terkait adanya ketidakjelasan rumusan tugas dan fungsi

ENIM PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA NOMOR

5 TAHUN 2Or3

TENTANG

PERUBAHANATASPERATURANDAERAHNoMoR15 TATA KERJA TAHUN 2OO8 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN DAERAH SATUAN POLISI PAMOI'IG PRAJA DAN LEMBAGA TEKNIS

TNSPEKTORAT,

KABUPATEN MUARA ENIM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang I

bahwa dalam upaya penataan organisasi perangkat daerah terkait adanya ketidakjelasan rumusan tugas dan fungsi

a.

organisasiperangkatdaerahyangmengakibatkanmultitafsir fungsi dan terjadi tumpang tindih serta duplikasi tugas dan makaperludilakukanpenataannomenklatuq.danstruktur organisasi Perangkat daerah; b.

bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 2008 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,

SatuanPolisiPamongPrajadanLembagaTeknisDaerah Kabupaten Muara Enim.

Mengingat

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undarrg-UndangNomor23Tahunlg5gtentangPembentukan

DaerahtingkatlldanKotaprajadiSumateraSelatan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahunlg5gNomorT3,

TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia Nomor L82Ll; 3.

Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun2oo4NomorL2l,TambahanLembaranNegara

2

sebagaimana telah Republik Indonesia Nomor 4437i'

dengan Undang-Undang Nomor beberapa kali diubah terakhir Perubahan Kedua atas Undang-

L2 Tahun 2008 tentang

UndangNomor32Tahun2o}4tentangPemerintahanDaerah Tahun 2OOg Nomor 59' (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik a8aa);

Tahun 2OOT tentang Peraturan Pemerintah Nomor 38 Antara Pemerintah' Pembagian Urusan Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Propinsi Indonesia Kota (Lembaran Negara Republik

4.

Kabupaten

/

Tahun2oolNomor32,TambahanLembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor a737\;

2OO7 tentang

4L Tahun Peraturan Pemerintah Nomor (Lembaran Negara Republik Organisasi Perangkat Daerah 89' Tambahan Lembaran Indonesia Tahun 2OO7 Nomor

5.

Negara Republik Indonesia Nomor

6.

aTa\

;

Tahun 2OtO tentang Satuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Negara Republik Indonesia Polisi Pamong Praja (Lembaran

Tahun2oloNomorg,TambahanLembaranNegaraNomor 50ea);

57 Tahun 2oo7 7. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

Organisasi Perangkat tentang Petunjuk Teknis Penataan DaerahsebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanMenteri

DalamNegeriNomor5TTahun2oortentangPetunjukTeknis

PenataanOrganisasiPerangkatDaerah(BeritaNegara Nomor 537); Republik Indonesia Tahun 2010

8.

Enim Nomor 15 Tahun Peraturan Daerah Kabupaten Muara

20ostentangPembentukanOrganisasidanTataKerja

Praja dan l'embaga Teknis Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Muara Enim (Lembaran Daerah

Daerah Kabupaten

Nomor 25 Seri D)' Kabupaten Muara Enim Tahun 2OO8

Dengan Persetujuan Bersarna

DEWANPERWAKII,ANRAKYATDAERAHMUARAENIM dan BUPATI MUARA ENIM MEMUTUSKAN

ATAS PERATURAN MCNETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN

DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2OA8 TENTANG PEMBENTUKAN POLISI ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, SATUAN PAMONG PRAJA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM Pasal I

15 Tahun Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor Kerja Inspektorat, 2OO8 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kabupaten Satuan Polisi Pamong Fraja dan Lembaga Teknis Daerah Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Muara

2008 Nomor 25 Seri D) diubah sebagai berikut

1. Ketentuan

:

Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

:

Pasal 2

kerja Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk organisasi dan tata lembaga teknis daerah yang terdiri dari : a. Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan terdiri dari 1. Inspektorat KabuPaten; 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

3. Badan Pengelolaan Keuangan 4. Badan KePegawaian Daerah; 5. Badan Lingkungan HiduP;

:

dan Aset Daerah;

6.BadanKeluargaBerencana,PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak

;

4

7. Badan

Pemberdayaan Masyarakat

dan

Pemerintahan

Desa;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; pertanian, perikanan dan Badan pelaksana penyuluhan

8. g.

Kehutanan;

lO.BadanPenanamanModaldanPerrzinanTerpadu;

ll.SatuanPolisiPamongPrajadanPerlindunganMasyrakat. b.LembagateknisdaerahyangberbentukKantorterdiridari:

1.

2. 3. 4. 5.

