TESIS PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL PADA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII (STUDI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN KEHUTANAN DI PROVINSI BALI)
KOMANG SRIDANAYASA
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2011
TESIS
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL PADA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII (STUDI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN KEHUTANAN DI PROVINSI BALI)
KOMANG SRIDANAYASA NIM : 0990561032
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2011
i
2
Lembar Persetujuan Pembimbing
PROPOSAL PENELITIAN TESIS INI TELAH DISETUJUI DAN DISAHKAN PADA TANGGAL 21 OKTOBER 2011
PEMBIMBING I
PEMBIMBING II
Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH.MH NIP. 195304011980031004
I Gede Yusa. SH, MH NIP. 1958012711985031002
Mengetahui :
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Udayana
Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana,
Prof. Dr. Putu Sudarma Sumadi, SH.SU NIP . 1956 0419 1983 031003
Prof. Dr..dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S(K) NIP. 1959 0215 1985 10 2001
ii
3
Tesis ini Telah Diuji Oleh Panitia Penguji Pada Program Pascasarjana Universitas Udayana Pada Tanggal 21 Oktober 2011
Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana Nomor : 1978/UN.144/HK/2011 Tanggal 15 September 2011
Ketua
: Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH.MH
Anggota
: 1. I Gede Yusa. SH, MH
2. Prof. Dr. I Wayan Parsa, SH, M.Hum
3. I Nengah Suantra, SH, MH
4. Gde Marhaendra Wija Atmaja, SH, MH .
iii
4
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama
: Komang Sridanayasa
Tempat/Tanggal lahir : Busungbiu, 10 Oktober 1965 Jenis kelamin
: Laki – laki
Alamat
: Perum Sempidi Indah Permai Kec Mengwi, Kab. Badung – Sempidi
Nomor Telepon
: 081337315064
Jurusan
: Magister Ilmu Hukum (Hukum Pemerintahan)
Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang pernah diajukan
untuk memperoleh gelar
kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila Penulisan Tesis ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain dan / atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum. Demikian surat pernyataan ini penulis buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga. Denpasar, Oktober 2011 Yang menyatakan
KOMANG SRIDANAYASA NIM : 0990561032
iv
5
UCAPAN TERIMA KASIH
Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kemudahan bagi penyelesaian tesis ini yang diberi judul “ Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII ( Studi pada Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan di Provinsi Bali)”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Udayana Denpasar. Disadari bahwa tanpa adanya bimbingan, arahan serta nasehat dari berbagai pihak tesis ini tidak akan dapat diselesaikan. Untuk itu disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : -
Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD, selaku Rektor Universitas Udayana yang telah menerima saya sebagai mahasiswa pada program studi Magister Ilmu Hukum.
-
Prof. Dr. Dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S (K), Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana yang memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan S-2 di Universitas Udayana
-
Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH.MH, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana dan sebagai Pembimbing I, memberikan arahan selama perkuliahan dan juga memberikan dorongan moril dalam rangka penyelesaian tesis ini. Serta atas ketulusannya telah memberikan v
6
literature yang dapat memudahkan penyelesaian tesis ini. Atas bimbingan yang baik serta ketulusan beliau, semoga mendapat imbalan yang sesuai dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam keadaan selamat dan sukses. -
Prof. Dr. Putu Sudarma Sumadi,S.H., S.U, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana.
-
I Gede Yusa, SH, MH, sebagai pembimbing II dalam penulisan tesis ini. Karena ditengah-tengah kesibukannya beliau masih sempat memberikan pengarahan, bimbingan dan koreksi dalam penulisan tesis ini. Serta atas ketulusannya telah memberikan literature yang dapat memudahkan penyelesaian tesis ini. Semoga mendapat imbalan yang sesuai dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam keadaan selamat dan sukses.
-
Putu Gede Arya Sumertha Yasa, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Udayana atas berbagai kemudahan selama perkuliahan maupun pada saat ujian proposal, dimana hal tersebut banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
-
Selanjutnya juga kepada tim Penguji Proposal Usulan Penelitian Tesis dan Tim Penguji Tesis saya ini, yaitu Bapak Prof. Dr. Nyoman Parsa SH. M.Hum, selaku Ketua Tim, Bapak I Nengah Suantra, SH.MH, Bapak Marhaendra Wija Atmaja, SH. MH, selaku anggota Tim, yang telah banyak membantu dan memberikan masukan-masukan yang berguna dalam menyelesaikan penelitian/tesis saya.
vi
7
-
Para guru besar dan para dosen penanggung jawab mata kuliah program Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pemerintah yang tidak dapat saya sebutkan nama beliau satu persatu, saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga pula, yang telah berkenan memberikan wawasan keilmuan kepada saya selama mengikuti Program Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pemerintah pada Universitas Udayana.
-
Seluruh pegawai pada Program Magister Ilmu Hukum yang telah banyak membantu kelancaran selama perkuliahan.
-
Ir. Budi Susetiyo,MM Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar yang telah berkenan memberikan wawasan keilmuan dan dorongan kepada saya selama mengikuti Program Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pemerintah Pada Universitas Udayana.
-
Khususnya kepada orang tua saya Ayahanda Ketut Ginantra Giri dan Ibunda Ni Nyoman Normi yang telah mendidik dan mendoakan saya dan telah mendukung studi saya.
-
Istri dan Kedua anak-anak saya tercinta :
-
Lilis Mulyani, S.Pd
-
Luh Putu Sri Lestari
-
Kadek Yunia Puspita Sari
dengan doa tiada henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan moril serta materiil, sehingga memudahkan penyelesaian penulisan tesis ini.
vii
8
Tidak lupa pula saya sampaikan ucapan terima kasih yang tiada hentinya kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas bantuan, doa, partisipasi yang diberikan kepada saya, sehingga penyelesaian tesis ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa selalu memberikan karunia dan kebahagiaan lahir batin kepada kita semua, agar ilmu saya dapatkan berguna demi kepentingan bangsa dan Negara
Denpasar, September 2011 Penulis
viii
9
ABSTRAK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan di Propinsi Bali)
Penelitian ini mengkaji Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII di Propinsi Bali. Ada dua permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yakni berkenaan dengan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural yang tidak sesuai dengan persyaratan jabatan struktural. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui teknik telahan kepustakaan. Bahan hukum maupun informasi penunjang yang telah terkumpulkan tersebut terlebih dahulu dilakukan deskripsi dengan menguraikan proposisi-proposisi hukum dan non hukum yang dijumpai, interpretasikan untuk selanjutnya disitematisasi, dievaluasi serta diberikan argumentasi untuk mendapatkan simpulan atas permasalahan. tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai dengan saat ini Keputusan Menteri Kehutanan yang mengatur jabatan struktural dan Non struktural, tidak terlihat adanya kepastian hukum persyaratan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural pada Seksi Informasi Sumber Daya Hutan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar.
Kata-kata kunci : Pengangkatan, Kompetensi, Jabatan Struktural, Keputusan Menteri Kehutanan
10
ABSTRACT The Appointment of Civil Servants in the Structural Position at the Central of Forest Stabilization of Regional VIII (Studies in Technical Implementation Unit Ministry of Forestry in the Province of Bali)
This study examines the Civil Servants Appointment in a structural position at the Central of Forest Stabilization of Regional VIII in the Province of Bali. There are issues examined in this study with regard to the appointment of Civil Servant in a structural position that is incompatible with the requirements of structural positions. This research is a normative legal research using the conceptual approach and the legislation approach. Legal materials used in this study came from the research literature in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials obtained through literature study techniques. Legal materials and information that have been collected supporting the first description by describing the propositions of law and non law encountered, interpreted for the next desystematization, evaluated and given an argument to get a conclusion to these problems. The results of the study showed that up to now the Minister of Forestry Decreesion governing the structural and non structural positions, shows no legal certainty requirements of the appointment of Civil Servants in structural positions, in the Section of Forest Resources Information, the Central of Forest Stabilization of Regional VIII, Denpasar.
Key words: Appointmen, Civil Servent, Structural Position, Competence, Minister of Forestry Decree
x
11
RINGKASAN
Munculnya masalah “Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural” menjadi suatu persoalan yang menarik untuk dikaji terkait dengan kompetensi dan konsistensi dalam menegakkan keadilan
pelaksanaan
pengangkatan jabatan struktural”. Dengan demikian, pengkajian atas pengaturan wewenang pemerintah pusat
bidang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
jabatan struktural untuk mencegah terjadinya birokrasi dan konsistensi.” Menjadi latar belakang lahirnya 2 (dua) permasalahan hukum yang dibahas pada bab 1 tesis ini. Adapun permasalahan yang dimaksud adalah berkenaan dengan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar.” Dan mengenai sistim pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural
pada Balai
Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar. Pada Bab 1 juga di bahas mengenai tujuan dan manfaat penelitian untuk kepentingan pragmatis, landasan teoritis yang dijadikan pisau bedah kedua permasalahan seperti teori Negara Hukum, Teori Kewenangan, Azas Dekonsentrasi, Azas Preferensi, Pengawasan dan pembinaan serta metode penelitian yang diterapkan. Pada Bab II, sebagai penjabaran lebih lanjut dari landasan teoritis penelitian ini, dibahas tentang
kewenangan pemerintah pusat pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural pada Unit Pelaksana Teknis di daerah dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural.
xii
12
Sebagai Bab pembahasan yaitu pada Bab III didiskripsikan beberapa hal sebagai jawaban pertama atas isu hukum pertama dalam rumusan masalah. Dengan demikian yang didiskripsikan adalah mengenai dasar hukum kewenangan Pemerintah Pusat, pengaturan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural Melalui pembahasan terhadap sub bab itu ditemukan jabatan birokrasi yang hanya menampung jabatan struktural dan pengisiannya tidak berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan .
Sebagai bab pembahasan isu hukum dalam masalah kedua dilakukan Bab
IV yang diklasifikasikan bahasan yang dimulai dari pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar, Pola Kinerja Pegawai Negeri Sipil
pada pembinaan jabatan
struktural, Pola Karir Pegawai Negeri Sipil, Penegakan disiplin,
Sengketa
kepegawaian dan Struktur organisasi.Dalam bab V, sebagai bab penutup tesis ini dikemukakan kesimpulan dan saran penulis sebagai berikut : Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural Kementerian Kehutanan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Propinsi Bali adalah tidak terlihat adanya kepastian hukum dan kosistensi persyaratan pengangkatan jabatan struktural pada Seksi Informasi Sumber Daya Hutan. Sebagai saran untuk kedepan Kementerian Kehutanan segera membuat peraturan yang mengatur teknis persyaratan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural pada Unit Pelaksana Teknis di daerah.
xiii
13
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL .......................................................................................
i
HALAMAN PERSYARATAN GELAR MAGISTER ...................................
ii
HALAMAN PENGESAHAN..........................................................................
iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI ...............................................................
iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ...........................................................
v
UCAPAN TERIMAKASIH ............................................................................
vi
ABSTRAK .......................................................................................................
x
ABSTRACT .....................................................................................................
xi
RINGKASAN .................................................................................................
xii
DAFTAR ISI ...................................................................................................
xiv
BAB I
PENDAHULUAN 1.2 Latar Belakang Masalah ..........................................................
1
1.3 Rumusan Masalah ....................................................................
11
1.4 Tujuan Penelitian .....................................................................
11
1.3.1 Tujuan Umum .................................................................
12
1.3.2 Tujuan Khusus ................................................................
12
1.4 Manfaat Penelitian ...................................................................
12
1.5 Landasan Teoritis .....................................................................
14
1.5.1 Teori Negara Hukum ......................................................
15
1.5.2 Teori Kewenangan ..........................................................
17
1.5.3 Asas Dekonsentrasi ........................................................
29
1.5.4 Asas Preferensi ...............................................................
32
1.5.5. Pengawasan dan Pembinaan ..........................................
33
1.6 Metode Penelitian .....................................................................
41
1.6.1 Jenis Penelitian ................................................................
41
1.6.2 Jenis Pendekatan ............................................................
43
xiv
14
BAB II
1.6.3 Sumber bahan Hukum .....................................................
44
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ..............................
46
1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .......................................
47
PENGANGKATAN
PEGAWAI
NEGERI SIPIL
DALAM
JABATAN STRUKTURAL 2.1 Kewenangan Pemerintah Pusat Dalam Pengangkatan PNS Jabatan Struktural ..........................................................
49
2.2 Ruang Lingkup Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural .......................................................
77
BAB III PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL 3.1 Kedudukan Pemerintah Pusat pada UPT Daerah .....................
87
3.2 Bentuk pengaturan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktura .......................................................
l97
BAB IV SISTEM PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL 4.1 Pola Kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam sistim pembinaan jabatan struktural ......................................................................
119
4.2 Pola Karir Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural.......
124
4.3 Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil...............................
137
4.4 Sengketa Kepegawaian melalui PTUN ...................................
156
4.5 Struktur Organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar ...........................................................................
160
BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan .................................................................................
163
5.2 Saran............................................................................................
164
DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................
165
xv
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Organisasi merupakan sekumpulan manusia yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya (modal, perlengkapan, dan sebagainya). Manusia merupakan sumber daya yang penting bagi organisasi, karena manusia yang melakukan kerjasama, manusia yang menyusun tujuan, manusia pula yang bekerja untuk mencapai tujuan tersebut. Meskipun demikian untuk mencapai tujuan organisasi juga harus didukung oleh tersedianya sumber daya yang lain. Faktor penting dalam keberhasilan kinerja suatu organisasi adalah adanya karyawan yang memiliki kemampuan serta mempunyai motivasi kerja yang tinggi, sehingga dapat diharapkan suatu hasil kerja yang memuaskan. Kenyataan tidak semua karyawan mempunyai kemampuan serta motivasi kerja sesuai dengan harapan organisasi. Seorang karyawan yang mempunyai kemampuan sesuai dengan harapan organisasi, kadang-kadang tidak mempunyai motivasi kerja yang tinggi sehingga kinerjanya tidak sesuai yang diharapkan. Demikian juga dalam organisasi Pemerintah Republik Indonesia, kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional yang merupakan tujuan organisasi memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kinerja yang baik. Setiap Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, 1
2
jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. Dalam mengemban tugas sebagai aparatur negara maka setiap Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dimana prinsip pengangkatan dalam jabatan tersebut harus profesional sesuai kompetensi dan kode etik, prestasi kerja, jenjang pangkat dan syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras dan golongan. Info SDM (2006) menyatakan bahwa : Kondisi saat ini menunjukkan belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, salah satu penyebabnya adalah masih rendahnya profesionalisme di kalangan Pegawai Negeri Sipil. Rendahnya profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dikarenakan salah satunya karena kurang tepatnya penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan yang dipangkunya. Walaupun banyak Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan tinggi dengan pengalaman kerja yang luas, namun seringkali penempatan dalam jabatannya tidak relevan dengan kompetensi pegawai yang dimiliki. Dalam upaya peningkatan kinerja organisasi, sejak tahun 2002 Departemen Kehutanan telah merintis upaya menyempurnakan proses seleksi pegawai yang akan diangkat dalam jabatan struktural. Metode seleksi yang dikembangkan di Kementerian Kehutanan adalah melalui assesment centre yang di lingkungan Departemen Kehutanan lebih dikenal dengan istilah Personnel Assessment Centre (PAC). Penerapan metode PAC ini bertujuan untuk : 1) Untuk menjamin semua jabatan struktural di lingkungan Kementerian Kehutanan diduduki oleh PNS yang kompeten 2) Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap PNS yang memenuhi syarat untuk meniti karier secara optimal sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. 3) Mewujudkan iklim kerja yang kondusif dan transparan sehingga mampu meningkatkan motivasi kerja dan pengembangan potensi diri setiap PNS dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.
Kenyataan dalam pelaksanaannya, PAC tersebut pada tahun 2007 baru diberlakukan kepada pegawai yang akan menduduki jabatan struktural eselon II. Rencananya secara bertahap akan diberlakukan kepada pegawai yang akan menduduki jabatan struktural eselon III dan IV dan diharapkan pada akhirnya kepada semua pegawai yang akan menduduki jabatan apapun dalam organisasi.
3
Pegawai Negeri Sipil
yang akan menduduki suatu jabatan pada Unit
Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan di Provinsi Bali sudah saatnya uji kompetensi diberlakukan. Mereka yang akan
menduduki jabatan dibutuhkan
instrumen seleksi, hal tersebut ditunjukkan antara lain masih adanya aktivitas pegawai yang masih kurang produktif seperti bermain game, membaca koran, mengobrol dan aktivitas lain yang tidak mendukung tugas-tugas pekerjaan. Berdasarkan pengamatan peneliti, beberapa pegawai juga masih kurang inovatif dan inisiatif dalam melaksanakan tugas, hanya menunggu perintah dari pimpinan tidak berupaya mengembangkan kreativitas diri untuk menunjukkan prestasi kerjanya. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berpengaruh pada kinerja Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil secara keseluruhan. Motivasi dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya adalah iklim organisasi. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa para pegawai bekerja selain untuk mengharapkan imbalan baik material maupun non material namun mereka juga menginginkan iklim yang sesuai dengan harapan mereka seperti terdapat keterbukaan dalam organisasi, terdapat perhatian, dukungan, penghargaan, pendapatan yang yang layak dan dirasa adil. Penciptaan iklim organisasi yang berorientasi pada prestasi dan mementingkan pegawai dapat memperlancar pencapaian hasil yang diinginkan. Demikian juga pengangkatan pejabat struktural yang tidak sesuai dengan minat dan kemampuan/keterampilan sehingga pejabat yang bersangkutan akan menyebabkan motivasi berprestasi rendah. Penempatan Pejabat Struktural juga harus sesuai dengan keinginan dan keterampilannya, sehingga gairah kerja dan
4
kedisiplinannya akan lebih baik, serta lebih efektif dalam menunjang terwujudnya tujuan organisasi.1 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural seharusnya menggunakan prinsip ’the right man on the right place’, hasil penelaahan masih terdapat beberapa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural pada Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII terdapat kompetensi yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki seperti Pendidikan Sarjana Pertanian pada unit kerja yang ditempatkan pada Seksi Teknis sebagai Kepala Seksi Informasi Sumber Daya Hutan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.355/Menhut-II/2004 tentang Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Kehutanan dijelaskan Jabatan Kepala Seksi Informasi Sumber Daya Hutan syarat jabatan adalah pendidikan Sarjana Kehutanan, dan Sarjana Geografi. Selain itu pengangkatan dalam jabatan struktural juga kurang mempertimbangkan menunjang
kompetensi latar belakang pendidikan
kinerjanya.
Dan
Keputusan
Menteri
sehingga kurang
Kehutanan
Nomor
:
6008/Menhut-II/Peg/2010 Tentang Mutasi Pejabat Struktural Eselon III dan IV Lingkup Kementerian Kehutanan tidak sesuai dengan pelaksanaan syarat-syarat pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural terutama pada Kepala Seksi Informasi Sumber Daya Hutan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII. Denpasar. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural pada pasal 7 1 Sedarmayanti, 2001, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, Mandar Maju, Bandung, hal 16
5
dijelaskan (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan atau menduduki jabatan struktural harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut. dari persyaratan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural benar-benar diwujudkan dan konsisten. Sedangkan hasil penelitian penulis pada Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar Kementerian Kehutanan penelitian dilakukan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan terdapat norma konflik pada Keputusan Menteri Kehutanan. Permasalahan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural merupakan permasalahan yang sangat kompleks mengingat pengaturan mengenai pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural diatur secara sporadis dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk itu pemerintah pusat dan daerah harus dapat menginterpretasikan peraturan tersebut secara tepat dan konsisten. Keaslian dan penulisan dapat dilihat perbandingan terhadap tesis sebelumnya yang juga mengangkat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural sebagaimana yang dituliskan oleh Adre, Tesis tahun 2009, Universitas Udayana yang berjudul “Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.” dengan rumusan masalah ; 1) Apakah persyaratan yang dijadikan dasar untuk pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural 2.) Bagaimanakah
mekanisme pengangkatan Pegawai Negeri Sipil untuk
menduduki jabatan struktural.? Perbedaan permasalahan Pengangkatan Pegawai
6
Negeri Sipil dalam jabatan struktural jika dilihat dari judulnya dan kajian permasalahan terdapat perbedaan yaitu adanya kekaburan norma yang berkaitan dengan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural berdampak pada ketidak pastian hukum terletak persyaratan pengangkatan. Dalam Keputusan Kepala BKN No. 13 tahun 2002 memang telah dijelaskan tentang klasifikasi dan tingkat pendidikan namun hanya menjelaskan tentang klasifikasi dan tingkat pendidikan yang akan mendukung pelaksanaan tugas dalam jabatan secara profesional. Prosedur yang harus ditempuh dalam proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural meliputi; inventarisasi lowongan struktural yang kemudian diinformasikan kepada para pimpinan unit organisasi, penyampaian calon pejabat struktural kepada pejabat yang berwenang dengan tembusan kepada badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan melalui badan pertimbangan jabatan. Sedangkan penelitian penulis tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar, dilakukan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan terdapat norma konflik Keputusan Menteri Kehutanan yaitu syarat pendidikan untuk menduduki jabatan struktural pada Seksi Informasi Sumber Daya Hutan.. Prosedur yang ditempuh dalam pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural
melalui seleksi oleh Eselon I Ditjen
Planologi Kehutanan untuk diproses Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan.. Tesis pernah ditulis oleh Anak Agung GD Purwana, (2004)
dari
Universitas Udayana Denpasar dengan judul ” Wewenang Pengangkatan Pegawai
7
Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural pada Pemerintahan Kota Denpasar. Dalam tesis tersebut dikaji dengan rumusan ; 1) Apakah dasar wewenang Wali Kota mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural. ? 2) Bagaimanakah wewenang pengangkatan dalam kaitan dengan syarat-syarat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural ? Wewenang pengangkatan jabatan struktural di Kota Denpasar merupakan wewenang delegasi Wali Kota Denpasar untuk mengangkat jabatan Sekretaris Daerah dan jabatan Eselon II b dan III, Untuk pengangkatan jabatan struktural Eselon IV merupakan wewenang mandat Sekretaris Daerah Kota Denpasar. Dengan memperhatikan kualifikasi jabatan struktural pada semua tingkat jabatan struktural agar memenuhi pula kwalifikasi yuridis tentang syarat – syarat yang bersifat formal dan informal dari bentuk hukum pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. Penelitian penulis, Wewenang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denapasar
Eselon III dan IV adalah kewenangan pemerintah pusat yaitu
Kementerian Kehutanan melalui seleksi Personnel Assesment Centre (PAC) yang dilandasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002. Tesis yang berjudul ” Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II Kabupaten /Kota pernah ditulis oleh Ida Ayu Putu Surati, (2008), dari Universitas Udayana Denpasar. Penelitian dilakukan penelitian hukum normatif yang mengkaji rumusan masalah ; 1) Bagaimanakah Kewenangan Bupati/Wali Kota dalam hal Pengangkatan, dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II dilingkungan
Pemerintah
Kabupaten/kota,?
2)
Apa
implikasi
yuridis
8
pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II, dilingkungan pemerintah Kabupaten/kota tanpa konsultasi dengan Gubernur. Untuk itu perlu adanya pengaturan pelaksanaan mengenai pengaturan tentang pemberian kesempatan pengangkatan Pejabat struktural Eselon II di Kabupaten / kota dari Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dari luar kabupaten kota yang bersangkutan. Penelitian penulis masalah kewenangan pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar adalah Menteri Kehutanan selaku pembina kepegawaian. Sedangkan pengaturan pelaksanaan
tentang
pemberian kesempatan pengangkatan pejabat struktural
dilakukan seleksi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan. Tesis
yang berjudul ” Analisis Implementasi Kebijakan Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 (studi Kasus Pelaksanaan Mutasi Pegawai Departemen Tenaga Kerja di Jakarta, 1999) ditulis oleh Moch Kastori dari FISIP Universitas Indonesia, 1999 yang mengkaji masalah ; 1) Bagaimana implementasi kebijakan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural di Departemen Tenaga Kerja ? 2) Apakah terdapat hambatan-hambatan dalam implementasi pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural
berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1994 ? Melihat permasalahan yang ada dalam proses penyusunan kebijakan publik Peraturan pemerintah Nomor 15 tahun 1994 beserta petunjuk pelaksanaannya, maka ketentuan tersebut perlu dikaji dengan peraturan perundang-undang lainnya yang terkait Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1994.
9
Penelitian
penulis
tentang
Analisis
Implementasi
Kebijakan
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural pada Kementerian Kehutanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.355/Menhut-II/2004 tentang Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Kehutanan. Hasil penelitian adanya ketidakpastian hukum syarat pendidikan untuk menduduki jabatan
struktural pada Seksi
Informasi Sumber Daya Hutan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Tesis yang berjudul ” Analisis yuridis pelaksanaan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ” ditulis oleh Saefur Rochim, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006, yang mengkaji rumusan masalah ; 1) Bagaimana pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik ? 2) Bagaimana kedudukan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural ? 3) Bagaimana pelaksanaan pengawasan dan tindakan, terhadap keputusan pejabat pembina kepegawaian tentang pengangkatan pegawai negeri dalam jabatan struktural yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? Penelitian
penulis,
Judul
Tesis
Analisis
yuridis
pelaksanaan
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ” bahwa Pengaturan sistem pembinaan diatur
10
Undang-Undang No. 8 tahun 1974, dilanjutkan dengan perubahannya UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999. Kedudukan Keputusan Kepala BKN
dalam
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan peraturan peraturan yang berada diatasnya. Dengan demikian pengangkatanan PNS dalam jabatan struktural pelaksanaannya harus sesuai dengan dengan ketentuan keputusan Kepala BKN nomor 13 tahun 2002. Untuk tertib dan efektifitas penyelenggaraan
pemerintahan
pengawasan
terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian dilakukan tindakan administrasi. Penelitian penulis pelaksanaan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural pada Unit Pelakasana Teknis Kementerian Kehutanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 dan Keputusan Menteri Kehutanan No.. SK.355/Menhut-II/2004. Pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Insfekturat Jenderal yang bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan yaitu perumusan kebijakan, kinerja, keuangan, dan laporan hasil pengawasan. Sedangkan Tesis ini berjudul Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan di Provinsi Bali dengan rumusan : 1) Bagaimanakah Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural pada
Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar di
Provinsi Bali ? 2) Bagaimanakah sistem Pembinaan Pegawai Negeri Sipil
11
dalam jabatan struktural pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan di Provinsi Bali ? Jika dilihat dari judul dan kajian permasalahan. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, dengan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini dapat dijamin keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi isinya Oleh sebab itu sangat menarik untuk membahas Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan di Provinsi Bali) 1.2.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka permasalahan
yang dapat dirumuskan adalah : 1.
Bagaimanakah Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar di Provinsi Bali?
2.
Bagaimanakah Sistem Pembinaan
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural pada Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Kementerian Kehutanan di Provinsi Bali? 1.3. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini dapat dikualifikasikan atas tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut : a.
