TEORI LEGITIMASI KEKUASAAN. Pamungkas Satya Putra

1

TEORI LEGITIMASI KEKUASAAN

Pamungkas Satya Putra

2 Pamungkas Satya Putra

• Legitimasi Legitimize (Bahasa Inggris). • Anglo Saxon: kualitas hukum dalam menerima putusan pengadilan. • Eropa Kontinental: penerimaan dan pengakuan masyarakat tentang kewenangan, keputusan (beleid), atau kebijakan (policy top-bottom) pemimpin atau pemegang kekuasaan. • Legislatif (Badan Perwakilan/ Legislator); • Eksekutif (Badan Pelaksana/ Eksekutor); • Yudikatif (Badan Peradilan/ Yudikator). • Penerimaan masyarakat? Menerima atau menolak. • Hubungan antara pemegang kekuasaan dan masyarakat.


Terdapat tiga (3) persoalan berkaitan dengan legitimasi: 1. Sumber Kekuasaan; 2. Pemegang kekuasaan (kekuasaan tertinggi/ kedaulatan); 3. Pengesahan kekuasaan.


SUMBER KEKUASAAN • Dari manakah sumber/ asal kekuasaan: 1.Teori Teokrasi Sumber kekuasaan adalah Tuhan. 2.Teori Hukum Alam Kekuasaan berasal dari rakyat, yang berasal dari alam kodrat. Dari rakyat kemudian diserahkan pada Raja. (Ingat teori perjanjian langsung dan perjanjian bertingkat). 3.Teori Hukum Positif (George Jellinek dan Hans Kelsen) Kekuasaan berasal dari hukum yang ditetapkan dan disahkan oleh lembaga perwakilan rakyat. Segala sesuatunya berdasarkan peraturan perundang-undangan.


PEMEGANG KEKUASAAN • Siapakah yang menjadi sumber, pemilik dan pemegang kekuasaan? • Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. • Jean Bodin: kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kekuasaan: kemampuan dari seseorang/ sekelompok orang untuk mengubah berbagai tabiat/ sikap dalam suatu kebiasaan, menurut keinginannya, dan untuk mencegah perubahan tabiat/ sikap yang tidak menjadi keinginannya menjadi kebiasaannya.


PEMEGANG KEKUASAAN 1. 2. 3. 4.

TEORI KEDAULATAN TUHAN; TEORI KEDAULATAN NEGARA; TEORI KEDAULATAN RAKYAT; TEORI KEDAULATAN HUKUM.


TEORI KEDAULATAN TUHAN • Kekuasaan tertinggi/ kedaulatan adalah TUHAN. Siapakah wakil Tuhan di dunia, Raja/ Paus? • AUGUSTINUS: yang mewakili Tuhan di dunia adalah PAUS. Kedudukan gereja yang dipimpin Paus lebih tinggi dari kedudukan negara yang diperintah RAJA. • THOMAS AQUINAS: Kekuasaan RAJA dan PAUS sama, hanya tugasnya berlainan. RAJA dalam lapangan keduniawian, PAUS dalam lapangan keagamaan. • MARSILLIUS: Negara lebih tinggi kedudukannya dari gereja. Negara adanya lebih dulu dari gereja.


TEORI KEDAULATAN NEGARA • Kedaulatan itu tidak ada pada Tuhan, tapi ada pada NEGARA. • Kemudian yang menciptakan hukum adalah NEGARA. Segala sesuatu tunduk pada NEGARA. • JEAN BODIN: Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi terhadap warga negara dan rakyatnya, tanpa ada suatu pembatasan apapun dari undang-undang.


Jean Bodin • Kekuasaan tertinggi ini adalah kekuasaan untuk membuat hukum di dalam suatu negara, yang sifatnya: 1.Tunggal: hanya negaralah yang memiliki kekuasaan; 2.Asli: kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain; 3.Abadi: bahwa yang mempunyai kedaulatan adalah negara yang adanya abadi. 4.Tidak dapat dibagi-bagi: kedaulatan tidak dapat diserahkan kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruh.