Kantor Ketahanan Pangan; Kantor Perpustakaan' Arsip dan Dokumentasi; Kantor Komunikasi dan Informatika; Rabain; Rumah Sakit Umum Daerah Dr' H' M' Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi;

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat t2l diubah' berbunYi sebagai berikut

sehingga

:

Pasal 6

(1) Struktur Organisasi Inspektorat terdiri dari

:

a. InsPektur;

b. Sekretariat, membawahi

:

1. Sub Bagian Administrasi dan Umum;

2. Sub Bagian Perencanaan; 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan' c. InsPektur Pembantu WilaYah I d. InsPektur Pembantu WilaYah II e. InsPektur Pembantu WilaYah III f. InsPektur Pembantu WilaYah IV g. KelomPok Jabatan Fungsional'

(2)Baganstrukturorganisasilnspektoratsebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini'

3.

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) berbunYi sebagai berikut :

dan ayat (2) diubah, sehingga

Pasal 10

(1)

Struktur organisasi Badan Perencanaan Daerah terdiri dari

Pembangunan

:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahi

:

1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Perencanaan. c.

Bidang Rencana strategis dan Pen5rusunan Proglam, membawahi

:

1. Sub Bidang Penlrusunan Rencana Strategis

;

2. Sub Bidang Pen5rusunan Program. d. Bidang Ekonomi, membawahi : 1. Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan; 2.

Sub Bidang Perindustrian

Perdagangan, Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah dan Penanaman Modal' e. Bidang Sosial BudaYa, membawahi : 1. Sub Bidang Pemuda, olahraga Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata;

f.

2. Sub Bidang Kesehatan, Kependudukan dan sosial. Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana, membawahi : 1. Sub Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah

;

2.SubBidangPerhubungandanKerjasama

'

Pembangunan. g. Bidang Ruang dan Lingkungan Hidup, membawahi

:

1. Sub Bidang Pengendalian Tata Ruang;

2.SubBidangLingkunganHidupdanSumberDaya Mineral. h. Bidang

Penelitian dan Pengendalian

Perencanaan

Pembangunall, membawahi : 1. Sub Bidang Penelitian dan Statistik; 2. Sub Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan.

i. j. (2)

Unit Pelaksana Teknis; Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini.

6

4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 4 (empat) Pasa1, yakni Pasal 1OA, Pasal 108, Pasal lOC dan Pasal 10D sehingga

berbunyi sebagai berikut

:

Pasal 1OA

(1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

(2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertangggng jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 10 B

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan pen5rusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pasal 10 C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 B, Badan Pengelolaan KeUangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

b. c.

pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

d. e.

pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan umum; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas

dan fungsinya. Pasal 10 D

(1) Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari

:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahi

:

7

1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagisn Keuangan; 3. Sub Bagian Perencanaan' c. Bidang Anggaran, membawahi : 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;

2. Sub Bidang PenYusunan Anggaran;

3.subBidangAdministrasidanEvaluasiAnggaran. d. Bidang Perbendaharaan, membawahi : 1. Sub Perbelanjaan dan Pembiayaan; 2. Sub Bidang Administrasi Perbendaharaan; 3. Sub Bidang Manajemen Kas Daerah' e. Bidang Aset, membawahi

:

1. Sub Bidang Penatausahaan Aset; 2. Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan Aset;

3. Sub Bidang Pemanfaatan Aset'

f.BidangAkuntansidanPertanggungiawaban'membawahi: l.SubBidangAkuntansiPendapatandanPiutang; 2. Sub Bidang Akuntansi Belanja, Pembiayaan dan Investasi.

3. Sub Bidang Pertanggungiawaban Keuangan' g. Unit Pelaksana Teknis; h. KelomPok Jabatan Fungsional' (2) Bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan

.AsetDaerahsebagaimanatercantumpadalampiranlll Peraturan Daerah ini.

(2| diubah, 5. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 14 ayat (1) dan ayat sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 14

(u struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat, membawahi

:

1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Perencanaan

c.BidangPerencanaandanDataPegawai,membawahi:

8

1.

Sub Bidang Perencanaan, Penetapan dan Pengendalian

Jumlah Pegawai; 2. Sub Bidang Data dan Dokumentasi Pegawai. d. Bidang Mutasi, membawahi

:

1. Sub Bidang Pengangkatan, Kepangkatan dan Pensiun;

2. Sub Bidang Pemindahan dan Pemberhentian. e. Bidang

Pembinaan dan Kesejahteraan

Pegawai,

membawahi: 1. Sub Bidang Pembinaan Pegawai;

2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.

f.

Bidang Pendidikan Pelatihan, membawahi : 1. Sub Bidang Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Prajabatan; 2. Sub Bidang Pendidikan Pelatihan Teknis Fungsional; 3. Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Pelatihan'

g. Unit Pelaksana Teknis;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(21 Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah

ini.