Tujuan Umum
12
Tujuan penelitian yang bersifat umum ( het doel van het onderzoek ) Secara umum penelitian atas kedua permasalahan diatas adalah bertujuan untuk pengembangan ilmu hukum atau menambah khasanah pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi, yang berkaitan dengan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar. b.
Tujuan Khusus Sehubungan dengan tujuan umum, maka tujuan khusus ( het doel in het onderzoek ) yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah : 1. Mengkaji Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar 2. Mengkaji sistem Pembinaan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar 3. Menganalisis implementasi pengaturan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar
1.4 Manfaat Penelitian Ada beberapa manfaat yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian terhadap kedua permasalahan diatas yakni manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat praktis.
13
a.
Manfaat Teoritis Manfaat teoritis
adalah
dapat
menambah
khasanah
hukum
administrasi negara, dalam menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat. b.
Manfaat Praktis Bermanfaat untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural serta sistem pembinaan terhadap Pejabat Struktural pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan bahan evaluasi dalam menyusun kebijakan pemerintah di kemudian hari terkait
dengan
pengangkatan,
pembinaan
dan
pengawasan.
Sedangkan bagi penulis sendiri, karya tulis ini disamping untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Udayana, juga akan sangat bermanfaat bagi penulis dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah di Propinsi Bali. Untuk menggambarkan secara tepat
dalam kontek pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural yang merupakan suatu prinsip dalam ilmu hukum dirumuskan secara normatif dalam peraturan perundangundangan. Oleh sebab itu penelitian ini termasuk dalam theoretical research. Terry Hutchinson menjelaskan bahwa theorytical research adalah “Research
14
wich fosters a more complete understanding of the conceptual buses of legal principles and of the combined effect of a range of rules and procedures that touch on particular area of activity .” 2 1.5 Landasan Teoritis Dalam landasan teoritis akan dipaparkan beberapa kajian teori dan konsep yang berkaitan dengan penempatan dan pembinaan kepegawaian Pusat di daerah . Disini juga akan dilengkapi dengan pandangan–pandangan sarjana, dan pandangan–pandangan ini dipadukan dengan ketentuan konstitusional serta peraturan perundang-undangan. Sejumlah konsep yang perlu dijelaskan sebagai landasan teoritis dalam pembahasan permasalahan penelitian teori negara hukum,
teori kewenangan, dan pengawasan
Pegawai Negeri Sipil yang
memangku jabatan struktural. Dalam bagian ini juga dideskripsikan asas-asas, teori negara hukum maupun pandangan-pandangan beberapa sarjana yang dipergunakan sebagai titik tolak untuk melakukan pengkajian maupun pembenaran teoritik terhadap permasalahan yang akan diteliti. Pembenaran-pembenaran tersebut antara lain berkaitan dengan upaya memahami makna Negara hukum, sumber kewenangan aparat pemerintah, pengangkatan jabatan struktural dalam penegakan hukum. Pemikiran-pemikiran tersebut dilengkapi pula dengan pembenaran konstitusional maupun yuridis sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Pasal 1 ayat 3 berbagai Peraturan Pemerintah beserta berbagai peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait dengan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural 2
Terry Hutchinson, 2002, Researching and Writing in Low, Lawbook Co, Sydney, Australia, hal 9
15
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002. Sejumlah konsep yang perlu dijelaskan sebagai landasan teoritis dalam pembahasan penelitian sebagai berikut : - Teori Negara Hukum - Teori Kewenangan - Azas Dekonsentrasi - Azas Preferensi - Pengawasan dan pembinaan Penjelasan dari masing-masing teori tersebut adalah sebagai berikut : 1.5.1 Teori Negara Hukum Berdasarkan sejarah perkembangan dan pembagian Negara Hukum yang tumbuh dan berkembang pada dunia barat, maka Negara Hukum yang dianut Negara Indonesia tidaklah dalam arti formal, namun Negara hukum dalam artian material yang juga diistilahkan dengan Negara Kesejahteraan (Welfare State, Welfaarstaat) atau Negara kemakmuran. Sebagai konsekuensi Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, maka Negara Indonesia telah berkomitmen untuk menempatkan hukum sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan Negara dan pemerintahannya (supremasi hukum).3 Dalam hal ini dianut suatu “ajaran kedaulatan hukum”
4
yang menempatkan
hukum pada kedudukan tertinggi. Hukum dijadikan guiding principle bagi segala aktifitas organ-organ Negara. Pemerintah, pejabat-pejabat beserta rakyatnya. Dengan demikian, Negara melalui pemerintah di tingkat pusat maupun di tingkat 3 Bagir Manan, 1994, Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945, Universitas Pedjajaran, Bandung (selanjutnya disebut bagir Manan 1) hal, 18 4 Ismail Suny, 1984, Mekanisme Demokrasi Pancasila, Aksara Baru, Jakarta hal 8
16
daerah untuk dapat mewujudkan ketertiban masyarakat memerlukan adanya suatu sistem pengendalian masyarakat, salah satunya berupa hukum. 5 Melalui sistem hukum yang didukung oleh kaidah dan sanksi akan secara sengaja dan sadar perilaku manusia diatur maupun diarahkan untuk menciptakan suatu jenis ketertiban tertentu dalam masyarakat. Kekuasaan Hukum seperti itu tumbuh karena pada hakikatnya hukum itu merupakan kaidah-kaidah yang berisi petunjuk-petunjuk tentang tingkah laku sebagai pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan diarahkan. Menyimak uraian diatas, pemerintah itu dibina dan diarahkan. Hal ini meletakkan
kewajiban-kewajiban
kepada
masyarakat,
maka
kewenangan
pemerintah itu harus diketemukan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, badan-badan pemerintah daerah selaku penguasa dapat diketahui memiliki kewenangan atau tidak melalui peraturan perundang-undangan yang melandasi kewenangannya. Apabila tindakan pemerintah kurang sempurna atau tidak didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan akan dapat menjadi sebab tindakan yang dilakukan tidak sah, baik bersifat sewenang-wenang maupun bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena Negara Republik Indonesia juga berdasarkan atas hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Eksistensi pemerintah di tingkat daerah pada hakikatnya dimaksudkan untuk menciptakan pemerintah yang aspiratif dan dekat dengan rakyatnya. Dalam
5
Lili Rasjidi dan B. Arief Sidarta (ed), 1989, Filsafat Hukum Mazshab dan Refleksinya, Remaja Karya Bandung hal 1
17
Negara demokrasi yang menjungjung tinggi kedaulatan rakyat, maka peran serta rakyat dibuka luas untuk berpartisipasi dalam pemerintah. Adanya peran serta rakyat itu diperlukan untuk memberikan pengakuan terhadap kebenaran pemerintah beserta produk hukumnya dan adanya kepastian hukum digunakan sebagai pertimbangan hipotesis yang memasang konsekwensi tertentu terhadap kondisi tertentu, sebagaimana tercantum dalam ” the Natural of Low readings in Legal Philosophy ” yaitu : ” The rule of low, the term used in a descriptive sense, is a hypothetical judgment attaching certain consequences to certain conditions. 6 1.5.2 Teori Kewenangan Teori dan konsep kewenangan, selalu digunakan dalam konsep hukum publik. Sebagai konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh, ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan prilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen komformitas hukum mengandung adanya standar wewenang, yaitu standar umum (Semua jenis wewenang), dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Dalam kaitan dengan wewenang sesuai konteks penelitian ini, standard wewenang yang dimaksud adalah wewenang pemerintah pusat dibidang kepegawaian terkait dengan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.
6
MP Golding, the Nature of Low Readings in Legal Philosopy, Rondom House, New York, hal 121
18
Dalam penyelenggaraan
kepegawaian
wewenang yang dapat
dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan meliputi : 1. Pengembangan sistim pengelolaan kepegawaian ; a. Analisis kebutuhan pegawai b. Seleksi pegawai baru c. Seleksi calon peserta diklat d. Seleksi calon kader pejabat e. Penempatan PNS baru pada jabatan yang lowong f. Penempatan kembali PNS pasca tugas belajar g. Pengembangan sistem tata naskah pegawai h. Pengembangan SIMPEG berbasis kompetensi 2. Pemantapan profesionalisme, peningkatan kualitas pegawai ; -
Pendidikan formal ( S1, S2, S3)
-
Pelatihan /Diklat ( Prajabatan, diklat kepemimpinan, diklat teknis, diklat fungsional )
-
Ujian dinas, Ujian penyesuaian Ijasah (PI/PG)
-
Assessmen center
3. Pemberdayaan dan penataan pegawai ; - Pembinaan pegawai, pemberian penghargaan (Satya Lencana Karya Satya, Kalpataru, Promosi Jabatan, Kenaikan Pangkat.) - Sanksi dan hukuman - Penilaian kinerja pegawai Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945, ini menunjukkan bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh penguasa dan masyarakat harus berdasarkan pada hukum bukan berdasarkan pada kekuasaan. Sebagai negara hukum maka setiap peraturan yang dibuat harus mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, dan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan yang
19
lebih tinggi dan kepentingan umum. Suatu negara dikatakan sebagai negara hukum, maka untuk menjawabnya dapat dilakukan penelusuran melalui dua cara. Pertama, melalui konstitusi dari negara yang bersangkutan. Artinya apakah konstitusi yang dimaksud memuat ketentuan tentang negara hukum. Berdasarkan teori sistem hukum dikemukakan oleh Lawrence Friedman terdiri dari tiga komponen yaitu
1) substansi hukum (legal subtance), 2)
struktur hukum (legal strukture) dan 3) budaya hukum (legal culture) menurut Friedman mengemukakan “ a legal system in actual is a complex in wich structure, substance and culture interact.7 Pandangan ilmiah dari para ahli, memberikan unsur-unsur/ciri-ciri dari suatu negara hukum.Friedrich Julius Stahl mengemukakan yaitu : 1. 2. 3. 4.
Adanya pengakuan akan hak-hak asasi manusia; Pemisahan Kekuasaan Negara; Pemerintahan berdasarkan Undang-undang; dan Adanya peradilan administrasi.8
Universitas Indonesia Tahun 1966 dalam symposium tentang negara hukum telah mengambil kesimpulan mengenai ciri-ciri negara hukum Indonesia yaitu : 1. Pancasila menjiwai setiap peraturan hukum dan pelaksanaannya; 2. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia; 3. Peradilan bebas; dan 4. Legalitas dalam arti hukum dan segala bentuknya. Perkembangan berikutnya muncul pemikiran yang berkaitan dengan ciri-ciri/unsur-unsur negara hukum Indonesia. Pemikiran yang dimaksud 7
Lawrence M Friedman, 1975, The Legal System A Social Sentence Perspective, Russel Sage Foundation, New ork, hal 16 8 Mukthie Fadjar, 2004, Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Citra Adittya Bakti, Bandung, hal 5-6
20
dikemukakan Sjachran Basah, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat) berdasarkan Pancasila.9 Dalam kaitan itu, negara hukum yang dianut Negara Indonesia tidaklah dalam artian formal, namun negara hukum dalam artian material, yang juga diistilahkan dengan negara kesejahteraan (welfare state). D. Notohamidjojo dalam kaitan diatas menyatakan bahwa negara hukum ialah dimana pemerintah dan semua pejabat-pejabat hukum mulai dari Presiden, para Menteri, Kepala-Kepala Lembaga Pemerintahan lain, Pegawai, Hakim, Jaksa dan Kepala-Kepala Pemerintahan lain, anggota Legislatif, semuanya dalam menjalankan tugasnya di dalam dan di luar jam kantor taat kepada hukum mengambil keputusan-keputusan, jabatan-jabatan menurut hati nuraninya sesuai hukum.10 Pendapat D. Notohamidjojo itu lebih tegas dan kongkrit mengatur mengenai segala tindakan pejabat/pemerintah selaku subyek hukum penegak hukum dan tidak mengatur subyek hukum warga masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya Diana Halim Koentjoro mengatakan ada beberapa ciri negara yang dapat disebut negara hukum, yaitu : a. Supremacy of the law, b. Equality before the law, c. Constitution based on the human right.11 Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) pada Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Memperhatikan pernyataan 9
Sjachran Basah, 1985, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Administrasi di Indonesia, Penerbit Alumni, Cetakan ke-3, Bandung,(selanjutnya disebut Sjahran Basah I), hal. 11 10 D. Notohamidjojo, 1970, Makna Negara Hukum, BPK, Jakarta, hal. 36 11 Diana Halim Kontjoro, 2004, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 34.
21
tersebut dan melihat ciri pertama dari negara hukum, yaitu supremacy of the law, hal ini berarti bahwa setiap tindakan administrasi negara haruslah berdasarkan hukum yang berlaku atau yang disebut Asas Legalitas. Namun menurut Diana Halim Koentjoro adanya Asas Legalitas saja tidak cukup untuk menyebut suatu negara adalah negara hukum. Asas Legalitas hanya merupakan satu unsur dari negara hukum. Selain itu, masih perlu diperhatikan unsur-unsur lainnya, seperti kesadaran hukum, perasaan keadilan dan perikemanusiaan, baik dari rakyat maupun dari pemimpinnya. Selanjutnya menurut Diana Halim Koentjoro, bahwa dalam suatu negara hukum diperlukan asas perlindungan, artinya dalam UUD ada ketentuan yang menjamin hak-hak asasi manusia. Adapun beberapa ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan perlindungan tersebut, yaitu : a. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul (Pasal 28), b. Kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28), c. Berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27), d. Kemerdekaan memeluk agama (Pasal 29) e. Berhak ikut mempertahankan negara (Pasal 30).12 Sedangkan Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa elemen atau ciri-ciri Negara Hukum Pancasila adalah :13 a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan; b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara; c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir; d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 12
Ibid, hal 35 Philipus M.Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, (Selanjutnya disebut Philipus M.Hadjon I), hal. 90. 13
22
Disamping itu, suatu negara agar dapat dikatakan sebagai Negara hukum maka perlu diketahui elemen-elemen atau unsur-unsurnya yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar beserta peraturan pelaksanaannya, untuk menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.14 Untuk mempertajam pembahasan terhadap penelitian Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar, merupakan suatu prinsip dalam ilmu hukum yang kemudian dirumuskan secara normatif dalam peraturan perundangundangan. Tery Hutchinson menjelaskan bahwa maka dalam sub bahasan ini akan diketengahkan uraian tentang kewenangan.pemerintah dalam menetapkan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.15 Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “bevoegdheid”. Menurut Hamid S Attamimi yang mengutip pendapatnya Van Wijk dan Konijnenbelt, didalam suatu negara hukum pada dasarnya dapat dikemukakan adanya wawasan-wawasan sebagai berikut:16
14
Joenarto 1968, Negara Hukum, Yayasan , Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, h.8 SF. Marbun, 1997, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hal 154 16 A.Hamid Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV, Disertasi, Univ.Indonesia, Jakarta, hal 311 15
23
a.
Pemerintahan menurut hukum (wetmatig bestuur), dengan bagianbagiannya tentang kewenangan yang dinyatakan dengan tegas tentang perlakuan yang sama dan tentang kepastian hukum;
b.
Perlindungan hak-hak azasi;
c.
Pembagian kekuasaan, dengan bagian-bagiannya tentang struktur kewenangan atau desentralisasi dan tentang pengawasan serta kontrol;
d.
Pengawasan oleh kekuasaan peradilan. Hal ini sejalan dengan pendapat yang mengemukakan atribusi itu
sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh pembentuk wet ( wetgever) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu. Terhadap hal tersebut, Philipus M.Hadjon,17 menyatakan bahwa kalau dikaji istilah hukum kita secara cermat, ada sedikit perbedaan antara istilah wewenang atau kewenangan dengan istilah “bevoegdheid”. Perbedaannya terletak dalam karakter hukumnya. Istilah Belanda “bevoegdheid” digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat. Dalam hukum kita, istilah wewenang atau kewenangan seharusnya digunakan selalu dalam konsep hukum publik. Selanjutnya F.A.M. Stroink sebagaimana dikutip Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa, dalam konsep hukum publik wewenang merupakan suatu konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Stroink
dan
Steenbeek
sebagaimana
dikutip
oleh
Ridwan,
mengemukakan bahwa hanya ada dua cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada orang lain ; jadi 17
Philipus M. Hadjon, 1998, Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuursbevoegheid), Pro Justitia, (Selanjutnya disebut Philipus M.Hadjon II), hal. 91.
24
delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang 18 I Dewa Gede Atmadja, dalam penafsiran konstitusi, menguraikan sistim ketatanegaraan Indonesia dibedakan antara wewenang otoritatif dan wewenang persuasif. Wewenang otoritatif ditentukan secara konstutional, sedangkan wewenang persuasif sebaliknya bukan merupakan wewenang
konstitutional
secara eksplisit.19 Wewenang otoritatif untuk menafsirkan konstitusi berada ditangan MPR, karena MPR merupakan badan pembentuk UUD. Sebaliknya wewenang persuasif penafsiran konstitusi dari segi sumber
dan kekuatan
mengikatnya secara yuridis dilakukan oleh : 1. Pembentukan undang-undang disebut penafsiran otentik 2. Hakim atau kekuasaan yudisial, disebut penafsiran yurisprudensi 3. Ahli hukum, disebut penafsiran doktrinal. Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan adalah
apa yang disebut kekuasaan formal,
kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan Eksikutif
Administratif. Kewenangan
adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Didalam
18
Ridwan , HR, 2003, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, UII Pres,hal 74-75 I Dewa Gede Atmaja. Penafsiran Konstitusi dalam Rangka Sosialisasi Hukum Sisi pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Pidato pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996, hal 2 19
25
kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik 20 Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Budiman B.Sagala memberikan perbedaan antara “kekuasaan” dan “wewenang”. Kekuasaan (power) dikatakan merupakan suatu kemampuan atau kekuatan seseorang/segolongan untuk mempengaruhi pihak lain dan wewenang (authority) adalah kekuasaan yang mendapat pengakuan dan dukungan dari masyarakat. 21 Pada
sistem
pemerintahan,
jabatan
kenegaraan
wajib
dipertanggungjawabkan dengan pembagian kekuasaan Negara dalam bentuk lembaga-lembaga negara. Untuk menentukan batas dan tanggungjawab masingmasing lembaga, sesuai dengan prinsip dan hakekat pembagian kekuasaan yaitu : 1. Setiap kekuasaan wajib dipertanggungjawabkan 2. Setiap pemberian kekuasaan harus dipikirkan beban tanggungjawab untuk setiap penerima kekuasaan 3. Kesediaan untuk melaksanakan tanggungjawab harus secara inklusif sudah diterima pada saat menerima kekuasaan 4. Tiap kekuasaan ditentukan batasnya dengan teori kewenangan. 22
20
Prajudi Atmosudirdjo, 1981, Hukum Adinistrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta
hal 29 21
Budiman B.Sagala, 1982, Tugas dan Wewenang MPR di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 15 22 Ibrahim, R, 2005, Peranan strategis Pegawai Negeri Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Demokratis,(Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap, Dalam Bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Udayana tanggal 24 September 2005), Universitas Udayana, Denpasar, Hal.9
26
Dalam teori beban tanggungjawab, ditentukan oleh cara kekuasaan itu diperoleh, yaitu pertama-tama kekuasaan diperoleh melalui attributie, setelah itu dilakukan pelimpahan dan dilakukan dalam dua bentuk yaitu delegatie dan mandaat. Delegatie dilakukan oleh yang punya wewenang dan hilangnya wewenang dalam jangka waktu tertentu, penerima bertindak atas nama diri sendiri dan bertanggungjawab secara eksternal, sedangkan mandate tidak menimbulkan pergeseran wewenang dari pemiliknya, sehingga tanggungjawab pelaksanaan tetap berada pada pemberi kuasa.23 Menurut
Victor Sitomorang, ada beberapa faktor yang menyebabkan
terjadinya kekuasaan secara vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah antara lain disebabkan oleh : 24 a) Kemampuan pemerintah berikut perangkatnya yang ada di daerah sangat terbatas, b) Wilayah negara sangat luas, terdiri dari 13.000 pulau-pulau besar dan kecil c) Pemerintah tidak mungkin mengetahui seluruh dan segala macam kepentingan dan kebutuhan rakyat yang tersebar di seluruh pelosok negara. d) Dilihat dari segi hukum, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18 menjamin daerah dan wilayah. Sebagai konsekwensinya, maka pemerintah diwajibkan melaksanakan asas desentralisasi dan dekosentrasi. Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut :
23
Ibid, Hal 10 Viictor M. Sitomorang, 1994, Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, hal 33 24
27
Wewenang yang diperoleh secara ”atribusi”, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundangundangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru”. Pada delegasi terjadilah pelimpahan sustu wewenang yang telah ada oleh Badan atau jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang
dari Badan atau
Jabatan TUN yang satu kepada yang lain. 25 Philipus M Hadjon, membagi cara memperoleh wewenang dengan dua cara utama, yaitu: a) atribusi ; b) delegasi ; dan kadang-kadang juga mandat.26 Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti material. Atribusi ini dikatakan juga sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Dari pengertian tersebut jelas nampak bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintahan adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari Peraturan Perundang-undangan, dengan kata lain dengan atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat besluit oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini
berarti adanya perpindahan tanggung jawab dari yang memberi delegasi
25 Indroharto, 1993, Usaha memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Harapan, Jakarta, hal 90 26 Philipus M.Hadjon II, loc. cit
28
(delegans) kepada yang menerima delegasi (delegetaris).
Lebih lanjut
dikemukakan, suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain : a. Delegasi
harus
definitif,
artinya
delegans
tidak
dapat
lagi
menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu ; b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan; c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi; d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut; e. Peraturan kebijakan (beleidsregel) artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut . 27
Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat
28
. Dari
pengertian mandat ini tampak bahwa tanggung jawab tidak berpindah kepada mandataris, dengan kata lain tanggung jawab tetap berada ditangan pemberi mandat. SF Marbun dan Mahfud MD yang menggunakan istilah kewenangan, dimana cara untuk memperoleh
kewenangan tersebut ada 2 (dua) yaitu :
Pertama, Kewenangan atas inisiatif sendiri berarti bahwa pemerintah (Presiden) tanpa harus dengan persetujuan DPR diberi kewenangan untuk membuat
27 28
Ibid hal. 94 Ibid, hal. 95
29
peraturan perundangan yang derajatnya setingkat dengan Undang-undang bila keadaan terpaksa. Kedua, Kewenangan atas delegasi berarti kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang derajatnya dibawah Undangundang.29 Delegasi perundang-undangan berarti administrasi negara diberi kekuasaan untuk membuat peraturan organik pada undang-undang.30 Berbeda dengan pendapat Suwoto Mulyosudarmo yang mempergunakan istilah kekuasan bukan kewenangan (wewenang), hal ini karena tinjauannya dari sudut hukum tata negara bukan dari hukum administrasi. Cara memperoleh kekuasan dalam hal ini dapat dibagi atas : a) perolehan kekuasaan yang sifatnya atributif;
b)
perolehan kekuasaan yang sifatnya derivatif . 31 1.5.3 Azas Dekonsentrasi Azas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada aparat pemerintah pusat yang ada didaerah untuk melaksanakan tugas pemeruntah pusat di daerah, dengan kata lain perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Azas Dekonsentrasi yaitu sebagian besar kegiatan pemerintahan dipegang dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Kegiatan itu antara lain politik luar negeri, pertahanan dan keamanan. idiologi negara, kebijakan dalam negeri, peradilan, perdagangan, pertambangan dan kegiatan strategis lain. Namun pelaksanaan kegiatan tersebut mengambil tempat di daerah. Kecuali politik luar negeri. Pelaksanaan kegiatan tersebut di daerah bukan oleh pemerintah daerah tetapi dilakukan oleh instansi pusat di daerah seperti kantor – 29
SF Marbun & Mahfud MD, 2000, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, hal. 55. 30 Diana Halim Kontjoro, Op.cit, hal. 42. 31 Suwoto Mulyosudarmo, 1997, Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara, Gramedia, Jakarta, hal. 39.
30
kantor wilayah departemen. Di sini kedudukan pemerintah daerah lemah dan kegiatan yang diinginkan oleh daerah lainnya bisa diusulkan namun tidak bisa ditentukan. Kewenangan dalam perencanaan, pengambilan keputusan
dan
pembiayaan tetap ada dipusat. Pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam
kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk
melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah diwilayah provinsi. Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek
rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah
termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota. Dasar pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya azas dekonsentrasi : a. terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antar daerah; c. terwujudnya keserasian hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan di daerah; d. teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya daerah; e. tercapainya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pengelolaan pembangunan dan pelayanan
terhadap kepentingan umum
masyarakat; f. dan terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31
Menurut Bagir Manan dalam Mahfud MD mengidentifikasikan ke dalam tiga ajaran (asas otonomi), yaitu :32 1). Asas Otonomi Formal. Dalam asas otonomi formal pembagian tugas wewenang, dan tanggung jawab antara pusat dan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri tidak dirinci didalam undangundang. Pandangan yang dipakai dalam asas ini adalah bahwa tidak ada perbedaan sifat antara urusan yang diselenggarakan oleh pusat dan daerah. Pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab tersebut semata-mata berdasarkan atas keyakinan bahwa suatu urusan pemerintahan akan berhasil baik jika diurus dan diatur oleh satuan pemerintahan tertentu, dan sebaliknya. Dengan demikian asas otonomi formal memberikan keleluasaan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri. 2) Asas Otonomi Material. Asas otonomi material memuat secara rinci (didalam peraturan perundang-undangan) pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab antara pusat dan daerah. Semuanya diterapkan secara pasti dan jelas sehingga daerah memiliki pedoman yang jelas. Titik tolak pemikiran asas otonomi material adalah adanya perbedaan mendasar antara urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Urusan-urusan pemerintahan itu dapat dipilahpilah dalam berbagai lingkungan satuan pemerintahan. 3) Asas Otonomi Riil. Asas ini merupakan jalan tengah antara asas otonomi formal dan material. Dalam asas ini, penyerahan urusan kepada daerah otonom didasarkan kepada faktor-faktor riil. Persoalan yang muncul adalah yang manakah yang lebih dominan antara asas formal dan material dalam asas riil. Menurut Bagir Manan terdapat kesan bahwa sebagai jalan tengah asas otonomi riil 32
Mahfud MD, 1998, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, Pustaka LP3ES, hal. 95-96.
32
lebih mengutamakan asas formalnya. Karena dalam asas otonomi formal mengandung gagasan untuk mewujudkan prinsip kebebasan dan kemandirian bagi daerah, sementara asas otonomi material akan merangsang timbulnya ketidakpuasan daerah dan ”spanning antara pemerintah pusat dan daerah”.