GEORGE JELLINEK • Hukum merupakan penjelmaan kehendak/ kemauan negara. • Jadi negaralah yang menciptakan hukum, maka negara dianggap satu-satunya sumber hukum, dan negaralah yang memiliki kekuasaan tertinggi/ kedaulatan.


TEORI KEDAULATAN RAKYAT • Kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Jadi yang berdaulat adalah RAKYAT. • Raja hanya merupakan pelaksana dari apa yang telah diputuskan atau dikehendaki oleh rakyat.


TEORI KEDAULATAN HUKUM • Kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah HUKUM; • KRABBE: hukum itu tidaklah timbul dari kehendak negara dan hukum itu berlaku terlepas dari kehendak negara. Hukum merupakan penjelmaan dari salah satu bagian perasaan manusia, yaitu rasa hukum yang kemudian berkembang jadi kesadaran hukum.


LEGITIMASI KEKUASAAN

L. DARI SEGI OBJEK

L. MATERI WEWENANG

L.SUBJEK WEWENANG

L. DARI SEGI KRITERIA

L. SOSIOLOGIS

LEGALITAS

L. ETIS


• Legitimasi wewenang: mempertanyakan wewenang dari segi fungsinya. • Legitimasi subjek wewenang: mempertanyakan dasar wewenang seseorang untuk membuat undang-undang/ peraturan. • Legalitas: kesesuaian dengan hukum yang berlaku. Legalitas merupakan salah satu kemungkinan kriteria bagi keabsahan wewenang. Legalitas menuntut agar wewenang dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. • Legitimasi etis: mempersoalkan keabsahan wewenang kekuasaan politik dari segi norma moral.

15

KLASIFIKASI NEGARA



• Yang dibahas adalah masalah kemungkinankemungkinan bentuk-bentuk negara. Bukan membicarakan bentuk negara yang telah ada. Dari kemungkinan kemudian diklasifikasikan. • Jadi yang dibahas adalah ajaran mengenai kemungkinan bentuk-bentuk negara.


Menurut SOEHINO, belum ada kesatuan pendapat tentang kemungkinan bentuk negara. Mengapa? 1. Negara setiap waktu dapat mengalami perubahan; 2. Dalam perkembangan pemikiran negara dan hukum, peristilahan dalam ilmu kenegaraan sering mengalami perubahan pengertian; 3. Dalam mengadakan klasifikasi bentuk negara, para sarjana mempergunakan kriteria atau dasar yang berbeda-beda; 4. Para pemikir tentang negara dan hukum memberikan pengertian yang berbeda tentang negara; 5. Suatu istilah kadang-kadang mempunyai pengertian yang bermacam-macam.


Klasifikasi negara klasik-tradisional Monarki, Aristokrasi, Demokrasi Kriteria yang digunakan: 1. Susunan Pemerintahan: Jumlah orang yang memegang pemerintahan satu (1) orang, beberapa orang, atau rakyat; 2. Sifat Pemerintahannya: untuk kepentingan umum ini yang baik, untuk kepentingan penguasa ini yang jelek.

JUMLAH MEMERINTAH

SIFAT PEMERINTAHAN

BAIK

1 ORANG (TUNGGAL)

MONARKI

JELEK

TYRANI

BEBERAPA ORANG ARISTOKRASI

OLIGARKI

PADA PRINSIPNYA POLITY SELURUH RAKYAT

DEMOKRASI Pamungkas Satya Putra

19

20

• Bentuk yang “jelek” sering disebut “bentuk kemerosotan” dari bentuk yang “baik”. • HOBBES tidak mengenal bentuk-bentuk kemerosotan. Baginya bentuk tirani, oligarki dan anarki hanya sebutan yang dipergunakan oleh mereka yang tidak puas dengan bentuk monarki, aristokrasi dan demokrasi. • Apa yang dimaksud dengan ANARKI oleh Hobbes adalah sama dengan apa yang dimaksud dengan DEMOKRASI oleh Aristoteles. • Apa yang dimaksud POLITY oleh Aristoteles adalah apa yang dimaksud dengan DEMOKRASI yang dikenal sampai sekarang. Pamungkas Satya Putra

21

KLASIFIKASI NEGARA DALAM BENTUK MONARKI & REPUBLIK Pamungkas Satya Putra

Kriteria yang digunakan: CARA TERBENTUKNYA KEMAUAN NEGARA Karena negara dianggap sebagai suatu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup, sehingga negara mempunyai kehendak/ kemauan. Kemauan negara sifatnya abstrak, dan dalam bentuk yang konkrit menjelma sebagai hukum/ undang-undang.


