PENGESAHAN PEMBIMBING Artikel Skripsi : “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 2 AYAT 1 PERDA NO.11 TAHUN 2002 MENGENAI LARANGAN MELEPAS HEWAN/TERNAK DI DESA PENTADU TIMUR KABUPATEN BOALEMO” Oleh :
HERIYANTO IBRAHIM 2714 11 077
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji:
Pembimbing I
Prof.Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum Nip. 19540625 198102 1001
Pembimbing II
Dr. Nur Muhammad Kasim, S.Ag,MH Nip. 19760208 200312 2002
0
ABSTRAK
HERIYANTO IBRAHIM (NIM: 2714 11 077) 2015. Efektivitas Pasal 2 Ayat 1 Perda Nomor 11 Tahun 2002 Mengenai Larangan Melepas Hewan/Ternak di Desa Pentadu Timur Kabupaten Boalemo. Dibimbing oleh; Prof. Dr. Johan Jasin, SH, M.Hum dan Dr. Nur Muhammad Kasim, S.Ag MH. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
Penelitian ini membahas tentang efektivitas pasal 2 ayat 1 Perda Nomor 11 Tahun 2002 mengenai larangan melepas hewan/ternak di Desa Pentadu Timur Kabupaten Boalemo, dimana penerapan Pasal 2 terdapat berbagai kendala baik dari Satpol PP maupun dari masyarakat pemilik hewan itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pasal 2 ayat 1 Perda Nomor 11 Tahun 2002 tentang larangan melepas hewan/ternak di Desa Pentadu Timur Kabupaten Boalemo dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran pasal 2 ayat 1 Perda Nomor 11 Tahun 2002 tentang larangan melepas hewan/ternak di Desa Pentadu Timur Kabupaten Boalemo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yakni menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan data dan fakta dilapangan tentang penerapan pasal 2 ayat 1 Perda Nomor 11 Tahun 2002 tentang larangan melepas hewan/ternak di Desa Pentadu Timur Kabupaten Boalemo. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Boalemo belum maksimal dalam menerapkan pasal 2 ayat 1 Perda Nomor 11 Tahun 2002 tentang larangan melepas hewan/ternak khususnya yang ada di Desa Pentadu Timur. Adapun yang menjadi penyebab masih terjadinya pelanggaran tidak lain karena faktor kesadaran masyarakat utamanya pemilik hewan ternak meskipun razia, patroli cukup maksimal dilakukan oleh aparat yang berkompoten.
Kata Kunci : Pencegahan, Aturan, Hewan Lepas
1
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Penerapan sistem desentralisasi dan dekonsentrasi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah merupakan perwujudan dari distribution of power antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini sebagai konsekuensi atas terjadi penyerahan dan/atau pelimpahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Adanya desentralisasi atau pelimpahan kewenangan pemerintah pusat di daerah yang diatur berdasarkan prinsip otonomi tersebut, sesungguhnya telah melahirkan pembagian kewenangan dalam melakukan penetapan peraturan penyelanggaraan pemerintah, yang salah satu produk hukumnya adalah peraturan daerah, (selanjutya disingkat Perda). Hak pemerintah daerah dalam menetapkan peraturan daerah tersebut sebagaimana telah dirumuskan pada Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut: Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan daerah (Perda) merupakan pilar utama yang memayungi realisasi otonomi daerah. Sebagaimana halnya undang-undang, perda memiliki karakteristik yang bersifat mengatur, khususnya mengatur relasi antara pemerintah daerah, masyarakat lokal dan stakeholder lokal seperti dunia usaha. Perda bukan hanya mengatur hal-hal yang menyangkut kehidupan politik, sosial dan budaya masyarakat, tapi juga ekonomi daerah. Karena itu, perda menjadi instrumen penting dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan daerah pada umumnya. Hewan ternak seperti sapi, kerbau, anjing, babi, dan kambing dapat dijumpai bebas berkeliaran di daerah Kabupaten Boalemo, khususnya di Desa 2
