertama penerapan konsep PBK dan KPJM secara utuh dengan struktur Program dan kegiatan baru. Namun, dalam rangka pengembangan dan pemantapan sistem penganggaran secara menyeluruh dilakukan penyempurnaan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a. Penataan kembali struktur program dan kegiatan

Langkah ini dilakukan bersama antara Kementerian Keuangan dengan Bappenas. Penataan program dan kegiatan K/L dengan mengacu pada tugas dan fungsi K/L dan sesuai dengan hakekat pelayanan publik. Program dan kegiatan disusun mencerminkan day to day operation melalui struktur organisasi yang ada. Prinsip tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan suatu kegiatan dan memudahkan pengukuran kinerja masing-masing unit organisasi dan tidak ada lagi program yang semata-mata

80 80


menampung belanja rutin di satu pihak dan di pihak lain semata menampung belanja pembangunan saja. b. Melakukan pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja yang digunakan dalam sistem penganggaran baru terarah pada hasil (outcomes-focused budgeting). Pengukuran kinerja tidak hanya dari sisi efektifitas dan efisiensi saja tetapi sisi kualitas juga diperhatikan. Pengukuran efektifitas dan efisiensi menekankan suatu keluaran yang dihasilkan berfungsi terhadap peningkatan kehidupan masyarakat dengan harga yang wajar. Kedua cara pengukuran tersebut dibarengi dengan pengukuran kualitas yang menekankan seberapa baik barang yang dihasilkan atau jasa pelayanan yang diberikan.

Langkah-langkah yang ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui :

1 Perumusan sasaran (goals)/outcome dan tujuan (objective) dari masingmasing program sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan K/L (policy-oriented budget).

2. Perumusan indikator kinerja utama (key performance indicator) program dan kegiatan.

c. Penerapan pengeluaran dengan prespektif jangka menengah yang lebih dikenal dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) d. Penyempurnaan bentuk formulir RKA-KL beserta cara pengisiannya.

Perubahan-perubahan sebagaimana diuraikan di atas akan diakomodir dalam formulir RKA-KL. Formulir RKA-KL yang ada saat ini, nantinya akan disempurnakan sehingga mencerminkan penerapan anggaran yang menggunakan pendekatan anggaran terpadu, anggaran dalam kerangka jangka menengah, dan anggaran berbasis kinerja secara lebih komprehensif.


81

KEBIJAKAN PENERAPAN PBK TAHUN 2012

Diagram 1 Hubungan antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Tingkatan Penerapan PBK

Penerapan PBK mengacu pada struktur organisasi K/L. Hubungan antara struktur organisasi dan kinerja yang akan dicapai merupakan kerangka PBK sebagaimana Diagram 2

Diagram 2 Kerangka PBK

Diagram 2 Kerangka PBK

Berdasarkan Diagram 2.1, penerapan PBK dapat dilihat dalam dalam 2 (dua) tingkatan, yaitu penerapan PBK Tingkat Nasional dan Penerapan PBK Tingkat K/L. Penerapan PBK pada tingkat Nasional dilaksanakan melalui langkah sebagai berikut:

Diagram 3 Struktur Anggaran Penerapan PBK

1. Pemerintah menentukan tujuan (dalam bentuk Prioritas dan Fokus 1 Prioritas pembangunan nasional beserta target kinerjanya) untuk waktu 1 (satu) tahun yang akan datang dalam dokumen RKP. Hasil yang diharapkan berupa national outcome yang mengarah kepada gambaran sebagaimana amanat UndangUndang Dasar; 2. Berdasarkan tujuan tersebut Pemerintah merumuskan Kegiatan Prioritas dan/atau Kegiatan dalam kerangka tugas-fungsi yang diemban suatu K/L, IKK, dan output (jenis, volume, dan satuan ukur). Selanjutnya Pemerintah akan menghitung perkiraan kebutuhan anggarannya yang disesuaikan dengan

82 82


kemampuan keuangan negara; 3. Tujuan Pemerintah tersebut akan dilaksanakan oleh masing-masing K/L (beserta perangkat organisasi di bawah koordinasinya) dalam bentuk program dan kegiatan sesuai tugas-fungsinya. Sedangkan penerapan PBK pada tingkat K/L dilakukan melalui langkah sebagai berikut: 1. Sesuai dengan Renstra K/L, Unit Eselon IA merumuskan Program, IKU Program dan hasil; 2. Selanjutnya Program dijabarkan dalam Kegiatan, IKK, dan output pada Unit pengeluaran (spending unit) pada tingkat Satker atau Eselon II dilingkungan Unit Eselon IA sesuai dengan tugas dan fungsinya; 3. Kegiatan-kegiatan tersebut, disesuaikan pada kategori Fungsi/Sub Fungsi yang didukung, Prioritas Nasional/Bidang atau Non Prioritas; 4. Hasil rumusan Program, IKU Program, hasil, Kegiatan, IKK, dan output dituangkan dalam dokumen Renja-K/L, RKA-K/L dan DIPA.


83

Struktur Anggaran dalam PBK Diagram 3 Struktur Anggaran Penerapan PBK STRUKTUR ANGGARAN PENERAPAN PBK

PROGRAM

OUTCOME

KEGIATAN

OUTPUT

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

SUB OUTPUT

KOMPONEN

SUB KOMPONEN

DETIL BELANJA

RINCIAN ALOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Struktur Anggaran dalam penerapan PBK, lebih memperhatikan keterkaitan Box-2 Perbandingan Struktur

secara jelas hubungan antara perencanaan dan penganggaran yang merefleksikan Sebelum Restrukturisasi

Setelah Restrukturisasi

keselarasan antara kebijakan (top down) dan pelaksanaan kebijakan (bottom up). Gambaran Struktur Anggaran dalam rangka penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dapat digambarkan dalam Diagram 3. Struktur Anggaran merupakan penggambaran satu kesatuan perencanaan dan penganggaran dalam unit organisasi K/L. Satu kesatuan yang dimaksud adalah kesatuan dalam kebutuhan sumber daya yang diperlukan oleh Satker dalam rangka pelaksanaan Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana tugas fungsi yang diemban Satker (bottom up). Hal ini harus sejalan dengan rancangan kebijakan yang diputuskan pada tingkat Organisasi Pemerintah yang telah dikoordinasikan oleh Unit-Unit Organisasinya (top down) yang bertanggung jawab terhadap Program. 2

Penerapan PBK yang diamanatkan proses reformasi penganggaran mengakibatkan perubahan dalam struktur anggaran. Tahun 2011 dilakukan restrukturisasi Program dan Kegiatan dengan tujuan untuk mencegah tumpang tindih pelaksanaan Program dan Kegiatan sehingga unit penanggung jawab tiap kegiatan menjadi jelas (Box-1).

84 84


RINCIAN ALOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Box-2 Perbandingan Struktur Sebelum Restrukturisasi

Setelah Restrukturisasi

Bagian-bagian dan fungsi struktur anggaran sebagai berikut: 1. Program : a. Program merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi K/L yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon I atau unit K/L yang berisi Kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerja yang terukur. b. Rumusan Program merupakan hasil restrukturisasi tahun 2011 dan penyesuaiannya. c. Rumusan Program dalam dokumen RKA-K/L harus sesuai dengan rumusan Program yang ada dalam dokumen Renja-K/L. 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Program : a. IKU Program merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil pada tingkat Program. b. Pendekatan yang digunakan dalam menyusun IKU Program berorientasi pada kuantitas, kualitas, dan/atau harga. c. Dalam menetapkan IKU Program, K/L berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas. d. Rumusan IKU Program dalam dokumen RKA-K/L harus sesuai dengan rumusan IKU Program yang ada dalam dokumen Renja-K/L.


85

2

3. Hasil (Outcome) : a. Hasil merupakan prestasi kerja yang berupa segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output dari Kegiatan dalam satu Program. b. Secara umum kriteria dari hasil sebuah Program adalah : 1. Mencerminkan Sasaran Kinerja unit Eselon I sesuai dengan visi, misi dan tugas-fungsinya; 2. Mendukung Sasaran Strategis K/L; 3. Dapat dilakukan evaluasi. c. Rumusan Hasil dalam dokumen RKA-K/L harus sesuai dengan rumusan hasil yang ada dalam dokumen Renja-K/L. 4. Kegiatan : a. Kegiatan merupakan penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker atau penugasan tertentu K/L yang berisi komponen Kegiatan untuk mencapai output dengan indikator kinerja yang terukur. b. Rumusan Kegiatan hasil restrukturisasi tahun 2011 dan penyesuaiannya. c. Rumusan Kegiatan dalam dokumen RKA-K/L harus sesuai dengan rumusan Kegiatan yang ada dalam dokumen Renja-K/L. d. Alokasai anggaran kegiatan dirinci lebih lanjut dalam beberapa struktur: 1. Komponen : a. Komponen merupakan tahapan dari proses pencapaian output, yang berupa paket-paket pekerjaan. b. Komponen bisa langsung mendukung pada output atau pada Suboutput. c. Komponen

disusun

berdasarkan

relevansinya

terhadap

pencapaian output, baik terhadap volume maupun kualitasnya. d. Antar komponen mempunyai keterkaitan yang saling mendukung

86 86


dalam pencapaian output, sehingga ketidakterlaksanaan/ keterlambatan salah satu komponen bisa menyebabkan ketidakterlaksanaan/keterlambatan komponen yang lain dan juga bisa berdampak pada penurunan kualitas, penurunan kuantitas maupun kegagalan dalam pencapaian output. 2. Subkomponen : a. Subkomponen merupakan kelompok-kelompok detil belanja, yang disusun dalam rangka memudahkan dalam pelaksanaan Komponen b. Subkomponen sifatnya opsional (boleh digunakan, boleh tidak). 3. Detil Belanja

Detil Belanja merupakan rincian kebutuhan belanja dalam tiap-tiap jenis belanja yang berisikan item-item belanja.

5. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) : a. IKK merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur output pada tingkat Kegiatan. b. Pendekatan yang digunakan dalam menyusun IKK berorientasi pada kuantitas, kualitas, dan/atau harga. c. Dalam menetapkan IKK, K/L berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas. d. Rumusan IKK dalam dokumen RKA-K/L harus sesuai dengan rumusan IKK yang ada dalam dokumen Renja-K/L 6. Output a. Output merupakan prestasi kerja berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. b. Rumusan output dalam dokumen RKA-K/L berupa barang atau jasa,


87

sedangkan rumusan output dalam dokumen Renja-K/L berupa output statement. c. Rumusan output berupa barang atau jasa terdiri atas: 1. Jenis output, merupakan uraian mengenai identitas dari setiap output yang mencerminkan tugas fungsi unit Satker secara spesifik. 2. Volume output, merupakan data mengenai jumlah/banyaknya kuantitas Output yang dihasilkan. 3. Satuan output, merupakan uraian mengenai satuan ukur yang digunakan dalam rangka pengukuran kuantitas (volume) output sesuai dengan sesuai karakteristiknya. d. Secara umum kriteria dari output adalah : 1. Mencerminkan sasaran kinerja Satker sesuai Tugas-fungsi atau penugasan prioritas pembangunan nasional; 2. Merupakan produk utama/akhir yang dihasilkan oleh Satker penanggung jawab kegiatan; 3. Bersifat spesifik dan terukur; 4. Untuk Kegiatan Fungsional sebagian besar output yang dihasilkan berupa regulasi sesuai tugas-fungsi Satker; 5. Untuk Kegiatan penugasan (Prioritas Pembangunan Nasional) menghasilkan

output

prioritas

pembangunan

nasional

yang

mempunyai dampak secara nasional; 6. Setiap Kegiatan bisa menghasilkan output lebih dari satu jenis; 7. Setiap

Output

didukung

oleh

komponen

masukan

dalam

implementasinya; 8. Revisi rumusan output dimungkinkan pada penyusunan RKA-K/L dengan mengacu pada Pagu Anggaran K/L atau Alokasi Anggaran K/L. e. Dalam rangka pencapaian output dimungkinkan adanya suboutput dengan kriteria sebagai berikut:

88 88


1. Suboutput pada hakekatnya merupakan output 2. Output yang dinyatakan sebagai Suboutput adalah output-output yang mempunyai kesamaan dalam jenis dan satuannya. 3. Suboutput digunakan sebagai penjabaran dari masing-masing barang atau jasa dalam kumpulan barang atau jasa sejenis yang dirangkum dalam satu output. 4. Banyaknya Sub-suboutput atau akumulasi dari volume Sub-suboutput mencerminkan jumlah volume output. 5. Suboutput sifatnya opsional (boleh digunakan, boleh tidak). 6. Suboutput hanya digunakan pada output yang merupakan rangkuman dari barang atau jasa yang sejenis. 7. Output yang sudah spesifik dan berdiri sendiri (bukan rangkuman dari barang atau jasa yang sejenis) tidak memerlukan Suboutput.

KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM) DAN PENERAPANNYA KONSEP KPJM

Pendekatan dengan perspektif jangka menengah memberikan kerangka kerja perencanaan penganggaran yang menyeluruh, dengan manfaat optimal yang diharapkan berupa: Transparansi alokasi sumber daya anggaran yang lebih baik (allocative efficiency); Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to improve quality of planning); Fokus yang lebih baik terhadap kebijakan prioritas (best policy option); Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline); dan Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal sustainability).


89

2

Dalam proyeksi penganggaran jangka menengah, tingkat ketidakpastian ketersediaan alokasi anggaran di masa mendatang dapat dikurangi, baik dari sisi penyediaan kebutuhan dana untuk membiayai pelaksanaan berbagai inisiatif kebijakan prioritas baru maupun untuk terjaminnya keberlangsungan kebijakan prioritas yang tengah berjalan (on-going policies), sehingga pendisain kebijakan dapat menyajikan perencanaan penganggaran yang berorientasi kepada pencapaian sasaran secara utuh, komprehensif dan dalam konteks yang tepat, sesuai dengan kerangka perencanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan memusatkan perhatian pada kebijakan-kebijakan prioritas yang dapat dibiayai, tercapainya disiplin fiskal, yang merupakan kunci bagi efektivitas penggunaan sumber daya publik, diharapkan akuntabilitas pemerintah dalam penyelenggaraan kebijakan fiskal secara makro dapat tercapai. KPJM adalah pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Untuk menerapkan KPJM dengan baik, maka perlu memahami kerangka konseptual KPJM yang meliputi:

90 90


1. Penerapan sistem anggaran bergulir (rolling budget); 2. Adanya angka dasar (Baseline); 3. Penetapan Parameter; 4. Adanya mekanisme penyesuaian dan perbaikan angka dasar; dan 5. Adanya mekanisme untuk pengajuan usulan dalam rangka tambahan anggaran bagi kebijakan baru (additional budget for new initiatives). Paradigma sistem penganggaran bergulir (rolling budget) merupakan paradigma baru penganggaran untuk memperbaiki sistem penganggaran zero based yang mengabaikan alokasi anggaran tahun sebelumnya (historical budgetary allocations) yang mengidentifikasi kembali biaya-biaya yang diperlukan bagi implementasi program dan kegiatan yang telah disetujui. Penerapan paradigma rolling budget dengan baik mempersyaratkan kebijakan sebagai basis utama (policy driven) dalam proses penganggaran (budget alignment). Desain kebijakan yang disusun harus dapat memberikan informasi yang jelas, khususnya menyangkut target rencana penyelesaian kebijakan (policy accomplishment indicator) yang jelas sehingga dampak anggaran yang dibutuhkan melebihi satu tahun anggaran dapat diproyeksikan secara baik. Angka Dasar merupakan indikasi pagu prakiraan maju dari Kegiatan-kegiatan yang berulang dan/atau kegiatan-kegiatan tahun jamak berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dan menjadi acuan penyusunan Pagu Indikatif dari tahun anggaran yang direncanakan yang dibuat ketika menyusun anggaran. Parameter adalah nilai-nilai yang digunakan sebagai acuan. Nilai-nilai tersebut dapat berupa keterangan atau informasi yang dapat menjelaskan batas-batas atau bagian-bagian tertentu dari suatu sistem. Agar dapat menerapkan KPJM secara efektif maka perlu dilakukan identifikasi terhadap parameter-parameter yang mempengaruhi proyeksi penghitungan pendanaan pada masa yang akan datang


91

baik berupa parameter ekonomi maupun parameter nonekonomi. Penyesuaian terhadap angka dasar (baseline) sangat diperlukan bagi kesinambungan implementasi kebijakan yang ditetapkan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. Mekanisme penyesuaian ini dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter yang telah ditetapkan baik parameter ekonomi maupun nonekonomi. Pengajuan usulan anggaran untuk kebijakan baru harus diatur untuk memberikan kepastian mekanisme dan prosedural bagi para pihak yang berkepentingan. Usulan anggaran bagi kebijakan baru diajukan setelah diketahui terdapat sisa ruang fiskal (fiscal space) berdasarkan penghitungan terhadap proyeksi sumber daya anggaran yang tersedia (resources availibility) dikurangi dengan kebutuhan angka dasar (baseline). Secara umum penyusunan KPJM yang komprehensif memerlukan suatu tahapan proses penyusunan perencanaan jangka menengah meliputi: 1. penyusunan proyeksi/rencana kerangka (asumsi) ekonomi makro untuk jangka menengah; 2. penyusunan proyeksi/rencana /target-target fiskal (seperti tax ratio, defisit, dan rasio utang pemerintah) jangka menengah; 3. rencana kerangka anggaran (penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan) jangka menengah (medium term budget framework), yang menghasilkan pagu total belanja pemerintah (resources envelope); 4. pendistribusian total pagu belanja jangka menengah ke masing-masing K/ L

(line ministries ceilings). Indikasi pagu K/L dalam jangka

menengah tersebut merupakan perkiraan batas tertinggi anggaran belanja dalam jangka menengah; 5. penjabaran pengeluaran jangka menengah (line ministries ceilings) masing-

92 92


masing K/L ke masing-masing program dan kegiatan berdasarkan indikasi pagu jangka menengah yang telah ditetapkan. Tahapan penyusunan proyeksi/rencana (a) sampai dengan (d) merupakan proses top down sedangkan tahapan (e) merupakan proses bottom up. Proses estimasi bottom up seringkali dipisah atas proyeksi mengenai biaya dari pelaksanaan kebijakan yang sedang berjalan (ongoing policies) dan penyesuaiannya sehubungan dengan upaya-upaya rasionalisasi program/kegiatan melalui proses evaluasi program/kegiatan, serta prakiraan atas biaya dari kebijakan baru (new policies). Dalam rangka penyusunan RKA-KL dengan pendekatan KPJM, K/L perlu menyelaraskan kegiatan/program dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) dan Rencana Strategi (Renstra) K/L, yang pada tahap sebelumnya juga menjadi acuan dalam menyusun RKP dan Renja-KL.

PENERAPAN KPJM TAHUN 2005 s.d. 2011 Secara khusus perkembangan penerapan KPJM dari tahun anggaran 2005 (tahun pertama penerapan reformasi sistem penganggaran) sampai dengan tahun anggaran 2011 dapat diuraikan sebagai berikut: • Pada tahun 2005 konsep KPJM secara utuh belum diperkenalkan kepada K/L tetapi formulir RKA-KL telah megakomodir informasi KPJM tersebut. Penerapan KPJM tersebut tercermin pada kolom prakiraan maju dalam: a. Form 1.2 dan 1.5 untuk tingkat satuan kerja; b. Form 2.2 untuk tingkat eselon I; dan c. Form 3.2 untuk tingkat kementerian/lembaga. • Tahun 2006 konsep KPJM mulai diperkenalkan dalam penyusunan RKA-KL tahun anggaran 2006. Konsep KPJM yang mencakup definisi dan metode penyusunan dimuat dalam buku pedoman penyusunan RKA-KL 2006 (Permenkeu No. 54/2005) dan disediakan formulir yang lebih detail mengakomodir KPJM. The Indonesian Budget Overview 2011

93

Namun mengingat, tahun anggaran 2006 merupakan tahun pertama kali konsep KPJM diperkenalkan dan keterbatasan waktu dalam menyusun RKAK/L, dapat dimaklumi jika umumnya K/L belum dapat menyusun prakiraan maju. • Penerapan KPJM mulai dicobakan kepada seluruh K/L pada tahun 2007 dan angka prakiraan maju dicantumkan dalam Lampiran V Perpres Rincian APBN 2007. Berdasarkan evaluasi, belum semua K/L dapat mengisi kolom-kolom tersebut secara benar. • Penerapan KPJM tahun anggaran 2008 masih fokus pada himbaun pada K/L untuk mengisi angka prakiraan maju. Argumentasinya, KPJM akan menggambarkan konsukuensi besaran pembiayaan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target kebijakan tertentu untuk tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, hal paling krusial dalam penerapan KPJM dalam perencanaan penganggaran adalah definisi yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi organisasi serta program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN dan RKP, dimana hasil yang diharapkan dari program prioritas tersebut merupakan tanggung jawab organisasi untuk mencapainya. • Penerapan KPJM di Indonesia sampai dengan tahun anggaran 2009 masih sebatas himbauan agar K/L mengisi pada kolom-kolom dalam dokumen penganggaran (RKA-KL). Seandainya kolom-kolom yang terkait dengan KPJM sudah diisi, masih perlu diuji lebih lanjut apakah pengisian kolom KPJM tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan alokasi anggaran pada tahun sesudah tahun anggaran yang direncanakan. Hal ini dapat dimaklumi karena Kementerian Keuangan belum dapat menyampaikan prakiraan anggaran untuk jangka menengah (Medium Term Budget Framework) kepada K/L sebagai batasan anggaran (budget constrain) pada masing-masing program/kegiatan yang akan dilaksanakan K/L pada tahun-tahun mendatang melalui prakiraan

94 94


kedepan (forward estimate), baik dari sisi capaian kinerja maupun anggaran. • Tahun 2010, mengingat konsep KPJM pada beberapa tahun sebelumnya tidak dapat diterapkan secara maksimal karena belum ada Medium Term Fiscal Framework (MTFF) dan Medium Term Budget Framework (MTBF) maka, persiapan yang dilakukan dalam rangka implementasi berupa pemetaan kegiatan-kegiatan yang dilakasanakan dan pemilahan kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar dapat dikelompokkan jenis kegiatan berdasarkan kerangka pengeluaran jangka menengah, berupa: kegiatan dasar1; kegiatan yang merupakan base line2, dan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan new inisiative3. Tahun anggaran 2011 merupakan momentum penerapan KPJM secara penuh. Peraturan Menteri Keuangan No.104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L Tahun Anggaran 2011 menjelaskan mekanisme penyusunan anggaran dalam rangka penerapan KPJM. Informasi mengenai angka prakiraan maju tersedia pada Formulir 3 RKA-K/L dalam lingkup Unit Eselon I atau penanggung jawab program. Seluruh K/L telah menerapkan pendekatan KPJM pada tahun 2011 melalui pengisian angka prakiraan maju untuk 2 tahun setelah alokasi anggaran tahun 2011 (2012 dan 2013). Pengisian angka prakiraan maju tersebut difasilitasi oleh program aplikasi RKA-K/L, sehingga hal tersebut memudahkan bagi K/L untuk mengimplementasikannya. Dalam proses penyusunan KPJM tersebut juga telah diingatkan bahwa angka prakiraan maju yang nantinya ditetapkan merupakan angka/alokasi anggaran yang sifatnya mengikat untuk ditetapkan sebagai alokasi

1

Kegiatan ditujukan untuk operasional birokrasi dan berisikan alokasi anggaran gaji dan tunjangan, serta untuk biaya pemeliharaan asset. Alokasi ini tidak didiskusikan dengan DPR tetapi hanya untuk diketahui.

2

Kegiatan yang kinerjanya telah disepakati untuk kurun waktu 3 atau 5 tahun dan alokasi anggaran menyertainya sesuai skala prioritas.

3

Kegiatan yang muncul di tengah-tengah kegiatan yang merupakan base line. Alokasi anggaran kegiatan tersebut sesuai dengan fiscal space yang ada.


95

angka dasar pada tahun yang direncanakan (2012).

PENERAPAN KPJM TAHUN 2012 KPJM sebagai suatu pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan yang pengambilan keputusannya dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, mempunyai implikasi biaya pada tahun yang akan datang (tertuang dalam prakiraan maju). Angka prakiraan maju sebagai implementasi KPJM yang disusun oleh suatu Kementerian Negara/Lembaga harus memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN).

