TUPOKSI DPD HPI SULUT (TUGAS POKOK DAN FUNGSI) PERATURAN ORGANISASI PASAL 33 – 39 RUMUSAN RAKERNAS IV 2003 PASAL 33 Ketua dan wakil ketua serta jajaran Pengurus DPD HPI dikukuhkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi PASAL 34 KETUA 1. Ketua dan Wakil Ketua mempertahankan dan memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan anggota DPD HPI sesuai dengan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta segala peraturan organisasi dan keputusan rapat. 2. Memilih dan mengangkat Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara serta Ketua – Ketua Biro DPD HPI 3. Ketua dan wakil ketua beserta para jajaran anggota Pengurus DPD HPI adalah pelaksana kebijakan organisasi berdasarkan MUNAS, RAKERNAS, MUSDA, RAKERDA serta RAPIMDA 4. Ketua dan wakil ketua beserta jajarannya mengeluarkan peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan instruksi – instruksi organisasi untuk kemajuan HPI kepada anggotanya di daerah tidak bertentangan dengan keputusan DPP HPI 5. Ketua dan Wakil Ketua beserta jajaran pengurus DPD HPI membina DPC – DPC HPI di bawahnya. 6. Ketua DPD HPI bertindak mewakili anggotanya baik di dalam maupun di luar pengadilan. 7. Ketua dan wakil ketua berhak membentuk berhak departemen penelitian dan pengembangan HPI sesuai dengan kebutuhan organisasi. 8. Ketua DPD HPI bertugas untuk melantik dan mengambil sumpah atau janji ketua DPC HPI yang berada di wilayahnya. 9. Bertanggung jawab atas laporan kegiatan DPD HPI baik MUSDA atau RAKERNAS atas nama DPD HPI 10. Memimpin jalannya rapat DPD HPI. 11. Menerbitkan kartu anggota. (ayat sisipan sesuai kebutuhan DPD HPI SULUT)
Tugas Pokok dan Fungsi
1
HAK – HAK KETUA DAN WAKIL KETUA BESERTA JAJARAN PENGURUS DPD HPI 1. Pengurus DPD HPI berhak atas bebas iuran anggota setiap bulan di DPD HPI 2. Berhak tidak membayar untuk Biaya Paket MUNAS atau RAKERNAS yang diadakan dalam bentuk program kerja 3. Berhak mendapat asuransi perjalanan dari organisasi DPD HPI yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Dewan Daerah PASAL 35 TUGAS DAN WEWENANG WAKIL KETUA 1. Membantu ketua dalam melaksanakan tugas sesuai dengan pasal 38 2. Melaksanakan koordinasi terhadap seluruh unsur manajemen kepengurusan yang ada dalam mengambil keputusan 3. Melaksanakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan organisasi 4. Mewakili ketua jika berhalangan hadir dalam suatu kegiatan PERATURAN TAMBAHAN YANG DISESUAIKAN DENGAN KONDISI DPD HPI SULUT WAKIL KETUA I BIDANG ORGANISASI a. Menyusun Rencana Kerja/ Anggaran sesuai Agenda Kerja DPD HPI dalam hal Tertib Organisasi b. Mengontrol/ Menertibkan Pramuwisata terdaftar/ tidak terdaftar baik yang ada di wilayah SULUT maupun pramuwisata luar yang beroperasi di wilayah SULUT. c. Mengontrol/ Menertibkan KTA (Kartu Tanda Anggota), Lisence dan sertifikat d. Dalam Pelaksanaan Kerja, berkoordinasi dengan Wakil Ketua Bidang Organisasi tiaptiap DPC. e. Penanganan kegiatan Pramuwisata secara menyeluruh dan terpadu f. Berkoordinasi dengan Wakil Ketua bidang lain dalam pelaksanaan kegiatan. g. Mengumpulkan/ mengolah data pramuwisata SULUT h. Berkoordinasi dengan Biro – Biro dan Divisi – Divisi i. Melaporkan secara berkala setiap kegiatan kepada ketua umum WAKIL KETUA BIDANG II HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT a. Bertanggung jawab terhadap penyebarluasan informasi. b. Bertanggung jawab terhadap data base Pramuwisata SULUT c. Meningkatkan wawasan pengetahuan Pramuwisata dengan mengadakan kegiatan pelatihan. d. Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan lembaga lain di bidang pendidikan/ pelatihan kepariwisataan. e. Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya. f. Pemantauan analisa, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan. g. Berkoordinasi dengan Biro – Biro dan Divisi - Divisi h. Dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan Wakil Ketua I Bidang Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi
2
WAKIL III KETUA BIDANG HUMAS a. Bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi dan publikasi atas jalannya organisasi dan program kerja DPD HPI SULUT b. Membuat dokumentasi dengan mengumpulkan foto/video kegiatan DPD HPI SULUT dan bekerja sama dengan sekretaris. c. Menjalin relasi dengan berbagai pihak, baik Instansi terkait dan para stake holders pariwisata SULUT. WAKIL KETUA IV BIDANG KESEJAHTERAAN a. Membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain dan stake holders untuk mengembangkan SDM Pramuwisata b. Melaksanakan, mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota DPD HPI SULUT. c. Mengadakan kegiatan sosial d. Dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan Wakil Ketua I Bidang Organisasi dan Wakil Ketua II Bidang Human Resource and Development. e. Berkoordinasi dengan Biro – Biro dan Divisi – Divisi PASAL 36 TUGAS DAN WEWENANG SEKRETARIS 1. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan organisasi yang telah digariskan oleh MUSDA 2. Melakukan koordinasi terhadap seluruh tugas organisasi yang mengacu pada pelaksanaan hasil MUSDA 3. Membantu ketua di dalam mengambil keputusan dan kebijakan 4. Menginventarisasi surat keluar dan surat masuk serta mengontrol kegiatan kesekretariatan PERATURAN TAMBAHAN SESUAI KONDISI DPD HPI SULUT WAKIL SEKRETARIS a. Membantu Sekretaris I dalam melaksanakan tugasnya apabila diperlukan bantuannya b. Membuat LPJ dari semua kegiatan yang diadakan DPD HPI c. Melakukan inventarisasi serta bertanggung jawab atas perlengkapan dan peralatan yang dimiliki DPD HPI SULUT d. Menjaga sinergisitas dan koordinasi yang baik secara kesinambungan dengan sekretaris.
Tugas Pokok dan Fungsi
3
PASAL 37 TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA 1. Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan keuangan organisasi. 2. Melakukan koordinasi kepada seluruh unsur kepengurusan DPD HPI yang berkait dengan masalah keuangan 3. Membuat perencanaan pengggalian dana organisasi dengan pihak lain atau dengan unsur kepengurusan lainnya yang bersifat legal. 4. Melakukan kepengawasan di bidang keuangan dan lainnya apabila dianggap perlu. PERATURAN TAMBAHAN YANG DISESUAIKAN DENGAN KONDISI DPD HPI SULUT WAKIL BENDAHARA a. Membantu bendahara dalam melaksanakan tugas b. Mewakili bendahara jika berhalangan atas dasar mandat atau kebijaksanaan c. Bertanggung jawab menangani, mengelola dan penarikan sumber dana dan atau donator. d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan keuangan yang ditugaskan oleh bendahara PASAL 38 TUGAS DAN WEWENANG KETUA BIRO – BIRO (DISESUAIKAN DENGAN BIDANG YANG DIBEBANI) PERATURAN TAMBAHAN SESUAI KONDISI DPD HPI SULUT KOORDINATOR BIRO 1. Biro Hukum dan Kode Etik a. Membantu permasalahan hukum b. Membantu kinerja Wakil Ketua I Bidang Organisasi menangani pelangggaran Kode Etik c. Bertanggung jawab kepada Wakil Ketua I Bidang Organisasi 2. Biro Atraksi dan Objek Wisata a. Pemutahiran data objek wisata (Kondisi Objek wisata, Akses ke objek wisata, dan permasalahan objek wisata) b. Pendataan Objek wisata baru c. Survey objek wisata d. Pemutahiran data atraksi wisata e. Berkoordinasi dengan Biro Atraksi wisata dan objek wisata masing – masing DPC f. Berkoordinasi dengan khususnya divisi Diving, Divisi Ecotourism, Divisi Mountenering dan divisi lainnya. g. Bertanggung jawab kepada Wakil Ketua II Bidang Human Resource and Research
