TERMS OF REFERENCES KOMISI EKONOMI

Simposium Internasional 2009

Persatuan Pelajar Indonesia Dunia

TERMS OF REFERENCES KOMISI EKONOMI

STRATEGI-REPOSISI PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAERAH SEBAGAI PILAR & DAYA SAING BANGSA DALAM KANCAH PEREKONOMIAN INTERNASIONAL UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA YANG KOKOH, BERKELANJUTAN DAN SEJAHTERA

SIMPOSIUM INTERNASIONAL PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA 2009 DEN HAAG, 3-5 JULI 2009

1

Kerangka Acuan Diskusi Komisi Ekonomi

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



"STRATEGI-REPOSISI PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAERAH SEBAGAI PILAR & DAYA SAING BANGSA DALAM KANCAH PEREKONOMIAN INTERNASIONAL UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA YANG KOKOH, BERKELANJUTAN DAN SEJAHTERA" Kerangka Acuan untuk Diskusi Komisi Ekonomi pada Simposium Internasional PPI Dunia tahun 2009 di Den Haag, Belanda, pada tanggal 3 – 5 Juli 2009 Pendahuluan Pemuda, pelajar, dan ilmuwan Indonesia di luar negeri merupakan salah satu komponen bangsa Indonesia yang juga turut aktif dalam mengawali dan mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia sejak diproklamirkannya kemerdekaan bangsa hingga saat ini. Bahkan peran aktif pemuda, pelajar, dan ilmuwan Indonesia di luar negeri juga telah dilakukan sejak jauh sebelum proklamasi kemerdekaan di tahun 1908 dengan didirikannya Indonesische Vereniging (Perhimpoenan Indonesia) di Negeri Belanda dalam rangka melakukan pengorganisasian diri untuk merumuskan ide-ide penting bagi bangsa Indonesia agar dapat hidup secara lebih baik dan lebih bermartabat di dalam lingkungan dan tata pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Dengan semangat untuk turut mewarisi semangat perjuangan pembangunan bangsa yang telah dirintis dan dilakukan oleh para tokoh awal pendiri bangsa yang bergerak di luar negeri, kolaborasi dari Persatuan Pelajar Indonesia (PPI dan sejenisnya) di seluruh dunia telah sepakat untuk menyelenggarakan suatu Simposium Internasional 2009 di Den Haag pada tanggal 3-5 Juli 2009, dengan tujuan untuk : (1) membahas permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia baik di saat ini maupun di masa depan melalui serangkaian diskusi di dalam sektorsektor pembangunan yang saling berkaitan; (2) membangun jejaring dan organisasi Intelektual Indonesia di seluruh dunia untuk membangun forum ilmuwan Indonesia di luar negeri /internasional; (3) memberikan pesan moral bahwa para Intelektual Indonesia di luar negeri memiliki perhatian besar terhadap kondisi pembangunan dan perjuangan bangsa Indonesia; dan (4) membahas permasalahan pelajar Indonesia dan perkembangan organisasi pelajar Indonesia di luar negeri. Simposium Internasional tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan serangkaian diskusi. Salah satu rangkaian diskusi tersebut adalah rangkaian diskusi di dalam bidang ekonomi yang dikoordinir oleh Komisi Ekonomi. Pada dasarnya, rangkaian diskusi dalam bidang ekonomi ini didasarkan oleh suatu keinginan luhur untuk dapat memberikan suatu kontribusi penting bagi pembangunan ekonomi di Indonesia yang mampu mengintegrasikan seluruh potensi ekonomi bangsa yang tersebar di berbagai daerah sehingga mampu terjalin sebagai suatu kekuatan dan daya saing bangsa di dalam kancah perekonomian global. Oleh karena itu, tema besar yang diusung oleh panitia diskusi Komisi Ekonomi ini adalah : "STRATEGI-REPOSISI PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAERAH SEBAGAI PILAR & DAYA SAING BANGSA DALAM