CARA TERBENTUKNYA KEMAUAN NEGARA: 1. Terbentuk di dalam jiwa seseorang yang mempunyai wujud fisik, hanya ditentukan oleh satu orang tunggal. Negara yang mempunyai kemauan fisik disebut MONARKI. 2. Terbentuk di dalam suatu DEWAN. Dewan sifatnya abstrak dan berbentuk yuridis, karena pengertian dewan hanya di dalam hukum. Dewan yang beranggotakan sekelompok orang, ada karena ditetapkan oleh peraturan hukum, dewan ini dalam konstruksi hukum. Disebut KEMAUAN YURIDIS. Negara yang mempunyai kemauan yuridis disebut REPUBLIK.


LEON DUGUIT: Kriteria yang digunakan adalah CARA PENUNJUKKAN/ PENGANGKATAN KEPALA NEGARA: 1. Berdasarkan sistem/cara pewarisan: MONARKI 2. Tidak berdasarkan sistem pewarisan: REPUBLIK


KLASIFIKASI NEGARA MENURUT R.KRANENBURG Mengklasifikasikan kelompok manusia jadi 4 dengan kriteria yang digunakan: 1. Sifat kesetempatan, kelompok itu punya sifat setempat atau tidak setempat; 2. Sifat keteraturan, kelompok itu sifatnya teratur atau tidak teratur.


kelompok manusia itu adalah: 1. kelompok manusia yang sifatnya setempat tapi tidak teratur; 2. kelompok manusia yang sifatnya setempat dan teratur; 3. kelompok manusia yang sifatnya tidak setempat dan tidak teratur; 4. kelompok manusia yang sifatnya tidak setempat dan teratur;


• Dalam kelompok subyektif ini diperlukan adanya pengaturan karena orang ingin memperoleh kepastian tentang sikap, tingkah laku dan perbuatannya. • Maka perlu ada pembuat peraturan atau badan legislatif. • Perlu ada badan yang melaksanakan peraturan atau badan eksekutif. • Perlu ada badan yang mengawasi pelaksanaan peraturan atau badan yudikatif.


Baik tidaknya suatu negara tergantung pada: 1. Hubungan fungsi dengan organnya; 2. Hubungan antara organ-organ itu satu sama lain. Itulah sebabnya maka dalam mengklasifikasikan negara R. KRANENBURG menggunakan kriteria: 1. Sifat hubungan antara fungsi-fungsi dengan organ-organ yang ada dalam negara itu; 2. Sifat dari organ itu sendiri.


KLASIFIKASI NEGARA Menurut R.KRANENBURG: 1.

Negara di mana semua fungsi/kekuasaan negara dipusatkan pada satu (1) organ. Negara ini melaksanakan “sistem absolut”. Jika sistem absolut dikombinasikan dengan sifat organ akan menghasilkan; a. Monarki absolut; b. Aristokrasi/ Oligarki absolut; c. Demokrasi absolut.


KLASIFIKASI NEGARA Menurut R.KRANENBURG: 2.

Negara di mana fungsi/kekuasaan negara dipisah-pisahkan, kemudian diserahkan pada beberapa orang.

a. Negara dengan sistem pemerintahan presidensiil. Jika negara melaksanakan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas/sempurna. b. Negara dengan sistem pemerintahan parlementer. Jika negara melaksanakan sistem pemisahan kekuasaan, tetapi organ-organ tersebut (terutama legislatif & eksekutif) dapat saling mempengaruhi. c. Negara dengan sistem referendum. Jika negara melaksanakan sistem pemisahan kekuasaan tetapi pada prinsipnya badan eksekutif hanya bersifat sebagai badan pekerja dari badan legislatif, dan disertai kontrol langsung dari rakyat melalui referendum.