1.5.4 Asas Preferensi Asas preferensi hukum adalah asas hukum lex pesteriori derogat legi periori ( undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan/mengesampingkan undang-undang yang berlaku terlebih dahulu). Berkaitan dengan asas preferensi hukum terdapat pertentangan antara dua atau lebih peraturan yang berkaitan dengan asas preferensi hukum ; 1. Lex superior derogat legi 2. Lex specialis derogat legi 3. Lex posterior derogat legi Penelitian normatif terhadap pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural pada Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar, terdapat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.355/Menhut-II/2004 tentang Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Kehutanan dijelaskan syarat jabatan Kepala Seksi Informasi Sumber Daya Hutan adalah pendidikan Sarjana Kehutanan, dan Sarjana Geografi. Dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 6008/Menhut-II/Peg/2010 Tentang Mutasi Pejabat Struktural Eselon III dan IV Lingkup Kementerian Kehutanan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan syarat-syarat pengangkatan Pegawai Negeri
33
Sipil dalam jabatan struktural terutama pada Kepala Seksi Informasi Sumber Daya Hutan sehingga timbul konflik norma. Dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum.
1.5.5 Pengawasan dan Pembinaan Pemerintah pusat dalam hal melaksanakan kewajibannya kepada masyarakat, maka kewenangan pemerintah itu harus dikemukakan dalam suatu Peraturan Perundang-undangan.33 Dengan kata lain badan-badan pemerintah pusat selaku penguasa dapat diketahui memiliki kewenangan atas atau tidak melalui Peraturan Perundang-Undangan yang melandasai kewenangannya. Apabila tindakan pemerintah pusat kurang sempurna atau tidak didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan akan menyebabkan terjadinya perbuatan melanggar hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad ). Keberadaan pemerintah pusat pada hakekatnya dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang aspiratif dan dekat dengan rakyatnya. Dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, maka peran serta rakyat (insfraak) dibuka luas untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Adanya peran serta rakyat itu diperlukan untuk memberikan pengakuan terhadap keberadaan pemerintahan beserta produk hukumnya sebagaimana dikemukakan
33
Philipus M. hadjon dkk, 1993, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, cet 1, Gajah Mada University Press, hal 128
34
Hans Kelsen bahwa adanya penerimaan oleh sebagian besar masyarakat terhadap suatu perintah demokratis
atau
hukum merupakan tujuan
dari pemerintahan
yang
(Conformity of the order with the will of the majority is the aim of
democratic organization). Menurut Muchsan,34 istilah pengawasan juga disebut dengan kontrol yang dikemukakan sebagai permasalahan pokok dalam studi tentang dasar-dasar Hukum Administrasi. Oleh karena itu, keduanya mengkaji konsep pengawasan atau kontrol dikaitkan dengan tindakan atau perbuatan pemerintah. Pendapat ini sejalan dengan pemikiran S.P Siagian yang memberikan pengertian pengawasan sebagai suatu ”proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya” 35 Selanjutnya menyimak rumusan pengawasan diatas maka pengawasan pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang dengan atau berdasar peraturan perundang-undangan berkewajiban mengadakan pengawasan terhadap pemenuhan tentang apa yang ditentukan pada saat suatu peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut mengisyaratkan agar seorang pengawas harus disebutkan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, dan harus menunjukkan bukti legitimasinya yang dikeluarkan oleh pemerintah dimana pengawas bekerja, wewenang pengawas dibatasi oleh peraturan perundangundangan atau surat keputusan organ pemerintah yang menunjuk pengawas.
34 Muchsan, 1992, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Yogyakarta, hal 36 35 S.P.Siagian, 1970, Filsafat Administrasi, Gunung Agung, Jakarta, hal 107
35
Secara normatif,
pengawasan titik beratnya adalah suatu usaha untuk
menjamin agar pelaksanaan suatu ketentuan hukum dapat diterapkan sesuai dengan rencana. Selanjutnya menyimak rumusan pengawasan diatas maka pengawasan pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang
yang
dengan
atau
berdasar
peraturan
perundang-undangan
berkewajiban mengadakan pengawasan terhadap pemenuhan tentang apa yang ditentukan pada saat suatu peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut mengisyaratkan agar seorang pengawas harus disebutkan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, dan harus menunjukkan bukti legitimasinya yang dikeluarkan oleh pemerintah dimana pengawas bekerja, wewenang pengawas dibatasi oleh peraturan perundang-undangan atau surat keputusan organ pemerintah yang menunjuk pengawas. Pengawasan oleh pemerintahan baik pusat maupun daerah dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi dan organisasi baik organisasi yang terdapat dalam pemerintah itu sendiri yaitu DPR, dan organisasi masyarakat di luar DPR seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi agama, organisasi profesi, organisasi berdasarkan kepentingan tertentu (interest group), LSM, Kelompok penekan (Pressure Group), dan Pemerintah
Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap
dilakukan secara fungsional baik dilakukan oleh Kementerian.
Pemerintah Pusat oleh Inspektorat Jenderal melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dilingkungan Kementerian Kehutanan. Pembinaan aparatur pada Kementerian Kehutanan termasuk pengawasan administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian dilakukan secara berkala
36
oleh . Insfekturat Jenderal bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan yang berfungsi : 1. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan 2. Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri 3. Pelaksanaan urusan administrasi Inspetorat Jenderal 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan Pengertian fungsi pengawasan itu sendiri, secara leksikal, W.J.S. Poerwaradarmita mengertikan fungsi sebagai “jabatan ( yang dilakukan); pekerjaan yang dilakukan” istilah jabatan (ambt) ialah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara (kepentingan umum). Dengan demikian istilah fungsi dalam kaitan dengan penilitian ini dapat diartikan sebagai suatu tugas atau pekerjaan yang ada dalam menegakkan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipo Rahardjo yang menyatakan penegak hukum itu sebagai rangkaian kegiatan atau fungsi sebagai berikut: Dengan
berakhirnya
pembentukan
hukum,
proses
hukum
baru
menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaan secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari atau yang disebutnya sebagai tahap penegakkan hukum. Bilamana dikaji peristilahan pengertian penegak hukum merupakan istilah Indonesia yang bermaksud menjelaskan mengenai tindakan untuk memberlakukan
37
kaidah-kaidah hukum positif.36 Istilah ini berusaha menterjemahkan kata rechtshandhaving dalam bahasa belanda atau low enforcement dalam bahasa inggris yang masing-masing memiliki arti tersendiri. Seperti dinyatakan Andi Hamsah orang Amerika dan Kanada mengertikan law enforcement sebagai penegak hukum secara refresif, sebaliknya rechtshandaving oleh orang Belanda diartikan dengan penegak hukum yang bersifat refresif dan preventif. Pandangan ini sesuai anjuran Andi Hamzah yang mengemukakan bahwa penegak hukum sebenarnya diartikan secara luas, meliputi baik yang preventif (sama compliance), maupun represif (yang dimulai dengan penyelidikan, penyidikan sampai pada penerapan sanksi administrasi maupun hukum pidana). Sjachran Basah secara lebih sederhana
lagi mengartikan penegakan hukum itu dengan “berlakunya
hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut ditaati”. Sedangkan keberlakukan hukum itu sendiri, menurut J.H. Bruggink dapat dilihat 3 (tiga) aspek. yakni: a. Keberlakuan faktual atau efektif; Jika para warga masyarakat
untuk siapa kaidah hukum itu berlaku,
mematuhi kaidah hukum tersebut, keberlakuan itu di tetapkan dengan bersarankan penelitian empiris tentang prilaku para warga masyarakat. b. Keberlakuan normative atau formal; Jika kaidah itu merupakan bagian dari system kaidah hukum tertentu yang didalamnya kaidah-kaidah hukum itu saling menunjuk yang satu dengan yang lain. c. Keberlakuan evaluatif atau materiil;
36
W.J.S. Poerwardarmitnta,1982, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka Jakarta, hal 1031
38
Jika kaidah hukum itu berdasarkan isinya dipandang bernilai. Kaidah hukum secara evaluatif berlaku jika kaidah itu oleh seseorang atau suatu masyarakat diterima karena dipandang bernilai atau penting.37
Dalam penegak hukum itu sendiri jarang mengoptimalkan instrument pengawasan baik dalam pengaturan maupun dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Pengaturan persoalan pengawasan dalam peraturan
perundang-
undangan dalam bidang hukum administrasi hampir jarang dijumpai dibandingan dengan pengaturan persoalan sanksi hukum yang dapat diterapkan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan bersangkutan. P.de Haan sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa “penegakan hukum administrasi seringkali diartikan sebagai penerapan sanksi”. Pendapat ini diperluas oleh J.B.J.M. ten Berge yang menyatakan penegakkan hukum administrasi tidak semata-mata menerapkan sanksi namun juga meliputi kegiatan pengawasan. Pengawasan ini dipandang sebagai langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah refresif untuk memaksakan kepatuhan. Dengan demikian, “tindakan pengawasan tersebut sering dilihat sebagai sarana untuk mencegah segala bentuk penyimpangan tugas pemerintah dari apa yang telah digariskan atau ditetapkan. Dalam bahasa inggris, ada 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan istilah pengawasan, yakni control dan dan supervision. Dalam Black’s Dictionary, Control diartikan dengan “the power or authority to manage” dan supervision
37
Satjipto Rahardjo, 1991 Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 181
39
diartikan dengan “watch to make it is done properly”,38 Sujamto dalam kaitan pengertian pengawasan mengemukakan bahwa “pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak”.
Pengertian pengawasan tersebut menunjukkan bahwa tindakan
pengawasan dapat dilakukan baik terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut.
Bagir
Manan dalam kaitan ini berpendapat pengawasan tersebut sebagai suatu bentuk hubungan dengan sebuah lembaga ( legal entity )
yang mandiri,
bukan
hubungan internal dari entitas yang sama. 39 Bentuk dan isi pengawasan dilakukan semata-mata menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang, sehingga pengawasan tidak berlaku atau tidak diterapkan hal yang tidak ditentukan atau berdasarkan undang-undang”. Mencermati pengertian pengawasan tersebut maka dapat ditarik beberapa unsur yang terkandung didalamnya, yakni: a. Adanya aturan hukum sebagai landasan pengawasan; b. Adanya aparat pengawas; c. Adanya tindakan pengamatan; d. Adanya obyek yang diawasi. Mengenai perlunya fungsi pengawasan dalam penegakan hukum dilatarbelakangi oleh adanya suatu kecendrungan yang kuat dalam masyarakat bahwa masyarakat mematuhi hukum karena rasa takut terkena sanksi negative. 38
Bryan A. Garner (ed) 1999, Black’s Law Dictionary seventh Edition, St. Paul Minn, New York, hal 330 39
JJ.H. Bruggink, 1996, Refleksi Tentang Hukum, alih Bahasa Arief Sidharta, PT. Citra Aditya, Bandung, 147-157
40
Efek negative dari hal itu, hukum tidak akan dipatuhi apabila tidak ada yang mengawasi pelaksanaannya secara ketat. Mengenai tujuan pengawasan sendiri menurut Paulus Effendi Lotulung adalah “untuk menghindari terjadi kekeliruan itu, sebagai suatu usaha refresif”. Hal ini sejalan dengan pendapat S.F Marbun yang mengemukakan tujuan pengawasan dalam kerangka penegakan hukum adalah untuk mencegah timbulnya segala bentuk pelanggaran hukum oleh masyarakat (preventif) dan menindak atau memperbaiki penyimpangan yang telah terjadi (refresif). Kegiatan pengawasan oleh pemerintah dalam rangka penegakan hukum tidaklah dapat dilakukan secara sewenang-wenang atau bertentangan dengan hukum. Dalam Negara hukum kekuasaan Negara dibatasi dan ditentukan oleh hukum, demikian pula alat-alat kelengkapannya termasuk pemerintah harus bersumber dan berakar dalam hukum. Pemerintah dalam tindakannya wajib menjaga keseimbangan perlindungan antara kepentingan umum dan kepentingan perorangan atau hak-hak masyarakat. Pelanggaran atas kewajiban tersebut dapat melahirkan adanya sikap – tindak pemerintah yang melanggar hukum yang bilamana menimbulkan kerugian pada masyarakat akan dapat menjadi sebab timbulnya gugatan dan sengketa antara masyarakat dengan pemerintah. Pengawasan dilakukan pemerintah pusat pada Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan pada hakekatnya merupakan sub sistem sehingga secara implesit aktivitas pengawasan terhadap kinerja kelembagaan di daerah yang merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan urusan
41
pemerintahan diperlukan tindakan pengawasan. unsur-unsur yang diperlukan adalah : 1.
Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki aparat pengawas
2.
Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.
3.
Tindakan pengawas dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut.
4.
Tindakan pengawasan berakhir dengan akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai otak ukurnya dan
5.
Selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut secara administrasi maupun yuridis.
1.6
Metode Penelitian
1.6.1 Jenis Penelitian Usulan penelitian ini merupakan penelitian ilmu hukum normative. Penelitian normative adalah penelitian ilmu hukum yang beranjak dari karakter ilmu hukum itu sendiri, yaitu berkarakter normative “ langkah awal penelitian ilmu hukum normative adalah penelitian pokok masalah secara tepat dan selanjutnya ditarik isu-isu hukum terkait. Penelitian ini akan beranjak dari konflik norma yang dapat dijumpai dalam norma hukum yang mengatur pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan.
42
Oleh karena itu dalam membahas pokok permasalahan dalam penulisan ini akan didasarkan hasil penelitian kepustakaan, baik terhadap bahan hukum primer, bahkan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Penelitian hukum di dasarkan oleh kaidah perundang-undangan sebagai inti dari penerapan hukum secara praktek hal tersebut sebagaimana tercantum dalam buku legal Research yaitu “Legal research is an essential component of legal pratice it is the process of finding the law that governs an activiy and materals that explain or analyze that law ”.40 Prosedur yang demikian sangat diperlukan dalam praktik hukum untuk menentukan baik dampak peristiwa masa lalu maupun implikasinya pada masa yang akan datang. Menurut pandangan Meuwissen, ”Jika orang menonjolkan sifat / karakter normatif dari objeknya itu (dalam hal ini yang menjadi objek adalah norma) maka orang akan cenderung memandang ilmu hukum dogmatik sebagai suatu ilmu normatif”.41 Dengan istilah dogmatik hukum atau rechtsdogmatik atau Jurisprudenz dalam Bahasa Jerman ini dicakup semua kegiatan ilmiah yang diarahkan untuk mempelajari isi dari sebuah tatanan hukum positif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan Pasal demi Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat
40
Morris L.Cohen & Kent C.Olson,, 2000, Legal Research, West Group, ST. Paul,Minn, printed in the United States of America page 1 41 D.H.M. Meuwissen, 1994, “Ilmu Hukum” Tulisan Ilmiah pada Majalah Hukum Triwulan Fakultas Hukum UNIKA Parahyangan, Pro Justitia, hal. 25-26
43
suatu Undang-Undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.42 Dalam kaitan itu, penelitian ini dapat dikualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang obyeknya norma hukum, dalam hal ini adalah norma yang berkaitan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar. Soerjono Soekanto mengemukakan dalam ilmu hukum terdapat dua jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau emperis.43 1.6.2. Jenis Pendekatan Adapun jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan (the statute approach), yaitu melihat perumusan norma, peraturan, perundang-undangan yang berkaitan dan menjadi dasar Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural. Pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach),
44
Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar.
yang digunakan pendekatan analisis konsep
hukum (analytical conceptual approach), yakni dengan menganalisa bahan hukum menyangkut pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural
42 43
Abdulkadir Muhamad , 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 101
Soerjono Soekanto 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta Universitas Indonesia (UI) hal 1 44 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006 hal 93-95
44
seperti yang telah dijelaskan diatas dan dikaitkan dengan konsep negara hukum yang dianut Negara Indonesia serta dengan mengkaitkannya dengan teori-teori hukum. Pendekatan yang akan ditetapkan untuk membahas pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah pendekatan kewenangan dan pendekatan perundangundangan. Untuk menemukan pengertian kewenangan dan fungsinya pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII, selanjutnya pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum yang melandasi kewenangan, pengaturan, prosedur penerapannya, beserta akibat hukum yang dapat terjadi dalam kaitan dengan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar 1.6.3
Sumber Bahan Hukum Sebagai sumber bahan hukum pokok dari penelitian ini adalah
menggunakan dua bahan hukum yang bersumber dari kepustakaan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.45 Bahan Hukum Primer dalam hal ini berupa peraturan-peraturan perundangundangan (aturan hukum) yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang pokok – pokok
Kepegawaian 45
Sunaryati Hartono. 1994 Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir abad ke 20, penerbit Alumni Bandung, hal 134
45
3. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural 5. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.355/Menhut-II/2004 tentang Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural dan Non Sruktural Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Departemen Kehutanan 6. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 tahun 2002 Tentang Pelaksanaan
Peraturan
Pemerintah
No.100
Tahun
Ketentuan
2000
tentang
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.288/Menhut-II/2009 tentang Penetapan
Badan
Pertimbangan
Jabatan
dan
Kepangkatan
(BAPERJAKAT) Departemen Kehutanan 8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6008/Menhut-II/Peg/2010 tentang Mutasi Pejabat Struktural Eselon III dan IV Lingkup Kementerian Kehutanan. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan yang berupa buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum yang erat kaitannya dengan judul dan permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah merupakan bahan hukum yang erat hubungannnya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta
46
memahami bahan – bahan hukum primer.
Bahan hukum sekunder yang
dituangkan dalam penelitian ini berupa hasil penelitian atau karya ilmiah kalangan hukum, buku literatur, makalah-makalah, artikel-artikel yang berkaitan dengan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural. Selanjutnya bahan hukum tersier atau penunjang yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahanbahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya bahan hukum primer, sekunder dan tersier dikumpulkan berdasarkan metode sistematis serta dicatat pada kartu-kartu dengan ukuran tertentu. Dalam kartu ini juga dicatat sumber dari mana data tersebut diperoleh (nama pengarang/penulis, judul buku atau artikel, impresium, halaman, dan lain sebagainya.46 Kartu-kartu tersebut kemudian disusun berdasarkan pokok bahasan untuk memudahkan analisis dan pada kartu juga dicatat konsep-konsep yang ada hubungannya dengan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan truktural. Bahan hukum tersier diperoleh dari kepustakaan berupa ensiklopedi, kamus hukum serta dokumen penunjang lainnya yang dapat mendukung maupun memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Mengenai teknik yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan adalah melalui telaahan kepustakaan (study document). Telaahan kepustakaan dilakukan dengan system kartu (card system) yakni dengan cara 46 Soerjono Soekanto, 1985, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, hal. 60
47
mencatat dan memahami isi dari masing-masing informasi yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tersier berkenaan dengan normativisasi
peraturan perundang-undangan yang ada di Balai Pemantapan
Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar. Penulisan
ini lebih menitik beratkan
pada penelitian
kepustakaan
(library research) serta bahan-bahan lain yang dapat menunjang dalam kaitannya dengan pembahasan permasalahan. 1.6.5
Teknik Analisis Bahan Hukum Bahan hukum maupun informasi yang telah terkumpul berkenaan dengan
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural selanjutnya dilakukan deskripsi dengan penguraian proposisi-proposisi hukum dan non hukum yang dijumpai maupun interprestasi atau penafsiran secara normative terhadap proposisi-proposisi yang dijumpai untuk selanjutnya disistematisasi sesuai pembahasan atas pokok permasalahan. Hasil dari ketiga teknik analisis tersebut kemudian dilakukan evaluasi dan analisis menurut isinya (Content Analysis) serta diberikan argumentasi untuk mendapatkan kesimpulan atas pokok permasalahan dalam penulisan ini. 47 Analisis dapat dirumuskan sebagai proses penguraian secara sistimatis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.48 Pada tahap sistematisasi dilakukan pemaparan terhadap hubungan hierarkis antara aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum dalam
47 48
hal 137
Sumandi Suryabrata, 1992, Metodologi Penelitian, CV Rajawali, Jakarta, hal. 85 Soerjono Soekanto, 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta Rajawali,
48
penelitian ini. Pada tahapan ini juga dilakukan penyerasian terhadap aturan-aturan hukum yang bertentangan/konflik sehingga maknanya dapat dipahami secara logis. Selanjutnya pada tahap eksplanasi dilakukan analisis terhadap makna yang
terkandung
dalam
aturan-aturan
hukum
sehingga
keseluruhannya
membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan secara logis. Akhirnya pada tahap argumentasi diberikan pendapat atau pandangan penulis terhadap bahanbahan hukum yang telah dideskripsikan, disistematisasi dan dieksplorasi untuk ditemukan atau diperoleh kesimpulan atas kedua permasalahan yang dikaji dalam penulisan tesis ini
49
BAB II PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL
2.1 Kewenangan Pemerintah Pusat dalam Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Struktural pada Unit Pelaksana Teknis di daerah
Untuk mencapai obyektivitas dan keadilan dalam pengangkatan jabatan struktural dilakukan dengan penerapan nilai-nilai impersonal keterbukaan dan penetapan persyaratan jabatan terukur. Disamping itu memperhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan jabatan yang sudah diikuti, pengalaman dan sebagainya. Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Kedudukan dan peranan dari Pejabat Struktural sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam setiap organisasi pemerintahan sangatlah menentukan sebab merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Kranenburg memberikan pengertian dari Pegawai Negeri, yaitu Pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, Presiden dan sebagainya. Logeman dengan menggunakan kriteria yang bersifat materiil mencermati hubungan hubungan antara negara dengan Pegawai Negeri dengan memberikan pengertian Pegawai Negeri Sipil sebagai pejabat yang mempunyai hubungan
49
50
dinas dengan negara. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan pengertian masing-masing bagiannya, namun disini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri bukan anggota TNI dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian tersebut, Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari Pegawai Negeri yang merupakan aparatur negara. Menurut Undang-Undang 43 Tahun 1999 Pasal 2 ayat 2 Pegawai Negeri Sipil dibagi menjadi: 1. Pegawai Negeri Sipil Pusat, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Negara, instansi vertikal di daerah Provinsi, Kabupaten/kota, Kepaniteraan pengadilan atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya. 2. Pegawai Negeri Sipil Daerah, Yang dmaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan diluar instansi induknya. Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah
51
yang diperbantukan diluar instansi induk, gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.49 3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tangguung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi negara . 4. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi. Pengangkatan, dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil dilakukan dalam pola pembinaan sesuai dengan pola karier organisasi yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukan
keterkaitan
dan keserasian antara jabatan, pangkat,
pendidikan, pelatihan dan kompetensi. Penempatan pegawai tidak selalu berarti penempatan pegawai baru, tetapi bisa pula berarti sebagai pengangkatan dalam jabatan, promosi, dan mutasi. Pengangkatan Pegawai Negeri dalam jabatan struktural dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan serta obyektif lainnya. Dalam hal pengangkatan pada jabatan struktural diatur oleh kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sepil dalam jabatan struktural. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2000, sebagai bentuk lain dari pemberian kedudukan yang menunjukkan
49
Penjelasan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
52
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam memimpin satuan organisasi. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 mengamanatkan bahwa Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak lagi menggunakan sistem sentralisasi seperti dalam pelaksanaan Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada era Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Sejak era otonomi daerah dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil di daerah menjadi wewenang daerah masing-masing seperti yang diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang tersebut, namun demikian dalam pelaksanaannya, aturan, proses maupun tahapan dalam pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil masih belum banyak berubah dari pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil sebelumnya. Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999, Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan,
pengadaan,
pengembangan
kualitas,
penempatan
promosi,
penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil adalah penting dan menentukan, karena Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan kewajiban adalah mewujudkan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional. Kelancaran penyelenggaraan tugas dan pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung Pegawai Negeri Sipil dan
pada kesempurnaan
aparatur negara khususnya
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan,
53
tergantung dari kesempurnaan dan profesional. Untuk mencapai tujuan nasional, pemerintah harus baik, bermoral, berwibawa, efisien dan efektif, bersih dan profesional, sadar akan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat. Pegawai Negeri bukan hanya sebagai unsur aparatur negara tetapi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Oleh sebab itu, dalam melakukan pembinaan bukan saja dilihat dan diperlakukan sebagai aparatur negara, tetapi juga harus diperlakukan sebagai warga negara ( Pasal 27 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ). Pegawai Negeri Sipil (PNS)
adalah
sumber
daya
manusia
yang
menjadi
tulang
punggung
penyelenggaraan negara yang tersebar diseluruh kawasan Nusantara dalam rangka melaksanakan tugas sebagai abdi rakyat, guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat, termasuk kesejahteraan mereka sendiri. Sebagai bagian dari rakyat Indonesia, Pegawai Negeri Sipil layak mendapat pembinaan sehingga dapat memacu keprofeionalan dalam menjalankan tugasnya. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar dibawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.25/Menhut-II/2007 tanggal 6 Juli 2007, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII merupakan Unit Pelaksana Teknis dibidang Pemantapan Kawasan Hutan yang berada dibawah Ditjen Planologi Kehutanan yang mempunyai tugas melaksanakan pemantapan kawasan hutan, penilaian perubahan status dan fungsi hutan serta penyajian data informasi sumber daya hutan. Urusan teknis dan administrasi dimana salah satu urusan tersebut adalah
54
dalam bidang kepegawaian yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 1999. Keputusan Menteri Kehutanan N0 55/Kpts-II/2003 tanggal 21 Pebruari 2003
pasal
1
disebutkan
Menteri
Kehutanan
menetapkan
dan
atau
menandatangani sendiri ; a) Usul Mutasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Golongan IV/c sampai dengan IV/e b) Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai negeri Sipil untuk menjadi Golongan IV/a dan IV/b c) Surat Keputusan Pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Stuktural d) Surat
Keputusan
pemberhentian/Pembebasan
Sementara
dan
Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/a dan IV/b e) Usul pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c dan sampai dengan IV/e f) Surat Keputusan Pemberhentian dengan hormat, pensiun Janda/Duda dan Pensiun dipercepat Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/a dan IV/b g) Surat Keputusan Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri Pegawai Negeri Sipil Golongan I/a sampai dengan Golongan IV/b h) Surat Keputusan Pemberhentian Tidak dengan hormat Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Golongan I/a sampai dengan Golongan IV/b
55
i) Surat Keputusan Masa Persiapan Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c sampai dengan Golongan IV/e. Disamping itu dalam pelaksanaan sentralisasi kewenangan pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, Pegawai Negeri sebagai perekat bangsa berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai bagian dan pembinaan Pegawai Negeri. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan berdasarkan pada perpaduan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi Pegawai Negeri yang berprestasi tinggi untuk meningkatkan kemampuannya secara profesional dan berkompetisi secara sehat. Dengan demikian, pengangkatan dalam jabatan harus didasarkan pada sistem prestasi kerja yang didasarkan atas penilaian obyektif terhadap prestasi, kompetensi, dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil. Dalam pembinaan kenaikan pangkat, di samping berdasarkan sistem prestasi kerja juga diperhatikan sistem karier. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 ditetapkan bahwa kewajiban Pegawai Negeri adalah a. Wajib setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 4 );
56
b. Wajib mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab ( Pasal 5 ); c. Wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atasan perintah pejabat yang berwajib atas kuasa Undangundang ( Pasal 6 ). Dasar dari adanya hak adalah manusia mempunyai berbagai kebutuhan yang merupakan pemacu bagi dirinya untuk memenuhi kebutuhannya, seperti bekerja untuk memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara umum tinjauan dari segi sosial ekonomis mengenai Pegawai Negeri Sipil merupakan suatu kesatuan yang kompleks. Pegawai Negeri disebut sebagai human Resources
adalah manusia yang dalam usia kerja yang mampu
menyelenggarakan pekerjaan fisik maupun mental. Berdasarkan pembahasan fungsi pegawai dalam konteks kepegawaian, hal ini berkenaan dengan Personnel Administration. Personnel diartikan golongan masyarakat yang penghidupannya dilakukan dengan bekerja dalam kesatuan organisatornya yang salah satunya merupakan kesatuan kerja pemerintahan. Administration yang dimaksudkan adalah merupakan tata pelaksanaan dengan keterangan yang didalamnya termaktub organization, management, dan realisasinya. Dalam kajian tersebut, tata
administrasi
kepegawaian
dalam
hubungannya
dengan
Personnel
Administration berarti Tata yang menunjukkan organization dan management;
57
1. Administrasi yang memberikan pengertian disamping pengertian administratie dalam bahasa Belanda juga dalam rangka pembinaan Organization dan Management, sehingga meliputi pengertian usaha, hukum, dan prosedur; 2. Pegawai yang mencakup Pengertian Pegawai Negeri Sipil ( Pemerintah ), berdasarkan pemahaman tersebut maka Pemerintah memberikan hak kepada Pegawai Negeri Sipil yang termaktub dalam Pasal 7-10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 . Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Dalam kedudukan dan tugasnya Pegawai Negeri Sipil harus netral, pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjamin netralitasnya Pegawai Negeri Sipil juga dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Oleh karena itu, apabila Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota/pengurus parpol harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan RI (pasal 4 Undang-Undang No 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian). Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mentaati segala peraturan perundang
58
undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Sedangkan menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menyimpan rahasia jabatan. Yang disebut rahasia jabatan adalah rencana, kegiatan yang akan, sedang atau telah dilakukan yang dapat mengakibatkan kerugian yang besar atau dapat menimbulkan bahaya, apabila diberitahukan kepada atau diketahui oleh orang yang tidak berhak. Pemberian otonomi daerah disamping telah sesuai dengan jiwa Pasal 18 UUD 1945 setelah amandemen keempat, juga diharapkan dapat mencegah timbulnya keinginan daerah yang menghendaki dibentuknya negara federasi. Dilihat dari segi kewenangan yang dimiliki dalam praktek antara suatu daerah otonomi yang luas dengan negara bagian dalam negara federal tidaklah terdapat perbedaan yang prinsipil bila dilihat
dari segi kewenangan yang dimiliki,
perbedaan yang tampak adalah pada sumber perolehan wewenang. Pada daerah otonomi sumber wewenang berasal dari pada negara bagian bersumber dari negara bagian itu sendiri. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pada dasarnya menganut 3 (tiga) prinsip yaitu :50 a. Digunakan asas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan desentralisasi b. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah Kabupaten/kota.
