ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN
Oleh: Hanum Rahmaniar Helmi, S.H. NIM. 031414153065
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2015
TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI..
HANUM RAHMANIAR HELMI
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI..
HANUM RAHMANIAR HELMI
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI..
HANUM RAHMANIAR HELMI
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
KATA PENGANTAR Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas limpahan berkat, rahmat, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN. Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Telah selesainya tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu dengan rasa tulus, ikhlas, dan rendah hati penulis menyampaikan terima kasih kepada : 1. Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga; 2. Gianto Al Imron, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan, petunjuk, dan pengarahannya hingga terselesaikannya tesis ini ; 3. Para dosen yang menjadi tim penguji yaitu Dr. Sri Handajani., S.H., M.Hum, Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H dan Dian Purnama Anugerah., S.H., M.Kn., LL.M yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan atas masukan-masukan yang telah diberikan untuk perbaikan penulisan tesis ini; 4. Seluruh civitas akademika, yang membekali ilmu yang berharga untuk menjadi Yuris yang baik, seluruh dosen magister pengajar hukum bisnis ii
TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI..
HANUM RAHMANIAR HELMI
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
atas ilmu yang diberikan kepada saya. Semoga saya dapat mengamalkan ilmu dari Bapak/Ibu sekalian dengan sebaik-baiknya agar bermanfaat bagi masyarakat. 5. Keluarga yang saya sayangi, khususnya yaitu orangtua saya Almarhum ayahanda Surjadji, Ibu Malikatul Habsoh, kakak-kakakku Nizar Hadi Purnama dan Fikri Ganda Multika. Terimakasih atas doa, dukungan yang telah kalian berikan; 6. Rekan-rekan Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Airlangga; 7. Semua pihak yang telah membantu selesainya tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Amin Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak sekali kekurangan, oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan tesis ini. Akhir kata penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi diri pribadi penulis khususnya dan insan akademis pada umumnya. Surabaya, Desember 2015
Penulis
ii
TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI..
HANUM RAHMANIAR HELMI
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
ABSTRAK Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan. Melalui program BPJS Kesehatan, setiap masyarakat memperoleh manfaat jaminan kesehatan berupa pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang diperlukan dalam pelayanan kesehatan. Namun untuk memperoleh manfaat jaminan kesehatan, setiap masyarakat diharuskan untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan syarat mendaftarkan diri dan membayar iuran peserta BPJS Kesehatan setiap bulannya. Jumlah nilai iuran peserta BPJS Kesehatan didasarkan pada tingkat golongan keikutsertaan BPJS Kesehatan. Khusus bagi masyarakat yang tidak mampu, iuran BPJS Kesehatan dibayarkan oleh pemerintah. Konsekuensinya, program BPJS Kesehatan menempatkan peserta BPJS Kesehatan sebagai konsumen atas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Dalam upaya pemenuhan hak-hak peserta BPJS Kesehatan, pelayanan kesehatan tidak dilakukan oleh BPJS Kesehatan secara langsung melainkan pihak ketiga yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yakni penyelenggara pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, hak-hak peserta BPJS Kesehatan terutama hak untuk memperoleh manfaat jaminan kesehatan tergantung dari bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan kesehatan. Sehingga terjadinya pelanggaran hak-hak peserta BPJS Kesehatan merupakan tanggung jawab dari BPJS Kesehatan, terkecuali pelanggaran tersebut didasarkan atas kelalaian penyelenggara pelayanan kesehatan dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan antara BPJS Kesehatan dan Penyelenggara Kesehatan. Kata Kunci : perlindungan hukum, pengguna jasa, BPJS Kesehatan.
iii
TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI..
HANUM RAHMANIAR HELMI
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
ABSTRACT
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan is a program of the government in providing the basic needs of the people in the health field. Through BPJS Kesehatan program, each community to obtain health insurance benefits in the form of health promotive, preventive, curative, and rehabilitative care including drugs, medical devices and medical materials consumables needed in healthcare. However, to obtain health insurance benefits, each community is required to be a participant on the condition BPJS register and pay dues BPJS member each month. The total value of contributions participants BPJS based on the level of participation BPJS group. Especially for the people who can not afford, BPJS Kesehatan dues paid by the government. Consequently, BPJS Kesehatan program puts members BPJS as consumers of health services carried out by the BPJS Kesehatan. In the effort to fulfill the rights of participants BPJS Kesehatan, health services are not carried out by the BPJS Kesehatan directly but rather a third party who has been working with the BPJS Kesehatan health care providers. Therefore, the rights of members BPJS Kesehatan especially the right to receive health insurance benefits depends on the shape of health services performed by health care providers. So that the occurrence of violations of the rights of participants BPJS is the responsibility of BPJS Kesehatan, unless the violation is based on the negligence of health care providers in performing its obligations as has been agreed between BPJS Kesehatan and Health Organizers. Key Words : law protection, BPJS Kesehatan members.
iv TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI...
