FKDM (FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT) SESUAI PERMENDAGRI NO. 12/ TH. 2006
Oleh SUGIYARTA Ketua FKDM Kab Semarang
PROLOG • Sebaik dan sebagus-bagusnya peraturan perundangan tergantung pada SEMANGAT PENYELENGGARA NEGARA. • Keluarga, masyarakat, komunitas yang baik dan sehat menjadi pangkal negara yang kuat.
Jumlah Penduduk Indonesia 242.325.638 Jiwa (2013)
Jumlah penduduk Kab Semarang 1.351.246 Jiwa (2013)
Tujuan NKRI • Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI, Merah Putih
Bentuk Kepedulian Kita
FKDM, BNPBD, PMI, POLMAS, LINMAS, voulenterr
Logo FKDM Kab Semarang
Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 • 1. Kewaspadaan dini, kondisi kepekaan kesiagaan dan antisipasi masy dlm menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia
#
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat
Penyelenggaraan Kewaspadaan di Masyarakat Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di provinsi
menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh pemerintah provinsi yang menjadi tugas dan kewajiban gubernur. Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di kabupaten/kota menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh pemerintah kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajiban bupati/walikota. Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada camat. Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di wilayah desa/kelurahan dilimpahkan kepada kepala desa/lurah melalul camat.
Membina dan memelihara ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di provinsi; b) Mengoordinasikan bupati/walikota dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan c) Mengoordinasikan kegiatan Instansi vertikal di provinsi dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c didelegasikan kepada wakil Gubernur. a)
Membina dan memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di kabupaten/kota; b) Mengoordinasikan camat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan c) Mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat. Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud huruf b, dan huruf c didelegasikan kepada wakil Bupati/wakil Walikota. a)
Membina dan memelihara ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di kecamatan; b) Mengoordinasikan kepala Desa/Lurah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; c) Mengoordinasikan kegiatan instansi di tingkat kecamatan dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan d) Mengoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota Satlinmas, anggota Polmas dan elemen masyarakat Iainnya dalam kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di wilayah kecamatan. a)
Membina dan memelihara ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di desa/kelurahan; dan b) Mengoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota Satlinmas, anggota Polmas dan elemen masyarakat Lainnya dalam kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di desa/kelurahan. a)
Tugas FKDM provinsi : a.
b.
Menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenal potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bags gubernur mengenai kebijakan yang berkaftan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
a. Menjaring,
menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenal potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan b.Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi bupati/walikota mengenai kebijakan yang berkaftan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
a.
b.
Menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenal potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi camat mengenai kebijakan yang berkaftan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan Informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi kepala desa/lurah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat. a.
Dewan Penasihat • Dalam rangka dibentuk Dewan Prov., Kab., Kelurahan/Desa.
pembinaan FKDM Penasihat FKDM di Kecamatan, dan
#
Tugas Dewan Penasihat FKDM • Membantu kepala daerah merumuskan kebijakan dlm memelihara kewaspadaan dini masyarakat • Memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM dengan pemerintah daerah dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat #
Keanggotaan Dewan Penasihat FKDM Kab/Kota • Ketua • Sekretaris • Anggota
: Wakil Bupati : Kesbanglinmaspol kab : Polisi, TNI, Posda BIN, Satlak bencana alam, kejaksaan, kantor imigrasi, dinas kependudukan dan capil #
DEWAN PENASIHAT FKDM KECAMATAN • A. Ketua : Camat • B. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan • C. Anggota : 1. Kapolsek • 2. Komandan Ramil 3. Kasi Trantib
#
Susunan Kepengurusan FKDM Kecamatan • 1 orang Ketua : • 1 orang Sekretaris : • 5 orang Anggota: 1................. 2. .............. 3. .................. 4. ................ 5. ................. #
DEWAN PENASIHAT FKDM KELURAHAN/Desa • A. Ketua : Kepala Desa/ Lurah • B. Sekretaris : Sek. Kelurahan/Desa • C. Anggota : Babinsa : Babin Kamtibmas : KaSeksi Trantib Kel/Des
#
Susunan Kepengurusan FKDM Kel./Desa • 1 orang Ketua : ................... • 1 orang Sekretaris : ............... • 3 Orang Anggota : 1. ................... 2. .................. 3. .................
#
Persyaratan Keanggotaan FKDM Kec. Dan Kel./Desa • Taat dan Setia pada Pancasila, UUD1945, dan NKRI • Mempunyai jiwa Voulenteer, pro sosial dan suka menolong • Berasal dari unsur: 1. Tokoh masyarakat 2. Tokoh Pemuda/Karang Taruna 3. Wakil Ormas 4. Lembaga Sosial dan Pendidikan 5. Tokoh agama 6. Tokoh adat 7. Elemen masyarakat lainnya • Tidak dalam/sebagai struktur Pemerintahan #
Pengawasan dan Pelaporan • Bupati melakukan pengawasan thd camat, lurah/kades serta instansi terkait • Laporan secara berkala setiap 6 bulan pada januari dan juli dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
#
PENDANAAN • Pendanaan bagi penyelenggaraan KDM di Kabupaten didanai dari dan atas beban APBD Kabupaten
#
Susunan anggota FKDM Kab Semarang No
Nama
Kedudukan
Unsur
01
Drs. Sugiyarta, SL.,M.Psi.
Ketua
FKUB/ LSM CC
02
Drs. Sutomo
Wakil Ketua
DPC Angkatan 45
03
Shobirin, M.Pd.i
Sekretaris
PC. Nahdatul Ulama
04
S. Bagus Rawikara
Wk. Sekretaris
Pemuda Katolik
05
Ki Wagiman Danu Rusanto
Anggota
HPKP Kawruh Jiwa
06
Drs. Mohamad Fakih, M.Si
Anggota
Undaris Ungaran
07
Sudirman PM
Anggota
Karang Taruna
08
Pdt. Emeritus N. Sugimin
Anggota
FKUK Kab Smg
09
H. Subagio Santoso, M.Pd
Anggota
PC Muhamadiyah
10
Ambari Haryono, S.Pd.
Anggota
Yayasan DK Group
11
JS. Liem Ping An
Anggota
Perwakilan K Hu Cu#
12
Dono Priyoto
Anggota
Perwakilan Budha
Dewan Penasihat FKDM KS No
Jabatan/Instansi
Kedudukan
01
Wakil Bupati Semarang
Ketua
02
Kakan Kesbangpol Linmas Kab Semarang
Sekretaris
03
Kasat Intelkam Polres Semarang
Anggota
04
Perwira Seksi Intelijen Kodim 0714--salatiga
Anggota
05
Kaposda BIN
Anggota
06
Kasi Intel Kejari Ambarawa
Anggota
07
Kadinas Kependudukan dan Capil kab Semarang
Anggota
08
Kadinas Bina Marga, SDA dan ESDM Kab Smg
Anggota
09
Ka Dinas Sosial, Tenaga Kerja adan Transmigrasi
Anggota
10
Kabag Kesos Sesda
Anggota
11
Kadinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
Angoota
#
Pengertian Satlinmas Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut
Satlinmas adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan di bidang perlindungan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
Matur Nuwun, Terima kasih, Thank You, Arigato, Mercy
#
