7
/
BUTATI D$NGGALA KETUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR : 188.45i Ole/nag. Adm. Pemb & SDA TENTA}{Q PXMBENTUKAT{ KELOMPOK KERJA (POKJA} $AFTITAST KABUPATEN I}OITGGALA
BUPATI I}ONGGALA,
f,f,erirbeug
Eeagiuget
bahwa dalam rangka Pengelol*an Sarritasi peraukiman di Kabupatcn Donggala* perlu dibentuk Kelompok Keqia Sanitasi Kabupaten Donggala; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daiam hurt.f a, perlu iaerretapkarr Keputusan Bupati D+nggala tentang Femkniuka:r Kelompok Kerja tpOKJA) Sanitasi Kabupaten Donggala; 1
Uxda*g
Undang Norror 29 ?ahun lgsg tentang
Pe:nkntukar.r .Daereh Daerah TinSkAt II di Sulawesi iixrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1g59 Nomor 24, Tambahar: I,**baran Hegara Reprrblik In&trnesia t{omor 2"
1822h Undang Undang l{cmar
5 ?ahun 196O tentang perafuran Dasar Fokok-pckok Asreria fi"emharan Nqgara Republik Indonesia ?ahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Itlegara Repub'lik Indonesia Nornar 2$a3h
$*dang - Undalr.g Nornor 32 Tahun ?0O4 tentang
Pemeriutahan Daerah $*mbaran Neg;xra Republik l*danesia
Tahun 2OO4 Nomcr L25, Tarnbahan Lemharan
4-
5.
6.
7.
Negara
Repuhlik Indonesia Nornor 4437, sehagaim*na telah diubah terakhir dengan Undang-Undang lTsmor l? Tahun 20gg tenta:rg Perubahan Kedua atas Uadang-Undang Nomor $E Tahun 200etr tentang Pemerints.han Daerah {Ieznbaran Negara Republlk ltdoneeia Tahun 2OOB Houror Sg, Tambahan lersbaran Negara Republik Indonesia Nomor aSa4); Unda*pUndang Nomar 26 Tahun 2OO? tentang penataan Ruacg f.emhraa Negara Rep,ublik Indor:esia Tahun ?OOZ N*mor 68, Tambaha* Ier*b*ran l{egara Repubtk Indonesia
Nomor 47251; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OOB teatang pengelolaan Sampah fi,enobaran Negara Republik lndonesia Tahun tO08 Nomor 69, Taryrbahan Lembaran Negara Republik trndonesia Nomor 4851); Undaog-undang i{omor 25 fa}run 2009 tenfang Pelayanan Publik {Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Namor 5O3&l; Undang-Undang l{omer 32 Tahun ?OO9 tentang Pertindungan dan Fengelolaan tingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indanesia ?ahua 2OSg Nomor 14O, Tamtrahaa Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059h
8.
Uadang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Femrnahan
darr Kawasan Permukirpan {Iembaran Negara Republik
9.
10.
11.
L2"
1D I.J.
14-
15.
Indonesia Tahun 2O11 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara ftepubik Ind
Memperhatlk*t l
16.
Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1O Tahun 2A13 tentang Anggaran Pendapatan dan Belaaja Daerah Kabupaten Donggala ?ahun Anggaran zAH {Lembaran Daerah Katrupaten D+*ggala ?ahun 2013 Nomor 1O);
1.
Peraturaa Menteri Pekerjaan Urnr:rm 16/PRTIM l2AA7 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Lirnbah Permukiman {KSNP-SPALP} ; Peraturan Menterj Pekerjaan llmum Nomor 21/PRT/M/2AAT
2.
3.
4. 5.
6.
tentang Kebdakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sisterh Pengelolaan Persampahan {KSNP-SPP}; Peraturan Menteri Dalam Negeri Norrror l Tahun 2O08 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan; Peraturan Menteri Dalam N*geri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayaaan Perkotaan; Feraturan Bupati Dcngala Nomcr 35 Tahun 2O73 tentar,g Peqjaharan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2O14 {Berita Daerah Kabupaten DonggalaTaturn 2Ol3 Nomor 35!; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 66O14919/S.J tentarrg Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pernbarrgunan Sanitasi Permukiman di daerah.
MEMUTUSKAN Uenetapkan KESATU
IVlembentuk Kelcmpok Kerja TPAKJA) Sanitasi Kabupaten Donggala dengan susun€m keanggotaan sebagaimana tercantum dalam tampiran Keputusan ini.