Memperbaiki Angka Dasar Dalam RKA-K/L tahun anggaran 2011 telah ditetapkan angka prakiraan maju untuk tahun 2012. Persiapan penyusunan anggaran dalam dokumen RKA-K/L 2012 dimulai dengan memperbaiki angka prakiraan maju menjadi Angka Dasar. Kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi di saat menetapkan angka prakiraan maju/angka dasar, harus diperbaiki sehingga menunjukkan angka yang benar. Alasan utama untuk memperbaiki angka dasar antara lain: 1. K/L melakukan kesalahan ketika mencantumkan Volume Output pada Prakiraan Maju; 2. K/L salah dalam mengklasifikasikan “berhenti” atau “berlanjut” untuk Output atau komponen; 3. K/L salah dalam mengklasifikasikan komponen “utama” atau “pendukung”; 4. K/L terlalu detail dalam mengelompokan output, sehinga jumlah output dari suatu K/L terlalu banyak; 5. K/L mendefenisikan output terlalu luas yang selanjutnya dibagi menjadi

96 96


beberapa sub output yang seharusnya dapat menjadi output tersendiri; 6. Nomenklatur output K/L tidak mencerminkan barang atau jasa; 7. Pada level komponen, K/L perlu memunculkan komponen baru atau menghapus komponen yang tidak dibutuhkan; dan/atau 8. K/L perlu melakukan penajaman perumusan komponen. Langkah-langkah yang dilakukan K/L untuk menelusuri kesalahan Angka Dasar adalah: 1. Pengecekan program/kegiatan yang tahun yang direncanakan Prakiraan Majunya jauh lebih besar atau lebih kecil dibandingkan pagu tahun sebelumnya (misalnya dengan batas deviasi 10%). a. Jika nilainya jauh lebih besar, hal tersebut mungkin akibat kesalahan memasukkan Volume Output; b. Jika nilainya jauh lebih rendah, hal ini dapat di diakibatkan karena Volume Output belum dimasukkan ke Prakiraan Maju atau output salah diklasifikasikan sebagai “berhenti”. 2. Perencana melakukan reviu terhadap output dan komponen untuk mengecek apakah nomenklatur ouput dan komponen sudah tepat. 3. Perencana melakukan pengecekan terhadap output dan komponen apakah perlu penajaman nomenklatur output/komponen, atau perubahan klasifikasi output/komponen. 4. Lakukan pengecekan satker mana yang menyebabkan kesalahan tersebut. Setelah pengecekan dan pemeriksaan sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi pada Angka Dasar dapat diidentifikasi, perbaikan Angka Dasar dapat dikelompokkan menjadi perbaikan pada level output dan perbaikan pada level komponen.


97

Penyesuaian Angka Dasar Penyesuaian Angka Dasar merupakan proses menjadikan Angka Dasar yang telah disusun pada tahun sebelum tahun yang direncanakan (misal tahun 2011) sesuai dengan asumsi-asumsi atau parameter yang akan terjadi pada tahun yang direncanakan (misal tahun 2012). Parameter yang perlu disesuaikan yaitu parameter ekonomi yang secara otomatis diakukan oleh sistem aplikasi RKA-KLdan parameter non-ekonomi yang disesuaikan secara manual oleh perencana. Selain penyesuaian parameter, penyesuaian Angka Dasar juga meliputi penyusunan Angka Prakiraan Maju baru (3 tahun dari tahun yang direncanakan). Terdapat tiga hal yang menjadi penyebab dilakukan penyesuaian terhadap Angka Dasar yaitu Penyesuaian parameter ekonomi,Penyesuaian parameter nonekonomi, dan Penyusunan prakiraan maju baru. 1. Penyesuaian parameter ekonomi

Parameter ekonomi yang digunakan dalam pendekatan KPJM dalam menyusun anggaran adalah asumsi-asumsi ekonomi yang ada dalam APBN, namun dalam penerapan KPJM saat ini asumsi yang digunakan adalah inflasi.

Setiap tahun prakiraan inflasi berbeda dari tahun sebelumnya, oleh karena itu perlu dilakukan update terhadap asumsi inflasi yang akan digunakan pada tahun yang direncanakan. Asumsi inflasi digunakan sebagai parameter penyesuaian agar pengeluaran yang direncanakan pada tahun yang direncanakan tepat.

Ketika penyesuaian dilakukan dengan asumsi parameter inflasi (baru), dalam penyusunan anggaran pada tahun yang direncanakan, prakiraan pengeluaran dapat meningkat atau berkurang sesuai dengan kenaikan atau penurunan asumsi inflasi tersebut.

2. Penyesuaian parameter non-ekonomi.

98 98

Parameter ekonomi merupakan parameter yang berkaitan dengan kebijakan BAB II Implementasi Sistem Penganggaran

pemerintah atau K/L. Lingkup parameter ekonomi yang harus dilakukan penyesuaian adalah: a. Penyesuaian perhitungan belanja pegawai disesuaikan dengan perubahan database kepegawaian. b. Penambahan atau pengurangan Volume Output

K/L dapat menaikkan Volume Output untuk setiap kegiatan tapi tanpa menambah anggaran, sedangkan untuk pengurangan target Volume Output hanya boleh untuk Output yang merupakan prioritas K/L. 1) Penambahan Volume Output dapat dilakukan oleh K/L dengan sumber pendanaan dari hasil optimalisasi K/L yang bersangkutan. 2) Pengurangan Volume Output dapat dilakukan jika dalam evaluasi tahun sebelumnya Volume Output yang menjadi target tidak mampu dicapai oleh K/L. Pengurangan Volume Output hanya dapat dilakukan pada kegiatan prioritas K/L.

c. Pengurangan anggaran.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang penerapan Penghargaan dan sanksi ditahun 2011 secara langsung akan mempengaruhi Angka Dasar yang telah disusun berdasarkan Prakiraan Maju. Pemberian sanksi kepada K/L yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran tahun 2010 (tahun anggaran sebelumnya) akan mengakibatkan pengurangan anggaran ditahun 2011 (pada tahun berjalan) dan akan memberikan efek terhadap pengurangan pada prakiraan maju di tahun yang direncanakan (Angka Dasar). Pengurangan anggaran yang dikarenakan oleh sanksi tidak boleh mengurangi target Volume Output yang direncanakan.

d. Pengurangan target volume output dan anggaran.

Pengurangan Volume Output dan anggaran dapat dilakukan jika dalam evaluasi tahun sebelumnya Volume Output yang menjadi target tidak


99

mampu dicapai oleh K/L. Pengurangan Volume Output dan anggaran hanya untuk kegiatan prioritas K/L. e. Realokasi anggaran dan target Output serta pagu K/L.

Dalam melaksanakan KPJM K/L diberikan fleksibilitas dalam melakukan realokasi target Output dalam melakukan penyesuaian sepanjang dalam pagu anggaran yang tetap baik pagu anggaran dalam rangka prioritas nasional/bidang maupun pagu anggaran prioritas K/L. Realokasi dapat dilakukan antar program, kegiatan, Output dan satker termasuk antar lokasi. Batasan yang diberikan adalah realokasi tidak dapat dilakukan dari prioritas nasional atau prioritas bidang ke prioritas K/L.

f. Memindahkan target Volume Output ke masa depan.

Dalam melakukan penyesuaian Angka Dasar K/L diberikan fleksibilitas untuk memindahkan Volume Output ke tahun anggaran berikutnya sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan pencapaian Output tersebut. Memindah target Volume Output ke masa depan tidak diikuti dengan carried over anggarannya.

3. Membuat prakiraan maju baru.

Dasar utama dari penerapan KPJM adalah rolling budget. Sebagai bagian dari penyusunan anggaran setiap tahun maka prakiraan maju yang baru harus ditambahkan dalam Angka Dasar. Prakiraan maju untuk Kegiatan dan Program merupakan akumulasi dari komponen-komponen yang berlanjut baik itu komponen utama maupun komponen pendukung.

Inisiatif Baru Inisiatif Baru dan Angka Dasar merupakan bagian terpenting dari penerapan KPJM. Angka Dasar dalam KPJM mengkomodir seluruh kebijakan yang berulang dari tahun ketahun, sedangkan Inisiatif Baru mengakomodir perubahan kebijakan atau

100 100


munculnya kebijakan baru dalam jangka tahun tertentu. Di dalam KPJM Inisiatif Baru didefinisikan sebagai kebijakan baru atau perubahan kebijakan berjalan yang menyebabkan adanya konsekuensi angaran, baik pada anggaran baseline maupun anggaran kedepan. Landasan Konseptual yang mendasari penerapan Inisiatif Baru adalah: 1. Fleksibilitas dalam perencanaan dengan tetap menjaga akuntabilitas. 2. Perencanaan berorientasi pada arah kebijakan. 3. Penerapan prinsip tata kelola yang baik (transparansi dan akuntabilitas);dan 4. Berorientasi pada pencapaian kinerja. Tujuan dari penerapan Inisiatif baru adalah: 1. Memberikan fleksibelitas pada system perencanaan dan penganggaran.

Mekanisme Inisiatif baru memungkinkan pemerintah untuk menambah atau mengubah kebijakan nasional sebagai respon terhadap perkembagan keadaan dengan tetap dalam koridor Kerangka Fiskal Jangka Menengah. Pada tingkat K/L, mekanisme Inisiatif Baru memberikan fleksibelitas mengelola anggaran agar mencapai hasil yang maksimal dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas.

2. Menjaga Konsistensi pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Inisiatif Baru memungkinkan pemerintah untuk mengadakan penyesuaian rencana dalam merespon perubahan kondisi. Inisiatif baru yang diajukan harus menjaga onsistensi pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai RPJMN.

3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Inisiatif Baru meningkatkan transparansi dalam sistem perencanaan karena prosesnya sifatnya terbuka mulai dari proses pengusulan hingga penetuan hasil akhir proposal. Disisi lain Inisiatif Baru meningkakan akuntabilitas karena adanya kejelasan tanggungjawab bagi institusiyang terlibat.


101

4. Melakukan efisiensi.

Mekanisme Inisiatif Baru akan mendorong efisiensi anggaran, karena dalam mekanisme ini di dimungkinkan terjadinya realokasi anggaran pada K/L yang dapat digunakan untuk mendanai Inisiatif Baru.

Inisiatif baru yang diajukan oleh K/L dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu: 1. Program (Fokus Prioritas), Outcome,Kegiatan, dan output Baru.

Inisiatif baru ini disebabkan adanya arah kebijakan baru, atau adanya perubahan pada kebijakan berjalan, yang membawa konsekuensi berupa penambahan anggaran di luar Angka Dasar. Bentuk inisiatif Baru ini dapat berupaProgram baru, Outcome Baru, Kegiatan Baru dan/atau output Baru.

2. Penambahan Volume Target.

Inisiatif baru berupa penambahan volume output yang menyebabkan pertambahan anggaran pada tahun yang direncanakan.

3. Percepatan Pencapaian Target.

Inisiatif Baru ini berupa penambahan volume target dalam rangka melakukan percepatan yang menyebabkan tambahan anggaran namun masih dalam pagu anggaran Baseline jangka menengah awal.

Proses pengusulan Inisiatif Baru dapat dilakukan dilakukan K/L pada 3 (tiga) kesempatan yaitu: 1. Sebelum Pagu indikatif (Pengusulan I) 2. Sebelum Pagu Anggaran (Pengusulan II) 3. Sebelum Alokasi Anggaran (Pengusulan III) Setiap K/L dapat mengajukan proposal Inisiatif Baru yang terkait dengan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional. Penetapan usulan yang akan

102 102


disetujui sebagai Inisiatif Baru dilakukan melalui sistem kompetisi dengan mempertimbangkan ketersediaan angaran dan ditetapkankan melalui sistem kompetisi atas kelayakan proposal. Proses pengusulan dan penetapan Inisiatif Baru melibatkan beberapa institusi, mulai dari Kabinet, K/L, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Peran masing-masing institusi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Kabinet

Kabinet berperan sebagai penentu bagi usulan Inisiatif Baru yang layak didanai. Inisiatif baru yang disetujui oleh kabinet berawal dari Arah kebijakan dan Prioritas pembangunan nasional (di awal tahun) yang ditetapkan oleh presiden.

2. Kementerian/Lembaga

K/L memiliki peran sebagai pengusul Inisiatif Baru. Inisiatif Baru yang diajukan oleh K/L harus sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan.

3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan memiliki peran sebagai Institusi Pusat (central agency) yang menjadi penilai kelayakan Inisiatif Baru. Kementerian PPN/Bappenas dalam proses penilaian focus kepada sisi kebijakan dan menjaga konsistensi pencapaian target pembanguan nasional.

4. Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan sebagai Institusi Pusat memiliki peran sebagai penilai Inisiatif baru yang fokus penilaiannya pada kelayakan anggaran atau kepatutan pendanaan sesuai kebijakan penganggaran.


103

104 104

BAB II PP 90 TAHUN 2010

BAB II PP 90 TAHUN 2010

MENGAWAL PERUBAHAN SISTEM PENGANGGARAN DI INDONESIA (PP 90 TAHUN 2010) Sebagai soko gurunya peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan Keuangan Negara, Undang-undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengamanatkan kepada Pemerintah untuk menyusun Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Rencana Kerja Anggaran Kementerian/lembaga (RKA KL) yang berbasis kinerja, penganggaran terpadu dan berperspektif jangka menengah. Satu tahun kemudian, Pemerintah menetapkan payung PP 21 tahun 2004 yang dijadikan landasan Kementerian/Lembagga untuk menyusun RKA KL. Dari sisi pentahapan penerapan sistem penganggaran yang baru, PP 21 tahun 2004 lebih memberikan aspek ‘pengenalan’ kepada Kementerian/Lembaga mengenai prinsip-prinsip penyusunan anggaran dengan pendekatan tiga pilar sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Keuangan Negara, yaitu anggaran berbasis kinerja, penganggaran terpadu dan penganggaran berperspektif jangka menengah. Dalam perkembangannya, selama kurun waktu 5 tahun sejak PP 21 ditetapkan menunjukkan bahwa pengaturan dalam PP 21/2004 sudah tidak dapat lagi sepenuhnya menampung kebutuhan dinamika penerapan sistem penganggaran. Oleh karenanya Pemerintah menindaklanjuti dengan menerbitkan perubahan (revisi) PP 21 tahun 2004 yaitu PP 90 tahun 2010.


105

Perubahan Substantif dan Perubahan Teknis Secara garis besar, terbitnya PP 90 tahun 2010 lebih banyak dilandasasi adanya kebutuhan untuk segera me’restrukturisasi’ program dan kegiatan yang selama ini ada, agar berorientasi pada peningkatan akuntabilitas. Alasan yang kedua, adanya kebutuhan penghitungan alokasi anggaran yang berorientasi pada efisiensi, efektivitas, dan berkesinambungan dan yang terakhir adanya tekat dari Pemerintah untuk segera menerapkan totalitas penerapan sistem penganggaran untuk seluruh komponen belanja negara, termasuk Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BABUN). Pada prinsipnya PP Nomor 90 Tahun 2010 memuat dua perubahan. Yang pertama perubahan yang bersifat substansif sedangkan yang kedua perubahan yang bersifat teknis. Perubahan yang bersifat substantive mencakup penyusunan RKAK/L yang semula hanya mengatur penyusunan RKA-K/L untuk Kementerian/ Lembaga diperluas dengan menambahkan penyusunan

pengeluaran untuk

Non Kementerian/Lembaga (BABUN) yang selama ini belum mempunyai payung hukum setingkat Peraturan Pemerintah. Perubahan yang diusung selanjutnya adalah pemantapan penerapan konsep penganggaran yang berperspektif jangka menengah (MTEF ) melalui penggunaan sistem penganggaran bergulir (rolling budget) dan yang ketiga penguatan proses penelaahan RKA-K/L yang semula diterjemahkan sebagai kegiatan yang bersifat administrasi berupa penyesuaian RKA-K/L dengan Pagu Sementara dan standar biaya diubah menjadi kegiatan penilaian kelayakan anggaran (efisiensi belanja) dan penilaian atas konsistensi sasaran kinerja dengan RKP. Selanjutnya diatur juga mengenai ketentuan yang mengatur lebih rinci tentang perubahan RKA-KL dalam pelaksanaan APBN serta penambahan ketentuan mengenai pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran sebagai instrumen penting dalam pengambilan keputusan alokasi anggaran (reward and punishment). Pada

106 106


akhir pengaturan yang bersifat substantive PP 90 tahun 2010 memayungi kegiatan yang selama ini telah ada yaitu pengintegrasian system informasi perbendaharaan dan anggaran Negara.

Perubahan/Penyempurnaan

PP 21/2004

PP 90/2010

1. Tambahan cakupan BABUN

-

Pasal 4 ayat (3), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 24

2. Penerapan MTEF/rolling budget

-

Pasal 7, Pasal 9 ayat (5), Pasal 10 memuat rolling budget

3. Penguatan proses penelaahan

Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5)

Pasal 10 ayat (5)

4. Perubahan RKA-K/L dalam pelaksanaan APBN

-

Pasal 15

5. Evaluasi kebijakan, pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran

Pasal 8

Pasal 5 ayat (3), Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20

6. Sistem informasi yang terintegrasi

-

Pasal 21

Perubahan yang kedua adalah perubahan yang bersifat teknis, yang meliputi, antara lain tidak dimuatnya lampiran format RKA-KL dan klasifikasi anggaran sebagaimana selama ini telah diatur dalam PP 21/2004. Sebagai gantinya, dengan pertimbangan perubahan format lebih fleksibel mengikuti dinamika perubahan, maka pengaturan format diatur dalam ketentuan yang rendah, yaitu Peraturan Presiden ataupun peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan perubahan teknis kedua mengatur mengenai penyesuaian struktur bab dan pasal sesuai dengan urutan/kronologis materi yang diatur.


107

Perbandingan antara struktur PP Nomor 21 Tahun 2004 dan PP Nomor 90 Tahun 2010

Konsideran

Konsideran

Bab I: Ketentuan Umum

Bab I: Ketentuan Umum

Bab II: Pokok-Pokok Penyusunan RKA-K/L

Bab II: Pendekatan dan Dasar Penyusunan RKA-K/L

Bagian Pertama : Dasar penyusunan RKA-K/L Bagian Kedua: Isi dan Susunan RKA-K/L Bagian Ketiga: Pendekatan Penyusunan RKA-K/L Bab III: Proses Penyusunan RKA-K/L

Bab III: Proses Penyusunan RKA-K/L dan Penggunaannya Dalam Proses Penyusunan RAPBN Bab IV: Alokasi Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bab V: Perubahan RKA-K/L Dalam Pelaksanaan APBN Bab VI: Penyusunan RDP-BUN Bab VII: Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Bab VIII: Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Anggaran Negara

Bab IV: Ketentuan Lain-Lain Bab V: Ketentuan Peralihan Bab VI: Ketentuan Penutup

Bab IX: Ketentuan Penutup

Penjelasan

Penjelasan

Lampiran

Perubahan Substantif Bab per Bab Salah satu perubahan yang cukup mendasar dalam PP 90 tahun 2010 adalah penguatan fungsi dokumen RKA KL baik dari fungsi perencanaan, pelaksanaan maupun dari tingkat yang terakhir yaitu evaluasi. Pada fungsi perencanaan,

108 108


dokumen RKA KL sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran yang pada akhirnya akan menjadi bahan penyusunan APBN. Fungsi yang kedua dokumen RKA KL apabila telah disahkan oleh Menteri Keuangan akan berfungsi sebagai berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan APBN dan fungsi yang terakhir adalah fungsi evaluasi. Diharapkan Kementerian/Lembaga dapat memanfaatkan dokumen RKA KL sebagai bahan atau alat untuk evaluasi atas kinerja Kementerian/ lembaga maupun instansi pembina/pengawas/pemeriksa (Kemenkeu, PAN, BPKP, BPK). Walaupun mesti harus disadari bahwa dokumen RKA KL masih terkesan sama dengan dokumen-dokumen yang ada (Renja, DIPA, Lakip), namun demikian minimal PP 90 tahun 2010 telah memberikan ruang apabila nanti dokumendokumen tersebut dapat disatukan sehingga menjadi efisien, baik dari segi waktu, tenaga, dan dana dalam proses penyelesaiannya.

PP Nomor 21 Tahun 2004


Pasal 1 angka 14:

Pasal 1 angka 8:

RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu K/L yang merupakan penjabaran dari RKP dan Renstra K/L yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan K/L yang disusun menurut Bagian Anggaran K/L.

Selanjutnya dalam penggunaan istilah ‘Pagu Sementara’ sering dipersepsikan bahwa pagu tersebut bersifat sementara ansich sehingga K/L cenderung untuk fokus mengerjakan RKA-KL setelah terbitnya Pagu Definitif pada bulan November. Hal ini apabila dibiarkan akan berpotensi mengurangi kualitas RKA-K/L karena terdapat beberapa rencana kinerja (program dan kegiatan) disusun secara mendadak pada bulan November tersebut. Oleh sebab itu dalam PP 90 tahun 2010 dipertegas bahwa ‘Pagu Anggaran K/L’ pada hakekatnya mengembalikan fungsi pagu tersebut sebagai pagu final versi Pemerintah sehingga rencana kinerja berikut kebutuhan dananya harus sudah fixed di level Pemerintah sebelum diajukan kepada DPR. The Indonesian Budget Overview 2011

109



Pasal 1 angka 16:

Pasal 1 angka 14:

Pagu sementara merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil Pembahasan Pemerintah Pusat dan DPR sebagai acuan dalam penyusunan RKA-K/L.

Pagu Anggaran K/L adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada K/L dalam rangka penyusunan RKA-K/L.

Demikian juga dalam penetapan perubahan pagu anggaran belanja , dalam PP ini telah memberikan pedoman bahwa APBN-P dapat dilakukan apabila benarbenar terdapat perubahan di tingkat makro yang menyebabkan berubahnya perkiraan jumlah pendapatan dan/atau belanja atau perubahan prioritas anggaran sedangkan apabila terjadi penghematan atau optimalisasi anggaran, penghematan atau optimalisasi tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan APBN-P.

PP Nomor 21 Tahun 2004 Tidak diatur

PP Nomor 90 Tahun 2010 Pasal 3 ayat (5): Besaran anggaran belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disesuaikan dengan perubahan kapasitas fiskal dan/atau perubahan pembiayaan anggaran sebagai akibat dari: perubahan asumsi makro perubahan target pendapatan negara perubahan prioritas belanja negara; dan/atau penggunaan saldo anggaran lebih tahun-tahun sebelumnya.

Selanjutnya dalam pendekatan dan dasar penyusunan RKA KL, PP 90 tahun 2010 memberikan penegasan bahwa sesuai dengan pasal 9 UU Nomor 17 Tahun 2003, penyusunan RKA-K/L merupakan kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran (PA). Oleh karena itu, Pengguna Anggaran pada hakekatnya adalah pejabat yang diberi kuasa oleh Presiden untuk mengelola keuangan negara pada kementerian/lembaga yang dipimpinnya. Penetapan status PA oleh Presiden kepada para pejabat yang ditunjuk, ditetapkan dalam suatu peraturan tersendiri

110 110


(PP, Perpres, atau Keppres). Dengan demikian, konsep ini akan menyempurnakan mekanisme penetapan BA yang selama ini dilakukan oleh DJA (yang secara otomatis menjadikan pejabat yang menguasai BA tersebut sebagai PA).



Pasal 2 ayat (1):

Pasal 4 ayat (2):

Kementerian Negara/Lembaga menyusun RKA-KL berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah.

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran wajib menyusun RKA-K/L atas Bagian Anggaran yang dikuasainya.

Hal baru lain yang cukup mendasar adalah adanya kewenangan Menteri Keuangan untuk menyusun RDP Bendahara Umum Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (3) PP 90 tahun 2010. Hal ini diatur dalam rangka mengakomodir kebutuhan atas landasan hukum penyusunan BABUN oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya mengenai klasifikasi anggaran, PP 90 tahun 2010 memberikan amanat secara tegas bahwa RKA-K/L harus disusun secara terstruktur dan dirinci menurut tiga klasifikasi anggaran, yang klasifikasi organisasi, klasifikasi fungsi dan yang terakhir klasifikasi jenis belanja sedangkan pengaturan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Kementerian/ Lembaga. Dalam kaitan dengan hubungan kelembagaan, khususnya dengan DPR, dalam PP 90 tahun 2010 memberikan panduan bahwa dalam penyusunan RKA-K/L yang merupakan bagian dari penyusunan RAPBN merupakan kewenangan eksekutif. Oleh karena itu, dalam PP ini memberikan rambu-rambu hal-hal yang harus dipatuhi oleh setiap K/L pada saat melakukan pembahasan RKA-K/L bersama Komisi mitra kerjanya di DPR. Walaupun hal ini sangat berat, namun dari sisi Pemerintah hal ini harus diatur sehingga dikemudian hari apabila terdapat permasalahan, rambu-rambunya telah terpasang dengan jelas. Kemudian dalam rangka penguatan proses penelaahan dari yang semula dikesankan dan The Indonesian Budget Overview 2011

111

dipraktekkan sebagai kegiatan pencocokan yang sifatnya clerical (dalam Pasal 10 PP 21/2004 disebut “menelaah kesesuaian”), menjadi kegiatan berupa penilaian kelayakan dan konsistensi atas rencana kinerja (Pasal 10 ayat (5) PP 90/2010) Dalam kaitannya dengan alokasi anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran, pasal 12 PP Nomor 90 Tahun 2010 memberikan penegasan bahwa paling lambat bulan Oktober Pemerintah dengan DPR harus telah menyelesaiakan pembahasan RAPBN dan Rancangan UU tentang APBN. Apabila menghasilkan optimalisasi pagu anggaran, maka optimalisasi pagu anggaran tersebut digunakan oleh Pemerintah sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden. Yang dimaksud ‘optimalisasi pagu anggaran’ adalah penambahan pagu anggaran belanja negara dan /atau pembiayaan dari yang tercantum dalam RAPBN dan/atau realokasi anggaran antara BA K/L dan BABUN dengan atau tanpa perubahan pagu pengeluaran. Mengenai revisi revisi RKA KL dalam tahun berjalan, dalam peraturan pemerintah ini, Kementerian/Lembaga dapat melakukan perubahan RKA-K/L dalam hal terdapat tambahan dan/atau pengurangan alokasi anggaran sebagai akibat Perubahan APBN dan/atau realokasi anggaran belanja dari yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran; dan/atau terdapat perubahan dokumen pelaksanaan anggaran yang memerlukan persetujuan DPR. Khusus untuk Penyusunan Rencana Dana Pengeluaran Bedahara Umum Negara, PP 20 tahun 2010 memberikan penjelasan bahwa dalam rangka menjalankan fungsi sebagai Pengguna Anggaran BUN, Menteri Keuangan menetapkan Pembantu Pengguna Anggaran BUN (PPA-BUN). PPA-BUN adalah pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan berbeda dengan KPA. Selanjutnya dijelaskan bahwa Konsep PPA-BUN pada hakekatnya merupakan pengukuhan atas mekanisme yang telah berjalan selama ini terkait pengaturan BA 999.01 s.d. BA 999.07. dan fungsi KPA dapat dijabat dan dilaksanakan oleh pejabat

112 112


pada unit diluar Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan program dan kegiatan BUN. Penetapan alokasi dana pengeluaran BUN dapat dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran yang direncanakan atau dapat pula ditetapkan pada tahun anggaran berjalan.