50
Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solohin, 2001, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 6
59
c. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota. Dalam asas dekonsentrasi, tidak seluruhnya urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada daerah menurut asas dekonsentrasi ini tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat baik mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaannya. Perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan
pembangunan daerah sebagai suatu kesatuan
dalam sistem
perencanaan nasional.51 Penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan asas desentralisasi, secara etimologis istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin, de yang berarti lepas dan centrum yang berarti pusat. Oleh karena itu desentralisasi berarti melepaskan dari pusat.52 secara adalah
pelimpahan wewenang
terminologi pengertian desentralisasi
dari pusat kepada
satuan-satuan organisasi
pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah.53
Jadi yang dimaksud
dengan asas desentralisasi dalam kaitan dengan desentralisasi kenegaraan (staatkundige desentralisatie) adalah penyerahan kekuasaan (wewenang, hak, kewajiban dan tanggung jawab) untuk mengatur daerah lingkungannya sebagai usaha untuk mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara.54 Desentralisasi
dalam sistem administrasi negara memiliki beberapa
mamfaat dan fungsi tertentu yaitu sebagai pendorong dan pengambilan keputusan 51
H. Siswanto Sunarno, 2008, hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta , hal 86 Dharma Setiawan Salam 2001, Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan Nilai dan Sumber Daya, Djambatan, Jakarta, hal. 74 53 Juniarto, 1967, Pemerintahan Lokal, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal. 53 54 Kuntana Magnar, 1984, Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Otonomi dan Wilayah Administrasi, Armico, Bandung, hal. 15-16 52
60
yang lebih tepat dan luas, memperbaiki kualitas pengambilan keputusan, mendorong organisasi lebih fleksibel, inovatif dan meningkatkan moral serta komitmen kepada produktivitas tinggi. Selain itu desentralisasi dapat memberikan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan kebijakan yang lebih efektif, fleksibelitas aparat lokal dalam memecahkan masalah, meningkatkan sensitivitas aparat terhadap kebutuhan daerah, meningkatkan dukungan politis dan administratif, mendorong persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan efisiensi.55 Desentralisasi
pada
prinsipnya
memberikan
kewenangan
kepada
pemerintah daerah dalam kerangka ketentuan negara kesatuan, dengan cara tetap terkendalikan dan dikontrol oleh pemerintah pusat. Dengan adanya desentralisasi yang merupakan penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maka inilah yang disebut otonomi daerah. Istilah otonomi yang berasal dari dua kata bahasa yunani, yaitu autos (sendiri) dan nomos (peraturan) atau undang-undang. Oleh karena itu otonomi dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat diartikan peraturan sendiri atau undang-undang sendiri, yang selanjutnya diartikan menjadi pemerintahan sendiri. Berdasarkan uraian diatas dapat disimak bahwa pemerintahan daerah yang dibentuk dalam rangka desentralisasi di Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a
Pemerintahan di daerah tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan layaknya di suatu Negara federal
55
Pamudji,1985, Pembinaan Perkotaan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, hal. 3
61
b Kekuasan di daerah tidak memiliki kekuasaan membentuk konstitusi (pouvoir constituent) c
Desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan atau pengakuan atas urusan baik yang dirinci maupun yang dirumuskan secara umum.
d Penyerahan atas pengakuan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada butir c tersebut diatas utamanya adalah terkait dengan pengaturan
dan pengurusan
kepentingan masyarakat setempat
(lokalitas) sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Ciri-ciri
daerah otonom sebagaimana dikemukakan diatas dapat
membawa implikasi kepada berbagai persoalan pemerintahan yang dimaksudkan antara lain berkenaan dengan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan, pembagian daerah, perumusan hubungan hirarki antar tingkat pemerintahan, penataan urusan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota,
manajemen
personil,
pengaturan
kawasan
khusus,
penyelenggaraan desentralisasi fungsional, serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dengan penegasan itu, maka mekanisme kehidupan perorangan, masyarakat, dan negara diatur oleh hukum (baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis), artinya baik anggota masyarakat maupun
62
pemerintah wajib mematuhi hukum tersebut.56 Bilamana penguasa ingin meletakkan kewajiban-kewajiban kepada tindakan-tindakan masyarakat, maka sumber kewenangan pembebanan kewajiban itu harus diketemukan dalam suatu peraturan perundang-undangan.57 Sehubungan dengan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan, dimana Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 pada hakikatnya menetapkan bahwa tanggung jawab di lapangan pemerintahan berada di tangan presiden (concentration of power responsibility upon the presiden). Presiden sebagai penangggung
jawab pemerintahan (dalam arti sempit) di Indonesia dalam
menyelenggarakan wewenangnya membutuhkan bantuan dan dukungan dari aparat pemerintahan lainnya termasuk juga pihak masyarakat yang diurusnya. dimana pemerintah pusat dalam penyelengaraan tugas negara dapat melimpahkan atau menyerahkan sebagian penyelenggaraan tugas negara kepada perangkat pemerintahan di daerah atas dasar asas kedaerahan. Wewenang pemerintahan pusat
dalam sistem sentralisasi lahir dari
prinsip pemencaran kekuasaan yang melahirkan badan-badan publik, antara lain satuan pemerintahan di daerah yang kemudian badan ini diberi wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan yang bertanggungjawab pada pemerintah pusat.. Kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat antara lain membuat kebijakan atau peraturan perundang-undangan
untuk mengatur dan
penataan pembangunan ekonomi di daerah sehingga dapat dipakai untuk memberi pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan pada peningkatan 56 Baharuddin Lopa,1987,Permasalahan dan Penegakan Hukum di Indonesia,Bulan Bintang Jakarta,hal.101 57 Philipus M. Hadjon III, Op. cit, hal. 28
63
kesejahteraan rakyat. Sebagai akibat kemajuan pembangunan maka peranan hukum sangat diperlukan dalam rangka menghadapi timbulnya perubahan dan peningkatan
kepentingan
masyarakat.
Pemerintahan
yang
baik
adalah
pemerintahan yang melaksanakan fungsi dan kekuasaannya dengan baik dan organisasi berjalan dengan stabil yang merupakan prasyarat mutlak ketertiban dalam usaha penegakan supremasi hukum. Kewenangan administrasi negara untuk membuat peraturan ada tiga yaitu : 1. Penjabaran
secara
normatif
dari
pada
ketentuan-ketentuan
undang-
undang/perundang-undangan menjadi peraturan-peraturan (administratif) 2. Interpretasi dari pada Pasal-Pasal undang-undang dijadikan peraturan atau instruksi dinas 3. Penentuan atau penciptaan kondisi-kondisi nyata untuk membuat ketentuanketentuan undang-undang dapat diselesaikan (atau menjadi operasional).59 Pemerintah pusat
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, maka
kewenangannya bukan bersifat mandiri akan tetapi merupakan bagian atau kelanjutan dari urusan negara yang diamanatkan pada alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Secara normatif pemberian kewenangan pemerintah pusat melalui peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian tanpa dasar wewenang tersebut aparat pemerintah
tidak dapat melakukan
tindakan hukum dan mengadakan hubungan hukum antar aparat pemerintah (termasuk dalam hal ini adalah hubungan hukum antara pemerintah pusat dengan daerah yang satu dengan yang lainnya), maupun antara pemerintah dengan warga
59
Prajudi Atmosudirjo, Op.cit, hal. 101
64
masyarakat dan/atau pihak lain. Uraian di atas sejalan dengan pendapat Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih yang menyatakan “kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak sama dan tidak sederajat “.60 Sehubungan
dengan
“wewenang”
Pemerintah
Pusat
di
bidang
kepegawaian, secara etimologis berasal dari kata dasar “wenang” dan merupakan terjemahan dari Competentie (Bahasa Inggris) atau bevoegdheid serta
gezag
(Bahasa Belanda). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wewenang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak61. Pengertian itu tidak sama dengan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, seorang ahli pada bidang Hukum Administrasi berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut : Kewenangan (authority, gezag) adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legeslatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif Administratif. Kewenangan dimaksud biasanya terdiri atas beberapa wewenang (kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja.62 Adanya kewenangan suatu badan atau pejabat hukum publik tersebut pada hakikatnya tidak terlepas dengan Hukum Tata Negara maupun dengan Hukum Administrasi. Kewenangan negara dapat dilihat pada konstitusi atau Hukum Tata Negara setiap negara yang memberi suatu legitimasi kepada aparat 60 Moh.Kusnardi dan Bintan R. Saragih, 1994, Ilmu Negara, Gaya Media Pratama,Jakarta, hal. 207. 61 W.J.S. Poerwadarminta, 1984, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, hal 1128 62 Prajudi Atmosudirdjo, 1981, Hukum Administrasi Indonesia,. Cetakan ke IV, Ghalia, Indonesia, Jakarta, hal. 73-74
65
penyelenggara negara untuk dapat melakukan fungsinya. Selanjutnya terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menyelenggarakan pemerintahan, kewenangannya dapat dijumpai pada berbagai produk hukum administrasi yang menjadi dasar pembentukaannya. Dengan kata lain melalui Hukum Tata Negara dapat dijumpai susunan negara atau organ dari negara (staats, inrichtingrecht, organisatierecht) beserta kedudukan hukum bagi warga negara berkaitan dengan hak-hak dasarnya. Dalam organ atau susunan negara diatur diantaranya mengenai pembagian kekuasaan dalam negara yang terbagi atas pembagian secara horizontal dan vertikal. Bagi Indonesia, khusus terhadap
pembagian kewenangan antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah beserta konsekwensinya dapat dijumpai dalam Pasal 1 jo Pasal 18, 18A dan 18B UUD NRI 1945. Pasal-Pasal tersebut menjelaskan wewenang dan kewajiban dari pemerintahan pusat beserta hubungan dengan pemerintahan daerah. Kewenangan yang telah diamanatkan dalam UUD 1945, lebih lanjut dinormativisasi melalui kaedah-kaedah Hukum Tata Negara. Kewenangan pemerintah pusat memerlukan dukungan hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Hal ini berkaitan juga dengan azas negara
hukum,
dimana
inti
pokok
dari
pemikiran
negara
hukum
(rechtstaatsdenken) diformulasikan melalui azas wetmatigheid ataupun legaliteit beginsel sehingga hanya dengan kekuatan hukum maka kewenangan pemerintah dapat dinyatakan sah dan mengikat. Tanpa adanya dasar wewenang
yang
diberikan oleh peraturan perundangan yang berlaku, segala macam aparat
66
pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang akan mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya Mengenai hubungan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam persfektif Hukum Tata Negara seperti di atas pada dasarnya berkaitan dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang secara normatif diatur pada undang-undang tentang pemerintahan daerah. Cara untuk memperoleh sumber kewenangan ada 2
(dua) cara utama yakni
diperoleh secara atribusi dan delegasi, sedangkan mandat dikemukakan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang. Delegasi dipandang sebagai pelimpahan wewenang dari pejabat/badan pemerintahan kepada pejabat/badan pemerintahan lainnya. Disamping itu pengertian lain dari delegasi yaitu sebagai “penyerahan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan dari delegans (pemegang kewenangan asal yang memberi delegasi) kepada delegataris (yang menerima delegasi) atas tanggung jawab sendiri. Indroharto mempertegas lagi bahwa pada delegasi terjadi pelimpahan suatu wewenang pemerintahan secara atribusi kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya. Dilihat dari kewenangan yang dimiliki dalam praktek antara suatu daerah otonomi yang luas dengan negara bagian dan negara federal tidaklah terdapat perbedaan yang prinsipil bila dibagi dalam segi kewenangan yang dimiliki, perbedaan yang tampak pada sumber perolehan wewenangnya. Pada daerah otonomi sumber wewenang berasal dari pemerintah pusat, sedangkan wewenang dari negara bagian bersumber dari negara bagian itu sendiri. Sejalan dengan hal tersebut Bagir Manan mengatakan bahwa kecenderungan perbedaan perjalanan
67
antara negara otonomi dan federal, menjadi titik temu persamaan antara sistem negara kesatuan berotonomi dengan negara federal, dapat disimpulkan sepanjang otonomi dapat dijalankan secara wajar dan luas, maka perbedaan antara negara kesatuan yang berotonomi dengan sistem negara federal menjadi suatu perbedaan gradual belaka.63. Menurut Moh. Ma’ruf mengatakan bahwa pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan terdapat pembagian jenis urusan secara spesifik
64
yakni : a. Urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat (absolut). Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan
tersebut
meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiscal nasional, yustisi dan agama. b. Urusan yang bersifat concurrent atau urusan yang dapat dikelola bersama antara
pusat,
provinsi
ataupun
kabupaten/kota.
Pembagian
urusan
pemerintahan bersama diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan menggunakan kriteria eksternalitas, akuntabilitas
dan
efisiensi
yang
dimaksudkan
untuk
mewujudkan
proporsionalitas dalam pembagian urusan pemerintahan, sehingga ada kejelasan pada masing-masing tingkatan pemerintahan. 63 Bagir Manan, 2005, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta,(selanjutnya disebut Bagir Manan I), hal. 3-4 64 Moh. Ma’ruf, 2005, Implementasi Otonomi Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pengarahan Menteri Dalam Negeri Pada Acara Rapat Koordinasi Nasional Pendayagunaan Aparatur Negara 2005), Jakarta, hal. 5-7
68
Dalam urusan bersama yang menjadi kewenangan daerah terbagi dalam dua bentuk urusan yakni urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar dan sebagainya. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Sebagai Tindak lanjut kewenangan administrasi kepegawaian dari pemerintah pusat kepada Unit Pelasana Teknis di daerah, masing-masing daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota tetap mengatur urusan kepegawaiannya sesuai dengan kebijakan pusat dalam hal ini Kementerian Kehutanan. Formasi dan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural Menteri sebagai Pejabat Pembina
Kepegawaian
pusat
berwenang
untuk
mengatur
administrasi
kepegawaian, menetapkan norma, standard dan prosedur kepegawaian, dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab sebagai pelayan masyarakat. Permasalahan lain yang muncul adalah berupa pola pikir yang bias dalam pemahaman adanya otonomi daerah, kelembagaan pusat dan daerah, kapasitas aparat pemerintah daerah dan hubungan antara eksekutif dengan legislative.65 Pemberian kewenangan yang besar pemerintah pusat kepada daerah justru ditafsirkan sebagai kewenangan yang tanpa batas, sehingga muncul ego masing-masing di daerah yang memunculkan adanya isu Putra Daerah ( Primordialisme ). Isu Putra Daerah 65 Agus Dwiyanto, dkk, 2003, Teladan dan Pantangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah , Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hal 16
69
justru mempersulit mobilitas Pegawai dari satu daerah ke daerah lain, yang justru bertolak belakang dengan Peran Pegawai Negeri Sipil sebagai pemersatu bangsa. Pegawai Negeri Sipil yang dahulu dianggap bias mempersatukan daerah Karena biasa bekerja dari daerah satu ke daerah yang lain sehingga wilayah tanah air bias dijadikan ladang pengabdian kepada Negara dan bangsa justru hilang akibat semangat kedaerahan yang disalah tafsirkan. Selain itu, sulit sekali untuk terjadi mutasi bagi Pegawai Negeri Sipil pusat yang meduduki jabatan struktural dan Pegawai negeri Sipil
pusat mutasi kedaerah karena gaji pegawai diberikan
melalui DAU dari Pemerintah Pusat, sehingga untuk dapat melakukan mutasi pegawai pusat kedaerah harus lolos butuh, dalam arti tergantung pada daerah yang akan menerima pegawai apakah membutuhkan pegawai atau tidak. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan suatu perbaikan sistem terhadap komponen yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang yang baru ini Pemerintah Pusat menarik kembali sebagian kewenangannya yang sebelumnya diserahkan kepada Daerah akibat adanya penafsiran yang salah oleh Pemerintah daerah dalam menerjemahkan pemberian otonomi. Sebagian pakar mengatakan bahwa Undang-Undang Otonomi daerah yang baru ini kental dengan nuansa resentralisasi. Perubahan terhadap Undang-Undang
Otonomi
daerah
ini
menyebabkan implikasi terhadap manajemen Pegawai Negeri Sipil khususnya dalaam hal kepegawaian, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural diperlukan penataan manajemen kepegawaian. Upaya penataan tersebut merupakan suatu kebutuhan yang amat mendesak untuk melihat seberapa jauh
70
Pejabat Struktural bisa berperan menciptakan tata pemerintahan yang baik ( Good Governance). Pentingnya peranan good governanc baik pemerintah pusat, dan daerah Dengan kata lain terjadi sinergi dalam mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif di Daerah. Idealnya Pemerintahan pusat, minimalnya memiliki 6 (enam) elemen yang menjadi ciri suatu pemerintahan yang memenuhi kriteria
good governance, antara lain ; Commpetence,
maksudnya setiap pejabat yang dipilih menduduki jabatan tertentu benar-benar orang yang memiliki kompetensi dari setiap aspek penilaian, baik; dari segi pendidikan/keahlian, pengalaman, moralitas, dedikasi, maupun aspek lainnya misalnya the right man on the right place. Transparancy, prinsip keterbukaan harus benar-benar diterapkan pada setiap aspek dan fungsi pemerintahan di daerah, apalagi bila dilengkapi dengan prinsip merit system dan reward and punishment, akan menjadi fungsi pendorong bagi optimalisasi dan keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan,
Accountability,
sejalan
dengan
prinsip
transparansi, prinsip akuntabilitas akan mendorong setiap pejabat untuk melaksanakan tugasnya dengan cara yang terbaik, karena setiap tindakan yang diambilnya akan dipertanggungjawabkan kehadapan publik dan hukum, Participation, mengingat tanggung jawab dan intensitasnya di daerah terutama dihadapkan pada kemampuan untuk mengoptimalisasikan sumber daya yang dimiliki daerahnya maka diperlukan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat guna memajukan daerah.
71
Rule of Law, merupakan kepastian akan penegakan hukum yang jelas dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Social Justice, bahwa prinsip kesetaraan dan keadilan bagi setiap anggota masyarakat mesti diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Selanjutnya diperlukan networking (kerjasama) antar pemerintah pusat dan daerah dalam rangka memanfaatkan “keunggulan komparatif/keunggulan kompetitif” yang dimiliki oleh masingmasing daerah, sehingga terbentuk kerjasama yang saling menguntungkan yang bersifat positif dan saling memperkuat antar daerah, melalui manfaat : Sharing of experiences, bahwa dengan adanya kerjasama, maka masing-masing daerah akan dapat belajar/berbagi pengalaman untuk saling memanfaatkan, dengan demikian kesalahan/kesulitan-kesulitan yang telah dialami tidak akan terulang kembali, Sharing of Bennefits, Melalui adanya kerjasama yang baik maka potensi–potensi yang dimiliki masing-masing daerah akan jelas terbudidayakan secara proporsional, Sharing of Burdens, sejalan dengan prinsip Sharing of Bennefits, maka biaya operasional dalam usaha bersama tentunya juga akan dipikul secara bersama-sama pula secara proporsional pula. Dikarenakan untuk menciptakan kondisi-kondisi yang good governance itu bukanlah sesuatu hal yang mudah, sekaligus mampu menciptakan pemerintahan yang efisiensi dan efektifitasnya tinggi, diperlukan penataan kelembagaan yang tidak hanya menganut filosofi miskin struktur kaya fungsi, akan tetapi juga meperhatikan/berfokus pada hasil (output berupa pelayanan yang maksimal), sesuai dengan mandatnya
sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah,
apapun urusan dan kewenangannya sebagai Aparatur Negara.
72
Pemerintah pusat
sebagai perpanjangan tangan dari penyelenggaraan
urusan pemerintahan, maka kewenangannya bukan bersifat absolut akan tetapi merupakan bagian atau kelanjutan dari urusan negara yang diamanatkan pada alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945. Secara normatif kewenangan oleh pemerintah pusat melalui peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian tanpa dasar wewenang tersebut aparat pemerintah pusat di daerah tidak dapat melakukan tindakan hukum dan mengadakan hubungan hukum antar aparat pemerintah (termasuk dalam hal ini adalah hubungan hukum antara pemerintah pusat dengan daerah yang satu dengan yang lainnya), maupun antara pemerintah dengan warga masyarakat dan/atau pihak lain. Uraian diatas sejalan dengan pendapat Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih yang menyatakan “kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak sama dan tidak sederajat “.66 Bagi Indonesia, khusus terhadap pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah beserta konsekwensinya dapat dijumpai dalam Pasal 1 jo Pasal 18, 18A dan 18B UUD NRI 1945. Pasal-Pasal tersebut menjelaskan wewenang dan kewajiban dari pemerintahan daerah beserta hubungan dengan pemerintahan pusat. Kewenangan yang telah diamanatkan dalam UUD 1945, lebih lanjut dinormativisasi melalui kaedah-kaedah Hukum Tata Negara maupun penjabarannya yang lebih kongkret melalui kaedah-kaedah Hukum Administrasi. Adanya penormaan yang lebih kongkret melalui kaedah Hukum Administrasi tersebut maka aparat pemerintahan di daerah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam mengimplementasikan amanat dalam UUD 66 Moh.Kusnardi dan Bintan R. Saragih, 1994, Ilmu Negara, Gaya Media Pratama,Jakarta, hal. 207.
73
NRI 1945 maupun Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang menjabarkannya. Hal ini berarti, pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah pada hakikatnya memiliki keterkaitan kewenangan dengan pemerintah pusat yang dapat dipahami melalui teori perolehan kewenangan (bevoegdheidsverkrijging theorie). Uraian diatas menunjukkan keberadaan kewenangan pemerintah daerah memerlukan dukungan hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Hal ini berkaitan juga dengan azas negara hukum, dimana inti pokok dari pemikiran negara hukum (rechtstaatsdenken) diformulasikan melalui azas wetmatigheid ataupun legaliteit beginsel sehingga hanya dengan kekuatan hukum maka kewenangan pemerintah dapat dinyatakan sah dan mengikat. Tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh peraturan perundangan yang berlaku, segala macam aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang akan mempengaruhi
atau
mengubah
keadaan
atau
posisi
hukum
warga
masyarakatnya67. Dilain pihak tanpa adanya suatu dasar hukum yang jelas, maka perbuatan pemerintah itu akan menjadi petunjuk sebagai tindakan kesewenang-wenangan. Pemikiran tersebut juga berlaku bagi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam bertindak ataupun mengeluarkan keputusan haruslah didukung oleh suatu kewenangan yang sah, apalagi menyangkut kepegawaian. Adapun kekuasaan hukum atau kewenangan dari pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dapat diperoleh melalui 2 cara yakni :
67
Indroharto I, Op.cit, hal. 68
74
a
Pengakuan kekuasaan (attributie)
b Pelimpahan kekuasaan (overdrracht) kemudian, pelimpahan kekuasaan sendiri dapat dibedakan lagi atas 2 macam, yaitu : a. Pemberi kuasa (mandaatsverlening) b Pendelegasian (delegatie) Atas dasar pembagian tersebut maka hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat dikualifikasikan menjadi dua macam yakni : a
Hubungan dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi
b Hubungan yang berkaitan
dengan pelaksanaan dekonsentrasi dan
tugas pembantuan. Mengenai hubungan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam persfektif Hukum Tata Negara seperti di atas pada dasarnya berkaitan dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang secara normatif diatur pada undang-undang tentang pemerintahan daerah. Cara untuk memperoleh sumber kewenangan ada 2
(dua) cara utama yakni
diperoleh secara atribusi dan delegasi, sedangkan mandat dikemukakan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang. Delegasi dipandang sebagai pelimpahan wewenang dari pejabat/badan pemerintahan kepada pejabat/badan pemerintahan lainnya. Disamping itu pengertian lain dari delegasi yaitu sebagai “penyerahan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan dari delegans (pemegang kewenangan asal yang memberi delegasi) kepada delegataris (yang menerima delegasi) atas tanggung jawab sendiri. Indroharto mempertegas
75
lagi bahwa pada delegasi terjadi pelimpahan suatu wewenang pemerintahan secara atribusi kepada Badan atau Pejabat TUN lainnya. Dilihat dari kewenangan yang dimiliki dalam praktek antara suatu daerah otonomi yang luas dengan negara bagian dan negara federal tidaklah terdapat perbedaan yang prinsipil bila dibagi dalam segi kewenangan yang dimiliki, perbedaan yang tampak pada sumber perolehan wewenangnya. Pada daerah otonomi sumber wewenang berasal dari pemerintah pusat, sedangkan wewenang dari negara bagian bersumber dari negara bagian itu sendiri. Sejalan dengan hal tersebut Bagir Manan mengatakan bahwa kecenderungan perbedaan perjalanan antara negara otonomi dan federal, menjadi titik temu persamaan antara sistem negara kesatuan berotonomi dengan negara federal, dapat disimpulkan sepanjang otonomi dapat dijalankan secara wajar dan luas, maka perbedaan antara begara kesatuan yang berotonomi dengan sistem negara federal menjadi suatu perbedaan gradual belaka.67 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pada dasarnya menganut falsafah yang sudah sangat umum dikenal diberbagai negara, yaitu “ no mandate without funding, artinya setiap pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah harus disertai dengan dana yang jelas dan cukup. Karena itu subsidi merupakan elemen yang sangat penting dalam hal keuangan daerah, apakah itu berbentuk dana alokasi umum ataupun dana alokasi khusus serta bantuan keuangan yang lainnya. Sehubungan dengan implementasi otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 67
Bagir Manan, 2005, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta,(selanjutnya disebut Bagir Manan I), hal. 3-4
76
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Moh. Ma’ruf mengatakan bahwa pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan terdapat pembagian jenis urusan secara spesifik yakni :68 a. Urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat (absolut). Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan
tersebut
meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiscal nasional, yustisi dan agama. b. Urusan yang bersifat concurrent atau urusan yang dapat dikelola bersama antara
pusat,
provinsi
ataupun
kabupaten/kota.