2





KANCAH PEREKONOMIAN INTERNASIONAL UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA YANG KOKOH, BERKELANJUTAN DAN SEJAHTERA." Perumusan tema besar diskusi ini didasari oleh situasi perkembangan dunia pada beberapa dasawarsa terakhir. Dalam era globalisasi sebagaimana yang terjadi saat ini, telah terjadi suatu pergeseran paradigma perekonomian dunia yang kemudian melunturkan batasbatas negara dalam konteks perdagangan, dengan tujuan akhirnya yang dikonsepkan sebagai free barriers to entry. Walau demikian, hingga saat ini kekuatan-kekuatan ekonomi dunia masih didominasi oleh kekuatan-kekuatan ekonomi yang berasal dari negara-negara maju, sehingga pada sektor-sektor tertentu kekuatan-kekuatan ekonomi dari negara-negara berkembang semakin sulit berkompetisi untuk menandinginya, sehingga globalisasi yang bergulir saat ini cenderung lebih berpihak pada negara maju yang lebih tinggi penguasaan teknologi dan informasi, dibandingkan pada negara-negara berkembang dan miskin. Di sisi lain di dalam negeri, wacana demokratisasi dan desentralisasi telah berkembang menjadi suatu paradigma penting dalam pembangunan nasional sejak digulirkannya reformasi di akhir tahun 1990an. Namun, demokratisasi dan desentralisasi tersebut masih dominan berlangsung di dalam ranah politik dan belum banyak berkembang ke dalam ranah ekonomi sehingga pembangunan ekonomi pasca reformasi masih tampak didominasi oleh aktivitas perekonomian sektor privat terutama yang berskala besar, sementara aktivitas ekonomi pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, terutama dari mereka yang berlokasi di daerah masih belum banyak berkembang dan memberikan kontribusi di dalam pembangunan ekonomi nasional. Perkembangan demokratisasi dan desentralisasi yang cenderung kuat hanya di dalam ranah politik juga telah banyak memperlemah sendi-sendi dan simpul-simpul integrasi bangsa, seperti yang tampak dari adanya indikasi keinginan untuk berpisah dari beberapa bagian wilayah Indonesia di awal tahun 2000an, sulitnya dilakukan koordinasi pembangunan antardaerah yang terjadi hingga saat ini, dan besarnya keinginan untuk melakukan "pemekaran daerah" yang disinyalir lebih didasarkan pada tingginya minat elit politik di daerah untuk mendapatkan jabatan-jabatan politik, bukan untuk melakukan peningkatan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pemekaran tersebut. Demokratisasi dan desentralisasi tersebut masih belum mampu merevitalisasi kesadaran persatuan bangsa yang dulu dikenal dengan semboyan "bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh". Banyak daerah masih dan semakin asyik mengurus dirinya sendiri tanpa mempedulikan daerah lainnya walaupun bersebelahan seakan daerah lainnya tersebut hanyalah "orang lain" dan bahkan "pesaing" dari daerah tersebut. Kondisi yang terjadi di dalam negeri seperti ini seolah-olah menjadi suatu antiklimaks pembangunan bangsa. Peningkatan dan penguatan integrasi (termasuk penguatan integrasi wilayah) telah menjadi suatu "isme" yang kuat di lingkungan dunia internasional sementara di dalam negeri bahkan terjadi sebaliknya. Secara regional, masalah terkait ketimpangan kontribusi ekonomi antar-wilayah yang masih menjadi warisan sejarah masa lalu juga belum banyak tertangani. Hingga saat ini peran wilayah pusat, yaitu Jakarta dan sekitarnya khususnya dan pulau Jawa secara umumnya, masih menjadi karakter penting di dalam aktivitas ekonomi bangsa, walaupun sebagian besar sumber 3