KEDUA
Keiempck Keda (POILIA) sebagaimana dimaksud dalam SiKt;m KFSA?U b*rfungsi sebagai berikut : 1. Koordinasi, yaitu mengkoordinasikan pelaksanaan
2.
ptogram PPSP dl wilayah Kalrnpaten Donggala. Advokasi, yaitu meningkatkan kesadaran, kepedulian, komitmen dan kenrajuan berbagai pemangku kepentingan sanitasi di seluruh wilayah kabupaten untuk tu:'ut serta dalam pernbangunan sarritasi.
3. Advisori, yaitu memberikan input strategis
bagr pengembangan kebijakan, program dan kegiatan yang dibutuhkan pemerintah provinsi dan pokja sanitasi kabupaten daiam rangka rneningkatkan kinerja pernbangunan sanitasi.
KETIGA I.
Kelompok Kerja {POKJAI sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut : Ketua, bertugas: a. Mengeadalikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan peran, fungsi dan trlgas Po\|a Sanitasi
b. c. d. II.
kabupaten; Mengendalikan pengelolaan kerja Polqia Sanitasi kabupaten agar tetap sesuai dengan misi kabupaten; Meraberikan aralran kebiiakan terkait pelaksanaan fungsi Pokja Sanitasi kabupaten; Memastikan cptimalisasi dukungan seluruh surnber daya bagi Po\ia Sanitasi kabupaten;
Sekretaris, bertugas:
a.
b.
Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program kerja Pokja Sanitasi kabupaten; Merurnuskan kebijakan perrguatan kelernbagaan
Pakja Sanitasi kabupaten dalam program PPSP dan sejenisnya;
pelaksanaan
BPS dan SSK dari hasil review FoHa Sanitaei
d. e. f. gh.'
i. j. k"
Provilrsi;
Meaghimpun laporan bidangbidang kerja
khia
Sanitasi kabupaten; Fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi PPSP oleh Pokia Sanitasi kabupaten serta konsultasi ke provin*! dan Fuqt; Menyiapkan pembentukan Fo\fa Sanitasi kabupatexr; Menyiapkan hahan aasukan kepada Po{ia Sanitasi provin*i dalaln perryusuna$ Roadmap Sanitaai proviu*i; Fasilitasi tim Fskja Sanitasi kabupa.ten rnenghadiri pertemuan tahunan kabupaten peselta program PPSP dan pnguatan kapasitan keiembagaan PPSP; Fasilitasi tim Po(ia Sanitasi kabupaten dalam melakukan penJrusunan BP$ dan $SK; Melatrssr:akan tugaa lain terlait dengan pclakaanaan progrem PPSP yang ditugaskan oleh ketua Po\ia Sanitasi kabupaten; Bertanggnng jawab atas pele.ksasraar,. tngas terhadap ketua pokia sanitasi kabupaten.
*Z
m.
Bidang Perencanaan, bertugas
a.
b"
:
Mengkoordina*ikan pelaksanaan penlrusunan BPS, $SKdand.raft MP.S; bteaustikan bahura BPS dan SSK menjadi balma masukan dal&rt periyusuni*n reflcana pembangun*n jangt{a pa4iang menengah program ppSP yang dirumuskan ke dalam dolcumen RPJMD;
$, Metea*tikan keqesq*lgg prioritas prygram deq
kegiatan FPSP yang diiuanglaa dalam S$K telah selaras dengan RFJMD;
d. Menyu*un prografil dsn
kegiatan prioritas PPSP bergama-sasra dengan bidang lair: untuk bahan ma$ukffi llerrJrusurran RKPD sebagai bah*n penyusunan RKPD seba#i hhan penyusunan RKA SXPD dalam rangka penganggaran dalam APBD; e. Mpnyiapkan draft MP$ yang berisikan prpgram, kegiatan prioritas sanitasi yang hrskala komunal, kawasmr dan ksta urrtuk disampaikan kepada Pokja $anitasi povinsi; Membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua Po{ia Ssnitaei kabupten ; Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang pererrcanaa:n yang ditugaskan oleh ketua Potia Sanitasi kabupaten; h. Eertanggung jawab atas lrlaksanaan tugas kepada k-etua Fokia $anitasi kabupater,r;
-?
fY.
Bidang Ferrdaraaxr, bertugaa;
a- Mempersiapkan bahan masukan daiam
rangka
pe$J.'usu$an BFS, S$K dan MPS; b.