Pembagian
urusan
pemerintahan bersama diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan menggunakan kriteria eksternalitas, akuntabilitas
dan
efisiensi
yang
dimaksudkan
untuk
mewujudkan
proporsionalitas dalam pembagian urusan pemerintahan, sehingga ada kejelasan pada masing-masing tingkatan pemerintahan. Dalam urusan bersama yang menjadi kewenangan daerah terbagi dalam dua bentuk urusan yakni urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana
lingkungan
dasar
dan
sebagainya.
Sedangkan
urusan
pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara 68
Moh. Ma’ruf, 2005, Implementasi Otonomi Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pengarahan Menteri Dalam Negeri Pada Acara Rapat Koordinasi Nasional Pendayagunaan Aparatur Negara 2005), Jakarta, hal. 5-7
77
nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. 2.2 Ruang Lingkup Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Manajemen merupakan perkembangan dari pengertian administrasi. Istilah administrasi dalam Ilmu Administrasi Negara berasal dari bahasa latin administrare, asal kata ad dan ministrare yang diartikan sebagai pemberian jasa atau bantuan. Kata administrasi mengandung arti melayani ( to serve ), pimpinan (manager ), atau memimpin ( to manage ), yang akhirnya berarti manajemen. Sementara manajemen itu sendiri merupakan inti dari administrasi. Administrasi pada dasarnya berfungsi untuk menentukan tujuan organisasi dan merumuskan kebijakan umum, sedangkan manajemen berfungsi untuk melaksanakan kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas kebijaksanaan umum yang telah dirumuskan. Secara etimologis manajemen berasal dari kata Manus artinya tangan dan agere
berarti melakukan yang
setelah digabung menjadi kata manage yang berarti mengurus, atau managiere ( bahasa latin) yang berarti melatih. ” The art of management is defines as knowing exactly what you want to do, and than seeing that they do it it in the best and cheapest way” yang artinya bahwa ilmu manajemen itu dapat diterjemahkan sebagai ilmu pengetahuan yang
78
mandiri yang sebenarnya akan anda kerjakan, selanjutnya mengkaji apakah sesuatu itu dikerjakan dengan cara terbaik serta termudah.70 Dalam hukum positif, istilah yang digunakan untuk menyebutkan administrasi kepegawaian adalah manajemen kepegawaian. Oleh karena itu istilah tersebut digunakan bersamaan dengan pengertian yang sama. Manajemen kepegawaian meliputi kegiatan pengangkatan dan seleksi, pengembangan yang meliputi latihan jabatan ( in service training ), promosi dan pemberhentian. Manajemen
kepegawaian
juga
termasuk
dalam
unsur
perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap pengadaan, pembinaan, kompensasi ( pemberian gaji dan upaah ), integrasi, pemeliharaan, dan pemberhentian serta pensiun. Dalam batasan ini terdapat 2 unsur pokok yaitu : 1. Fungsi manajemen, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembinaan dan pengawasan; 2. Fungsi operatif kepegawaian, meliputi pengadaan, pembinaan/pengembangan, kompensasi, perawatan/pemeliharaan, dan pemberhentian/pensiun. Perencanaan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural merupakan peramalan kebutuhan pada masa yang akan datang dari berbagai jenis jabatan atas dasar tuntutan organisasi. Peramalan pengadaan jabatan diperlukan dengan berbagai kualifikasi atau latar belakang pendidikan yang dibutuhkan.
70 Frederick w. Taylor, dalam Inu Kencana Syafiie,2004, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, Bumi Aksara, hal 117-118
79
Suatu organisasi harus selalu memperhatikan kondisi-kondisi serta situasi baik yang berifat positif maupun yang bersifat negatif sehingga oraganisasi dapat beroperasi dengan baik berdasarkan faktor yang berkesinambungan. Bahwa organisasi, tidak dapat melepaskan diri dari beberapa jenis pertanggungjawaban. Pimpinan organisasi akan bertanggung jawab pada dirinya, bawahannya, dan masyarakat. Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang bersetruktur yang didalamnya berisi wewenang, tanggung jawab dan pembagian kerja untuk menjalankan satu fungsi tertentu. Istilah lain dari unsur ini ialah terdapat hierarki . Konsikwensi dari adanya hierarki ini adalah bahwa didalam organisasi ada pimpinan atau kepala dan bawahan atau staf.71 Dengan kata lain bidang kegiatan manajemen kepegawaian meliputi perencanaan, pengaturan, pengarahan dan pengendalian dari kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, dan penggajian dan integrasi tenaga kerja pegawai dalam suatu organisasi tertentu. Hal tersebut menunjukkan bahwa manajemen kepegawaian meliputi kegiatan-kegiatan : 1. Pengadaan dan seleksi tenaga kerja/pegawai, yang diketahui dari rangkaian kegiatan tentang pengadaan, seleksai, dan pengangkatan memalui ujian calon pelamar menjadi pegawai; 2. Penempatan dan penunjukan, diketahui melalui rangkaian ditempatkannya calon pegawai pada jabatan atau fungsi tertentu yang telah ditetapkan;
71
Miftah Toha, 1986, Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara, Rajawali, Jakarta Hal 125
80
3. Pengembangan, yang diketahui dari segenap proses latihan ( training ) baik sebelum dan sesudah menduduki jabatan dikaitkan dengan promosi pegawai; 4. Pemberhentian, yang diketahui melalui proses diberhentikannya tenaga kerja/pegawai, baik sebelum masanya maupun sedah saatnya. Terkait dengan pemberhentian sebelum masanya adalah karena telah melakukan tindakan indisipliner. 5. Manajemen kepegawaian adalah perpaduan kata manajemen dan kepegawaian yang artinya adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui segala kegiatan yang berhubungan dengan kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan pegawai. Fungsi-fungsi manajemen merupakan kerangka dasar dari peran kegiatan manajerial secara universal. Fungsi manajemen dikategorikan sebagai berikut : 1. Perencanaan ( planning ); 2. Pengorganisasian (organizing ) ; 3. Pemberian motivasi ( motivation ) yang terbagi dalam : a. Pengisian staf ( staffing ); b. Mengarahkan ( directing ) 4. Pengawasan ( controlling ); 5. Penilaian ( evaluating ). Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dijelaskan tentang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil
81
yaitu Pasal 13 yang menyatakan bahwa “Kebijaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh berada di tangan Presiden”. Hal ini berarti terjadi pengaturan secara sentralisasi terhadap pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan daerah harus tunduk dengan aturan pusat. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan,
pengembangan
kualitas,
penempatan,
promosi,
penggajian,
kesejahteraan, dan pemberhentian. 72 Kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil mencakup
penetapan
norma,
standar,
prosedur,
formasi,
pengangkatan,
pengembangan kualitas sumber daya, pemindahan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban, dan kedudukan hukum. Kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil berada pada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Presiden merupakan pembina tertinggi terhadap seluruh Pegawai Negeri Sipil. Untuk membantu Presiden dalam merumuskan kebijaksanaan manajemen kepegawaian dan membantu pertimbangan tertentu, Presiden membentuk Badan Kepegawaian Negara seperti tercantum dalam pasal 13 ayat (3). Adapun pada pasal 34a ayat (1) disebutkan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil
72
Suradji, 2006 Manajemen Kepegawaian Negara Jakarta, LAN, Hal 8
82
Daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah. Melalui Keputusan Presiden No 59 thun 2000, tentang Pedoman pembentukan Badan Kepegawaian Daerah, bagi Daerah Otonom (Provinsi atau Kabupaten/Kota) yang belum membentuk Badan Kepegawaian
daerah
menurut
ketentuan
ini,
manajemen/administrasi
kepegawaian daerahnya dilakukan oleh sebuah Badan atau Unit Pengelolaan Kepegawaian Daerah dengan bantuan
Kantor Regional Badan Kepegawaian
Negara yang bersangkutan.73 Ketentuan tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sepil dalam jabatan struktural.
Formasi
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural secara nasional anggaran
ditetapkan
oleh
Menteri
yang
bertanggung
jawab,
setelah
memperhatikan jabatan diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Formasi Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah formasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada suatu satuan organisasi Pemerintah Pusat. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekratariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktur eselon I dan bukan merupakan bagian dan Kementerian/Lembaga Pemerintah non 73 Sukamto Satoto, 2004, Pengaturan Eksistensi & Fungsi Badan Kepegawaian Negara, HK Offset, Yogyakarta, hal 18
83
Kementerian Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/ Walikota. Formasi masing-masing satuan organisasi negara disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan peyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia dengan memperhatikan informasi jabatan yang disusun oleh Pejabat Pembina Kepegawaian menyusun formasi masing-masing satuan organisasi. daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000
tentang
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan bertanggung jawab diperlukan pengangkatan jabatan struktural yang obyektif, transparan dan adil. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural merupakan salah satu instrumen atau kegiatan yang bertujuan untuk mengisi formasi berdasarkan kebutuhan organiasasi pemerintah, baik Pusat maupun di Daerah. pengangkatan jabatan struktural melalui seleksi khusus. Pegawai Negeri Sipil yang akan atau menduduki jabatan struktural harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut. Pengangkatan jabatan struktural
Pemerintah telah menetapkan kebijakan,
Pegawai Negri Sipil yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan sekurangkurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau masih didudukinya kecuali pengangkatan dalam jabatan struktural yang menjadi wewenang Presiden.
Sesuai dengan kebijakan pemerintah, pengangkatan jabatan
84
struktural diprioritaskan untuk mengisi lowongan formasi yang dilakukan melalui seleksi administrasi secara khusus. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural
juga
merupakan proses kegiatan pengisian formasi yang lowong dimulai dan perencanaan, penetapan nama yang akan diangkat, seleksi administrasi, dan lainlain. Pejabat Struktural adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya dan tunjangan jabatan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sesuai dengan kebijakan pemerintah, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi untuk mengisi formasi yang lowong. Pengisian tambahan formasi diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar serta jabatan tertentu lainnya. Prinsip-prinsip Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
dalam jabatan struktural
adalah sebagai benikut: a) Jabatan struktural Eselon I pada instansi Pusat ditetapkan oleh Presiden atas usul pimpinan instansi. Instansi setelah mendapat pertimbangan tertulis Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan Aparatur Negara.. b) Jabatan Struktural Eselon II kebawah pada instansi pusat ditetapkan oleh pimpinan instansi setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab dibidang pendayagunaan Aparatur Negara.
85
c) Jabatan Eselon I kebawah di Propinsi dan Jabatan struktural Eselon II kebawah di Kabupaten ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. d) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural wajib dilantik dan mengucapkan sumpah dihadapan pejabat yang berwenang. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Pegawai Negeri berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan
merata
dalam
penyelenggaraan
tugas
negara,
pemerintahan
dan
pembangunan. 74 Syarat-syarat untuk dapat di angkat dalam jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil adalah: a. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik. Ketentuan tentang Penilaian Pekerjaan diatur lebih lanjut dalam PP No.10 Tahun 1979. b. Telah lulus Pendidikan dan Pelatihan /Diklat PIM c. Sehat jasmani dan rohani d. Memenuhi persayaratan dalam pendidikan sesuai kompensi e. Memenuhi persayaratan Pangkat/Golongan
74 Sastra Djatmika dan Marsono, 1995, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Djambatan, Jakarta hal 95
86
Secara emperis dalam perencanaan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural pada Kementerian Kehutanan dimulai dari inventarisasi lowongan jabatan yang telah ditetapkan dalam formasi beserta syarat jabatannya sampai dengan pengangakatan menjadi pejabat dan penempatannya. Prosedur Pengusulan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural pada Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar dan Penyelesaian Surat Keputusan adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar mengusulkan calon pejabat pada Eselon I Ditjen Planologi Kehutanan Jakarta selanjutnya diproses oleh Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan. Dalam rangka untuk menjamin kualitas dan obyektivitas dalam pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural Eselon I pada Kementerian Kehutanan ditetapkan oleh Presiden atas usul pimpinan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Komisi Kepegawaian Negara cq. Tim penilai Akhir yang dibentuk dengan Keputusan Nomor 104 Tahun 2003 tanggal 14 September 2001. Untuk jabatan struktural eselon II ke bawah dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang bertugas memberikan pertimbangan kepada pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian. Disamping itu juga memberikan pertimbangan dalam pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural.
87
BAB III PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL
3.1. Kedudukan Pemerintahan Pusat pada Unit Pelaksana Teknis daerah
Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan pendekatan kesisteman meliputi pemerintahan pusat atau disebut pemerintah dan sistem pemerintahan daerah. Praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungan antar pemerintahan dikenal dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Konsep sentralisasi menunjukkan karakteristik bahwa semua kewenangan penyelenggaraan berada dipemerintah pusat.75 Secara etimologis pemerintahan diartikan sebagai tindakan yang terus-menerus (kontinu) atau kebijaksanaan, yang dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu, untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dikehendaki.76 Menurut Van Vollenhoven77 mengartikan pemerintah Negara dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas seluruh kekuasaan pemerintah negara dapat dibagi yiatu : 1. Bestuur atau pemerintahan, yaitu kekuasaan untuk melasanakan tujuan negara. 75
H. Siswanto Sunarno, 2008, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta hal 11 76 S.F. Marbun, dkk, 2001, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta 77 Ateng Syafrudin, 1976, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di daerah, Tarsito, Bandung, hal 5
87
88
2. Politie, ialah kekuasaan kepolisian negara untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum dalam negara atau kekuasaan mencegah timbulnya pelanggaran-pelanggaran terhadap tertib hukum untuk terciptanya dalam masyarakat (preventieve rechszorg) 3. Rechsspeak, atau peradilan, yaitu kekuasaan untuk menjamin keadilan didalam negara. 4. Regeling, atau pengaturan perundang-undangan, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan-peraturan umum dalam negara. Selanjutnya dalam arti sempit, pemerintahan negara itu tidak meliputi kekuasaan perundang-undangan, peradilan dan polisi. Teori lain yaitu :trias Politica” yang dikemukakan oleh oleh
Montesquieu
Jhon Locke (pembagian kekuasaan) dan disempurnakan (pemisahan
kekuasaan)
yang
menyebutkan
fungsi
pemerintahan tersebut meliputi 3 (tiga) kekuasaan yaitu :78 1. Kekuasaan legislatif, membuat perundang-undangan 2. Kekuasan eksekutif, melaksanakan perundang-undangan 3. Kekuasaan judikatif, menjalankan peradilan Konsepsi pemerintahan pusat dalam sub bahasan ini bukanlah dalam artian
suatu
lembaga,
melainkan
menunjuk
kepada
tempat
proses
penyelenggaraan urusan atau tugas negara, yakni di tingkat daerah sebagai perpanjangan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, pengertian "di daerah" bukan semata-mata dalam konteks UndangUndang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, 78
hal 42
Bachan Mustafa, 1985, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Alumni Bandung,
89
melainkan berkaitan dengan semua undang-undang baik yang pernah maupun sedang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Landasan pemikiran Peraturan Pemerintah No 20 tahun 1975 seperti apa yang terurai di dalam pasal 13 dan 25 dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974. Pasal 13 menentukan bahwa kebijaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh berada di tangan Presiden. Dalam penjelasan Pasal 13 ditegaskan bahwa Presiden
sebagai kepala pemerintahan
adalah pembina
tertinggi seluruh Pegawai Negeri Sipil baik Pegawai Ndegeri Sipil pusat maupun Pegawai Negeri Sipil Daerah. 79 Sejak awal tahun 1990 an penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dipopulerkan dilingkungn administrasi negara. Semula istilah tersebut dipopulerkan oleh Bank Dunia dan beberapa negara Eropa yang menyebutnya good governance artinya pemerintahan yang baik dan clen goverment artinya pemerintah yang bersih.. Berbicara tentang transparansi yang artinya pembuatan keputusan yang dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat khususnya pers dapat mengetahui . namun dalam penyelenggaran pemerintahan transparansi juga tidak dapat dilepaskan tentang partisipasi. Transparansi dan partisipasi adalah dua istilah yang sering disandingkan, seolah-olah mengandung pengertian bahwa tuntutan transparansi ini berasal dari partisipasi publik (masyarakat). Berkaitan dengan tuntutan trasparansi dan partisipasi masyarakat yang mengedepankan pada setiap proses pengambilan kebijakan publik. Pada era pemerintahan Orde baru sifat
79
Djoko Prakoso ,1983 Pokok-Pokok Kepegawaian di Indonesia, Jakarta, hal 1
90
sentralistik dalam penyelenggaran pemerintahan cendrung bersifat tertutup dan lembaga perwakilan rakyat belum dapat sepenuhnya memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dalam teori penyelenggaraan kepemerintahan yang berdasarkan prinsipprinsip good governance dapat dikeluarkan beberapa berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan antara lain ; -
Undang-Undang No 28
tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. -
Undang—Undang No. 31 tahun 1999 tentang
pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi -
Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
-
Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
-
Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan pemerintah telah menerapkan prinsip-prinsip good
governance namum tidak boleh keluar dari platform negara hukum yang telah disepakati. Agar good governance (kepemerintahan yang baik) dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yang berorientasi pada :Orientasi ideal, negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional 1. Pemerintah yang berfungsi secara ideal yaitu secara efektif dan efesien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional 2. Pengawasan
91
Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan pada Kementerian Kehutanan untuk mencapai pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dibutuhkan kemantapan pengelolaan manajemen kepegawaian. Dalam lingkup Kementerian Kehutanan penanggung jawab terwujudnya kemantapan
tersebut adalah
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Dengan demikian Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dapat dikatakan merupakan “Executing agency” bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan pada Kementerian Kehutanan yang akan dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis di daerah lingkup Kementerian Kehutanan. Kemantapan pengelolaan kepegawaian khususnya pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural meliputi hal-hal antara lain: •
Kemantapan Administrasi Kepegawaian.
•
Ketersediaan data dan informasi kepegawaian yang lengkap dan up to date.
•
Kebutuhan dan formasi pengangkatan jabatan struktural
Kedudukan pemerintah pusat pada Kementerian Kehutanan sesuai dengan tugas pokok Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 64/Menhut-II/2008 tanggal 14 November 2008 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 13/MenhutII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang
92
perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan dengan menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria Kementerian di bidang perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan. 2. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan. 3. Penyusunan rencana dan program di bidang perencanaan makro bidang kehutanan, pemanfaatan kawasan hutan, dan penyiapan areal pemanfaatan kawasan hutan. 4. Pembinaan yang meliputi pemberian bimbingan, pelayanan perizinan dan standarisasi di bidang perencanaan makro bidang kehutanan, pemanfaatan kawasan hutan, dan penyiapan areal pemanfaatan kawasan hutan. 5. Pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang perencanaan makro bidang kehutanan, pemantapan kawasan hutan pengelolaan dan penyiapan areal pemanfaatan kawasan hutan. 6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
Kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil di lingkup Kementerian Kehutanan yaitu penerapan Personil Assesment Centre (PAC), kebijakan PAC. telah diinisiasi pada tahun 2002 yang dibentuk kelompok kerja PAC (POKJA-PAC). Tugas utama POKJS-PAC yaitu memfasilitasi penerapan
PAC dilingkungan Kemenenterian Kehutanan, menyusun standar
kompetensi jabatan, menyiapkan
alat uji kompetensi, menyusun persyaratan
93
calon peserta assessment centre. Lahirnya kebijakan tersebut tidak terlepas dari aturan yang muncul dari Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No, 13 tahun 2002 tntang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, dimana ditentukan persyaratan diangkat dalam jabatan struktural
diantaranya memiliki kompetensi yang diperlukan. Bagaimana
mengukur kompetensi pegawai secara obyektif agar memiliki kualitas seperti yang diharapkan, diperlukan suatu metode. Salah satu metode yang mempunyai validitas tinggi dalam pengukuran kompetensi adalah dengan personel assessment centre.. Sebagai suatu metode atau pendekatan individu, PAC memiliki beberapa
dalam mengukur kompetensi
karekteristik diantaranya proses penilaian
terstadarisasi, menggunakan beberapa metode (multiple method) mengacu pada sejumlah komperensi, melibatkan sejumlah penilai/observer dan informasi yang diperoleh
diintegrasikan menjadi sebuah rekomendasi kompetensi seseorang.
Teknik-teknik yang digunakan dalam proses
PAC
Kementerian Kehutanan
antara lain ability test, interview, dan simulasi (in-tray dan simulasi kelompok). Ability test merupakan paper pencil test yang telah distandarisasikan untuk mengukur kemampuan khusus misalnya
cheking informasi & data, verbal,
numerical reasoning dan lain-lain. Pengadministrasian tes ini dilakukan secara ketat oleh pelaksana PAC, dan biasanya dipegang oleh asssesor yang juga psikologi.
Ability test merupakan alat ukur yang obyektif, dan relative bias
membedakan kemampuan antar individu peserta. In- tray atau in basket adalah sutu bentuk tes situsional yang mensimulasikan aspek-aspek administrative dari sebuah pekerjaan. Peserta diminta untuk mereview setiap materi dengan membuat
94
prioritas,
mengorganisir
masalah,
memecahkan
permasalahan,
membuat
keputusan dan menyusun langkah-langkah tindakan secara tertulis. In-tray disusun dari berbagai surat, memo, nota dinas, laporan, kliping berita koran, disertai informasi mengenai organisasi, kebijakan dan lain-lain. Interview merupakan salah satu metode digunakan dalam seleksi manager. Dalam proses PAC teknik interview yang digunakan yaitu competncy based in interview dengan karekeristik wawancara secara tersetruktur menggali kompetensi dari peserta.. Informasi yang digali dari proses peserta yiatu perilaku kerja pada masa lalu, untuk mempredeksikan perilakunya di masa datang. Peserta diminta mengisi formulir erical incedent yang berisi biodata, uraian tugas, kejadian yang dianggap berhasil dalam tugas, dan kejadian kegagalan dalam melaksanakan tugas.
Komitmen pimpinan dalam penerapan kebijakan PAC dituangkan dalam SK Menteri Kehutanan No. 277/menhut-II/2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang pengukuran kompetensi Pegawai Negeri Sipil untuk diangkat
pada jabatan
struktural Kementerian Kehutanan. Dalam ketentuan ini penyelenggaraan pengukuran kompetensi melalui PAC dimaksudkan untuk menggali kompetensi pegawai berdasarkan
standar kompetensi jabatan yang ditentukan melalui
berbagai alat uji dan simulasi. Hasil PAC digunakan sebagai bahan rekomendasi BAPERJAKAT
untuk
menempatkan
pegawai
dalam
jabatan
struktural,
pengembangan kerier dan pembinaan.
Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Ditjen Planologi Kementerian Kehutanan pada Unit Pelaksana Teknis di daerah meliputi :
95
BPKH WIL. I MEDAN
BPKH WIL. II PALEMBANG
BPKH WIL. III PONTIANAK
BPKH WIL. IV SAMARINDA
BPKH WIL. V BANJARBARU
BPKH WIL. VI MANADO
BPKH WIL. VII MAKASAR
BPKH WIL. VIII DENPASAR
BPKH WIL. IX AMBON
BPKH WIL. X JAYAPURA
BPKH WIL. XI JOGYAKARTA
BPKH WIL. XII TANJUNG PINANG
BPKH WIL. XIII PANGKALPINANG
BPKH WIL. XIV KUPANG
BPKH WIL. XV GORONTALO
BPKH WIL. XVI PALU
BPKH WIL. XVII MANOKWARI Pemerintah
Pusat
dalam
melakukan
kewenangannya
di
bidang
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah pusat sebagai pemegang kewenangan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena seperti kita ketahui kewenangan Pemerintah Pusat adalah: •
Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro;
•
Dana perimbangan keuangan seperti menetapkan dan alokasi khusus untuk mengelola;
•
Sistem administrasi negara seperti menetapkan sistem informasi dan peraturan perundang-undangan.
96
•
Lembaga perekonomian negara seperti menetapkan kebijakan;
•
Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia;
Seperti
dijelaskan
diatas
maka
kewenangan
pemerintah
pusat
dalam
melaksanakan otonomi daerah sangatlah penting. Sehingga jika terjadi berbagai permasalahan yang timbul pemerintahan pusat harus menanganinya secara baik karena pemerintah pusat masih mempunyai kewenangan untuk mengadakan berbagi evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dapat menjalankan kewenanganya secara proporsional.
Pembinaan atas penyelenggaraan oleh pemerintah pusat
kementerian
Kehutanan pada Unit Pelaksana Teknis di derah meliputi ;
a. Koordinasi ; dilaksanakan secara berkala pada tingkat nasional, regional, atau provinsi. Pemberian pedoman dan standar tersebut mencakup aspek perencanaan, tata laksana,pendanaan b. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan ; mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan,
tata
laksana,
pendanaan,
kualitas,
pengendalian,
dan
pengawasan. c. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan; dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu secara menyeluruh. d. Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan secara berkala.