6.

Ketentuan Bagian Kelima Pasal 19 ayat (1) dan ayat (21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Bagian Kelima Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasal 19

(1) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pendukung tugas

Bupati di bidang keluarga berencana,

pemberdayaan

perempuan dan Perlindungan anak.

(2) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

9

7.

Ketentuan Pasal 2O diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

:

Pasal 2O

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan pen5rusunan

dan pelaksanaarl kebijakan daerah di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

8.

Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

:

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi a. perumusan kebijakan

:

teknis di bidang keluarga berencana,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana, pemberdayaan

b. pemberian

perempuan dan perlindungan anak; c. pembinaan

dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga

berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; d. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan umum; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan

fungsinya.

9.

Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

:

Pasal22 (1)

Struktur organisasi Badan Keluarga Pemberdayaan Perempuan

dari: a. Kepala Badan; b. Sekretariat, membawahi

Berencana,

dan Perlindungan Anak terdiri

:

1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagtan Keuangan; 3. Sub Bagian Perencanaan. c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, membawahi:

10

1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan

2. Sub Bidang Perlindungan Anak d. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahi 1.

:

Sub Bidang Pen5rusunan Parameter dan

Kerjasama

Pendidikan KePendudukan; 2. Sub Bidang Analisis Dampak Kependudukan' e. Bidang Keluarga Berencana

membawahi

dan Kesehatan Reproduksi,

:

l.SubBidangBinaKesertaanKeluargaBerencana; 2. Sub Bidang Bina Kesehatan Reproduksi' f. Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi, membawahi : dan 1. Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi Edukasi;

2.SubBidangHubunganAntarl,embagadanBinaLini LaPangan;

Bidang Data dan Informasi' g.BidangKeluargaSejahteradanPemberdayaanKeluarga, 3. Sub

membawahi 1.

:

Sub Bidang Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;

2. Sub Bidang Ketahanan Remaja; 3. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga'

h. Unit Pelaksana Teknis; KelomPok Jabatan Fungsional'

(2) Bagan

strulifur organisasi Badan Keluarga

Berencana,

Pemberdayaa.r-PerempuandanPerlindunganAnak sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Lo.Ketentuan Pasal 26 ayat berbunyi sebagai berikut :

(l) dan ayat (21 diubah, sehingga

Pasal 26 (1) Struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahi

:

11

1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Perencanaan c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Guna, membawahi

dan Teknologi Tepat

:

1. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

2.SubBidangPemanfaatanTeknologiTepatGuna. Budaya d. Bidang Pemberd.ayaan usaha Ekonomi dan sosial Desa, membawahi

:

l.SubBidangUsahaEkonomiMasyarakatDesa;

2. Sub Bidang Sosial Budaya dan Adat' e. Bidang Bina Pendapatan dan Aset Desa' membawahi 1. Sub Bidang Bina PendaPatan Desa;

:

2. Sub Bidang Bina Aset Desa'

f.

Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa, membawahi 1. Sub Bidang Pemerintahan Desa ; 2. Sub Bidang Administrasi Desa'

:

g. Unit Pelaksana Teknis;

h. KelomPok .Iabatan Fungsional'

struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan vI Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum pada lampiran

(2) Bagan

Peraturan Daerah ini.

ll.Ketentuan Bagian Ketujuh Pasal 27 ayat (1) dan ayat sehingga berbunyi sebagai berikut

(21 diubah,

:

Bagian Ketujuh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal27

(1)BadanKesatuanBangsadanPolitikmerupakanunsur

pendukung tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik'

(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang jawab Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggUng kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah'

t2 12. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut

:

Pasal 28

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai

tugas

melaksanakan penJrusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. 13. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut

:

Pasal29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

di bidang kesatuan bangsa dan politik; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik; d. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan umum; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan

fungsinya. 14. Ketentuan Pasal 3O diubah, sehingga berbunyi sebagai

Pasal

berikut

:

3O

(1) Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri

dari

:

a. Kepala Badan; b. Sekretariat, membawahi 1. Sub Bagian Umum

:

;

2. Sub Bagian Keuangan

;

3. Sub Bagian Perencanaan. c. Bidang Ideologi Kebangsaan membawahi

dan Kewaspadaan

:

1. Sub Bidang Ideologi Kebangsaan;

2. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional.