Memberiken masukan terhadnp kebija&an dalr
peraturan daerah dat*a upaya optimalisasi pengelolaan sanitasi, terutama terkait deagan pendanaan s*nita*i di kahupatar; Memberikar: masukan stratrgir
terkait
aspek
pelrd.araarl dalalri pgnylrsgnan SSI( dan
penyempurnaan terkait aspek pendanaan dalam BPS derr S$K dari r*iew Fokla Sadtasi prorrinsi; d. Menyiapkan bahan masukan bidang pendanaan kepada Polia Sa$itasi dalam pelaksanaa* program DNCDgr, .rf
Meneliti RKA SKPD kabupaten uotuk memastikan peadanaan pada setiap tahapan program PPSP di alokasikan ke dalam APBD;
7 kabuPaten;
f"f*f"Xsarrafoa" tugas lain- terkait dengan bidang pendanaan yasg- ditugaskaa oleh ketua Polqia Sanitasi kabuPaten; . Bertanggung jawab atas petaksanaan tugas kepada ketua Po\ia Sanitasi kabuPaten'
g. h. v,
*^*
-lnteny+napaital, Ua*.-af, n,**$!{a', e$p'k tekrris'dalarn *tfik" penyusunan BPS, SSK dan draft MFS: nfemUsdl€rr masukan sirategi* terkait aspek t**rris b. - ' p"rry*r-.rr*r, SSK dan penyempurnaao terkait aspek
*
teknistsPsdarrssKdarihasilreviewPo\iaSarritasi provinsi;
c. ilenyiapkan bahan masukan bidang teknis kepada Pembangunan P;H; b*ttlt**i daiarn d.
freik dan non fi*ik Bragram FP$P agar sesuai dcngan rencana Yang diteraPkan ; secar.a $,Iennbuai }aporm kerja terkait bidans tu&$ Kabupaten; Sanitasi Po[ia ketua berkala kepada
e.Me}aksanarrantugaslahterkaitdenga*bidarrg Sanitasi teknis yang ditug;skan oleh ketua Pokia kabuPaten;
Beltang$:tlg jawab ataa pelqksanaan tugas kepqda katua Fotia Sanitasi kabuPaten'
f. vt.
Bi{ang Kesehatan, Komunikasi dan
Pemberdayaan
bertugas: Masyarakat, --;.
mempersiait
b. PPSP; rangka Pelaksanaal! 1:rosram -untuk peningkataa kesadaran c- Uenviapt
BPS, eerta memberikan input strategis dan komunitas terhadap penyusunan SSK tugas e" Merrrbuat lrahan laporan kerja terkait bidang Sanitasi secara berk*tra tepada ketua Po$a kahupa.ten; bidang f. Melaksanaiisn tugas lain terkait dengan pemberdayaan komunikasi, kesehatan dan masyarakat yang ditugaskan oleh ketua Pokja Sanitasi kabuPaten; g, *.rta,,gggrg ja,uah ai*s pqlekga''4*.n tugas kapatL*. ketua Fo\ia Sanitasi kabuPaten'
v$-
: masukan
Pem*rrtauan dar: Ev*luasi' bertuga* Bidcrrg -
;. Menyiapkan bahan b.
-
dalarn
BPS, SSK daadraft tfiFs; untuk kegiatan pemantauan dan bahan Ue{yiapt
rartgttpryusun*n
c.Menyueunrekogendasitindaklanjutha*iltemuanr pela*san*an pmgrem PreP di kabupaten untuk
d. e.
t
oleh SKPD terkait; Mernbuat laporan kerja bidang secara berkala kepada ketua. Po&ia Sarritasi kabrrpaten; Metaksanakan tuga* lain terkait deagan hidalg tugas yang difugaskai oleh ketua Po(ia Sanitasi kabuPa.ten;
g jaruab atas pelaksanaan tugas kepada
ketua Ppkia $srritaEi kab-upaten'
V Sekretariat Fo\ia Sanitasi, bertugas : a, MenyiaBkan Belaksarraea rapat*rapat iatcrnal Fohia Sanitasi, Iokakarya daa platihan-pelatihan; b" Melaku-ken peagotahan dan menganalisa data kennajuan PFSP kabupaten melalui web ppsp"nawasis.info; c. Mengl{1apg5.r hahan lapcraa kerjq terkait hidq-ng, firgas Fo\ia $anitasi dan laporan sekretariat Po\ia ' Sanitasi serta men1rusun lapor:an prlgram FPSP untuk dilaporkan secara berkala kepada ketua Poftja $anitasi kabupaten; d. Menyiapkan laporan kerja perkembangan pelaksanaan program PPSP kepa.da Bupati. KFJB;MPAT
Segala biaya yang timbul akibat pelaksartaan keputusan ini dibebankan pada Anggaraa Pendapatan dan Eelanja Dasrah {APBD} Kabupaten Dongala pada DPA Sekretariat Daerah Begian Admihistrasi dan $umber Daya Alarn, Bappeda, Dinas Umum, Dinas Pendapatan, Pengelotraan Keuangan dan Daerah, Badan Ling*:ungan Hi4up D*qrah, Dirras , Bqgrap Hurna* Sekr*trlat $aerah, dan Badan Masya:'akat dan Pemerintahan Desa.