Pentadu Timur. Persoalan tersebut membuat resah para pengguna jalan trans, khususnya roda dua yang sering mengalami kecelakaan bahkan tidak jarang korban mengalami luka parah hingga tewas. Masyarakat setempat seakan telah terbiasa dengan kondisi seperti ini. Ditambahkan lagi bahwa masyarakat pemilik hewan yang hewannya ditangkap (eksekusi) oleh petugas satuan polisi pamong praja, maka masyarakat pemilik hewan di beri kesempatan selama 3 hari (dihitung dari hari penangkapan) untuk membayar denda sesuai pelanggaran yang di buat sebesar Rp. 50.000 untuk 1 ekor sapi, kerbau, kuda. Rp. 25.000 untuk 1 ekor kambing, domba, rusa dan Rp. 30.000 untuk 1 ekor babi. Apabila selama 3 hari (di hitung dari hari penangkapan) tidak ada tebusan dari pemilik hewan maka hewan ternak akan di lelang. 1 (wawancara dengan bapak Yahya Moha selaku bendahara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boalemo). Tokoh masyarakat Desa Pentadu Timur saat ditemui membenarkan jika sering terjadi kecelakaan hanya karena hewan peliharaan yang dibiarkan berkeliaran oleh pemiliknya, Pada umumnya manusia membutuhkan suatu aturan untuk mengatur kehidupan mereka sehari-hari. Adapun masyarakat yang tidak terima atau tidak sepakat dengan cara (eksekusi) yang di lakukan oleh satuan polisi pamong praja, karena menurut mereka hewan ternak yang mereka miliki sengaja di lepaskan karna mereka tahu bahwa tidak ada aturan daerah yang mengatur tentang penangkapan hewan lepas sebagaimana yang telah di lakukan oleh satuan polisi pamong praja. Padahal kita ketahui bahwa, Perda No.11 Tahun 2002 itu mengatur tentang larangan melepas hewan ternak di wilayah Kabupaten Boalemo, dan bahkan aturan itu sudah di sosialisasikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten Boalemo sudah mensosialisasikan di tiap-tiap kecamatan maupun desa, dan ada juga edaran-edaran yang sudah di sebarkan oleh pemerintah daerah mengenai larangan melepas hewan/ternak di wilayah Kabupaten Boalemo, dan itu sudah disepakati bersama. Tapi masih saja ada masyarakat yang membiarkan hewan/ternaknya berkeliaran di mana-mana. Melihat persoalan yang sering terjadi
3
di daerah tersebut maka Pemerintah Kabupaten Boalemo membuat sebuah aturan yaitu Perda No.11 Tahun 2002 yang mengatur tentang larangan melepas hewan/ternak di Kabupaten Boalemo,dan Perda tersebut sudah di sosialisasikan ke masyarakat Kabupaten Boalemo, bahkan ada juga teguran-teguran dari Pemerintah Kabupaten kepada tiap-tiap desa, dan juga usaha-usaha lainnya yang di lakukan oleh pemerintah setempat, tapi pada saat ini masih saja ada masyarakat yang membiarkan hewan peliharaan mereka berkeliaran dimana-mana, salah satu desa yang sering di jumpai yaitu desa Pentadu Timur. Tujuan utama diberlakukannnya Perda No.11 Tahun 2002 tentang larangan melepas hewan/ternak di wilayah Kabupaten Boalemo adalah agar hewan/ternak yang dilepas dari kandangnya atau tidak dikandangkan harus diikat atau ditambatkan dan hewan ternak yang dipelihara tidak dalam model ranch harus dikandangkan oleh pemilik atau pemeliharanya secara baik dan benar. Beragam
usaha
pemerintah
daerah
dari
berbagai
sektor
terus
dikembangkan dalam usaha pencapaian tujuan tersebut, diantaranya yaitu sosialisasi tentang Perda No. 11 Tahun 2002, khususnya pasal 2 ayat 1 yaitu setiap pemilik dan atau pemelihara hewan/ternak dilarang untuk melepas hewan/ternaknya secara bebas, sosialisasi ini di lakukan di tingkat desa, salah satunya yaitu di desa pentadu timur. Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, bahwa di tahun 2011 Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) telah berhasil mengeksekusi pemilik hewan yang melanggar Perda No. 11 Tahun 2002, khususnya pasal 2 ayat 1, yakni untuk Kambing sebanyak 74 ekor, dan Sapi 65 ekor. Ditahun 2012 Sapi sebanyak 23 ekor dan Kambing 46. Sementara untuk tahun 2012 hewan yang berhasil dieksekusi sebanyak 110 ekor Kambing dan 25 ekor Sapi, pada tahun selanjutnya tahun 2013 yaitu 103 ekor Kambing dan 44 ekor Sapi, dan pada tahun 2014 kemarin setidaknya ada 117 ekor Kambing dan 10 ekor Sapi. Pemerintah juga sudah memberikan edaran ke tiap-tiap desa yang ada di Kabupaten Boalemo tentang larangan melepas hewan/ternak di wilayah Kabupaten Boalemo. Namun demikian, seringkali terjadi bahwa usaha dan niat baik dari pemerintah belum sesuai dengan apa yang di harapkan oleh pemerintah. 4
Masih saja ada masyarakat yang belum mentaati aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, salah satunya yaitu di desa Pentadu Timur, padahal kita tahu bahwa pasal 2 ayat 1 peraturan daerah no.11 tahun 2002 sudah sangat jelas.2 Data yang diperoleh dari kantor satpol pp yang ada di kecamatan tilamuta masih terdapat banyak pelanggaran pasal 2 ayat 1 peraturan daerah no. 11 tahun 2002 sehingga peraturan daerah yang sudah dibuat itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan oleh pemerintah setempat, yaitu pemerintah daerah kabupaten boalemo. Pada periode tahun 2011-2014 terdapat banyak masalah kasus pelanggaran pasal 2 ayat 1 peraturan daerah No. 11 tahun 2002, yaitu masih sebagian besar masyarakat di desa, khususnya di desa pentadu timur masih membiarkan banyak hewan/ternaknya berkeliaran bebas di desa tersebut, kebanyakan juga yang masih mengikat hewan ternaknya di areal jalan raya. Dan ada juga ada rekomendasi dari pihak Satpol PP yang dinyatakan bahwa masyarakat pemilik hewan/ternak diberi kesempatan selama 3 hari (di hitung mulai dari hari penangkapan) apabila tidak ada tebusan maka hewan/ternak akan dilelangkan, tapi sebagian masyarakat tidak perduli dengan hal itu. 2. Metode Penelitian 2.1 Jenis Penelitian Dua jenis penelitian hukum sebagaimana telah kita ketahui, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum itu berdasarkan tujuannya, yakni terdiri atas pertama; penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap asasasas hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Kedua; penelitian hukum empiris, yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Berdasarkan pada pemahaman mengenai jenis-jenis penelitian dan melihat masalah yang melatar belakangi penulisan karya ilmiah ini, maka peneliti menggunakan
pendekatan
penelitian
yuridis
5
empiris,
maksudnya
untuk
mendeskripsikan data berdasarkan keadaaan variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya. 2.2 Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di daerah kabupaten boalemo dengan titik objek penelitian desa pentadu timur kecamatan tilamuta kabupaten boalemo. Alasan peneliti mengambil objek penelitian adalah sumber dan data segala informasi mengenai penelitian ini secara akurat bisa di dapatkan di lokasi tersebut demi maksimalnya penelitian ini 2.3 Teknik Pengumpulan Data Dalam rangka pengumpulan data dari objek yang diteliti, calon peneliti menggunakan prosedur sebagai berikut: 1. Observasi partisipatif; dengan metode ini peneliti
akan mengamati
langsung tentang keadaan serta perkembangan Pemerintah Kabupaten Boalemo setelah menerapkan Perda No.11 Tahun 2002 tentang larangan melepas hewan/ternak di wilayah kabupaten boalemo. 2. Wawancara; dalam melakukan wawancara peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada semua pihak yang berkompeten yang ada di Kabupaten Boalemo khususnya di Desa Pentadu Timur agar informasi yang didapatkan tidak meragukan dan juga dapat di pertanggungjawabkan. 3. Dokumentasi Teknik ini digunakan sebagai alat atau pelengkap untuk membantu dalam menyusun data-data yang berhubungan dengan kepentingan penelitian.