Nasional,

l3

d. Bidang Ketahanan Budaya, Agama

membawahi

dan

Kemasyarakatan,

:

1. Sub Bidang Ketahanan BudaYa;

2. Sub Bidang Ketahanan Agama dan Kemasyarakatan . e. Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Ekonomi,

membawahi

:

1. Sub Bidang

Politik Dalam Negeri;

2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi. g. Unit Pelaksana Teknis; h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Daerah ini. 15. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut

:

Pasal 34

(1)

Struktur Oganisasi Badan Pelaksana Penyuluh Perikanan dan Kehtrtanan terdiri dari

Pertanian,

:

a. Kepala Badan

b. Sekretariat, membawahi

:

1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Perencanaan.

c..Bidang Penyelenggaraan Penyuluharl, membawahi : 1. Sub Bidang Kebijakan dan Prograrna Penyuluhan;

d.

2. Sub Bidang Pelaksanaan dan Pengembangan Pen5ruluhan. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan, membawahi :

1. Sub Bidang Kelembagaan; 2. Sub Bidang Ketenagaan.

e. Bidang Informasi dan Pelatihan, membawahi 1. Sub Bidang Informasi Penyuluhan; 2. Sub Bidang Pelatihan PenYuluh.

:

f.

Unit Pelaksana Teknis g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan KehUtanan sebagaimana tercantum pada lampiran

VIII Peraturan Daerah ini.

14

Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 34 A, Pasal 34 B, Pasal 34 C dan Pasal 34 D berbunyi sebagai

L6. Diantara berikut

:

Pasal 34 A (1) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu.

(2) Badan Penanaman Modal dan Perizinaa Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah. Pasal 34 B

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pefizinan terpadu. Pasal 34 C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 B, Badan Penanaman Modal dan Pertzinan Terpadu menyelenggarakan fungsi

:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanalnan modal dan

perizinan terpadu; b. pemberian

dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan

daerah di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman

modal dan penzinan terPadu; d. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan umum; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 34 D

(1) Struktur organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizrnan Terpadu terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat, membawahi 1. Sub Bagian Umum;

:

l5 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Perencanaan c. Bidang Penanaman Modal, membawahi

:

1. Sub Bidang Promosi dan l(erjasama;

2. Sub Bidang Pelayanan Informasi Investasi dan Usaha; 3. Sub Bidang Pengendalian Penanaman Modal. d. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu, membawahi

:

1. Sub Bidang Pelayanan;

2. Sub Bidang Administrasi Perizinan;

3. Sub Bidang Pertimbangan Hukum. e. Bidang Data dan Pengelolaan Pengaduan, membawahi: 1. Sub Bidang Data;

2. Sub Bidang Pengelolaan Pengaduan.

f. Unit Pelaksana Teknis; g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan

struktur organisasi Badan Penanaman Modal

dan

Perizinan Terpadu sebagaimana tercantum pada Lampiran IX Peraturan Daerah ini. 17. Ketentuan Bagran Kesembilan Pasal 35 ayat (1)

sehingga berbunyi sebagai berikut

dan ayat (2) diubah,

:

Bagian Kesembilan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Pasal 35

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat. (2) Satuan Polisi Pamong Prqia dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 18. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut

:

Pasal 36

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penJrusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat.

16

19. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut

:

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36,

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi

:

dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

a. penyusunan program

masyarakat serta perlindungan masyarakat; b.

pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

c. pelaksanaan kebljakan

penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat di daerah; d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah dan atau aparatur lainnya; dan e. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

f. pelaksanaan urusan

kepegawaian, keuangan dan umum; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya. 20. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

:

Pasa1 38

(1) Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari

:

a. Kepala Satuan;

f.

Sekretariat, membawahi

:

1. Sub Bagran Program;

2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagran Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah,membawahi 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pen5ruluhan;

2. Seksi Penyidikan dan Penyelidikan.

:

t7

d. Bidang Ketertiban

Umum d.an Ketentraman Masyarakat,

membawahi: 1. Seksi OPerasi dan Pengendalian;

2. Seksi Kedasama. g. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi

:

1. Seksi Pelatihan Dasar;

2. Seksi Teknis Fungsional' h. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:

1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; 2. Seksi Bina Potensi MasYarakat'

i.

KelomPok Jabatan Fungsional'

(2) Bagan struktur organisasi satuan Polisi Pamong Praja dan

Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum pada LamPiran X Peraturan Daerah ini'

berikut 21. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai

:

Pasal 46

(1)StrukturorganisasiKantorPerpustakaan,Arsipdan Dokumentasi terdiri dari

:

a. KePala Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. seksi Program, Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan ArsiP;

d.SeksiPengolahandanPelayananBahanPustaka; e. Seksi Pengolahan dan pelayanan Arsip dan Dokumentasi;

f.

KelomPok Jabatan Fungsional'

(2) Bagan Struktur organisasi l(antor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana tercantum pada Lampiran xI Peraturan Daerah ini.