KELIMA
Keputusan ini mulai berlaku pa.da
Ternbusgn disampaikan kepada Yth :
l.
GubernurProninsi Sulawesi Tengah di Palu; 2. Kepala Bappeda Provinsi Srlawesl Teagah di Palu; 3. Kepala Dinas Cipta Karya Provi*si Sulawesi Tengafu di Fal*; 4. Kepala Bappeda Kabupaten Donggala di Donggala; 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Donggala di Donggala; 6. Kepala Dinas Kesehatafl Kabuparen Donggaladi Dcnggala; ?. Kepala DPPKAD Kabupaten Donggala di Donggala; 8. Kepal* BPMPD Kab-upaten Donggala di llonggala; 9. Kepala SLHI) Kabupaten Donggala di Donggala; 10. Kepala Bagian Hurnas SETDA Kabupaten Donggala di Donggala; I l. Kepala Bagian Administrsi Pernb. & SDA SETDA Kabupaten Donggala di Donggala;
v LAMPIRAN NOMOR TANGGAL ?EN?ANG
KEPU?USAN EUPATI DGNGGALA 188.451 /Bag.Adm. Pemb & SDA 17 FtrBRUARI 2014 PEMBS}ilTUKAN KELOMPOK KERJA {rcKJA} SANITASI KABUPATEN DONGOALA JABATAIS STRI'I(?URAL Ketua
Sekretaris Daerah
Sekretaris
Asisten Perekonomian dan Pembangunan BIDANG PERENCANAAN: Kepala Bappeda Kabupaten Donggala Kepaia Bidang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur Bappeda Kabupaten Danggala
Anggota
Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur II Bappeda Kabupaten llonggala BIDASG PENDAIYAAN:
Ketua
Ke.pala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Donggala
Wakil Ketua
Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala 3.
Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan, Peng*lo1aan Keuanrgarr darr. Aset Daerah Kabupatea Dottgg*la
Anggota
BIDANG TEKNIS:
Kefua
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Donggala
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum
Waki] Ketua
Kabupaten Donggala
Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Pekerjaan
Anggota
Umum Kab*paten Ilongala
BIDAF{G PENYSHATAN. KO$,[U
$](A$I & PEMBERPAYAAN
:
Kepala llinas Kesehatan Kabupaten Donggala Kepala Badan Pem.berdayaan Masgrarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Dongala Kepa.la Bidang Pengendalian Ma*alah Kesehatan Dinas
Anggota
Kesetratan Kabupaten Donggala 4.
Kepaia Bagian Hubungan Masyarakat Selcr:etariat Daerah Kabulmten Donggala
Anggota
Kepala Bidang $umber Daya Alam dan Infrastruktr:r
Angota
Perdesaan Badan Pernberdayaan Masyarakat dart Pemerintahan Desa Kabupaten Donggala 6.
Kepala Bldang Pendidikan Dasar dan Usia Dirri Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala
Angota
BIDANG MONITORING DAN EVALUASI:
Ketua
Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Donggala 2.
Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Data dan Keiembagaan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Donggala
Wakil Ketua
3.
Kepala Sub Bidang Ketembagaan Badan lJngkungan Hidup Daerah Kabupaten Donggala
Ar:ggota
4,
Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah
Anggota
dan
Infrastruktur I Bappeda Kabupaten Donggala
SEKRETARIAT:
Kepala Bagian Adrninistrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam $ektetariat Baeratr Kabupate* Donggala
Ketua
Wakil Ketua
'2.
Kepaia Sub Bagian Administrasi Program Bagian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala
3.
Kepala Seksi Peayehatan Ling!
Anggota
4.
Kepala Seksi Infrastruktur Perdesaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Femerintahan Desa Kabupaten Donggala
Anggota
5.
Kepala Sutr Bidarrg Ferrgerabarrgan Kapaeitae Data Ba€an Lingkungan Hidup Ilaerah Kabupaten Donggala
Asrggota
6.
Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya I Bappeda Kabupaten Donggala
Anggota
7.
Kepala Sub Bagian Kehumasan Sekretriat Daerah Kabupaten Donggala
Anggota
8.
Staf Bidang Pengembangan Wilayah dan I Bappeda Kabupaten Donggala
Anggota
{)"
Staf Bagian Administrasi Pembangunan dan Sumber Alam Sekretariat Daerakr Ka.bupaten Dorrggala
&nggota
10.
Staf Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Donggal;a