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran

Hal baru lain yang diatur dalam PP 90 tahun 2010 adalah Menteri/

Pimpinan Lembaga melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L. Sedangkan cakupan evaluasi terdiri atas pelaksanaan RKA-K/L tahun sebelumnya dan RKA-K/L tahun berjalan. Muatan pengukuran dan evaluasi kinerja paling sedikit mencakup tingkat keluaran , capaian hasil, tingkat efisiensi , konsistensi antara rencana dan implementasi (semakin banyak revisi maka tingkat konsistensinya semakin rendah), realisasi penyerapan anggaran, Kemenkeu dan Bappenas melakukan pemantauan atas pencapaian kinerja K/L dan yang terakhir hasil evaluasi kinerja oleh K/L dan hasil pemantauan pencapaian kinerja oleh Kemenkeu dan Bappenas dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penerapan reward and punishment dalam penetapan alokasi anggaran K/L.

Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Anggaran Negara

Untuk mengantisipai kedepan khususnya terkait dengan system informasi, PP 90 tahun 2010 memberikan ruang kepada Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran negara yang terintegrasi, yang saat ini sudah dilakukan melalui kegiatan SPAN. Kedepan sistem informasi terintegrasi ini perlu terus dikembangkan dan disempurnakan sehingga dapat optimal dalam mendukung pengelolaan keuangan negara.


113

Penutup

Pada bagian akhir PP Nomor 90 Tahun 2010, diatur ketentuan mengnai

peraturan pelaksanaan PP Nomor 21 Tahun 2004 ( berbagai PMK) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan PP 90/2010 atau belum diganti dengan yang baru sesuai amanat PP 90/2010, kedua PP 21/2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan yang terakhir ketentuan mengenai BUN dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah PP 90/2010 diundangkan (paling lambat 27 Desember 2012).

114 114


BAB III

Isu Aktual Kebijakan Penghematan Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011

Mempertajam Akurasi Perencanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Melalui Revisi Anggaran Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendaharawan Umum Negara 999.08 (BA BUN 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (BA K/L) Implementasi Reward And Punishment Pada Tahun Anggaran 2011

116 116

BAB III Isu Aktual

BAB III KEBIJAKAN PENGHEMATAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA

KEBIJAKAN PENGHEMATAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2011 Pendahuluan Pengelolaan keuangan negara diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, yang mengatur bahwa pengelolaan keuangan negara harus memiliki prinsip antara lain akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan serta adanya pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Oleh karena itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2011 yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011, harus dikelola dengan prinsip pengelolaan anggaran negara yang sehat dan penuh kehati-hatian (prudent), sehingga dapat dipastikan pengelolaan anggaran yang telah ditetapkan lebih efisien dan efektif. Kebijakan pengelolaan anggaran yang tepat diharapkan selain menjaga stabilitas perekonomian juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan anggaran negara yang efisien dan efektif, seperti ditegaskan oleh Presiden Republik Indonesia pada saat Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2011, adalah pemanfaatan anggaran yang didukung dengan kreativitas, inovasi,


117

serta inisiatif yang baik, sehingga mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan penggunaan dana yang diupayakan sehemat mungkin. Selain itu Presiden RI juga menyampaikan bahwa upaya penghematan dalam pelaksanaan kegiatan dapat berupa penghematan perjalanan dinas, penyelenggaraan rapat, serta pelaksanaan kegiatan operasional maupun non-operasional yang masih memungkinkan untuk dilakukan penghematan. Pada tulisan ini akan diulas lebih lanjut mengenai kebijakan penghematan anggaran kementerian negara/lembaga yang digulirkan melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penghematan Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011.

Latar Belakang Peningkatan anggaran belanja pemerintah pusat selama kurun waktu enam tahun terakhir (tahun 2005 sampai dengan 2010), ternyata belum disertai dengan pelaksanaan yang baik. Salah satu parameter yang paling tampak adalah masih rendahnya daya serap Kementerian Negara/Lembaga atas anggaran yang sudah dialokasikan. Peningkatan anggaran belanja dari tahun ke tahun tidak disertai dengan peningkatan daya serap anggaran secara signifikan. Pada Tabel 1, disajikan informasi bahwa dengan kenaikan rata-rata Anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga per tahunnya selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 sebesar 18,63%, belum didukung dengan kemampuan penyerapan anggaran yang maksimal, mengingat rata-rata penyerapan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga per tahun masih berada pada kisaran 89,13%. Alokasi belanja Kementerian Negara/Lembaga dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, meningkat dari Rp158.038,2 milyar pada tahun 2005 menjadi Rp366.134,6 milyar pada tahun 2010 atau meningkat rata-rata 18,30% per tahun.

118 118

BAB III Isu Aktual

Sementara itu realisasi belanja Kementerian Negara/Lembaga yang meningkat dari Rp120.823,0 milyar pada tahun 2005 menjadi Rp332.520,2 milyar pada tahun 2010, belum disertai dengan penyerapan belanja Kementerian Negara/Lembaga yang semakin membaik. Ditunjukkan dengan perbandingan realisasi belanja Kementerian Negara/Lembaga per tahunnya yang masih cenderung rendah, khususnya pada tahun 2010 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2009, meskipun pada tahun 2010 realisasi Kementerian Negara/Lembaga mencapai 90,9% dari pagu yang dialokasikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan alokasi belanja Kementerian Negara/Lembaga belum disertai dengan perbaikan kinerja Kementerian Negara/Lembaga yang di antaranya ditunjukkan dengan peningkatan daya serap belanja Kementerian Negara/Lembaga per tahunnya. Tabel 1 Penyerapan Belanja Kementerian Negara/Lembaga TA 2005 - 2010 (milyar Rupiah)

TAHUN

APBN-P

Realisasi

%

2005

158,038.2

120,823.0

76.5

2006

214,377.6

189,361.2

88.3

2007

244,594.2

225,014.2

92.0

2008

290,022.7

259,701.9

89.5

2009

314,716.9

306,999.5

97.5

2010

366,134.6

332,920.2

90.9

Sumber: Buku Saku APBN dan Indikator Ekonomi, Edisi bulan Juli dan September 2011

Selanjutnya, salah satu upaya meningkatkan kemampuan penyerapan anggaran Kementerian Negara/Lembaga khususnya pada tahun 2011, serta untuk meningkatkan kualitas belanja Kementerian Negara/Lembaga dan mengamankan APBN Tahun 2011. Pemerintah memandang perlu adanya penajaman kembali atas


119

program maupun kegiatan yang telah dialokasikan pada tahun 2011. Oleh karena itu, peningkatan alokasi belanja pemerintah pusat yang selama ini cenderung naik, diharapkan diimbangi dengan realisasi penyerapan anggaran, sebagaimana tergambar pada Gambar 1.

Gambar 1 Penyerapan BelanjaGambar Pemerintah 1 Pusat TA 2005 – 2010

Penyerapan Belanja Pemerintah Pusat TA 2005 – 2010 781,533.5

800,000.0 697,071.1

700,000.0

691,535.8

697,406.3

693,356.1

600,000.0 478,249.3

milyar Rp

500,000.0

498,172.2

411,667.5

APBN-P

440,032.2

400,000.0 300,000.0

628,812.5

504,623.4

Realisasi

361,155.2

200,000.0 100,000.0 ŀ

0.0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

TAHUN Sumber: Buku Saku APBN dan Indikator Ekonomi, Edisi bulan Juli dan September 2011

Sumber: Buku Saku APBN dan Indikator Ekonomi, Edisi bulan Juli dan September 2011

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Pendapatan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Undang Dasar 1945, Anggaran Pendapatan dan

dan Belanja adalah wujud darikeuangan pengelolaan negara yang Belanja Negara Negara adalah wujud dari pengelolaan negara keuangan yang ditetapkan setiap tahun dan dilaksanakan secara terbuka bertanggung jawabterbuka untuk sebesar sebesar-besarnya besarnya kemakmuran ditetapkan setiap tahun dan dan dilaksanakan secara dan bertanggung jawab rakyat. Sehingga Oleh karena itu isi APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu isi APBN disusun sesuai

pemerintahan negara egara dengan prinsip efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan

dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara prinsip efisien, juga dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah. Hal tersebut diatur secara tegas dalam

Undang-Undang 17 Tahundengan 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Keuangan Negara berkeadilan, danNomor berkelanjutan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah. dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang perundang-undangan, undangan, efisiensi, ekonomis, efektif,

Hal tersebut juga diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

tentang Keuangan Negara, bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat Sebagai tindak lanjut ut arahan yang disampaikan oleh Presiden RI pada saat penyerahan

pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan

DIPA Tahun Anggaran 2011, serta wujud keseriusan Pemerintah untuk mereview APBN Tahun

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

120 120

BAB III Isu Aktual

Sebagai tindak lanjut arahan yang disampaikan oleh Presiden RI pada saat penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2011, serta wujud keseriusan Pemerintah untuk mereview APBN Tahun 2011, Kementerian Negara/Lembaga diinstruksikan agar dapat melakukan upaya-upaya penghematan belanja pada tahun 2011. Penghematan tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas belanja serta pengamanan APBN Tahun 2011. Selama ini, belanja Kementerian Negara/ Lembaga khususnya untuk keperluan biaya-biaya penunjang (overhead cost) dinilai cukup tinggi, oleh karena itu perlu dilakukan penajaman atas pelaksanaan program/kegiatan (refocusing), sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas belanja Kementerian/Lembaga. Selain tingginya biaya-biaya penunjang, dalam hal penyerapan anggaran belanja oleh Kementerian Negara/Lembaga pun belum menunjukkan adanya upaya yang optimal, mengingat Kementerian Negara/ Lembaga dalam tahun berjalan seringkali mengusulkan tambahan anggaran melalui mekanisme APBN Perubahan yang pada akhirnya akan membebani APBN dengan meningkatnya defisit anggaran, sehingga memerlukan tambahan pembiayaan untuk mengamankan APBN. Arahan Presiden RI berkenaan dengan penghematan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, di antaranya akan dimanfaatkan kembali sebagai pilot project kluster IV plus 3 program tambahan yang dilaksanakan pada tahun 2011 dengan menggunakan hasil penghematan. Pemanfaatan kembali hasil penghematan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang masuk dalam Kluster IV plus 3 program tambahan tersebut, meliputi program rumah sangat murah, program kendaraan angkutan umum murah, program air bersih untuk rakyat, program listrik murah dan hemat, program peningkatan kehidupan nelayan, program peningkatan kehidupan masyarakat pinggir perkotaan, program ketahanan pangan, program transportasi Jakarta, dan program penciptaan kesempatan kerja.


121

Strategi dan Arah Penghematan Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penghematan Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2011, ditetapkan bahwa seluruh Menteri/ Pimpinan Lembaga diinstruksikan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka meningkatkan kualitas belanja Kementerian Negara/Lembaga serta sebagai upaya pengamanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011. Langkah-langkah yang diambil terkait upaya penghematan tersebut adalah Kementerian Negara/Lembaga melakukan penghematan anggaran minimal 10% (sepuluh perseratus) dari pagu Kementerian Negara/Lembaga yang telah ditetapkan, namun setelah memperhitungkan kebutuhan untuk belanja pegawai dan operasional kantor, serta alokasi anggaran kegiatan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Rupiah Murni Pendamping (RMP), dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN). Langkah-langkah penghematan tersebut, dilakukan melalui pembatasan kegiatankegiatan seperti perjalanan dinas, kecuali untuk perjalanan dinas yang benarbenar penting dan mendesak; pembatasan dalam hal penyelenggaraan rapat, rapat kerja, seminar, workshop, dan konsinyering di luar kantor; pembatasan belanja operasional, kecuali untuk operasional pertahanan dan ketertiban; dan upaya-upaya penghematan lainnya yang terkait dengan belanja non operasional. Selanjutnya, langkah-langkah penghematan dimaksud, dilaksanakan dengan tetap menjaga pemenuhan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% (duapuluh perseratus) dari Belanja Negara Tahun 2011; pencapaian prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011; pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, honor tetap, lembur, dan vakasi; pemenuhan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran minimum; pemenuhan kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu

122 122

BAB III Isu Aktual

tahun anggaran (multiyears project); serta pemenuhan dana pendamping untuk kegiatan yang berasal dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN). Mekanisme penyampaian hasil penghematan dilakukan oleh Kementerian Negara/ Lembaga dengan mengajukan usul penghematan dan melaporkan besarnya alokasi anggaran yang dihemat oleh setiap Kementerian Negara/Lembaga kepada Presiden, dengan tembusan disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Alokasi anggaran yang dihemat dapat dimanfaatkan kembali dimana pemanfaatan hasil penghematan tersebut ditetapkan melalui Sidang Kabinet, dan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang antara lain dikategorikan sebagai percepatan pencapaian target Prioritas Pembangunan Nasional, seperti pembangunan infrastruktur serta pengamanan ketersediaan pangan dan energi; kebijakan baru yang belum masuk dalam RKP Tahun 2011; atau untuk program/kegiatan yang sifatnya mendesak. Termasuk pemanfaatan kembali hasil penghematan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang masuk dalam Kluster IV plus 3 program tambahan, meliputi program rumah sangat murah, program kendaraan angkutan umum murah, program air bersih untuk rakyat, program listrik murah dan hemat, program peningkatan kehidupan nelayan, program peningkatan kehidupan masyarakat pinggir perkotaan, program ketahanan pangan, program transportasi Jakarta, dan program penciptaan kesempatan kerja.

Langkah Penghematan Dan Rencana Pemanfaatannya Kebijakan penghematan anggaran ini membutuhkan komitmen dan dukungan yang sungguh-sungguh dari seluruh Kementerian Negara/Lembaga sebagai unit yang menyelengarakan program, kegiatan dan anggaran pemerintah pusat dalam


123

rangka mencapai tujuan bernegara yang secara tahunannya dituangkan dalam program-program dan kegiatan yang didanai dari APBN. Keterlibatan Kementerian Negara/Lembaga terhadap kebijakan tersebut dilakukan dengan melakukan evaluasi dan me-review seluruh alokasi anggaran program/kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKAKL dan DIPA Tahun 2011 khususnya kegiatan-kegiatan yang secara material tidak prioritas, tidak mendesak, dan tidak berimplikasi secara cepat/langsung terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk selanjutnya dilakukan realokasi yang difokuskan pada program/kegiatan sebagaimana tertuang dalam Inpres tentang penghematan (Refocusing). Dalam tahap penerapan kebijakan penghematan anggaran tidak dapat dilaksanakan oleh seluruh Kementerian Negara/Lembaga dengan berbagai pertimbangan. Dari 79 (tujuh puluh sembilan) Kementerian Negara/Lembaga terdapat 75 (tujuh puluh lima) K/L yang melaksanakan kebijakan penghematan, sedangkan 3 (tiga) K/L tidak melakukan penghematan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat RI (BA 002), Komisi Pemilihan Umum (BA 076) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia/BNP2TKI (BA 104) sedangkan Kementerian Pendidikan Nasional (BA 023) dikecualikan dari kebijakan penghematan ini. DPR RI belum dapat melakukan penghematan yang disampaikan melalui Surat Sekretaris Jenderal DPR RI kepada Menteri Keuangan Up. Dirjen Anggaran No. PR.00/9279/DPR RI/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 hal Pemberitahuan yang menegaskan bahwa DPR RI belum bisa melakukan penghematan 10 % (sepuluh perseratus) Belanja Tahun Anggaran 2011 karena menunggu proses pembahasan bersama Badan Urusan Rumah Tangga Negara (BURT) DPR RI. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia/ BNP2TKI tidak melakukan penghematan dengan pertimbangan bahwa kegiatan yang sudah dialokasikan dalam RKAKL tahun 2011 adalah merupakan kegiatan prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam RKP tahun 2011 dan RPJMN. Disamping ketiga K/L tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional merupakan

124 124

BAB III Isu Aktual

kementerian yang dikecualikan dari kebijakan penghematan ini mengingat seluruh anggaran pada Kementerian Pendidikan Nasional adalah merupakan alokasi anggaran fungsi pendidikan, penghematan yang dilakukan dapat langsung direalokasi untuk kegiatan-kegiatan prioritas dalam rangka menjaga proporsi anggaran pendidikan tetap 20% dari APBN. Sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 2011, alokasi anggaran yang dihemat dapat digunakan kembali oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk mendanai kegiatankegiatan yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. Percepatan pencapaian target Prioritas Pembangunan Nasional (pembangunan infrastruktur dan pengamanan ketersediaan pangan dan energi). 2. Kebijakan Baru yang belum masuk dalam RKP Tahun 2011. 3. Program/Kegiatan yang sifatnya mendesak. Selanjutnya, bagi Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam penciptaan lapangan kerja, maka pemanfaatan hasil penghematan dapat digunakan untuk menciptakan lapangan kerja dalam rangka penerapan kebijakan pemerintah terkait moratorium TKI, sedangkan K/L yang akan melakukan refocusing pemanfatan hasil penghematan dapat dilakukan dengan menyampaikan kembali penajaman usul pemanfaatan tersebut kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran. Besarnya alokasi anggaran yang dapat dihemat pada 75 (tujuh puluh lima) Kementerian Negara/Lembaga adalah sebesar Rp15.597,7 milyar, jumlah usul rencana pemanfaatan hasil penghematan adalah sebesar Rp15.261,6 milyar, sedangkan sisanya sebesar Rp336,1 milyar tidak dimanfaatkan kembali. Rincian pemanfaatan hasil penghematan sebagaimana tertuang dalam Tabel 2 berikut ini :


125

Tabel 2 USUL PEMANFAATAN HASIL PENGHEMATAN BERDASARKAN KRITERIA INPRES 7 TAHUN 2011 Milyar Rupiah

No

JUMLAH K/L*)

KRITERIA

JUMLAH ALOKASI ANGGARAN

PERSENTASE (%)

1.

Percepatan Pencapaian Prioritas Nasional

49

8,033.3

52.6

2.

Kebijakan Baru yang Belum Masuk RKP

17

1,857.3

12.2

3.

Program/Kegiatan Mendesak

37

4,822.8

31.6

4.

Tidak Memenuhi Kriteria/Perlu Klariﬁkasi

548.2

3.6

15,261.6

100.0

**)

Jumlah *)

Beberapa K/L Menyelenggarakan lebih dari satu kriteria

**)

Masih Dalam Proses Penilaian

Dalam penerapannya rencana pemanfaatan hasil penghematan oleh Kementerian Negara/Lembaga dialokasikan pada beberapa sasaran pembangunan. Persentase

Tabel 4 PENYELESAIAN USUL PEMANFAATAN HASIL PENGHEMATAN tertinggi dari rencana pemanfaatan tersebut adalah untuk mendanai kegiatan MENURUT KEWENANGAN

untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi K/L khususnyaMilyar dalamRupiah rangka No

Uraian

Jumlah

Persentase

memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, serta untuk pembangunan 1. Kewenangan Pemerintah sebagaimana tertuang 6,032.8 39.5 infrastruktur. Rincian pemanfaatan dalam tabel 3 berikut

ini2.:

Kewenangan DPR Jumlah

126 126

BAB III Isu Aktual

9,228.8

60.5

15,261.6

100.0

Tabel 3 PEMANFAATAN HASIL PENGHEMATAN BERDASARKAN SASARAN Milyar Rupiah

No

JUMLAH ALOKASI ANGGARAN

SASARAN

PERSENTASE (%)

1.

Infrastruktur

2.

Ketahanan Pangan

3.

Ketahanan Energi

4.

Kluster 4 (Program Pro Rakyat)

5.

Kluster 1 (Penanggulangan Keminskinan)

6.

Anggaran Pendidikan

7.

Penegakan Hukum

201.7

1.3

8.

Keamanan Nasional

470.9

3.1

9.

Capacity Building

69.3

0.5

1)

4)

10. Perlindungan TKI 11. Reformasi Birokrasi 12. Hubungan Luar Negeri 13. Lainnya

5)

6)

Jumlah

2) 3)

4,120.5

27.0

1,598.6

10.5

1,218.0

8.0

812.4

5.3

808.6

5.3

1,289.6

8.4

75.3

0.5

139.0

0.9

261.4

1.7

4,196.3

27.5

15,261.6

100.0

1)

Pembangunan Infrastruktur Tanggap Darurat Bencana Alam; Pembangunan Rusunawa Beserta Infrastruktur Pendukungnya; Fast Track Pembangunan Infrastruktur Sepanjang Koridor Ekonomi Pada 33 Provinsi; Termasuk Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) dan Persiapan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Sepanjang Koridor Ekonomi.

2)

Program Rfumah Sangat Murah dan Pembangunan Rumah Swadaya; Peningkatan Kehidupan Nelayan dan CTI Summit; Peningkatan Prasarana Kawasan Kumuh dan Penyediaan Prasarana Dasar di Kawasan RSH; Penyediaan Air Bersih dan Pengembangan Pemantauan Konversi Air Tanah.

3)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pada RS UPT Vertikal dan SKPD RS Daerah; Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil, Bayi dan Balita Gizi Kurang dan Buruk; Pengadaan dan Distribusi Obat yang Memenuhi Standard dan Terjangkau Masyarakat; Bantuan Rehabilitasi Sosial Bagi Rumah Tidak Layak Huni di Perdesaan dan Perkotaan

4)

Kekurangan Pemberian Tunjangan Profesi Guru PNS, Pembangunan Asrama Siswa Madrasah Pada Pondok Pesantren dan Rehab Ruang Kelas

5)

Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Sudan dan Pelaksanaan ASEAN Fair Tahun 2011

6)

Kegiatan Penunjang Tusi K/L, Pembangunan Gedung Untuk Pelayanan Umum, Pembangunan Gedung Kantor

Penyesuaian pagu Kementerian Negara/Lembaga setelah penghematan dilaporkan kepada Presiden berikut rencana pemanfaatan anggaran hasil penghematan, untuk selanjutnya ditetapkan dalam sidang kabinet. Proses penyelesaian pemanfaatan hasil penghematan dilakukan dengan mekanisme revisi anggaran The Indonesian Budget Overview 2011

127

mengikuti ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011, diatur bahwa batasan kewenangan Pemerintah (Menteri Keuangan) dalam melakukan revisi meliputi pergeseran anggaran belanja dari Bagian Anggaran 999.08 (Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga; antarkegiatan dalam satu program sepanjang pergeseran tersebut merupakan hasil optimalisasi dan tidak mengurangi volume keluaran (output) yang telah direncanakan; dan/ atau antarjenis belanja dalam satu kegiatan; perubahan anggaran belanja yang bersumber dari kelebihan realisasi di atas target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); perubahan pagu pinjaman proyek dan hibah luar negeri (PHLN) dan pinjaman dan hibah dalam negeri (PHDN) sebagai akibat dari lanjutan dan percepatan penarikan PHLN dan PHDN, termasuk hibah luar negeri/hibah dalam negeri setelah Undang-Undang mengenai APBN ditetapkan; dan perubahan pagu pinjaman proyek luar negeri sebagai akibat pengurangan alokasi pinjaman luar negeri. Diluar ketentuan tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari DPR RI. Pada beberapa Kementerian Negara/Lembaga usul pemanfaatan hasil penghematan belanja Kementerian Negara/Lembaga juga mengakibatkan pergeseran alokasi anggaran antarkegiatan yang bukan merupakan hasil optimalisasi dan antarprogram sehingga perlu terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rincian penyelesaian pemanfaatan hasil pengematan sebagaimana tertuang dalam tabel 4.