22. Ketentuan Bagian Kedua Belas Pasal 47,Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 d.ihaPus.

2g. Ketentuan Bagian Enam Belas Pasal 66 dihaPus.

Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 dan

18

Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengUndangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Di pada BUP

di Muara Enim 2/b 1ur^r gl(}t6, ARA ENIM,

MUZAKIR SA] SOHAR

Diundangkan di Muara Enirn pada tanggal

95 :tlUt

;Lor3

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM,

4

TAUFIK RAHMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2013 NOMOR

6--

c.

EEEEE

xEaso >ru>gz EEZH€

Ei cF AA o oz

fr z

w

XW

.-:

Edo

tsG zv

C> n2

Eo 9<

Be t'J

'.2 d

od 2r' o

.C,=

<x cj xfr P6

z

rqE

ZQ

za

=2a

r!

<E

2

>fr

2 a ru

H6

t5

*l

o

z-)

-l

e

z a t!

€X

-E rt-

dn >"u

t14 =EE

z.l c xrr-l'U-lZ'UtS>14E{F{oE!P d4ZNZ>FZ .-C-lCil>rd

z a

{ E-l E

cN

Jr

F '0 LTJ

Ed

fr

a

fr

2=e ,-3d Cfr A =Eg
z+ c

a FJi

EU >?a

t5

dE

E

<x -i-:

^zE

EF F'o

HH

z

TE T5

BU

EEEE

HH

P

EE ZTEE N).-.Y^Li '^) \) 4 ";AZ x E Z EAa -'a* C

>oe Hzo

IEE xasr Erl

<Ed

z*)

shE; c-Eoj '

'E

za

E=rE=OEE Z-iz 4-

t{ ru< EEco

>cH 3BE

E;6 z> z

aaz =H= u>H

P*22

eHu "r.xo -l o h 4

7 15

E

-o

Ed I5>

3o EU> >z 7q / r-, li

CN

ZC >X z,) ;2u f50 FF >o

E>

-2 >a

w> ca 'o'

>EE

-)> tal U z> >z >

EE

6e

3l

>-g

E=

sg

E9 ,z E> z 'd

Exo

(n9alf, =t!ct SUEs EC>U

FFgE z-27)

xE

(./)

-H.oF, >cc.)FC:

8u \:q

pu=Ebd

Ftr Bb Se ;> c)

EEEHE Eu,<&d b*

=y

z

(h

xIa

ss

HnHS HEFE

#w UF SB

Essx

sFu

Sr.tKEE

EgL

E={

f,to ?

x@

JHJ44-

14> >P Er!E.i E= zFz>fr2, *lC*liFr

LH

ni>

rtz oD1DHEt :Eo F"I [rl

A

zY C=a

'o

>

E; Hf

>p >@ :i-

E2LJ id

C = N

*;2-= E

fr -lb

Ph +

sfi sr =6 <'tr lTI

:_:

>

fr

n a

L

2, 1 ar-. \JH

4a w fc-

6D >, 5Ee

2u EE z t' AEF u+i fr

a

L./

A

FIr

Hf

t5 Ed

O

zo +3

E9 + >N

trJ

t'F

t

FTHG]U)

UU,

HHBS

$Fs

ESEp EEEH

5\tr =

c-rr

>F!

BEE

^EH

F Ffi

va tr> F]

EEEEg

zz 9p

+ rq5 i{m

-l

o N

E >,

15

z

E

UED

za f,2 6a

*l -)

-fr

n3 EE

X9 H6 EE n3

r!

>o

F3ra

"rA' EFO

a6e

z

tq

F. Fd

z Oo

;E' EE za

€d

DE

DE

EA Z-

ZV

EB EE

XU EE sa 2

3Ed

fu,

za

oo

EUO EE z

>a

r!

ts

gz tIJ E -"u

6o

z> =gl-

fr

z

z

o E

z t!

c z

z

z L

Fra

3d ET, 26 XU >b a2 clQ

t!

Er,

sFs c0tsE

n>d >2

EEr; -U

>aO :C'J D >NZ z

o 2

TU

-!w(a

-<2w

F=E

"u ts

E

"0

rTJ

E'

EU EE EO 2

z

x$>tElt!trI C,) *i'U -, Z 'U t' r-rt9P

frE.=EEEEF Nl

E trl

>a 2d !i E

>E EE >D

z1 yQ a

C N

14 ,J

H*O+O

z ia zd qU crE TU >D

E

z\ c)F'(a

+2d, E=d !LE H>U

D=e B>o E

1-lxJZ

z.a= > C-EU:i

>!a

zt,

EEEE AAEE

a ts

.J

,J

Jr

P

HH

EE

ErE ;x

a a

\h<=

r!

z =

E

E

F> gX

>C 32ta EEE 4 4li

EcoE 162

Zf,o <2 E.-

a-> H.

g

E

fr

z €

He

7,a

,!za

rEiC!

i'et uitE >=u AEE #o :-r

z

U

z

L]JH

eE9 ?2e >U

2s* ;jU"'.

e

B;E

2

F

3FE = L9-F

Xn
a> iz

EEE

z

>,D,2

u>H

cHs rt i{m *l

-l

XEd EEO

C> FZ

3e H_,

^<X r. -l >(-

frn F9

U*

tU

t!