3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 3.1 Deskripsi Obyek Penelitian 3.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kabupaten Boalemo merupakan salah satu dari lima Kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo. Dengan Motto “IDAMAN” (Indah-Damai-Aman-MandiriAgamais-Nyaman) menjadikan Kabupaten Boalemo sebagai Kabupaten yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moralitas. Kabupaten Boalemo terdiri dari 6
5 kecamatan, yaitu kecamatan Mananggu, kecamatan Paguyaman, kecamatan Wonosari, kecamatan Tilamuta dan Kecamatan Dulupi, salah satunya adalah kecamatan Tilamuta yang merupakan Ibu Kota Kabupaten dan menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Boalemo itu sendiri. Kecamatan Tilamuta memiliki dua belas desa yaitu, Desa Lahumbo, Limbato, Ayuhulalo, Tenilo, Hungayona’a, Lamu, Modelomo, Bajo, Mohungo, Piloliyanga, Pentadu Barat, dan Desa Pentadu Timur. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Pentadu Timur yang terbentuk pada tahun 1959, hasil pemekaran dari Desa Pentadu Barat. Pentadu Timur secara geografis memiliki luas areal seluas 28.000 km2, dengan batas-batas wilayah sebelah utara dengan Desa Lahumbo dan Mahungo, sebelah selatan berbatasan dengan Daerah Pantai, sebelah barat berbatasan dengan Pentadu Barat, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Desa Tenilo. Jumlah pendududk Desa Pentadu timur sebanyak 2.072 jiwa, yang sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai nelayan sebanyak 40% (829 orang), petani sebanyak 25% (518 orang), PNS 15% (310 orang), wiraswasta 10% (207 orang), dan sisa 10% (207 orang) bekerja di sector jasa, baik sebagai tukang kayu, pandai besi, tukang batu, sopir angkot maupun tukang bentor. Dari jumlah penduduk yang ada, Desa Pentadu Timur termasuk salah satu desa yang masih berthap pembangunan dan pengembangan desa dalam menciptakan pemberdayaan masyarakat. Tabel I Keadaan Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
NO
Jmlh KK
1.
635
JumlahJiwaMenurutKelompokUmur (th) 0-10
11-20
21-30
31-40
41-50
>50
417
288
376
409
312
366
Sumber : Data Sekunder Sekretariat Kantor Desa Pentadu Timur
7
Jumlah
2166
Tabel 2
Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Jumlah JiwaMenurut Tingkat Pendidikan
N o
1 .
Belum
Tidak
Sekolah
Tamat SD
171
1425
Jumlah SD
SMP
SMA
D-3
S-1
S-2
S-3
386
175
169
1
25
22
-
2,374
Sumber : Data Sekunder Sekretariat Kantor Desa Pentadu Timur
Tabel 3
Jumlah Hewan Peliaraan Berdasarkan Jenis
Sapi
Kambing
Anjing
Pemilik Hewan Peliaraan
238
153
209
67 orang
Sumber : Data Sekunder Sekretariat Kantor Desa Pentadu Timur Sebagai desa yang dimekarkan dari Desa Pentadu Barat dan dikategorikan masih berusia muda, namun Desa Pentadu Timur sudah memiliki lembaga penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas pemerintahan di tingkat desa, seperti pemerintah desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), sebagai mana yang dimiliki oleh desa-desa pada umumnya. 3.1.2 Pelaksanaan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Larangan Melepas Hewan/Ternak di Kabupaten Boalemo Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Larangan Melepas Hewan/Ternak di Kabupaten Boalemo Seperti yang telah di uraikan sebelumnya, bahwa tujuan utama diberlakukannnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2002 Tentang 8
Larangan Melepas Hewan/Ternak di Kabupaten Boalemo adalah agar hewan/ternak yang dilepas dari kandangnya atau tidak dikandangkan harus diikat atau ditambatkan dan hewan ternak yang dipelihara tidak dalam model ranch harus dikandangkan oleh pemilik atau pemeliharanya secara baik dan benar. Beragam usaha pemerintah daerah dari berbagai sektor terus dikembangkan dalam usaha pencapaian tujuan tersebut, diantaranya yaitu sosialisasi tentang Perda No. 11 Tahun 2002, khususnya pasal 2 ayat 1, yaitu setiap pemilik dan atau pemelihara hewan/ternak dilarang untuk melepas hewan/ternaknya secara bebas, sosialisasi ini di lakukan di tingkat desa, salah satunya yaitu di Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. Pemerintah Daerah juga sudah memberikan edaran ke tiap-tiap desa yang ada di Kabupaten Boalemo tentang larangan melepas hewan/ternak di wilayah Kabupaten Boalemo. Namun demikian, seringkali terjadi bahwa usaha dan niat baik dari pemerintah belum sesuai dengan apa yang di harapkan oleh pemerintah. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2002 tentang Larangan Melepas Hewan/Ternak di Wilayah Kabupaten Boalemo, di jelaskan dalam Bab II Tentang Larangan, yaitu sebagai berikut: Pasal 2 1). setiap pemilik dan atau pemeliharaan hewan / ternak di larang untuk melepas hewan / ternaknya secara bebas. 3.1.3
Sekretaris Daerah dan Bagian Hukum
Sekretariat dipimpin oleh serang Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Boalemo. Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok memimpin dan mengakomodir serta merumuskan sasaran kebijakan daerah, membina aparatur Pemerintah Daerah, mengarahkan dan menyelenggarakan administrasi Pemerintah Daerah, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Pemerintah Daerah kepada Bupati sehingga terlaksana dengan baik, efektiv dan efisien serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi : a. Perumus kebijakan umum pemerintah daerah meliputi urusan pemerintah pembangunan dan kemasyarakatan; 9