HANUM RAHMANIAR HELMI
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR...............................................................................................i ABSTRAK................................................................................................................iii ABSTRACT..............................................................................................................iv DAFTAR ISI.............................................................................................................v BAB 1 PENDAHULUAN 1.
Latar belakang dan rumusan masalah................................................................1
2.
Rumusan Masalah..............................................................................................6
3.
Tujuan Penelitian...............................................................................................7
4.
Manfaat Penelitian.............................................................................................7
5.
Kerangka Teoritis dan Konseptual…………………………………………....8 5.1 Perlindungan Hukum...................................................................................8 5.2 Perlindungan Konsumen..............................................................................9 5.2.1 Tanggung Gugat Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum….17 5.2.2 Tanggung Gugat Berdasarkan UUPK.........................................18 5.3 Sistem Penyelenggaraan BPJS Kesehatan……………………………….19
6.
Metode Penelitian.............................................................................................21 6.1 Tipe penelitian……………………………………………………………21 6.2 Pendekatan Penelitian…………………………………………………....21 6.3 Sumber Bahan Hukum…………………………………………………...22 vii
TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI..
HANUM RAHMANIAR HELMI
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
6.4 Pengumpulan Bahan Hukum………………………………………….…24 6.5 Pengelolaan dan Analisa Bahan Hukum……………………………...….24 7.
Sistematika Penulisan…………………………………………..…………….24
BAB. II KARAKTERISTIK HAK-HAK PENGGUNA JASA BPJS KESEHATAN DALAM SISTEM BPJS KESEHATAN 1.
BPJS Kesehatan Selaku Pelaku Usaha............................................................26
2.
Pengguna Jasa BPJS Kesehatan Selaku Konsumen........................................33
3.
Karakteristik Hak-Hak Pengguna Jasa BPJS Kesehatan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen……………………………………………………..39 3.1 Hak dan Kewajiban BPJS Kesehatan…………………………………....48 3.2 Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa BPJS Kesehatan………….……......50
4.
Karakteristik Hak-hak Pengguna Jasa BPJS Kesehatan Dalam Sistem BPJS Kesehatan…………………………………………........…....………...54
BAB III TANGGUNG GUGAT BPJS KESEHATAN ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUNA JASA BPJS KESEHATAN 1.
Tanggung Gugat Pelaku Usaha.......................................................................63
2.
Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dengan Konsumen...........................66 2.1 Hubungan Hukum antara BPJS Kesehatan dengan Pengguna Jasa BPJS Kesehatan……………………………………………………..……..…..66 2.2 Hubungan Hukum Antara Pengguna Jasa BPJS Kesehatan dengan Penyelenggara Pelayanan Kesehatan…………………………………....67 2.3 Hubungan hukum antara BPJS Kesehatan dengan penyelenggara pelayanan kesehatan………………………………………………........68 vii
TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI..
HANUM RAHMANIAR HELMI
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
3.
Pelanggaran hak-hak pengguna jasa BPJS Kesehatan……………….............70 3.1 Pelanggaran hak-hak pengguna jasa BPJS Kesehatan oleh BPJS Kesehatan………………………………………………………………..70 3.2 Pelanggaran hak-hak pengguna jasa BPJS Kesehatan oleh penyelenggara pelayanan kesehatan………………………..….........................……..….73
4.
Dasar gugatan yang dapat diajukan oleh konsumen yang dilanggar hakhaknya……………………………………………………………………....74 4.1 Gugatan berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum…………………….74 4.2 Gugatan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen……....77
5.
Penyelesaian
sengketa
konsumen
atas
tidak
dipenuhinya
hak
konsumen…………..........................................................................................78 5.1 Jalur Litigasi (melalui lembaga peradilan)…………………………….....79 5.2 Jalur non-litigasi ( Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen – BPSK dan Alternative Dispute Resolution)…………………………………….....…82 BAB IV PENUTUP 1.
Kesimpulan..........................................................................................87
2.
Saran....................................................................................................88
DAFTAR BACAAN
vii
TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI..
HANUM RAHMANIAR HELMI