{s

EH

HES

EHFS

*Ee

HErF

Ura

BBp sxtl SC}

tr

riz t

\rJ

FQur

"i.EH !

= -Qu HF;

EE

ELU EEe *Eo

z

tr

\rl

CS !. ,D

S = ,E

EE ZQ 7.2 a a

tq

s

U)

14

o

EE

{ z

Fl ai r

l{ fr

f B \'J

E:u

E=A EBS 7Ubtr EtrE EEE

HEa

ts

5Es

CU =Er

EE"

dF =8fr

A

Bb

ERE PXH

e*o

a =

d,a4'u4Z'Et' S>Etcl HnHP

a4ZnZ>fr<. !^i

t! (, E

C N

:tr B]

r,

Hoa

tri

HS RE EB EH o b € E

FS

Fu

EH

ilH s

c a !rH ts=E

EEEEEEEE C;

iilEe >Pb

EEt )UUO tr) ;b oz

PEg6 H 55Es HH

s

7 ''J^Li 2,4

iJW'-

a o l.li

n

P' 5

o=

\npn P C-ED5

27,8fr

E 4inE tQ-

TlE ;E#i: EEE 2 HzE F n ao* P>_ -2v

N

a

i'oOf llO'uP 4tl4z

C

fr H

Z

F

U

3 tr1

:

F

A

Eu,

B

!(a t! cl XU

FS ^EE

TB 3B ts h

E *t

He EE HB (A o F tr,

x E

'!Jr,

BH$ EEU HBF EHB ? p =

ts

Uh{

xu trb

teo

H=8 qBE rn ' Xncrr

zg-l

6e2 H>* L./

t-

2,2> !l (,/)

zUrx^. Er55 AX@ -l

rJ

v =

t'l

EE

o z '= ed a -l trl

z

l1

U .l F \! fu il

ia

xx >tri

Irl

B4

A

Eo

TJ UI

!e sts

NRU

tb

== !o 2

=U 'nD Ei= hct t!

3Sc EEr XtE

EHcr

4

ti

S

>C =\j XE

ts

=

=c PU

>E BB ts

z

HB

15

o

t' lrl zz U a zQ o

z z

<[ll

>=

Ed

U

z

E

X trJ

t-

Ed

\J trl

IJ

HE

=

EF"

"eE

HHS EAE EBH BFH

EEES UE!ts EEFH NEEf; =vH rff

=fi

e ru N -l o H

G]

z

EE

r$

7 = r5 fr z o t{ z

Su >F{ Fu

Er tt

zF

lo

l=

'o

r4

S

x

"E?

= EO

rq

,1

t

z xt! lri t-

=

CDS FTP l'F 2J

H

ai B

tu

xEa F,i>cJ

NxU

4

tU

r"UiA

SOU

HES

EHE tutsL HEU 8go U2 Q>

EHH

EFE gEE

AFB

FHH

ts

S

h o L

?\ rr px

F Fr

n

a

H

>tr

=E EPS

Su) U(:

BH

FEH

EB s

FfrB 2U

\1L EH x

Eg1

tsg

Q

o

+ n

a

S U

. H, HH$

EEH OEfr o =

Fts

6p *U

h ;L

i:*E fN-. dryE gQL EHZ

aFa s

E

ai

t!

Sra

Ee >U

Fu h> =E Fa

x\.J

Eu

>

14x 'u zY e1 z

t= -a u

NH HB S'J L d4

<'u

-, atLJts

dE 2o z t'It Ed =

zo +3

z

a

?>

U >Ci

zz "-C

XHES

Sku ib'(b

+

EEHH HFFB

F.iHO

o

E>.