b. Penyelenggaraana pembinaan administrasi pemerintah daerah; c. Penyelenggaraan pembinaan aparatur pemerintah daerah; d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; e. Penyelanggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah: Pelaksanaan tugas kedinasan lain berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.1.4 Kepentingan Satuan Polisi Pamong Praja Keberhasilan suatu kebijakan dalam hal ini Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Larangan Melepas Hewan/Ternak di Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, dipengaruhi oleh ada atau tidaknya kepentingan-kepentingan pada pelaksanaan kebijakan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boelemo dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati Boelemo melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boelemo mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan peraturan daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Boelemo. 3.1.5 Kepentingan Pemilik Hewan Ternak dan Masyarakat Pemilik Tanaman Selain kepentingan Bagian Hukum dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Boalemo terhadap Implementasi Pasal 2 Ayata 1 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Larangan Melepas Hewan/Ternak di di Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, maka kepentingan pemilik hewan ternak juga memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan berhasil atau tidaknya penerapan kebijakan tersebut. 3.2 Pembahasan Hasil Penelitian Langkah selanjutnya dalam proses analisis data adalah melakukan kegiatan interpretasi hasil penelitian, yakni menggabungkan temuan hasil penelitian di lapangangan dengan krangka teoritis (kajian pustaka) yang telah ditetapkan sejak awal. Dalam hal ini adalah teori implementasi kebijakan yang 10
dikemukakan oleh Agustino, Leo yang dikenal dengan Implementasi as A Political and Administrative Proces. Menurutnya, keberhasilan implementasi kebijakan sangatlah ditentukan oleh tingkat Implementability kebijakan itu sendiri, yaitu adalah : a)
Interest Affected (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)
b)
Tiype of Benefit (tipe manfaat)
c)
Extent of Change Envision ( derajat perubahan yang dicapai)
d)
Site of Decision Making (letak pengambilan keputusan)
e) Program Implementer (pelaksanaan program)3
3.2.1 Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pelanggaran Pasal 2 Ayat 1 Perda No.11 Tahun 2002 Tentang Larangan Melepas Hewan/Ternak di Desa Pentadu Timur Kabupaten Boalemo Pada hasil penelitian terungkap, bahwa Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Larangan Melepas Hewan/Ternak di Desa Pentadu Timur Kabupaten Boalemo, khususnya Pasal 2 Ayat 1 masih belum maksimal dijalankan oleh masyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan masih adanya warga masyarakat yang melakukan pelanggaran yatu karena masih adanya masyarakat yang tidak mentaati prodak peraturan per Undang-Undangan, kurangnya sosialisasi oleh pihak-pihak yang berkompeten, disamping itu efek jera dalam pemidanaan belum membuat masyarakat sadar akan hukum. Seperti yang dikemukakan oleh Umar Dau dalam wawancaranya dengan peneliti, bahwa memang dia telah mengetahui adanya Perda tentang larangan terhadap hewan lepas, namun ia tidak pernah mengetahui seperti apa sanksi yang akan diperoleh ketika terjadi pelanggaran, berikut petikan wawancara dengan Umar Dau pemilik hewan ternak warga Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. “Saya tau ada itu Perda tidak bisa lepas hewan harus diikat. Tapi saya belum baca itu Perda. Soal sanksi saya juga tidak tahu, Cuma dapa dengar
11
saja. Dari ayahanda (Kepala desa) sudah dikasih tahu tidak bisa melepas hewan. Manfaat Perda juga saya tidak tau”. Pengakuan yang sama juga disampaikan Harun Kiyai, Kepala Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, kepada Peneliti Ia menegaskan bahwa terkait sosialisasi Perda soal larangan hewan lepas sudah ia lakukan hingga ke dusun-dusun, namun masih saja ada masyarakat yang tdak mentaatinya. Dari beberapa faktor yang menyebabkan pelanggaran Pasal 2 Ayata 1 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Larangan Melepas Hewan/Ternak di di Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan oleh Peneliti pada bab selanjutnya. 4. Kesimpulan Implementasi Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Larangan Melepas Hewan/Ternak di Kabupaten Boalemo belum optimal, ini terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran terhadap Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Larangan Melepas Hewan/Ternak di Desa Pentadu Timur Kabupaten Boalemo, yaitu : 1. Masih ada beberapa warga masyarakat pemilik hewan ternak baik Sapi, Babi, dan Kambing yang mengaku belum mengetahui adanya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Larangan Melepas Hewan/Ternak di Kabupaten Boalemo. 2. Sosialisasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Larangan Melepas Hewan/Ternak di Kabupaten Boalemo juga belum banyak diketahui oleh warga masyarakat. 3. Kurangnya kesadaran warga masyarakat utamanya pemilik hewan ternak untuk mentaati Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Larangan Melepas Hewan/Ternak di Kabupaten Boalemo, khususnya di Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta.