KLASIFIKASI NEGARA MENURUT HANS KELSEN Kriteria yang digunakan: 1. Sifat mengikatnya peraturan hukum yang dibuat oleh penguasa yang berwenang; a. Negara Heteronom; b. Negara Autonom.

2. Sifat keleluasaan penguasa/pemerintah dalam mengatur perikehidupan warganegaranya. a. Negara Totaliter/ Etatistis; b. Negara Liberal.


Negara HETERONOM: 1. Negara di mana pada asasnya peraturan hukum yang dikeluarkan penguasa hanya mengikat Warga Negara.

2. Penguasa cenderung membuat peraturan sebanyak mungkin. 3. Derajat pembatasan kebebasan pribadi Warga Negara bersifat maksimal. 4. Kebebasan pribadi Warga Negara bersifat minimum

Negara AUTONOM: 1. Negara di mana pada asasnya peraturan yang dikeluarkan penguasa, kecuali mengikat Warga Negara juga mengikat si pembuat peraturan itu sendiri. 2. Penguasa cenderung membuat peraturan sesedikit mungkin. 3. Derajat pembatasan kebebasan pribadi Warga Negara bersifat minimum. 4. Kebebasan pribadi Warga Negara bersifat maksimum


NEGARA TOTALITER: 1. Negara di mana pada asasnya penguasa /negara mempunyai keleluasaan untuk mengatur segala segi kehidupan Warga Negaranya. 2. Penguasa cenderung mengeluarkan peraturan sebanyak mungkin. 3. Derajat kebebasan pribadi Warga Negaranya bersifat maksimum. 4. Kebebasan pribadi Warga Negaranya bersifat minimum

NEGARA LIBERAL: 1. Negara di mana pada asasnya penguasa hanya dapat mengatur Warga Negaranya yang pokokpokok saja. 2. Derajat kebebasan pribadi Warga Negaranya bersifat minimum. 3. Kebebasan pribadi Warga Negaranya bersifat maksimum.


KESIMPULAN: • Negara-negara yang memakai SISTEM AUTONOMI ada kecenderungan untuk merubah sistemnya ke arah SISTEM LIBERALISME. • Negara-negara yang memakai SISTEM HETERONOM ada kecenderungan untuk merubah sistemnya ke arah SISTEM TOTALITER.


KLASIFIKASI NEGARA MENURUT MAC IVER 1. 2.

Hanya ada 2 kemungkinan bentuk pemerintahan, yaitu: OLIGARKI, (apabila dalam suatu negara, golongan kecil tidak bertanggung jawab terhadap rakyat). DEMOKRASI, (apabila dalam suatu negara, golongan kecil yang memerintah itu bertanggung jawab terhadap rakyat). Jumlah orang yang banyak atau seluruh rakyat dalam kenyataannya tidak pernah memerintah. Pemerintahan senantiasa berada dalam tangan golongan kecil.


• Karena bentuk-bentuk pemerintahan itu belum sempurna menerangkan bentuk-bentuk pemerintahan yang ada, maka Mac Iver mengadakan konspectus bentuk pemerintahan berdasarkan 4 kriteria

Dasar Dasar konstitusionil ekonomis I. Oligarki

-

Dasar persekutuan -

Struktur kedaulatan -

1. Kerajaan

1. Ek Rkyt Pem Primitif

1. Pem Kesukuan

1. Pem Kesatuan

2. Kediktatoran

2. Pem Feodal

2. Pem “Polis”

2. Imperium Jajahan Depedency

3. Ketuhanan

3. Pem Kapitalis

3. Pem Negeri

3. Pem Federal

4. Kepemimpinan Jamak

4. Pem Sosialis

4. Pem Nasional

II. Demokrasi

-

-

-

1. Kerajaan

-

5. Pem Multi Nas

-

2. Republik

-

6. Pem Dunia

-


36


Catatan:

• • • •

Kalau kita akan menentukan suatu negara masuk golongan yang mana, maka dengan dasar kriteria tersebut dapat digunakan. Misalnya Indonesia: Dengan dasar konstitusional adalah republik Dengan dasar ekonominya adalah sosialis Dengan dasar persekutuannya adalah negara nasional Dengan dasar kedaulatan adalah negara kesatuan

38

SUSUNAN NEGARA Pamungkas Satya Putra


Membicarakan bentuk-bentuk negara ditinjau dari segi susunannya: 1. Negara Kesatuan, negara yang bersusun tunggal 2. Negara Federasi, negara yang bersusun jamak


NEGARA KESATUAN/UNITARIS •

•

Hanya ada satu negara, tidak ada negara di dalam negara. Jadi hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam lapangan pemerintahan. Menurut C.F STRONG ada 2 ciri mutlak dari negara kesatuan: 1. 2.

•

Adanya supremasi dari parlemen pusat; Tidak adanya badan-badan lain yang berdaulat.

Dalam negara kesatuan, penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah pusat didaerahnya dilakukan dengan 2 asas: dekonsentrasi dan desentralisasi


Dekonsentrasi: pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Pelaksanaan asas dekonsentrasi menghasilkan Pemerintah Daerah Administratif/ Pemerintah Wilayah Administratif. Pemerintah ini merupakan wakil dari pusat dan tugasnya menyelenggarakan pemerintahan di daerah atas petunjuk Pemerintah Pusat. Desentralisasi: penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah (sekarang daerah kabupaten).


NEGARA FEDERAL 

Menurut C.F Strong diperlukan mewujudkan suatu federasi:

2

syarat

utk

1. Harus ada semacam perasaan nasional (sense of nationality) di antara anggota kesatuan politik yang hendak berfederasi 2. Harus ada keinginan dari anggota-anggota kesatuan politik itu akan persatuan dan bukan kesatuan, karena apabila anggota-anggota itu menginginkan kesatuan maka bukan federasi yang terbentuk melainkan negara kesatuan


Negara Federal ditandai adanya 3 ciri: 1. Adanya supremasi konstitusi dalam mana federal itu terwujud; 2. Adanya pembagian kekuasaan antara negara federal dengan negara bagian; 3. Adanya lembaga yang diberi wewenang untuk menyelesaikan suatu perselisihan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian.


BEDA NEGARA FEDERAL DENGAN NEGARA KESATUAN MENURUT KRANENBURG NEGARA KESATUAN: • Organisasi bagian negara dalam garis besar oleh pembentuk UU Pusat. • Wewenang pembentuk UU Pusat ditetapkan dalam rumusan yang umum dan wewenang pembentuk UU lokal tergantung pada badan pembentuk UU Pusat.

NEGARA FEDERAL: • Bagian suatu federasi memiliki “pouvoir constituant” dan wewenang mengatur organisasi sendiri dalam rangka konstitusi federal • Wewenang pembentuk UU pusat untuk mengatur hal-hal tentang telah diperinci satu persatu dalam konstitusi federal


PERSERIKATAN NEGARA/KONFEDERASI

• Adalah suatu ikatan dari dua atau lebih negara yang berdaulat. • Pembentukan suatu konfederasi tidak membentuk negara baru berdaulat. Komponen-komponen konfederasi itulah yang berdaulat, dan tetap dinamakan negara. • Keanggotaan suatu konfederasi tidak menghilangkan kedaulatan negara-negara anggotanya. Karena itu konfederasi bukan merupakan negara. • Konfederasi dibentuk untuk maksud-maksud tertentu, terutama maksud dalam bidang politik luar negeri dan pertahanan.