128 128

BAB III Isu Aktual

**)

Masih Dalam Proses Penilaian

Tabel 4 PENYELESAIAN USUL PEMANFAATAN HASIL PENGHEMATAN MENURUT KEWENANGAN Milyar Rupiah

No

Uraian

Jumlah

Persentase

1.

Kewenangan Pemerintah

6,032.8

39.5

2.

Kewenangan DPR

9,228.8

60.5

15,261.6

100.0

Jumlah

Penghematan Di Kementerian Pendidikan Nasional

Walaupun Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) tidak

menjadi sasaran sebagai Kementerian Negara/Lembaga yang harus melakukan penghematan sebagaimana ditegaskan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2011, namun Kemendiknas tetap memiliki komitmen untuk melaksanakan Instruksi Presiden dengan melakukan review atas alokasi anggaran dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKAKL dan DIPA Tahun 2011.

Beberapa langkah yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional

adalah dengan melakukan efisiensi atas perjalanan dinas dan kegiatan rapat-rapat kordinasi, serta kegiatan konsinyering yang diselenggarakan diluar kantor diluar kantor untuk selanjutnya dialihkan pada kegiatan-kegiatan prioritas yang langsung menyentuh masyarakat dalam rangka menunjang program-program dan kegiatan bidang pendidikan antara lain Memperbesar cakupan Beasiswa pada jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi; Penambahan sasaran pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Unit Sekolah Baru (USB); Piloting Pendidikan Profesi Guru (PPG); Penjaminan Mutu Pendidikan; serta Kegiatan Penelitian Jenjang Pendidikan Tinggi. Besarnya alokasi anggaran yang dapat dilakukan oleh efisiensi oleh Kementerian


129

Pendidikan Nasional adalah sebesar Rp.979,6 Milyar dengan rincian pemanfaatan pada kegiatan-kegiatan prioritas sebagaimana taberl 5 berikut : Tabel 4 FOKUS PEMANFAATAN HASIL EFISIENSI PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL Milyar Rupiah

No 1.

2.

Uraian

Penghematan

Pemanfaatan

(Rp)

(Rp)

Kegi a ta n ya ng di hema t : a.

Perja l a na n Di na s

805.9

b.

Non Perja l a na n Di na s

173.7

Pema nfa a ta n pa da Kegi a ta n : a.

10 Pi l ot Project PAUD Terpa du, 10 Pi l ot Project SD da n SMP, 10 Pi l ot Project SMK di Ka wa s a n Nel a ya n (Kl us ter 4)

27.6

b.

Na tiona l Ca mpa i gn : Gera ka n PAUD Na s i ona l , Kegi a ta n Stra tegi s Pendi di ka n Da s a r, Pendi di ka n Menenga h, Progra m Pengemba nga n SDM Pendi di ka n da n Penja mi na n Mutu Pendi di ka n, Kegi a ta n Ba l i tba ng, Kegi a ta n Pengemba nga n da n Pembi na a n Ba ha s a , s erta Kegi a ta n Kes ekreta ri a ta n

53.5

c.

Ba ntua n Opera s i ona l Pendi di ka n (PAUD)

40.2

d.

Bea s i s wa Mi s ki n Jenja ng Pendi di ka n Da s a r da n Menenga h

99.8

e.

Bea s i s wa S2 da n bi di k Mi s i Jenja ng Pendi di ka n Ti nggi

f.

Pemba nguna n Rua ng Kel a s Ba ru, Uni t Sekol a h Ba ru da n Reha b Jenja ng Pendi di ka n Da s a r da n Menenga h

34.1 112.6

g.

Penel i tia n Untuk Mendukung P3EI Pendi di ka n Ti nggi

24.2

h.

Pi l oting Pendi di ka n Profes i Guru

10.0

i.

Pel a ks a na a n Progra m Hi ba h Pergurua n Ti nggi Ma s ya ra ka t da n Kema ha s i s wa a n

24.4

j.

Pendi di ka n Ka ra kter jenja ng PAUD, Pendi di ka n Da s a r, da n Pendi di ka n Menenga h

41.2

k.

Eva l ua s i PTK Pa s ca Sertiﬁka s i

17.1

l.

Pengua ta n Kepa l a Sekol a h da n Penga wa s Seba ga i As s es or

21.8

m. Revi ta l i s a s i Lemba ga Penja mi na n Mutu Pendi di ka n

65.9

n.

Eva l ua s i Kuri kul um

22.1

o.

Percepa ta n Akredi ta s i

16.8

p.

Pengemba nga n Buda ya Ba ha s a

q.

Pengua ta n E-Admi ni s tra s i da n La ya na n

11.6

r.

Reforma s i Bi rokra s i

10.6

s.

Bea s i s wa Unggul a n Untuk SDM Kemdi kna s

t.

Pena mba ha n Node Sona Sekol a h

23.7

u.

Pengua ta n Si s tim Penda ta a n

14.2

v.

Ca pa ci ty Bui l di ng

0.5

7.4

5.6

w. Pemba nguna n Gedung Uni t Ba ru x. y.

Pengua ta n Si s tim Pengenda l i a n Kegi a ta n Pendukung Jumlah

130 130

32.9

BAB III Isu Aktual

2.0 259.8 979.6

979.6

Penutup Kebijakan penghematan anggaran pada tahun 2011 yang digulirkan melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2011 merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas belanja Kementerian Negara/Lembaga serta pengamanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen pemerintah dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Dalam implementasinya diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Namun demikian, tidak demikian pelaksanaannya, karena langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Negara/Lembaga kurang tepat dan tidak memperhatikan arahan secara tegas, sehingga menimbulkan kesulitan dalam implementasinya. Sebagai contoh, arahan bahwa usul pemanfaatan hasil penghematan harus mempertimbangkan mekanisme dan tata cara revisi anggaran, sehingga usul pemanfaatan alokasi anggaran yang dihemat seharusnya semaksimal mungkin harus dalam kerangka kewenangan pemerintah, dalam prakteknya banyak usul pemanfaatan anggaran yang dihemat dalam kerangka kewenangan DPR baik berupa pergeseran antarprogram maupun antarkegiatan yang bukan merupakan hasil optimalisasi sehingga untuk melaksanakannya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPR. Kebijakan penghematan yang didasarkan pada keinginan pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja serta mengamankan APBN TA 2011, pada tahap implementasi menjadi kurang optimal ketika pada tataran implementasi kebijakan yang lebih teknis belum sepenuhnya mempedomani langkah-langkah pelaksanaan yang telah diatur dalam Inpres, selain lemahnya konsistensi atas rencana penghematan berikut usul pemanfaatan kembali hasil penghematan yang telah disepakati oleh pemerintah dalam Sidang Kabinet.


131

Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah tidak adanya petunjuk teknis dalam tataran pelaksanaan, sehingga masing-masing Kementerian Negara/Lembaga mendefinisikan sendiri-sendiri arahan-arahan yang diterima baik dalam sidang kabinet maupun dalam rapat-rapat koordinasi.

132 132

BAB III Isu Aktual

BAB III REVISI ANGGARAN

Mempertajam Akurasi Perencanaan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga Melalui Revisi Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 3 (ayat 4) UU 17/2003 tentang Keuangan Negara memiliki fungsi yang sangat strategis. Fungsi tersebut meliputi: 1) Fungsi otorisasi yaitu anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan; 2) Fungsi Perencanaan yaitu anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan; 3). Fungsi pengawasan yaitu anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 4).Fungsi alokasi yaitu anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian; 5).Fungsi distribusi yaitu kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan 6).Fungsi stabilisasi yaitu anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

A. Gambaran Umum Sebagai alat perencanaan, APBN disusun dengan menggunakan asumsi-asumsi yang tentunya tidak lepas dari berbagai faktor internal maupun eksternal. Apabila


133

terjadi perubahan atas asumsi yang bersifat mendasar seperti perubahan target pertumbuhan ekonomi, inflasi, harga minyak atau kurs yang secara signifikan akan berpengaruh pada APBN, maka sesuai ketentuan yang berlaku, Pemerintah dapat mengajukan usul perubahan APBN (APBN-P) kepada DPR. Selain melalui mekanisme APBN-P, pemerintah juga dapat meminta persetujuan kepada DPR terhadap beberapa perubahan seperti antara lain pergeseran program/kegiatan, pergeseran anggaran antarprovinsi/kabupaten/kota dan penggunaan anggaran belanja lainnya (BA 999), khususnya menyangkut anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga. Mekanisme ini pada dasarnya dikenal dengan nama revisi anggaran, yang pada tulisan ini dibatasi pada revisi anggaran terkait kementerian/ lembaga. Sebagai suatu instrumen di dalam implementasi APBN, revisi anggaran memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional. Posisi ini setidaknya dapat terlihat dari fungsi revisi anggaran itu sendiri yang dapat menjadi instrumen untuk mengatur tingkat besar kecilnya pengeluaran negara pada momentum tertentu. Ketika kondisi peredaran uang tinggi (inflasi) maupun pada saat peredaran uang di masyarakat rendah (deflasi) maka idealnya dalam pengeluaran negara perlu dilakukan pengaturan untuk mencapai tingkat keseimbangan. Salah satu sarana untuk melakukan pengendalian pengeluaran negara tersebut adalah melalui revisi anggaran. Konkritnya, dengan revisi anggaran dapat diupayakan pengetatan terhadap pengeluaran Negara misalnya melalui pemotongan belanja negara (dalam hal ini belanja Kementerian Negara/Lembaga), dapat juga dilakukan penajaman terhadap belanja K/L untuk Kegiatan time schedule of expenditure nya bersifat tidak segera sehingga tidak menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sebaliknya dalam situasi tertentu dibutuhkan pula revisi anggaran yang dikonsentrasikan untuk keperluan mendesak seperti padat karya, cash for work, tanggap darurat dan pengeluaran mendesak lainnya. Penajaman alokasi kegiatan-kegiatan yang berdampak pada invenstasi jangka panjang sehingga

134 134

BAB III Isu Aktual

diharapkan mempunyai dampak strategis bagi perekonomian di masa yang akan datang seperti pembangunan pelabuhan, jalan baru, bandara dan lain-lain dapat juga diprioritaskan melalui revisi anggaran. Situasi tersebut tentunya menuntut pengaturan revisi anggaran yang kondusif agar dapat

mendorong

meningkatkan pencapaian kualitas

pembangunan

perekonomian nasional. Sehingga revisi anggaran dapat diposisikan sebagai sebuah kebijakan yang dapat berkontribusi pada perekonomian nasional khususnya untuk mengarahkan pengeluaran /belanja pemerintah pada pencapaian pro poor, pro growth, pro job dan pro environment. Dalam konteks demikian revisi anggaran bukan hanya merupakan tindakan yang bersifat administrative belaka namun juga merupakan sebuah kebijakan yang mempunyai dampak luas terhadap perekonomian nasional. Berkenaan dengan itu fleksibilitas dan rigiditas dalam revisi anggaran merupakan sesuatu yang dalam situasi tertentu menjadi sesuatu hal yang wajar. Dapat dipahami sesuai situasi dinamika perkembangan perekonomian nasional. Oleh karena itu pengaturan tentang revisi anggaran sebaiknya memiliki spirit yang sejalan dengan dinamika perekonomian yang ada yaitu dapat memberikan kemudahan terhadap penyelesaian permasalahan perekomian yang ada dan memberikan dorongan pada pencapaian kualitas perekonomian nasional.

B. Definisi Revisi Anggaran Perencanaan

akurat

yang dituangkan di dalam dokumen Penganggaran

merupakan suatu kondisi

ideal. Dalam tataran pelaksanaan, perencanaan

tersebut akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang tidak teridentifikasi pada saat perencanaan seperti adanya kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah. Adanya undang-undang baru yang mengamanatkan pendanaan tertentu juga merupakan salah satu faktor penyebab perlunya penyesuaian terhadap perencanaan yang telah dibuat. Hal ini dikarenakan adanya Kegiatan yang semula The Indonesian Budget Overview 2011

135

tidak direncanakan harus dialokasikan dalam dokumen anggaran. Faktor-faktor tersebut memerlukan fleksibilitas perubahan alokasi pada dokumen anggaran yang ada. Untuk mengatasi situasi demikian di beberapa negara dikenal adanya Virement suatu istilah dari bahasa Prancis yang diartikan sebagai the agreed transfer of money from the budget heading to which it has been allocated to another budget heading. Merupakan suatu persetujuan atas transfer uang dari pos anggaran (kelompok pengeluaran) yang telah dialokasikan ke kelompok pengeluaran lainnya. Sedangkan Negara-negara ADB mendefinisikan sebagai The (simultaneous) transfer of expenditure provision from one line item (object;subprogram) to another during the budget year. Di Indonesia revisi anggaran merupakan suatu mekanisme yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara dan mekanisme tersebut masih dikenal sampai sekarang. Landasan hukum kewenangan revisi dapat dilihat dari pasal 22 UU No.10 Tahun 2010 tentang APBN TA 2011, dalam undangundang tersebut Pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran belanja Pemerintah Pusat. Selanjutnya, beberapa kewenangan Pemerintah tersebut telah dirinci dalam beberapa kewenangan meliputi: a) pergeseran anggaran belanja dari BA 999.08 (Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (K/L), b) antarkegiatan dalam satu program sepanjang pergeseran tersebut merupakan hasil optimalisasi dan tidak mengurangi volume keluaran (output) yang telah direncanakan, c) antarjenis belanja dalam satu kegiatan, perubahan anggaran belanja yang bersumber dari kelebihan realisasi di atas target PNBP, d) perubahan pagu pinjaman proyek dan hibah luar negeri (PHDN) sebagai akibat dari lanjutan dan percepatan penarikan pinjaman proyek dan hibah luar negeri dan PHDN, e) termasuk hibah luar negeri/ hibah dalam negeri setelah Undang-undang mengenai APBN ditetapkan, f) perubahan pagu pinjaman proyek luar negeri sebagai akibat pengurangan alokasi pinjaman luar negeri, g) penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP

136 136

BAB III Isu Aktual

di atas pagu APBN untuk perguruan tinggi negeri dan BLU. Tindak lanjut dari amanat undang-undang tersebut telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2011. Dalam Peraturan Menkeu di atas didefinisikan Revisi Anggaran sebagai perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan berdasarkan APBN TA 2011, Surat Penetapan Rencana Kerja Kementerian Negara/ Lembaga (SP RKA-KL) TA 2011 dan/atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011.

C. Pengaturan lebih Lanjut Revisi Anggaran Secara filosofis ketentuan dalam revisi anggaran sebagaimana diatur dalam PMK tersebut diletakkan dalam kerangka pendekatan Penganggaran berbasis Kinerja yang bercirikan: a). pengalokasian anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented); b). pengalokasian anggaran Program/Kegiatan didasarkan pada tugas fungsi Unit Kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi (money follow function), dan c). terdapatnya fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages). Dalam konteks ini kewenangan revisi anggaran diatur lebih fleksibel dan lebih memberikan kewenangan kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam melakukan revisi sesuai kewenangan yang telah ditetapkan. Fleksibilitas dalam revisi tersebut tentunya tidak mengurangi akuntabilitas dari Kementerian/Lembaga dalam pertanggungjawaban anggaran. Fleksibilitas tersebut tercermin dari pengaturan kewenangan Revisi oleh PA/ KPA sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/


137

PMK.02/2011 meliputi: a) penambahan volume keluaran dalam satu keluaran dan/atau antarkeluaran dalam satu Kegiatan dan satu satuan kerja; b) pergeseran antarkomponen untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional; c) pergeseran antarkomponen dalam satu keluaran sepanjang tidak menambah jenis honorarium baru dan besaran honorarium yang sudah ada; dan d)pergeseran antarkomponen dan antarkeluaran dalam satu Kegiatan. Di sisi lain akuntabilitas dalam pelaksanaan revisi oleh PA/KPA dapat dilihat dari adanya ketentuan kewajiban menyampaikan Arsip Data Komputer revisi yang dilakukan oleh PA/KPA kepada Kementerian Keuangan (Ditjen Perbendaharaan). Selanjutnya juga diatur

batasan-batasan khusus yang tidak boleh dilanggar

dalam revisi yang dilakukan oleh PA/KPA seperti: a)tidak mengurangi alokasi anggaran kebutuhan biaya operasional satuan kerja, alokasi tunjangan profesi guru/dosen dan tunjangan kehormatan, kebutuhan pengadaan bahan makanan untuk tahanan/narapidana, pembayaran berbagai tunggakan, paket pekerjaan yang bersifat multiyears, paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan dananya sehingga menjadi minus. b) tidak mengubah sasaran kinerja berupa tidak mengurangi volume keluaran Kegiatan prioritas nasional dan/atau prioritas bidang dan tidak mengurangi spesifikasi keluaran. c) Dalam hal revisi anggaran mengakibatkan perubahan DIPA maka perubahan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) baru dapat ditetapkan oleh KPA setelah perubahan DIPA disahkan. Ketentuan demikian dimaksudkan agar sinergi dalam implementasi anggaran tetap mempertahankan check and balances antara unit kerja terkait di lingkungan K/L dan Kementerian Keuangan, tanpa mengurangi fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran. Dalam praktek, pelaksanaan terhadap kewenangan ini masih mengundang berbagai penafsiran sehingga masih terdapat revisi yang sebenarnya menjadi kewenangan PA/KPA tetapi diajukan ke Dirjen Anggaran, sebagai contoh sebagaimana dalam surat jawaban Dirjen Anggaran tanggal 20 Juni 2011 No. S-1365/2011 kepada salah

138 138

BAB III Isu Aktual

satu Kementerian karena revisi yang diajukan merupakan kewenangan PA/KPA. Disamping revisi anggaran yang dilakukan KPA terdapat juga kewenangan revisi yang dilaksanakan pada Kantor Pusat/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kewenangan revisi oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan tentunya untuk kepentingan Satker-satker di daerah sehingga dalam melakukan revisi anggaran tertentu tidak harus ke kantor pusat (DJA/Dirjen Perbendaharaan) sehingga memudahkan dalam penyelesaiannya. Untuk lebih detailnya, kewenangan revisi pada Kantor Pusat/Kanwil Ditjen Perbendaharaan tersebut meliputi: a) penerimaan Hibah Luar Negeri/Hibah Dalam Negeri setelah UndangUndang mengenai APBN TA 2011 ditetapkan yang diterima dalam bentuk uang dan dilaksanakan langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga; b) penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk satker BLU; c) pergeseran antarprogram dalam satu Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional; d)pergeseran antarjenis belanja dalam satu Kegiatan; e) pergeseran antarprovinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama, atau dalam satu provinsi untuk Kegiatan dalam rangka Dekonsentrasi; f) pergeseran antarprovinsi/kabupaten/kota untuk memenuhi Biaya Operasional yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat maupun instansi vertikalnya di daerah; g)perubahan rincian belanja sebagai akibat dari penyelesaian tunggakan tahun yang lalu sepanjang dalam program yang sama, dananya masih tersedia dan tidak mengurangi Sasaran Kinerja; h) pergeseran rincian anggaran untuk satker BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP; dan / atau i) perubahan/ralat karena kesalahan administrasi seperti ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama termasuk mengakibatkan perubahan jenis belanja dan sudah direalisasikan, ralat kode KPPN, perubahan nomenklatur bagian anggaran dan/atau satuan kerja sepanjang kode tetap, ralat kode nomor register PHLN/PHDN, ralat kode kewenangan, ralat kode lokasi, perubahan pejabat perbendaharaan, ralat cara penarikan PHLN/PHDN.


139

Selanjutnya dalam hal tertentu revisi anggaran merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran yang meliputi perubahan berupa penambahan dan/atau perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja sebagai akibat adanya: a) kelebihan realisasi PNBP, lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan atau PHDN, b) lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN, c) percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN; d)penerimaan Hibah Luar Negeri/Hibah Dalam Negeri termasuk hibah yang diterushibahkan setelah Undang-undang mengenai APBN TA 2011 ditetapkan yang diterima oleh Pemerintah c.q kementerian keuangan dan dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Pemda/BUMN/BUMD; e) pengurangan alokasi PHLN dan/atau PHDN; f) penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk PTN bukan satker BLU; g) perubahan parameter dalam perhitungan subsidi. h) pergeseran anggaran belanja dari BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Kementerian Negara/Lembaga; i) perubahan volume Keluaran berupa pengurangan volume Keluaran dalam satu Kegiatan dan satu satuan kerja; j) perubahan volume Keluaran berupa penambahan atau pengurangan volume Keluaran antarsatuan Kerja sepanjang dalam Kegiatan yang sama dan digunakan untuk Keluaran yang sama; k) perubahan kurs sepanjang perubahan tersebut terjadi setelah kontrak ditangani; l) pergeseran dalam rangka penyelesaian Kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam tahun 2010; m) pencairan blokir/tanda bintang (*) yang dicantumkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, dan/atau; n) Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi berupa ralat sumber dana, ralat pencantuman volume, jenis dan satuan Keluaran pada RKA-KL dan DIPA sesuai dokumen RKP atau hasil kesepakatan DPR-RI, ralat kode dan nomenklatur satker, ralat rumusan keluaran, dan ralat rumusan selain rumusan keluaran. Dalam beberapa hal revisi anggaran terlebih dahulu memerlukan persetujuan dari Menteri Keuangan yaitu dalam hal ; a) pergeseran antarkegiatan dalam satu

140 140

BAB III Isu Aktual

program sepanjang pergeseran tersebut merupakan Hasil Optimalisasi; dan/atau b) realokasi anggaran dalam rangka tanggap darurat bencana. Di sisi lain beberapa substansi revisi terlebih dahulu memerlukan persetujuan DPR RI yaitu dalam hal; a) tambahan Pinjaman Proyek Luar Negeri/Pinjaman Dalam Negeri baru setelah Undang-Undang mengenai APBN TA 2011 ditetapkan; b) pergeseran anggaran antarprogram selain untuk memenuhi kebutuhan operasional; c) pergeseran anggaran antarkegiatan yang tidak berasal dari Hasil Optimalisasi; d) pergeseran rincian anggaran belanja yang mengakibatkan perubahan hasil Program; e) penggunaan anggaran yang harus mendapat persetujuan DPR RI terlebih dahulu; f) pencairan blokir/tanda bintang (*) yang dicantumkan oleh DPR-RI termasuk pencairan blokir yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan/penggunaannya, dan/atau g) pergeseran rincian anggaran belanja yang digunakan untuk Program/Kegiatan yang tidak sesuai dengan hasil kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR RI (kesimpulan rapat kerja dalam rangka APBN). Sebagai tambahan ilustrasi tentang pengajuan persetujuan DPR RI dapat digambarkan contoh pada Kementerian PU yang telah mengajukan usulan revisi kepada Dirjen Anggaran tanggal 8 Februari 2011 Nomor KU.01.08-DC/53 terkait pergeseran Kegiatan yang tidak termasuk Kegiatan operasional pada satker antar propinsi. Terhadap usulan tersebut telah diajukan surat oleh Menteri Keuangan kepada Pimpinan DPR tanggal 7 Maret 2011 No. S-107/MK.02/2011 kepada Pimpinan DPR RI dan terhadap surat tersebut telah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPR RI tanggal 28 September 2011.