97
3.2 Bentuk Pengaturan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Ketentuan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 jo Peratutan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 dan ketentuan pelaksanaannya dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2001. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 disebutkan syarat pengangkatan dalam jabatan struktural adalah : 1. Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan. 2. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan 3. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik 2 (dua) tahun terakhir 4. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan, dan 5. Sehat jasmani dan rohani Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 mengatur bahwa kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil mencakup penetapan norma, standar, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas Sumber Daya pegawai Negeri Sipil, pemindahan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban dan kedudukan hukum. Dimana sistem dan proses manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengangkatan jabatan struktural diuraikan sebagai berikut berikut :
98
1. Perencanaan Planning dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang mengenai hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Administrative planning meliputi segala aspek kegiatan dan meliputi seluruh unit organisasi, sedangkan managerial planning bersifat departemental dan operasional. Administrative planning bersifat lebih khusus dan terperinci. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa perencanaan merupakan fungsi organik pertama, alasannya adalah tanpa adanya rencana, tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatankegiatan tertenti dalam rangka mencapai tujuan. Dalam mencari perencanaan yang baik, diperlukan penelitian (research ) sebagai proses awal dalam menganalisis situasi yang ada berupa data dan fakta relevan guna menunjang pelaksanaan administrasi, khususnya dalam pelaksanaan fungsi manajemen kepegawaian. Suatu rencana ditujukan untuk masa yang akan datang, karenanya ada beberapa hal penting dalam hubungannya dengan proses perencanaan. Hal ini disebut sebagai teori administrasi dan manajemen sebagai planning premises, yang meliputi : 1. bahwa dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, sumber yang tersedia selalu terbatas sedangkan tujuan yang hendak dicapai tidak pernah terbatas. Akibat premise ini adalah rencana yang dibuat harus disesuaikan dengan tersedianya sumber-sumber dan logis pula apabila dikatakan bahwa sebelum membuat rencana, sumber-sumber apa yang telah, sedang
99
dan akan tersedia perlu diketahui dengan tepat dan tidak hanya didasarkan pada dugaan; 2. Bahwa suatu organisasi harus selalu memperhatikan kondisi-kondisi serta situasi dalam masyarakat, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, sehingga organisasi dapat beroperasi dengan baik berdasarkan faktor yang berkesinambungan. 3. Bahwa organisasi tidak dapat melepaskan diri dari beberapa jenis pertanggungjawaban. Pimpinan organisasi akan bertanggungjawab pada dirinya, bawahannya, dan masyarakat. Implikasi dari Premise ini adalah dalam membuat rencana dan dalam melaksanakannya segala sesuatunya harus didasarkan pada tanggung jawab; 4. bahwa manusia/ yang menjadi anggota organisasi dihadapkan kepada keserba terbatasan, baik dari fisik, mental dan biologis, karenanya harus diusahakan terciptanya iklim kerja sama yang baik dengan demikian manusia sebagai faktor pelaksana rencana dapat turut berbuat lebih banyak. Perencanaan adalah unsur yang mengawali seluruh kegiatan administrasi kepegawaian . Perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang mengenai hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian
pada pihak perencana dituntut kepekaannya terhadap
perkembangan situasi yang akan berdampak pada organisasi berupa berapa jumlah dan jenis tenaga yang diperlukan, begitu juga dengan pegawai yang naik pangkat
100
atau promosi jabatan. Dalam konteks ini kegiatan perencanaan meliputi pula kebutuhan dana yang dibutuhkan sehingga pada akhirnya diperoleh gambaran menyeluruh tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Perencanaan menjadi unsur yang penting dalam mengawali pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil, karenanya dalam manajemen kepegawaian diperlukan suatu perencanaan yang didasarkan pada evaluasi terhadap permasalahan yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 berupa : 1. Kelembagaan birokrasi pemerintah yang besar dan tidak didukung dengan sumber daya aparatur yang profesional; 2. Mekanisme kerja yang sentralistik masih mewarnai kinerja birokrasi pemerintah; 3. Kontrol terhadap birokrasi pemerintah masih dilakukan oleh pemerintah, dari pemerintah dan untuk pemerintah; 4. Patron-klien ( KKN ) dalam birokrasi pemerintah merupakan halangan terhadap upaya mewujudkan meritokrasi dan birokrasi; 5. Tidak jelas dan cenderung tidak ada Sense of accountability baik secara kelembagaan maupun secara individu; 6. Jabatan birokrasi yang hanya menampung jabatan struktural dan pengisiannya
seringkali
tidak
berdasarkan
kompetensi
yang
dibutuhkan; 7. Penataan sumber daya aparatur tidak disesuailkan dengan kebutuhan dan penataan kelembagaan birokrasi.
101
Penyusunan Formasi pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Penetapan formasi berdasarkan beban kerja dengan mempertimbangkan macam – macam pekerjaan, rutinitas pekerjaan, keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan hal – hal lain yang mempengaruhi jumlah dan sumber daya manusia diperlukan. 2. Pengadaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dilakukan berdasarkan kebutuhan untuk mengisi formasi yang lowong. Formasi dalam suatu organisasi pada umumnya disebabkan karena adanya pegawai yang berhenti, pensiun, meninggal dunia atau adanya perluasan organisasi. Setelah jenjang kepangkatan dan formasi ditentukan dalam tahap perencanaan, diadakan seleksi Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural yang diperlukan untuk mengisi posisi lowong yang ada. Pengadaan dapat dilakukan dengan cara rekrutmen. Kebijaksanaan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural diatur oleh peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 2002, bahwa untuk menciptakan sosok Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu menetapkan norma pengangkatan secara sistematik dan terukur mampu menampilkan sosok pejabat struktural yang profesional sekaligus berfungsi sebagai pemersatu serta perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan perkembangan dan intensitas tuntutan keterbukaan, demokratisasi, perlindungan hak asasi manusia. Untuk mencapai obyektifitas dan keadilan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan jabatan struktural menerapkan nilai-
102
nilai impersonal, keterbukaan, dan penetapan persyaratan jabatan yang terukur bagi pegawai Negeri sipil. 3. Pengembangan Kompetensi Dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan
dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan
Pegawai Negeri Sipil maksudnya adalah untuk meningkatkan kemampuan terutama untuk meningkatkan pengabdian, mutu keahlian, keterampilan, menciptakan pola pikir dan pengembangan metode kerja yang lebih baik dan pola karier. Pendidikan dan pelatihan dalam jabatan yang selanjutnya disebut sebagai Pendidikan dan Kepemimpinan
dilaksanakan
untuk mencapai persyaratan
kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural yang meliputi terdiri dari : 1. Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, adalah untuk jabatan eselon IV 2. Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat III adalah untuk jabatan struktural eselon III 3. Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat II adalah untuk jabatan struktural eselon II. 4. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II adalah untuk jabatan struktural eselon I Upaya pengembangan kualitas merupakan suatu keharusan dalam suatu organisasi untuk mencapai hasil maksimal dalam pelaksanaan pekerjaannya.
103
Permasalahan yang terjadi dalam struktur birokrasi adalah rendahnya kualitas pegawai dan kurang memiliki daya saing dalam menghadapi era globalisasi. Untuk mengatasi permasalahan kualitas pegawai, dinyatakan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dimana untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu keahlian, kemampuan dan keterampilan. Untuk melaksanakan Pasal tersebut dikeluarkanlan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil. Dalam Pasal 1 angka ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2000 disebutkan bahwa Pendidikan dan pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah Proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Pendidikan dan pelatihan Kepegawaian juga merupakan dari sesuah Sistem Pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil yang bermakna pada pengembangan kepegawaian, oleh karena itu menurut Pasal 3, sasaran pendidikan dan pelatihan adalah untuk mewujudkan pegawai yang memiliki kewenangan yang sesuai dengan jabatan masing-masing. Masih terkait dengan sistem pembinaan karier dalam suatu organisasi, mutasi merupakan bagian dari proses kegiatan yang dapat mengembangkan posisi atau status seseorang dalam suatu organisasi. Karena ia merupakan kekuatan yang mampu mengubah posisi karyawan, maka dikatakan bahwa mutasi merupakan salah satu cara yang paling ampuh untuk mengembangkan sumber daya manusia
104
dalam lingkungan organisasi. Istilah mutasi sendiri atau yang dalam beberapa literatur disebut sebagai pemindahan dalam pengertian sempit dapat dirumuskan sebagai suatu perubahan dari suatu jabatan dalam suatu klas ke suatu jabatan dalam klas yang lain yang tingkatannya tidak lebih tinggi atau lebih rendah (yang tingkatnya sama) dalam rencana gaji. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas
konsep
mutasi
dirumuskan
sebagai
suatu
perubahan
posisi/jabatan/tempat/pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal (promosi/demosi) di dalam suatu organisasi. Sehingga pada dasarnya mutasi dalam pengertian perubahan horisontal hanyalah merupakan salah satu bagian dari pengertian mutasi itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil, kegiatan mutasi dapat dikategorikan sebagai fungsi pengembangan karyawan, karena tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam organisasi tersebut. Mutasi atau pemindahan merupakan suatu kegiatan rutin dari instansi untuk melaksanakan prinsip “the right man in the right place” agar pekerjaan dapat dilakukan secara lebih efektif efisien maka, sebelum pelaksanaan mutasi, diadakan suatu pertimbangan oleh Tim Baperjakat ( Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat ) dengan tujuan apakah Pegawai Negeri Sipil tersebut layak memperoleh jabatan maupun diberhentikan dari jabatannya. Selain itu mutasi juga dapat dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil penilaian prestasi karyawan. Dengan penilaian prestasi kerja pegawai dalam menyelesaikan uraian pekerjaan (job description) akan diketahui kecakapan pegawai sehingga dapat diarahkan kepada tugas-tugas yang mempunyai kesesuaian dengan kecakapan
105
prestasi kerjanya masing-masing, yang diharapkan dalam pelaksanaan tugasnya menjadi efektif dan efesien. 1. Disamping tujuan sebagai pengembangan sumber daya aparatur, pelaksanaan mutasi juga mempunyai dimensi tujuan yang lebih luas dalam kerangka manajemen Pegawai Negeri Sipil
dan beberapa tambahan
batasan tujuan tersebut, sebagai berikut : 2. untuk meningkatkan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil; 3. untuk meningkatkan keseimbangan antara tenaga kerja dengan komposisi pekerjaan atau jabatan; 4. untuk memperluas atau menambah pengetahuan Pegawai Negeri Sipil; 5. untuk menghilangkan rasa bosan/jemu terhadap pekerjaannya; 6. untuk
memberikan
perangsangan
agar
karyawan
mau
berupaya
meningkatkan karier yang lebih tinggi; 7. untuk melaksanakan hukuman/sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan; 8. untuk memberikan pengakuan dan imbalan terhadap prestasinya; 9. untuk alat pendorong agar spirit kerja meningkat melalui persaingan terbuka; 10. untuk tindakan pengamanan yang lebih baik; 11. untuk menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi ; 12. untuk mengatasi perselisihan antara sesama. Dengan beragamnya tujuan pelaksanaan mutasi tersebut, pada dasarnya bahwa mutasi selalu ditujukan kepada tercapainya kesepakatan (kondisi tawar seimbang)
106
antara keinginan pribadi pegawai untuk berprestasi dengan kepentingan organisasi. Untuk itu pada kegiatan mutasi jabatan harus selalu didasarkan kepada kepentingan kedua pihak tersebut. Dalam hal ini tentunya didasarkan kepada personnel tranfers maupun production transfers dimana dalam personnel tranfers keinginan mutasi berasal dari pegawai yang bersangkutan dengan berbagai alasan pribadi, sedangkan dalam production transfers didasarkan kepada pertimbangan pimpinan organisasi guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada jabatan atau jenis pekerjaan tertentu. Kedua hal pertimbangan tersebut dapat lebih diperinci alasannya sebagai berikut : Pemindahan dapat terjadi karena dua sebab, yaitu: karena keinginan pegawai dan keinginan instansi asal tempat bekerja pegawai tersebut, yaitu : 1. Karena keinginan pegawai : 2. pegawai tersebut merasa kurang tepat pada jabatannya. 3. pegawai tersebut merasa bahwa ia tidak dapat bekerjasama dengan temantemannya atau atasannya 4. pegawai merasa karena keadaan pekerjaan/tempatnya kurang sesuai dengan keinginannya. 5. Karena keinginan Instansi asal : 6. Untuk menjamin kepercayaan pegawai bahwa mereka tidak akan diberhentikan karena kekurangan kecakapan 7. Untuk meniadakan rasa bosan pegawai pada jabatan atau tempat yang sama terus menerus
107
Meskipun demikian pertimbangan mutasi ini dapat juga disebabkan hal-hal sebagai berikut : replacement transfers dalam pengertian pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural yang mempunyai masa kerja lama ; versatility transfers yaitu dalam rangka persiapan pejabat struktural agar mempunyai ketrampilan yang lebih banyak;
dan remedial transfers yaitu
pemindahan dalam rangka penyesuaian dengan karakteristik pekerjaan yang baru. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, tentunya pada sisi lain menuntut adanya suatu pengelolaan mutasi yang komprehensif dalam memadukan antara kepentingan organisasi dengan keinginan pengembangan karier pribadi, karena seringkali Pegawai Negeri Sipil berada disubordinasi kepentingan organisasi, yang pada akhirnya selalu menjadi pihak yang dirugikan. Pengelolaan mutasi yang demikian ini pada dasarnya merupakan suatu bentuk bagaimana organisasi menjalankan fungsi kemandirian manajemen mutasi yang ada dengan tetap memperhatikan keinginan karyawan. Sebagai bentuk perwujudannya adalah organisasi harus selalu memperhatikan berbagai faktor, antara lain : 1. Perlu ada pedoman mutasi jabatanyang jelas sehingga mutasi tidak terjebak oleh unsur subyektivitas; 2. Mutasi jabatan dapat membangkitkan semangat dan kegairahan kerja 3. Alat pemacu dalam pengembangan mutasi; 4. Dapat menjadi alat untuk melaksanakan promosi; 5. Mutasi untuk keperluan kesesuaian pendidikan dengan jabatan benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang mendesak;
108
Dengan selalu memperhatikan pertimbangan berbagai faktor tersebut, maka pelaksanaan mutasi tentunya akan tetap pada koridor kemandirian manajemen organisasi yang senantiasa menyelaraskan keseimbangan kepentingan jabatan struktural.. 4. Penempatan Terkait dengan pembahasan sebelumnya, Penempatan pegawai sebagai hasil dari mutasi ataupun rekrutmen baru merupakan suatu proses yang tidak dapat terpisahkan dari pengadaan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural.. Setelah proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural harus ditempatkan pada suatu unit organisasi tertentu yang membutuhkan dan mengacu pada formasi yang ada. Pada dasarnya setiap pegawai memilki jabatan karena mereka direkrut berdasarkan kebutuhan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang ada dalam organisasi. Pada prinsipnya penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural harus mengacu pada kebutuhan dan kemampuan organisasi dan yang paling penting bahwa pegawai yang bersangkutan harus memiliki kecakapan dan komptensi dalam bidang kerjanya yang ditunjukkan dengan Daftar Penilaian pelaksanaan Pekerjaan ( DP-3 ). Daftar penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu satu tahun yang dibuat oleh pejabat penilai. Unsur-Unsur yang dinilai antara lain kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa dan kepemimpinan dan pemberian nilai dalam DP-3 harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1979.
109
Salah satu cara efektif yang sering digunakan dalam penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural adalah dengan cara orientasi. Pemberian orientasi dmaksudkan untuk mensosialisasikan mengenai hal-hal yang terkait dengan organisasi, misalnya kultur dan budaya organisasi itu sendiri, nilai-nilai organisasi, norma yang berlaku dan lain sebagainya. Program orientasi biasanya berlaku untuk jangka waktu satu sampai tiga bulan dengan cara berpindah-pindah unit kerja , sehingga pada saat penempatan sudah memahami cara bertindak. Penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan
struktural
berarti sebagai
pengangkatan dalam jabatan, promosi, dan mutasi ( perpindahan ). Pengangkatan pegawai negeri dalah jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat ang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya . 5. Promosi ( Kenaikan Pangkat ) Promosi merupakan suatu penghargaan (reward) yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi untuk memangku tanggungjawab yang lebih besar berupa kenaikan pangkat atau jabatan. Maksud kenaikan pangkat adalah sebagai pendorong/motovasi bagi Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan pengabdiannya didalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Dalam Pasal 1 angka (2) disebutkan bahwa kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan
110
pengabdian
Pegawai
Negeri
Sipil terhadap
negara.
Kenaikan
Pangkat
dilaksanakan berdasarkan 2 (dua) sistem yaitu : 1. Kenaikan pangkat reguler, yaitu penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan, dimana kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negei Sipil yang : a. tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu; b. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu; c. dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induknya dan tidak menduduki jabatan fungsional tertentu. Ketentuan kenaikan pangkat ini diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya 2. Kenaikan pangkat pilihan, yaitu kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi. Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang : a. menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu; b. menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan keputusan Presiden; c. menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya; d. menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara; e. diangkat menjadi pejabat negara; f. memperoleh Surat tanda tamat Belajar/ijazah;
111
g. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau fungsional; h. telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar dan i. dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan atau jabatan fungsional tertentu. 1. Penggajian Gaji adalah sebagai balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Negeri yang bersangkutan. Sebagai imbal jasa dari pemerintah kepada Pegawai yang
telah
mengabdikan
dirinya
untuk
melaksanakan
sebagian
tugas
pemerintahan dan pembangunan, perlu diberikan gaji yang layak baginya. Dengan adanya gaji yang layak secara relatif akan menjamin kelangsungan pelaksnaan tugas pemerintahan dan pembangunan, sebab Pegawai Negeri Sipil tidak lagi dibebani dengan pemikiran akan masa depan yang layak dan pemenuhan kebutuhan hidupnya sehingga bisa bekerja dengan profesional sesuai dengan tuntutan kerjanya. Pengertian secara normatif tercantum dalam Pasal 7 UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 pada ayat (1) menyebutkan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaannya dan tanggungjawabnya, dan pada bagian penjelasan UndangUndang ini diterangkan bahwa yang dimaksud dengan gaji yang adil dan layak adalah bahwa gaji Pegawai Negeri Sipil harus mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga Pegawai Negeri Sipil dapat memusatkan pikiran, perhatian dan tenaganya hanya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Sementara pada ayat (2) diatur bahwa gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri
112
harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan setiap pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban
kerja dan tanggungjawabnya. Secara umum sistem penggajian dapat
digolongkan menjadi ; a. Sistem skala tunggal adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama
kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang
memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan berat ringannya tanggungjawab pekerjaan. b. Sistem skala ganda adalah sistem penggajian yang besarnya bukan saja didasarkan pada pangkat tetapi juga didasrkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai dan beratnya tanggungjawab pekerjaan. Disamping gaji bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan tingkat eselon. Tunjangan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagai berikut : No
Eselon
Tunjangan
1
IA
5.500.000
2
IB
4.350.000
3
IIA
3.250.000
4
IIB
2.050.000
5
IIIA
1.260.000
113
6
IIIB
980.000
7
IVA
540.000
8
IVB
490.000
9
VA
360.000
7. Kesejahteraan Sebagai salah satu upaya tabungan hari tua untuk meningkatkan kegairahan
bekerja
bagi
Pegawai
Negeri
Sipil
diselenggarakan
usaha
kesejahteraan yang meliputi program pensiun dan tabungan hari tua, asuransi kesehatan, tabungan pemilikan perumahan dan asuransi pendidikan bagi putra/putri Pegawai Negeri Sipil. Di dalam rangka penyelenggaraan usaha kesejahteraan tersebut, Pegawai Negeri Sipil diwajibkan membayar iuran setiap bulan dari penghasilannya untuk program pensiun dan penyelenggaraan asuransi kesehatan menanggung subsidi dan iuran yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dalam melaksanakan tugas kewajibannya Pegawai Negeri Sipil tidak lepas dari kemungkinan mendapatkan resiko kecelakaan, sakit, cacat atau tewas. Dengan adanya jaminan pengobatan, perawatan dan atau rehabilitasi, diharapkan Pegawai dalam rangka usaha untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani serta untuk kepentingan Pegawai negeri. Ketentuan Cuti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. Dimana dalam peraturan pemerintah ini cuti Pegawai Negeri Sipil terdiri atas : - cuti tahunan; - cuti besar;
114
- cuti sakit; - cuti bersalin; - cuti karena alasan penting; - cuti diluar tanggungan negara; Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 disebutkan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang ditimpa oleh suatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajibannya, berhak mendapat perawatan. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban selalu ada kemungkinan bahwa Pegawai Negeri Sipil menghadapi resiko. Apabila seorang pegawai mengalami kecelakaan dalam dan karena tugas kewajibannya dia berhak memperoleh perawatan dan segala biaya perawatan itu ditanggung oleh negara. Ketentuan tentang perawatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan cacat, dan Uang duka bagi Pegawai Negeri Sipil. Pada Pasal 2 ayat (1) peraturan pemerintah diatas disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mengalami kecelakaan karena dinas atau menderita sakit karena dinas berhak mendapat pengobatan , perawatan, dan/atau rehabilitasi. Pemberian pengobatan, perawatan, dan/atau rehabilitasi sebagaimanan dimaksud dengan ayat (1) tersebut ditetapkan dengan Surat keputusan pejabat yang berwenang, berdasarkan pertimbangan dokter pemerintah setempat kecuali pengobatan/perawatan diluar negeri. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 disebutkan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil ang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan
115
karena menjalankan tugas dan kewajibannya yang mengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga berhak atas tunjangan. Tunjangan diberikan setelah adanya keterangan dari majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau dokter penguji tersendiri. Yang dimaksud dengan cacat jasmani atau rohani yang didapat adalah : a. dalam dan karena menjalankan kewajiban jabatan; b. dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga dapat disamakan dengan huruf (a) ; c. karena perbuatan anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat dari tindakan terhadap anasir tersebut; 4. Uang Duka, Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 disebutkan bahwa setiap Pegawai Negeri yang tewas, keluarganya berhak atas uang duka. Yang dimaksud dengan tewas berdasarkan bagian penjelasan Undang-Undang ini adalah : a. meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; b. meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajibannya; c
meninggal dunia yang lansung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani dan cacat rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
d. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggungjawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir tersebut. Maka kepada
116
istri/suami dan atau anak Pegawai Negeri Sipil yang tewas diberikan uang duka yang diterima sekaligus. Pemberian uang duka yang dimaksud tidak mengurangi hak pensiun dan hak-hak lainnya yang berhak diterimanya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. 8. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dari jabatan struktural apabila ; 1. Mengundurkan diri dari jabatan yang diduukinya. Mencapai batas usia pensiun 2. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional 3. Cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan negara karena persalinan 4. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan 5. Adanya perampingan organisasi pemerintah 6. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani 7. Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena: 1. Melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah;
117
2. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 tahun; Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural diberhentikan tidak dengan hormat karena : 1) Melanggar sumpah/janji PNS dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah; 2) Melakukan penyelewengan terhadap ideologi negara, pancasila, UUD 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan pemerintah; 3) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Terkait dengan Hukum kepegawaian yang merupakan bagian dari hukum administrasi Negara dalam hal ini bertindak pada Hukum Negara. Sebagaimana diketahui dalam sistem Hukum Nasional pada garis besarnya terdiri dari tiga bidang pengaturan hukum, yaitu Hukum Perdata, Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara.80. Hukum Perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan pribadi.81
Keterkaitan antar Hukum Tata Negara dengan Hukum
Administrasi Negara dan Hukum Kepegawaian dapat dijelaskan bahwa Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara mempunyai hubungan yang sangat erat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Menurut Abdoel Djamali 80 81
Adbullah Rozali, 1986, Hukum Kepegawaian , CV Rajawali, Jakarta hal 1 Subekti 1957, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Inter Masa, Jakarta, hal 9
118
dalam buku Pengantar Hukum Indonesia mengemukakan bahwa Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi mempelajari satu bidang yang sama, tetapi pendekatan yang dipergunakan berbeda. Ilmu Hukum Tata Negara bertujuan untuk tentang organisasi negara dan pengorganisasian alat – alat perlengkapan negara. Sedangkan ilmu Hukum Administrasi Negara bertujuan untuk mengetahui tentang cara tingkah laku negara dan alat-alat perlengkapan negara.82 Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa adanya pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada jabatan struktural yang diberhentikan tidak dengan hormat karena adanya tindak pidana atau perbuatan melawan hukum. Sebagai negara hukum maka setiap peraturan yang dibuat harus mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum. Suatu negara dikatakan sebagai negara hukum maka untuk menjawabnya dapat dilakukan penelusuran melalui konstitusi. Menurut KC. Wheare menyatakan bahwa isi minimum suatu konstitusi adalah tentang negara hukum dan mengajukan pertanyaan ”what shoul a constitution contain ?” dan dijawabnya sendiri : The very minimum, and that minimum to be ” Rule of Law ”83
82
Abdoel Djamali, 1984, Pengantar Hukum Indonesia, CV Rajawali, Jakarta, hal 108 K.C Wheare 1975, Modern Constitution, Oxdord University Pres, London, New York, DSK hal 23-34 83
119
BAB IV SISTEM PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL
4.1. Pola kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam Sistem Pembinaan Jabatan Struktural
Pada Bab ini diuraikan Sistem Pembinaan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar. Untuk menigkatkan pelayanan, pengayoman serta menumbuhkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, maka perlu dilaksanakan manajemen yang meliputi perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat, Pengawasan Fungsional (WASNAL), maupun Pengawasan Masyarakat ( WASMAS). Pengawasan Melekat dilaksanakan intern oleh pimpinan instansi/unit kerja pada kementerian Kehutanan.Pengawasan Fungsional dilaksanakan oleh aparat fungsional pengawasan (Itjen Kementerian Kehutanan, BPK, BPKP) dan Pengawasan Masyarakat dilaksanakan oleh masyarakat yang mengharapkan pelayanan yang sebaik-baiknya dari aparat pemerintah. Dalam rangka upaya peningkatan pengawasan melekat vang dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan oleh semua jenjang jabatan yang ada dibawahnya, maka dibentuk Satuan tugas khusus yang membantu pimpinan unit kerja dalam melaksanakan pengawasan melekat tersebut dalam bentuk wadah organisasi "Satuan Pengendalian Intern Pemerintah".Maksud dibentuknya Satuan Pengendalian Intern Pemerintah adalah ; 119
120
Melakukan inventarisasi dan verifikasi masalah internal Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar. Membantu Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII dalam melaksanakan pengawasan/pengendalian dan pembinaan intern secara komprehensif terhadap pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan dan Pembangunan di lingkup kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar yakni ; 1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan pengawasan intern (Itjen Kementerian Kehutanan) dan Ekstern (BPK dan BPKP). 2. Memberikan saran dan tindak lanjut kepada Kepala Balai atau hasil kerja pelaksanaan Satuan Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Adapun tujuannya adalah sebagai berikut 1. Disiplin dan kinerja pegawai serta pencapaian sasaran kegiatan meningkat. 2. Penyalahgunaan wewenang, kebocoran/pemborosan Keuangan Negara dan segala bentuk pungutan liar dapat ditekan sekecil mungkin. 3. Pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan. 4. Pelayanan terhadap Urusan Kepegawaian, Keuangan, Umum dan Rumah Tangga dapat dipercepat. 5. Kinerja Balai Pemanatapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar meningkat. Indikator kinerja pelaksanaan Satuan Pengendalian Intern Pemerintah dapat dilihat dari Indikator keberhasilan dapat ditunjukkan.