-!-

X "E=

tsU o> !=

XE

FB

-) rd X i(n t5,

fr ES t'./ o

l'1

N)r{

g

AeF U+T

14

t-,

Z'

.no I UIEJ

6n3

UQE

z>* xE<

fr#-

P =a -INP P] >p EU:-l Ya fr E2 Ep BH & gF ZZ Eq '-2, 4 H

V)

EH

:o

t9

\J

BS

El

fiz eLa" <>

C N tr

.l'U -l Zn ? X(, >P r!t!ttrrt!P W= zfrz>n= -lC*jl>'u hi> >rrl>\./*J=

X@ -l

fr .l

N

r5

z =

U

Ed

z

O

H

z

a t5 -l = fr

\

-tr

5

\.J

E

Ul

Nhb (Stu

c;=E FEH

t5

Va FS Eu

EEr EE;

=E EX

=Ft S6o A<

o tr o

U

o az a a w E

Ets HH

ts

="

*.r

s-,J

z*l .l c FL F z oF

\f

tu

Qts}

W

-) \J

t{ z z 3 15

HS nh

Bq

$ !

fr = taj n t., U

z

:.lJ

z

TD

trj

(n

b

o U)

o> ps

E l-. rn

SE >tr SE

pz Ea

HFU

Xul

*=E tsytr

H*qu p 5!,1L

(,Ei:

>=X

'J

K\:<

:;o xx

>.2 (/)(J h

r8o

r\

= H

!

b.

i.>

> H

= a

(,U

ts-

U

ts

is

t5

2

tr \ B

Fa PE

6u F] I]

:x Ee

cN

U

=

No

Xu =E EF EB H

f,

(a

E

f,

Iu XL 3r =rr

fro trl H U l!

Er (./)

b

P

a

*pts

? C

n

xa -iE4znfrlll1f4-H>

2; zfrz>n= -lC-liF,r >5i>Lr*lI HH L-

'u> >z t-l * Lr,A

z

ETl

Va fr i-> EE ir; aO Xr0 Pr *xr az =o 8, 9fr N)-{ oE U

\

EE 5R

c9

t-r

="

EUT

$l

TDD

ES SE EE

>cr Au, =ts >tr

Efr (, b

ur

:B l! h

b

B3o =ET P>-b QEI fr?O FqU

Ur>

>=

g;

fiE >4

zY *3 s P EE:T c=6 t' >p P

c-

t{

Z*2" 'E

z

rtri

9B 6E dD >. zQ

aH BE U'JT

N

x zo +3 -l 4^) t! J; l^(JI w

Ir/

*-

a = f> >A U 15

zz

fr 2t.r &

Fri

-

E5 -

xm -l

= E 15

z >

UEE

ZQ H>

dz qq JF'

fr AC XA

,-!

>:

\ 4

t!

B

s Qa gE Fw

o tr

=H EB A

F tr

EH

GR

tq

<1

ti

E9

Oco

SQu

2D, z >+ (->(/)

(H

hE $lH E= -i \l p

R5* xslu >>L

(DP

15P

=,b

3* ,EV t-.

=

>a fr>EE

3B= Elao

=Y =z

> =

lTl

a ,l

c z Ed

z

o a E Fl *l

r!

->l

fii z *a

tr,

u3n $zw

>rE

RPE

,l ba :E-

7s zO

EZw * Y,2

*wU (gD

ots

Htsa

=^

E; >O

-Z

5BE zo

>d z*

kfo z>

P

z

!((r-)'U-lZEt' S>14E!t5oF9P

EEEESFEE

s22W2tZi gz Ea3H" 4lVlz .r.,o(

cN E

n a a o FJr

n

=a<> C-Ed:J L

x

f.l l:

ta Es

tsu I:L =E

QH

o

fU

o stsI XP vw DL

>U >b 2= o Irl E

L) x= ts *l

tsx

Fptr

rf; =<>

E3? 6ilct =tq ge RB

=

\r'p= Z

FE=H rE AAEE

EE

';#Z

65

deH 8S

Ei-E FZ =gE >OA

F

B=8 >RO

2

+BE [!l--

xa(,' zsjs 6AE vr -Pt

r22

cHu rj ".7{0O

o

F P 4

E =

UEU

ZQ H>

dz E3 XC Al/:

>=

L N

x

Ctq

EE

Sb SQu *h*' VHU

E9

H

s

tq

o

Q,A

O

RH

!h

Fu EF

EE r\i

F

t-'

c/)

EE tv>

E= U)

D

ts

EO

22 >eg >a

lEu

3B= EfrO

HH

>w r'lF ZV

KB g=

f,u r->

3z

=

trl

a -l Z tr

z

o a G

NF

rt83

>4Vl

-5

t! JDa E-,

>d Fw zO ooF

-Z

EEX zo

Eo

n

>E z* .-P

HtrE

*wU <SD

hVz FFo 5> io z> 3

2

x (, -l'U i Z'U t'

EEEEEEEH

s22g2XAi

E> EsSEo 4!-F52 ltro( *'u

>

a = = C-EU! C N

l)

a o Jr

7

XT TI' H

t! E}

o t-r EI

C

tor c,e

n

xp *H

EFU

gE

Fts

Ew

=
E

n a

U

4

t5

z F

t:L =E 6t >{J

o H

>U 5E < a\i o ts r

HX

BEd

6Ho >rq gE

EPA ?