D. Permasalahan dalam Implementasi Revisi Anggaran Untuk TA 2011 terdapat beberapa spesifikasi revisi anggaran yang ada yaitu dilakukan secara regular yang diajukan oleh K/L sesuai kebutuhan seperti The Indonesian Budget Overview 2011

141

ŀ

tanggal 8 Februari 2011 Nomor KU.01.08-DC/53 terkait pergeseran Kegiatan yang tidak termasuk Kegiatan operasional pada satker antar propinsi. Terhadap usulan tersebut telah diajukan surat oleh Menteri Keuangan kepada Pimpinan DPR tanggal 7 Maret 2011 No. S107/MK.02/2011 kepada Pimpinan DPR RI dan terhadap surat tersebut telah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPR RI tanggal 28 September 2011.

pencairan blokir, pergeseran antar Kegiatan dari hasil optimalisasi (sisa lelang) dan

D. Permasalahan dalam Implementasi Revisi Anggarandan pemanfaatan penghematan revisi anggaran akibat kebijakan penghematan Untuk TA 2011 terdapat beberapa spesifikasi revisi anggaran yang ada yaitu dilakukan Negara/Lembaga sesuai kebutuhan seperti pencairan blokir, pergeseran antar Kegiatan dari hasil optimalisasi (sisa lelang) dan revisi anggaran akibat kebijakan penghematan K/L dan ke pemanfaatan penghematan serta revisi berjumlah anggaran Revisi anggaran yang disampaikan Direktorat Jenderal Anggaran akibat APBN-P.

serta revisi anggaran akibat APBN-P. secara regular yang diajukan oleh Kementerian

cukup signifikan. Pada TA 2009 jumlah revisi yang diajukan berjumlah 1248, TA

Revisi anggaran yang disampaikan Kementerian Negara/Lembaga ke Direktorat Jenderal Anggaran1.787 berjumlah TA 2009 jumlah revisi yang diajukan 2010 sebanyak dan cukup untuksignifikan. TA 2011 Pada sampai bulan Juli 2011 sebanyak 621 berjumlah 1248, TA 2010 sebanyak 1.787 dan untuk TA 2011 sampai bulan Juli 2011 sebanyak usulan. Lebih rincinya, revisi anggaran 2009Direktorat pada Direktorat 621 usulan. Lebih rincinya,frekuensi frekuensi revisi anggaran dari dari tahuntahun 2009 pada Jenderal Anggaran sebagaimana data dari Setdijen Anggaran dapat digambarkan sebagai berikut:

Jenderal Anggaran dapat digambarkan sebagai berikut: Tahun 2009

2010

2011 (s.d) Juli 2011

Dit Anggaran I

Rata-rata =

698 16

 

= 3,02 ≈ 3

595 100 (APBN-P)

Rata-rata=

 = 2,74 ≈ 3 

311 - (APBN-P)

Rata-rata =

Rata-rata penyelesaian revisi dalam sehari

 = 2,1≈ 2 

2,6 ≈ 3

Dit Anggaran II

Dit Anggaran III

366 19 (APBN-P)

184 52 (APBN-P)

Rata-rata=

 = 1,63 ≈ 2 

371 41 (APBN-P)

 =1,6 ≈ 2 

Rata-rata =

201 5 (APBN-P)

 =1,5≈ 2 

Rata-rata=

2

 =1 

Rata-rata=

226 26 (APBN-P)

 =0,9≈1 

Rata-rata=

109 - (APBN-P)

 =0,8≈1 

Rata-rata=

1

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa volume revisi anggaran (RKAKL) yang

dilakukan Ditjen Anggaran selama tahun 2009 – 2011 cenderung stabil dan tidak terdapat penurunan volume. Hal ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam

proses perencanaan yang dilakukan oleh masing-masing Kementerian Negara/ Lembaga.

Beberapa materi revisi yang diajukan oleh K/L Anggaran di antaranya meliputi: 1. Luncuran dan percepatan PHLN; 2. Kekurangan belanja pegawai;

142 142

BAB III Isu Aktual

kepada Direktorat Jenderal

3. Revisi belanja non operasional antar provinsi; 4. Revisi antar Kegiatan dari hasil optimalisasi; 5. Pembukaan tanda blokir; 6. Ralat output dalam Kegiatan; 7. Ralat sumber pendanaan; 8. Revisi dari BA BUN ke BA Kementerian Negara/Lembaga; dan revisi lainnya. Apabila secara subtansi usulan revisi Kementerian/Lembaga terkait dengan kewenangan DPR RI maka usulan tersebut akan dimintakan persetujuan oleh Direktorat Jenderal Anggaran kepada DPR RI. Secara garis besar masih terdapat beberapa hambatan dalam implementasi penyelesaian revisi anggaran, diantaranya: 1. Pengajuan revisi oleh Kementerian Negara/Lembaga tidak sekaligus disertakan data dukung revisi. Terdapat beberapa kemungkinan terhadap hal tersebut yaitu adanya ketidaksiapan K/L dalam pengajuannya, namun di sisi lain karena adanya ketentuan tentang data dukung yang kurang standar dalam revisi, sehingga data dukung baru diberikan K/L pada saat penelaahan. 2. Data dukung yang memerlukan persetujuan dari instansi terkait sering mengalami keterlambatan dalam penyampaiannya sehingga penyelesaian usulan revisi memakan waktu yang cukup lama. 3. Revisi anggaran sering dihadapkan pada kebutuhan yang tidak direncanakan terlebih dahulu, sehingga dalam beberapa kasus terjadi permasalahan terhadap tingkat urgensi dari materi revisi baik dari sisi legalitas maupun kelayakannya. 4. Ketentuan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian Negara/Lembaga selaku KPA menyampaikan usulan revisi ang-


143

garan, dalam implementasinya untuk Kementerian Negara/Lembaga dengan Satuan Kerja yang banyak dan tersebar di daerah mengalami proses yang cukup menyita waktu untuk mendapatkan persetujuan revisi dari eselon I pada Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan.

KESIMPULAN Sebagai instrumen dalam pembangunan perekonomian nasional, revisi anggaran memegang peranan yang cukup strategis, sehingga diharapkan pihak-pihak yang terkait dengan revisi anggaran mempunyai persepsi yang sama khususnya dalam hal memaksimalkan fungsi revisi anggaran sebagai instrument peningkatan kualitas belanja (quality of spending) yang akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas perekonomian nasional. Dengan demikian revisi bukan hanya menjangkau kepentingan Kementerian Negara/Lembaga tetapi juga mendorong pencapaian prioritas nasional. Terdapat beberapa hal yang kiranya mendesak untuk dilakukan terkait revisi anggaran: 1) Perlunya penyempurnaan secara terus-menerus terhadap tatacara/mekanisme dan business process revisi anggaran yang mengarah pada perbaikan kualitas belanja Negara. 2) Perlunya peningkatan kualitas usulan dan kesiapan Kementerian Negara/Lembaga terkait dengan landasan hukum dan data dukung terhadap revisi anggaran yang diajukan 3) Secara terus-menerus perlu ditingkatkan pelayanan penyelesaian revisi anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan upaya tersebut kedepan revisi anggaran benar-benar dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menopang fungsi APBN, dengan mempertajam akurasi perencanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan lebih luasnya dapat menjadi pendorong peningkatan kualitas dan pertumbuhan perekonomian nasional.

144 144

BAB III Isu Aktual

BAB III PERGESERAN ANGGARAN BELANJA

PERGESERAN ANGGARAN BELANJA DARI BA BUN 999.08 KE BA K/L

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas anggaran, pada tahun anggaran 2011 telah diperkenalkan satu kebijakan baru terkait revisi anggaran, yaitu pergeseran anggaran belanja dari Bagian Anggaran Bendaharawan Umum Negara 999.08 (BA BUN 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (BA K/L). Kewenangan untuk revisi tersebut didelegasikan Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) kepada pemerintah. Sampai dengan penetapan APBN-P 2011 DPR RI dan pemerintah telah menyetujui realokasi BA BUN ke BA K/L sebesar Rp.1.017 miliar. Pergeseran anggaran belanja dari BA BUN 999.08 ke BA K/L direkomendasikan juga oleh Inspektur Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan melalui surat nomor S-222/ IJ/2011 tanggal 6 Juli 2011. Rekomendasi ini dilatarbelakangi oleh hasil pelaksanaan audit 2011, karena pada audit tersebut Itjen masih menemukan adanya alokasi anggaran belanja pada BA 999.08 yang tidak sesuai dengan klasifikasinya/nature of account. Hal tersebut terjadi setiap tahun dan selalu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang mempengaruhi opini laporan keuangannya. Untuk mengantisipasi potensi permasalahan yang berpengaruh terhadap opini atas LK BA 999.08 tahun anggaran 2011 Itjen mengusulkan agar dapat dipertimbangkan untuk dilakukan pergeseran anggaran belanja dari BA BUN 999.08 ke BA K/L atau pergeseran antar jenis belanja pada APBN-P 2011


145

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam melakukan pergeseran anggaran BA BUN ke BA K/L adalah sebagai berikut : a. Anggaran belanja yang digeser merupakan tambahan anggaran belanja pada tahun anggaran berjalan, namun tidak diperhitungkan sebagai angka dasar pada tahun anggaran berikutnya ; b. Anggaran belanja yang telah digeser tidak dapat direvisi kembali tanpa persetujuan Menteri Keuangan ; c. Anggaran belanja yang telah digeser diklasifikasikan dalam ouput tersendiri dan diberi kode mata anggaran yang telah sesuai dengan bagan akun standar ; d. Revisi dilakukan oleh Direktur Jenderal Anggaran melalui penetapan Surat Alokasi Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08). Landasan hukum dari revisi pergeseran anggaran BA BUN ke BA K/L adalah sebagai berikut a. Pasal 22 ayat (1) huruf a angka 1 Undang-undang No. 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011. b. Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 2 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 47 Tahun 2009 Tentang APBN 2010 (UU APBNP 2010). Selanjutnya telah disusun aturan pelaksaannya yaitu: c. Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.02/2011 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2010. d. Peraturan Menteri Keuangan No. 187/PMK.02/2010 Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja dari BA BUN Pengelola Belanja Lainnya ke bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010 e. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran No. PER-04/AG/2010 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja dari BA BUN Pengelola Belanja Lainnya ke bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010

146 146

BAB III Isu Aktual

BAB III IMPLEMENTASI REWARD AND PUNISHMENT

Implementasi Reward and Punishment pada Tahun Anggaran 2011

Seperti kita ketahui bersama, bahwa Menteri Keuangan telah menerbitkan

PMK Nomor 38/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010 Pada Tahun Anggaran 2011 Dan Pemotongan Pagu Belanja Kementerian Negara/ Lembaga Pada Tahun Anggaran 2011 Yang Tidak Sepenuhnya Melaksanakan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2010, pada Triwulan pertama tahun 2011, tepatnya tanggal 2 Maret 2011. Sekilas mengingatkan, implementasi pemberian penghargaan (reward) pada tahun 2011 ini diilhami oleh amanat Pasal 16A UU Nomor 2 Tahun 2010 tentang APBN-P Tahun Anggaran 2010, yang menyatakan bahwa hasil optimalisasi pada Tahun Anggaran 2010 dapat digunakan pada Tahun Anggaran 2011. Sedangkan implementasi pengenaan sanksi (punishment) pada Tahun Anggaran 2011 ini merupakan penjabaran dari amanat Pasal 20 UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011, dimana pada pasal tersebut menyebutkan adanya mekanisme pemotongan pagu belanja K/L pada Tahun Anggaran 2011 yang tidak sepenuhnya melaksanakan belanja Tahun Anggaran 2010 diatur oleh Pemerintah. Sebagai tindak lanjut diterbitkannya PMK tersebut, disusunlah Peraturan Direktur Jenderal anggaran Nomor PER-2/AG/2011 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Pemberian Penghargaan (Reward) dan Pengenaan Sanksi (Punishment) Tahun The Indonesian Budget Overview 2011

147

Anggaran 2011 pada tanggal 28 Maret 2011. Peraturan ini terdiri dari 9 pasal, yang menguraikan lebih rinci beberapa substansi yang tertuang dalam PMK Nomor 38/PMK.02/2011, antara lain terkait batasan hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010 yang digunakan dalam penghitungan, termasuk juga kriteria sisa anggaran Tahun Anggaran 2010 yang bukan merupakan hasil optimalisasi. Selain itu, dalam Perdirjen ini juga diatur mengenai ketentuan mengenai batas maksimum pemotongan pagu belanja Tahun Anggaran 2011 yaitu sebesar yang tidak terserap sebagai akibat dari : pelaksanaan paket kegiatan yang tidak sesuai dengan kriteria yang dapat didanai dari anggaran belanja tahun 2010; proses pengadaan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah; keterlambatan penunjukan kepala satuan kerja dan/atau pelaksana kegiatan; alokasi anggaran yang diblokir oleh Direktorat Jenderal Anggaran sebagai akibat tidak dipenuhinya dokumen TOR/RAB dan dokumen pendukung terkait; atau kelalaian Kuasa Pengguna Anggaran/Pelaksana Kegiatan dalam pelaksanaan anggaran belanja Tahun Anggaran 2010. Pemotongan pagu belanja Tahun Anggaran 2011 tersebut di atas tidak termasuk sisa anggaran yang tidak terserap sampai dengan akhir tahun 2010 yang berasal dari pelaksanaan Kegiatan Operasional yaitu eks Kegiatan 0001 dan Kegiatan 0002; pelaksanaan paket-paket kegiatan yang dananya bersumber dari Pinjaman/ Hibah Luar Negeri, Pinjaman/Hibah Dalam Negeri, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Rupiah Murni Pendamping; pelaksanaan kegiatan secara swakelola; alokasi anggaran yang penggunaannya harus mendapat persetujuan DPR RI dan/ atau diblokir oleh DPR RI; alokasi anggaran yang diblokir oleh Direktorat Jenderal Anggaran selain karena alasan tidak dipenuhinya dokumen TOR/RAB dan dokumen pendukung terkait; dan keadaan kahar (force majeure) antara lain bencana alam, terjadi konflik/berpotensi terjadi konflik sosial, dan cuaca. Mengenai mekanisme penyusunan laporan, pelaksanaan penilaian terhadap laporan realisasi pelaksanaan anggaran tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan

148 148

BAB III Isu Aktual

oleh Direktorat Anggaran I, Direktorat Anggaran II dan Direktorat Anggaran III hingga rekapitulasi hasil penilaian untuk ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan, dapat digambarkan dalam alur sebagai berikut :

Direktorat Jenderal Anggaran K/L

Direktorat Sistem Penganggaran

Direktorat Anggaran 1, 2, dan 3

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Per Eselon I Per Program beserta Data Pendukung

Mengecek dan memvalidasi data

a

b

Ke MK

Database DJA

m

c Mengecek dan meneliti kesesuaian antara penjelasan yg disampaikan dengan dokumen pendukung

d

1. Hasil Optimalisasi 2. SAYDD 3. SAYTDD

e Konfirmasi ke K/L

g

Reward/ punishment

h

Memparaf draft KMK beserta Lampirannya

l Menyusun Draft KMK beserta Lampiran

k

f

Daftar K/L yang mendapat reward/ Punishment

Penghitungan HO – SAYTD daftar rekapitulasi K/L per Eselon I per Program

Direktur Jenderal Anggaran

i

j Menetapkan K/L yg mendapatkan reward/ punishment

Setelah dilakukan proses pengumpulan dan validasi data serta penghitungan hasil optimalisasi, dari keseluruhan 77 K/L didapatkan hasil 61 K/L memperoleh reward sehingga dapat menggunakan Hasil Optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010 pada Tahun Anggaran 2011 dan 3 K/L mendapatkan punishment sehingga dikenakan pemotongan pagu anggaran belanja pada tahun anggaran 2011. Dalam rangka penetapan K/L yang dapat menggunakan hasil optimalisasi (Reward) atau dikenakan pemotongan pagu anggaran belanja tahun anggaran 2011 (Punishment) sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang APBN Tahun Anggaran 2011 maka disusun Keputusan Menteri The Indonesian Budget Overview 2011

149

Keuangan (KMK) tentang Penetapan Kementerian Negara/Lembaga Yang Dapat Menggunakan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2010 Pada Tahun Anggaran 2011 Dan Kementerian Negara/Lembaga Yang

Dikenakan

Pemotongan Pagu Belanja Pada Tahun Anggaran 2011. Penyusunan Keputusan Menteri Keuangan tersebut dilaksanakan melalui pembahasan yang dilakukan secara intensif dengan melibatkan unit-unit terkait di lingkungan DJA dan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Secara prinsip hal-hal yang diatur dalam KMK meliputi : 1. Penetapan K/L yang dapat menggunakan hasil optimalisasi (Reward) TA 2010 pada TA 2011; 2. Penetapan K/L yang dikenakan pemotongan pagu belanja pada TA 2011; 3. Bentuk reward yang diberikan berupa tambahan alokasi anggaran pada TA 2011; dan 4. Mekanisme penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker dan DIPA Satker yang mendapatkan reward atau dikenakan punishment. Beberapa pertimbangan yang menjadi perhatian adalah bahwa pemberian reward kepada K/L merupakan signal dari Pemerintah atas kinerja K/L yang telah menggunakan anggaran belanja lebih efisien. Kondisi APBN TA 2011 saat ini masih sangat terbatas ruang geraknya, sehingga apabila reward yang akan diberikan K/L jumlahnya sesuai dengan hasil penilaian (100% dari total reward), maka harus disediakan tambahan anggaran belanja dalam APBN TA 2011 sebesar Rp2,955T. Realisasi penyerapan anggaran oleh K/L untuk TA 2010 rata-rata sebesar 90,5%, sehingga apabila diberikan tambahan alokasi anggaran agar dipastikan akan dapat terserap dengan baik. Dan tentu saja sesuai ketentuan bahwa dalam pemberian reward yang diberikan kepada K/L tetap memperhatikan kemampuan keuangan Negara. Dengan mengacu pada beberapa pertimbangan di atas, berkaitan dengan besaran

150 150

BAB III Isu Aktual

reward yang akan diberikan kepada K/L maka ditetapkannya opsi yaitu sebesar 10% dari total optimalisasi, dan tambahan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 295,5 milyar. Berikut adalah daftar Kementerian Negara/Lembaga yang dapat menggunakan Hasil Optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010 pada Tahun Anggaran 2011 : NO

KODE DAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA

JUMLAH HASIL OPTIMALISASI YANG DAPAT DIGUNAKAN

1

001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

2

002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

1,170,044

3

004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

13,394,227

4

005 MAHKAMAH AGUNG

1,063,901

5

006 KEJAKSAAN AGUNG

1,163,986

6

007 SEKRETARIAT NEGARA

1,796,730

7

010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

8

011 KEMENTERIAN LUAR NEGERI

261,862

9

015 KEMENTERIAN KEUANGAN

19,458,884

1,801,940

1,258,088

10 018 KEMENTERIAN PERTANIAN

269,616

11 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

5,450,177

12 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

24,422,052

13 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

42,313,871

14 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

867,104

15 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

20,825,276

16 025 KEMENTERIAN AGAMA

3,808,353

17 026 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

7,549,591

18 027 KEMENTERIAN SOSIAL

990,061

19 029 KEMENTERIAN KEHUTANAN

1,553,908

20 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

782,290

21 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

93,157,864

22 036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

1,325,535

23 040 KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

4,746,740

24 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

3,554,195

25 044 KEMENTERIAN KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH

2,011,893

26 048 KEMENTERIAN PAN DAN REFORMASI BIROKRASI

470,104

27 050 BADAN INTELIJEN NEGARA

59,943

28 051 LEMBAGA SANDI NEGARA

583,593

29 052 DEWAN KETAHANAN NASIONAL

41,709

30 054 BADAN PUSAT STATISTIK

2,662,100

31 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

3,068,097


151

NO

KODE DAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA

JUMLAH HASIL OPTIMALISASI YANG DAPAT DIGUNAKAN

32

056 BADAN PERTANAHAN NASIONAL

303,385

33

059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

116,636

34

060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

11,009,325

35

064 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

26,364

36

065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

108,946

37

066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL

206,795 3,864,152

38

067 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

39

074 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

217,058

40

075 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

5,184

41

077 MAHKAMAH KONSTITUSI RI

296,206

42

078 PPATK

385,406

43

079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

66,875

44

081 BPPT

463,468

45

083 BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL

241,000

46

084 BADAN STANDARISASI NASIONAL

192,786

47

086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

466,648

48

087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

133,810

49

088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

242,299

50

089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

99,916

51

090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN

556,487

52

091 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

4,353,627

53

093 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

893,958

54

095 DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

2,801,772 19,292

55

100 KOMISI YUDISIAL RI

56

103 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

1,140,322

57

104 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI

2,877,724

58

105 BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)

47,112

59

106 LKPP

1,805,629

60

107 BADAN SAR NASIONAL

399,013

61

108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

300,344

JUMLAH

295,525,269

Tahun Anggaran 2011 merupakan tahun pertama penerapan reward dan punishment untuk 2011 seluruh anggaran belanja, ini merupakan hal baru Tahun Anggaran merupakan tahun sehingga pertamahalpenerapan reward dan bagi K/L serta lebih bersifat pembelajaran. Pagu belanja yang ditetapkan untuk

punishment untuk seluruh anggaran belanja, sehingga hal ini merupakan hal Tahun Anggaran 2011 telah diikat oleh target-target kinerja pembangunan

baru bagi K/L serta lebih bersifat pembelajaran. Pagu belanja yang tidak ditetapkan nasional, sehingga dengan pemotongan pagu belanja diharapkan akan mengganggu pencapaian target-target yang direncanakan. mengacu pada untuk Tahun Anggaran 2011 telah diikat oleh target-targetDengan kinerja pembangunan

152 152

BAB III Isu Aktual

nasional, sehingga dengan pemotongan pagu belanja diharapkan tidak akan mengganggu pencapaian target-target yang direncanakan. Dengan mengacu pada pertimbangan tersebut, berkaitan dengan pemotongan pagu belanja K/L pada TA 2011 (Punishment) maka dipilihdengan opsi sebesar 10% dari total inefisiensi, jumlah pertimbangan tersebut, berkaitan pemotongan pagu belanja K/L pada TA 2011belanja (Punishment) maka dipilih opsi 10% dariditerapkan total inefisiensi, pagu yang dipotong sebesar Rp.sebesar 34 milyar untuk pada TAjumlah 2011. pagu belanja yang dipotong sebesar Rp. 34 milyar untuk diterapkan pada TA 2011.

Adapun Kementerian Negara/Lembaga yang dikenakan pemotongan pagu Adapun

Kementerian

Negara/Lembaga

yang

dikenakan

pemotongan

pagu

anggaran adalah sebagai sebagai berikut berikut:: anggaranbelanja belanja pada pada Tahun Tahun Anggaran Anggaran 2011 2011 adalah NO

JUMLAH PEMOTONGAN PAGU BELANJA

KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA

1

013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

2

034 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLHUKAM

159,470

3

057 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

584,028

897,672

JUMLAH

1,641,170

Sesuai ketentuan dalam Pasal 16A Undang-undang Nomor 2 Tahun 2010

Sesuai ketentuan dalam Pasal 16A Undang-undang Nomor 2 Tahun tentang tentang APBN Perubahan TA 2010, pemberian reward dibiayai dari 2010 SAL TA 2010 yang berasal dari hasil optimalisasi yang tidak digunakan. APBN Perubahan TA 2010, pemberian reward dibiayai dari SAL TA 2010 yang Dengan diimplementasikannya sistem pemberian berasal dari hasil optimalisasi yang tidak digunakan.

reward dan punishment ini

diharapkan mampu mewujudkan semangat Pemerintah untuk mengaitkan antara hasil capaian atas pelaksanaan anggaran dengan besaran alokasi di tahun

Dengan diimplementasikannya sistem pemberian reward dan punishment ini berikutnya, sehingga nantinya K/L dapat semakin meningkatkan kinerja baik itu

diharapkan mampu mewujudkan semangat Pemerintah untuk mengaitkan dari sisi kuantitas maupun kualitas pencapaiannya. antara hasil capaian atas pelaksanaan anggaran dengan besaran alokasi di tahun Pemantauan

dan

Evaluasi

Penganggaran

sangat

diperlukan

untuk

berikutnya, sehingga nantinya K/L dapat semakin(tomeningkatkan kinerja baik itu meningkatkan kualitas perencanaan anggaran improve quality of planning) menuju penganggaran kredibel, transparan dari sisi kuantitas maupunyang kualitas pencapaiannya.

dan akuntabel. Saat ini,

Direktorat Jenderal Anggaran sedang menyusun mekanisme evaluasi kinerja yang pada Pasal dan 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun didasarkan Pemantauan Evaluasi Penganggaran sangat diperlukan untuk 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Besar harapan nantinya hasil pemantauan

meningkatkan kualitas perencanaan anggaran (to improve quality of planning) dan evaluasi penganggaran ini dapat menjadi salah satu acuan atau bahan

menuju penganggaran yang kredibel, transparan dan akuntabel. Saat ini, Direktorat pertimbangan dalam perumusan kebijakan Pemerintah, meningkatkan efisiensi belanja Anggaran (operational efficiency) dan mekanisme penetapan alokasi belanja Jenderal sedang menyusun evaluasi pagu kinerjaanggaran yang didasarkan (alocative efficiency) bagi Kementerian Negara/ Lembaga di tahun berikutnya.

pada Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Besar harapan nantinya hasil pemantauan dan evaluasi Ida Ayu Made Pratiwi, Dit. SP. penganggaran ini dapat menjadi salah satu acuan atau bahan pertimbangan dalam The Indonesian Budget Overview 2011

153

perumusan kebijakan Pemerintah, meningkatkan efisiensi belanja (operational efficiency) dan penetapan alokasi pagu anggaran belanja (alocative efficiency) bagi Kementerian Negara/ Lembaga di tahun berikutnya.