daya alam nasional berada di luar wilayah pusat tersebut. Akibatnya, kontribusi dari nilai PDB nasional dan juga aktivitas investasi asing dan domestik masih sangat dominan terjadi di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada khususnya dan Jawa pada umumnya. Dari sudut pandang politik maupun ekonomi, walaupun DKI Jakarta dan sekitarnya merupakan "rumah" dari sekitar 10% dari penduduk Indonesia dan pulau Jawa yang hanya sekitar 7% dari luas daratan Indonesia merupakan "rumah" dari sekitar 60% dari penduduk Indonesia, kondisi ini bukan merupakan suatu hal yang tergolong baik. Kondisi demikian mencerminkan tingginya sentralisasi pembangunan di Indonesia yang berpusat di Jawa. Seperti pepatah manajemen, “jangan meletakkan seluruh telur yang kita miliki di dalam satu keranjang", kondisi ini mengandung suatu resiko yang cukup besar bagi perjalanan bangsa dan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, di dalam sidang diskusi bidang ekonomi yang akan dilakukan, kolaborasi PPI Dunia ingin mengajak kepada seluruh komponen bangsa, terutama para ilmuwan dan pemuda pelajar Indonesia, untuk berkumpul dan berdiskusi dalam rangka merumuskan suatu rekomendasi penting yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam upaya meningkatkan peran perekonomian daerah di dalam pembangunan perekonomian nasional. Pembangunan perekonomian daerah yang diharapkan bukan merupakan pembangunan perekonomian daerah yang sendiri-sendiri dan parsial, namun pembangunan perekonomian di daerah tersebut harus berada di dalam suatu integrasi pembangunan perekonomian nasional, sehingga perekonomian daerah bisa menjadi pilar-pilar utama di dalam membangun daya saing kompetisi nasional di dalam kancah perekonomian global, yang mampu mewujudkan bangsa Indonesia yang kokoh, sejahtera dan berkelanjutan. Selain untuk dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan kesejahteraan dan kemaslahatan bangsa, wujud pembangunan ekonomi yang seperti ini juga diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi penting bagi integrasi bangsa di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai hal itu, diskusi dalam Sidang Komisi Ekonomi ini akan dibagi ke dalam tiga buah komponen utama, yaitu: (1) pengembangan perekonomian daerah yang terintegrasi di era otonomi daerah; (2) pengembangan perekonomian nasional dalam perspektif “ekonomi nasional yang kokoh dan berkesinambungan untuk kesejahteraan rakyat”; dan (3) keikutsertaan Indonesia dalam perekonomian internasional. Pembahasan 1. Pengembangan perekonomian daerah yang terintegrasi di era otonomi Dalam lingkup regional daerah, pembangunan di Indonesia memiliki sebuah titik balik sejarah setelah diimplementasikannya Undang-undang Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal sejak tahun 2001. Dengan diberlakukannya kedua perundangan ini, daerah diharapkan dapat lebih optimal dalam memacu pembangunannya berdasarkan keunggulan dan daya saing yang dimiliki. Pada dasarnya, potensi ini bisa berjalan karena daerah-daerah yang memiliki keunggulan sumber daya alam akan secara otomatis menikmati jumlah yang lebih besar dari pembiayaan pembangunan baik dari Bagi Hasil Sumber Daya Alam maupun Bagi Hasil Pajak, 4





sehingga perkembangannya diharapkan tidak tertinggal dari daerah yang miskin SDA, namun kaya SDM. Dampak nyata dari desentralisasi fiskal ini terlihat dari begitu gencarnya pembangunan daerah dalam 5-8 tahun terakhir. Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pembangunan ekonomi di daerah, pembenahan dan pembangunan dalam segala aspek sosial politik ekonomi dan kemasyarakatan mutlak dilakukan. Oleh karena itu dibutuhkan peran aktif dari institusi pembangunan dan institusi perekonomian di daerah, yang terdiri dari Pemerintah Daerah, badan-badan usaha di daerah, masyarakat, institusi pemerintah baik pusat maupun daerah, serta stakeholder lainnya, baik yang berada di daerah maupun di level nasional daerah karena pembangunan ekonomi dan otonomi daerah tidak saja bergantung kepada kesiapan daerah tetapi juga bergantung kepada kesiapan institusi di level nasional. Peningkatan kemampuan pembangunan perekonomian daerah yang lebih selaras dengan kekhasan potensi sumber daya alam, manusia, budaya, dan lingkungannya masing-masing untuk kemudian dapat saling memberikan kontribusi dalam pengembangan kemampuan dan daya tahan perekonomian daerah dan wilayahnya yang lebih luas, serta turut memberikan kontribusi ke dalam pembangunan perekonomian nasional sebagai satu kesatuan peningkatan kualitas pembangunan nasional, perlu menjadi salah satu sorotan di dalam pembangunan perekonomian daerah di era otonomi daerah ini. Untuk itu, beberapa fokus yang patut mendapat perhatian di dalam sesi diskusi pembangunan perekonomian daerah ini adalah : (1) Bagaimana setiap daerah mampu mengidentifikasi kekuatan dan keunggulan ekonominya berdasarkan ketersediaan dan potensi sumber-sumber daya yang dimilikinya, yang meliputi sumber daya alam, manusia, budaya, dan lingkungannya? (2) Bagaimana setiap daerah mampu membangun institusi dan organisasi perekonomian yang sesuai dengan keunggulan potensinya, yang mampu menjadi "enabler" yang turut menjaga keselarasan dan perkembangan perekonomian daerah sesuai dengan potensi-potensi tadi dan carrying capacity-nya? (3) Bagaimana setiap daerah mampu menghimpun dan menggalang sumber daya finansial pembangunan di daerahnya, baik bagi pelaku-pelaku ekonomi besar di daerah maupun bagi pelaku-pelaku usaha kecil dan menengahnya? (4) Bagaimana daerah mampu menghimpun dan menggalang sumber-sumber daya manusia, pengetahuan, infrastruktur, teknologi, dan energi serta mampu membangun dan menggalang kolaborasi GRAB (Government-Researchers-Academics-Business) yang mampu merevitalisasi dan mengembangkan potensi pembangunan ekonomi di daerahnya? (5) Bagaimana daerah mampu menjalin kerjasama dan kolaborasi antar-daerah dan antara nasional dan daerah dengan memanfaatkan keunggulan komparasinya masing-masing sehingga terjalin suatu upaya interaksi kontribusi perekonomian yang dapat meningkatkan integrasi bangsa? 2. Pengembangan ekonomi nasional dalam perspektif “ekonomi nasional yang kokoh dan berkesinambungan untuk kesejahteraan rakyat” Pada level nasional, demokratisasi ekonomi yang mampu mengembalikan kemandirian, daya tahan dan keberlanjutan pembangunan kepada segenap elemen dan lapisan masyarakat 5