Tugas Pokok dan Fungsi
4
3. Biro Dana Dan Anggaran a. Membantu Bendahara dalam bidang pendanaan organisasi b. Membantu menyusun anggaran biaya penyelenggaraan kegiatan yang diusulkan bidang-bidang dan divisi-divisi. c. Bertanggung jawab kepada Bendahara Umum DIVISI – DIVISI : a. Fungsinya memperlancar tugas Wakil Ketua I, II dan IV dalam hal pendataan, pelatihan dan pengawasan, Teknologi dan informasi dan atau dalam melaksanakan event sesuai divisi masing-masing. b. Bertanggung jawab kepada Wakil Ketua I Bidang Organisasi TIS (Tourist Information Service) a. Membantu Instansi terkait sesuai MOU b. Melaporkan secara berkala mengenai kegiatan ruang lingkup kerja c. Mengadakan Jadwal/ system kerja yang diperlukan d. Bertanggung jawab kepada Wakil Ketua I Bidang Organisasi
PASAL 39 KEPAKUMAN DI DPD HPI 1. Bilamana Ketua DPD HPI berhalangan sementara, maka semua tugasnya akan dijalankan oleh wakil ketua. Dan jika berhalangan tetap atau mengundurkan diri maka wakil ketua atas persetujuan pengurus DPD HPI berhak untuk mengadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa untuk mengesahkan Wakil Ketua menggantikan kedudukan Ketua sampai akhir sisa masa jabatannya. 2. Bilamana Wakil Ketua berhalangan sementara, maka ketua akan menunjuk sementara Sekretaris untuk mengambil tugas Wakil Ketua dan jika berhalangan tetap atau mengundurkan diri, ketua atas persetujuan jajaran Pengurus DPD HPI berhak melaksanakan Musyawarah Daerah Luar Biasa untuk mengisi jabatan wakil ketua sampai berakhir masa jabatannya. 3. Jika salah seorang Sekretaris, Wakil Sekretaris, bendahara, wakil bendahara dan ketua-ketua biro berhalangan tetap maka Ketua dan wakil Ketua berhak mengadakan reshuffle sampai habis masa jabatannya, dikukuhkan lewat surat keputusan Ketua DPD HPI
Tugas Pokok dan Fungsi
5
TUPOKSI DPC HPI SULUT (TUGAS POKOK DAN FUNGSI) PERATURAN ORGANISASI PASAL 48 – 55 RUMUSAN RAKERNAS IV 2003 PASAL 48 Ketua dan wakil ketua serta jajaran Pengurus DPC HPI dikukuhkan oleh Gubernur Kepala Daerah Kabupaten/ kota Tujuan dan wewenang Ketua DPC HPI
KETUA 1. Ketua dan Wakil Ketua mempertahankan dan memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan anggota DPC HPI sesuai dengan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta segala peraturan organisasi dan keputusan rapat. 2. Memilih dan mengangkat Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara serta Ketua – Ketua Seksi DPC HPI 3. Ketua dan wakil ketua beserta para jajaran anggota Pengurus DPC HPI adalah pelaksana kebijakan organisasi berdasarkan MUNAS, RAKERNAS, MUSDA, RAKERDA serta Rapat Pimpinan Cabang 4. Ketua dan wakil ketua beserta jajarannya mengeluarkan peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan instruksi – instruksi organisasi untuk kemajuan HPI kepada anggotanya di daerah tidak bertentangan dengan keputusan DPP HPI dan DPD HPI 5. Ketua dan Wakil Ketua beserta jajaran pengurus DPC HPI membina anggota- anggota DPC HPI di bawahnya. 6. Ketua DPC HPI bertindak mewakili anggotanya baik di dalam maupun di luar pengadilan. 7. Ketua dan wakil ketua berhak membentuk departemen penelitian dan pengembangan HPI sesuai dengan kebutuhan organisasi. 8. Ketua DPC HPI bertugas untuk melantik dan mengambil sumpah atau janji anggota – anggota DPC HPI yang berada di bawahnya. 9. Bertanggung jawab atas laporan kegiatan DPC HPI baik MUSCAB atau RAKERCAB atas nama DPC HPI 10. Memimpin jalannya rapat DPC HPI.