154 154

BAB III Isu Aktual

BAB IV

Reformasi PNBP

156 156

BAB IV Reformasi PNBP

BAB 4 REFORMASI PNBP

REVISI UU NOMOR 20 TAHUN 1997: MENUJU

PENGELOLAAN PNBP YANG AKUNTABEL DAN KREDIBEL Perkembangan di bidang hukum, sosial, ekonomi dan politik selama empat belas tahun pasca reformasi 1998, telah memaksa pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk berbenah dan menyesuaikan diri dengan berbagai dinamika dalam masyarakat tersebut. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP sebagai ruh pengelolaan PNBP seakan digugat dari sisi filosofis, yuridis dan sosiologis oleh pemangku kepentingan PNBP. Revisi atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP merupakan pintu masuk sekaligus perangkat konstitusional untuk menjawab berbagai tantangan tersebut. Melihat ke masa lalu, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP ditetapkan pada saat kondisi ekonomi Indonesia sedang membutuhkan sumber pembiayaan lain selain penerimaan perpajakan. Saat itu, potensi penerimaan selain perpajakan yang paling menjanjikan dan memiliki potensi cukup besar adalah penerimaan negara bukan pajak. Permasalahan saat itu adalah belum adanya Undang-undang yang melandasi penyelenggaraan dan pemungutan penerimaan negara bukan pajak. Kondisi kekosongan peraturan perundang-undangan tersebut, menimbulkan moral hazard pada instansi pemerintah (Kementerian Negara/ Lembaga) yang melaksanakan pemungutan PNBP. Bentuknya antara lain tidak melaporkan dan tidak menyetorkan hasil pemungutan penerimaan negara terse-


157

but ke kas negara. Terbitnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP menjadi alat penertiban dan penegakan hukum (law enforcement) pengelolaan PNBP. Undangundang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP mengatur konsep hukuman (punishment) dengan cukup tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh wajib bayar dan pejabat pengelola PNBP pada Kementerian Negara/Lembaga. Hukuman dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP terdiri dari hukuman administrasi berupa denda dan sanksi pidana penjara. Konsep hukuman dalam pengelolaan PNBP ini ternyata membawa pengaruh cukup signifikan terhadap ketertiban dan kepatuhan Kementerian Negara/Lembaga dalam pengelolaan PNBP. Penegakan hukum dalam pengelolaan PNBP yang diusung Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP saat itu, menimbulkan resistensi dari Kementerian Negara/Lembaga yang berusaha bertahan dengan pola lama yang di dalamnya terdapat moral hazard. Model kompromi yang ditawarkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP untuk mereduksi resistensi Kementerian Negara/Lembaga adalah dengan konsep earmarked, dimana Kementerian Negara/Lembaga dapat menggunakan sebagian dana dari PNBP yang dipungut dari wajib bayar. Konsep earmarked disambut cukup baik oleh Kementerian Negara/ Lembaga, yang ditunjukkan dengan melaporkan berbagai jenis pungutan PNBP yang ada pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Penetapan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP yang di dalamnya mengatur tentang hukuman (punishment) dan konsep earmarked, ternyata mampu meningkatkan realisasi PNBP secara signifikan. Hal ini dapat dilihat dari data realisasi PNBP pada Tahun Anggaran 1996/1997 sebesar Rp 30,29 Triliun meningkat menjadi sebesar Rp 41,34 Triliun pada Tahun Anggaran 1997/1998. Peningkatan PNBP terus berlanjut pada Tahun Anggaran 1998/1999 dimana penerimaan

158 158


negara bukan pajak sebesar Rp 55,64 Triliun dan pada Tahun Anggaran 1999/2000 mampu mencapai sebesar Rp 91,52 Triliun. Namun demikian, kondisi yang melingkupi lahirnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP empat belas tahun yang lalu telah jauh berbeda dengan kondisi saat ini, khususnya pasca reformasi Tahun 1998. Di bidang keuangan Negara, gelombang reformasi, ditandai dengan digantikannya Indische Compabiliteitswet (ICW) oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kemudian disusul dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Paket Undang-undang di bidang keuangan negara tersebut, membawa perubahan mendasar dalam sistem pengelolaan keuangan negara. Perubahan mendasar dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, antara lain ruang lingkup keuangan negara termasuk sumber dan lingkup pendapatan negara; penegasan kewenangan Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga; penekanan konsep penyetoran, pencatatan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang harus dikelola secara profesional, akuntabel, kredibel dan transparan. Perubahan-perubahan konsep yang mendasar di bidang pengelolaan keuangan negara tersebut, menjadi salah satu amanah yang juga harus dijalankan dalam pengelolaan penerimaan negara bukan pajak ke depan. Sementara itu, jika dilihat dari tahun pengesahannya, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP merupakan Undang-undang yang cukup tua dibandingkan Undang-undang lain di bidang penerimaan negara. Sebagai contoh, Undangundang tentang kepabenaann diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Hal ini menandakan bahwa kedua Undang-undang tersebut lebih cepat merespon perkembangan masyaraThe Indonesian Budget Overview 2011

159

kat, dengan melakukan koreksi terhadap konsep lama dan usang untuk digantikan konsep baru yang lebih adaptif guna menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. Dalam pengelolaan PNBP saat ini, terdapat beberapa substansi pokok yang harus disesuaikan dan diadaptasi ke dalam konsep revisi Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP. Substansi tersebut, antara lain penyesuaian dan penegasan konsep ruang lingkup PNBP termasuk definisi dan kelompok PNBP; kewenangan Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga; konsep penetapan jenis dan tarif; konsep penyetoran, pemungutan dan penagihan; konsep pemeriksaan, pengembalian, keberatan dan keringanan; konsep penggunaan (earmarked); konsep pembinaan dan pengawasan; konsep pelaporan dan pertanggungjawaban; dan konsep pemberian sanksi administrasi dan pidana. Substansi pokok tersebut harus menjadi bahan kajian bersama antara Kementerian keuangan dan para stakeholder PNBP, guna menemukan bentuk konsep terbaik pengelolaan PNBP ke depan. Sebagai contoh, dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997, PNBP didefinisikan secara residual seperti keranjang sampah dan sangat lentur, yaitu PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Definisi PNBP tersebut dapat direvisi dengan memasukkan kelompok PNBP dalam definisi, yaitu penerimaan yang berasal dari pemanfaatan SDA, pengelolaan kekeyaan negara dan penerimaan berasal dari pelayanan yang diselenggarakan oleh negara. Masalah kewenangan Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga di bidang pengelolaan PNBP juga menjadi isu pokok dalam revisi Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997, Menteri Keuangan diberikan kewenangan delegatif untuk menunjuk Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut PNBP yang terutang. Sementara itu dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Menteri/Pimpinan Lembaga memiliki ke-

160 160


wenangan atributif untuk melaksanakan pemungutan PNBP dan menyetorkannya ke kas negara. Jika dilihat, dalam pengelolaan PNBP saat ini, dibutuhkan kewenangan Menteri Keuangan ataupun Menteri/Pimpinan Lembaga yang lebih luas dan tegas untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada dibandingkan kewenangan yang dimiliki saat ini. Munculnya konflik kewenangan antara Menteri Keuangan dengan Menteri/Pimpinan Lembaga ataupun antar Menteri/Pimpinan Lembaga terkait pengelolaan PNBP, seperti penetapan jenis dan tarif PNBP dan penggunaan PNBP, juga menjadi isu pokok yang harus dimasukkan dalam revisi Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997. Beberapa ahli hukum memberikan usulan bahwa permasalahan konflik kewenangan, dapat diselesaikan dengan mengembalikan kepada kewenangan Presiden atau memberikan kewenangan atributif kepada Menteri atau setingkat Menteri untuk menyelesaikan konflik kewenangan tersebut. Permasalahan lain yang sering menjadi bahan perdebatan dalam kajian revisi Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP adalah penggunaan PNBP (earmarked). Sebagian ahli keuangan menganggap konsep earmarked tidak efisien dan mempersulit administrasi, sedangkan sebagian ahli yang lain mengatakan konsep earmarked merupakan jawaban atas kelemahan penganggaran umum yang tidak fokus dalam mengalokasikan dana khususnya kepada unit-unit yang menjalankan pelayanan publik. Saat ini revisi Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI Tahun 2010-2014, dimana pemerintah (Kementerian Keuangan) selaku inisiator. Permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan PNBP tersebut telah menjadi bahan bahan kajian di Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Anggaran) selaku unit yang mengkoordinir penyusunan draft naskah akademik dan draft RUU revisi Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP. Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal The Indonesian Budget Overview 2011

161

Anggaran), saat ini sedang melakukan kajian dengan berbagai pendekatan awal. Pendekatan awal yang saat ini sedang dilakukan antara lain : 1. Melakukan identifikasi ketentuan dalam UU PNBP yang perlu direvisi; 2. Melakukan identifikasi ketentuan dalam UU PNBP terkait Paket UU Keuangan Negara; 3. Melakukan identifikasi ketentuan dalam UU Perpajakan dan UU Kepabeanan dan Cukai yang relevan sebagai pembanding bagi UU PNBP; 4. Melakukan identifikasi ketentuan PNBP dalam Undang-Undang Sektoral; 5. Melakukan studi pustaka antara terkait bechmarking pengelolaan PNBP di negara lain; 6. Menyebarkan kuesioner untuk menampung masukan stakeholders terkait penyelenggaraan dan pengelolaan PNBP pada Kementreian/Lembaga; 7. Melakukan focus group discussion. Pada dasarnya, tantangan besar yang di bidang pengelolaan Keuangan Negara khususnya pengelolaan PNBP merupakan tantangan Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Anggaran) guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, revisi atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP merupakan pintu masuk sekaligus perangkat konstitusional untuk menjawab tantangan tersebut.

162 162


Lampiran


165

03

02

01

12,899,104

LITBANG PERTAHANAN

02.04

KEPOLISIAN

PENANGGULANGAN BENCANA

03.01

03.02

KETERTIBAN DAN KEAMANAN

DUKUNGAN PERTAHANAN

02.02

18,289,772

-

4,081,343,975

171,000

22,911,766

22,566,680,207

PERTAHANAN NEGARA

834,724,063

02.01

LITBANG PELAYANANAN UMUM

PELAYANAN UMUM LAINNYA

01.07

01.90

67,898,112

22,589,762,973

PEMBANGUNAN DAERAH

01.06

19,701,481

581,615,923

PERTAHANAN

PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK

PINJAMAN PEMERINTAH

01.04

PELAYANAN UMUM

01.03

01.05

41,957,801,053

LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

01.01

4,534,234,371

48,008,874,107

BELANJA PEGAWAI

PELAYANAN UMUM

FUNGSI, SUBFUNGSI

613,106,682

6,056,790,122

9,850,593,848

105,028,766

1,624,825,647

8,457,131,927

10,186,986,340

2,821,517,004

190,539,346

1,275,253,109

57,723,333

1,367,303,039

5,656,838,535

34,028,351,255

45,397,525,621

BELANJA BARANG

141,313,546

4,469,571,841

8,094,680,609

3,695,560

2,556,850,402

12,081,397,125

14,641,943,087

1,718,697,333

13,331,550

67,584,714

8,003,175

939,877,650

2,019,535,055

12,586,537,032

17,353,566,509

BELANJA MODAL

40,000,000

-

40,000,000

-

-

-

-

394,984,626

-

785,133,536

-

-

59,012,100

860,301,072

2,099,431,334

BELANJA BANTUAN SOSIAL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN / LEMBAGA TAHUN 2011 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI & JENIS BELANJA

812,710,000

10,526,361,963

22,066,618,432

108,895,326

4,204,587,815

43,105,209,259

47,418,692,400

5,769,923,026

216,770,000

2,195,869,471

85,427,989

2,888,796,612

12,269,620,061

89,432,990,412

112,859,397,571

JUMLAH

(dalam ribuan rupiah)

166 166

Lampiran

05

04

PERADILAN

LITBANG KETERTIBAN DAN KEAMANAN

KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA

03.04

03.06

03.90

LITBANG EKONOMI

EKONOMI LAINNYA

04.10

04.90

05.01

MANAJEMEN LIMBAH

LINGKUNGAN HIDUP

TRANSPORTASI

TELEKOMUNIKASI

INDUSTRI DAN KONSTRUKSI

04.07

04.08

PERTAMBANGAN

04.06

04.09

PENGAIRAN

BAHAN BAKAR DAN ENERGI

PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

04.03

04.04

TENAGA KERJA

04.02

04.05

PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM

04.01

EKONOMI

PEMBINAAN HUKUM

03.03

FUNGSI, SUBFUNGSI

15,240,453

557,366,125

373,277,515

705,754,880

-

349,106,222

230,510,442

79,238,415

46,963,487

196,878,473

460,000,514

123,133,483

123,841,169

2,688,704,600

125,433,635

-

3,935,453,368

2,167,200

BELANJA PEGAWAI

265,360,584

5,911,985,731

3,919,879,433

1,015,841,876

1,850,000

4,197,314,581

1,847,434,770

833,299,925

887,564,892

1,703,993,707

7,396,521,074

1,262,652,324

1,475,192,180

24,541,544,762

1,157,979,341

10,029,225

888,251,397

1,124,437,081

BELANJA BARANG

2,735,919,967

4,599,228,140

1,437,226,662

480,722,929

-

42,432,703,100

483,587,143

391,128,618

9,931,987,121

10,240,063,718

1,232,056,301

205,959,668

695,554,975

67,530,990,235

857,700,641

13,014,158

1,286,595,235

1,326,485,188

BELANJA MODAL

-

-

-

-

-

977,100

59,000

29,992,829

-

-

-

-

-

-

6,832,067,091

18,388,525

112,382,187

6,992,889,632


3,016,521,004

11,069,557,096

5,730,442,610

2,232,312,514

1,850,000

46,979,123,903

2,561,532,355

1,303,666,958

10,866,515,500

12,140,935,898

15,920,644,980

1,610,134,000

2,406,970,511

101,754,129,229

2,141,113,617

23,043,383

6,110,300,000

2,453,089,469

JUMLAH


167

08

07

06

LITBANG KESEHATAN

KESEHATAN LAINNYA

07.05

07.90

PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN BUDAYA

PEMBINAAN PENERBITAN DAN PENYIARAN

08.01

08.03

PARIWISATA DAN BUDAYA

PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

07.03

PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN

07.02

07.04

OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

07.01

KESEHATAN

PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

PENYEDIAAN AIR MINUM

06.03

06.90

PEMBANGUNAN PERUMAHAN

PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERMUKIMAN

06.01

06.02

PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

47,649,669

TATA RUANG DAN PERTANAHAN

LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA

05.05

05.90

-

136,276,909

244,150,471

49,284,955

41,799,919

183,183,435

-

22,367,788

160,833,472

457,469,569

92,853,033

19,244,315

15,119,638

-

127,216,986

9,498,843

480,814,968

KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM

05.04

4,162,192

PENANGGULANGAN POLUSI

BELANJA PEGAWAI

05.03

FUNGSI, SUBFUNGSI

8,363,118

908,276,398

2,252,718,581

391,221,184

336,623,241

2,133,918,613

661,716,136

495,264,515

1,321,777,254

5,340,520,943

3,325,411,636

409,423,114

717,631,985

156,441,185

4,608,907,920

370,075,990

2,471,233,366

2,631,591,258

173,724,533

BELANJA BARANG

42,982

334,356,178

361,317,033

40,817,139

35,620,258

96,047,952

95,040,857

982,121,180

304,219,552

1,553,866,938

2,471,714,187

2,399,563,347

1,495,389,698

1,231,155,000

7,597,822,232

33,084,994

372,389,384

1,415,410,539

42,423,256

BELANJA MODAL -

-

43,190,000

43,190,000

-

-

-

98,936,600

6,198,595,942

-

6,297,532,542

9,606,661,864

264,569,500

1,151,651,848

237,500,000

11,260,383,212

-

-

977,100


8,406,100

1,422,099,485

2,901,376,085

481,323,278

414,043,418

2,413,150,000

855,693,593

7,698,349,425

1,786,830,278

13,649,389,992

15,496,640,720

3,092,800,276

3,379,793,169

1,625,096,185

23,594,330,350

412,659,827

2,891,272,419

4,528,793,865

220,309,981

JUMLAH

168 168

Lampiran

10

09

-

LITBANG AGAMA

PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA

09.03

09.90

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PENDIDIKAN DASAR

PENDIDIKAN MENENGAH

PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL

PENDIDIKAN KEDINASAN

PENDIDIKAN TINGGI

PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN

PENDIDIKAN KEAGAMAAN

LITBANG PENDIDIKAN

PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

10.01

10.02

10.03

10.04

10.05

10.06

10.07

10.08

10.09

10.10

PENDIDIKAN

KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA

09.02

-

22,522,381

592,430,329

460,321,205

7,001,080,364

119,503,627

86,563,837

67,921,133

74,412,635

-

21,024,285,540

-

2,652,654

-

2,321,626

PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA

09.01

90,757,779

4,974,280

PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI

PARIWISATA DAN BUDAYA LAINNYA

08.05

08.90

17,115,783

BELANJA PEGAWAI

AGAMA

LITBANG PARIWISATA DAN BUDAYA

08.04

FUNGSI, SUBFUNGSI

1,241,840,000

549,047,195

998,809,950

3,114,273,671

15,359,307,867

308,856,648

1,626,677,136

707,928,893

2,317,557,785

103,334,000

27,542,701,145

324,426,049

70,670,948

38,315,310

390,437,898

823,850,205

320,478,580

965,470,000

50,130,485

BELANJA BARANG

500,350,000

4,385,099

124,875,262

516,694,977

10,973,529,876

91,196,840

445,583,555

250,970,465

587,474,110

-

13,636,849,528

143,162,847

4,080,914

8,793,345

43,348,916

199,386,022

23,214,141

-

3,703,732

BELANJA MODAL

-

-

-

-

683,281,225

1,467,765,236

12,560,457,123

1,877,592,962

921,000

2,121,097,210

2,902,151,034

7,369,325,564

264,466,000

29,279,170,217

67,797,739

700,000

18,175,465

282,433,824

369,107,028


1,742,190,000

1,259,235,900

3,183,880,777

16,651,746,976

35,211,511,069

520,478,115

4,279,921,738

3,928,971,525

10,348,770,094

367,800,000

91,483,006,430

535,386,635

78,104,516

65,284,120

718,542,264

1,397,317,535

434,450,500

965,470,000

70,950,000

JUMLAH


169

PENDIDIKAN LAINNYA

LITBANG PERLINDUNGAN SOSIAL

PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA

11.09

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

11.05

11.90

PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ANAKANAK DAN KELUARGA

11.04

BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL

PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL LANSIA

11.02

11.08

PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ORANG SAKIT DAN CACAT

11.01

PERLINDUNGAN SOSIAL

TOTAL

11

10.90

FUNGSI, SUBFUNGSI

99,891,906,858

9,128,689

12,940,579

-

12,462,651

16,502,053

3,222,471

53,501,789

107,758,232

12,599,530,029

BELANJA PEGAWAI

137,849,713,125

844,815,403

119,728,415

33,196,000

106,784,689

148,003,217

33,304,859

106,545,446

1,392,378,029

1,215,068,000

BELANJA BARANG

135,854,213,403

165,955,498

103,452,941

-

1,239,820

3,652,600

1,441,500

8,820,711

284,563,070

141,789,344

BELANJA MODAL

59,183,477,258

2,310,434,570

120,000

47,492,108

-

290,695,415

63,145,600

88,908,500

2,800,796,193

32,112,863


432,779,310,644

3,330,334,160

236,241,935

80,688,108

120,487,160

458,853,285

101,114,430

257,776,446

4,585,495,524

13,988,500,236

JUMLAH

170 170

Lampiran

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

KEMENTERIAN KESEHATAN

019

020

022

023

024

KEMENTERIAN PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTAHANAN

012

018

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

011

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

010

KEMENTERIAN KEUANGAN

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

007

013

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

006

015

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

MAHKAMAH AGUNG

004

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

002

005

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

001

KEMENTERIAN / LEMBAGA

3,929,386,614

7,262,136,194

1,377,453,699

374,090,138

305,840,007

1,028,887,843

7,992,828,537

1,886,852,098

22,583,831,003

2,606,836,328

302,184,885

413,643,369

946,544,105

3,935,453,368

844,221,250

612,535,894

20,836,206

BELANJA PEGAWAI

11,911,553,485

18,856,234,645

3,925,977,376

3,742,778,227

1,755,947,218

6,690,521,799

6,323,346,446

2,404,281,054

10,193,791,034

2,655,057,128

4,432,955,046

1,467,942,724

1,160,571,914

833,251,397

1,285,485,306

1,547,625,399

296,506,182

BELANJA BARANG

5,417,190,509

7,987,246,677

16,808,286,048

11,181,718,405

178,325,965

1,422,774,954

3,254,565,127

640,801,586

14,720,877,963

371,850,290

1,765,093,485

255,375,289

737,643,981

1,286,595,235

676,835,404

865,436,607

23,457,612

BELANJA MODAL

-

-

-

-

-

6,398,931,639

21,517,495,048

-

-

-

7,582,217,104

-

-

-

-

8,254,561,864

1,462,475


RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN / LEMBAGA TAHUN 2011 MENURUT KEMENTERIAN / LEMBAGA & JENIS BELANJA

27,657,062,247

55,623,112,564

22,111,717,123

15,298,586,770

2,240,113,190

16,724,401,700

17,570,740,110

4,931,934,738

47,498,500,000

5,633,743,746

14,754,795,280

2,138,423,857

2,844,760,000

6,055,300,000

2,806,541,960

3,025,597,900

340,800,000

JUMLAH



171

KEMENTERIAN AGAMA

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KEMENTERIAN SOSIAL

KEMENTERIAN KEHUTANAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

025

026

027

029

032

033

034

035

036

040

041

042

043

044

047

048


21,027,888

12,462,651

54,411,860

51,440,351

27,394,284

20,209,894

293,966,422

16,571,483

43,104,309

55,278,966

1,245,545,890

445,140,778

795,415,773

197,842,360

273,198,006

15,532,302,126

BELANJA PEGAWAI

123,886,196

146,180,489

737,437,992

746,781,915

297,403,781

113,402,792

1,394,311,788

115,388,051

156,740,794

263,704,829

8,536,212,994

2,991,698,096

3,568,546,454

1,450,757,656

2,941,644,943

5,835,469,207

BELANJA BARANG

8,985,916

1,451,020

109,425,734

81,096,801

340,950,998

7,174,314

423,039,853

100,290,466

36,554,897

267,203,205

45,304,623,424

1,076,204,669

1,631,061,383

167,656,645

881,255,226

2,575,548,555

BELANJA MODAL

-

-

112,382,187

-

-

-

43,190,000

-

-

-

2,874,321,348

398,207,100

5,000,000

2,284,320,640

32,188,525

8,166,076,809


153,900,000

160,094,160

1,013,657,773

879,319,067

665,749,063

140,787,000

2,154,508,063

232,250,000

236,400,000

586,187,000

57,960,703,656

4,911,250,643

6,000,023,610

4,100,577,301

4,128,286,700

32,109,396,697

JUMLAH

172 172

Lampiran

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

MAHKAMAH KONSTITUSI RI

059

060

063

064

065

066

067

068

074

075

076

077

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

055

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BADAN PUSAT STATISTIK

054

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

052

056

LEMBAGA SANDI NEGARA

051

057

BADAN INTELIJEN NEGARA

050


12,107,924

338,945,110

203,541,797

20,000,731

183,183,435

14,000,000

13,456,706

37,719,438

23,341,562

157,608,466

19,119,564,251

191,472,836

36,712,461

1,020,243,688

43,632,597

604,105,265

6,259,570

42,325,623

70,154,669

BELANJA PEGAWAI

202,290,076

504,405,448

458,183,213

35,619,152

2,133,918,613

487,901,612

321,118,083

378,973,744

93,361,845

486,950,851

6,563,315,649

2,944,497,941

327,656,656

2,246,311,924

613,849,601

1,325,387,638

27,005,306

132,806,725

813,832,973

BELANJA BARANG

73,302,000

137,519,442

655,616,138

1,580,117

96,047,952

3,457,852

629,035,211

19,091,018

71,001,593

284,240,683

4,098,898,913

284,164,827

68,124,221

428,544,146

41,934,802

355,000,000

4,065,124

374,867,652

249,062,358

BELANJA MODAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

679,133,536

-

-

2,645,000

-

-

30,136,829


287,700,000

980,870,000

1,317,341,148

57,200,000

2,413,150,000

1,184,493,000

963,610,000

435,784,200

190,350,000

928,800,000

29,781,778,813

3,450,272,433

432,493,338

3,695,099,758

699,417,000

2,284,492,903

37,330,000

550,000,000

1,133,050,000

JUMLAH


173

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

KOMISI YUDISIAL RI

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

090

091

092

093

095

100

103

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

085

089

BADAN STANDARISASI NASIONAL

084

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL

083

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

082

088

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

081

087

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

080

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

079

086

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

078


18,289,772

7,461,758

168,293,150

251,842,849

27,948,915

27,118,805

231,150,644

290,503,900

155,398,368

25,435,979

39,382,096

22,148,909

9,576,721

33,644,624

62,799,330

159,364,779

206,286,164

234,277,769

27,276,000

BELANJA PEGAWAI

613,106,682

68,232,418

578,914,990

164,119,736

2,389,530,285

389,427,380

1,251,210,535

406,014,057

174,063,329

84,199,994

143,126,323

46,539,783

71,904,464

134,014,029

184,468,586

448,558,951

229,277,834

306,351,952

54,617,241

BELANJA BARANG

141,313,546

4,005,824

406,991,860

159,732,715

586,610,800

2,105,443,815

651,462,390

17,496,500

144,858,303

39,415,806

61,620,405

8,079,769

1,140,180

287,541,347

218,233,238

285,380,070

166,003,771

83,386,697

16,006,759

BELANJA MODAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40,000,000

-

-

-

-

237,500,000

2,180,600


812,710,000

79,700,000

1,154,200,000

575,695,300

3,004,090,000

2,759,490,000

2,136,004,169

714,014,457

474,320,000

149,051,779

244,128,824

76,768,461

82,621,365

455,200,000

465,501,154

893,303,800

601,567,769

624,016,418

97,900,000

JUMLAH

174 174

Lampiran

TOTAL

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

111

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

108

BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU

BADAN SAR NASIONAL

107

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

106

109

BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)