perlu mendapat tempat yang layak sehingga pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional juga terdistribusi ke segenap elemen dan lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Reposisi dari kondisi, potensi, dan kemampuan bangsa di dalam kancah perekonomian internasional juga perlu dilakukan secara akurat, untuk kemudian diterjemahkan ke dalam peran dari setiap elemen pelaku aktivitas ekonomi dan setiap wilayah sesuai dengan kondisi, potensi, dan kemampuannya masing-masing. Kesiapan dalam pengembangan kebijakan dan institusi pembangunan ekonomi baik formal maupun informal di level nasional juga diperlukan untuk meningkatkan dan mendorong pembangunan ekonomi daerah di era demokratisasi dan otonomi daerah sekarang ini. Oleh karena itu , pembangunan ekonomi nasional harus dimulai dengan menyusun suatu Platform Pembangunan Ekonomi Nasional yang sesuai dengan kondisi sosial, kultur, budaya, pendidikan, dan adopsi nilai-nilai luhur pada sistem ekonomi yang telah ada sehingga arah dan tujuan perekonomian indonesia dapat di ketahui dengan jelas dan dapat dikontrol ketika terjadi penyelewengan tujuan. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahunan yang Specific, Measurable, Attainable, Realistic, Timely and Spatialy Indentifyable Policies (SMART & SIP) yang berkesinambungan dan yang berpihak pada pengembangan ekonomi daerah, pengembangan UMKM, penyusunan kebijakan perekonomian antar-wilayah sub-nasional yang saling terintegrasi dan kokoh, pemberdayaan ekonomi dalam skala makro, pembangunan situasi bisnis yang kondusif, serta pengembangan perekonomian yang berorientasi kepada ketahanan energi serta ketahanan pangan dan mengacu kepada keberlanjutan (sustainability) atas lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan jati diri bangsa, mutlak untuk dilakukan. Sebagaimana vitalnya penyusunan perencanaan, demikian juga dengan pengimplementasian yang mutlak didukung oleh prinsip transparansi, kerjasama, dan akuntabilitas untuk mereduksi peluang-peluang terjadinya korupsi dan penyalah-gunaan kekuasaan yang telah lama merusak sendi-sendi pembangunan nasional di Indonesia. Pengimplementasian beragam rencana pembangunan tersebut juga mutlak dilengkapi dengan mekanisme dan sistem check and balance yang melibatkan masyarakat baik masyarakat Indonesia sendiri maupun internasional. Untuk itu, beberapa fokus yang patut mendapat perhatian di dalam sesi diskusi pembangunan perekonomian nasional ini adalah : (1) Bagaimana, secara nasional, Indonesia mampu melakukan penilaian terhadap kekuatan, peran, dan peluang bangsa di dalam kancah perekonomian internasional dan mampu menterjemahkannya secara substansial dan spasial ke dalam elemen-elemen pembangunan bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia? (2) Bagaimana, secara nasional, Indonesia mampu mengidentifikasi peluang dan potensi daerah secara akurat untuk kemudian mampu meningkatkan akselerasi, sinergi, dan kolaborasi antara kebijakan pusat dan daerah dalam mencapai target pembangunan substansial dan spasial yang diinginkan? (3) Bagaimana bangsa Indonesia mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, terutama bagi UMKM yang menjadi peyerap terbesar tenaga kerja di sektor industri dan perdagangan? (4) Bagaimana Indonesia mampu mendorong terdistribusinya sumber daya modal (finansial), SDM, teknologi, energi, infrastruktur, dan sumber daya lainnya ke daerah 6