EEEg ZVEE #oH

P =

HE EE

Xc

ifrz ;E ?rr1 F YU'! F 2 838 >Po ;

aSN

f5-H

xaut ZH-r 6 t,>, LJ 14 ->iJr LH-

azz

cHu aX@ .l

F -l

ZQ H> *2

fra N; 2-

>* z; rI t-

sN EO

#x y> \42

au)

frk !d

Ed R> -ld E> 4z 3'u t4E.

ttr try

BEo E3S EEg sFH E= lr

< E-, =E Fl '> Q5U)

Egs HEw HEX >s

tal

= Etu

lBp

f," =U El

HEH

U

HE$

>z N> >z

I* Bo

2= ?,2

t"

ts> >.(n

o t-

:rJ

t5

f. +'

EEH

C N

Ul

FS Du EF EE

.SIU ti=\

F*E

PE? -fio = =

n @

a E

n

fr trl

(D -l'U + Z'd txS>rSEnEnoEnP

r!4.zNz>FZ

-C-l--l=>'

E22gEHe-

Es3E" Ezx 4il27 ,I;E C-EdJ 'EtfiP

LrJ

E"=Vfr B H

ZADE ''J^q

EH

TdE P>_

;E#

EgE >U*

= F

taZV

z B

:oNa rq=SI =(li

EE

BHw uots' EF-D

EEH

a

*s 5H B

NBu

orE =<E{

BEb SQ? EEO f.

EAH ; 4Pfi

;

Hzo h+3

H

L'J-H

=

tBg :?>'7(Aul Zg") Hru{ aLr

u>H =

N)-

P

2z

cHu ,!n@ 4

F

z

'U

F> PO FE trl

-o

= E

r.1

z

riE

d.2 4< <=o) r!Ytr,

=FX 9Ds Fu z> z

"d> v1z

7-a dHE =zx Coa :E>>€ z.>

a

z

EE

ou2 >H 2ry,

t-2

!-X

zY, YE EEE zn> -t5z yEo

Z*)

FE ag

dfr

>o t!>

cz

*z

ET

d2 z0 z>

P; *z

E

EF

z

s= r'l A z= =6ru

H\

'd t4 '.1)

a t! Zia ST'

ga =

U

Da

3x

=o

O trl

z U

tr

z

-l F]

z a *A 3Ft 7a Ed

C N X N

C

A

t5

'U

a o

z

r5

r{ rl =otr, i'.

BX ztA

ua

Bx t5 rl za hl $J fra>=

\ o

=EEE

229 z cz F=o ac

f= FO az t

a e Ed = tq

xa Z'U t' -\ 'U + U>15tr, trl aEiP-

F

Pe3Z3=gi

-tr! ZU

E22EEXAF EsBH" gz

5D f2

PO fr fr

@

F'

X

z

'U

t5

fr tr

z@

>2 2b a DxE EHA EA

ei,27 C:EEJ

'.,r; P

EE=E ATEE

EH EE

-l

a a fr

(

a -l

c|bf,

2V LU)

z U

7E >U

z> >z Eo Q

n E, rl D n rl

EHE ;5

Er,E

rQ# va* ryzo h::3 lniiP

5G1 4*-

u>F

*zz EHH

5 tF

H

= 7 19

z

3FE =

f5_-

-ru{ ac-{

a

S

EHx

* !a u AX&

H

o E

*

>w fr> aa E> -z tse za

UC OX X-)

cc <20 Fi r-

zfr :JO fr2

U+'

>x ?o

tQ r-rtqh

-a $a Cx

O

EfR r,x *EH c6*.3 a I{ "EF

v.> -i Lrj A 14

3"0 c19

>F ,d '0

B*

>C rqB

z> =Ez

Xrr*lft4Z.U? B>rqtr,tr,-rq>

HHtI BE

HEEHEHSE

g; EsSEo aX 1?EZ

==

< A < > Ulu P C-EE:I r>t

cN

EE=E

X

-E^C

fr a a o A

fr

Z7,DE. > 2. 1 .C

n

Hto

>C F]

t5

z F

TD

N

S* ukH

REA

CE

a g ai a

SEX EEH H EHF |}{

FFi

E= ?

C> Lo6) >H :tr )>

EH E F -1 iaa

pF

;E HEE i; azw

Znfr \/

>l)

i

e

I

ryzo hr3

^) rq

z

3FE = Et'

x4(r' ts LTJ

=fr= ar* o>H azz sHu AX& .J

F -l

-