105

110

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

104


99,891,906,858

9,967,695

7,038,229

7,720,550

32,812,018

133,384,745

10,991,443

14,382,400

30,158,538

BELANJA PEGAWAI

137,849,713,125

289,364,613

8,754,586

86,927,400

46,699,557

266,211,118

111,435,486

91,172,628

210,687,761

BELANJA BARANG

135,854,213,402

154,667,692

519,615

197,852,050

101,808,425

764,204,137

86,170,071

663,091,624

19,023,701

BELANJA MODAL

59,183,477,257

-

-

-

-

-

-

517,396,553

4,130,000


432,779,310,642

454,000,000

16,312,430

292,500,000

181,320,000

1,163,800,000

208,597,000

1,286,043,205

264,000,000

JUMLAH


175

004

002

001

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR

Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya

001.01.02

001.02.06

Program Penguatan Kelembagaan DPR RI

002.02.09


Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI

Program Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI

Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI

002.02.06

002.02.07

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPR RI

002.01.02

002.02.08

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPR RI

002.01.01


Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR

001.01.01

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

KEMENTERIAN / LEMBAGA, PROGRAM

844,221,250

535,496,140

-

-

-

77,039,754

-

612,535,894

7,836,206

-

13,000,000

20,836,206

BELANJA PEGAWAI

1,285,485,306

567,841,301

195,071,817

32,027,480

301,749,762

335,350,910

115,584,129

1,547,625,399

245,679,425

18,637,392

32,189,365

296,506,182

BELANJA BARANG

676,835,404

-

-

-

-

860,991,736

4,444,871

865,436,607

-

19,830,186

3,627,426

23,457,612

BELANJA MODAL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN / LEMBAGA TAHUN 2011 MENURUT KEMENTERIAN / LEMBAGA, PROGRAM & JENIS BELANJA

253,515,631

38,467,578

48,816,791

340,800,000

JUMLAH

1,103,337,441

195,071,817

32,027,480

301,749,762

1,273,382,400

120,029,000

- 2,806,541,960

-

-

-

-

-

-

- 3,025,597,900

-

-

-

-



176 176

Lampiran

005

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK

Program Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah, Pengembangan dan Pelayanan Hukum Di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara

Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan Negara

Program Pemeriksaan Keuangan Negara

004.01.02

004.01.03

004.02.06

004.02.07

004.02.08

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

005.01.01

005.01.02

005.02.06

005.03.07

005.04.08

MAHKAMAH AGUNG

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK

004.01.01


6,149,782

10,901,565

38,814,391

-

3,865,375,493

3,935,453,368

-

-

-

-

-

844,221,250

BELANJA PEGAWAI

-

168,640

39,000

-

675,282,579

1,345,185

BELANJA MODAL

55,477,043

136,274,335

50,030,809

-

489,549,407

3,321,975

2,305,100

1,203,400

1,272,230,200

-

833,251,397 1,286,595,235

670,000,000

66,161,329

16,894,339

16,297,536

232,517,421

283,614,681

BELANJA BARANG


670,000,000

66,329,969

16,933,339

16,297,536

907,800,000

1,129,181,116

-

-

-

-

-

64,948,800

149,481,000

90,048,600

1,272,230,200

4,354,924,900

- 6,055,300,000

-

-

-

-

-

-

JUMLAH


177

007

006

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung Ri

005.06.05

005.07.03

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI

Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Kasus Intelijen

Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum

Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

006.01.02

006.01.03

006.01.06

006.01.07

006.01.08

006.01.09

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI

006.01.01

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tun

005.05.09


413,643,369

-

-

-

-

-

-

946,544,105

946,544,105

1,775,433

7,282,155

5,154,549

BELANJA PEGAWAI

1,467,942,724

27,481,540

177,153,625

363,145,000

41,428,424

18,912,100

54,430

532,396,795

1,160,571,914

22,284,567

65,282,345

14,352,891

BELANJA BARANG

255,375,289

-

-

-

362,500

-

735,576,661

1,704,820

737,643,981

1,240,000

6,035,500

259,060

BELANJA MODAL

25,300,000

78,600,000

19,766,500

-

-

-

-

-

-

-

27,481,540

177,153,625

363,145,000

41,790,924

18,912,100

735,631,091

1,480,645,720

- 2,844,760,000

-

-

-

JUMLAH

1,462,475 2,138,423,857


178 178

Lampiran

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Negara

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat Negara

Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden









007.01.01

007.01.02

007.01.06

007.02.01

007.02.06

007.03.01

007.03.02

007.04.01

007.04.02

007.04.06

007.05.01


742,312

-

-

3,133,729

-

65,262,969

-

4,814,400

-

-

302,683,857

BELANJA PEGAWAI

36,418,101

10,022,270

32,747,408

124,957,652

46,753,302

312,153,673

33,931,500

33,680,940

19,063,378

325,080,375

311,588,754

BELANJA BARANG

-

-

8,252,592

2,524,431

11,835,698

21,422,358

-

24,635,519

2,588,436

104,659,245

42,331,026

BELANJA MODAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,462,475


37,160,413

10,022,270

41,000,000

130,615,812

58,589,000

398,839,000

33,931,500

63,130,859

21,651,814

429,739,620

658,066,112

JUMLAH


179

010




007.06.02

007.07.01

007.08.01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri

Program Pendidikan Kepamongprajaan

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Dalam Negeri

Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik

010.01.01

010.01.02

010.01.12

010.02.03

010.03.11

KEMENTERIAN DALAM NEGERI



007.06.01

007.09.01


007.05.06


-

-

-

10,773,836

11,762,000

56,616,368

-

79,227,848

302,184,885

5,947,140

26,883,988

4,174,974

BELANJA PEGAWAI

126,634,634

31,455,057

140,668,547

3,000,000

125,021,174

4,432,955,046

50,936,205

40,933,311

41,513,892

-

31,647,467

16,514,496

BELANJA BARANG

-

-

1,595,530

618,743

72,181,070

516,482,000

12,815,978

1,765,093,485

3,116,655

11,842,701

3,516,628

18,650,000

BELANJA MODAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,254,561,864


139,004,000

43,835,800

269,465,985

519,482,000

217,065,000

14,754,795,280

60,000,000

79,660,000

49,205,494

18,650,000

31,647,467

16,514,496

JUMLAH

180 180

Lampiran

011

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Program Bina Pembangunan Daerah

Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri

010.05.13

010.06.06

010.07.07

010.08.10

010.09.09

010.11.04

010.12.05

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri

Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika

011.01.01

011.01.02

011.02.08

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

010.04.08


8,704,990

-

2,540,702,741

2,606,836,328

27,458,814

8,775,960

11,625,000

24,405,162

15,146,750

18,895,158

21,819,000

15,678,989

BELANJA PEGAWAI

33,375,010

-

2,018,698,541

2,655,057,128

96,561,786

24,572,900

47,526,708

1,555,400,229

247,077,271

169,172,522

1,717,434,262

148,429,956

BELANJA BARANG

-

371,585,790

264,500

371,850,290

29,706,495

1,752,940

1,948,292

998,606,609

3,580,379

47,764,520

39,584,874

38,456,055

BELANJA MODAL -

153,727,095

35,101,800

61,100,000

2,578,412,000

265,804,400

235,832,200

10,033,400,000

202,565,000

JUMLAH

-

-

-

42,080,000

371,585,790

4,559,665,782

- 5,633,743,746

-

-

-

-

-

-

8,254,561,864



181

012

Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN

Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral

Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik

Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri

Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri

011.04.06

011.05.07

011.06.13

011.07.09

011.08.12

011.09.03

011.11.11

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan

012.01.01

012.01.02

KEMENTERIAN PERTAHANAN

Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa

011.03.10


282,456

264,159,187

22,583,831,003

4,606,646

4,791,838

9,403,691

5,480,836

10,000,000

7,343,008

7,595,907

8,206,671

BELANJA PEGAWAI

26,160,214

422,566,281

10,193,791,034

17,560,208

17,633,482

36,636,309

29,879,164

55,090,000

372,926,992

45,314,093

27,943,329

BELANJA BARANG

-

-

-

-

-

-

-

-

192,801,029

246,904,977

14,720,877,963

BELANJA MODAL


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

219,243,699

933,630,445

47,498,500,000

22,166,854

22,425,320

46,040,000

35,360,000

65,090,000

380,270,000

52,910,000

36,150,000

JUMLAH

182 182

Lampiran

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertahanan

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan

Program Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/Tni

Program Strategi Pertahanan

Program Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan

Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan

Program Potensi Pertahanan

Program Kekuatan Pertahanan

Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif

Program Modernisasi Alutsista/ Non-Alutsista/ Sarpras Integratif

Program Profesionalisme Prajurit Integratif

Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif

Program Dukungan Kesiapan Matra Darat

Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/ Sarana dan Prasarana Matra Darat

Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat

012.01.03

012.01.04

012.01.05

012.01.06

012.01.07

012.01.08

012.01.09

012.01.10

012.21.11

012.21.12

012.21.13

012.21.23

012.22.14

012.22.15

012.22.16


17,651,133

-

14,988,540

718,191,383

-

-

-

171,000

187,800

-

171,000

508,200

481,800

171,000

189,000

BELANJA PEGAWAI

597,184,050

-

457,002,402

1,851,324,797

205,140,000

-

1,561,424,820

35,829,058

46,306,351

-

238,594,337

51,227,690

81,357,029

76,828,766

18,005,101

BELANJA BARANG

-

2,521,250,000

15,100,244

-

26,880,000

1,329,589,000

-

92,513,250

22,823,638

1,500,000,000

13,238,152

9,143,000

84,644,094

1,395,560

1,640,030

BELANJA MODAL


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

614,835,183

2,521,250,000

487,091,186

2,569,516,180

232,020,000

1,329,589,000

1,561,424,820

128,513,308

69,317,789

1,500,000,000

252,003,489

60,878,890

166,482,923

78,395,326

19,834,131

JUMLAH


183

013

16,324,715,177

Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat

Program Dukungan Kesiapan Matra Laut

Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut

Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut

Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut

Program Dukungan Kesiapan Matra Udara

Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara

Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara

Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara

012.22.24

012.23.17

012.23.18

012.23.19

012.23.25

012.24.20

012.24.21

012.24.22

012.24.26

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI 1,886,852,098 MANUSIA RI

1,723,995,173

-

-

-

3,517,968,154

-

-

-

BELANJA PEGAWAI


2,404,281,054

790,707,915

177,200,000

-

392,288,159

1,053,035,610

239,500,000

-

313,060,000

1,559,048,454

BELANJA BARANG -

640,801,586

19,586,912

84,120,945

4,211,939,055

34,021,841

12,366,236

76,390,000

3,552,370,000

672,160,000

BELANJA MODAL


2,534,290,000

261,320,945

4,211,939,055

426,310,000

4,583,370,000

315,890,000

3,552,370,000

985,220,000

17,883,763,631

- 4,931,934,738

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JUMLAH

184 184

Lampiran

015

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan Ham

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan Ham

Program Administrasi Hukum Umum

Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian

Program Pembinaan / Penyelenggaraan Hki

Program Pembentukan Hukum

Program Perlindungan dan Pemenuhan Ham

Program Pembinaan Hukum Nasional

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Ham

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan Ham

013.01.02

013.02.03

013.03.07

013.05.08

013.06.10

013.07.09

013.08.06

013.09.11

013.10.12

013.11.04

013.12.05

KEMENTERIAN KEUANGAN

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan Ham

013.01.01


7,992,828,537

22,407,015

7,004,863

13,539,989

9,669,733

9,101,867

24,594,094

24,571,403

22,158,775

17,180,221

9,389,159

-

1,727,234,979

BELANJA PEGAWAI

3,610,892

2,386,000

-

1,625,000

-

112,623,335

38,864,389

695,810

-

2,010,200

386,557,334

92,428,626

BELANJA MODAL

6,323,346,446 3,254,565,127

52,082,093

14,409,137

32,260,011

17,505,267

43,347,573

88,982,377

362,111,839

20,637,815

52,628,779

17,400,641

-

1,702,915,522

BELANJA BARANG


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

78,100,000

23,800,000

45,800,000

28,800,000

52,449,440

226,199,806

425,547,631

43,492,400

69,809,000

28,800,000

386,557,334

3,522,579,127

JUMLAH


185

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan

Program Pengelolaan Anggaran Negara

Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak

Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Program Pengelolaaan dan Pembiayaan Utang

Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara

Program Pengelolaan Kekayaan Negara,Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang

Program Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan

015.01.01

015.02.03

015.03.07

015.04.12

015.05.13

015.06.08

015.07.14

015.08.09

015.09.10

015.10.06

015.11.04


51,200,303

45,943,160

166,823,916

464,246,421

14,607,482

20,969,593

467,553,737

1,295,290,000

35,481,846

26,500,000

5,381,887,367

BELANJA PEGAWAI

258,608,159

125,530,248

305,897,574

743,501,624

58,364,518

112,637,379

1,157,932,300

2,715,596,000

68,093,482

61,060,000

574,618,001

BELANJA BARANG

110,674,841

21,876,592

180,426,510

240,283,955

43,928,000

6,343,028

442,415,760

1,186,226,000

18,113,840

9,500,000

985,839,374

BELANJA MODAL


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

420,483,303

193,350,000

653,148,000

1,448,032,000

116,900,000

139,950,000

2,067,901,797

5,197,112,000

121,689,168

97,060,000

6,942,344,742

JUMLAH

186 186

Lampiran

018

Program Perumusan Kebijakan Fiskal

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal

Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing

Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani

018.01.01

018.02.03

018.03.06

018.04.07

018.05.08

018.06.09

018.07.10

018.08.11

018.09.12

018.10.13

KEMENTERIAN PERTANIAN

015.12.11


114,717,529

405,357,157

15,705,523

19,290,618

106,862,934

68,346,515

20,285,000

49,937,353

15,900,499

60,745,849

1,028,887,843

22,324,712

BELANJA PEGAWAI 8,937,227

BELANJA MODAL

1,065,488,304

535,625,388

678,105,302

214,127,728

862,193,283

1,563,117,738

344,772,095

325,297,977

49,786,406

337,044,416

64,318,586

86,637,455

12,381,949

30,462,868

180,254,000

20,368,372

10,919,738

22,754,155

1,823,095

895,142,991

6,690,521,799 1,422,774,954

141,507,161

BELANJA BARANG -

103,831,261

-

3,648,503,967

150,518,786

1,095,093,023

329,185,375

140,333,167

1,860,720,899

-

87,923,626


1,348,355,680

1,027,620,000

4,354,696,741

414,400,000

2,244,403,240

1,981,018,000

516,310,000

2,258,710,384

67,510,000

1,380,856,882

172,769,100

JUMLAH


187

019

Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

018.12.15

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian

Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro

Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur

Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian

Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri

Program Pengembangan Perwilayahan Industri

019.01.01

019.01.02

019.02.07

019.03.06

019.04.08

019.05.09

019.06.03

019.07.12

019.08.10

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

018.11.14


10,690,272

130,298,784

5,612,537

11,874,759

12,188,256

12,560,897

14,633,353

-

99,915,418

305,840,007

135,484,051

16,254,815

BELANJA PEGAWAI

40,199,493

183,048,176

36,701,642

345,938,765

81,674,234

366,619,193

395,351,832

5,778,786

263,840,231

1,755,947,218

290,161,377

424,801,785

BELANJA BARANG

4,110,235

47,253,040

3,185,821

13,186,476

14,586,696

8,319,910

12,590,682

14,223,049

57,173,256

178,325,965

85,905,345

11,806,400

BELANJA MODAL

511,550,773

618,970,000

JUMLAH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55,000,000

360,600,000

45,500,000

371,000,000

108,449,186

387,500,000

422,575,867

20,001,835

420,928,905

- 2,240,113,190

-

166,107,000


188 188

Lampiran

020

Program Kerja Sama Industri Internasional

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ESDM

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM

Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM

Program Pendidikan dan Pelatihan ESDM

Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi

Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

020.01.01

020.01.02

020.02.03

020.04.06

020.05.07

020.06.08

020.07.11

020.11.04

020.12.05

020.13.09

020.14.10

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

019.09.11


27,775,000

82,003,935

59,772,429

78,903,618

6,517,037

28,074,287

19,701,481

24,246,241

9,780,326

-

24,644,334

374,090,138

8,065,731

BELANJA PEGAWAI

197,814,943

485,077,923

464,435,196

392,746,711

47,297,663

370,753,472

156,475,670

492,925,959

93,670,674

-

772,734,684

3,742,778,227

36,794,866

BELANJA BARANG

10,323,530

297,401,042

255,782,485

300,722,671

2,450,000

17,196,381

9,256,382,725

341,009,500

18,990,000

249,136,030

5,590,000

11,181,718,405

3,696,800

BELANJA MODAL


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

235,913,473

864,482,900

779,990,110

772,373,000

56,264,700

416,024,140

9,432,559,876

858,181,700

122,441,000

249,136,030

802,969,018

15,298,586,770

48,557,397

JUMLAH


189

023

022

Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perhubungan

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

022.01.02

022.02.03

022.03.06

022.04.08

022.05.09

022.08.07

022.11.04

022.12.05

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan

022.01.01

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

020.15.12


7,262,136,194

179,839,834

17,422,417

20,024,252

266,982,356

792,192,316

37,513,267

14,619,822

-

48,859,435

1,377,453,699

12,671,450

BELANJA PEGAWAI

18,856,234,645

834,289,260

81,174,084

64,524,924

934,254,042

1,262,903,293

365,536,819

57,677,851

340,000

325,277,103

3,925,977,376

268,845,332

BELANJA BARANG


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,987,246,677 21,517,495,048

1,708,921,346

37,572,399

4,562,966,224

3,792,841,962

4,950,109,144

1,690,094,684

3,220,127

38,170,700

24,389,462

16,808,286,048

426,734,041

BELANJA MODAL

55,623,112,564

2,723,050,440

136,168,900

4,647,515,400

4,994,078,360

7,005,204,753

2,093,144,770

75,517,800

38,510,700

398,526,000

22,111,717,123

708,250,823

JUMLAH

190 190

Lampiran

024

Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

024.05.08

024.07.09

13,325,604

196,109,207

1,642,828,680

28,162,091

16,412,485

024.04.07

22,522,381

024.03.06

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional

023.11.04

292,152,879

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan

Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

023.08.10

42,281,180

024.02.03

Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal

023.05.09

6,676,948,165

1,518,112,365

Program Pendidikan Tinggi

023.04.08

18,579,828

41,483,435

3,929,386,614

Program Pendidikan Menengah

023.03.07

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan

Program Pendidikan Dasar

023.03.06

26,628,032

024.01.01

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan Nasional

023.02.03

141,540,294

BELANJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KESEHATAN

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan Nasional

023.01.01


1,426,941,942

660,618,514

5,069,075,044

1,563,943,247

69,957,756

1,120,975,300

11,911,553,485

549,047,195

1,627,149,661

695,756,763

12,959,264,514

531,178,224

1,464,113,503

200,616,684

829,108,101

BELANJA BARANG

10,619,035

686,951,314

3,566,480,821

167,097,697

1,982,400

174,218,451

5,417,190,509

4,385,099

355,493,719

39,174,247

7,294,028,228

3,266,998

192,070,102

3,655,284

95,173,000

BELANJA MODAL

-

81,675,000

6,198,595,942

113,086,600

-

2,250,000

6,398,931,639

683,281,225

9,247,564,641

2,107,297,210

1,704,381,762

2,636,725,250

4,977,312,500

-

160,932,460


1,450,886,581

1,625,354,035

16,476,980,487

1,872,289,635

88,352,641

2,815,556,116

27,657,062,247

1,259,235,900

11,522,360,900

2,884,509,400

28,634,622,669

3,189,750,300

6,674,979,540

230,900,000

1,226,753,855

JUMLAH


191

025

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Ppsdmk)

024.12.10

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama

Program Bimbingan Masyarakat Islam

Program Pendidikan Islam

Program Bimbingan Masyarakat Kristen

Program Bimbingan Masyarakat Katolik

Program Bimbingan Masyarakat Hindu

Program Bimbingan Masyarakat Buddha

Program Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah

Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama

025.01.01

025.01.02

025.02.03

025.03.08

025.04.07

025.05.09

025.06.10

025.07.11

025.08.12

025.09.06

025.11.04

KEMENTERIAN AGAMA

Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

024.11.04


64,203,774

131,212,823

52,250,913

215,683,439

296,207,295

514,196,584

12,557,273,040

1,095,177,886

16,191,337

-

589,905,035

15,532,302,126

458,350,904

56,085,278

BELANJA PEGAWAI

457,730,783

190,837,565

51,805,445

70,565,789

78,457,221

143,158,703

3,629,064,368

490,981,944

74,914,175

143,391

647,809,823

5,835,469,207

1,578,850,747

421,190,935

BELANJA BARANG

40,678,304

36,708,297

6,913,968

25,374,553

1,965,788

63,558,407

2,047,813,804

148,273,009

17,815,745

143,300,637

43,146,043

2,575,548,555

746,708,408

63,132,383

BELANJA MODAL -

700,000

212,000

35,392,107

59,156,717

84,781,043

89,880,292

7,536,158,126

283,255,559

-

50,000,000

26,540,965

8,166,076,809

3,324,097


563,312,861

358,970,685

146,362,433

370,780,498

461,411,347

810,793,986

25,770,309,338

2,017,688,398

108,921,257

193,444,028

1,307,401,866

32,109,396,697

2,787,234,156

540,408,596

JUMLAH

192 192

Lampiran

027

026

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

026.02.03

026.04.07

026.05.08

026.06.10

026.07.11

026.08.09

026.11.04

026.13.06

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial

027.01.01

027.02.03

KEMENTERIAN SOSIAL

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

026.01.01

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI


5,597,770

24,640,568

197,842,360

88,304,351

16,692,070

10,804,150

25,340,134

24,716,821

13,411,762

22,752,582

10,316,585

60,859,551

273,198,006

BELANJA PEGAWAI

19,352,584

152,747,853

1,450,757,656

752,785,840

53,644,631

140,008,833

436,806,160

528,858,747

211,255,271

570,069,011

30,448,415

217,768,035

2,941,644,943

BELANJA BARANG

361,600

45,711,977

167,656,645

377,119,809

2,763,299

66,387,017

201,987,406

129,677,432

9,412,967

22,129,882

435,000

71,342,414

881,255,226

BELANJA MODAL

-

-

2,284,320,640

13,800,000

-

-

-

-

6,600,000

11,788,525

-

-

32,188,525


25,311,954

223,100,398

4,100,577,301

1,232,010,000

73,100,000

217,200,000

664,133,700

683,253,000

240,680,000

626,740,000

41,200,000

349,970,000

4,128,286,700

JUMLAH


193

029

Program Rehabilitasi Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

027.04.06

027.05.07

027.11.04

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan

Program Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi

Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Das Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan

Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan

029.03.06

029.04.07

029.05.08

029.06.09

029.07.04

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan

029.02.03

029.01.01

KEMENTERIAN KEHUTANAN

Program Pemberdayaan Sosial

027.03.08


82,783,993

65,336,186

362,608,213

130,299,759

46,846,405

13,093,034

48,704,097

795,415,773

46,944,747

11,728,902

96,320,952

12,609,421

BELANJA PEGAWAI

20,826,070

65,717,933

22,956,600

12,082,465

BELANJA MODAL

151,321,239

273,946,303

702,280,147

1,604,387,047

274,552,457

39,719,016

353,166,729

31,478,772

32,326,155

223,326,301

1,282,801,745

19,377,969

1,427,950

18,657,752

3,568,546,454 1,631,061,383

103,117,034

552,525,636

299,107,132

323,907,417

BELANJA BARANG

171,928,851

2,168,756,446

764,450,399

747,029,253

JUMLAH

-

-

-

-

-

-

5,000,000

265,584,004

371,608,644

1,288,214,661

3,017,488,551

340,776,831

54,240,000

425,528,578

5,000,000 6,000,023,610

1,041,000

1,538,783,975

346,065,715

398,429,950


194 194

Lampiran

033

032

Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP

Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan

Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan

Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (11)