sesuai dengan potensi dan ketersediaan sumber daya daerah? (5) Bagaimana Indonesia, secara nasional, mampu mengendalikan kesinambungan pembangunan ekonomi jangka panjang dalam perubahan kepemimpinan politik yang bersiklus lima tahunan? 3. Partisipasi Indonesia dalam Perekonomian Internasional Dalam lingkup internasional poin utama dari strategi pembangunan Indonesia hendaknya bertujuan untuk memperkokoh kondisi perkonomian nasional yang dibangun dari jalinan perekonomian daerah-daerah yang ada di Indonesia di kancah perekonomian global yang terintegrasi. Selain itu, upaya-upaya untuk menstabilkan dan meminimalisir dampakdampak fluktiasi perekonomian global seperti dampak dari external shock yang terjadi di pasar global, baik yang berdampak pada trade, investment, dan stock market, dengan mengidentifikasi potensi peran dan keunggulan perekonomian Indonesia di lingkungan internasional juga perlu dilakukan untuk memperkokoh fondasi perekonomian Indonesia di masa datang. Strategi ini juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan bargaining power bangsa Indonesia di pasar global baik yang berkaitan dengan produk ekspor, tujuan investasi maupun peranan dalam Global Value Chain. Diharapkan dengan peningkatan daya saing tersebut, Indonesia tidak hanya bersaing dengan incumbent seperti Malaysia dan Thailand, atau new entrants seperti Vietnam yang juga merupakan pesaing dalam perdagangan dan investasi, namun dapat bersaing dengan negara-negara maju di luar Asia. Kecenderungan yang terjadi selama ini misalnya digambarkan dengan hubungan antara Singapura dan Batam. Dengan kekuatan biaya buruh yang murah, Batam dijadikan sebagai tempat pengolahan produk ekspor Singapura. Namun demikian nilai tambah dan kontribusi terhadap pembangunan masih rendah karena hanya berbasis pada upah tenaga kerja. Untuk itu ke depan diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan dari peranan Indonesia dalam Global Value Chain dunia. Beberapa fokus diskusi yang patut mendapat perhatian di dalam sidang sesi keikutsertaan Indonesia dalam perekonomian internasional ini adalah antara lain menyangkut repositioning Indonesia di pasar global; penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan penekanan terhadap the cost of doing business terutama pada sektor-sektor yang diunggulkan untuk meningkatkan arus investasi asing ke dalam perekonomian nasional; pembuatan road map perdagangan internasional yang bisa memaksimalkan nilai tambah perekonomian bangsa melalui pengembangan perekonomian nasional yang memadukan basis keunggulan comparative dan keunggulan competitive di Indonesia; serta upaya peningkatan peran Indonesia dalam Global Value Chain. Pada akhirnya Indonesia dapat berkembang dan bersaing dalam perekonomian global, serta mampu mengantisipasi terjadinya krisis global dengan kekuatan struktur fundamental ekonomi yang kokoh, dan menjadi negara yang mampu mensejahterakan rakyatnya secara berkelanjutan di masa mendatang.

7





Penutup Rangkaian diskusi bidang ekonomi ini akan dilangsungkan selama satu hari penuh pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2009, pada saat sesi pararel diskusi komisi-komisi pada Simposium Internasional 2009 nanti. Rangkaian diskusi akan dilakukan dalam format "diskusi meja bundar terpimpin" (guided round table discussion). Setiap sesi akan dipimpin oleh seorang moderator akan membahas tema-tema dari suatu komponen utama di atas dengan diawali oleh presentasi dari para pembicara utamanya sebagai paparan pemancing diskusi dari para peserta dan pembicara lain yang hadir. Dengan menggunakan metode tersebut, diharapkan bahwa setiap sesi diskusi akan mampu merumuskan catatan-catatan penting yang patut untuk direkomendasikan kepada bangsa dan pemerintah Indonesia, agar dapat menjadi salah satu masukan bagi perumusan strategi pembangunan bangsa di masa depan. Oleh karena itu, kehadiran dan keikutsertaan seluruh pembicara dan peserta di dalam seluruh rangkaian diskusi Sidang Komisi Ekonomi ini sangat kami harapkan.

8



TERMS OF REFERENCES KOMISI EKONOMI

Recommend Documents