121
Meningkatnya disiplin, prestasi dan perkembangan pencapaian sistem pelaksanaan tugas antara lain : 1. Tertib pengelolaan keuangan 2. Tertib pengelolaan pelaporan 3. Tertib pengelolaan kepegawaian 4. Tercapainya sasaran pelaksanaan tugas 5. Terciptanya keteraturan, keterbukaan dan kelancaran pelaksanaan tugas 6. Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 7. Menurunnya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme Berkurangnya penyalahgunaan wewenang (antara lain diukur dari menurunnya kasus penyalahgunaan wewenang yang terjadi pada instansi yang bersangkutan, serta meningkatnya penyelesaian tindak lanjut, hal tersebut antara lain dapat diproleh dari laporan hasil pengendalian. Berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan liar, antara lain diukur dari menurunnya kasus penyimpangan yang terjadi serta meningkatnya penyelesaian tindak lanjut serta terjadinya peningkatan kehematan, efisiensi dan efektifitas. Cepatnya penyelesaian perijinan, diukur dari tertib tidaknya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat antara lain melalui : ¾ Penatausahaan; ¾ Ketepatan waktu; ¾ Tanggapan masyarakat. Cepatnya pengurusan kepegawaian, diukur dan tertib tidaknya pelayanan yang diberikan kepada pegawai melalui :
122
¾ Penatausahaan; ¾ Ketepatan waktu ¾ Ada Tidaknya Pengaduan dari Pegawai dan Masyarakat. Untuk
tercapai
tujuan
meningkatkan
aparatur
pernerintah
yang
berkualitas, bersih dan bertanggung jawab, WASKAT perlu dilaksanakan melalui suatu proses yang terintegrasi kesiapan pelaksanaan dan tindak lanjut. Metode Pelaksanaan Pengendalian Intern dilaksanakan melalui kegiatan :1. Pengumuman Pemantauan merupakan rangkaian tindakan mengikuti pelaksanaan suatu kegiatan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk mengetahui sedini mungkin kemungkinan terjadinya penyimpangan pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. 2. Pegendalian Pengendalian merupakan tindakan mencari dan mengumpulkan fakta yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pekerjaan. serta dapat pula diiukuti dengan melaksanakan kunjungan ke obyek-obyek Pengendalian dimana Pengendalian erat sekali hubungannya dengan Pembinaan kinerja Pegawai.
Faktor yang mempengaruhi kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah Sistem Pengawasan, adalah merupakan sistem pengawasan melekat yang dilakukan oleh pimpinan dan pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Kementerian
dan pejabat struktural merupakan faktor yang mempengaruhi
kinerja. Hal ini dikarenakan budaya yang terbangun untuk dapat bersikap toleran terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan oleh Pegawai Negeri Sipil.
123
Bentuk pengawasan tersebut masih bersifat permisif dan masih terdapat keraguraguan dalam penegakan hukumnya. Belum dapat dilaksanakannya suatu sistem yang dapat memonitor pelaksanaan kerja secara komprehensif. Bentuk pengawasan itu sendiri hanya bersifat temporer dan tidak kontinyu sehingga hasil yang didapatkan belum maksimal. Terkait dengan pembinaan Pegawai Negeri Sipil, dapat diketahui bahwa seringkali terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai Negeri Sipil, seperti pulang kantor lebih awal tanpa alasan yang jelas dan masuk akal dan tanpa izin atasan; Selama jam kantor tidak melaksanakan pekerjaan ( keluar kantor untuk tujuan diluar kedinasan atau urusan pribadi ), Mangkir/tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas dan masuk akal, menyalahgunakan wewenang. Berdasarkan hal tersebut hal yang paling mendasari terjadinya pelanggaran disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil adalah : 1. Pengaruh lingkungan kerja yang kurang kondusif. Adanya suatu pengaruh yang
signifikan
antara
lingkungan
kerja
dengan
penyelenggara
pemerintahan, dalam arti kecenderungan pegawai untuk membiarkan terjadinya pelanggaran karena menganggap bahwa hal tersebut merupakan hal yang masih dapat ditolerir. 2. Adanya pengaruh yang signifikan antara fungsi penerapan hukum dengan perbuatan
pegawai
yang
melanggar peraturan,
karena
pengawasan yang kurang dan dapat diasumsikan bahwa :
terdapatnya
124
a. kurang responnya aparat terhadap sanksi, karena kurangnya pengawasan dari pihak yang terkait dan membiarkan pelanggaran terjadi; b. terdapatnya motivasi yang kurang dari Pegawai Negeri Sipil dikarenakan sistem yang tidak mewajibkan setiap pegawai untuk bekerja mengejar keuntungan bagi instansi sehingga tidak menuntut mereka untuk saling memberikan prestasi karena hasil yang diterima setiap bulannya relative tidak berubah. Hal ini berimbas pada kinerja yang hanya berorientasi pada hasil dan bukanlah proses penyelenggaraan pemerintahan yang
menuntut adanya totalitas dalam
penyelenggaraan tugasnya . pengaruh dari kurangnya motivasi tersebut membuat pihak penyelenggara pemerintahan hanya menjalankan tugasnya dalam artian formalitas hanya untuk mengisi jadwal kehadiran kerja dan bekerja dalam artian mengejar deadline suatu tugas tanpa memperhatikan tujuan yang diharapkan . Dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang dasarr 1945, yaitu mengupayakan kesejahteraan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya. 4.2 Pola karir Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural Untuk membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil yang berkemampuan melaksanakan tugas
secara profesional dan bertanggungjawab dalam
menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan peningkatan manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dalam rangka
meningkatkan kinerja organisasi
Kementerian Kehutanan diperlukan pola karir yang dapat mendorong setiap Pegawai Negeri Sipil bersaing meningkatkan kompetensinya. Tujuan utama Pola Karir adalah: 1. Mewujudkan iklim kerja yang kondusif, dan transparan di lingkup Kementerian Kehutanan sehingga mampu meningkatkan motivasi
125
kerja dan pengembangan potensi diri setiap Pegawai Negeri Sipil sehingga kinerja unit organisasi meningkat. 2. Mewujudkan pola pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkup Kementerian Kehutanan yang menggambarkan alur pengembangan karir yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan, diklat, kompetensi, dan masa kerja jabatan. 3. Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Pegawai Negeri Sipil untuk meniti karir secara optimal sesuai dengan kompetensinya
Pengertian : 1. Karir adalah perjalanan atau pengalaman jabatan seorang Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan sejak mulai diangkat, dibina secra terus menerus sampai dengan batas usia pensiun. 2. Pola Karir adalah pola pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menggambarkan alur pengembangan karir yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seseorang Pegawai Negeri Sipil sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun. 3. Jalur Karir, adalah lintasan jabatan baik secara horisontal, vertikal, maupun diagonal yang akan dilalui seseorang selama menjadi Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan bakat, minat, kompetensi dan tingkat kinerjanya. 4. Jenjang karir adalah kenaikan pangkat, golongan dan jabatan yang dapat dilalui seseorang Pegawai Negeri Sipil mulai pengangkatan pertama sampai dengan pensiun.
126
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung-jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam memimpin suatu organisasi. 6. Jabatan karir adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan. 7. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara jelas adalah dalam struktur organisasi dan dibedakan menurut eselonisasi, mulai dari Eselon IV sampai dengan Eselon Ia. 8. Jabatan fungsional tertentu adalah jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung-jawab , wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 9. Jabatan fungsional umum adalah jabatan yang tidak memimpin suatu unit kerja yang biasanya disebut staf atau pelaksana. 10. Mutasi atau alih jabatan struktural perpindahan jabatan dari satu jabatan ke jabatan lain yang terdiri dari mutasi horisontal, vertikal dan diagonal. 11. Mutasi horisontal adalah perpindahan jabatan dalam tingkat Eselon yang sama dan belum pernah dipangkunya. 12. Mutasi diagonal adalah perpindahan dari jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional dan sebaliknya, atau perpindahan dari satu jabatan struktural ke jabatan struktural yang lebih tinggi pada unit eselon satu yang berbeda. 13. Mutasi vertikal (promosi) adalah perpindahan jabatan dari jenjang
127
jabatan yang lebih rendah ke jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi dalam rumpun jabatan yang sama. 14. Kompetensi, adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang Pegawai Negeri Sipil, mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatanya secara profesional, efektif dan efisien. 15. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) adalah proses belajar mengajar dan latihan dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. 16. Diklat teknis adalah kelompok diklat yang meliputi pengetahuan teknis bidang Kehutanan. Diklat ini dibedakan menjadi diklat dasar, diklat spesialisasi dan diklat gabungan. 17. Teknis Kehutanan dalam arti luas adalah semua kegiatan yang dibutuhkan
dalam
pengembangan
hutan
dan
kehutanan
yang
mendukung pelestarian fungsi sumber daya alam Hayati dan Ekosistemnya. 18. Teknis fungsional adalah semua kegiatan yang menyangkut bidang teknis yang secara fungsional melekat pada tugas dan tanggung jawab suatu jabatan. 19. Kemampuan
manajerial
adalah
kemampuan
seseorang
untuk
memimpin serta melakukan tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan seluruh sumber daya secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan organisasi.
128
20. Kemampuan teknis fungsional adalah kemampuan teknis di bidang tugas tertentu yang diperlukan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural. 21. Badan
Pertimbangan
Departemen
Kehutanan
Jabatan adalah
dan
Kepangkatan
unit/institusi
yang
(Baperjakat) memberikan
pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian, dalam dan dari jabatan struktural. 22. Personel Assessment Centre (PAC) adalah suatu metoda penilaian kompetensi pegawai untuk menangani tanggungjawab yang akan datang melalui berbagainstrumen penilaian kompetensi dan simulasi perilaku manajerial dan teknis yang mengukur kemampuan pegawai yang dinilai secara komprehensif dibandingkan dengan standar kompetensi jabatan. 23. Lembaga/Badan/Yayasan Internasional adalah organisasi non profit yang dibentuk/didukung oleh suatu/sejumlah negara/masyarakat atau organisasi di suatu negara yang memiliki kepentingan untuk mencapai tujuan. 24. Organisasi internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subyek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. 25. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingkunganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
129
Pola pengangkatan pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural pada Kementerian Kehutanan dilakukan melalui seleksi daftar urut kepangkatan sesuai dengan kebutuhan Eselonisasi. Pada Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar
terdapat
4 (empat)
jabatan eselon yaitu Eselon III (Kepala Balai), Eselon IV ( Kepala Seksi Pemolaan Kawasan Hutan, Kepala Seksi Informasi Sumber Daya Hutan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha). Prinsip penempatan dalam jabatan adalah penempatan yang sesuai dengan kompetnsi dan latar belakang pendidikan. Sistem pembinaan karir yang sehat. antara jabatan dan pangkat seorang Pegawai Negeri Sipil
artinya
yang ditunjuk menduduki suatu jabatan
haruslah mempunyai pangkat yang sesuai dengan jabatan. Dalam upaya menjamin obyektifitas dalam mempertimbangkan dan menetapkan kenaikan pangkat dalam jabatan perlu diadakan pemberian pelaksanaan pekerjaan dan urut kepangkatan.84 Pola Pengangkatan jabatan struktural pada Kementerian Kehutanan diuraikan sebagai berikut :
84
34,35
Wursato, 1999, Managemen Kepegawaian , Kamisus, Yogyakarta, Cetakan ke 5, hal
130
A. Eselon dan Jenjang Pangkat Jabatan Struktural JENJANG PANGKAT, GOL/RUANG No Eselon Terendah Tertinggi Jabatan Pangkat Gol Pangkat Gol /ruang 1 I a Pembina IV/d Pembina IV/e Sekjen, Dirjen, Utama 2
Ib
Pembina
Utama IV/c
Utama 3
II a
Pembina
Pembina
Irjen, Keapala IV/e
Staf Ahli Menteri
IV/d
Sekretaris
Utama IV/c
Pembina
Utama
Utama
Itjen/Ditjen/
Muda
Madya
Badan, Direktur, Kepala Biro,
4
II b
Pembina
IV/b
Tk I
Pembina
IV/c
Utama
Kepala Balai Besar
Muda 5
III a
Pembina
IV/a
Pembina
IV/b
Tk I
Kepala Bagian/Bidang, Kepala Sub
6
III b
Penata Tk I
I I I / d Pembina
IV/a
Direktorat, Kepala Kepala Bidang/Bagian
7
IV a
Penata
III/c Penata Tk I
III/d
Kepala Sub Bidang/Bagian, Kepala Seksi
B. Pengangkatan Jabatan Struktural ; 1. Jabatan struktural terdiri 7 strata, mulai Eselon IVa sampai dengan Eselon I a.
131
2. Untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural di lingkup Kementerian Kehutanan, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. Serendah-rendahnya memiliki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang dipersyaratkan; b. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang pernah/sedang dipangkunya bagi PNS yang akan menduduki jabatan struktural setingkat lebih tinggi, kecuali untuk pengangkatan jabatan yang menjadi wewenang Presiden; c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan; Apabila untuk satu jabatan struktural terdapat dua orang atau lebih yang memenuhi syarat, maka Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pendidikan formal lebih tinggi yang diprioritaskan. d. Diprioritaskan yang telah mengikuti diklat kepemimpinan; Apabila untuk satu jabatan struktural terdapat dua orang atau lebih yang memenuhi syarat, maka Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus diklat kepemimpinan dan mendapatkan predikat kelulusan tertinggi lebih diprioritaskan dalam menduduki jabatan e. Diprioritaskan yang telah mengikuti Diklat teknis sesuai jabatan yang akan dipangkunya ; Apabila untuk satu jabatan struktural terdapat dua orang atau lebih yang memenuhi syarat, maka Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus diklat teknis yang dipersyaratkan untuk jabatan tersebut dan
132
mendapatkan predikat kelulusan tertinggi lebih diprioritaskan dalam menduduki jabatan. f. Semua unsur penilaian kinerja (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; g. Pengalaman, apabila untuk satu jabatan struktural terdapat dua orang atau lebih yang memenuhi syarat, maka Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman yang terkait dengan jabatan yang akan diisi yang diprioritaskan. h. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan 3. Untuk mengetahui kompetensi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud butir 2 h di atas, maka dilakukan pengukuran kompetensi melalui Personel Assessment Centre (PAC) dengan tahapan sebagai berikut: a. Persyaratan Peserta Calon peserta PAC dinilai berdasarkan kriteria umum dan kriteria khusus. Kriteria umum adalah berdasarkan kriteria administrasi kepegawaian yang meliputi 10 kriteria, yaitu Pangkat, Pendidikan, Pengalaman jabatan, Penghargaan,
Hukuman,
Umur,
Diklat
kepemimpinan,
Diklat
teknis/Fungsional, Masa kerja dan DP3. Disamping kriteria umum, calon peserta juga dipertimbangkan berdasarkan 4 (empat) kriteria khusus, yaitu : 1) Memiliki integritas moral yang tinggi; 2) Memiliki kemampuan kepemimpinan; 3) Memiliki profesionalisme yang tinggi;
133
4) Memiliki kemampuan bekerja sama dalam tim. b. Mekanisme penetapan peserta 1) Calon pejabat struktural eselon II ¾ Baperjakat I mengusulkan Calon Peserta PAC untuk calon pejabat struktural eselon II kepada Menteri sesuai hasil skoring; ¾ Menteri menetapkan peserta PAC bagi calon pejabat struktural eselon II; 2) Calon pejabat struktural eselon III ke bawah ¾ Baperjakat II mengusulkan Calon Peserta PAC untuk calon pejabat struktural eselon III ke bawah kepada Sekretaris Jenderal sesuai hasil skoring; ¾ Sekretaris Jenderal menetapkan peserta PAC bagi calon pejabat struktural eselon III ke bawah. c. Pelaksanaan PAC ¾ Pelaksanaan PAC meliputi tes kompetensi manajerial (soft competency) dan kompetensi teknis (hard competency) oleh tim Assessor; ¾ Tim Assessor menyampaikan feedback hasil tes PAC kepada PNS yang bersangkutan dan atasanya untuk tindaklanjut pengembangan ke depan. d. Penyampaian Hasil PAC ¾ Tim Assessor menyampaikan hasil tes PAC calon pejabat struktural eselon II kepada Baperjakat I untuk proses pengusulan kepada Menteri; ¾ Tim Assessor menyampaikan hasil tes PAC calon pejabat struktural eselon III ke bawah kepada Baperjakat II untuk proses pengusulan kepada
134
Sekretaris Jenderal; Implementasi PAC di Kementerian Kehutanan sangat tergantung diantaranya komitmen pimpinan, peraturan pendukung, kelembagaan penyelenggara, SDM pelaksana dan kesiapan para peserta atau calon PAC. Dari segi institusi penyelenggara PAC, telah ditetapkan bahwa Sekretariat Jenderal dalam hal ini Biro Kepegawaian adalah sebagai institusi penyelenggara PAC Departemen Kehutanan. Dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan lembaga lain yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan assement centre. Kebijakan pembinaan pola karier
Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan
sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 43 tahun 1999 tentang perubahan
Undang-Undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian, dan Peraturan Pemerintah No 13 tahun 2002. Implementasi dari pembinaan pola karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan didasarkan pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.76/Menhut-II/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan. Untuk kepentingan pelaksanaan tugas dalam menduduki suatu jabatan struktural pada Kementerian Kehutanan diberlakukan jalur pola karir sebagai berikut :
135
Jalur Karir Pegawai Negeri Sipil Kemeterian Kehutanan
Penjelasan Jalur Karir PNS Departemen Kehutanan :
136
1) Jenis-jenis jabatan yang dapat dipangku seorang Pegawai Negeri Sipil dalam meniti karir di lingkungan Kementerian Kehutanan adalah sebagai berikut : Jabatan Struktural Jabatan Fungsional Tertentu Jabatan Fungsional Umum 2) Pejabat Fungsional Umum dan/atau Pejabat Fungsional tertentu yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan dengan golongan ruang minimal III/b dapat diangkat sebagai pejabat struktural Eselon IV dengan klasifikasi jabatan B atau Eselon IV di Balai Besar 3) Apabila memenuhi syarat yang ditetapkan setelah sekurang-kurangnya 2 (dua ) tahun menduduki jabatan Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat di promosikan untuk menduduki jabatan dengan tingkat dan bobot yang lebih tinggi, sebagai berikut : a. Pejabat eselon IV dapat dipromosikan untuk menduduki Eselon III di UPT atau Balai Besar. b. Pejabat eselon IV di Unit Pelaksana Teknis atau Balai Besar dapat dipromosikan untuk menduduki eselon III di pusat setelah memenuhi persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh Sekretaris unit Eselon I masing-masing. c.
Apabila memenuhi syarat yang ditetapkan setelah sekurang-kurangnya 2 (dua ) tahun menduduki jabatan Eselon III, Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat di promosikan untuk menduduki jabatan dengan tingkat dan bobot yang lebih tinggi, sebagai berikut :
137
d. Pejabat eselon III di pusat dapat dipromosikan untuk menduduki eselon II di Pusat atau Balai Besar. e. Pejabat eselon III dengan klasifikasi A di Unit Pelaksna Teknis dapat dipromosikan untuk menduduki eselon II di Balai Besar. f. Pejabat eselon III dengan klasifikasi A di Unit Pelaksana Teknis dapat dipromosikan untuk menduduki eselon II di Pusat setelah memenuhi persyaratan tambahan yang ditet apkan oleh Eselon I masing-masing unit. g. Pejabat eselon III dengan klasifikasi B di Unit Pelaksana Teknis atau di Balai Besar dapat di promosikan untuk menduduki Eselon II di Balai Besar setelah memenuhi persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh Pejabat eselon I masing-masing unit. 4.3 Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Pengertian : Disiplin Pegawai Negeri Sipil : Kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban & menghindari larangan yang ditetapkan perundang-undangan dan/ atau peraturan kedinasan. Pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil : setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil baik di dalam maupun di luar jam kerja. Hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil : Hukuman yang dijatuhkan Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
138
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010, yang mengatur kewajiban, larangan, hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Tingkat Hukuman Disiplin : 1. Hukuman disiplin Ringan a) Teguran lisan b) Teguran tertulis b) Pernyataan tidak puas secara tertulis 2. Hukuman Disiplin Sedang a) Tunda Kenaikan Gaji Berkala selama 1 tahun b) Tunda kenaikan pangkat selama 1 tahun c) Turun pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.
Kewajiban Pegawai Negeri Sipil dan Hukuman Pelanggaran Kewajiban : 1. Mengucapkan sumpah/janji PNS 2, Mengucapkan sumpah/janji jabatan 3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah 4. Taat ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas Kedinasan yg dipercayakan kepada PNS dgn penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab 6. Menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat PNS 7. Utamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan. 3. Bekerja jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara
139
4. Lapor dengan segera kepada atasan bila tahu hal-hal yg dapat membahayakan /merugikan Negara atau pemerintah, terutama bidang keamanan, keuangan dan meteriil 5. Masuk kerja dan taat ketentuan jam kerja. 6. Mencapai sasaran yang ditetapkan. 7. Menggunakan dan memelihara barang milik Negara dengan baik. 8. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. 9. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas 10. Memberikan kesempatan bawahan untuk mengembangkan karir 11. Taat peraturan kedinasan yang ditetapkan pejabat yang berwenang
Larangan dan Hukuman Pelanggaran : 1. Menyalahgunakan wewenang 2. Menjadi perantara untuk dapat keuntungan pribadi dan/ atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain. 3. Tanpa ijin pemerintah jadi pegawai/ bekerja untuk Negara lain dan/atau lembaga /organisasi internasional. 4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing dan LSM asing. 5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak syah 6. Melakukan kegiatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
140
7. Memberi /menyanggupi memberikan sesuatu kepada siapapun langsung atau tidak langung dengan dalih apapun untuk diangkat dlm jabatan 8. Menerima hadiah
atau suatu pemberian
apa saja dari siapapun, yang
berhubungan dengan jabatan/ pekerjaan. 9. Sewenang-wenang kepada bawahan 10. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat menghalangi /mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga menimbulkan kerugian bagi yang dilayani 11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan 12. Memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon Kepala daerah/ wakil Kepala Daerah
dengan cara memberikan surat dukungan disertai
fotocopy KTP /surat keterangan tanda penduduk 13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil presiden, DPR, DPD, DPRD dengan Cara: a)
Ikut serta sebagai pelaksana kampanye.
b)
Peserta kampanye dengan mengunakan atribut partai atau atribut Pegawai Negeri Sipil.
c)
Peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain dan/atau
d)
Sebagai peserta kampanye dgn menggunakan fasilitas Negara
14 Memberikan dukungan kepada calon Presiden/wakil Presiden dengan cara : a) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye.
141
b) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keperpihakan terhadap pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS, anggota keluarga dan masyarakat 15. Memberikan dukungan kepada Calon Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara : a) Terlibat dalam kampanye. b) Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye. c) Membuat keputusan dan /atau
tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu Calon selama masa kampanye. d) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil, anggota keluarga, & masyarakat
Pejabat yang berwenang menetapkan hukuman disiplin 1. Presiden RI. 2. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat. 3. Pejabat eselon I s/d V atau Pejabat yang setara. 4. Kepala perwakilan RI. 5. Gubernur sebagai wakil pemerintah/PPK Provinsi. 6. Pejabat Provinsi Eselon I s.d V atau yang setara. 7. Pejabat Pembina Kepegawaian,kabupaten/ kota.
142
8. Sekretaris Daerah Kab/Kota s/d pejabat eselon V/ setara
1. Kewenangan Presiden A. Menetapkan hukuman Disiplin
Eselon I dan Pejabat lain yang
pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden. B. Untuk hukuman disiplin berat: Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Pembebasan jabatan. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri Pemberhentian tidak dengan hormat. C. Penjatuhan disiplin tsb, berdasarkan usul pejabat pembina kepegawaian. 2. Kewenangan Menteri (Pejabat Pembina Kepegawaian) Menetapkan : a. Hukuman Ringan (a, b dan c) 1). PNS di lingkungannya - Eselon I - Eselon II instansi vertikal dibawah dan bertanggung-jawab kepada Menteri - Fungsional jenjang utama & fungsional Umum IV/d – IV/e 2). PNS dipekerjakan/diperbantukan di lingkungannya - Eselon I - Fungsional tertentu jenjang utama - Fungsional umum gol. IV/d – IV/e - PNS di negara lain atau Badan Internasional / tugas di Luar Negeri b. Sedang (a, b dan c)
143
1). Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya dan
diperbantukan di
lingkungannya - Eselon I dan II, fungsional jenjang madya & Utama - Fungsional Umum Gol. IV/a – IV/e 2). Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan keluar instansi induknya Eselon I , Fungsional jenjang utama & Fungsional umum IV/e ke bawah. 3). Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan/diperbantukan di Perwakilan RI di luar negeri, negara lain dan badan internasional atau tugas di luar negeri 4). Pegawai Negeri Sipil
Eselon III ke bawah, fungsional jenjang muda
dan penyelia ke bawah dan fungsional Umum III/d kebawah baik dilingkungannya maupun diperbantukan di lingkungannya -> khusus Hukuman Sedang Penurunan Pangkat 1 tahun. c. Hukuman Berat 1. Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya ; - Eselon I => khusus Penurunan pangkat 3 tahun - Fungsional jenjang utama kebawah & Eselon II ke bawah - Fungsional umum IV/e kebawah, kecuali turun jabatan dan pembebasan jabatan 2. Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan dilingkungannya
144
Eselon II kebawah & Fungsional jenjang utama kebawah -> pemindahan jabatan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah & pembebasan jabatan 3. Pegawai Negeri Sipil diperbantukan dilingkungannya ‐
Eselon I & Fungsional umum ke bawah -> penurunan pangkat 3 tahun
‐
Fungsional
tertentu
jenjang
utama
kebawah
->
kecuali
pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil ‐
Eselon II kebawah -> kecuali pemberhentian dengan hormat/tidak hormat
4. Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan keluar Instansi induknya ‐
Eselon I -> Penurunan pangkat 3 tahun
‐
Eselon II kebawah
Fungsional jenjang utama kebawah dan
fungsional umum gol IV/e kebawah -> turun pangkat 3 tahun & pemberhentian dengan hormat / tidak dengan hormat. 5. Pegawai Negeri Sipil diperbantukan keluar instansi induk ‐
Eselon II kebawah, Fungsional tertentu jenjang utama ke bawah & Fungsional umum gol IV/e ke bawah -> pemberhentian dengan hormat/tidak hormat
6. Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan/diperbantukan pada Perwakilan RI di Luar Negeri dan pada Negara lain atau Badan Internasional/tugas di luar negeri -> turun pangkat hormat/tidak hormat.