032.02.03

032.03.06

032.04.07

032.05.10

032.06.08

032.07.09

032.11.04

032.12.05

032.13.11

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP

032.01.01

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

029.08.10


1,245,545,890

57,949,558

81,837,417

60,953,257

21,992,816

18,652,191

35,142,533

65,019,549

70,845,842

9,125,995

23,621,620

445,140,778

45,744,086

BELANJA PEGAWAI 21,664,739

BELANJA MODAL

BELANJA BANTUAN SOSIAL -

236,582,341

JUMLAH

8,536,212,994

146,041,451

265,608,700

181,653,652

349,440,041

325,117,127

267,625,999

575,003,605

563,921,038

48,438,905

268,847,578

45,304,623,424

35,701,893

63,572,283

221,345,491

51,933,043

38,281,682

60,935,468

128,520,245

403,798,762

3,574,100

68,541,702

2,874,321,348

-

-

-

77,807,100

20,400,000

-

200,000,000

100,000,000

-

-

57,960,703,656

239,692,902

411,018,400

463,952,400

501,173,000

402,451,000

363,704,000

968,543,399

1,138,565,642

61,139,000

361,010,900

2,991,698,096 1,076,204,669 398,207,100 4,911,250,643

169,173,516

BELANJA BARANG


195

034

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program Penyelenggaraan Jalan

Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum

Program Pembinaan Konstruksi

033.02.03

033.03.09

033.04.08

033.05.07

033.06.10

033.11.04

033.13.06

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Polhukam

034.01.01

034.01.02

BIDANG

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum

033.01.02

KEMENTERIAN KOORDINATOR POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum

033.01.01


-

47,683,506

55,278,966

24,585,853

63,390,228

454,852,901

154,714,946

417,671,095

33,652,620

14,000,000

18,928,557

63,749,690

BELANJA PEGAWAI

-

32,083,494

263,704,829

240,660,980

251,325,420

1,867,368,684

2,146,156,814

2,906,535,561

576,781,305

106,613,414

128,969,389

311,801,427

BELANJA BARANG

3,367,000

-

267,203,205

35,469,895

115,284,352

10,325,740,465

7,946,930,491

26,504,589,744

25,566,075

2,250,000

326,902,669

21,889,733

BELANJA MODAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,874,321,348


3,367,000

79,767,000

586,187,000

300,716,728

430,000,000

12,647,962,050

13,122,123,599

29,828,796,400

636,000,000

122,863,414

474,800,615

397,440,850

JUMLAH

196 196

Lampiran

040

036

035

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Perekonomian

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

035.01.02

035.01.06

040.01.01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

24,810,000

293,966,422

Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

036.01.06

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

16,571,483

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Kesra

036.01.01 -

16,571,483

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

813,984

-

42,290,325

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian

035.01.01

7,595,460

-

43,104,309

Program Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan Di Laut

034.01.07

BELANJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

034.01.06


131,740,949

1,394,311,788

82,239,534

33,148,517

115,388,051

128,944,190

-

27,796,604

156,740,794

90,969,780

140,651,555

BELANJA BARANG

500,000

423,039,853

100,290,466

-

100,290,466

13,121,826

23,433,071

-

36,554,897

258,264,760

5,571,445

BELANJA MODAL

43,190,000


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

157,050,949

2,154,508,063

182,530,000

49,720,000

232,250,000

142,880,000

23,433,071

70,086,929

236,400,000

356,830,000

146,223,000

JUMLAH


197

042

041 20,209,894

Program Pembinaan BUMN

041.01.06

27,394,284

042.01.01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KRT

27,394,284

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

-

20,209,894

Program Dukungan Manajemen dan Kegiatan Teknis Lainnya Kementerian BUMN

74,569,284

14,500,000

8,997,625

125,662,284

41,468,127

041.01.01

Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata

-

3,959,102

BELANJA PEGAWAI

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Program Pengembangan Pemasaran

040.10.10

Program Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman

040.04.07

040.06.09

Program Pengembangan Nilai Budaya, Seni dan Perfilman

040.03.06

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

040.02.03

040.05.08

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

040.01.02


60,595,876

297,403,781

61,875,000

51,527,792

113,402,792

175,773,087

525,498,657

158,752,103

172,477,204

198,278,490

31,740,898

50,400

BELANJA BARANG

607,782

340,950,998

4,039,000

3,135,314

7,174,314

65,965,692

2,101,343

78,060,272

248,360,512

12,753,383

200,000

15,098,651

BELANJA MODAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43,190,000


88,597,942

665,749,063

65,914,000

74,873,000

140,787,000

316,308,063

542,100,000

289,000,000

546,500,000

252,500,000

35,900,000

15,149,051

JUMLAH

198 198

Lampiran

047

044

043

Program Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional

042.01.06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

043.01.02

043.01.06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Negara Koperasi dan UKM

Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

044.01.02

044.01.06

047.01.01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP&PA

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM

044.01.01

KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup

043.01.01

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KRT

042.01.02


-

-

12,462,651

12,462,651

-

-

54,411,860

54,411,860

15,769,331

-

35,671,020

51,440,351

BELANJA PEGAWAI -

40,915,049

146,180,489

526,985,824

14,067,364

196,384,804

737,437,992

543,171,391

1,080,540

202,529,984

746,781,915

236,807,905

BELANJA BARANG


-

-

-

-

-

-

618,951,661

19,000,000

241,367,406

879,319,067

572,614,671

4,536,450

JUMLAH

902,460

1,451,020

74,966,662

21,444,736

13,014,336

-

-

112,382,187

-

-

54,280,160

160,094,160

714,334,673

35,512,100

263,811,000

109,425,734 112,382,187 1,013,657,773

60,010,939

17,919,460

3,166,402

81,096,801

335,806,766

4,536,450

BELANJA MODAL


199

051

050

048

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pan dan Rb

Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

048.01.02

048.01.06

70,154,669

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Intelijen Negara

Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara

050.01.01

050.01.03

050.01.06

42,325,623 42,325,623

051.01.01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaga Sandi Negara

LEMBAGA SANDI NEGARA

-

-

70,154,669

BADAN INTELIJEN NEGARA

-

-

21,027,888

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pan dan Rb

048.01.01

-

-

21,027,888

Program Perlindungan Anak

047.01.07

BELANJA PEGAWAI

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

047.01.06


42,335,961

132,806,725

725,316,000

2,500,000

86,016,973

813,832,973

84,003,980

594,850

39,287,366

123,886,196

39,395,800

65,869,640

BELANJA BARANG

20,418,416

374,867,652

-

-

249,062,358

249,062,358

1,496,020

6,692,650

797,246

8,985,916

211,200

337,360

BELANJA MODAL


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

105,080,000

550,000,000

725,316,000

2,500,000

405,234,000

1,133,050,000

85,500,000

7,287,500

61,112,500

153,900,000

39,607,000

66,207,000

JUMLAH

200 200

Lampiran

056

055

054

052

Program Pengembangan Persandian Nasional

Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional

052.01.06

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

054.01.03

054.01.06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas

Program Perencanaan Pembangunan Nasional

055.01.02

055.01.03

055.01.06

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas

055.01.01

PERENCANAAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS

054.01.02

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS

054.01.01

BADAN PUSAT STATISTIK

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantanas

052.01.01

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

051.01.06

KEMENTERIAN / LEMBAGA, PROGRAM -

1,020,243,688

-

-

-

43,632,597

43,632,597

-

-

-

604,105,265

604,105,265

-

6,259,570

6,259,570

BELANJA PEGAWAI

2,246,311,924

218,474,790

3,700,000

18,590,408

373,084,403

613,849,601

1,042,453,570

4,500,000

-

278,434,068

1,325,387,638

21,200,000

5,805,306

27,005,306

90,470,764

BELANJA BARANG

428,544,146

525,210

-

41,409,592

-

41,934,802

-

-

355,000,000

-

355,000,000

2,300,000

1,765,124

4,065,124

354,449,236

BELANJA MODAL


23,500,000

13,830,000

37,330,000

444,920,000

219,000,000

3,700,000

60,000,000

416,717,000

699,417,000

1,042,453,570

4,500,000

355,000,000

882,539,333

- 3,695,099,758

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 2,284,492,903

-

-

-

-

JUMLAH


201

059

057

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPN

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPN

Program Pengelolaan Pertanahan Nasional

056.01.02

056.01.03

056.01.06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional

Program Pengembangan Perpustakaan

057.01.02

057.01.06

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika

059.01.01

059.01.02

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Taknis Lainnya Perpustakaan Nasional

057.01.01

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN

056.01.01


-

41,735,877

191,472,836

3,223,665

-

33,488,796

36,712,461

-

-

-

1,020,243,688

BELANJA PEGAWAI

-

155,274,655

2,944,497,941

270,142,368

-

57,514,288

327,656,656

1,756,414,484

8,060,000

3,292,346

478,545,094

BELANJA BARANG

8,000,000

10,041,865

284,164,827

65,684,305

1,700,000

739,916

68,124,221

80,485,330

-

318,511,052

29,547,764

BELANJA MODAL

-

-

-

-

-

-

-

-

339,050,338

1,700,000

91,743,000

432,493,338

1,836,899,814

8,060,000

321,803,398

1,528,336,546

JUMLAH

-

-

8,000,000

207,052,397

30,136,829 3,450,272,433


202 202

Lampiran

060

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri

Program Penelitian dan Pengembangan Polri

Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri

Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri

Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban

Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban

060.01.03

060.01.04

060.01.05

060.01.06

060.01.07

060.01.08

-

-

-

-

-

-

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri

15,890,096

060.01.02

Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik

059.07.09

34,570,857

19,119,564,251

Program Penelitian dan Pengembangan SDM Kominfo

059.06.04

16,552,358

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri

Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika

059.05.07

10,500,000

060.01.01

Program Pengembangan Aplikasi Informatika

059.04.08

66,604,624

19,119,564,251

Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

059.03.06

5,619,024

BELANJA PEGAWAI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika

059.02.03


32,091,453

111,430,611

144,072,570

171,798,603

12,608,409

52,074,557

-

759,460,980

6,563,315,649

137,168,990

89,589,626

1,875,790,057

160,287,159

512,397,578

13,989,876

BELANJA BARANG

-

-

-

1,500,000

-

-

4,065,398,913

-

4,098,898,913

7,686,351

4,427,188

25,828,818

17,951,741

210,004,264

224,600

BELANJA MODAL -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29,992,829

-

-

144,000


32,091,453

111,430,611

144,072,570

173,298,603

12,608,409

52,074,557

4,065,398,913

19,879,025,231

29,781,778,813

160,745,437

158,580,500

1,918,171,233

188,738,900

789,150,466

19,833,500

JUMLAH


203

065

064

063

Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi

Program Pengembangan Hukum Kepolisian

060.01.10

060.01.11

060.01.12

060.01.13

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM

Program Pengawasan Obat dan Makanan

063.01.02

063.01.06

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lemhanas

Program Pengembangan Ketahanan Nasional

064.01.03

064.01.06

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lemhannas

064.01.01

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM

063.01.01

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Program Pemberdayaan Potensi Keamanan

060.01.09


-

-

-

-

-

37,719,438

-

-

23,341,562

23,341,562

119,500,248

-

38,108,218

157,608,466

BELANJA PEGAWAI

378,973,744

51,975,000

2,300,000

39,086,845

93,361,845

252,220,040

20,789,479

213,941,332

486,950,851

19,385,064

54,839,583

631,723,887

4,401,334,777

172,495,155

BELANJA BARANG -

19,091,018

-

-

71,001,593

71,001,593

193,098,312

40,210,521

50,931,850

284,240,683

-

-

-

32,000,000

BELANJA MODAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,645,000

2,645,000


435,784,200

51,975,000

2,300,000

136,075,000

190,350,000

564,818,600

61,000,000

302,981,400

928,800,000

19,385,064

54,839,583

631,723,887

4,433,334,777

172,495,155

JUMLAH

204 204

Lampiran

068

067

066

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM

Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal

065.01.02

065.01.06

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

066.01.06

Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

067.01.06

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN

Program Pelatihan dan Pengembangan BKKBN

068.01.01

068.01.03

068.01.04

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPDT

067.01.01

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN

066.01.01

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM

065.01.01


-

-

36,383,733

183,183,435

-

14,000,000

14,000,000

-

13,456,706

13,456,706

-

-

37,719,438

BELANJA PEGAWAI

51,625,462

5,500,000

64,337,966

2,133,918,613

377,781,635

110,119,977

487,901,612

184,456,756

136,661,327

321,118,083

267,155,818

5,192,251

106,625,675

BELANJA BARANG


-

-

-

-

-

-

256,842,256

706,767,744

963,610,000

268,990,396

10,151,585

156,642,219

JUMLAH

18,000

-

21,917,602

96,047,952

901,202

2,556,650

1,057,816,373

126,676,627

-

-

-

51,643,462

5,500,000

122,639,301

- 2,413,150,000

679,133,536

-

3,457,852 679,133,536 1,184,493,000

72,385,500

556,649,711

629,035,211

1,834,578

4,959,334

12,297,106

BELANJA MODAL


205

077

076

075

074

Program Kependudukan dan KB

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas Ham

Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

075.01.06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kpu

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

076.01.02

076.01.06

077.01.01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI

MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kpu

076.01.01

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bmkg

075.01.01

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

074.01.01

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

068.01.06


12,107,924

12,107,924

-

-

338,945,110

338,945,110

148,139,438

55,402,359

203,541,797

20,000,731

20,000,731

146,799,702

BELANJA PEGAWAI

100,190,076

202,290,076

68,479,268

1,340,450

434,585,730

504,405,448

331,172,935

127,010,278

458,183,213

35,619,152

35,619,152

2,012,455,185

BELANJA BARANG

3,302,000

73,302,000

1,097,297

120,159,550

16,262,595

137,519,442

581,350,800

74,265,338

655,616,138

1,580,117

1,580,117

74,112,350

BELANJA MODAL


57,200,000

57,200,000

2,233,367,237

-

-

-

-

-

-

-

-

115,600,000

287,700,000

69,576,565

121,500,000

789,793,435

980,870,000

1,060,663,173

256,677,975

- 1,317,341,148

-

-

-

JUMLAH

206 206

Lampiran

080

079

078

Program Penanganan Perkara Konstitusi

Program Kesadaran Berkonstitusi

077.01.06

077.01.07

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PPATK

Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme

078.01.02

078.01.06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LIPI

Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek

079.01.02

079.01.06

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Batan

Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi

080.01.01

080.01.06

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LIPI

079.01.01

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK

078.01.01

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI

077.01.02


-

-

-

172,096,611

34,189,553

206,286,164

206,846,545

19,879,833

7,551,391

234,277,769

-

-

27,276,000

27,276,000

BELANJA PEGAWAI -

185,007,609

44,270,225

229,277,834

197,414,601

14,364,597

94,572,754

306,351,952

25,149,241

-

29,468,000

54,617,241

47,100,000

55,000,000

BELANJA BARANG

149,798,255

16,205,516

166,003,771

72,955,272

8,849,870

1,581,555

83,386,697

8,350,759

7,500,000

156,000

16,006,759

-

-

70,000,000

BELANJA MODAL


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

506,902,475

94,665,294

601,567,769

477,216,418

43,094,300

103,705,700

624,016,418

33,500,000

7,500,000

56,900,000

97,900,000

47,100,000

55,000,000

70,000,000

JUMLAH


207

084

083

082

081

Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi

081.01.06

Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa

082.01.06

Program Survei dan Pemetaan Nasional

083.01.06

084.01.01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN

BADAN STANDARISASI NASIONAL

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakosurtanal

083.01.01

BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lapan

082.01.01

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bppt

081.01.02

PENERAPAN

Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bppt

DAN

081.01.01

BADAN PENGKAJIAN TEKNOLOGI


9,576,721

9,576,721

-

33,644,624

33,644,624

51,569,283

11,230,047

62,799,330

-

-

159,364,779

159,364,779

BELANJA PEGAWAI

19,444,099

71,904,464

89,850,269

44,163,760

134,014,029

123,254,988

61,213,598

184,468,586

320,754,958

2,054,000

125,749,993

448,558,951

BELANJA BARANG

79,180

1,140,180

282,933,831

4,607,516

287,541,347

197,475,729

20,757,509

218,233,238

192,989,997

78,046,000

14,344,073

285,380,070

BELANJA MODAL


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29,100,000

82,621,365

372,784,100

82,415,900

455,200,000

372,300,000

93,201,154

465,501,154

513,744,955

80,100,000

299,458,845

893,303,800

JUMLAH

208 208

Lampiran

088

087

086

085

Program Pengembangan Standardisasi Nasional

084.01.06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BAPETEN

Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir

085.01.02

085.01.06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN

Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara

086.01.02

086.01.06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI

Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional

087.01.02

087.01.06

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia

087.01.01

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN

086.01.01

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BAPETEN

085.01.01

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN

084.01.02


-

-

155,398,368

-

-

25,435,979

25,435,979

-

-

39,382,096

39,382,096

-

-

22,148,909

22,148,909

BELANJA PEGAWAI -

174,063,329

53,357,325

-

30,842,669

84,199,994

87,453,333

6,820

55,666,170

143,126,323

19,488,725

-

27,051,058

46,539,783

52,460,365

BELANJA BARANG

144,858,303

10,994,454

27,900,000

521,352

39,415,806

463,728

60,793,180

363,497

61,620,405

2,647,036

2,632,000

2,800,733

8,079,769

161,000

900,000

BELANJA MODAL


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

474,320,000

64,351,779

27,900,000

56,800,000

149,051,779

87,917,061

60,800,000

95,411,763

244,128,824

22,135,761

2,632,000

52,000,700

76,768,461

52,621,365

900,000

JUMLAH


209

090

089

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bkn

Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara

088.01.02

088.01.06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BPKP

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

089.01.02

089.01.06

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan

Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

090.01.01

090.01.02

090.02.09

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP

089.01.01

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bkn

088.01.01


15,489,066

-

71,644,381

231,150,644

-

-

290,503,900

290,503,900

-

-

155,398,368

BELANJA PEGAWAI

233,642,022

38,390,968

327,477,817

1,251,210,535

155,800,000

-

250,214,057

406,014,057

80,850,000

1,515

93,211,814

BELANJA BARANG

507,612,358

57,968,727

16,583,851

651,462,390

-

17,365,500

131,000

17,496,500

33,430,000

106,678,485

4,749,818

BELANJA MODAL

-

-

-

-

-

-

-

155,800,000

17,365,500

540,848,957

714,014,457

114,280,000

106,680,000

253,360,000

JUMLAH

2,180,600

-

-

758,924,046

96,359,695

415,706,049

2,180,600 2,136,004,169


210 210

Lampiran

092

091

Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan

Program Pengembangan Ekspor

Program Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi

Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen

090.04.08

090.05.03

090.06.06

090.07.10

090.08.04

090.09.11

Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan dan kawasan permukiman

091.01.06

091.01.07

092.01.01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pemuda dan Olahraga

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perumahan Rakyat

091.01.01

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri

090.03.07


27,948,915

27,948,915

-

-

27,118,805

27,118,805

23,409,597

8,703,811

8,500,000

66,605,156

5,822,893

13,464,004

17,511,736

BELANJA PEGAWAI

44,824,268

11,835,100

3,278,375

4,107,670

2,038,856

989,500

2,223,685

BELANJA MODAL


-

-

-

-

-

-

-

181,159,386

63,112,477

83,838,450

276,202,622

30,021,488

111,727,859

118,952,097

JUMLAH

177,820,285

2,389,530,285

55,030,000

148,966,185

185,431,195

330,800

586,610,800

1,970,000

2,102,223,815

1,250,000

57,000,000

2,488,690,000

213,800,000

-

206,100,000

- 3,004,090,000

-

237,500,000

-

389,427,380 2,105,443,815 237,500,000 2,759,490,000

112,925,521

42,573,566

72,060,075

205,489,796

22,159,739

97,274,355

99,216,676

BELANJA BARANG


211

100

095

093

Program Pembinaan Olahraga Prestasi

092.01.08

Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPD RI

Program Penguatan Kelembagaan Dpd Dalam Sistem Demokrasi

095.01.02

095.02.06

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Komisi Yudisial

100.01.01

100.01.02

KOMISI YUDISIAL RI

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPD RI

095.01.01

DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

093.01.06

093.01.01

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Program Pelayanan Kepemudaan

Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

092.01.06

092.01.07

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga

092.01.02


-

-

-

-

-

7,461,758

7,461,758

-

-

168,293,150

168,293,150

-

251,842,849

251,842,849

BELANJA PEGAWAI

2,108,000

49,995,418

68,232,418

354,240,000

48,501,510

176,173,480

578,914,990

104,452,867

59,666,869

164,119,736

965,470,000

799,730,000

442,110,000

4,400,000

BELANJA BARANG

1,250,000

2,755,824

4,005,824

-

399,860,490

7,131,370

406,991,860

54,239,933

105,492,782

159,732,715

-

500,000,000

350,000

85,930,000

BELANJA MODAL

-


158,692,800

417,002,500

575,695,300

965,470,000

1,299,730,000

442,460,000

90,330,000

-

-

-

-

-

-

3,358,000

60,213,000

79,700,000

354,240,000

448,362,000

351,598,000

- 1,154,200,000

-

-

-

-

-

-

JUMLAH

212 212

Lampiran

105

104

103

Program Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BNPB

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB

Program Penanggulangan Bencana

103.01.02

103.01.03

103.01.06

Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI

104.01.06

105.01.01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNP2TKI

104.01.01

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB

103.01.01

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

100.01.06


14,382,400

14,382,400

-

30,158,538

30,158,538

-

-

-

18,289,772

18,289,772

BELANJA PEGAWAI

7,800,975

91,172,628

74,964,415

135,723,346

210,687,761

558,625,745

3,360,000

23,217,309

27,903,628

613,106,682

16,129,000

BELANJA BARANG -

-

-

4,130,000

4,130,000

40,000,000

-

-

-

40,000,000


79,500,000

184,500,000

264,000,000

599,335,745

3,360,000

163,363,355

46,650,900

812,710,000

16,129,000

JUMLAH

569,430

-

22,752,805

663,091,624 517,396,553 1,286,043,205

4,535,585

14,488,116

19,023,701

710,000

-

140,146,046

457,500

141,313,546

BELANJA MODAL


213

109

108

107

106

Program Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Lkpp

Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

106.01.02

106.01.06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional

Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan

107.01.02

107.01.06

Program Pengawasan Persaingan Usaha

BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU

108.01.06

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan SAR Nasional

107.01.01

BADAN SAR NASIONAL

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LKPP

106.01.01

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH

105.01.06


7,720,550

32,812,018

32,812,018

-

-

133,384,745

133,384,745

-

-

10,991,443

10,991,443

BELANJA PEGAWAI

86,927,400

46,699,557

46,699,557

180,455,900

210,200

85,545,018

266,211,118

75,304,879

218,460

35,912,147

111,435,486

83,371,653

BELANJA BARANG

80,895,000

79,700,000

48,002,000

208,597,000

1,263,290,400

JUMLAH

-

-

-

-

-

292,500,000

181,320,000

181,320,000

776,727,289

105,904,489

281,168,222

- 1,163,800,000

-

-

-

-

517,396,553


197,852,050 -

101,808,425

101,808,425

596,271,389

105,694,289

62,238,459

764,204,137

5,590,121

79,481,540

1,098,410

86,170,071

662,522,194

BELANJA MODAL

214 214

Lampiran

TOTAL

111

110

Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu

109.01.06

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ombudsman Republik Indonesia

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP

Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan

111.01.01

111.01.06

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

110.01.01

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPWS

109.01.01


99,891,906,858

-

9,967,695

9,967,695

7,038,229

7,038,229

-

7,720,550

BELANJA PEGAWAI

137,849,713,125

164,158,123

125,206,490

289,364,613

8,754,586

8,754,586

54,610,000

32,317,400

BELANJA BARANG

135,854,213,402

15,913,798

138,753,894

154,667,692

519,615

519,615

197,390,000

462,050

BELANJA MODAL

-

-

-

-

-

-

-

59,183,477,257


432,779,310,642

180,071,921

273,928,079

454,000,000

16,312,430

16,312,430

252,000,000

40,500,000

JUMLAH

Penyusunan buku ini merupakan upaya untuk memberikan gambaran dan informasi ringkas tentang tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Anggaran dan Kementerian Keuangan khususnya dalam proses pengelolaan keuangan negara, yang secara signifikan tercermin dalam proses penyusunan

dan

pembahasan

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2011 di tengah upaya untuk terus menciptakan good governance dalam pengelolaan keuangan Negara. Penulis materi untuk masing-masing topik adalah pegawai-pegawai Direktorat Jenderal Anggaran yang berkecimpung langsung dalam penyusunan dan pembahasan APBN 2011. Keberadaan bahan bacaan ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan

dan

memberikan

pemahaman

kepada Stakeholders tentang APBN 2011.

PENYUSUN BUKU KONTRIBUTOR EDITOR Agung Widiadi Purwiyanto Achmad Zunaidi Mujibudda’wah Redaktur Sunawan Agung S. Meriyam Megia Shahab Hendra Kurniawan Rini Ariviani Eko Widyasmoro Eristianingsih M. Indra Z. Tarigan Mujono Basuki Dendy Koska Puji Wibowo Desain Grafis dan David Nalendra Photografer Wawan Sunarjo Dana Hadi Agus Kuswantoro

Direktorat Jenderal Anggaran Gedung Sutikno Slamet, Lantai 4 Jl. Dr. Wahidin No. I Jakarta Pusat Telp. 021-3849315 Faks. 021-3844784 www.anggaran.depkeu.go.id

The Indonesian Budget Overview 2011

Recommend Documents