12
4. Faktor pendidikan masih menjadi salah satu penyebab tidak efektivnya pelaksanaan Perda ditengah-tengah masyarakat baik pemilik hewan ternak, pemilik tanaman dan masyarakat umum lainnya. 5. Factor pendidikan juga menjadi salah satu factor belum optimalnya pelaksanaan peraturan daerah ini.
DAFTAR PUSTAKA Agustino, Leo, Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung, alfabeta, 2006. Achmad Ali, 2006, Menguak Tabir Hukum (Satu Kajian Filosofis dan Sosiologis). PT. Tokoh Gunung Agung Tbk, Jakarta. Aminuddun dan Zainal Asikin, 2013, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Asrul Nurdin, Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008,Skripsi, Makassar, 2013. Depdiknas,
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta, PT.
Gramedia Pustaka Utama , 2008. Esmi Warasih, 2005, Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosialogi. PT Suryandaru Utama, Semarang. Fence M. Wantu, 2011, Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata) Penerbit. Pustaka Pelajar. Imam, Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek, Jakarta, Bumi Aksara 2013. Josef Riwu Kaho, 2010, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Jakarta Rajawali Pers. Mukti Fajar & Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris). Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 2010. Muhammad, Muhdar, Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum Sub Pokok Bahasan Penulisan Hukum: Skripsi, Balikpapan, 2010. Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Penerbit. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 13
R. Siti Zuhro & Eko Prasojo. Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalah dan Solusinya, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2010. R. Soeroso, 2005, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, 2011, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Penerbit. Rineka Cipta, Jakarta. Satjipto Rahardjo, 2005, Hukum dan Masyarakat. Angkasa, Bandung. Solihin, Abd Wahab, 2008, Analisis Kebijakan I, Haji Mas Agung, Jakarta. Soerjono Soekanto, 2007, Pokok-pokok Sosiologis Hukum. Cetakan X1V. PT. Raja Grafindo. Suratman dan Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Alfabeta, Bandung. Sugiyono, 2007, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Penerbit ALFABETA, Bandung. Syahruddin Nawi, 2013, Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris, PT. UMI TOHA UKHUWA GRAFIKA, Makassar. Syaukani dkk, 2009, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan,Penerbit. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Sumber-Sumber Lainnya: Perundang-Undangan -
Peraturan Daerah No.11 Tahun 2002 Tentang Larangan Melepas Hewan/Ternak Di Wilayah Kabupaten Boalemo
-
Peraturan Bupati Boalemo No.48 Tahun 2009 Tentang Larangan Melepas Hewan/Ternak Di Wilayah Kabupeten Boalemo.
-
Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 tahun 2008 Tentang Penertiban Ternak.
-
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
-
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
-
Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 14
Website -
http://jualbeliforum.com/pendidikan/215357-pengertian-implementasimenurut-para-ahli.html.20-Mei,2014).
-
(http://orintononline.blogspot.com/2013/02/perdebatan-teori-hukumfriedman.html?m=1.28-September-2014).
-
http://dianchocho.blogspot.com/2013/04/tinjauan-tentang-peraturandaerah-1.html. 20-Mei,2014).
15