3 tahun dan pemberhentian dengan
145
3. Kewenangan Eselon I Menetapkan Hukuman Disiplin a. Ringan (a, b, c ) Eselon II, fungsional jenjang madya, fungsional umum IV/a–IV/c baik dilingkungannya maupun dipekerjakan/ diperbantukan dilingkungannya. b. Sedang (a tunda Kenaikan Gaji Berkala 1 tahun & b. Tunda naik pangkat 1 tahun), Eselon III, fungsional jenjang muda & penyelia serta fungsional umum III/b
–
III/d
baik
dilingkungannya
maupun
diperbantukan
dilingkungannya. 4. Kewenangan Eselon II Menetapkan Hukuman Disiplin a. Ringan (a, b, c) Bagi Eselon III, fungsional jenjang muda & penyelia serta fungsional umum III/c – III/d dilingkungannya maupun dipekerjakan/diperbantukan di lingkungannya b. Sedang ( tunda Kenaikan Gaji Berkala 1 tahun & tunda naik pangkat 1 tahun. Bagi Eselon IV, fungsional jenjang pertama dan pelaksana lanjutan, fungsional umum II/c – III/b di lingkungannya maupun diperbantukan dilingkungannya 5. Pejabat Eselon II yang Atasan Langsungnya adalah Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Struktural
Eselon I
bukan Pejabat Pembina
Kepegawaian, berwenang menetapkan Hukuman disiplin sebagai berikut :
146
a) Sama dengan Kewenangan Eselon II b) Eselon IV kebawah, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, Fungsional Umum gol. III/d ke bawah, untuk hukuman disiplin sedang (penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. 6. Kewenangan Eselon III Menetapkan Hukuman disiplin a. Ringan ( a, b dan c)
Eselon IV, Fungsional jenjang pertama dan pelaksana lanjutan serta fungsional umum golongan. II/c – III/b dilingkungannya maupun diperbantukan dilingkungannya.
b. Sedang ( tunda Kenaikan Gaji Berkala & tunda naik pangkat 1 tahun) Eselon V, Fungsional jenjang pelaksana dan pelaksana pemula serta fungsional umum
II/a – II/b dilingkungannya maupun diperbantukan
dilingkungannya. 7. Kewenangan Eselon IV Menetapkan Hukuman disiplin
Ringan ( a, b, c ) Eselon V, Fungsional jenjang pelaksana pemula, fungsional umum II/a – II/b
dilingkungannya
maupun
diperbantukan/
dipekerjakan
di
lingkungannya.
Sedang ( a.tunda Kenaikan Gaji Berkala dan b.tunda naik pangkat 1 tahun) Fungsional umum I/a – I/d dilingkungannya maupun diperbantukan di lingkungannya.
147
8. Kewenangan Eselon V menetapkan hukuman bagi fungsional umum I/a – I/d, bila Eselon V tidak ada maka jadi kewenagan eselon diatasnya.
pasal 17 Kepala Perwakilan RI, menetapkan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan/diperbantukan pada Perwakilan RI di luar negeri, untuk hukuman ringan dan berat (pemindahan jabatan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dan pembebasan jabatan).
Pasal 21 Pejabat berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar disiplin. Bila tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tsb dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya, yang jenis hukumannya sama dengan hukuman disiplin
yang seharusnya
dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut. Atasan tersebut juga menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran . Pasal 22 Bila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi. Tata Cara Pemanggilan dan Pemeriksaan 1. Pegawai Negeri Sipil yang diduga melanggar disiplin, atasan langsung wajib memeriksa sebelum dijatuhi hukuman.
148
2. Pemanggilan secara tertulis paling lambat 7 hari kerja sebelum tgl pemeriksaan. 3. Bila yang bersangkutan tidak hadir, dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama. 4. Bila yang bersangkutan tidak hadir pada pemeriksaan kedua, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan. 5. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup & dituangkan dalam BAP. 6. Bila menurut hasil pemeriksaan, kewenangan menghukum : a) Atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung wajib menjatuhkan hukuman disiplin. b) Pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung tsb wajib melaporkan secara hierarki disertai Berita Acara Pemeriksaan. 7. Khusus pelanggaran disiplin yang ancaman hukuman sedang dan berat dapat dibentuk Tim Pemeriksa. 8. Tim Pemeriksa terdiri Atasan langsungnya, Unsur Pengawasan, dan Unsur Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. 9. Tim Pemeriksa dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk. 10. Bila diperlukan Atasan langsung, Tim Pemeriksa, atau Pejabat yang berwenang menghukum dapat minta keterangan dari orang lain.
149
11. Pegawai Negeri Sipil yang kemungkinan akan dijatuhi hukuman berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh Atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa dan berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin. 12. Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan sementara dari tugas jabatan tetap diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan yang berlaku. 13. Bila Atasan langsungnya tidak ada, maka pembebasan sementara dilakukan Pejabat yang lebih tinggi. 14. Berita Acara Pemeriksaan harus ditandatangani pejabat Pemeriksa
&
Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa. 15. Bila Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa tidak bersedia tandatangan, BAP tetap dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin. 16. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berhak mendapat fotocopy berita acara pemeriksaan. Penjatuhan Hukuman Disiplin 1. Berdasarkan
hasil pemeriksaan, pejabat berwenang menjatuhkan
hukuman disiplin 2. Setiap penjatuhan disiplin ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang menghukum. 3. Keputusan Hukuman Disiplin harus disebutkan pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. 4. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan beberapa pelanggaran disiplin, maka ybs hanya
150
dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan 5. Bila Pegawai Negeri Sipil pernah dijatuhi hukuman disiplin, kemudian melakukan pelanggaran yang sifatnya sama, maka dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman terakhir yang pernah dijatuhkan. 6. Pegawai Negeri Sipil tidak dapat dijatuhi hukuman dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin. 7. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan / diperbantukan dilingkungannya akan di jatuhi hukuman yang bukan kewenangannya, Pimpinan instansi mengusulkan kepada pejabat pembina kepegawaian instansi induknya di sertai berita acara pemeriksaan. Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin 1. Keputusan hukuman disampaikan secara tertutup (tidak diketahui orang lain) oleh Pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada ybs, tembusan disampaikan kepada Pejabat instansi terkait. 2. Penyampaian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Keputusan ditetapkan. 3. Bila yang bersangkutan tidak hadir saat penyampaian keputusan, maka dikirim kepada yang bersangkutan. UPAYA ADMINISTRASI
Upaya administrasi terdiri : Keberatan dan Banding administrasi.
Tidak dapat diajukan upaya administrasi yang dijatuhkan oleh :
151
1. Presiden 2. Pejabat Pembina Kepegawaian -> hukuman ringan, sedang dan berat (kecuali pemberhentian dengan hormat/tidak dengan hormat). 3. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk
hukuman berat
(pemindahan jabatan dalam rangka turun jabatan dan pembebasan jabatan) 4. Kepala Perwakilan RI 5. Pejabat yang berwenang menghukum untuk hukuman ringan. UPAYA KEBERATAN ADMINISTRASI
Upaya keberatan hanya dapat diajukan untuk Hukuman sedang jenis penundaan KGB 1 tahun & penundaan kenaikan pangkat 1 tahun, yang dijatuhkan -> Pejabat Eselon I, II, III dan IV
Keberatan diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat Yang Berwenang
menghukum
dengan
memuat
alasan
keberatan
dan
tembusannya disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menghukum, dalam jangka waktu 14 hari terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin.
Pejabat yang berwenang menghukum harus memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan yang bersangkutan kepada Atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal menerima tembusan surat keberatan.
Atasan Pejabat yang berwenang menghukum mengambil keputusan dalam jangka 21 hari kerja terhitung mulai tanggal menerima surat keberatan.
152
Bila sampai batas waktu, Pejabat yang berwenang menghukum tidak memberikan tanggapan, maka atasan pejabat tersebut mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.
Atasan Pejabat yang berwenang menghukum berhak memanggil dan/atau minta keterangan pejabat yang menghukum, Pegawai Negeri Sipil yang dihukum dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.
Atasan Pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat, memperingan, memperberat atau membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan.
Keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum
bersifat final dan mengikat.
Bila dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja Atasan pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan tersebut, maka Keputusan Pejabat yang berwenang menghukum batal demi hukum
UPAYA BANDING ADMINISTRATIF
Banding Administratif, untuk
hukuman berat pemberhentian dengan
hormat atau tidak dengan hormat yang dijatuhkan : 1. Pejabat Pembina Kepegawaian . 2. Gubernur selaku wakil pemerintah
Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukumam berat pemberhentian dengan hormat/tidak hormat dapat mengajukan banding administrative kepada BAPEK,
Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin, bila :
153
1. Mengajukan bersangkutan
banding,
gaji
tetap
dibayar
sepanjang
yang
tetap melaksanakan tugas. Penentuan dapat atau
tidaknya melaksanakan tugas menjadi kewenangan Pejabat Pembina
Kepegawaian
dengan
mempertimbangkan
dampak
terhadap lingkungan kerja. 2. Tidak banding, gajinya dihentikan
terhitung
mulai bulan
berikutnya sejak hari ke 15 keputusan hukuman diterima. Dalam rangka menjamin tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan telah dibuat suatu ketentuan tentang Disiplin yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. pihak yang bersangkutan, baik oleh Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan keberatan maupun oleh pejabat yang berwenang menghukum. Pada dasarnya hak untuk membela kepentingan hukum merupakan salah satu hak azasi yang dimiliki oleh seseorang/sekelompok orang. Untuk itu hak untuk membela kepentingan hukum, khususnya dalam hubungannya dengan Keputusan TUN telah dicantumkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN berhak untuk mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
154
Keputusan Hukum administratif merupakan perbuatan hukum administratif yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara melahirkan hubunganhubungan hukum administrasif. Telah diketahui bahwa perbuatan hukum administratif merupakan pernyataan kehendak Badan atau pejabat yang mengeluarkan keputusan administrasi karena peraturan dasar yang menjadi sumber dari wewenang administratif mengharuskan Badan atau pejabat tersebut untuk mengeluarkan keputusan administratif. Salah satu perbuatan hukum administratif dapat berupa penetapan tertulis ( beschikking ). Beradasarkan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha Negara berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dalam konkretnya, isi hubungan hukum administrasi yang ditimbulkan oleh suatu keputusan administrasif merupakan perbuatan hukum administratif yang dapat berupa suatu : 1. pembebanan kewajiban untuk berbuat sesuatu, untuk tidak berbuat sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu; 2. pemberian suatu hak untuk menuntut sesuatu; 3. pemberian suatu izin, persetujuan untuk berbuat sesuatu yang umumnya dilarang;
155
4. suatu kompleks hubungan hukum yang timbul dari status yang dilahirkan oleh suatu perbuatan hukum administratif Beschikking
merupakan
perbuatan
hukum
administratif.
Karena
merupakan suatu keputusan, bentuknya tertulis dengan syarat : 1. Badan atau Pejabat mana yang mengeluarkan; 2. Isi dari nota dan sebagainya itu jelas apa maksud dan tujuannya; 3. Jelas alamat yang dituju; 4. Dapat menimbulkan suatu akibat hukum Ciri-ciri dari Beschikking adalah : 1. beschikking selalu bersifat hukum publik; 2. beschikking selalu bersifat sepihak; 3. beschikking bersifat konkret, individual dan final Dalam hal terjadinya ketidakpuasan oleh Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi Hukuman Disiplin, maka dapat diajukan keberatan. Dalam Tata cara pengajuan keberatan, syarat-syarat yang dapat diajukan berupa : 1. untuk hukuman ringan tidak dapat diajukan keberatan 2. untuk hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) dapat/berhak mengajukan keberatan 3. Pengajuan keberatan ditujukan pada pejabat yang berwenang menghukum secara tertulis (dalam jangka waktu 14 hari) melalui saluran hierarki disertai alasan-alasan yang disebut secara lisan dan lengkap ( Pasal 16 ) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010),
156
4.4
Sengketa Kepegawaian melalui PTUN Salah satu Hak Pegawai Negeri Sipil adalah menyelesaikan sengketa
melalui Peradilan Administrasi dan harus terlebih dahulu menggunakan sarana administrasi yang ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, yaitu : 1. Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh
atau
berdasarkan
Peraturan
Perundang-undangan
untuk
menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tersebut, maka sengketa Tata usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia; 2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan. Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 menyebutkan bahwa sengketa kepegawaian diselesaikan melalui PTUN. Kemudian ayat (2) menyebutkan bahwa sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
diselesaikan
melalui upaya banding administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). BAPEK dalam Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980, mempunyai tugas pokok memeriksa dan mengambil keputusan mengenai keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a kebawah tentang hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 sepanjang
157
mengenai hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. BAPEK juga memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai usul penjatuhan hukuman Disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai negeri Sipil yang berpangkat Pembina TK.I golongan ruang IV/b keatas serta pembebasan dari jabatan eselon I, yang diajukan oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Negara dan Pimpinan Lembaga pemerintah Non Departemen. Dalam hal ini, yang dapat diajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian berupa Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a kebawah yang dijatuhi hukuman disiplin yaitu : 1. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; 2. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat, berhak mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian ( BAPEK ), sesuai dengan prosedur yang ditetapkan . Pengajuan keberatanitu diajukan kepada pejabat yang berwenang menghukum, harus disertai alasan, tanggapan dan datadata lain yang diperlukan serta dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu 14 hari terhitung mulai tanggal menerima SK hukuman disiplin. Penyelesaian sengketa kepegawaian sedapat mungkin dilakukan dalam lingkungan unit kerja di
158
instansinya yang mengeluarkan keputusan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh pimpinan atau pejabat Pembina kepegawaian, baik di tingkat pusat maupun daerah maka dapat ditempuh upaya banding administrative. Upaya Administratif merupakan prosedur yang hanya dapat ditempuh oleh seorang Pegawai Negeri Sipil apabila tidak puas terhadap suatu keputusan yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Setelah melakukan keberatan kepada BAPEK seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) dalam Keputusan presiden Nomor 67 tahun 1980 tersebut adalah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang bersangkutan. Dari penjabaran tersebut dapat diketahui bahwa keputusan tersebut tidak tersirat upaya pembelaan diri dalam hukum peradilan yang ditempuh oleh Pegawai negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman Disiplin karena melanggar Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010. Namun di dalam penjelasan Pasal 48 ayat(1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 dijelaskan bahwa upaya administratif adalah : 1. Banding administratif, apabila penyelesaiannya dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan; 2. Keberatan, apabila penyelesaian sengketa itu dilakukan sendiri oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan ini
159
Hal ini mengindikasikan bahwa apabila seluruh prosedur telah ditempuh , serta pihak yang bersangkutan masih tetap belum puas , maka baru persoalannya dapat digugat dan dapat diajukan ke Pengadilan tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 tahun 2004, yaitu : 1. Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang dan berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi . 2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik; Penegasan terhadap Pasal diatas bahwa setiap orang atau Badan Hukum Perdata yang berhak mengajukan gugatan itu yang kepentingannya terkena akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan dirugikan. 4.5 Struktur Organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Struktur organisasi pada Unit Pelaksana Teknis
Balai Pemantapan
Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar dipimpin oleh Kepala Balai, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pemolaan Kawasan Hutan dan Kepala Seksi Informasi Sumber Daya Hutan dan Kelompok Jabatan Fungsional
160
STRUKTUR ORGANISASI BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII DENPASAR
BALAI
SUB BAGIAN TATA USAHA
SEKSI PEMOLAAN KAWASAN Secara HUTAN
SEKSI INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Sumber : Laporan Tahunan 2010, Balai Pemnatapan Kawasan Hutan Wilayah VIII
Kegiatan
pelaksanaan
tugas
dan
penyelenggaraan
fungsi
kerja
berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.25/Menhut-II/2007 tanggal 6 Juli 2007 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No.6188/Kpts-II/2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Yaitu ; a. Sub Bagian Tata Usaha -
Melakukan
urusan
tata
persuratan,
perlengkapan dan rumah tangga. b.Seksi Pemolaan Kawasan Hutan
kepegawaian,
keuangan
161
-
Melakukan identifikasi lokasi dan potensi kawasan hutan yang akan ditunjuk.
-
Penataan batas dan pemetaan kawasan hutan konservasi.
-
Penilaian hasil tata batas dalam rangka penetapan kawasan hutan lindung dan hutan produksi.
-
Identifikasi fungsi dan penggunaan dalam rangka penatagunaan kawasan hutan.
-
Identifikasi dan penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan serta identifikasi pembentukan unit pengelolaan hutan konservasi, serta hutan lindung dan hutan produksi lintas administrasi pemerintahan.
c. Seksi Informasi Sumber Daya Hutan -
Penyusunan program, anggaran dan evaluasi kegiatan.
-
Penginderaan jauh.
-
Pengelolaan sistem informasi geografis (GIS)
-
Perpetaan kehutanan.
-
Pemasangan jaringan titik kontrol.
-
Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan.
-
Pengamatan dan pengolahan data pertumbuhan dan kondisi hutan.
-
Penyaji data dan informasi sumberdaya hutan.
d. Kelompok Jabatan Fungsional. -
Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masingmasing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan paparan organisasi dan tugas Balai Pemantapanan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar, Pengangkatan Pejabat Eselon IV
pada Seksi
162
Informasi Sumber Daya Hutan kewenangan adalah pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kehutanan, sebagaimana diatur syarat-syarat menduduki jabatan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.355/Menhut-II/2004 tentang Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Kehutanan. Untuk memberikan kepastian hukum mengenai pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural perlu diatur dalam bentuk keputusan yang mengatur teknis syarat-syarat untuk menduduki jabatan struktural pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar, dan memberikan landasan yuridis berdasarkan azas keadilan dan menghindari adanya kolusi dan nepotisme
pada Unit Pelaksana Teknis
Kementerian Kehutanan di daerah, karena negara kita didasarkan atas hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga segala perbuatan pemerintah harus berdasarkan hukum.
163
BAB V PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dan pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan, yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut : 1. Dalam hal pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural pada Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar
terdapat
ketidakpastian hukum dan konsistensi persyaratan
pengangkatan jabatan pada Seksi Informasi Sumber Daya Hutan. 2.
Sistem pembinaan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural adalah penting dan menentukan, karena Pegawai Negeri adalah unsur aparatur negara yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam rangka mewujudkan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional. Dalam hal ini Menteri Kehutanan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di Pusat memiliki fungsi, untuk menunjang pelaksanaan sistem pembinaan
Pegawai
Negeri
Sipil
yaitu
perencanaan,
pengadaan,
pengembangan kompetensi,, penempatan, promusi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian, diperlukan lembaga/badan yang membantu pejabat Pembina Kepegawaian Unit Pelaksana Teknis di daerah, dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah di bidang kepegawaian tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural.
163
164
5.2 Saran Adapun hal-hal yang dapat disarankan dalam tesis ini adalah : 1. Pengangkatan terhadap Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural pada Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII, harus lebih konsisten dan jelas dalam artian harus membuat suatu produk hukum berupa Peraturan yang lebih jelas dan khusus dalam mengatur hal pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural agar pihak-pihak yang berkompeten dalam melaksanakan kewenangannya secara nyata dapat terarah serta tidak ambigu menafsirkan muatan-muatan yang terdapat dalam
suatu produk hukum. Disini diperlukan adanya
interpretasi dalam menafsirkan substansi terhadap produk hukum tersebut. 2. Setelah adanya suatu aturan yang mengatur secara lebih jelas mengenai pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural ini, diharapkan diimplementasikan sesuai dengan sistim pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang telah ditentukan, persyaratan pendidikan antara lain Sarjana Kehutanan untuk dapat mengisi jabatan pada Seksi Informasi Sumber Daya Hutan, Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar. Dan mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6008/Menhut-II/Peg/2010 tentang Mutasi Pejabat Struktural Eselon III dan IV Lingkup Kementerian Kehutanan.
165
DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU A.Hamid Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis. Atmaja, I Dewa Gede Penafsiran Konstitusi dalam Rangka Sosialisasi Hukum Sisi elaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Pidato pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996, Atmosudirdjo Prajudi, 1981, Hukum Administrasi Indonesia,. Cetakan ke IV, Ghalia, Indonesia, Budiman B Sigala,1982, Indonesia
Tugas dan
wewenang MPR di Indonesia, Ghalia
Bratakusumah Deddy Supriady dan Dadang Solohin, 2001, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta ............,Badan Kepegawaian Nasional, 1984, Pembinaan Kepegawaian Nasional, Jakarta, hal 221-222
PNS,
Badan
Djatmika Sastra dan Marsono,1995, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Djambatan, Jakarta. Djamali Abdoel, 1984, Pengantar Hukum Indonesia, CV Rajawali, Jakarta. Friedman, Lawrence M. 1975, The Legal System A Social Sentence Perspective, Russel Sage Foundation, New York, seventh Edition, St Paul Minn, New York. Garner , Bryan A (ed), 1999, Black’s Law Dictionary seventh Edition, St paul Minn, New York. Golding MP, The Nature of Low Readings in Legal Philosopy, Rondom House, New York. Hadjon, Philipus M,1998, (bestuursbevoegheid), Pro M.Hadjon II). Hartono,
Tentang Wewenang Pemerintahan Justitia, (Selanjutnya disebut Philipus
Sunaryati, 1994 Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir abad ke 20,
166
Penerbit Alumni Bandung. Halim Kontjoro, Diana 2004 Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia Hutchinson, Terry 2002, Researching and Writing in Low, Lawbook Co, Sydney, Australia, HR. Ridwan, 2003, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta. …………, 1993, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, cet.1, Gadjah Mada Indroharto, 1993, Usaha memahami Undang- Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Harapan, Jakarta JJ.H. Bruggink, 1996, Refleksi Tentang Hukum, alih Bahasa Arief Sidharta, PT. Citra Aditya, Bandung. Joenarto,1968,Negara Hukum, Yayasan, Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta Joenarto,1967, Pemerintahan Lokal, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, Kusnar di Moh dan Bintan R. Saragih, 1994, Ilmu Negara, Gaya Media Pratama,Jakarta Lopa Baharuddin, 1987, Permasalahan Indonesia,Bulan Bintang, Jakarta
dan
Penegakan
Hukum
di
L.Cohen Morris & Kent C.Olson,, 2000, Legal Research, West Group, St. Paul,Minn, printed in the United States of America Manan Bagir, 2005, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta,(selanjutnya disebut Bagir Manan I), Ma’ruf Moh. 2005, Implementasi Otonomi Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pengarahan Menteri Dalam Negeri Pada Acara Rapat Koordinasi Nasional Pendayagunaan Aparatur Negara 2005), Jakarta Mukthie Fadjar, 2004, Memahami Keberadaan Mahkamah Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,
Konstitusi
Marbun SF & Mahmud MD, 2000, Pokok - Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberrty, Yogyakarta, Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV, Disertasi, Univ.Indonesia, Jakarta,
167
Muchsan, 1992, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Yogyakarta, Magnar Kuntana, 1984, Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Otonomi dan Wilayah Administrasi, Armico, Bandung, Mulyosudarmo, Suwoto, 1997, Perolehan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara, Gramedia, Jakarta, Mustafa, Bachan 1985, Pokok-pokok Bandung,
Hukum Administrasi Negara, Alumni
Natsir, Irwan, 2007, Pelayanan PNS bukan Extra Money, Perbendaharaan http;www perbendaharaan.go.id/modul/terkini/index.php Prajudi Atmosudirdjo, 1981, Hukum Adinistrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group. Poerwadarminta W.J.S, 1982, Kamus Umum Pustaka Jakarta.
Bahasa Indonesia, PN.
Balai
Pamudji,1985, Pembinaan Perkotaan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta. Prakoso Djoko,1983 Pokok-Pokok Kepegawaian di Indonesia, Jakarta. P Siagian, 1970, Filsafat Administrasi, Gunung Agung, Jakarta Rasjidi Lili dan B. Arief Sidarta (ed), 1989, Filsafat Hukum Mazshab dan R Refleksinya, Remaja karya Bandung Rozali Adbullah, 1986, Hukum Kepegawaian , CV Rajawali, Jakarta Rasjidi Lili dan B. Arief Sidarta (ed), 1989, Filsafat Hukum Mazshab dan Refleksinya, Remaja Karya Bandung R. Ibrahim, 2005, Peranan Strategis Pegawai Negeri Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Demokratis,(Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap, Dalam Bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Udayana tanggal 24 September 2005), Universitas Udayana, Denpasar. Rasjidi Lili dan B. Arief Sidarta (ed), 1989, Filsafat Hukum Mazshab dan Refleksinya, Remaja Karya Bandung
168
Ranuwidjaja Usep, 1955, Swapraja, Sekarang dan di Hari Kemudian, Djambatan Jakarta, Suny, Ismail1984, Mekanisme Demokrasi Pancasila, Aksara Baru, Jakarta Soekanto Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta Universitas Indonesia (UI) Sitomorang, Viictor M, 1994, Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah, Sinar Grafika, Jakarta SF. Marbun, 1997, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta. S.F. Marbun, dkk, 2001, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta Satjipto Rahardjo, 1991 Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Sedarmayanti, 2001, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, Mandar Maju, Bandung. Soekanto Soerjono 1986,Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia (UI Press). Soekanto Soerjono1985, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta Salam Dharma Setiawan 2001, Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan Nilai dan Sumber Daya, Djambatan Satoto Sukamto, 2004, Pengaturan Eksistensi & Fungsi Badan Kepegawaian Negara, HK Offset, Yogyakarta ....................., 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta. Sujamto, 1996. Aspek Pengawasan di Indonesia,Sinar Grafika, Jakarta. Suradji, 2006 Manajemen Kepegawaian Negara, LAN Jakarta. Sunarno Siswanto H, 2008, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Simorangkir JCT, 1984, Penetapan UUD Dilihat dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia, PT.Gunung Agung, Jakarta Subekti, 1957, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Inter Masa, Jakarta,
169
Syafrudin, Ateng 1976, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di daerah, Tarsito, Bandung, hal 5 Taylor Frederick W., dalam Inu Kencana Syafiie,2004, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, Bumi Aksara. Toha Miftah, 1986, Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara, Rajawali, Jakarta Hal 125 Wursanto, 1999, Managemen Kepegawaian, Kamisus, Yogyakarta. Wheare K.C, 1975, Modern Constitution, Oxdord University Pres, London, New York, DSK. B. MAKALAH, JURNAL : Anonim, 2008, Pedoman Penulisan Usulan Tesis Penelitian dan Penulisan Tesis Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar .............., 2006, Warta Kepegawaian Info SDM Departemen Kehutanan .............., 2009, Warta Kepegawaian Info SDM Departemen Kehutanan .............., 2010, Laporan Tahunan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar .............., 2010, Materi Pembekalan Calon PNS, Kementerian Kehutanan C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
170
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 Disiplin Pegawai Negeri Sipil
tentang
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Disiplin Pegawai Negeri Sipil
tentang
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P. 13/MEMHUT-II/2011 tentang perubahan kedua atas Keoutusan Menteri kehutanan No. 6188/Kpts-II/2002 tentang Oraganisasi Dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P. 76/MEMHUT-II/2006 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan Keputusan Kepala BKN Nomor 13 tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No : 13 Tahun 2002 Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.355/Menhut-II/2004 tentang Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Departemen Kehutanan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.288/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Departemen Kehutanan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6008/Menhut-II/Peg/2010 tentang Mutasi Pejabat Struktural Eselon III dan IV Lingkup Kementerian Kehutanan