PERBEDAAN NEGARA FEDERAL DENGAN KONFEDERASI • GEORG JELLINEK Ada pada siapakah kedaulatan itu, pada negara federalnya atau pada negara bagian. ▫ Apabila kedaulatan itu ada pada negara federalnya, maka negara itu disebut NEGARA FEDERAL. ▫ Apabila kedaulatan ada pada negara-negara bagian, maka negara itu disebut KONFEDERASI/ PERSERIKATAN NEGARA.


PERBEDAAN NEGARA FEDERAL DENGAN KONFEDERASI KRANENBURG Perbedaan itu terletak pada persoalan dapat atau tidaknya pemerintah federal/ gabungan membuat peraturan hukum yang langsung mengikat/ berlaku terhadap Warga Negara dari negara bagiannya. • Apabila dapat membuat peraturan hukum yang langsung mengikat/ berlaku terhadap Warga Negara dari negara bagiannya disebut NEGARA FEDERAL. • Apabila tidak dapat membuat peraturan hukum yang langsung mengikat/ berlaku terhadap Warga Negara dari negara bagiannya, dan masih memerlukan tindakan lain dari pemerintah negara bagiannya, disebut KONFEDERASI.


PERBEDAAN NEGARA FEDERASI DENGAN KONFEDERASI FEDERASI • Dilengkapi jawatan pemerintahan sipil dan militer yang berada di bawah pengawasan eksklusif badan-badan pusat.

• Memiliki angkatan perang.

• Negara bagian suatu federasi tidak mudah melepaskan diri dari federasi.

KONFEDERASI • Tidak memiliki jawatan-jawatan tersebut. Hanya memiliki jawatan yang melakukan pekerjaanpekerjaan, penyelidikan & pelayanan. • Bila dilengkapi angkatan perang maka hanya kontingen negaranegara anggota yang dalam kenyataannya tunduk pada perintah negara yang mengirimnya. • Kerjasama dalam suatu konfederasi bergantung pada kemauan sukarela negara anggota. Anggota mudah melepaskan dari konfederasi.


PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) • Cara mencegah perang atau mempertahankan perdamaian. • Menurut DANTE ALLEGHIERI mencita-citakan pembentukan “negara dunia” yang akan menghimpun umat manusia secara rukun dan damai. • PBB dibentuk 26 Juni 1945 di San Fransisco, Amerika Serikat.


Tujuan PBB: 1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional; 2. Mengadakan hubungan persahabatan antara bangsabangsa; 3. Mengadakan kerjasama internasional dalam menyelesaikan masalah-masalah ekonomi, sosial, kultural atau humaniter dalam menjalankan dan memajukan HAM dan kebebasan-kebebasan fundamental manusia tanpa perbedaan berdasarkan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama


Asas-asas PBB: 1. 2. 3. 4.

PBB didirikan atas dasar kedaulatan yang sederajat dari semua anggotanya; Semua anggota harus melaksanakan dengan itikad baik semua kewajiban-kewajiban yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan Piagam; Sengketa-sengketa internasional akan diselesaikan dengan cara damai demikian rupa sehingga perdamaian, keamanan dan keadilan internasional tidak dibahayakan; Semua anggota tidak akan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap keutuhan teritorial atau kemerdekaan setiap negara, atau dengan tiap cara lainnya yang tidak sesuai dengan Piagam PBB


5.

6.

7.

Semua anggota harus membantu PBB dalam tindakannya yang diambil berdasarkan ketentuan-ketentuan Piagam dan tidak akan membantu negara mana terhadap siapa dilakukan tindakan-tindakan itu; PBB harus menjamin agar negara-negara yang bukan anggota PBB bertindak sesuai dengan asas-asas yang ditetapkan oleh PBB; PBB tidak akan mengadakan campur tangan dalam masalahmasalah dalam negeri dari setiap negara atau mengharuskan penyelesaian-penyelesaian masalah itu menurut ketentuanketentuan Piagam.


Badan-badan PBB • • • • • •

Majelis Umum; Dewan Keamanan; Dewan Ekonomi dan Sosial; Dewan Perwalian; Mahkamah Internasional; Sekretaris Jenderal.

TEORI LEGITIMASI KEKUASAAN. Pamungkas Satya Putra

Recommend Documents