Tugas Pokok dan Fungsi
6
PASAL 50 TUGAS DAN WEWENANG WAKIL KETUA 1. Membantu ketua dalam melaksanakan tugas 2. Melaksanakan koordinasi terhadap seluruh unsur manajemen kepengurusan yang ada dalam mengambil keputusan 3. Melaksanakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan organisasi 4. Mewakili ketua jika berhalangan hadir dalam suatu kegiatan PASAL 51 TUGAS DAN WEWENANG SEKRETARIS 1. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan organisasi yang telah digariskan oleh MUSCAB 2. Melakukan koordinasi terhadap seluruh tugas organisasi yang mengacu pada pelaksanaan hasil MUSCAB 3. Membantu ketua di dalam mengambil keputusan dan kebijakan 4. Menginventarisasi surat keluar dan surat masuk serta mengontrol kegiatan kesekretariatan PASAL 52 TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA 1. Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan keuangan organisasi. 2. Melakukan koordinasi kepada seluruh unsur kepengurusan DPC HPI yang berkait dengan masalah keuangan. 3. Membuat perencanaan pengggalian dana organisasi dengan pihak lain atau dengan unsur kepengurusan lainnya yang bersifat legal. 4. Melakukan kepengawasan di bidang keuangan dan lainnya. PASAL 53 TUGAS DAN WEWENANG KETUA SEKSI - SEKSI (DISESUAIKAN DENGAN BIDANG YANG DIBEBANI) PASAL 54 HAK – HAK KETUA DAN WAKIL KETUA BESERTA JAJARAN PENGURUS DPC HPI 1. Pengurus DPC HPI berhak atas bebas iuran anggota setiap bulan di DPC HPI 2. Berhak tidak membayar untuk Biaya Paket MUNAS atau RAKERNAS/Rakerda yang diadakan dalam bentuk program kerja 3. Berhak mendapat asuransi perjalanan dari organisasi DPC HPI yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Dewan Cabang
Tugas Pokok dan Fungsi
7
PASAL 55 KEPAKUMAN DI DPC HPI 1. Bilamana Ketua DPC HPI berhalangan sementara, maka semua tugasnya akan dijalankan oleh wakil ketua. Dan jika berhalangan tetap atau mengundurkan diri maka wakil ketua atas persetujuan pengurus DPC HPI berhak untuk mengadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa untuk mengesahkan Wakil Ketua menggantikan kedudukan Ketua sampai akhir sisa masa jabatannya. 2. Bilamana Wakil Ketua berhalangan sementara, maka ketua akan menunjuk sementara Sekretaris untuk mengambil tugas Wakil Ketua dan jika berhalangan tetap atau mengundurkan diri, ketua atas persetujuan jajaran Pengurus DPC HPI berhak melaksanakan Musyawarah Daerah Luar Biasa untuk mengisi jabatan wakil ketua sampai berakhir masa jabatannya. 3. Jika salah seorang Sekretaris, Wakil Sekretaris, bendahara, wakil bendahara dan ketua-ketua biro berhalangan tetap maka Ketua dan wakil Ketua berhak mengadakan reshuffle sampai habis masa jabatannya, dikukuhkan lewat surat keputusan Ketua DPC HPI Note :
Criticism, suggestions and ideas are welcome. Please email to :
[email protected]
Tugas Pokok dan Fungsi
8
